(1)Untuk memperoleh lzin Usaha Bongkar Muat Barang, badan usaha mengajukan permohonan kepada Gubernur rneialui BPPT, disertai dengan dokumen persyaratan sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 19 ayat (2i dan ayat (3).
(2)Berdasarkan ·permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas melakukan penelitian dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap.
(3)Apabila dari hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum terpenuhi, permohonan dikembalikan secara tertulis kepada Pemohon, untuk melengkapi persyaratan.
(4)Permohonan yang dikembalikan sebaqairnana dimaksud pada ayat (3) dapat diajukan kembaH setelah persyaratan dilengkapi.
(5)Apabila dari' hasil penelitian persyaratan · sebaqaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3) telah dipenuhi, diterbitkan lzln Usaha Bongkar Muat Barang.
(4)lzin Usaha Bongkar Muat Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama perusahaan bongkar muat masih menjalankan kegiatan usahanya, dengan ketentuan dilakukan evaluasi setiap 2 (dua) tahun.
c.ship side-net;
d.rope sling;
e.rope net, dan
f.wire net
g.mernihki rekomendasi/penc!apat tertulis dari Otoritas Pelabuhan atau Unit Penyelenggara Pelabuhan setempat terhadap keseimbanqan penyediaan dan perrnintaan kegiatan usaha bongkar muat.
(3)Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), meliputi peralatan bongkar muat berupa :
a.forklift;
b.pallet;
11 ______ ,_,,, ,__ ,.,._......,___.. ,.-~-.....,.........--,--'--·-~--~ ....--z...-,,.........,..._,..,.,.._,._........_w . _.,.............,,,,_~_.., ",..,.'"~ •· •,. ... '! ••• ••
(2)Untuk melakukan usaha angkutan perairan pelabuhan sebaqairnana dirnaksud pada ayat (1), badan usaha harus rnerniliki lzin Usaha Angkutan Perairan Pelabuhan yang diterbitkan oleh BPPT, setelah rnendapat pertimbangan teknis dari Dinas. .
Paragraf 4 Angkutan Perairan Pelabuhan Pasal 24
(1)Usaha. m~gkutan oerairan pelabuhan dilakukan oleh badan usaha pada lokasi pelabuhan tempat keglatan.
~ . . '