DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Dicabut

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Jawa Barat Nomor 71 Tahun 2015

Nomor: 71
Tahun: 2015
Ditetapkan: 9 Juli 2015
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 3

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Jawa Barat

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Peraturan Daerah ini Mengatur Tentang perubahan Pasal 9 ayat (4), Pasal 10 ayat (4).

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lem baga Teknis Daerah, dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat, nornenklatur Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan .Masyarakat Daerah Provinsi Jawa Barat, berubah menjadi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat;
c.bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, serta untuk mengisi kekosongan jabatan Ketua dan Wakil Sekretaris FKUB, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 40 Tahun 2012 t.entang Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di Jawa Barat, yang ditetapkan dengan Peraturan Guberuur Jawa Barat;
1. 1.Undang-Undaug ivomor 11_ Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barnt (Berita Negara Republik Indonesia tanggai 4 Juli 19t>O) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 15) sebagairnana 'Lelah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota .Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan I ernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pernbentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4010); Mengingat DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR JAWA BARAT, PERATURAN GTJEER1,1LTR JAWA BARAT NOMOR :71 TAEUN 20i5 TEN'I'ANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 40 TAHUN 2012 TENTANG FORUM KERUKUNAN UMA'f BERAGAMA (FKUB) DI JAWA BARAT GUBER.NUR JAWA BARAT SALINAN

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan 'Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kernasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3331);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9.Peraturan Pemerintah Nornor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Vlilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 ten tang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Waka Peruerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209); 2 Pasall Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 40 Tahun 2012 tentang Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi .Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 40 Seri E), sebagai berikut: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURANGUBERNURJAWABARAT NOMOR40 TAHUN2012 TENTANGFORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (FKUB) DI JAWABARAT.

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

11.Peraturan Bersama Menteri Azama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan 8 Tahun 2006 Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat;
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 975);
13.Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1/BER/MDN-MAG/ 1g79 tentang Tatacara Pelaksanaan Penyiaran Agama dan Bantuan Luar Negeri kepada Lembaga Keagamaan di Indonesia;
14.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi .Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46);
15.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2008 tentang Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 21 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provlnsi .Jawa Barat Nomor 56), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2011 ten tang Perubahan atas Peraturan Daerah No 22 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 15 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Ncmor 107);
16.Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 40 Tahun 2012 tentang Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barnt Tahun 2012 Nomor 40 Seri E), 3 Menetapkan Wakil Gubernur .Jawa Barat. Kepala Kantor Wilayah Kernenterian · Agama Provinsi -Jawa Barat. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provmsi Jawa Barat.
1.Asisten Pernerintahan, Hukum, dan Hak Asasi Manusia Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barnt.
2.Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Ba•at.
3.Kepala Biro Pelayanan Sosial Dasar ' Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.

d.Anggota
c.Sekretaris
a.Ketua
b.Wakil Ketua

(4)Keanggotaan Dewan Penasehat FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari: B. Ketentuan Pasal 10 ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: ( 4) Keanggotaan FKUB se bagaimana dimaksud pada ayat ( 1), terdiri dari:
1. a.Ketua : Drs. H. M. Rafani Akhyar, M.Si.
2. b.Wakil Ketua I : Dr. H.Eman Suryaman, MM.
3. c.Wakil Ketua II : Drs. H.Ayat Dimyati, M.Ag.
4. d.Sekretaris : Drs. H. Iding Badrudin, M.Ag.
5. e.Wakil Sekretaris : Prof.Dr. Ali Anwar Yusuf, M.Si.
6. f.Bendahara : KH. I dad Sumarta.
7. g.Wakil Bendahara: Drs. H. Fadil Syamsuddin, M.Si.
8. h.Anggota 1. Prof. Dr. H. Ali Anwar, M.Si.
  1. 2.Drs. H. Djaja Jahari, M.Pd.
  2. 3.Drs. H. Survani lchsan, MM., MBA.
  3. 4.H. Ichsan Setiadi Latif, SH, M.Si.
  4. 5.KH. Ismail Jaelani.
  5. 6.DR.H. Undang Ahkam.
  6. 7.Drs.H. Nandang Koswara, M.Pd.
  7. 8.Dr. Triharsono.
  8. 9.E.A Djoko Santoso, Kolonel (Purn).
  9. 10.H. Barna Somantri.
  10. 11.Pdt. Krisna.
  11. 12.Dr. Handoyo Oyong, SH, MH.
  12. 13.D1. Made Widiada Gunakarya, SA, SH, MH.
  13. 14.Bambang Sukoco, A. Ketentuan Pasal 9 ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 4 BERITA DAERAH PROVINS! JAWA BARATTAHUN 2015 NOMOR 71 SERIE. IWA KARNIWA ttd Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINS! JAWA BARAT, Diundangkan di Bandung pada tanggal 9 Juli 2015 AHMAD HERYAWAN ttd GUBERNUR JAWA BARAT, Ditetapkan di Bandung pada tanggal 9 Juli 2015 memerin tahkan penempatannya pada tanggal Pasal II Peraturan Gubernur mi mulai berlaku diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat. Provinsi Jawa Barat.
  14. 5.Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama , dan Kemasyarakatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat.
  15. 6.Kepala Bagian Keagamaan pada Biro Pelayanan Sosial Dasar Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
  16. 7.Kepala Bagian Tata Usaha pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat. Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah
  17. 4.Kepala Um um 5

Isi peraturan

Teks3PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Jawa Barat Nomor 71 Tahun 2015

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Dasar hukum (6)

Undang-undang Darurat No. 20 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 2000

Undang-undang (UU) No. 29 Tahun 2007

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2008

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2011

Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 40 Tahun 2012

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Dasar hukum (6)

Undang-undang Darurat No. 20 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 2000

Undang-undang (UU) No. 29 Tahun 2007

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2008

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2011

Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 40 Tahun 2012