DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat No. 41 Tahun 2014

Nomor: 41
Tahun: 2014
Ditetapkan: 5 Juni 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 3

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Gubernur ini mengatur tentang Pola Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Ciwulan-Cilaki, yang meliputi: Ketentuan Umum; Sistematika, Isi, dan Uraian; Pengendalian dan Evaluasi; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

21.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penataan Hukum Lingkungan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 115);
22.Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2013 tentang Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat (Serita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 14 Seri E); 3 Menetapkan

(1)Jangka waktu pola PSDA wilayah Sungai Ciwulan-Cilaki adalah 20 (dua puluh) tahun, yaitu untuk kurun waktu tahun 2012 sampai dengan tahun 2032.
(2)Pola PSDA wilayah Sungai Ciwulan-Cilaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau dan/atau disesuaikan setiap 5 (lima) tahun.
(3)Peninjauan dan/atau penyesuaian pola PSDA wilayah Sungai Ciwulan- Cilaki sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 2

(1)Maksud penetapan pola Pengelolaan Sumber daya Air (PSDA) wilayah Sungai Ciwulan-Cilaki adalah sebagai pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah/lntansi terkait di Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, pemangku kepentingan terkait, dan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air wilayah Sungai Ciwulan-Cilaki.
(2)Tujuan pola PSDA wilayah Sungai Ciwulan-Cilaki adalah untuk:
1. a.memberikan kerangka dasar dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air pada wilayah Sungai Ciwulan-Cilaki;
2. b.memberikan arahan yang berkaitan dengan konservasi dan pendayagunaan sumber daya air di wilayah Sungai Ciwulan-Cilaki pada pengembangan kawasan-kawasan, agar tidak menimbulkan dan/atau meningkatnya daya rusak air;
3. c.memberikan arahan pengembangan kawasan pembangunan pada wilayah Sungai Ciwulan-Cilaki, meliputi kawasan budidaya, sistem pusat pemukiman, sarana dan prasarana wilayah, kawasan yang perlu diprioritaskan, serta pengembangan kawasan lain;
4. d.memberikan arahan kebijakan terkait tata guna tanah, tata guna air, tata guna sumber daya alam serta kebijakan penataan ruang wilayah yang direncanakan secara bersinergi pada wilayah Sungai Ciwulan-Cilaki; dan
5. e.menjamin ketersediaan sumber daya air.
  1. 13.Konservasi Sumber Daya Air adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi sumber daya air agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang.
  2. 14.Pendayagunaan Sumber Daya Air adalah upaya penatagunaan, penyediaan, dan penggunaan sumber daya air.
  3. 15.Daya Rusak Air adalah daya air yang dapat merugikan kehidupan
  4. 16.Pengendalian Daya Rusak Air adalah upaya untuk mencegah, menanggulangi dan memulihkan kerusakan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh daya rusak air. 4
(1)Sistematika pola PSDA wilayah Sungai Ciwulan-Cilaki meliputi:
1. a.Kebijakan operasinal PSDA wilayah Sungai Ciwulan-Cilaki skenario pertumbuhan ekonomi tinggi, terdiri dari:
  1. 1.konservasi sumber daya air skenario ekonomi tinggi;
  2. 2.aspek pendayagunaan sumber daya air skenario ekonomi tinggi;
  3. 3.aspek pengendalian daya rusak air skenario ekonomi tinggi;
  4. 4.aspek keterbukaan dan ketersediaan data informasi sumber daya air skenario ekonomi tinggi; dan
  5. 5.aspek pemberdayaan dan peningkatan peranserta masyarakat, swasta, dan Pemerintah skenario ekonomi tinggi.
2. b.Kebijakan operasinal PSDA wilayah Sungai Ciwulan-Cilaki skenario pertumbuhan ekonomi sedang, terdiri dari:
  1. 1.konservasi sumber daya air skenario ekonomi sedang;
  2. 2.aspek pendayagunaan sumber daya air skenario ekonomi sedang;
  3. 3.aspek pengendalian daya rusak air skenario ekonomi sedang;
  4. 4.aspek keterbukaan dan ketersediaan data informasi sumber daya air skenario ekonomi sedang; dan
  5. 5.aspek pemberdayaan dan peningkatan peranserta masyarakat, swasta dan Pemerintah skenario ekonomi sedang.
3. c.Kebijakan operasinal PSDA wilayah Sungai Ciwulan-Cilaki skenario pertumbuhan ekonomi rendah, terdiri dari:
  1. 1.konservasi sumber daya air skenario ekonomi rendah;
  2. 2.aspek pendayagunaan sumber daya air skenario ekonomi rend ah;
  3. 3.aspek pengendalian daya rusak air skenario ekonomi rendah;
  4. 4.aspek keterbukaan dan ketersediaan data informasi sumber daya air skenario ekonomi rendah; dan
  5. 5.aspek pemberdayaan dan peningkatan peranserta masyarakat, swasta, dan Pemerintah skenario ekonomi rendah.
(2)lsi beserta uraian pola PSDA wilayah Sungai Ciwulan-Cilaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), tercantum dalam Lampi ran sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB II

SISTEMATIKA, ISi, DAN URAIAN Pasal 5

Pasal 4

Dinas dan Tim TKPSDA wilayah Sungai Ciwulan-Cilaki melaksanakan peninjauan dan/atau penyesuaian pola PSDA wilayah Sungai Ciwulan-Cilaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2). 5 BERITA DAERAH PROVINS! JAWA BARAT TAHUN Zoty NOMOR y'/ SERI ef RIDWAN, MMA bina Utama 561224 198203 012 Diundangkan di Bandung pada tanggal C /1A-t ~ ,,.fl/ IS DAERAH PROVINS! WA BARAT Ditetapkan di Bandung pad a tanggal C ffeWi' tr I</ • NUR JAWA BARAT KETENTUAN PENUTUP Pasal? Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat. 6

Isi peraturan

Teks3PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat No. 41 Tahun 2014

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 2

SISTEMATIKA, ISi, DAN URAIAN Pasal 5

Pasal 4

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Timur Nomor 61 Tahun 2023

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 2

SISTEMATIKA, ISi, DAN URAIAN Pasal 5

Pasal 4

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Timur Nomor 61 Tahun 2023