DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Dicabut

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 65 Tahun 2015

Nomor: 65
Tahun: 2015
Ditetapkan: 30 Juni 2015
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Jawa Barat

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Peraturan Daerah ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Tim Evaluasi, Mekanisme Persetujuan, Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka kelancaran dan tertib administrasi proses persetujuan Gubernur Jawa Barat terhadap substansi Rencana Rinci Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1/PRT/M/2013 dan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 233/KPTS/M/2013, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Mekanisrne Persetujuan Substansi Rencana Rinci Tata Ruang Kabu paten/ Kota;
b.bahwa untuk optimalisasi proses persetujuan Gubernur Jawa Barat terhadap substansi Rencana Rinci Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu dilakukan peninjauan kembali atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2014 tcntang Mekanisme Pemberian Persetujuan Substansi Rencana Rinci Tata Ruang Kabupaten/Kota;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Per-aturari Gubernur Jawa Baral tentang Mekanisme Pemberian Persetujuan Substansi Rencana Rinci Tata Ruang Wilayah Kabu paten/ Kota;

Mengingat

1.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pernbentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Unclang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provirisi Dacrah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provin si Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nornor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010); GUBERNUR JAWA BARAT, Mengingat Menimbang PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 65 TA.EtN 2015 TENTANG MEKANISME PEMBERIAN PERSETUJUAN SUBSTANSI RENCANA RINCI TATA RUANO WILAYAHKABUPATEN/KOTA DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR JAWA BARAT SALIN AN
2.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 • tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5393);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah;
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
12.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2009 tentang Pedoman Persetujuan Substansi dalam Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota beserta Rencana Rinciannya;
13.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota; 2 PERATURAN GUBERNUR TENTANG MEKANISME PEMBERIAN PERSETUJUAN SUBSTANSI RENCANA RINCI TATA RUANO WILAYAHKABUPATEN/KOTA.

Menetapkan

MEMUTUSKAN :

14.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Persetujuan Substansi Dalam Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Rinci Tata Ruang Kabupaten /Kota;
15.Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 233/KPTS/M/2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Persetujuan Substansi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Rinci Tata Ruang Kabupaten/Kota Kepada Gubernur Jawa Barat;
16.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45), sebagaimana telah diubah clengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 24 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87);
17.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lernbaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46);
18.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 64);
19.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tarnbahan Lembaran Dacrah Provinsi Jawa Barat Nomor 86);
20.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 28 Tahun 2010 tentang Pengembangan Wilayah .Jawa Barat Bagian Selatan Tahun 2010-2029 (Lembaran Daerah Provin si Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 28 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 91);
21.Pera turan Daerah Provinsi Jawa Bara.t Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengembangan Wilayah Jawa Barat Bagian Utara (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 121);
22.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 25 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 160); 3 Menetapkan

