DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 18 Tahun 2018

Nomor: 18
Tahun: 2018
Ditetapkan: 31 Mei 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

terdiri dari 8 Pasal dan 5 BAB, yaitu KETENTUAN UMUM, lSI DAN URAIAN RAD TPB/SDGs, PEMANTAUAN DAN EVALUASI ,PEMBIAYAAN , KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable Development Goals, ditetapkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable Development Goals Daerah Provinsi Jawa Ba rat yang sesuai dengan rumusan perencanaan pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat; b . bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 ten tang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pe mbangunan Berkelanjutan, untuk mencapai sasaran Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable Development Goals dilakukan penyusunan dokumen Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable Development Goals;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable Development Goals Provinsi Jawa Barat Tahun 2018- 2023;

1.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat ( Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) Jo. Undang- Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undan g - Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentuka n Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Repu blik Indonesia Nomor 40 10); 2
2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) 3 . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20 14 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136); 5 . Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 24 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87);
6.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 25 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 160) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2017 ten tang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 210); MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN/ SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2018-2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat. 3
2.Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
5.Daerah KabupateniKota adalah Daerah KabupateniKota di Daerah Provinsi.
6.BupatiiWalikota adalah BupatiiWalikota di Daerah Provinsi.
7.Tujuan Pembangunan Berkelanjutanl Sustainable Development Goals yang selanjutnya disingkat TPB I SDGs adalah dokumen yang memuat tujuan dan sasaran global tahun 2016 sampai tahun 2030.
8.Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutanl Sustainable Development Goals yang selanjutnya disingkat RAD TPBISDGs adalah dokumen rencana kerja di tingkat provinsi untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung mendukung pencapaian TPB I SDGs yang sesuai dengan sasaran pembangunan daerah.
9.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan Daerah dan mengacu pada RPJP Nasional.
10.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Gubernur dan penyusunannya berpedoman pada RPJPD dengan memperhatikan RPJM Nasional.
11.Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disingkat Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. 4 12 . Akademisi adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
13.Filantropi adalah pihak yang berbagi dukungan dan sumber daya secara sukarela kepada sesama dan bertujuan untuk mengatasi masalah sosial kemanusiaan serta memajukan kepentingan umum dan berkelanjutan.
14.Pelaku U saba adalah setiap orang perseorangan a tau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Pasal 2

Maksud penetapan RAD TPB I SDGs yaitu untuk menetapkan dokumen rencana kerja sebagai pedoman: a . pelaksanaan pencapaian TPBISDGs di Daerah Provinsi;

b.seluruh pemangku kepentingan dalam mencapa1 TPBISDGs mulai dari Perangkat Daerah, Ormas, Filantropi, Pelaku Usaha, Akademisi, dan pihak terkait lainnya; dan
c.acuan bagi Pemerintah Daerah dalam penyusunan rencana pembangunan di Daerah Provinsi.

Pasal 3

Tujuan RAD TPB I SDGs meliputi 4 Pilar dan 17 Tujuan, yaitu:

a.Pilar Pembangunan Sosial Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan Tujuan 2 Tanpa Kelaparan Tujuan 3 Tujuan 4 Tujuan 5 Kehidupan Sehat dan Sejahtera Pendidikan Berkualitas Kesetaraan Gender
b.Pilar Pembangunan Ekonomi Tujuan 7 Energi Bersih dan Terjangkau Tujuan 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuha1 Ekonomi Tujuan 9 Tujuan 10 Tujuan 17 Industri, Inovasi, dan infrastruktur Berkurangnya Kesenjangan Kemitraan untuk Mencapai Tujuan 5
c.Pilar Pembangunan Lingkungan Tujuan 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak Tujuan 11 Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutar: Tujuan 12 Konsumsi dan Produksi yan Tujuan 13 Tujuan 14 Tujuan 15 Bertanggung Jawab Penanganan Perubahan Iklim Ekosistem Lautan Ekosistem Daratan
d.Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola Tujuan 16 Perdamaian, Keadilan dan KelembagaaJ yang Tangguh a . dokumen rencana kerja Daerah Provinsi untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung mendukung pencapaian TPB I SDGs yang sesuai dengan sasaran pembangunan Daerah Provinsi tahun 20 18-2023;
b.penjabaran terhadap prioritas pembangunan Daerah Provinsi, arab kebijakan, program, dan kegiatan dalam pencapaian TPB I SDGs serta pedoman dalam penyusunan rencana pembangunan di Daerah Provinsi; dan c . Dokumen rencana kerja Daerah Provinsi untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung mendukung pencapaian TPB I SDGs yang sesuai dengan sasaran pembangunan Daerah Provinsi tahun 2018-2023 .

BAB II

lSI DAN URAIAN RAD TPB I SDGs

Pasal 5

Dokumen RAD TPBISDGs terdiri atas:

a.BAB I Pendahuluan
b.BAB II Kondisi Pencapaian dan Tantangan Pelaksanaan TPB I SDGs
c.BAB III Arah Kebijakan Pencapaian TPBISDGs
d.BABIV Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan
e.BABV Penutup
f.Lamp iran Matriks RAD TPB I SDGs

BAB III

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 6

6 Pemerintah Daerah Provinsi melaksanakan pemantauan dan evalua si terhadap RAD TPB I SDGs sesuai ketentuan peraturan perundang-undang. BABIV PEMBIAYAAN

Pasal 7

Pembiayaan pelaksanaan RAD TPB/SDGs bersumber dari: a . Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

b.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
c.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota; dan
d.sum ber lain yang sah dan tidak mengika t. BABV KETENTUAN PENUTUP Pasal 8 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur 1m dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat. Ditetapkan di Bandung pada tanggal 31 Jiei 2018 GUBERNUR JAWA B ARAT, ttd AHMAD HERYAWAN Diundangkan di Bandung pada tanggal 31 Mei 2018 S EKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA BARAT, ttd IWA KARNIWA BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2018 NOMOR 1e

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 18 Tahun 2018

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

lSI DAN URAIAN RAD TPB I SDGs

Pasal 5

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 6

Pasal 7

Dasar hukum (1)

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 59 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

lSI DAN URAIAN RAD TPB I SDGs

Pasal 5

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 6

Pasal 7

Dasar hukum (1)

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 59 Tahun 2017