DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 107 Tahun 2020

Nomor: 107
Tahun: 2020
Ditetapkan: 30 Desember 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Gubernur ini mengatur tentang Percepatan Penurunan Stunting di Daerah Provinsi Jawa Barat, yang meliputi: Ketentuan Umum; Percepatan Penurunan Stunting; Perencanaan Percepatan Penurunan Stunting; Pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting; Manajemen Data dan Informasi; Pengawasan dan Pelaporan; Monitoring dan Evaluasi; Pembiayaan; Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pelaksanaan program dan kegiatan penurunan stunting sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a memerlukan percepatan di daerahnya masing- masing dalam rangka pencapaian target nasional berdasarkan ketentuan Pasal 15 Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Percepatan Penurunan Stunting di Daerah Provinsi Jawa Barat; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang- Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010); 2

2.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Pepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Pepublik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
8.Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
9.Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
10.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
11.Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
12.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Pelayanan Kesehatan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 825); 3
13.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
14.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1129);
15.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700);
16.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236);
17.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8); Memperhatikan : Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Anak Kerdil (Stunting) Periode 2018-2024; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DI DAERAH PROVINSI JAWA BARAT. 4

BAB I

PENDAHULUAN A. Latar Belakang Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan tujuan utama pembangunan, di antaranya adalah memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Faktor mendasar yang memengaruhi keberhasilan pembangunan tersebut adalah kondisi Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4.Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat.
5.Bupati/Wali Kota adalah Bupati/Wali Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat.
6.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.
7.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi Jawa Barat.
8.Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9.Stunting atau sering disebut kerdil atau pendek adalah kondisi gagal tumbuh pada anak berusia di bawah lima tahun (balita) akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang terutama pada periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), yaitu dari janin hingga anak berusia 23 bulan Kelompok sasaran prioritas.
10.Konvergensi adalah upaya tata kelola untuk mewujudkan integrasi program dan kegiatan, lokasi, serta sasaran prioritas dalam percepatan penurunan stunting.
11.Intervensi Gizi Spesifik adalah kegiatan prioritas yang dilakukan untuk menanggulangi faktor penyebab langsung stunting.
12.Intervensi Gizi Sensitif adalah kegiatan prioritas yang dilakukan dalam rangka menanggulangi factor penyebab tidak langsung stunting.
13.Kelompok Sasaran Prioritas adalah entitas kesatuan masyarakat dan/ atau perorangan yang menjadi sasaran prioritas dalam intervensi percepatan penurunan stunting. 5
14.Tim Percepatan Penurunan Stunting adalah tim yang mengkoordinasikan pencegahan dan penurunan kematian ibu, kematian bayi, dan stunting yang melaksanakan penyelenggaraan penurunan stunting di Daerah Provinsi Jawa Barat serta pembinaan dan pengawasan penurunan stunting di Daerah Kabupaten/Kota.
15.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat.

BAB II

PENCEGAHAN DAN PENANGANAN STUNTING DI JAWA BARAT A. Analisis Situasi Stunting adalah kondisi dimana balita memiliki tinggi badan yang kurang jika dibandingkan dengan umur. Kondisi ini diukur dengan tinggi badan yang lebih dari minus dua standar deviasi median standar pertumbuhan anak dari WHO.

Pasal 2

Percepatan penurunan stunting dilaksanakan melalui:

a.konvergensi aksi penurunan stunting; dan
b.intervensi prioritas pencegahan dan penanganan stunting.

Pasal 3

Konvergensi aksi penurunan stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilaksanakan melalui:

a.komitmen dan Visi Kepemimpinan Daerah untuk memastikan pencegahan stunting menjadi prioritas dalam pembangunan daerah;
b.kampanye dan promosi perubahan perilaku untuk meningkatkan kesadaran dan perubahan perilaku masyarakat;
c.konvergensi program pusat, daerah dan desa;
d.ketahanan pangan dan gizi untuk meningkatkan akses terhadap makanan bergizi dan mendorong ketahanan pangan; dan
e.pemantauan dan evaluasi untuk meningkatkan pemantauan dan evaluasi sebagai dasar untuk pemberian layanan yang bermutu, peningkatan akuntabilitas, dan percepatan pembelajaran. 6

