DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jambi Nomor 28 Tahun 2017

Nomor: 28
Tahun: 2017
Ditetapkan: 27 Agustus 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Ringkasan

PERGUB ini Mengatur Mengenai Pedoman Umum Bantuan Keuangan Provinsi Jambi Ke Desa/Kelurahan Dalam Provinsi Jambi; Meliputi Penerimaan Bantuan Keuangan; Penganggaran dan Pelaksanaan Kegiatan; Pelaksana Kegiatan Bantuan Keuangan Provinsi Ke Desa/Kelurahan; Dana Pendukung; Penyaluran Dana; Laporan; Monitoring dan Evaluasi; Tim Koordinasi

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka mewujudkan Visi Jambi TUNTAS serta untuk mencapai tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi Tahun 2016-2021, perlu diberikan bantuan keuangan Desa/Kelurahan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Umum Bantuan Keuangan Provinsi ke Desa / Kelurahan dalam Provinsi Jambi; Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646); SALINAN

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kode dan Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1045);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tenteng Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 Tentang Pengelolaan Transper ke daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537);
15.Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jambi Tahun 2016- 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 1);
16.Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 10 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 10 );
17.Peraturan Gubernur Nomor 20 tahun 2013 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Laporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi, Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 20);
18.Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 41);

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN UMUM BANTUAN KEUANGAN PROVINSI KE DESA/KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2017.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Jambi.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3.Gubernur adalah Gubernur Jambi.
4.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi.
5.Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota dalam Provinsi Jambi.
6.Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk yang selanjutnya disingkat Dinas P3AP2 adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi.
7.Bantuan Keuangan Provinsi adalah program pemerintah daerah dalam rangka percepatan dan pemerataan pembangunan di Kabupaten/Kota khususnya desa/kelurahan dalam rangka Pemerataan Pembangunan antar desa/kelurahan dan wilayah serta penguatan kelembagaan desa.
8.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9.Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah satuan kerja yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pengelolaan keuangan daerah.
10.Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dibidang tertentu.
11.Dana Transfer Bantuan Keuangan Provinsi ke desa/kelurahan adalah dana bersifat khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota, yang dananya ditransfer ke APBDes melalui APBD Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Bantuan Keuangan Provinsi ke desa /kelurahan.
12.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat Silpa adalah Selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
13.Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disingkat BUMDesa adalah Badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola asset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Pasal 2

(1)Bantuan Keuangan Provinsi ke Desa/Kelurahan dimaksudkan untuk mendukung percepatan pembangunan daerah yang meliputi:
1. a.pemerataan pembangunan Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi;
2. b.membantu meningkatkan kemampuan keuangan daerah guna mengatasi kesenjangan fiskal Kabupaten/Kota dalam melaksanakan pembangunan;
3. c.membantu Kabupaten/Kota dalam mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran;
4. d.membantu pelaksanaan urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota yang tidak tersedia dan/atau kurang alokasi dananya.
(2)Besaran alokasi bantuan keuangan kepada desa / kelurahan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

BAB II

PENERIMA BANTUAN KEUANGAN

Pasal 3

(1)Bupati/Walikota menyampaikan usulan penerima bantuan Keuangan Provinsi yang telah diverifikasi kepada Gubernur dengan tembusan Dinas P3AP2 Provinsi Jambi;
(2)Gubernur menetapkan Desa / Kelurahan penerima Bantuan Keuangan Provinsi dengan keputusan Gubernur.

