DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat No. 8 Tahun 2014

Nomor: 8
Tahun: 2014
Ditetapkan: 30 Januari 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini terdiri dari 9 Bab dan 39 Pasal, yaitu Ketentuan Umum; Angkutan Laut; Angkutan Sungai dan Danau; Angkutan Penyeberangan; Jasa Angkutan di Perairan; Sistem Informasi Angkutan di Perairan; Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian; Pelaporan; Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Pasal 12

(1). lzin Usaha .Angkutan · ·Laut Pelayaran Rakyat · sebagaimana dirnaksud da!am Pasal. 11 ayat (2) diberikan setelah memenuhi persyaratan adrninistrasi dan persyaratan teknis. · . · ··
(2)Persyaratan adrninistrasi sebaqairnana dirnaksud pada ayat (1), meliputi: ...
1. a.akte pendirian perusahaan bagi Pemohon berbentuk badan 'usaha atau. Kartu Tanda Penduduk bag: orang perseorangan Warga Negara indonesia yang mengajukan permohonan izin;
2. b.nomor pokok wajib pajak;
3. c.Penanggungjawab;
4. d.rnenerripati tempat usaha, . baik rnilik sendlri rnaupun sewa, berdasarkan surat' keteranqan domislli perusahaan dari lnstansi yang berwenang; dan · · ·
5. e.mernillki paling sedikit 1 (satu) orang tenaqa ahli di bidang ketatalaksanaan, nautls tingkat dasar atau teknis pelayaran niaga tinqkat dasar,
(1)Angkutan laut pelayaran rakyat sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 3 huruf b, dilakukan .oleh orang perseorar.gan Warga Negara Indonesia atau hadan usaha y~ng berdcmisHi dan beroperasl pada lintas pelabuhan antar Kabupaten/Kota di Daerah, pelabuhan antarprovinsi dan pelabuhan internasional. • • ..... • : ' J • ~ •
(2)lzin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat sebaqaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh BPPT, setelah mendapat pertimbangan teknis dari Dinas.

Pasal 10

Apabila di suatu pelabuhan atau terminal khusus tidak terdapat badan usaha yang dapat ditunjuk sebagai agen, nahkoda kapal dapat langsung menghubtmgi Instansi terkait untuk menyelesaikan urusan dan kepentingan kapalnya selama berada di pelabuhan atau terminal khusus.

(3)Persyaratan untuk keaqenan perusahaan angkutan laut sebagalmana dimaksud pada ayat (1), melek~t pada lzin Usaha Angkutan Laut. 7

Pasal 14

Untuk memperoleh !zin Trayek sebagaimana dimaksud dalarn Pasa! 13 ayat (4), orang perseorangan atau badan usaha .. mengajukan permohonan ~~pada _Guberm~r rnelalui BPPT, dengan ketentuan : ·

a.memenuhi persyaratan teknis kelaik!autan dan persyaratan pelayanan minimal anqkutan penyeberanqan; '

BAB ILL

ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU.

Pasal 13

(1)Kegiatan angkutan . sunqai . dan danau _dilaksana~an dengan ketentuan:
1. a.dilakukan. oleh · orang perseorangan Warga Negara Indonesia atau badan usaha dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia. yang memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal serta diawaki oleh awak kapal berkewarganegaraan Indonesia;
2. b.dilakukan secara terpadu dengan memperhatikan intra dan antarmoda yang sesuai dengan Tatanan Transportasi Wilayah;
3. c.menggunakan. trayek tetap dan teratur atau trayek tidak tetap dan tidak teratur: dan
4. d.tidak dilakukan di laut, kecuali mendapat izln dari Syahbandar, denqa» tetap memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal.
(2)Badan usaha dapat me!akukan kegiatan·angkutan sungai dan danau untuk kepentingan sendiri dan/ataumenunjang usaha pokok.
(3)Kegiatan anqkutan sungai dan danau untuk kepentinqan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh orang perseorangan Warga Negara Indonesia atau badan usaha.
(4)Orang perseorangan atau badan usaha melakukan kegiatan usaha angkutan sungai dan danau yang melayani trayek antar Kabupaten/Kota di Daerah, wajib memiliki lzin Usaha dan lzin Trayek yang diterbitkan oleh BPP.T.
(5)lzin Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan setelah memiliki kapal yang laik laut, dibuktikan denqan grosse akta dan dilenqkapl dengan rencana pola trayek, yang. berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang, sesuai ketentuan peraturan perundang-undaiigan.
(4)lzin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama perusahaan anqkutan laut masih menjalankan kegiatan usahanya, dengan ketentuan dilakukan evaluasi setlap 2 (dua) tahun.
(5)Angkutan laut pelayaran rakyat dilakukan oleh orang perseorangan warga Negara Indonesia atau badan usaha yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar Kabupaten/Kota di Daerah, pelabuhan antarprovinsi dan pe!abuhan internasional.
(6)lzin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh BPPT, setelah mendapat pertimbangan teknis dari Dinas. 8

