Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat. 9 Tembusan Kepada Yth.:
1.Kepala SKPD Dekonsentrasi;
2.Ketua BKPRO,
3.Sekretaris BKPRD;
4.Kepala Biro Hukum.
Bupati/Walikota , Perihal : Permohonan Persetujuan Substansi RDTR. .. Bandung Kepada Yth. Gubernur Jawa Baral di- Nomor Lampi ran BUPATI/WALIKOTA . A. Format Surat Permohonan Persetujuan Substansi Rancangan Perda RRTR dari Bupati/Walikota. PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR : 3 TAHON 2014 TANGGAL : 2 Januari 2014 TENTANG MEKANISME PERSETUJUAN SUBSTANSI RENCANA RINCI TATA RUANG KABUPATEN/KOTA. LAMPIRAN I 10 Nama : . Jabatan : . Pimpinan Rapat, Tambahkan unsur pemerintah Kabupaten/Kota, masyarakat dan dunia usaha Pada hari langgal tel ah diselenggarakan Konsultasi Publik pembahasan Raperda Kabupaten/Kota ten tang Rencana Detail Tata Ruang dst. NOMOR: . SERITA ACARA KONSULTASI PUBLIK PEMBAHASAN RAPERDA KABUPATEN/KOTA . TENTANG RDTR . B. Format Berita Acara Konsultasi Publik. 11 Muatan Rancangan Perda RRTR Verifikasi kesesuaian Materi Muatan Teknis No. (kerangka raperda yang disampaikan Raperda RRTR (diisi dengan peraturan dan Catalan Penyempurnaan kebijakan yang sesuai dengan materi muatan disesuaikan dengan kerangka pedoman) teknis raperda) 1 TUJUAN PENATAAN BAGIAN WILAYAH PERKOTAAN
1.1. Tujuan Penataan BWP 2 RENCANA POLA RUANG
2.1. Zona Lindung
1.Zona hutan lindung
2.Zona yang memberikan perlindungan terhadap zona di bawahnya
3.Zona perlindungan setempat
4.Zona RTH Kata
5.Zona suaka a lam dan cagar budaya
6.Zona rawan bencana alam
7.Zona lindung lainnya
2.2. Zona Budidaya
1.Zona perumahan
2.Zona perdagangan dan jasa
3.Zona perkantoran
4.Zona sarana pelayanan umum
5.Zona industri
6.Zona khusus
7.Zona lainnya
8.Zona campuran 3 RENCANA JARINGAN PRASARANA
1.Pengembangan jaringan pergerakan
a.Jaringan jalan arteri primer dan arteri sekunder
b.Jaringan jalan kolektor primer dan kolektor sekunder c Jaringan jalan lokal primer dan lokal sekunder
d.Janngan jalan lingkungan primer dan lingkungan sekunder
e.Jaringan jalan lainnya
1) Jalan masuk dan keluar terminal barang serta terminal penumpang 2) Jaringan jalan moda transportasi umum 3) Jalan masuk dan keluar parkir
f.Jaringan jalur kereta api
g.Jalur pelayaran
h.Jalur pejalan kaki/sepeda
2.Pengembangan jaringan energi/kelistrikan
a.Jaringan subtransmisi
b.Jaringan distribusi primer
c.Jaringan distribusi sekunder C. Format Matriks Penelaahan Materi Muatan Teknis Rancangan Perda tentang RRTR Kabupaten/Kota.
12 Muatan Rancangan Perda RRTR Verifikasi kescsuaian Materi Muatan Teknis No. (kerangka raperda yang disampaikan Raperda RRTR (diisi dengan peraturan dan Catalan Penyempurnaan kebijakan yang sesuai dengan materi muatan disesuaikan dengan kerangka pedoman) teknis raperda)
d.Jaringan pipa minyak dan gas bumi
3.Pengembangan jaringan telekomunikasi
a.Pengembangan infrastruktur dasar telekomunikasi
b.Jaringan telekomunikasi telepon kabel
c.Jaringan telekomunikasi telepon nirkabel, termasuk lokasi menara telekomunikasi (BTS)
d.Sistem televisi kabel, termasuk penetapan lokasi stasiun transmisi
e.Jaringan serat optik
f.Peningkatan pelayanan jaringan telekomunikasi
4.Pengembangan jaringan air minum
a.Sistem penyediaan air minum I wilayah I
b.Bangunan pengambil air baku
c.Pipa transmisi air baku dan instalasi produksi
d.Pipa unit distribusi
e.Bangunan penunjang dan I bangunan pelengkap
f.Bak penampung
5.Pengembangan jaringan drainase I
a.Sistem jaringan drainase
b.Kebutuhan sistem Jaringan drainasi
1) Jaringan primer 2) Jaringan sekunder 3) Jaringan tersier 4) Jaringan lingkungan
6.Pengembangan jaringan air limbah
a.Sistem pembuangan air limbah setempat I
1) Bak septik (septic tank) I 2) lnstalasi pengolahan lumpur tinja (IPL T)
b.Sistem pembuangan air limbah terpusat
1) Seluruh saluran Ipembuangan 2) Bangunan perqolah air limbah I
7.Pengembangan prasarana lainnya 4 PENETAPAN SUB BWP YANG DIPRIORIT ASKAN PENANGANANNYA
1.Lokasi
2.Terna penanganan 5 KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG 13 Muatan Rancangan Perda RRTR Verifikasi kesesuaian Materi Muatan Teknis No. (kerangka raperda yang disampaikan Raperda RRTR (diisi dengan peraturan dan Catalan Penyempurnaan kebijakan yang sesuai dengan materi muatan disesuaikan dengan kerangka pedoman) teknis raperda)
1.Program perwujudan rencana pola ruang
a.Perwujudan zona lindung
b.Perwujudan zona budi daya