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi J awa Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4.Daerah Kabupaten/Kota adalah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat.
5.Bupati/Wali Kota adalah Bupati/Wali Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat.
6.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut DPRD Kabupaten/Kota adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat.
7.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8.Dinas adalah Dinas yang membidangi penataan ruang di Daerah Provinsi Jawa Barat.
9.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang mernbidangi penataan ruang di Daerah Provinsi Jawa Barat.
10.Perangkat Daerah Kabupaten/Kota adalah Perangkat Daerah Kabupaten/Kota penyusun RRTR.
11.Peraturan Daerah tentang Rencana Rinci Tata Ruang Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Percla RRTR Kabupaten/Kota adalah Peraturan Daerah mengenai Rencana Rinci Tata Ruang Wilayah Kabupaten/ Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat,
12.Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya.
13.Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
14.Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
15.Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
16.Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang. I 7. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah negara.
18.Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya disebut RTRW Provinsi adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah Provinsi Jawa Barat.
19.Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/ Kota yang selanjutnya disebut RTRW Kabupaten/Kota adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah Kabupaten/Kota, yang merupakan penjabaran dari RTRW Provinsi, dan yang berisi tujuan , kebijakan, strategi penataan ruang wilayah Kabu paten/ Kota, rencana struktur ruang wilayah Kabupaten/ Kota, rencana pol a ruang wilayah Kabupaten/Kota, penetapan kawasan strategis Kabupaten/Kota, arahan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten/Kota, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten/Kota.
20.Rencana Rinci Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RRTR adalah hasil perencanaan tata ruang pada kawasan yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek fungsional dan disusun berdasarkan nilai strategis kawasan dan/ a tau kegiatan kawasan sebagai perangkat operasionalisasi rencana tata ruang wilaya h, terdiri dari Rencana Detail Tata Ruang yang dilengkapi dengan Peraturan Zonasi dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten/Kota.
21.Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Kabupaten/ Kota yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci ten.tang tata ruang wilayah Kabupaten/Kota yang clilengkapi dengan peraturan zonasi Kabupaten/Kota.
22.Kawasan Strategis Kabupaten/Kota adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat pen ting dalam lingkup Kabupaten/ Kota terhadap ekonorni, sosial, budaya, dan/ atau lingkungan.
23.Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut BKPRD Provinsi adalah badan ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Gubernur dalam koordinasi penataan ruang di Daerah Provinsi.
24.Ketua Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut Ketua BKPRD Provinsi adalah ketua badan ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Gubernur dalam koordinasi penataan ruang di Daerah Provinsi.
25.Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut BKPRD Kabupaten/Kota adalah badan ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Bupati/Wali Kota dalarn koordinasi penataan ruang di Daerah Kabupaten/Kota.
26.Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang yang selanjutnya disebut Pokja Perencanaan Tata Ruang adalah kelompok kerja BKPRD Provinsi yang memiliki tugas memberi masukan, melakukan fasilitasi, inventarisasi, dan kajian terkait dengan kegiatan perencanaan tata ruang di Daerah Provinsi. 5

BAB II

TUJUAN PENATAAN BWP lnstansi : .

Pasal 4

(1)Dalam rangka pemberian persetujuan substansi RRTR Kabupaten/Kota, dibentuk Tim Evaluasi yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
(2)Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diketuai oleh Kepala Dina s dengan susunan personalia meliputi unsur Perangkat Daerah yang membidangi penataan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 2

(1)Maksud penetapan mekanisme pemberian persetujuan substansi Rancangan Perda ten tang RRTR Kabu paten/ Kota, yaitu memberikan gambaran proses pemberian persetujuan substansi oleh Gubernur secara terencana dan terpadu terhadap Rancangan Perda ten tang RRTR Kabu paten/ Kota.
(2)Tujuan dari penetapan mekanisme pemberian persetujuan substansi Rancangan Perda tentang RRTR Kabupaten/Kota, adalah untuk memberikan gambaran secara utuh dan komprehensif, serta sebagai acuan tata cara pemberian persetujuan substansi RRTR Kabupaten/Kota oleh Gubernur.

27.Tim Evaluasi Rencana Rinci Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Tim Evaluasi adalah tim yang memiliki tugas memeriksa kelengkapan administrasi dan kesesuaian substansi Rancangan Perda RRTR Kabupaten/ Kota.
28.Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS, adalah rangkaian analisis yang sisternatis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/ atau kebijakan, rencana, dan/ atau program meliputi Kajian Daya Dukung dan Daya Tampung 6 Pasal 6

