DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Dicabut

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 86 Tahun 2015

Nomor: 86
Tahun: 2015
Ditetapkan: 14 September 2015
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum Lingkungan Terpadu di Daerah Provinsi Jawa Barat, yang meliputi: Ketentuan Umum; Objek dan Subjek Penegakan Hukum Lingkungan Terpadu di Daerah Provinsi Jawa Barat; Pengelolaan Pengaduan Masalah Lingkungan; Penanganan Kasus Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan; Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa sebagai pelaksanaan dari ketentuan Pasal 88 dan Pasal 93 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2012 ten tang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penaatan Hukum Lingkungan, perlu pengaturan mengenai pelaksanaan penegakan hukum lingkungan terpadu di Daerah Provinsi Jawa Barat;
b.bahwa dalam rangka penanganan setiap kasus atau sengketa lingkungan hidup yang terjadi dan pelaksanaan penegakan hukum lingkungan terpadu di Daerah Provinsi .Jawa Barat sebagairnana dimaksud pada pertimbangan huruf a, telah ditetapkan Peraturan Bersarna Gubernur .Iawa Barat , Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat, dan Kepala Kejaksaan Tinggi .Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penegakan 9 Tahun 2014 Kep. 41/02/Euh.1/08/2014 Hukurn Lingkungan Terpadu di Jawa Barat dan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 188.44/Kep.1836- Hukham/2014 tentang Satuan Tugas Penegakan Hukurn Lingkungan Terpaclu di .Jawa Barat;
c.bahwa untuk optirnalisasi pelaksanaan tugas masing- masing pihak, perlu ditetapkan Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukurn Lingkungan Terpadu di Daerah Provinsi .Jawa Barat, clengan Peraturan Gubernur Jawa Barnt;
1. 1.Undang-Unclang Nomor Tah un 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) jo. Undang- Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah KUHP (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660); Mengingat Menimbang GUBERNUR JAWA BARAT, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PEDOMAN PELAKSANAAN PENEGAKAN HUKUM UNGKUNGAN TERPADU DI DAERAH PROVINS! ,JAWA BARAT TENT ANG PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 86 TAHUN 2015 GUBERNUR JAWA BARAT SALIN AN

Mengingat

11.Undang-Undang Nornor 18 Tahun 2013 ten tang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hulan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nornor 130); ten tang Negara
9.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Pertambangan Mineral dan Batubara (Lernbaran Rcpublik Indonesia Tahun 2009 Nornor 4);
10.Undang-Unclang Nornor 32 Tahun 2009 tenlang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
2.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Serita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 401 O);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahuri 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase clan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872);
5.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 3888);
6.Undang-undang Nornor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
7.Undang-Undang Nornor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401 ).;
8.Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nornor 127, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439); 2
12.Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tah un 2014 Nomor 244, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ten tang Perubahan Ked ua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nornor 58, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 560 l};
14.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukurn Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
15.Peraturan Perner intah Nomor 54 Tahun 2000 tentang Lcrnbaga Pcnyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Scngketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 113, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3982);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Oaerah Provinsi, dan Pemerintahan Oaerah Kabupaterr/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nornor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 737);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 20 IO ten tang Tata Cara Pelaksanaan Tuga s dan Weweriang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 5107), sebagaimana telah diubah dengan Pera tu ran Pemeri ntah Nomor 23 Tahun 2011 ten tang Perubahan atas Peraruran Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksana Tugas clan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
18.Peraturan Menteri Negara Lingkungan I-lidup Nomor 09 Tahun 2010 ten tang Tata Cara Pengaduan dan Penanganan Pengaduan Akibat Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup;
19.Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nornor 02 Tahun 2012 ten tang Tata Laksana Jabatan Penyidik Pcgawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup;
20.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 02 Tahun 2013 ten tang Pedoman Penerapan Sanksi Admin istratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 3 ---------------------·-·~-·---,------·--- Pasal 1 Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dirnaksud dengan:
1.Daerah Provinsi ada lah Daerah Provinsi .Jawa Barat.
2.Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubcrnur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
3.Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4.Kejaksaan Tinggi adalah Kejaksaan Tinggi .Jawa Barat.
5.Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat yang selanjutnya disebut Polda Jabar adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah di wilayah .Jawa Barat.
6.Organisasi Perangkat Daerah Provin si yang selanjutnya disebut OPD Provinsi adalah unsur pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewcnangan Daerah Provin si.

