DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Jambi Nomor 10 Tahun 2025

Nomor: 10
Tahun: 2025
Ditetapkan: 26 Mei 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 39

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Gubernur ini mengatur tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Daerah Kolonel H. Muhammad Syukur yang mecakup kedudukan, tugas dan fungsi serta tata hubungan kerja, susunan organisasi, tugas dan fungsi organisasi, tata kerja, pengisian jabatan dan jabatan RSJD kolonel h. muhammad syukur.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, memberi kewenangan kepada Daerah untuk melakukan penataan kembali organisasi Rumah Sakit Jiwa Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Daerah Kolonel H. Muhammad Syukur; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6807);
6.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
7.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897));
8.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451); 11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); 12.Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 40); 13.Peraturan Gubernur Jambi Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 36); MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA RUMAH SAKIT JIWA DAERAH KOLONEL H. MUHAMMAD SYUKUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Jambi.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Jambi.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jambi.
5.Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Provinsi Jambi.
6.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jambi.
7.Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
8.Rumah Sakit Jiwa Daerah Kolonel H. Muhammad Syukur yang selanjutnya disebut RSJD Kolonel. H. Muhammad Syukur adalah Rumah Sakit Jiwa Daerah yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
9.Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya yang selanjutnya disebut Napza adalah unsur senyawa yang berbahaya apabila digunakan tidak sesuai dengan dosis yang ditentukan oleh dokter.
10.Unit Organisasi Bersifat Khusus selanjutnya disebut UOBK secara teknis operasional dan penunjang yang memberikan layanan secara profesional dan menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah.
11.Struktur Organisasi RSJD Kolonel H. Muhammad Syukur adalah suatu susunan organisasi yang efektif, efisien dan akuntabel serta bertujuan untuk mencapai visi dan misi rumah sakit sesuai tata kelola rumah sakit yang baik dan tata kelola klinis yang baik.
12.Tugas Pokok dan Fungsi adalah sasaran utama atau pekerjaan yang dibebankan kepada organisasi untuk dicapai dan dilakukan pada RSJD Kolonel H. Muhammad Syukur.
13.Direktur RSJD Kolonel H. Muhammad Syukur yang selanjutnya disebut Direktur adalah Pimpinan RSJD Kolonel H. Muhammad Syukur.
14.RSJD Kolonel H. Muhammad Syukur Rumah Sakit Pendidikan adalah selain fungsi pelayanan kesehatan, RSJD Kolonel H. Muhammad Syukur menyelenggarakan dan/atau digunakan untuk pelayanan pendidikan dan penelitian secara terpadu dalam bidang pendidikan profesi kedokteran dan pendidikan kedokteran berkelanjutan serta profesi kesehatan lainnya.
15.Satuan Pemeriksa Internal adalah Satuan Kerja Fungsional yang bertugas melaksanakan pemeriksaan Intern RSJD Kolonel H. Muhammad Syukur.
16.Komite adalah wadah non struktural yang terdiri dari tenaga ahli atau profesi yang dibentuk untuk memberikan pertimbangan strategis kepada Direktur.
17.Komite Medis adalah perangkat RSJD Kolonel H. Muhammad Syukur untuk menerapkan tata kelola klinis (clinical governance) agar staf medis RSJD Kolonel H. Muhammad Syukur terjaga profesionalismenya melalui mekanisme kredensial, penjagaan mutu profesi medis dan pemeliharaan etika dan disiplin profesi medis.
18.Komite Keperawatan adalah perangkat RSJD Kolonel H. Muhammad Syukur untuk menerapkan tata kelola keperawatan (nursegovernance) agar staf keperawatan RSJD Kolonel H. Muhammad Syukur terjaga profesionalismenya melalui mekanisme kredensial, penjagaan mutu profesi perawat dan pemeliharaan etika dan disiplin profesi perawat.
19.Komite Tenaga Kesehatan Lainnya adalah perangkat RSJD Kolonel H. Muhammad Syukur untuk menerapkan tata kelola tenaga kesehatan selain tenaga medis dan keperawatan agar staf tenaga kesehatan lainnya di RSJD Kolonel H. Muhammad Syukur terjaga keprofesionalismenya melalui mekanisme kredensial, penjagaan mutu profesi dan pemeliharaan etika dan displin profesi.
20.Instalasi adalah unit non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan, pendidikan dan penelitian RSJD Kolonel H. Muhammad Syukur.
21.Kelompok Staf Medis adalah kelompok dokter yang bekerja di bidang medis dalam jabatan fungsional.
22.Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok pegawai negeri sipil yang diberi hak dan kewenangan secara penuh oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan keahliannya di luar jabatan struktural.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA HUBUNGAN KERJA