Pasal 4

(1)Intervensi prioritas pencegahan dan penanganan stunting bertujuan:
1. a.memastikan program dan kegiatan yang dilaksanakan tepat sasaran berdasarkan kegiatan prioritas dan kelompok sasaran prioitas; dan
2. b.meningkatkan cakupan pelayanan gizi masyarakat.
(2)Intervensi kegiatan prioritas pencegahan dan penanganan stunting dilaksanakan melalui:
1. a.intervensi gizi spesifik; dan
2. b.intervensi gizi sensitif.
(3)Intervensi gizi spesifik sebagaimana ayat (2) huruf a dilaksanakan melalui peningkatan cakupan pelayanan yang diprioritaskan pada kelompok sasaran 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).
(4)Intervensi gizi spesifik dilaksanakan melalui kegiatan:
1. a.pemberian makanan tambahan (PMT) bagi ibu hamil dari kelompok miskin/Kurang Energi Kronik (KEK);
2. b.pemberian tablet tambah darah kepada ibu hamil dan remaja putri dan wanita usia subur;
3. c.promosi dan konseling menyusui bagi ibu menyusui dan balita usia 0-23 bulan;
4. d.promosi dan konseling Pemberian Makanan bagi Bayi dan Anak (PMBA) pada anak usia 7-23 bulan;
5. e.penatalaksanaan gizi buruk pada Ibu Menyusui dan Anak Usia usia 0-23 bulan;
6. f.pemantauan dan promosi pertumbuhan pada balita di fasilitas kesehatan;
7. g.pemberian suplementasi kalsium bagi ibu hamil;
8. h.pemberian suplementasi kapsul vitamin A pada bayi dan balita;
9. i.fortifikasi tingkat rumah tangga untuk balita;
10. j.imunisasi kepada balita;
11. k.pemberian suplemen zinc untuk balita diare; dan
  1. 1.Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS).
(5)Intervensi gizi sensitif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan melalui kegiatan:
1. a.pemenuhan layanan air bersih dan sanitasi bagi kelompok sasaran prioritas; 7
2. b.pemenuhan bantuan pangan non tunai;
3. c.pemenuhan program keluarga harapan;
4. d.pelayanan jaminan kesehatan;
5. e.pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
6. f.pelayanan Bina Keluarga Balita (BKB);
7. g.pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL); dan
8. h.fortifikasi pangan.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN PERCEPATAN PENCEGAHAN STUNTING Secara nasional, pemerintah melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 telah menetapkan target penurunan prevalensi stunting dari 27.67% (tahun 2019) menjadi 14% (tahun 2024), atau dengan target penurunan prevalensi stunting sebesar 2,7%/tahun. Sementara apabila dengan pendekatan Business As Usual (BAU), dengan memperhitungkan pendekatan yang sama dengan periode 2013-2018 maka penurunan prevalensi stunting sebesar 0,84%/tahun dan diperkirakan prevalensi stunting pada tahun 2024 hanya mencapai 26,3%. Pencapaian target prevalensi stunting Jawa Barat sebesar 14% pada tahun 2024 membutuhkan effort 3 kali lipat dari periode sebelumnya.

Pasal 5

(1)Perencanaan percepatan penurunan stunting dilaksanakan melalui penyusunan Rencana Aksi Daerah.
(2)Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) disusun oleh Tim Percepatan Penurunan Stunting yang terdiri dari Perangkat Daerah serta instansi terkait lainnya sesuai kebutuhan.
(3)Rencana Aksi Daerah menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dan Perangkat Daerah Kabupaten Kota dalam perencanaan dan pelaksanaan percepatan penurunan stunting.
(4)Dalam rangka percepatan penurunan stunting, Pemerintah Daerah Provinsi dapat mengalokasikan bantuan keuangan untuk Kabupaten/Kota dan Desa yang kurang mampu dari aspek pendanaan dalam upaya percepatan pencegahan stunting.
(5)Rencana Aksi Daerah Percepatan Penurunan Stunting di Jawa Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV

RENCANA AKSI DAERAH PENURUNAN STUNTING Rencana aksi daerah penurunan stunting di Jawa Barat memuat dan kegiatan prioritas merupakan satu kesatuan utuh dan konvergen dalam mencapai tujuan serta target yang telah ditetapkan. kegiatan prioritas meliputi aspek: 5 pilar-8 aksi konvergensi sebagai wujud penguatan tata kelola serta intervensi prioritas gizi spesifik dan sensitif.

