DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat No. 76 Tahun 2014

Nomor: 76
Tahun: 2014
Ditetapkan: 7 November 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Gubernur ini mengatur tentang Forum Pengembangan Ekonomi Jawa Barat (West Java Incorporated), yang meliputi: Ketentuan Umum; Pembentukan; Tugas dan Fungsi; Organisasi; Pembiayaan; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka percepatan pembangunan Daerah dilaksanakan pen era pan strategi pengembangan perekonomian yang terintegrasi dengan pertumbuhan perekonomian lingkup regional, nasional dan global;
b.bahwa untuk mendukung percepatan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a perlu dibentuk Forum Pengembangan Ekonomi Jawa Barat(West Java Incorporated), yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat;

Mengingat

1.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-UndangNomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara ·Republik Indonesia Nomor 4724); GUBERNUR JAWA BARAT, FORUM PENGEMBANGANEKONOMI JAWA BARAT (WEST JAVA INCORPORATED) DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHAESA TENTANG NOMOR 76 TAHUN 2014 (ff~ cJawa, gj(M(a{ PERATURANGUBERNUR JAWA BARAT 1 Mengingat Menimbang
4.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
5.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
6.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, TambahanL embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
10.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46);
11.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 47);
12.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2011 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 47);
13.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 44); 2 Pasal 2

(1)Maksud pembentukan Forum Pengembangan Ekonomi Jawa Barat (West Java Incorporated) adalah mensinergikan kebijakan pembangunan perekonomian di Jawa Barat diantara para pemangku kepentingan dan pelaku usaha di bidang industri, perdagangan, pariwisata, investasi, dan pembiayaan.

6.Pengembangan Ekonomi adalah upaya sadar dan terencana yang dilakukan untuk meningkatkan daya saing ekonomi Daerah dan penciptaan nilai tambah. Pemerintahadalah4. Pemerintah Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota di Jawa Barat.
5.Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. se bagai unsur yang memimpin yang menjadi
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur penyelenggara Pemerintahan Daerah pelaksanaan urusan pemerin tahan kewenangan Daerah.
3.Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat. Pasal 1 Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Provinsi Jawa Barat. PERATURAN GUBERNUR TENTANG FORUM PENGEMBANGAN EKONOMI JAWA BARAT (WEST JAVA INCORPORATED).

Menetapkan

Menetapkan MEMUTUSKAN:

14.Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 48 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2011 ten tang Penanaman Modal (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014Nomor 48 Seri E);
15.Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 73 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 73 Seri E); 3

a.Pembina;
b.Ketua;
c.Wakil Ketua I;
d.Wakil Ketua II;
e.Sekretaris;
f.Anggota; BABV ORGANISASI

Pasal 5

(1)Susunan organisasi West Java Incorporated, terdiri atas:
(1)West Java Incorporated mempunyai tugas memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam penetapan kebijakan dan implementasi kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan ekonomi Daerah.
(2)Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), West Java Incorporated mempunyai fungsi:
1. a.pemberian fasilitasi, motivasi, dan dinamisasi aktivitas ekonomi Daerah;
2. b.pemberian pandangan dan saran secara objektif dan rasional terhadap permasalahan ekonomi Daerah serta berpartisipasi dalam merumuskan perkiraan dampak dan solusinya; dan
3. c.pengkoordinasian pengembangan ekonorni Daerah dengan berbagai pemangku kepentingan.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 3

( 1) Dengan Peraturan Gubernur mi, dibentuk Forum Pengembangan Ekonomi Jawa Barat (West Java Incorporated) yang selanjutnya disebut West Java Incorporated.

(2)Bagan Struktur Organisasi West Java Incorporated tercantum dalam Lampiran, sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(2)Tujuan pembentukan Forum Pengembangan Ekonomi Jawa Barat (West Java Incorporated) adalah untuk meningkatkan perekonomian Daerah melalui peningkatan dayasaing pelaku ekonomi. 4
(1)Wakil Ketua I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas membantu Ketua dalam memimpin kegiatan West Java Incorporated yang berkaitan dengan investasi.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Wakil Ketua I mempunyai fungsi:
1. a.pelaksanaan koordinasi baik secara internal maupun eksternal yang berkaitan dengan investasi;
2. b.pelaksanaan tugas harian yang berkaitan dengan investasi; dan
3. c.penyelenggaraan rapat koordinasi secara berkala dan berkesinambungan, dalam hal Ketua berhalangan.