(1)Bupati/Wali kota mengajukan permohonan tertulis persetujuan substansi rancangan Perda tentang RRTR Kabupaten/Kota kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.
(2)Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilengkapi dokumen administrasi, meliputi:
1. a.naskah rancangan Perda RRTR dan Peraturan Zonasi Daerah Kabupaten/ Kota, yang dilengkapi penjelasan clan lampiran, disertai soft copy file;
2. b.buku data dan analisis, yang clilengkapi peta disertai soft copy file;
3. c.buku rencana, yang disertai soft copy file;
4. d.album peta ukuran Al, dengan skala paling kurang 1 : 5000, disertai dengan soft copy file dalam format sistem informasi geografis yang digunakan oleh Dinas;
5. e.dokumen berita acara persetujuan bersama Bupati/Wali kota dengan DPRD Kabupaten / Kota;
6. f.clokumen berita acara pembahasan dengan BKPRD Kabupaten/Kota terhadap substansi RRTR, termasuk kesepakatan dengan wilayah yang berbatasan;
7. g.dokumen berita acara konsultasi publik yang memuat kesepakatan terhadap substansi antara Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, masyarakat dan pemangku kepentingan terkait di Daerah Kabupaten/Kota, dilengkapi daftar hadir dan dokumentasi konsultasi publik;
(2)Alur Mekanisme pemberian persetujuan substansi RRTR Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. RRTRsubstansi Umum Pasal 5
(1)Mekanisme pemberian persetujuan Kabupaten/Kota, meliputi:
1. a.permohonan;
2. b.pembahasan; dan
3. c.penandatanganan persetujuan Gubernur.
(3)Dalam rangka melaksanakan tugas evaluasi, Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan tenaga ahli dan/ a tau narasumber yang memiliki kornpetensi, yang ditunjuk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 7
(2)Tim Evaluasi clan perwakilan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota pemohon menandatangani Surat Tanda Terima Kelengkapan Administratif dan Substantif (STTKAS), dalam hal dokumen administrasi permohonan persetujuan substansi rancangan Perda tentang RRTR Kabupaten/Kota telah lengkap clan sesuai kriteria teknis.
(3)Dalarn hal dokumen administrasi permohonan persetujuan substansi rancangan Perda tentang RRTR Kabupaten/Kota belum lengkap dan/ a tau tidak sesuai kriteria teknis, Kepala Dinas menyampaikan surat permintaan melengkapi dokumen administrasi kepada Kepala Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.
(4)Format tabel STTKAS sebagaimana dimaksud pada ayat (2}, tercantum pada Lampiran huruf b sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(1)Tim Evaluasi memeriksa kelengkapan dokumen adrninistrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat ( 1) sesuai tabel kelengkapan aclministrasi dan kriteria teknis persetujuan substansi.

BAB III

MEKANISMEPERSETUJUAN

Pasal 7

J. surat keterangan dari badan informasi geospasial 111engenai kesesuaian peta digital yang digunakan terhadap ketentuan sistem informasi geografis nasional;

k.dokumen Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota ten tang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, yang dilengkapi peta yang disusun dalam format sistem informasi geografis yang digunakan oleh Dinas; dan
1. 1.Surat pernyataan pemutakhiran dokumen berupa pernyataan dokumen yang diserahkan tidak akan mengalami perubahan di luar proses evaluasi dari penyusun RRTR Kabupaten/Kota.

(3)Konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, dilaksanakan paling kurang 2 (dua) kali sebelum permohonan persetujuan substansi Rancangan Perda RRTR Kabupaten/Kota diajukan.
(4)Format permohonan tertulis, berita acara konsultasi publik, clokumen KLHS, matriks penelaahan materi muatan teknis, serta surat pernyataan pemutakhiran dokumen sebagaimana climaksud pada ayat (2) huruf a, huruf f, huruf g, huruf h, huruf I, clan huruf 1, sebagaimana tercantum pada Lampiran huruf c, huruf cl, huruf e, huruf I, clan huruf g sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
1. h.dokumen KLHS;
  1. 1.matriks penelaahan materi muatan teknis rancangan Perda RRTR Kabupaten/Kota; 8
(3)Hasil asistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Risalah Rapat. Daerah
(1)dapat

Pasal 10

(1)Tim Evaluasi melakukan asistensi kepada Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam bentuk konfirmasi, klarifikasi, koreksi, dan rekomendasi berdasarkan hasil analisa Tim Evaluasi se bagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
(2)Pelaksanaan asistensi kepada Perangkat Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat melibatkan Perangkat Daerah terkait.
(1)Tim Evaluasi melakukan analisa terhadap substansi Rancangan Perda tentang RRTR Kabupaten/Kota sejak STTKASditandatangani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3).
(2)Analisa terhadap Rancangan Perda tentang RRTR Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap substansi umum dan sektoral, lingkungan hidup, dan pemetaan, serta konsistensi substansi Rancangan Perda terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, RTRW Provinsi, dan RTRW Kabupaten/Kota.
(3)Analisa terhadap konsistensi Rancangan Perda RRTR Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diarahkan terhadap perencanaan sistem jaringan prasarana dan pola ruang yang menjadi kepentingan nasional dan Daerah Provinsi, meliputi:
1. a.kebijakan perwujudan Kawasan Strategis Nasional;
2. b.kebijakan perwujudan Kawasan Strategis Provinsi;
3. c.luasan kawasan lindung;
4. d.pencapaian Ruang Terbuka Hijau; dan
5. e.hal lain yang diperlukan.
(4)Pelaksanaan analisa terhadap Rancangan Perda RRTR Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.