Pasal 6

(1)Percepatan penurunan stunting dilaksanakan oleh Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan daerah sesuai kewenangan.
(2)Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang:
1. a.Kesehatan;
2. b.Pendidikan;
3. c.Sosial; 8
4. d.Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
5. e.Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
6. f.Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
7. g.Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
8. h.Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
9. i.Ketahanan Pangan;
10. j.Pertanian;
11. k.Komunikasi dan informatika; dan
  1. 1.Perindustrian dan Perdagangan;
12. m.Penunjang urusan pemerintahan fungsi perencanaan dan sekretariat daerah yang menangani pelayanan sosial.
(3)Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memastikan dukungan program/kegiatan intervensi gizi spesifik dan sensitif yang merupakan kewenangan Daerah Provinsi dalam upaya percepatan pencegahan stunting pada rencana pembangunan daerah.
(4)Perangkat Daerah melaksanakan pembinaan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam percepatan penurunan stunting.
(5)Pembinaan sebagaimana ayat (2) dilaksanakan dalam bentuk:
1. a.mensosialisasikan kebijakan prioritas pembangunan nasional terkait dengan upaya percepatan pencegahan stunting;
2. b.merumuskan kebijakan daerah yang mendukung upaya percepatan pencegahan stunting di wilayah di kabupaten kota;
3. c.memberi bantuan teknis dan pelatihan untuk memperkuat kapasitas Kabupaten/Kota dalam melaksanakan Aksi Konvergensi/Integrasi;
4. d.mendorong Bupati/Wali Kota di wilayah administrasinya untuk berkomitmen dan melaksanakan secara aktif upaya pencegahan stunting;
5. e.meningkatkan koordinasi antara Perangkat Daerah dengan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang terkait dengan pelaksanaan Aksi Konvergensi/Integrasi;
6. h.memastikan intervensi gizi spesifik dan sensitif tepat lokasi desa prioritas dan tepat kelompok sasaran; dan
7. i.melakukan pengawasan dan pengukuran kinerja terhadap pelaksanaan kegiatan pencegahan stunting oleh Kabupaten/Kota secara berkala.
(6)Dalam pelaksanaan percepatan penurunan stunting, Perangkat Daerah dapat bekerja sama dengan dunia usaha, lembaga nirlaba, serta organisasi non pemerintah lainnya. 9

BAB V

PEMANTAUAN DAN EVALUASI A. Indikator Kinerja Percepatan Pencegahan dan Penanganan Stunting Dalam rangka pemantauan dan evaluasi capaian kinerja Percepatan Pencegahan Dan Penanggulangan Stunting di Provinsi Jawa Barat maka ditetapkan indikator Kinerja sebagai berikut.

Pasal 7

(1)Pendataan kelompok sasaran dilaksanakan berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau identitas lain yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan catatan sipil.
(2)Data kinerja percepatan penurunan stunting disusun dan dihitung oleh setiap Perangkat Daerah sesuai ke wenangannya.
(3)Informasi data kinerja dimuat dalam dashboard percepatan penurunan stunting yang menjadi salah satu media untuk penyebarluasan informasi mengenai gizi dan Kesehatan serta publikasi kinerja percepatan penurunan stunting.
(4)Dashboard sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memanfaatkan dan/atau mengembangkan sistem yang sudah ada.

BAB VI

PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 8

Pengawasan dan pelaporan percepatan penurunan stunting di Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait dan Tim Percepatan Penurunan Stunting secara berkala sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 9

(1)Pelaporan pelaksanaan percepatan penurunan stunting disampaikan kepada Gubernur melalui Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting.
(2)Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 10

(1)Bupati/Wali Kota melaporkan pelaksanaan percepatan penurunan stunting kepada Gubernur secara berkala.
(2)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang meliputi:
1. a.pelaksanaan konvergensi percepatan penurunan stunting;
2. b.pelaksanaan intervensi prioritas gizi spesifik dan sensitif; dan
3. c.capaian kinerja pelaksanaan percepatan penurunan stunting. 10
(3)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir sebagai bahan evaluasi pelaksanaan penurunan stunting di Daerah Provinsi.

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 107 Tahun 2020

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

PENCEGAHAN DAN PENANGANAN STUNTING DI JAWA BARAT A. Analisis Situasi Stunting adalah kondisi dimana balita memiliki tinggi badan yang kurang jika dibandingkan dengan umur. Kondisi ini diukur dengan tinggi badan yang lebih dari minus dua standar deviasi median standar pertumbuhan anak dari WHO.

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

PEMANTAUAN DAN EVALUASI A. Indikator Kinerja Percepatan Pencegahan dan Penanganan Stunting Dalam rangka pemantauan dan evaluasi capaian kinerja Percepatan Pencegahan Dan Penanggulangan Stunting di Provinsi Jawa Barat maka ditetapkan indikator Kinerja sebagai berikut.

Pasal 7

PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 42 Tahun 2013

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

PENCEGAHAN DAN PENANGANAN STUNTING DI JAWA BARAT A. Analisis Situasi Stunting adalah kondisi dimana balita memiliki tinggi badan yang kurang jika dibandingkan dengan umur. Kondisi ini diukur dengan tinggi badan yang lebih dari minus dua standar deviasi median standar pertumbuhan anak dari WHO.

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

PEMANTAUAN DAN EVALUASI A. Indikator Kinerja Percepatan Pencegahan dan Penanganan Stunting Dalam rangka pemantauan dan evaluasi capaian kinerja Percepatan Pencegahan Dan Penanggulangan Stunting di Provinsi Jawa Barat maka ditetapkan indikator Kinerja sebagai berikut.

Pasal 7

PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 42 Tahun 2013