( 1) Susunan orgamsasi West Jaua Incorporated, terdiri atas:
a.Pembina;
b.Ketua;
c.Wakil Ketua I;
d.Wakil Ketua II;
e.Sekretaris;
f.dihapus
g.Bidang-Bidang, meliputi:
1.Bidang Investasi;
2.Bidang Industri, Perdagangan dan Pariwisata;
3.Bidang Keuangan dan Pembiayaan; dan
h.Sekretariat.
(2)Susunan Organisasi West Java Incorporated sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
a.pemberian fasilitasi, motivasi, dan dinamisasi aktivitas ekonomi Daerah;
b.pemberian pandangan dan saran secara objektif dan rasional terhadap permasalahan ekonomi Daerah serta berpartisipasi dalam merumuskan perkiraan dampak dan solusinya;
c.pengkoordinasian pengembangan ekonomi Daerah dengan berbagai pemangku kepentingan;
d.fasilitasi promosi Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) di Daerah, proyek . Pemerintah Daerah, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Daerah, dan EITI (Entrepreneurship, Tourism, Trade, and Investment) melalui fungsi Regional Investor Relation. Unit (RIRU)yang dikoordinasikan oleh Bank Indonesia; dan
e.penjaringan calon investor di Daerah yang akan diadvokasi Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Provinsi dan/atau KADINKabupaten/Kota.
4 BERITA DAERAH PROVINS! JAWA BARATTAHUN 2017 NOMOR 35 IWAKARNIWA ttd SEKRETARIS DAERAH PROVINS! JAWA BARAT, Diundangkan di Bandung Pada Tanggal 2 Oktober 2017 AHMADHERYAWAN ttd GUBERNUR JAWA BARAT, Ditetapkan di Bandung Pada Tanggal 2 Oktober 2017 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur mi dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat. Peraturan Daerah mi mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Pasal II
7.Ketentuan dalam Lampiran diubah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
6.Ketentuan Pasal 11 dihapus.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wakil Ketua II mempunyai fungsi:
a.pelaksanaan koordinasi baik secara internal maupun eksternal yang berkaitan dengan industri, perdagangan, dan pariwisata;
b.pelaksanaan tugas harian yang berkaitan dengan industri, perdagangan dan pariwisata; dan
c.penyelenggaraan rapat koordinasi secara berkala dan berkesinambungan, dalam hal Ketua dan Wakil Ketua I berhalangan.
5 AHMAD HERYAWAN ttd GUBERNUR JAWA BARAT, KADIN :_ ~ ~-----------~ ------------------------~ SEKRETARIS SEKRETARIAT I I BID ANG BIDANG INDUSTRI, BIDANG KEUANGAN INVESTASI PERDAGANGAN DAN DAN PEMBIAYAAN PARIWISATA PEMBINA KETUA WAKIL KETUA I WAKIL KETUA II STRUKTUR ORGANISASI LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 35 Tahun 2017 TANGGAL 2 ()k:tober 201'{ TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 76 TAHUN 2014 TENT ANG FORUM PENGEMBANGAN EKONOMI JAWA BARAT (WEST JAVA INCORPORATED). 6