Pasal 8

Pembahasan RRTR Kabupaten/ Kota dilaksanakan dengan tahapan:

a.Tim Evaluasi; dan
b.BKPRD.

Pasal 13

( 1) Hasil pembahasan Pokja Perencanaan Tata Ruang dapat ditindaklanjuti dengan Pleno Anggata Inti BKPRD ses'uar mekanisme yang telah ditetapkan, dalam hal telah sesuai berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksucl clalam Pasal 12 ayat (3).

(2)Hasil Plena Anggota Inti BKPRD dituangkan dalam Berita Acara.
(3)Dalam hal berdasarkan hasil pernbahasan Pokja Perencanaan Tata Ruang perlu penyempurnaan lebih lanjut terhadap substansi Raperda RRTR Kabupaten/Kota, Kepala Dinas menyarnpaikan surat kepada Perangkat Dacrah Kabupaten/Kata untuk melakukan penyempurnaan.
(4)Hasil Penyempurnaan substansi Raperda RRTR Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disam paikari kem bali kepada Kepala Dinas oleh Kepala Perangkat Daerah Kabupaten/Kota, dengan melarnpirkan matriks persandingan perbaikan sesuai Berita Acara pembahasan Pokja Perencanaan Tata Ruang.

Pasal 12

(1)BKPRD melakukan pembahasan atas Laporan Tim Evaluasi RRTR Kabupaten/ Kata yang disampaikan Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4), melalui tahapan:
1. a.Pokja Perencanaan Tata Ruang; dan
2. b.Pleno Anggota Inti BKPRD.
(2)Pokja Perencanaan Tata Ruang melakukan pembahasan atas Laporan Tim Evaluasi RRTR Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Tim Evaluasi RRTR Kabupaten /Kota.
(3)Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara.

Pasal 11

Pelaksanaan analisa terhadap substansi Rancangan Perda tentang RRTR Kabupaten/Kata oleh Tim Evaluasi dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari, di luar proses penyempurnaan substansi Rancangan Perda oleh Perangkat Daerah Kabupaten/ Kata.

(4)Perangkat Daerah Kabupaten/Kota melakukan penyempurnaan substansi Rancangan Perda tentang RRTR Kabupaten/Kota sesuai Risalah Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk selanjutnya disampaikan kembali kepada Kepala Dinas.
(5)Dalam hal hasil penyempurnaan substansi Rancangan Perda ten tang RRTR Kabu paten/ Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sudah sesuai, Kepala Dinas menyampaikan Surat Laporan Hasil Pernbahasan Tim Evaluasi kepada Ketua BKPRD. 10

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 4

Pasal 2

Pasal 7

Pasal 10

Pasal 8

Pasal 13

Pasal 12

Pasal 11

Dasar hukum (19)

Undang-undang Darurat No. 11 Tahun 1950

Undang-undang Darurat No. 20 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 2000

Undang-undang (UU) No. 26 Tahun 2007

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 30 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 26 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 15 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 68 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 2013

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2008

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11/PRT/M/2009 Tahun 2009

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2009

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2011 Tahun 2011

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1/PRT/M/2013

Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 233/KPTS/M/2013

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat No. 3 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 4

Pasal 2

Pasal 7

Pasal 10

Pasal 8

Pasal 13

Pasal 12

Pasal 11

Dasar hukum (19)

Undang-undang Darurat No. 11 Tahun 1950

Undang-undang Darurat No. 20 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 2000

Undang-undang (UU) No. 26 Tahun 2007

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 30 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 26 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 15 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 68 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 2013

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2008

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11/PRT/M/2009 Tahun 2009

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2009

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2011 Tahun 2011

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1/PRT/M/2013

Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 233/KPTS/M/2013

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat No. 3 Tahun 2014