menetapkan Peraturan Gubemur tentarg Remunerasi pada Unit Pelaksana Teknis Daerah di lingkungan Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang menerapkan Badan la.yanan Umum Daerah;
1.Undang-Undang Nomor 11 Tahuo 1950 tentarg Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Bedta Negara Republik Indonesia tanggal 4 DjuU 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Djakarta Raya (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan lembaral Negara Republik Indonesia Nomor
15) sebagaimara telai diubah beberapa kali, tera-khir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Proyinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Repubtik Indonesia (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan l€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dall Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20OO tentang Pembentukan Propinsi Banten (kmbaran Negara Republik Indonesia Talun 2O0O Nomor 182, TambahaIl Lembaran Negara Repubtik Indonesia Nomor 4O1O);
2.Undarg-Undang Nomor 1 Talun 2OO4 Perbendaharaan Negara (L€mba.ran Negara lndonesia Tahun 20O4 Nomor 5, Tambahal Nega-ra Republik Indonesia Nomor 4355);
tentang Republik l-embaran 2
3.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (t embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 440O);
4.Undang-Undang Nomor 36 Talun 2OO9 tentang Kesehatan (I-embaran Negara Republik Indonesia Tairun 2OO9 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2OO9 tentang Rumah Sakit {lembaran Negara Reput lik lndonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negam Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaral Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Ifmbaran Negara Repubtik lndonesia Nomor 55871 sebagaimana telah diuba]r beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan DaeraI (l€mbaran Negara RepubLik lndonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Undang-Undang Nomor 36 Talun 2014 tentalg Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
9.Peratura-n Pemerintah Nomor 23 Tahun 2OOS tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layaran Umum (Lembaral Negara Republik Indonesia Talun 2OO5 Nomor 48, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502). sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (lrmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambalan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Ifmbarar Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11.Peratut'an Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Salit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 9);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan la.yanan Umum Daerah (Berita Negara Republik lndonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
3 13, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 1 I Seri E, Tambahan kmbaran Daerah Provinsi Jawa Ba-rat Nomor 48); MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN GUBERNUR TENTANC REMUNERASI PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT YANC MENERAPKAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.