( 1) Pejabat Pengelola, Pegawai, Dewan Pengawas, dan Sekretaris Dewan Pengawas diberikan Remunerasi sesuai dengan tanggungjawab dan profesionalisme serta mempertimbangkan prinsip proporsionalitas, kesetaraan, kepatutan, kewajaran, dan kinerja.
(2)Selain memenuhi prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), pemberian remunerasi dapat diberikan dengan memperhatikan indeks harga daerah/wilayah.
(3)Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) bersumber dari pendapatan BLUD dengan memperhatikan kemampuan keuangan BLUD.
(4)Dalam hal kemampuan keuangan BLUD belum mencukupi, Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dapat bersumber dari APBDsesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
(5)Proporsi pemanfaatan pendapatan BLUD untuk remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling banyak sebesar 60%> (enam puluh persen) dari alokasi Belanja Pegawai, mempertimbangkan keberlanjutan dan upaya pengembangan layanan.
(6)Pendapatan BLUDsebagaimana dimaksud ayat (3) terdiri dari:
a.jasa layanan;
b.hibah;
c.hasil kerja sama dengan pihak lain; dan
d.lain-lain pendapatan BLUDyang sah.
20.Tunjangan Tetap adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar Gaji yang diterima oleh Pejabat PengelolaBLUDsetiap bulan.
21.lnsentif adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji/honorarium, yang diterima oleh Pejabat Pengeloladan Pegawai.
22.Bonus Atas Prestasi adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan diluar gaji, tunjangan tetap dan insentif, atas prestasi kerja yang dapat diberikan 1 {satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran setelah BLUDmemenuhi syarat tertentu.
23.Pesangon adalah imbalan kerja berupa uang santunan puma jabatan bagi Pejabat Pengeloladan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, dan/ atau tenaga profesional lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan.
24.Pensiun adalah imbalan kerja berupa uang santunan puma jabatan bagi Pejabat Pengeloladan PegawaiPNS.
25.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah Provinsiyang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5
(2)Pemimpin BLUD menyampaikan usulan remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas yang selanjutnya dilakukan pembahasan.
(3)Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi BLUD, Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan daerah, dan Perangkat Daerah terkait lainnya.
(4)Pejabat Pengelola menerima remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a.bersifat tetap berupa gaji;
b.bersifat tambahan berupa tunjangan tetap, insentif, dan/ atau bonus atas prestasi; dan/ atau
c.Pesangon bagi PegawaiPemerintah dengan Perjanjian Kerja dan Tenaga Profesional Lainnya atau pensiun bagi Pegawai NegeriSipil.
(5)Pegawai menerima remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a.bersifat tetap berupa gaji dan/ atau honorarium;
b.bersifat tambahan berupa insentif dan/ atau bonus atas prestasi; dan/ atau
c.Pesangon bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan Tenaga Profesional Lainnya atau pensiun bagi Pegawai NegeriSipil.
(6)Pemberian Gaji, Tunjangan dan Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) bagi Pegawai Negeri Sipil dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
a.Gaji;
b.Honorarium;
c.Tunjangan Tetap;
d.lnsentif;
e.Bonus Atas Prestasi;
f.Pesangon;dan/atau
g.Pensiun.
Bagian Kesa.tu