DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Dicabut

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Jambi Nomor 21 Tahun 2024

Nomor: 21
Tahun: 2024
Ditetapkan: 23 Agustus 2024
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 34

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan Umum, Pembentukan dan kedudukan, Susunan organisasi,tugas dan fungsi organisasi, Tata kerja, Pengisian jabatan, Jabatan RSJD KOL, INF, H. Muhammad Syukur, Ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa ketentuan Pasal 54 ayat (3) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit, menyatakan bahwa pemberian nama rumah sakit khusus harus mencantumkan kekhususannya;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur Jambi tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Daerah Kolonel Infanteri H. Muhammad Syukur; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 2
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6807);
6.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
7.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indoneisa Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indoneisa Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 3
10.Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6391);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);
12.Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
16.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
17.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);
18.Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 40);
19.Peraturan Gubernur Jambi Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 36); 4 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA RUMAH SAKIT JIWA DAERAH KOLONEL INFANTERI H. MUHAMMAD SYUKUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubenur ini yang dimaksud dengan: 1 Daerah adalah Provinsi Jambi. 2 Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 3 Gubernur adalah Gubernur Jambi. 4 Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jambi. 5 Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Provinsi Jambi. 6 Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jambi. 7 Rumah Sakit Jiwa Daerah Kolonel Infanteri H. Muhammad Syukur yang selanjutnya disebut RSJD Kol. Inf. H. Muhammad Syukur adalah Rumah Sakit Jiwa Daerah yang dikelola oleh Pemerintah Daerah. 8 Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana teknis operasional dan teknis penunjang pada Dinas Kesehatan Provinsi Jambi. 9 UPTD Bersifat Khusus adalah UPTD yang memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian. 10 Struktur Organisasi RSJD Kol. Inf. H. Muhammad Syukur adalah suatu susunan dan hubungan serta posisi yang ada pada RSJD Kol. Inf. H. Muhammad Syukur dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan yang diinginkan. 11 Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya yang selanjutnya disebut Napza adalah unsur senyawa yang berbahaya apabila digunakan tidak sesuai dengan dosis yang ditentukan oleh dokter. 12 Tugas Pokok dan Fungsi adalah sasaran utama atau pekerjaan yang dibebankan kepada organisasi untuk dicapai dan dilakukan dalam RSJD Kol. Inf. H. Muhammad Syukur. 13 Direktur RSJD Kol. Inf. H. Muhammad Syukur yang selanjutnya disebut Direktur adalah Pimpinan RSJD Kol. Inf. H. Muhammad Syukur. 14 Satuan Pemeriksaan Internal adalah Satuan Kerja Fungsional yang bertugas melaksanakan pemeriksaan intern RSJD Kol. Inf. H. Muhammad Syukur. 15 Komite adalah wadah non struktural yang terdiri dari tenaga ahli atau profesi dibentuk untuk memberikan pertimbangan strategis kepada Direktur. 16 Komite Medis adalah perangkat RSJD Kol. Inf. H. Muhammad Syukur untuk menerapkan tata kelola klinis (clininal governance) agar staf medis di RSJD Kol. Inf. H. Muhammad Syukur terjaga profesionalismenya melalui mekanisme kredensial, penjagaan mutu profesi medis, dan pemeliharaan etika dan disiplin profesi medis. 5 17 Komite Keperawatan adalah perangkat RSJD Kol. Inf. H. Muhammad Syukur untuk menerapkan tata kelola keperawatan (nursegovernance) agar staf keperawatan di RSJD Kol. Inf. H. Muhammad Syukur terjaga profesionalismenya melalui mekanisme kredensial, penjagaan mutu profesi perawat, dan pemeliharaan etika dan disiplin profesi perawat. 18 Komite Tenaga Kesehatan Lainnya adalah perangkat RSJD Kol. Inf. H. Muhammad Syukur untuk menerapkan tata kelola tenaga kesehatan selain tenaga medis dan keperawatan agar staf tenaga kesehatan lainnya di RSJD Kol. Inf. H. Muhammad Syukur terjaga profesionalismenya melalui mekanisme kredensial, penjagaan mutu profesi, dan pemeliharaan etika dan disiplin profesi. 19 Instalasi adalah unit non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan, pendidikan dan penelitian RSJD Kol. Inf. H. Muhammad Syukur. 20 Kelompok Staf Medis adalah kelompok dokter yang bekerja di bidang medis dalam jabatan fungsional. 21 Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok pegawai negeri sipil yang diberi hak dan kewenangan secara penuh oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan keahliannya di luar jabatan struktural.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk RSJD Kol. Inf. H. Muhammad Syukur sebagai UPTD yang bersifat khusus yang memberikan layanan kesehatan jiwa dan ketergantungan Napza serta pelayanan penunjang kesehatan lainnya secara profesional.
(2)UPTD Bersifat Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian.
(3)Otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan serta penggunaan dan penatausahaan barang milik Daerah.

