Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:
1.Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksana.an urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4.Kepolisian Daerah yang selanjutnya disebut Polda adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat.
5.Kejaksanan Tinggr yang selanjutnya disebut Kejati adalah Kejaksanaan Tinggi Jawa Barat.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan Daerah.
ft'
7.Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Barat.
3 adalah Pemerintah
8.Penegakan Hukum Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Gakkum LH adalah upaya penurunan gangguan, a.ncam€!.n dan pelanggaran hukum lingkungan hidup.
9.Penyidik adalah Penyidik Kepolisian Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi urusan lingkungan hidup.
10.Pengaduan adalah penyampaian setiap informasi secara lisan maupun tulisan dari setiap pengadu kepada Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi urusan lingkungan hidup, mengenai dugaan terjadinya pelanggaran, potensi dan/atau dampak di bidang lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan/atau pasca pelaksanaan.
1 1. Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, ?at, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
12.Perusakan Lingkungan Hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
13.Valuasi Ekonomi di Bidang Lingkungan Hidup adalah pengukuran preferensi masyarakat akan lingkungan hidup yang baik disbandingkan terhadap lingkungan hidup yang buruk.
BAB II PELAKSANAAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP