Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:
1.Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2.Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
0 3
4.Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Jawa Barat.
5.Daerah KabupatenlKota adalah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat.
6.Bupati/Wali Kota adalah Bupati/Wali Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat.
7.Kerukunan Umat Beragama adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agama dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8.Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama adalah upaya bersama umat beragama dan Pemerintah Daerah di bidang pelayanan, pengaturan dan pemberdayaan umat beragama.
9.Rumah Ibadat adalah bangunan yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadat bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadat keluarga.
l0.Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan yang selanjutnya disebut Ormas Keagamaan adalah organisasi non Pemerintah bervisi kebangsaan, yang dibentuk berdasarkan kesamaan agama oleh warga Negara Republik Indonesia secara sukarela, berbadan hukum dan telah terdaftar pada Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah KabupatenfKota, serta bukan merupakan organisasi sayap partai politik. 1 1. Pemuka Agama adalah tokoh komunitas umat beragama yang memimpin Ormas Keagamaan, diakui dan/atau dihormati oleh masyarakat setempat sebagai panduan.
12.Forum Kerukunan Umat Beragama yang selanjutnya disebut FKUB adalah forum yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah dalam rangka membanBUh, memelihara dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan.
13.Panitia Pembangunan Rumah Ibadat adalah panitia yang dibentuk oleh umat beragama, Ormas Keagamaan atau pengurus umah ibadah.
l4.Izin mendirikan Bangunan Rumah Ibadat yang selanjutnya disebut IMB Rumah Ibadat adalah izin yang diterbitkan oleh Bupati/Wali Kota untuk pembangunan rumah ibadat. L, 4 Bagian Kedua Maksud dan TUjuan Peraturan Gubernur pelaksanaan kegiatan Kabupaten lKota.