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk RSJD Kolonel H. Muhammad Syukur dengan karakteristik dan UOBK yang memberikan layanan kesehatan secara profesional dengan layanan unggulan kesehatan Jiwa dan Rehabilitasi Napza.
(2)UOBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian.
(3)Otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan serta penggunaan dan penatausahaan barang milik Daerah.
(4)Otonomi dalam pengelolaan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi perencanaan dan pengusulan, pengelolaan dan pembinaan pegawai.
(5)RSJD Kolonel H. Muhammad Syukur sebagai Unit Organisasi bersifat khusus memiliki hubungan kerja dengan Dinas yang bersifat koordinasi.
(6)Koordinasi sebagimana dimaksud pada ayat (5) adalah dalam rangka sinkronisasi perumusan kebijakan dan pelaksanaan program kesehatan Daerah.
(7)Perumusan kebijakan dan pelaksanaan program kesehatan Daerah sebagimana dimaksud pada ayat (6) merupakan bagian dari tugas dan fungsi Dinas sebagai penyelenggara urusan pemerintahan bidang kesehatan di Daerah.

Pasal 3

(1)RSJD Kolonel H. Muhammad Syukur dipimpin oleh Direktur.
(2)Direktur bertanggung jawab secara umum dan operasional kepada Kepala Dinas yang meliputi pelaksanaan tata kelola rumah sakit, pelaksanaan pelayanan dan keselamatan pasien serta tugas dan fungsi RSJD Kolonel H. Muhammad Syukur.
(3)Kepala Dinas mengevaluasi dan menilai kinerja Direktur dalam melaksanakan tata kelola, pelayanan dan keselamatan pasien serta tugas dan fungsi sebagimana dimaksud pada ayat (2).
(4)Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan selaku kuasa pengguna anggaran dan kuasa pengguna barang dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 4

(1)Direktur menyampaikan laporan pelaksanaan kepada Kepala Dinas sebagai penyelenggara urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
(2)Direktur melakukan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan yang merupakan bagian dari laporan kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Laporan pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disajikan dalam laporan keuangan Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kesehatan dan laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (7).

Pasal 5

Otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah sebagimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan serta penggunaan dan penatausahaan barang milik daerah dilaksanakan ketentuan :

a.Direktur membuat rencana kerja dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran disampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah melalui pejabat pengelola keuangan daerah untuk diverifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b.Direktur sebagaimana dimaksud pada huruf a melaksanakan belanja sesuai dokumen pelaksanaan anggaran;
c.Direktur sebagaimana dimaksud pada huruf a bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja RSJD Kolonel H. Muhammad Syukur;
d.Direktur dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam rangka mengembangkan pelayanan;
e.Direktur dapat menerima bantuan dari pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
f.Direktur dapat menerima imbalan jasa pelayanan serta menentukan remunerasi, insentif dan penghargaan kepada seluruh SDM RSJD Kolonel H. Muhammad Syukur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
g.Direktur mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah untuk kebutuhan RSJD Kolonel H. Muhammad Syukur;
h.Direktur mengajukan permohonan penetapan status penggunaan barang yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah; dan
i.Direktur melakukan pencatatan dan inventaris barang milik daerah serta dapat menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi RSJD Kolonel H. Muhammad Syukur.

Pasal 6

Otonomi dalam pengelolaan kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) meliputi perencanaan dan pengusulan, pengelolaan dan pembinaan pegawai dilaksanakan dengan ketentuan :

a.Direktur dapat mengusulkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
b.Direktur memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan pembinaan pegawai aparatur sipil negara dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dalam jabatan; dan
c.Direktur memiliki kewenangan dalam pengelolaan dan pembinaan pegawai di lingkungan RSJD Kolonel H. Muhammad Syukur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 7