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

21.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Dalam Penegakan Peraturan Daerah;
22.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah;
23.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 20 Tahun 2011 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lernbaran Daerah Provinsi .Jawa Baral Tahun 2011 Nomor 20 Seri E, Tambahan Lernbaran Daerah Provinsi .Jawa Barat Nomor 112);
24.Peraturan Daerah Provirisi .Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2012 ten Lang Pengelolaan Lingkungan Hid up dan Periaatan Hukum Lingkungan (Lembaran Daerah Provinsi .Iawa Barat Tahun 2012 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 115);
25.Peraturan Bersama Gubernur Jawa Barat, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat, dan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pencgakan Hukum Lingkungan 9 Tahun 2014 Kep. 41/02/Euh.1/08/2014 Terpadu di .Jawa Barat; 4 MENETAPKAN
7.Sadan adalah Sadan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jawa Barat,
8.Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua bencla, daya, keadaan, dan makhluk hidup,termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan , clan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
9.Izin Lingkungan aclalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL/UPL dalam rangka perlindungan clan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
10.Perizinan adalah suatu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan clan bersifat pcngendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat.
11.Pcncemaran Lingkungan Hiclup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hid up, zat, energi, clan/ a tau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hid up yang telah ditetapkan.
12.Perusakan Lingkungan Hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kirnia, clan/ atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
13.Penegakan Hukum Lingkungan Terpadu aclalah penegakan hukurn adrninistrasi, penyelesaian sengketa lingkungan, clan penegakan hukum pidaria yang dilaksanakan secara terkoordinasi clan sinergi.
14.Satuan Tugas Penegakan Hukurn Lingkungan Terpadu di .Jawa Barat yang selanjutnya disebut Satgas PHLT adalah satuan tugas yang terdiri dari Satuan Tugas Data/Informasi Perizinan, Satuan Tugas Penindakan Hukurn Lingkungan, clan Satuan Tugas Penegakan Tindak Pidana Korupsi clan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Berkaitan clengan Lingkungan, yang bertugas melaksanakan penegakan hukurn lingkungan hidup di Daerah Provinsi Jawa Barat.
15.Kctua Satuan Tugas Periegakan Hukum Lingkungan Terpaclu di Jawa Barat yang selanjutnya disebut Ketua Satgas PHLT aclalah Kcpala Sadan Pcngelolaan Lingkungan Hiclup Daerah Provinsi .Jawa Barat secara ex officio yang diberikan keweria ngan un tuk dapat memimpin pclaksa naa n kegiatan Satuan Tugas Penegakan 1-Iukum Lingkungan Terpaclu di Daera h Provinsi .Jawa Barnt.
16.Sat ua n Tugas Datay lnforrnasi clan Perizinan yang selanjutnya disebut Satgas I adalah bagian dari Satgas PHLT yang menangani data/ inforrnasi clan perizinan.
17.Satuan Tugas Penindakan Hukum Lingkungan yang selanjutnya disebut Satgas TI adalah bagian dari Satgas PHLT yang menangani penegakan hukum lingkungan. 5 --------·--·-··- .."--··--··--------,----------·-----------
21.Penvelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luur Pcngadilan adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang tirnbul dari kegiatan yang berpotcnsi clan/aLau Lelah berdampak pada lingkungan hidup yang diselesaikan diluar pengadilan.
22.Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di dalam Pengaclilan aclalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul clari kegiatan yang bcrpotensi dan/ a tau te lah berclampak pada lingkungan hidup yang cliselesaikan di dalam pengadilan.
23.Penegakan Hukum Pidana Lingkungan aclalah penegakan hukum lingkungan melalui pengaclilan terhadap orang dan/atau badan hukum yang Lelah merigakibarkan terjadinya pencemaran dan/ a tau perusakan lingkungan hid up.
24.Pcngaduan Lingkungan adalah pengaduan yang berkaitan clcngan aclanya dugaan terjadinya pcnccrnaran dan raiau pe rusakan lingkungan hidup.
25.Pengaclu aclalah orang perseorangan atau badan hukurn yang merasa dirugikan atas kerusakan clan/atau pencemaran lingkungan hidup.
26.Pengelolaan Pengaduan Lingkungan adalah upaya terpaclu unruk merierima, menelaah, rnengklarifikasi, memverifikasi dan/ a tau menindaklanjuti hasil verifikasi pengaduan lingkungan hidup.
27.Verifikasi adalah pemeriksaan terhadap kebenaran laporan pengaduan kasus pencemaran dan/ a tau per usakan lingkungan.
28.Tim Verifikasi adalah sekclornpok orang yang mclakukan perneri k saan terhaclap kebenaran laporan pengacluan kasus pe ncemaran clan/atau pcrusakan lingkungan. hukum diluar dalam
19.Pcnegakan Hukum Lingkungan ada lah periegakan aclministrasi, penyelesaian sengketa lingkungan pengadilan, pcnyelesaian sengketa lingkungan di pengadilan, dan penegakan hukum pidana.
20.Penegakan Hukurn Administrasi adalah perangkat sarana hukum administrasi yang bersifat pernbebanan kewajiban atau perintah dan/ atau penarikan kernbali keputusan tata usaha negara yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan atas dasar ketidaktaatan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hid up dan/ atau ketent.ua n da larn izin Ii ngku ngan.
18.Satuan Tugas Penegakan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Berkaitan dengan Lingkungan yang selanjutnya disebut Satgas III adalah bagian dari Satgas PHLT yang menangani tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang berkaitan dengan lingkungan. 6 ',_\> _ Pengaduan rnasalah lingkungan berasal clari:

a.Hasil pernantauan/ perigawasan kinerja pengendalian pencemaran dan/ a tau kerusakan lingkungan yang dilakukan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) atau Tim Satgas PHLT;

Pasal 5

Objek penegakan hukum lingkungan adalah pelaku Lindakan pencernaran dan/ a tau perusakan lingkungan hid up di Daerah Provinsi .Jawa Barat.

BAB ILL

PENGELOLAAN PENGADUAN MASALAH LINGKUNGAN

Pasal 3

(2)Tujuan ditetapkannya pedoman pelaksanaan ini adalah untuk efektivitas, efisiensi, dan tata tertib pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Salgas PH LT di Dae rah Provinsi .Jawa Barat.

29.Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat PPLH adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang, kewajiban, dan tanggung jawab untuk rnelaksanakan kegiatan pengawasan lingkungan hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 7 --------·~·------··-..--··------- ..-·---------·

(1)lnformasi rnengenai kasus perusakan lingkungan yang telah dicatat clalarn buku register kasus, dilakukan seleksi di Pusat Pengad uan Ka sus Pencernaran dan/atau Pcrusakan Lingkungan untuk menentukan klasifikasi kasus.
(2)Hasil seleksi inforrnasi kasu s sebagaimana dirnaksud pada aya t (1), diklasifikasikan dalam uga kategori, yaitu:
1. a.Kategori I, adalah kasus yang merupakan kewenangan Pernerintah Daerah Provinsi clan rnernenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:
  1. 1.Lokasinya lintas Daerah Kabupalen/ Kota;
  2. 2.Pcnggunanya lintas Dacrah Kabupaten/Kota;
  3. 3.Manfaat atau clarnpak negatifnya lintas Daerah Kabupaten /Kota;
  4. 4.Perrnohonan bantuan penanganan kasus dari Dae rah Kabupaten / Kota; dan/ a tau J. Persetujuan dari Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaterr/Kota untuk dilakukan perianganan kasus secara bersa ma.
2. b.Kategori ll, aclalah ka sus yang rnerupakan kewena ngan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota clan mernenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:
  1. 1.Lokasinya dalam Daerah Kabupaten/ Kota;
  2. 2.Penggunanya dalam Daerah Kabupaterr/ Kola; clan

BAB II

OBJEK DAN SUBJEK PENEGAKAN HUKUM LJNGKUNGAN TERPADU DI DAERAH PROVINS! JAWA BARAT

Pasal 7

( 1) l nforrnasi kasus yang berasal dari masyarakat langsung atau tidak langsung, media ma ssa, atau dari hasil pemantauan / pe ngawasan dicatat dalam buku register kasus oleh petugas register pada Pusat Pe ngaduan Kasus Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan.