Pasal 7

(1)Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas memimpin dan mengkoordinasikan West Java Incorporated sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh West Java Incorporated.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Ketua mempunyai fungsi:
1. a.Penetapan kebijakan umum West Java Incorporated; dan
2. b.penyelenggaraan rapat koordinasi secara berkala dan berkesinambungan.

Pasal 6

(1)Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dalam pengembangan ekonomi Daerah.
(2)Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pembina mempunyai fungsi pemberian arahan dalam penetapan kebijakan umum pengembangan ekonomi Daerah.
1. g.Bidang-Bidang, meliputi:
  1. 1.Bidang Investasi;
  2. 2.Bidang Industri, Perdagangan dan Pariwisata;
  3. 3.Bidang Keuangan dan Pembiayaan; dan
2. h.Sekretariat.
(2)Susunan Organisasi West Java Incorporated sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. 5
1. c.pengkoordinasian pen gem bangan ekonomi Kabupaten/Kota bersama para pemangku kepentingan.
2. a.pemberian saran kepada Ketua dan Wakil Ketua dalam mengembangkan ekonomi Daerah;
3. b.pengembangan ekonomi di daerah Kabupaten/Kota; dan di

Pasal 11

(1)Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f, mempunyai tugas menyusun bahan kebijakan West Java Incorporated untuk disampaikan kepada Ketua dan/atau Wakil Ketua.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), Anggota mempunyai fungsi:

Pasal 10

(1)Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas membantu Ketua dan Wakil Ketua dalam kesekretariatan dan administrasi umum.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksudpada ayat
(1), Sekretaris mempunyai fungsi:
1. a.penyusunan bahan-bahan dalam rangka koordinasi;
2. b.penyiapan bahan-bahan laporan pelaksanaan kegiatan West Java Incorporated ;dan
3. c.pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua dan Wakil Ketua.

Pasal 9

(1)Wakil Ketua II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas membantu Ketua dalam memimpin kegiatan West Java Incorporated yang berkaitan dengan perdagangan.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Wakil Ketua II mempunyai fungsi:
1. a.pelaksanaan koordinasi baik secara internal maupun eksternal yang berkaitan dengan perdagangan;
2. b.pelaksanaan tugas harian yang berkaitan dengan perdagangan; dan
3. c.penyelenggaraan rapat koordinasi secara berkala dan berkesinambungan, dalam hal Ketua dan Wakil Ketua I berhalangan. 6

Pasal 14

(1)Bidang Keuangan dan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g angka 3, mempunyai tugas mengkaji, menyusun dan memfasilitasi pengembangan ekonomi bidang keuangan dan pembiayaan.

Pasal 13

(1)Bidang Industri, Perdagangan, dan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g angka 2, mempunyai tugas mengkaji, menyusun dan memfasilitasi pengembangan ekonomi bidang industri, perdagangan, dan pariwisata.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Bidang Industri, Perdagangan, dan Pariwisata mempunyai fungsi:
1. a.penyusunan kajian teknis dalam rangka pengembangan ekonomi bidang industri, perdagangan, dan pariwisata;
2. b.penyusunan dan pelaksanaan program kerja Bidang Industri, Perdagangan, dan Pariwisata;
3. c.penyusunan materi, saran, rekomendasi, dan pertimbangan yang berkaitan dengan pengembangan ekonomi bidang industri, perdagangan dan pariwisata;
4. d.pelaksanaan fasilitasi kegiatan Bidang Industri, Perdagangan dan Pariwisata;
5. e.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Industri, Perdagangan dan Pariwisata; dan
6. f.pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 5

Pasal 3

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 11

Pasal 10

Pasal 9

Pasal 14

Pasal 13

Dasar hukum (17)

Undang-undang Darurat No. 11 Tahun 1950

Undang-undang Darurat No. 20 Tahun 1950

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 2000

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 29 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 2 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 45 Tahun 2008

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2008

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2011

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 5

Pasal 3

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 11

Pasal 10

Pasal 9

Pasal 14

Pasal 13

Dasar hukum (17)

Undang-undang Darurat No. 11 Tahun 1950

Undang-undang Darurat No. 20 Tahun 1950

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 2000

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 29 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 2 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 45 Tahun 2008

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2008

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2011