DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jambi Nomor 3 Tahun 2019

Nomor: 3
Tahun: 2019
Ditetapkan: 6 Februari 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 33

Lembaga terkait

Ringkasan

PERGUB ini Mengatur Mengenai Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Jambi; Meliputi Nama, Subjek, Objek Dan Golongan Tarif; Jenis Pelayanan Kesehatan; Struktur Dan Besaran Tarif Pelayanan Kesehatan; Klasifikasi Ruang Perawatan; Prinsip Dan Sasaran Penetapan Tarif; Pelayanan Penggantian Obat-obatan dan Bahan Habis Pakai; Konsultasi Obat Dan Konsultasi Gizi; Pemulasaran dan Visum ET Repertum; Pelayanan Kemotoran; Pemeriksaan Dan Pengujian Kesehatan; Pendidikan, Pelatiham, Dan Penelitian; Pelayanan Peserta Jaminan Kesehatan Nasional; Tata Cara Pemungutan; Pengelolaan Penerimaan Rumah Sakit; Ketentuan Lain-lain

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa tarif pelayanan berdasarkan ketentuan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Selain Kelas III pada Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Jambi belum mengakomodir kebutuhan anggaran operasional rumah sakit dan sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan sehingga perlu dilakukan penyesuaian tarif pelayanan kesehatan;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 sampai dengan pasal 83 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah mengatur tarif Badan Layanan Umum Daerah yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan mempertimbangkan kontuinitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat serta kompetensi yang sehat;
d.bahwa berdasarkan perimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Selain Kelas III Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Jambi; Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat ( 6 ) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; SALINAN 2

2.Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatra Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Derah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646 );
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 );
4.Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 );
5.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679;
8.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomon 4502); 3
10.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pememrintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor I Tahun 2002 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah;
13.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
15.Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 582/Menkes/SK/VI/1997 tentang Pola tarif Rumah sakit Pemerintah; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR JAMBI TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RADEN MATTAHER PROVINSI JAMBI

BAB II

NAMA, SUBJEK, OBJEK, DAN GOLONGAN TARIF

Pasal 2

Dengan nama Tarif Pelayanan Kesehatan dipungut tarif sebagai pembayaran atas layanan kesehatan di RSUD Raden Mattaher Jambi.

Pasal 3

Subjek tarif adalah setiap orang atau badan hukum yang mendapatkan pelayanan kesehatan di RSUD Raden Mattaher Jambi.

Pasal 4

Objek tarif adalah semua pelayanan kesehatan di RSUD Raden Mattaher Jambi yang diberikan kepada seseorang atau badan hukum.

BAB III

JENIS PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 5

Jenis Pelayanan Kesehatan adalah sebagai berikut:

a.Rawat Jalan meliputi:
1. 1.Karcis harian;
2. 2.Pemeriksaan fisik;
3. 3.Obat-obatan;
4. 4.Jasa konsultasi medik, gizi, psikiater dan psikologi;
5. 5.Pemeriksaan penunjang diagnostik; dan
6. 6.Rehabilitasi medik;
7. 7.Hemodialisa;
8. 8.Pelayanan Rawat Jalan dan tindakan lainnya sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Gubernur.
b.Rawat Inap meliputi:
1. 1.Akomodasi;
2. 2.Jasa konsultasi medik, gizi, psikiater dan psikologi;
3. 3.Pemeriksaan penunjang diagnostik;
4. 4.Rehabilitasi medik;
5. 5.Pemeriksaan diagnostik elektronik; 7
6. 6.Pemeriksaan dan tindakan diagnostik khusus;
7. 7.Perinatologi;
8. 8.Pelayanan Rawat Inap dan tindakan lainnya sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Gubernur.
c.Rawat Khusus meliputi:
1. 1.Perawatan Intensive Care;
2. 2.Ruang Isolasi;
3. 3.Unit Stroke;
4. 4.Pelayanan Kemotherapi Terpadu;
5. 5.Pelayanan Cathlab; dan
6. 6.Pelayanan Rawat Khusus Lainnya sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Gubernur.
d.Pemeriksaan penunjang medik meliputi:
1. 1.Pemeriksaan laboratorium patologi klinik;
2. 2.Pemeriksaan laboratorium patologi anatomi;
3. 3.Pemeriksaan radiologi diagnostik;
4. 4.Pemeriksaan diagnostik elektro medik;
5. 5.Pemeriksaan dan tindakan diagnostik khusus;
6. 6.Unit Transfusi Darah Rumah Sakit (UTDRS); dan
7. 7.Pelayanan Pemeriksaan Penunjang Diagnostik Lainnya sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Gubernur.
e.Tindakan medik dan terapi meliputi:
1. 1.Tindakan medik dan terapi terencana kecil, sedang, besar, khusus, paket khusus; dan
2. 2.Tindakan medik dan terapi tidak terencana (Cyto) kecil, sedang, besar, dan khusus, serta paket khusus.
f.Tindakan medik dan radio meliputi:
1. 1.Tindakan medik dan radioterapi sederhana
2. 2.Tindakan medik dan radioterapi sedang; dan
3. 3.Tindakan medik dan radioterapi canggih.
g.Pelayanan rehabilitasi medik meliputi:
1. 1.Pelayanan rehabilitasi medik sederhana dan sedang; dan
2. 2.Pelayanan rehabilitasi medik ortetik/ protetik sederhana, sedang, dan canggih.
h.Perawatan jenazah meliputi:
1. 1.Penyimpanan/rawat inap jenazah;
2. 2.Pengawetan/konservasi formalin;
3. 3.Bedah mayat dan keterangan sebab kematian (autopsi); dan
4. 4.Penguburan jenazah. 8
i.Pelayanan kemotoran meliputi:
1. 1.Pelayanan Ambulance dalam dan luar kota;
2. 2.Pelayanan Mobil Jenazah dalam dan luar kota.
j.Pelayanan farmasi meliputi:
1. 1.Pelayanan resep kepada pasien rawat jalan dan rawat inap;
2. 2.Pelayanan peracikan obat;
3. 3.Pelayanan farmasi lainnya sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Gubernur.
k.Pelayanan kesehatan lainnya meliputi:
1. 1.Pemeriksaan untuk keterangan berbadan sehat, dan tidak buta warna;
2. 2.Pemeriksaan untuk keterangan cuti/hamil;
3. 3.Medikal chek up;
4. 4.Pemeriksaan untuk keterangan tanda dirawat;
5. 5.Pemeriksaan untuk keterangan lahir;
6. 6.Konsul luar untuk seluruh SMF;
7. 7.Penyediaan oksigen/O2;
8. 8.Penjahitan luka/hecting; dan
9. 9.Pemeriksaan konsul/visite dokter.
10. 10.Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian;
11. 11.Pelayanan kesehatan lainnya sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Gubernur.

BAB IV

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 6

(1)Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikenakan tarif pelayanan kesehatan.
(2)Tarif pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V

KLASIFIKASI RUANG PERAWATAN

Pasal 7

Klasifikasi ruang perawatan di rumah sakit ditetapkan sebagi berikut:

a.Kelas III, II, I, VIP, Super VIP ; dan
b.Pelayanan khusus meliputi : Perawatan Intensive Care, Ruang Isolasi, Unit Stroke, Pelayanan Kemoterapi Terpadu, Pelayanan Cathlab dan Pelayanan Khusus Lainnya. 9

BAB VI

PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF

Pasal 8

(1)Tarif pelayanan kesehatan ditetapkan untuk mengganti biaya penyelenggaraan pelayanan rumah sakit.
(2)Tarif pelayanan kesehatan diperhitungkan atas dasar satuan tarif dari setiap jenis pelayanan dan kelas perawatan.
(3)Kenaikan kelas pelayanan rawat inap dari kelas rawatan yang menjadi hak kepesertaan dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), diharuskan membayar selisih biaya antara tarif INA-CBG’S pada kelas rawat inap yang sesuai hak peserta, paling banyak dengan penambahan maksimal 75% dari tarif INA- CBG’S dari jaminan kelas yang menjadi hak nya.

Pasal 9

Khusus orang perorangan yang menggunakan surat keterangan tidak mampu atau orang terlantar untuk pelayanan rawat jalan, rawat darurat, dan rawat khusus ditanggung pembiayaannya oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah .

Pasal 10

Tarif pelayanan kesehatan di rumah sakit merupakan komponen jasa pelayanan dan jasa sarana.

Pasal 11

(1)Tarif rawat jalan dinyatakan dalam besaran tarif pelayanan kesehatan rawat jalan hanya berlaku untuk 1 (satu) kali kunjungan /1 ( satu ) kali penegakan diagnosa.
(2)Tarif rawat jalan untuk pasien umum merupakan jasa sarana rumah sakit dan jasa pelayanan poliklinik rawat jalan yang dilayani dan tidak termasuk obat, tindakan, pemeriksaan penunjang medik, dan bahan/ alat.
(3)Ketentuan mengenai tarif rawat jalan dan tindakan rawat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. 10

Isi peraturan

Teks33PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Dasar hukum (2)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 79 Tahun 2018

Peraturan Gubernur Jambi Nomor 10 Tahun 2011

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Dasar hukum (2)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 79 Tahun 2018

Peraturan Gubernur Jambi Nomor 10 Tahun 2011