1) Perwujudan penyediaan fasilitas sosial dan fasilitas 2) Perwujudan ketentuan pemanfaatan ruang untuk setiap jenis pola ruang 3) Perwujudan intensitas pemanfaatan ruang blok 4) Perwujudan tata bangunan
2.Program perwujudan rencana jaringan prasarana
a.Perwujudan pusat pelayanan kegiatan
b.Perwujudan sistem jaringan I prasarana
1) Perwujudan sistem jaringan pergerakan 2) Perwujudan sistem jaringan energi/kelistrikan 3) Perwujudan sistem jaringan telekomunikasi 4) Perwujudan sistem jaringan airminum 5) Perwujudan sistem jaringan drainase 6) Perwujudan sistem jaringan airlimbah 7) Perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya
3.Program perwujudan penetapan Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya
a.Perbaikan prasarana. sarana, dan bloklkawasan
b.Pembangunan baru prasarana, sarana, dan bloklkawasan
c.Pengembangan kembali prasarana. sarana, dan bloklkawasan
d.Pelestarian/pelindungan bloklkawasan
4.Program perwujudan ketahanan terhadap perubahan iklim 6 PERATURAN ZONASI
6.1. Materi Wajib
1.Ketentuan kegiatan dan penggunaanlahan
2.Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang
3.Ketentuan tata bangunan
4.Ketentuan prasarana dan sarana minimal
5.Ketentuan pelaksanaan - I6. 2. Materi Pilihan I I I
1.Ketentuan tambahan i 14 ( ) Tim Evaluasi Muatan Rancangan Perda RRTR Verifikasi kesesuaian Materi Muatan Teknis No. (kerangka raperda yang disarnpaikan Raperda RRTR (diisi dengan peraturan dan disesuaikan dengan kerangka pedornan) kebijakan yang sesuai dengan rnateri rnuatan Catalan Penyempurnaan teknis raperda)
2.Ketentuan khusus
3.Standar teknis
4.Ketentuan pengaturan zonasi 15 ( )( ) Yang menerima, TIM EVALUASI PROVINS! JAWA BARAT Yang Menyerahkan, WAKIL KABUPATEN/KOTA Keterangan No. Kelengkapan Tidak Ada Ada Tindak Lanjut 1 Surat permohonan Persetujuan Substansi Rancangan Perda RRTR dari Bupati/Walikota 2 Naskah Rancangan Perda RRTR Kab/Kota 3 Buku Data dan Analisis yang dilengkapi peta 4 Buku Rencana 5 Album Peta (Skala minimal 1 : 5000) 6 Dokumen Berita Acara Pembahasan dengan DPRD Kab/Kota 7 Dokumen Berita Acara Pembahasan dengan BKPRD Kabupaten/Kota terhadap substansi RRTR termasuk persetujuan dengan Kabupaten/Kota yang berbatasan 8 Dokumen Berita Acara Konsultasi Publik 9 Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis {KLHS) 10 Matriks Penelaahan Materi Muatan Teknis Rancangan Perda tentang RRTR Kabupaten/Kota 11 Surat keterangan dari Badan lnformasi Geospasial tentang kesesuaian peta digital yang digunakan terhadap ketentuan sistem informasi geografis nasional 12 Dokumen Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota yang dilengkapi peta dalam format sistem I informasi geografis SURAT TANDA TERIMA KELENGKAPAN ADMINISTRATIF DAN SUBSTANTIF (STTKAS) D. Format Surat Tanda Terima Kelengkapan Administratif dan Substantif (STTKAS).
16 JabatanJabatan Nam aNama Perwakilan Pemerintah Daerah , Perwakilan Kelompok Kerja Teknis Sadan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Provinsi Jawa Sarat, Nama .. Jabatan : .. Ketua Pokja, Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. .......................... ; dan Masukan tertulis dan catatan penyempumaan sebagaimana tercantum dalam label terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Serita Acara ini. Pada hari ini tanggal bulan tahun , kami yang bertanda tangan dibawah ini, telah mengadakan Rapa! Koordinasi Pembahasan Raperda Kabupaten/Kota tentang RDTR , dengan ini menyatakan bahwa Rancangan Perda dimaksud secara substantif telah mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota , Kebijakan Nasional dan Provinsi terkait bidang penataan ruang, Pedoman Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota, dan peraturan perundang-undangan terkait bidang penataan ruang lainnya, serta dapat diproses lebih lanjut untuk ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tetap memperhatikan catatan sebagai berikut:
1... ,
2... ,, 3.
4. Nomor SERITA ACARA RAPAT KELOMPOK KERJA PERENCANAAN RUANG SADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH PROVINS! JAWA SARAT DALAM PEMSAHASAN RAPERDA KASUPATEN/KOTA . TENT ANG RDTR . E. Format Berita Acara Rapat Pokja Perencanaan Ruang BKPRD. 17 Kepala SKPD Dekonsentrasi, lnstansi: . Masukan: . Tanggapan: . BAB ... KETENTUAN PENUTUP BAB ... KETENTUAN PENUTUP lnstansi: . Masukan: . Tanggapan: . Pasal ... BAB ... Pesal .. BAB ... lnstansi: . Masukan: . Tanggapan: ..