(1)RSJD Kolonel H. Muhammad Syukur mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan upaya penyembuhan, pemulihan, peningkatan, pencegahan, pelayanan rujukan dan pelayanan unggulan kesehatan jiwa dan rehabilitasi Napza, penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan serta pengabdian masyarakat.
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), RSJD Kolonel H. Muhammad Syukur mempunyai fungsi :
1. a.pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan paripurna;
2. b.pemeliharaan dan peningkatan kesehatan jiwa perorangan dan masyarakat melalui pelayanan kesehatan paripurna dan rehabilitasi napza sebagai layanan unggulan;
3. c.pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kesehatan dalam rangka meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam pemberian pelayanan kesehatan dengan layanan unggulan kesehatan jiwa dan rehabilitasi Napza;
4. d.pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan layanan unggulan kesehatan jiwa dan rehabilitasi Napza;
5. e.pelayanan penunjang dalam penyelenggaran pemerintahan daerah di bidang pelayanan kesehatan dengan layanan unggulan kesehatan jiwa dan rehabilitasi Napza;
6. f.pelayanan medis,
7. g.pelayanan penunjang medis dan non medis;
8. h.pelayanan keperawatan;
9. i.pelayanan rujukan;
10. j.pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;
11. k.pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta pengabdian masyarakat;
12. l.pengelolaan keuangan dan akutansi;
13. m.pengelolaan urusan sumber daya manusia, hukum, hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, serta rumah tangga, perlengkapan dan umum; dan
14. n.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI

Pasal 8

(1)RSJD Kolonel H. Muhammad Syukur terdiri dari :
1. a.Direktur.
2. b.Wakil Direktur Mutu Pelayanan Medis dan Keperawatan:
  1. 1.Bidang Mutu Pelayanan dan Penunjang Medis;
  2. 2.Bidang Mutu Keperawatan; dan
  3. 3.Bidang Jaminan Sosial dan Akreditasi.
3. c.Wakil Direktur Pengembangan SDM dan Sarana dan Prasarana;
  1. 1.Bidang Pengembangan SDM dan Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian (Diklit);
  2. 2.Bidang Pengembangan Sarana dan Prasarana Medis; dan
  3. 3.Bidang Pengembangan Sarana dan Prasarana Non Medis.
4. d.Wakil Direktur Umum dan Keuangan:
  1. 1.Bagian Umum;
  2. 2.Bagian Perencanaan; dan
  3. 3.Bagian Keuangan.
5. e.Unit-unit non struktural terdiri dari:
  1. 1.Satuan pemeriksaan internal;
  2. 2.Komite-komite;
  3. 3.Instalasi; dan
  4. 4.Kelompok Staf Medis.
(2)Wakil Direktur berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
(3)Masing-masing bidang atau bagian dipimpin oleh kepala bidang atau kepala bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Direktur.
(4)Bagan struktur organisasi RSJD Kolonel H. Muhammad Syukur sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 9

(1)Direktur mempunyai tugas dan tanggung jawab serta wewenang:
1. a.menyusun rencana kerja dan anggaran pada RSJD Kolonel H. Muhammad Syukur;
2. b.menyusun dokumen pelaksanaan anggaran pada RSJD Kolonel H. Muhammad Syukur;
3. c.menandatangani surat perintah membayar;
4. d.mengelola utang dan piutang RSJD Kolonel H. Muhammad Syukur yang menjadi tanggung jawabnya;
5. e.menyusun dan menyampaikan laporan keuangan RSJD Kolonel H. Muhammad Syukur;
6. f.menetapkan pejabat pelaksana teknis kegiatan dan pejabat penatausahaan keuangan;
7. g.menetapkan pejabat lainnya dalam unit yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan;
8. h.merumuskan kebijakan teknis dibidang pelayanan kesehatan;
9. i.melaksanakan pelayanan penunjang dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pelayanan kesehatan;
10. j.menyusun rencana dari program, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan;
11. k.bertanggung jawab meliputi pembinaan:
  1. 1.pengelolaan Pelayanan Kesehatan;
  2. 2.kepegawaian;
  3. 3.pengelolaan keuangan;
  4. 4.pengelolaan sarana prasarana serta peralatan (aset); dan
  5. 5.pengelolaan pelayanan lain di RSJD Kolonel H. Muhammad Syukur.
12. l.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
(2)Rencana kerja dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah melalui pejabat pengelola keuangan Daerah untuk diverifikasi.

Pasal 10

(1)Wakil Direktur Mutu Pelayanan Medis dan Keperawatan mempunyai tugas mengoordinasikan mutu pelayanan medis dan mutu keperawatan.
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Wakil Direktur Mutu Pelayanan Medis dan Keperawatan mempunyai fungsi:
1. a.pengoordinasian penyiapan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis dibidang pelayanan medis;
2. b.pengoordinasian penyiapan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis dibidang pelayanan keperawatan;
3. c.pengoordinasian penyiapan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis dibidang jaminan sosial dan akreditasi;
4. d.pelaksanaan monitoring dan evaluasi mutu pelayanan medis dan penunjang medis, mutu keperawatan serta jaminan sosial dan akreditasi; dan
5. e.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Isi peraturan

Teks39PDFHirarki

Memuat teks peraturan…