Pasal 3

(1)RSJD Kol. Inf. H. Muhammad Syukur dipimpin oleh Direktur.
(2)Direktur bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian.
(3)Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dalam bentuk penyampaian laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian.
(4)Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan selaku kuasa pengguna anggaran dan kuasa pengguna barang dengan Keputusan Gubernur Jambi.
(5)Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melaksanakan belanja sesuai dokumen pelaksanaan anggaran.
(6)Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertanggung jawab atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja RSJD Kol. Inf. H. Muhammad Syukur. 6

Pasal 4

(1)Direktur melakukan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan yang merupakan bagian dari laporan kinerja.
(2)Laporan pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan laporan keuangan Dinas dan laporan keuangan Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Otonomi dalam bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilaksanakan melalui ketentuan:

a.Direktur dapat mengusulkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b.Direktur memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan pembinaan pegawai aparatur sipil negara dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dalam jabatan; dan
c.Direktur memiliki kewenangan dalam pengelolaan dan pembinaan pegawai di lingkungan RSJD Kol. Inf. H. Muhammad Syukur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI

Pasal 6

(1)RSJD Kol. Inf. H. Muhammad Syukur terdiri dari:
1. a.Direktur
2. b.Bidang Pelayanan dan Penunjang Medik terdiri dari: 1 Seksi Pelayanan Jiwa, Umum, dan Ketergantungan Napza; 2 Seksi Penunjang Medik;
3. c.Bidang Keperawatan, Rehabilitasi, Standarisasi dan Jaminan Kesehatan: 1 Seksi Keperawatan dan Rehabilitasi; 2 Seksi Standarisasi dan Jaminan Kesehatan ;
4. d.Bagian Administrasi Umum dan Keuangan: 1 Sub Bagian Administrasi Umum dan Sumber Daya Manusia; 2 Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset;
5. e.Unit-unit Non Struktural terdiri dari:
  1. 1.Satuan Pemeriksaan Internal;
  2. 2.Komite;
  3. 3.Instalasi; dan
  4. 4.Kelompok Staf Medis;
6. f.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Masing-masing bidang atau bagian dipimpin oleh kepala bidang atau kepala bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
(3)Masing-masing sub bagian dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala bagian.
(4)Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang. 7
(5)Bagan struktur organisasi RSJD Kol. Inf. H. Muhammad Syukur sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7

(1)RSJD Kol. Inf. H. Muhammad Syukur mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan kesehatan jiwa dan ketergantungan Napza dengan upaya penyembuhan, pemulihan, peningkatan, pencegahan, pelayanan rujukan, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan serta pemberdayaan masyarakat.
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), RSJD Kol. Inf. H. Muhammad Syukur mempunyai fungsi:
1. a.pemeliharaan dan peningkatan kesehatan jiwa perorangan dan masyarakat melalui pelayanan kesehatan paripurna;
2. b.pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kesehatan dalam rangka meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam pemberian pelayanan kesehatan;
3. c.pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan jiwa;
4. d.pelayanan penunjang dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pelayanan kesehatan jiwa;
5. e.pelayanan medis;
6. f.pelayanan penunjang medis dan non medis;
7. g.pelayanan keperawatan;
8. h.pelayanan rujukan;
9. i.pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;
10. j.pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta pemberdayaan masyarakat;
11. k.pengelolaan keuangan dan akuntansi;
12. l.pengelolaan urusan sumber daya manusia, hukum, hubungan masyarakat, organisasi dan tatalaksana, serta rumah tangga, perlengkapan dan umum; dan
13. m.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya.

Pasal 8

Direktur mempunyai tugas dan wewenang:

a.menyusun rencana kerja dan anggaran pada RSJD Kol. Inf. H. Muhammad Syukur;
b.menyusun dokumen pelaksanaan anggaran pada RSJD Kol. Inf. H. Muhammad Syukur;
c.menandatangani surat perintah membayar;
d.mengelola utang dan piutang RSJD Kol. Inf. H. Muhammad Syukur yang menjadi tanggungjawabnya;
e.menyusun dan menyampaikan laporan keuangan RSJD Kol. Inf. H. Muhammad Syukur yang dipimpinnya; 8
f.menetapkan pejabat pelaksana teknis kegiatan dan pejabat penatausahaan keuangan;
g.menetapkan pejabat lainnya dalam unit yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan RSJD Kol. Inf. H. Muhammad Syukur;
h.merumuskan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan;
i.melaksanakan pelayanan penunjang dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pelayanan kesehatan;
j.menyusun rencana dari program, monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang pelayanan kesehatan jiwa; dan
k.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya.

Pasal 9

(1)Bidang Pelayanan dan Penunjang Medik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis pelayanan dan penunjang medik di bidang sumber daya pelayanan medis dan penunjang medik, pelayanan administrasi serta mutu pelayanan medis dan penunjang medik.
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pelayanan dan Penunjang Medik mempunyai fungsi:
1. a.penyusunan rencana pemberian pelayanan medis;
2. b.pelaksanaan koordinasi dan pelayanan medis;
3. c.pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya dan keselamatan pasien;
4. d.penyiapan perumusan kebijakan teknis pelayanan dan penunjang medik;
5. e.penyiapan bahan pelayanan administrasi di bidang mutu pelayanan medis dan penunjang medik; dan
6. f.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 10

(1)Seksi Pelayanan Jiwa, Umum dan Ketergantungan Napza mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pelayanan medis dan pelayanan administrasi di Seksi Pelayanan Jiwa Umum dan Ketergantungan Napza.
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pelayanan Jiwa, Umum dan Ketergantungan Napza mempunyai fungsi:
1. a.perumusan pengembangan pelayanan jiwa, umum dan ketergantungan Napza;
2. b.perumusan kebutuhan sarana prasarana pelayanan jiwa, umum dan ketergantungan Napza;
3. c.pengendalian pelayanan jiwa, umum dan ketergantungan Napza;
4. d.pelaksanaan evaluasi kinerja pelayanan jiwa, umum dan ketergantungan Napza; dan
5. e.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Isi peraturan

Teks34PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Jambi Nomor 21 Tahun 2024

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020