Pembayaran TPP bagi PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dikurangi setiap bulan dengan ketentuan sebagai berikut:
a.terjaring razia Gerakan Disiplin Aparatur, maka TPP PNS yang bersangkutan dipotong sebesar 10% (sepuluh persen) dalam 1 (satu) bulan;
b.mendapatkan hukuman disiplin yang didasarkan pada keputusan penjatuhan hukuman disiplin dengan ketentuan:
1.mendapat hukuman disiplin yang didasarkan pada keputusan penjatuhan hukuman disiplin dengan ketentuan hukuman disiplin tingkat sedang maka tidak diberikan TPP selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal Surat Keputusan hukuman disiplin ditetapkan;
2.hukuman disiplin tingkat berat, tetapi yang bersangkutan masih melaksanakan tugas, maka tidak diberikan TPP selama selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal keputusan hukuman disiplin ditetapkan; dan
3.pengaturan lain yang mengatur tentang pegawai yang terkena hukuman disiplin, diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lain;
c.melakukan aktivitas negatif dikenakan potongan nilai Kinerja sebesar 5% (lima persen) per jenis pelanggaran;
d.terbukti melakukan manipulasi data Kinerja setelah hasil Tim Evaluasi Kinerja, dilakukan pengurangan TPP sebesar 100% (seratus persen) dihitung dibulan berikutnya;
e.belum melaporkan LHKPN atau LHKASN sampai batas waktu pelaporan dikenakan sanksi pemotongan TPP sampai dengan sebesar 25% (dua puluh lima persen) sampai yang bersangkutan melaporkan;
f.tidak melakukan pengembalian dana Tuntutan Perbendaharaan-Tuntutan Ganti Rugi dikenakan sanksi pemotongan TPP sebesar 10% (sepuluh persen) sampai yang bersangkutan melakukan pengembalian;
g.belum melakukan tutup SKP akhir tahun dikenakan potongan nilai Kinerja sebesar 5% (lima persen) sampai yang bersangkutan tutup SKP akhir tahun;
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/8EAD1B32DC 8EAD1B32DC 6
h.terkena hukuman disiplin sesuai dengan huruf b sebelum tanggal 15 (lima belas) masih diberikan TPP pada bulan tersebut dan setelah tanggal 15 (lima belas) diberikan TPP pada bulan berikutnya;
i.terbukti menerima dan/atau memberi gratifikasi dikenakan sanksi pemotongan TPP mengacu pada ketentuan huruf b sesuai jenis hukuman disiplin yang dijatuhkan; dan
j.terbukti menguasai barang milik daerah secara tidak sah dan/atau digunakan untuk kepentingan pribadi dikenakan sanksi pemotongan TPP sampai dengan sebesar 50% (lima puluh persen).
Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat. Ditetapkan di Bandung pada tanggal 12 Januari 2023 GUBERNUR JAWA BARAT, TTD. MOCHAMAD RIDWAN KAMIL Diundangkan di Bandung pada tanggal 12 Januari 20230 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA BARAT, TTD. SETIAWAN WANGSAATMAJA BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2023 NOMOR 2 Salinan sesuai dengan aslinya, KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM, Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/8EAD1B32DC 8EAD1B32DC