Pasal 16

Untuk memperoleh persetujuan penqoperasian · kapal · ·sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3), badan usaha mengajukan permohonan kepada Gubernur melalui BPPT. dengan ketentuan rnernenuhi :

a.spesifikasi teknis lintas;
b.spesifikasi teknis kapal;
c.persyaratan .pelayanan minimal angkutan penyeberangan;
d.fasilitas pelabuhan laut yang digunakan untuk melayan: a:igkutan penyeberangan atau terminal penyeberanqan: dan/ atau
e.keseimbangan antara kebutuhan Penyedia nan Pengguna jasa anqkutan. . . .. ANGKUTAN PENYEBERANGAN

Pasal 15

. .

(1)K.egiatan angkutan penyeberangan dilakukan oleh badan usaha dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia yang memenuhi persyaratarr kelaiklautan kapal serta diawaki oleh awak kapai berkewarganegaraan Indonesia, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Kegiatan angkutan penyeberanqan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan msnqqunakan trayek tetap dan teratur dalam lintas penyeberangan.
(3)Badan usaha yang rnelakukan kegiatan usaha anqkutan penyeberangan yang melayani penyebemngan antar Kabupaten/Kota di Daerah, wajib memiliki lzin Usaha dan persetujuan pengoperasian kapal yang diterbitkan oleh BPPT. · ·
(4)Persetujuan penqoperasian kapal sebaqaimana dimaksud pada ayat
(3)diberikan setelahrnemiliki kapal yang laik laut, dibuktikan dengan grosse akta, yang berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. . . BABIV
1. b.memiliki spesifikasi teknis sesuai dengan fasilitasi pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan atau terminal penyeberangan pada lintas yang dilayani; ·
2. c.memiliki dan/atau mempekerjakan awak kapal yang memenuhi persyaratan kualifikasi yang diperlukan untuk kapal penyeberangan;
3. d.memiliki fasilitasi bagi kebutuhan awak kapal maupun penumpang dan kendaraan beserta muatannya;
4. e.mencantumkan identitas perusahaan dan nama kapal yang ditempatkan pada bagian samping kiri dan kanan kapal; dan
5. f.mencantumkan informasi atau petunjuk yang diperlukan dengan menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa lnggris. 9 --------·-

Pasal 19

(1)lzin Usaha Bongkar Muat Ba rang sebaqalmana dimaksud dalarn Pasal 18 ayat (2), diberikah setelah memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis. ·
(2)Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.akte pendiriari perusahaan;
2. b.nornor. pokok wajib pajak perusahaan;
3. c.Penanggungjawab;
4. d.memiliki modal usaha;
5. e.memi!iki rnenernpaf · ternpat usaha, .baik rnilik sendiri maupun sewa, berdasarkan surat keterangan domisili perusahaan dari lnstansi berwenang;
6. f.memiliki · tenaga ahli dengan kualifikasi ahli nautika a tau ahli ketatalaksanaan pelayaran niaga; dan Paragraf 2 · Bongkar Muat Barang

Pasal 18

(1)Usaha bongkar muat barang dilakukan o!eh badan usaha pada lokasi pelabuhan tempat kegiatan.
(2)Untuk melakukan usaha bongkar muat barang sebaqairnana dimaksud pada ayat (1), badan usaha harus memiliki lzin Usaha Bongkar Muat Barang yang diterbitkan oleh BPPT, setelah mendapat pertimbangan teknis dari Dinas. BABV JASA ANGKUTAN DI PERAIRAN

Pasal 17

(1)Usaha jasa terkait dengan angkutan di perairan, meliputi :
1. a.bongkar muat barang;
2. b.jasa pengurusan transportasi;
3. c.angkutan perairan pelabuhan;
4. d.penyewaan peralatananqkutan laut atau peralatan [asa terkait dengan angkutan laut;
5. e.tally mandiri; dan
6. f.depo peti kemas.
(2)Kegiatan usaha jasa terkait dengan angkutan di perairan diselenggarakan oleh badan usaha yang didirikan khusus untuk jenis . usaha kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ). 10 ---··-·--·-·---------·----' ·--- - . ·----
(1)Usaha jasa pengurusan transportasi dilakukan oleh badan usaha pada lokasi pelabuhan ternpat kegiatan.
(2)Untuk melakukan jasa pengurusan transportasi sebagaimana dimaksud paca ayat (1 ), badan usaha harus memiliki. lzin Usaha Jasa Penqurusan Transportasi yang diterbitkan oleh BPPT, setelah mendapat pertimbangan teknis dari Dinas.

