Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2.Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/13B14067AE 13B14067AE 4
3.Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4.Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Jawa Barat.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.
6.Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Gubernur dan/atau Pejabat yang mendapatkan delegasi kewenangan melaksanakan fungsi pembinaan kepegawaian.
7.Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai dan pembinaan manajemen Aparatur Sipil Negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
8.Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
9.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada Pemerintah Daerah Provinsi.
10.Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang- undangan.
11.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah Daerah Provinsi.
12.Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi.
13.Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi.
14.Pimpinan adalah Pejabat Penilai Kinerja, Pejabat lain dalam satu unit organisasi, lintas unit organisasi, lintas instansi pemerintah dan/atau pejabat lain di luar instansi pemerintah dimana pegawai mendapat penugasan.
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/13B14067AE 13B14067AE 5
15.Pejabat Penilai Kinerja adalah atasan langsung Pegawai dengan ketentuan paling rendah Pejabat Pengawas atau Pejabat lain yang diberi pendelegasian kewenangan.
16.Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
17.Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
18.Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah Ekspektasi kinerja yang akan dicapai oleh Pegawai setiap tahun.
19.Ekspektasi Kinerja yang selanjutnya disebut Ekspektasi adalah harapan atas hasil kerja dan perilaku kerja Pegawai.
20.Umpan Balik Berkelanjutan adalah tanggapan atau respon yang diberikan atas kinerja Pegawai.
21.Evaluasi Kinerja Periodik adalah Proses Pejabat Penilai Kinerja melakukan reviu keseluruhan hasil kerja dan perilaku kerja Pegawai selama bulanan atau triwulanan dan menetapkan predikat kinerja periodik Pegawai berdasarkan kuadran kinerja Pegawai.
22.Evaluasi Kinerja Tahunan Pegawai adalah proses dimana Pejabat Penilai Kinerja melakukan reviu keseluruhan hasil kerja dan perilaku kerja Pegawai selama satu tahun kinerja dan menetapkan predikat kinerja tahunan Pegawai berdasarkan kuadran kinerja Pegawai.
23.Rencana Hasil Kerja adalah kondisi yang ingin dicapai oleh setiap Pegawai Aparatur Sipil Negara.
24.Indikator Kinerja Individu yang selanjutnya disingkat IKI adalah ukuran keberhasilan kinerja dan yang dicapai oleh Pegawai yang ditentukan berdasarkan periode waktu dan keluaran yang disepakati bersama dengan Pejabat Penilai Kinerja.
25.Instruksi Khusus Pimpinan yang selanjutnya disingkat IKP adalah perintah tertulis dari Gubernur yang wajib dilaksanakan dan diselesaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan untuk mendukung akselerasi kinerja organisasi.
26.Target Kinerja adalah Rencana Capaian Hasil Kinerja yang akan dicapai oleh masing-masing Pegawai.
27.Aktivitas Utama adalah langkah kerja untuk melaksanakan tugas dan fungsi dan/atau kegiatan ditujukan untuk mencapai target kinerja tahunan organisasi dan direncanakan secara sistematis sesuai hirarki organisasi.
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/13B14067AE 13B14067AE 6
28.Aktivitas Tambahan adalah langkah kerja untuk melaksanakan pekerjaan yang tidak selalu berkaitan dengan tugas dan fungsi, dilakukan atas instruksi dan perintah pimpinan, tetapi tidak keluar dari peraturan.
29.Perilaku Kerja adalah setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang dilakukan oleh PNS atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
30.Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan oleh Pejabat yang Berwenang menghukum kepada PNS karena melanggar peraturan disiplin PNS.
31.Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai sesuai ketentuan perundang- undangan.
32.Sistem Informasi Kinerja adalah aplikasi berbasis daring yang memuat proses pengelolaan kinerja sesuai ketentuan perundang-undangan.
33.Penilaian Perilaku 360 adalah penilaian atas tindakan perilaku Pegawai melalui pernyataan dari pihak lain di lingkungan kerja masing-masing meliputi atasan, rekan, bawahan dan pribadi dengan pendekatan psikologis yang terdiri atas serangkaian pertanyaan tertutup.
34.Presensi Daring adalah aplikasi yang berfungsi mengelola dan menyajikan data kehadiran Aparatur Sipil Negara yang berlaku sesuai ketentuan perundang- undangan.
35.Pembinaan Kinerja adalah proses yang dilakukan melalui bimbingan kinerja dan konseling kinerja.
36.Bimbingan Kinerja merupakan suatu proses yang dilakukan oleh Pimpinan dalam rangka mengetahui dan mengembangkan kompetensi Pegawai untuk mencegah terjadinya kegagalan kinerja.
37.Konseling Kinerja adalah proses identifikasi dan penyelesaian masalah perilaku kerja yang dihadapi Pegawai dalam memenuhi Ekspektasi pimpinan dan/atau dalam rangka penyelesaian masalah kinerja dalam mencapai target kinerja.
38.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Daerah yang dituangkan dalam Peraturan Daerah.