(2)Apabila informasi kasus berasal dari pengaduan langsung masyarakat, setelah dicatat dalam buku register kasus, petugas penerirna pengacluan mernberikan surat tanda bukti perierimaan pengaduan kepada pengadu/ pelapor.
1. b.Masukan dari Kepala OPD Provinsi, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat, dan Kejaksaan Tinggi .Jawa Barat sebagai Anggota Satgas PHLT;
2. c.Pengaduan dari masyarakat atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang mewakili masyarakat; cl. Serita di media cetak seperti surat kabar, majalah serta media elektronik seperti radio dan televisi; dan
3. e.Pengaduan tidak langsung melalui surat, surat elektronik, faksimili, layanan pesan singkat dan/ atau cara lain sesuai perkembangan ilmu pengetahuan clan teknologi. 8 ( 1) Data dan inforrnasi hasil verifikasi selanjut nya diolah clan dianalisa oleh Tim Verifikasi untuk merckomendasikan langkah penyelesaikan tindaklanjut pengelolaan kasus dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja.
(2)Rekomendasi sebagaimana d irnaksud pada ayat (1), clapat berupa:
1. a.Tidak terjadi pcnccmaran dan/atau per usakan lingkungan , clan dapat ditindaklanjuti dengan cara:

Pasal 8

(1)Vcrifikasi tcrhadap pengaduan sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 6 dan Pasal 8, dilakukan dalarn waktu paling larnbat 10 (sepuluh) hari kerja setelah pencatatan kasus.
(2)Dalam melakukan vcrifikasi sebagaimana climaksud pacla ayat (1), Tim Verifikasi dapat bekerja sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan/atau Instansi terkait setempat untuk mendukung dan memberikan data sekunder tentang kegiatan yang bersangkutan clan bersarna-sama melakukan verifikasi.
(3)Dalam melakukan verifikasi, Tim Verifikasi bekerja independen untuk objektivitas basil verifikasi.
(4)Verifikasi pengaduan kasus lingkungan dilakukan uniuk mcrneriksa kebcnaran laporan mengenai tclah ierjadinya kasu s pencernaran danz atau per usakan lingkungan.

3.Manfaat atau dampak negatifnya hanya di dalam Daerah Kabupaten/Kota.

c.Kategori III, adalah informasi kasus yang tidak termasuk kasus pencemaran atau perusakan lingkungan, dan merupakan masalah lain seperti sengketa tanah atau masalah kesenjangan sosial atau informasi mengenai claya dukung lingkungan setempat.

(3)Dalam hal pengacluan diklasifikasikan sebagai Kategori II sebagaimana climaksucl pada ayat (2) huruf b, pengaduan diserahkan kepada Pernerin tah Daerah Kabupaten/Kota, paling lama 5 (lirna) hari kerja sejak d ite rirnanya pengacluan, kecuali yang memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti secara pidana.
(4)Dalam hal pengaduan diklasifikasikan sebagai Kategori III sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, pengaduan harus diinformasikan kepada instansi terkait dengan tembusan kepada pengadu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya pengaduan. 9 {l) Kerua Sa tgas PHLT mcmberikan tugas kepada Satgas I untuk melakukan penanganan kasus terkait data/informasi clan perizinan berdasarkan rekomendasi dari Tim Verifikasi.
(2)Penanganan kasus terkait data/informasi clan perizinan yang merupakan kewenangan Satgas I, clilakukan mclalui:
1. a.Review clan kajian perizinan;
2. b.Pcrneriksaan kesesuaian perizinan lingkungan;
3. c.Pemeriksaan clokumen lingkungan; dan cl. Meriginventarisasi data clan inforrnasi yang icrkait dengan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hiclup.
(3)Hc1sil penanganan kasus scbagairnana dimaksucl pada ayat (l) di atas, clilaporkan oleh Koordinator Satgas I kepada Ketua Satgas PHLT.
(4)Laporan yang diberikan oleh Koordinator Satgas I sekaligus rnerupakan rekomendasi kepada Ketua Satgas PHLT mengenai penegakan hukurn yang harus dilakukan sesuai dengan kasus yang ditangani.