BAB III

PENGANGGARAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 4

(1)Bantuan Keuangan Provinsi ke desa / kelurahan dianggarkan pada APBD Provinsi Jambi pada tahun berkenaan.
(2)Besaran bantuan Keuangan Provinsi ke desa / kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dengan keputusan Gubernur.
(3)Bantuan keuangan Provinsi kepada desa / kelurahan terdiri dari :
1. a.bantuan infrastruktur dan inovasi desa / kelurahan;
2. b.bantuan penguatan kelembagaan desa / kelurahan.
(4)Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diprioritaskan untuk :
1. a.pembentukan dan Pengembangan BUMDesa;
2. b.peningkatan/Pemberdayaan Ekonomi Produktif;
3. c.peningkatan Ketahanan Pangan;
4. d.peningkatan Sanitasi Permukiman;
5. e.pemenuhan Sarana Air Bersih; dan atau,
6. f.lain sebagainya sesuai dengan kewenangan desa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diprioritaskan untuk :
1. a.penguatan Lembaga Adat;
2. b.penguatan Petugas Syara’/Guru Mengaji/Petugas Keagamaan lainnya;
3. c.penguatan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan;
4. d.penguatan Kader Dasawisma PKK;
5. e.penguatan kader Posyandu;
6. f.penguatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan; dan/atau
7. g.lain sebagainya sesuai dengan kewenangan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

(1)Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat digunakan untuk :
1. a.program/kegiatan yang tidak didanai oleh dana Pendapatan Asli Desa (PADesa), Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak/Retribusi Daerah dan sumber pendapatan desa lainnya; dan/atau
2. b.program/kegiatan yang telah didanai oleh dana Pendapatan Asli Desa (PADesa), Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak/Retribusi Daerah dan sumber pendapatan desa lainnya dengan out put/sasaran yang berbeda;
(2)Pelaksanaan kegiatan Bantuan Keuangan Provinsi ke Desa/Kelurahan harus selesai paling lambat pada tanggal 31 Desember tahun berjalan.

Pasal 6

(1)Dana transfer bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dialokasikan melalui APBD Provinsi pada Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa/Kelurahan.
(2)Dana Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari pendapatan daerah Kabupaten/Kota dan dianggarkan dalam APBD Kabupaten/Kota pada kelompok lain-lain pendapatan yang sah.
(3)Kabupaten/Kota wajib menyalurkan Bantuan Keuangan Provinsi ke desa/kelurahan dengan menggunakan dana transfer yang dijabarkan melalui kegiatan Desa/kelurahan penerima bantuan.
(4)Penganggaran dan pelaksanaan Kegiatan Bantuan Keuangan di Desa/Kelurahan mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PELAKSANA KEGIATAN BANTUAN KEUANGAN PROVINSI KE DESA/KELURAHAN

Pasal 7

(1)Dinas P3AP2 Provinsi dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan Kabupaten/kota menyusun perencanaan kegiatan Bantuan Keuangan Provinsi ke Desa/Kelurahan.
(2)Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Keuangan Provinsi ke Desa/Kelurahan diatur lebih lanjut dengan Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota.

BAB V

DANA PENDUKUNG

Pasal 8

(1)Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan Bantuan Keuangan Provinsi ke Desa/Kelurahan, Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau Pemerintah Desa penerima dana transfer dapat menganggarkan dana pendukung.
(2)Dana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk pelaksanaan monitoring, evaluasi, pelaporan, pembinaan, rapat koordinasi serta administrasi kegiatan.

BAB VI

PENYALURAN DANA

Pasal 9

(1)Penyaluran dana transfer dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah Provinsi ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota penerima.
(2)Penyaluran dana dari Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota ke Rekening Kas Desa.
(3)Untuk penyaluran dana dari Rekening Kas Umum Kabupaten/Kota ke Kelurahan mengikuti aturan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing kabupaten/kota.
(4)Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota:
1. a.mencantumkan penerimaan dana transfer oleh Kepala Perangkat Daerah Provinsi atau unit kerja yang membidangi pengelolaan keuangan Provinsi;
2. b.melampirkan Surat Pernyataan Kesanggupan melaksanakan Bantuan Keuangan Provinsi ke Desa/Kelurahan pada tahun berkenaan.
(5)Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (2)

Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957

Undang-undang (UU) No. 61 Tahun 1958

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (2)

Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957

Undang-undang (UU) No. 61 Tahun 1958