Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 Seksi Perizina:ndan Non Perizinan II menyelenggarakan fungsi :
a.menyusun program kegiatan;
b.melaksanakan penyelengaraan pelayanan perizinan dan non perizinan II bidang Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Keeil dan Menengah, Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral, Transmigrasi, Tenaga Kerja, Dukeapil, PMD, Penduduk, Statistik, Kearsipan dan Perpustakaan, PekeIjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
e.mereneanakan penyelengaraan pelayanan perizinan dan non perizinan II bidang Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Keeil dan Menengah, Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral, Transmigrasi, Tenaga Kerja, Dukeapil, PMD, Penduduk, Statistik, Kearsipan dan Perpustakaan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
d.mengolah penyelengaraan pelayanan perizinan dan non perizinan II bidang Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Keeil dan Me;nengah, Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral, Transmigrasi, Tenaga Kerja, Dukeapil, PMD, Penduduk, St~tistik, Kearsipan dan Perpustakaan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
e.memverifikasi penyelengaraan pelayanan perizinan dan non perizinan II bidang Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Keeil dan Menengah, Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral, Transmigrasi, Tenaga Kerja, Dukeapil, PMD, Penduduk, Statistik, Kearsipan dan Perpustakaan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
f.mengidentifikasi penyelengaraan pelayanan perizinan dan non perizinan II bidang Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Keeil dan Menengah, Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral, Transmigrasi, Tenaga Kerja, Dukeapil, PMD, Penduduk, Statistik, Kearsipan dan Perpustakaan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
9 KARO HUKUM , ,
g.mengkoordinasikan penyelengaraan pelayanan perizinan dan non peri~inan II bidang Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Keeil dan Menengah, Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral, Transmigrasi, Tenaga Kerja, Dukeapil, PMD, ?enduduk, Statistik, Kearsipan dan Perpustakaan, PekeIjaan Umum dan Penataan Ruang, Peru mahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
h.menvalidasi penyelengaraan pelayanan penzlnan dan non perizinan II bidang Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Keeil dan Menengah, Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral, Transmigrasi, Tenaga Kerja, Dukeapil, PMD, Penduduk, Statistik, Kearsipan dan Perpustakaan, PekeIjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
1.membuat .konsep penye1engaraan pelayanan perizinan dan non perizinan II bidang Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Keeil dan Menengah, Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral, Transmigrasi, Tenaga Kerja, Dukeapil, PMD, Penduduk, Statistik, Kearsipan dan Perpustakaan, PekeIjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
J. menyusun laporan penyelengaraan pelayanan perizinan dan non perizinan II bidang Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Keeil dan Menengah, Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral, Transmigrasi, Tenaga Kerja, Dukeapil, PMD, Penduduk, Statistik, Kearsipan dan Perpustakaan, PekeIjaan Umum dan. Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
k.mengadmiaistrasi pelayanan penyelengara~ pelayanan perizinan dan non perizinan II bidang Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kedl dan Menengah, Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Oaya Mineral, Transmigrasi, Tenaga KeIja, Dukeapil, PMD, Penduduk, Statistik, Kearsipan dan Perpustakaan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
1.menerbitkan penyelengaraan pelayanan penzlnan dan non perizinan II bidang Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Keeil dan Menengah, Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral, Transmigrasi, Tenaga Kerja, Dukeapil, PMD, Penduduk, Statistik, Kearsipan dan Perpustakaan, PekeIjaan Umum dan Penataan RU'7lng,Peru mahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
dan
m.pe1flksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.
10 KARO HUKUM BABV ESELON,PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN Pasal 15
(1)Kepala UPTD merupakan jabatan eselon Illb atau jabatan administrator.
(2)Kepala Sub Bagian dan Seksi merupakanjabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.
: Pasal 16 Pejabat struktural eselon III ke bawah diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atau pejabat yang diberi pelimpahan wewenang oleh Gubernur Provinsi Gorontalo. BAB VII PEMBIAYAAN Pasal 17 .Segala biaya yang. timbul akibat pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo berdasarkan peraturan perundang-undangan. BAB VIII KETENTUANPENUTUP Pasal 18 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2017. Agar setiap or-ang mengetahuinya, memenntahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo. Ditetapkan di Gorontal0 pada tanggal 23 Dosemboi'- 2016 Pit. GUBERNUR GORONTALO, ZUDANARIF FAKRULLOH Diundangkan di Gorontalo pada tanggal.27 Descml'lcr2016 SEKRETARIS DAERAH PR (In WINARNID. BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALOTAHUN2016 NOMOR ~6 11 LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR Q6 TAHUN 2016 TANGGAL 23 D~H~~rtlbol" 2016 TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI GORONTALO . KEPALA . I SUB BAGIAN TATA USAHA : KSI SEKSI PERIZINAN LAYANAN PERIZINAN ERIZINAN 1 DAN NON PERIZINAN II SE LAYANAN DAN NON P PIt. GUBERNUR GORONTALO, ZUDAN ARIF FAKRULLOH 12