Pasal 10

2.untuk inforrnasi kasus berasal dari media massa, hasil verifikasi harus diumurnkan melalui media massa.

b.Terjadi kerusakan/pencemaran lingkungan, sehingga perlu upaya penanganan lebih lanjut oleh Satgas I, Satgas II, clan/atau Satgas III.
c.Tim Verifikasi memberikan laporan hasil analisa verifikasi dan usulan rekornendasi tindaklanjut penanganan kepada Ketua Satgas PH LT; clan cl. Kci ua Satgas PHLT memberikan tugas kepada Satgas I, Satgas II, clan/ a tau Satgas III sesuai kewenangannya untuk dapat menindaklanjuti penanganan melalui penegakan hukurn lingkungan berdasarkan rekomendasi dari Tim Verifikasi.
1. 1.untuk inforrnasi kasus bcrasal dari pcngaduan dan hasil analisa menyimpulkan ticlak ada kerusakan/ pencemaran lingkungan, maka hasil verifikasi cliinformasikan kepada pihak pengadu, perusahaan, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kata clan Instansi teknis terkait; dan 10 ·---·-··---- ______,... _ Bagi an Kcd ua Saluan Tugas Penindakan Hukum Lingkungan

BAB IV

PENANGANAN KASUS PENCEMARAN DAN/ ATAU PERUSAKAN LINGKUNGAN

Pasal 11

(1)Ketua Satgas PHLT memberikan tugas kepada Satgas II untuk melakukan penegakan hukum lingkungan berdasarkan rekomendasi dari Tim Verifikasi dan/atau dari Satgas I.
(2)Penegakan hukum lingkungan yang merupakan kewenangan Satgas ll, dilakukan mclalui:
1. a.Pengenaan Sanksi Adrninistratif, yang terdiri atas teguran tertulis, paksaan pemerintahan, pembekuan 12111 lingkungan dan pericabutan izin Iingkungan.
2. b.Pemberian sanksi ini diberikan apabila hasil verifikasi mcnunjukkan adanya pclanggaran Lerhadap:
  1. 1.izin lingkungan;
  2. 2.izin perlindungan clan pengelolaan lingkungan hidup; clan/ a tau
  3. 3.ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan clan pengelolaan lingkungan hidup.
3. c.Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan melalui Alternative Dispute Resolution (ADR) atau Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa (MAPS) berupa mediasi, negosiasi, dan arbitrase , apabila hasil verifikasi menunjukkan:
  1. 1.Ada kemauan para pihak untuk menyelesaikan kasus rnelalui ADR/MAPS;
  2. 2.Ada ke rugian nya ta , baik yang larigsung maupun tidak langsung yang diderita oleh masvarakat pengaclu; clan
  3. 3.Masyarakat pengadu atau yang dirugikan akibat adanya kerusakan lingkungan menuntut penggantian kerugian. cl. Penyelcsaian Sengketa Lingkungan di Pengaclilan melalui penegakan hukurn secara perdata, apabila hasil verifikasi menunjukkan:
  4. 1.Ada pelanggaran hukum yang menimbulkan kerugian nyata, baik yang langsung maupun tidak langsung yang diderita oleh masyarakat pengaclu atau negara;
  5. 2.Masyarakat pengadu atau yang dirugikan akibat adanya kcr usa kan lingkurigan menuntut penggantian kcrugian; clan
  6. 3.Tidak ada kcrnauan dari para pihak urn.uk menyelesaikan kasus secara koopcrat.if.
(5)Dalam hal terdapat dugaan telah terjadinya tindak pidana kor upsi dan tindak pidana pencucian uang yang berkai tan dengan lingkungan, maka Koorclinator Satgas I memberikan rekomendasi kepada Ketua Satgas PHLT untuk da pat menindaklanjutinya. 11 ------------..~-·- ...--...,--·---·---- .......... ,...,..~,----