Pasal 20

(1)Untuk memperoleh lzin Usaha Bongkar Muat Barang, badan usaha mengajukan permohonan kepada Gubernur rneialui BPPT, disertai dengan dokumen persyaratan sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 19 ayat (2i dan ayat (3).
(2)Berdasarkan ·permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas melakukan penelitian dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap.
(3)Apabila dari hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum terpenuhi, permohonan dikembalikan secara tertulis kepada Pemohon, untuk melengkapi persyaratan.
(4)Permohonan yang dikembalikan sebaqairnana dimaksud pada ayat (3) dapat diajukan kembaH setelah persyaratan dilengkapi.
(5)Apabila dari' hasil penelitian persyaratan · sebaqaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3) telah dipenuhi, diterbitkan lzln Usaha Bongkar Muat Barang.
(4)lzin Usaha Bongkar Muat Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama perusahaan bongkar muat masih menjalankan kegiatan usahanya, dengan ketentuan dilakukan evaluasi setiap 2 (dua) tahun.
1. c.ship side-net;
2. d.rope sling;
3. e.rope net, dan
4. f.wire net
5. g.mernihki rekomendasi/penc!apat tertulis dari Otoritas Pelabuhan atau Unit Penyelenggara Pelabuhan setempat terhadap keseimbanqan penyediaan dan perrnintaan kegiatan usaha bongkar muat.
(3)Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), meliputi peralatan bongkar muat berupa :
1. a.forklift;
2. b.pallet; 11 ______ ,_,,, ,__ ,.,._......,___.. ,.-~-.....,.........--,--'--·-~--~ ....--z...-,,.........,..._,..,.,.._,._........_w . _.,.............,,,,_~_.., ",..,.'"~ •· •,. ... '! ••• ••
(2)Untuk melakukan usaha angkutan perairan pelabuhan sebaqairnana dirnaksud pada ayat (1), badan usaha harus rnerniliki lzin Usaha Angkutan Perairan Pelabuhan yang diterbitkan oleh BPPT, setelah rnendapat pertimbangan teknis dari Dinas. .
(1)Usaha. m~gkutan oerairan pelabuhan dilakukan oleh badan usaha pada lokasi pelabuhan tempat keglatan. ~ . . '

Pasal 23

(1)Untuk rnemperoleh lzin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi, badan usaha me_ngajukan permohonan kepada Gubernur melalui BPPT, disertai dengan dokumen persyaratan sebagaimana dlrnaksud dalam Pasal 22 ayat (1).
(2)Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), Dinas melakukan penelitian dalam jangka waktu 14 (empat betas) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap.
(3)Apabila dari hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum terpenuhi, permohonan dikembalikan secara tertulis kepada Pemohon, untuk melengkapi persyaratan.
(4)Permohonan yang dikembaHkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diajukan kembali setelah persyaratan dilenqkap].
(5)Apabila dari hasll penelitian persyaratan sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 22 ayat (1) telah terpenuhi, diterbitkan tzin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi. :, ..
(1)Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi sebaqaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), diberikan setelah memenuhi persyaratan :
1. a.akte pendirian perusahaan;
2. b.nomor pokok wajib pajak perusahaan;
3. c.modal usaha;
4. d.memiliki Penanggungjawab;
5. e.memiliki peralatan yc1ng cukup sesuai dengan perkembangan teknoloqi;
6. f.memiliki tenaga ahli ·ya.ng sesuai; dan g·. surat keterangan domisi!i perusahaan.
(2)lzin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama perusahaan jasa pengurusan transportasi masih menja!ankan kegiatan usahanya, dengan ketentuan dilakukan evaluasi setiap 2 (dua) tahun. Pa~al22 12 ":' .'J" ·~--·-----·--------- ----·---·-------···--·- ·--

Pasal 26

(1)Untuk memperoleh. lzin Usaha Angkutan Perairan Pelabuhan, badan usaha mengajukan perrnohonan kepada Gubernur melalui BPPT, disertai dengan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2).
(2)Berdasarkan permohonan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1), Dinas melakukan penelitian dalam jangka waktu 14 (ernpat belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap.
(3)Apabila dari hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) belum terpenuhi, pennohonan dikembalikan secara tertulis kepada Pernohon, untuk melengkapi persyaratan.
(4)Permohonan yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diajukan kembali setelah persyaratan dilenqkapi.
(5)Apabila dari hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud da!am Pasal 25 ayat (2) dan ayat (3) telah terpenuhi, diterbitkan lzin Usaha Anqkutan Perairan Pelabuhan.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat No. 8 Tahun 2014

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Pasal 12

Pasal 10

Pasal 14

ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU.

Pasal 13

Pasal 16

Pasal 15

Pasal 19

Pasal 18

Pasal 17

Pasal 20

Pasal 23

Pasal 26

Peraturan turunan (1)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat No. 80 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Pasal 12

Pasal 10

Pasal 14

ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU.

Pasal 13

Pasal 16

Pasal 15

Pasal 19

Pasal 18

Pasal 17

Pasal 20

Pasal 23

Pasal 26

Peraturan turunan (1)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat No. 80 Tahun 2014