DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat No. 22 Tahun 2014

Nomor: 22
Tahun: 2014
Ditetapkan: 19 Maret 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur ini mengatur tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Bidang Minyak dan Gas Bumi Lingkup Kegiatan Usaha Hulu, dengan sistematika sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum; 2. Nama dan Tempat Kedudukan; 3. Kegiatan Usaha; 4. Pemegang Saham; 5. Penetapan Direksi dan Dewan Komisaris; 6. Ketentuan Lain-Lain; 7. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

Menetapkan PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINS! JAWA BARAT NOMOR 14 TAHUN 2013 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH BIDANG MINYAK DAN GAS BUMI LINGKUP KEGIATAN USAHA HULU. MEMUTUSKAN : 2

5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah;
6.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2006 tentang Penyertaan Modal Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2006 Nomor 10 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 29);
7.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 T ahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46);
8.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Bidang Minyak dan Gas Bumi Lingkup Kegiatan Usaha Hulu (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 14 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 149);

BAB ILL

KEGIATAN USAHA Pasal 5

Pasal 12

(1)Galon Direksi dan calon Dewan Komisaris wajib menyampaikan syarat administrasi, meliputi:
1. a.salinan/fotocopy Kartu Tanda Penduduk;
2. b.daftar riwayat hidup; dan
3. c.pas photo terbaru ukuran 4 x 6 cm.
(2)Galon Direksi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.Warga Negara Indonesia dan cakap melakukan perbuatan hukum;
2. b.memiliki keahlian di bidang minyak dan gas bumi lingkup kegiatan usaha Hulu;
3. c.tidak tercatat dalam daftar kredit macet di sektor perbankan;
4. d.tidak pernah dihukum karena tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);
5. e.memiliki pengalaman operasional di bidang manajemen perusahaan, paling kurang 3 (tiga) tahun;
6. f.tidak pernah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah yang- mengakibatkan perusahaan dinyatakan pailit, berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);
7. g.persyaratan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. BABV PENETAPAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Pasal 11

(1)Direksi terdiri dari 1 (satu) orang Direktur Utama dan 1 (satu) orang Direktur.
(2)Dewan Komisaris terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Utama dan 1 (satu) orang Komisaris.

Pasal 10

(1)Galon Pemegang Saham lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
(2)Pemegang Saham lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), dimuat dalam Akta Pendirian Perseroan secara notariil, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 6

Pasal 14

(1)Rekrut Galon Direksi dan Galon Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi BUMD dan Tim Seleksi.
(2)Personalia dan Uraian Tugas Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
(3)Rekrut Galon Direksi dan Galon Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), meliputi:
1. a.pengumuman melalui media cetak dan/atau elektronik;
2. b.penerimaan pendaftaran;
3. c.verifikasi administratif;

Pasal 13

Tata cara Pemilihan Direksi dan Dewan Komisaris untuk pertama kalinya diselenggarakan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi BUMD, meliputi:

a.rekrut calon Direksi dan Dewan Komisaris; dan
b.penetapan Direksi dan Dewan Komisaris.

(3)Galon Dewan Komisaris harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.Warga Negara Indonesia dan cakap melakukan perbuatan hukum;
2. b.memiliki keahlian di bidang minyak dan gas bumi lingkup kegiatan usaha Hulu;
3. c.tidak tercatat dalam daftar kredit macet di sektor perbankan;
4. d.tidak pernah dihukum karena tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);
5. e.tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah yang mengakibatkan perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);
6. f.persyaratan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Galon Direksi dan Galon Dewan Komisaris wajib membuat surat pernyataan bermaterai mengenai:
1. a.kesediaan untuk tidak memiliki jabatan rangkap pada lebih dari 2 (dua) perusahaan dan/atau usaha sejenis pada saat ditetapkan menjadi Direksi atau Dewan Komisaris;
2. b.bekerja sepenuh waktu pada saat ditetapkan menjadi Direksi atau Dewan Komisaris; dan
3. c.kesediaan untuk berdomisili di Jawa Barat pada saat ditetapkan menjadi Direksi atau Dewan Komisaris.

Pasal 18

Proses pendirian Perseroan dilaksanakan melalui Notaris yang ditunjuk oleh Pendiri Perseroan.

Pasal 17

(1)Direksi dan Dewan Komisaris yang telah ditetapkan oleh Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1 ), melaksanakan tugas:
1. a.penyusunan Akta Pendirian Perseroan;
2. b.proses perizinan usaha sesuai mekanisme dan prosedur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. c.penyusunan rencana bisnis (business plan) Perseroan; dan
4. d.persiapan dan penyelenggaraan RUPS Pertama Perseroan.
(2)Penyusunan Akta Pendirian dan perizinan usaha Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), dilaksanakan dengan Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi BUMD secara terkoordinasi.

Pasal 16

(1)Calon Direksi dan Calon Dewan Komisaris hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, ditetapkan menjadi Direksi dan Dewan Komisaris dengan Keputusan Gubernur.
(2)Penetapan Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam Akta Pendirian Perseroan.

Pasal 15

(1)Pengumurnan, penerimaan pendaftaran dan verifikasi administratif, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf a, huruf b, dan huruf c, dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi BUMD.
(2)Fit and proper test terhadap Calon Direksi dan Calon Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf d, dilakukan oleh lembaga yang berkompeten, sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3)Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf e dilakukan oleh Tim Seleksi berdasarkan hasil fit and proper test.
1. d.fit and proper test; dan
2. e.seleksi. 8 BER!TA DAERAH PROVINS! JAWA BARAT TAHUN 2014 NOMOR~g_SERI ... E .........:::=::::p'~mbina Utama NIP. 19561224 198203 012 DAERAH PROVINS! "'"""""""' BARAT, Diundangkan di Bandung pada tanggal 1 9 Maret 2014 Ditetapkan di Bandung pada tanggal 1 9 Maret 2014 BABVII

Pasal 19

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Provinsi Jawa Barat. 9 . . . "

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat No. 22 Tahun 2014

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menetapkan

KEGIATAN USAHA Pasal 5

Pasal 12

Pasal 11

Pasal 10

Pasal 14

Pasal 13

Pasal 18

Pasal 17

Pasal 16

Pasal 15

Pasal 19

Peraturan turunan (2)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Depok Nomor 6 Tahun 2015

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

KEGIATAN USAHA Pasal 5

Pasal 12

Pasal 11

Pasal 10

Pasal 14

Pasal 13

Pasal 18

Pasal 17

Pasal 16

Pasal 15

Pasal 19

Peraturan turunan (2)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Depok Nomor 6 Tahun 2015

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2015