Pasal 12

(1)Pencgakan Hukurn Tindak Pidana Korupsi dan/atau Tiridak Pidana Pencucian Uang dilakukan oleh Satgas Ill apabila terdapat indikasi tindak pidana korupsi dan tindak piclana pencucian uang yang berkaitan dengan kasus lingkungan.
(2)Ketua Satgas PHLT memberikan tugas kepada Sat.gas III, untuk melakukan penegakan hukurn tindak pidana korupsi dan/ a tau tinclak pidana pencucian uang berclasarkan rekomendasi dari Satgas I dan/ a tau dari Satgas II.
(3)Penegakan Hukurn Pidana Lingkungan dilaksanakan apabila basil verifikasi menunjukkan:
1. a.Terjadinya pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan hid up;
2. b.Pelaku usaha/kegiatan tidak mematuhi Sanksi Aclministratif yang telah dijatuhkan;
3. c.Melakukan pelanggaran lebih dari satu kali; cl. Melepas dan/atau mengeclarkan produk rekayasa genetik yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan;
4. e.Mclakukan pengelolaan lirnbah 83 ta npa izin;
5. f.Menghasilkan limbah 83 dan lidak rnelakukan perigelolaan:
6. g.Melakukan dumping limbah dan/alau bahan tanpa izin;
7. h.Memasukkan lirnbah di Daerah Provinsi .Jawa Baral;
  1. 1.Memasukkan limbah 83 di Daerah Provinsi Jawa Baral; J. Memasukkan 83 yang dilarang di Daerah Provinsi .Jawa Ba rat; I<. Melakukan pernbakaran laha n; I. Melakukan usaha clan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan;
8. m.Menyusun Amela! tanpa merniliki Sert.ifikat Kompetensi Penyusun Amdal; clan
9. n.Memberikan inforrnasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi , merusak inforrnasi, clan memberikan keterangan tidak benar.
(4)Dalam ha! terdapat dugaan telah terjadinya tindak pidana korupsi dan/atau tindak pidana pencucian uang yang berkaitan dengan lingkungan, maka Koordinator Satgas II menyampaikan laporan kepada Ketua Satgas PHLT, dengan ternbusan disampaikan kepada Koordinator Satgas III. 12 *~ <11tZ?S~rus1u.iralda, SH. , MH . 1'8i:~~ 60531 197603 2 002 SERITA DAERAH PROVINS! JAWA BARATTAHUN 2015 NOMOR 86 SERI E IWA KARNIWA ttd Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA BARAT, Diundangkan di Bandung pada tanggal 14 September 2015 AHMAD HERYAWAN ttd Ditetapkan di Bandung pada tanggal 14 September 2015 GUBERNUR JAWA BARAT,

Pasal 15

Peraturan Gubernur 1111 mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat. BABV

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Sadan.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 5

Pasal 3

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 15

Pasal 14

Dasar hukum (20)

Undang-undang Darurat No. 11 Tahun 1950

Undang-undang Darurat No. 20 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1981

Undang-undang (UU) No. 30 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 41 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 2000

Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2002

Undang-undang (UU) No. 16 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 34 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 29 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 18 Tahun 2013

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 30 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 1983

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 02 Tahun 2012

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 02 Tahun 2013

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2012

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 5

Pasal 3

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 15

Pasal 14

Dasar hukum (20)

Undang-undang Darurat No. 11 Tahun 1950

Undang-undang Darurat No. 20 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1981

Undang-undang (UU) No. 30 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 41 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 2000

Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2002

Undang-undang (UU) No. 16 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 34 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 29 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 18 Tahun 2013

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 30 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 1983

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 02 Tahun 2012

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 02 Tahun 2013

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2012