11.Undang-Undang Nornor 18 Tahun 2013 ten tang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hulan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nornor
130); ten tang Negara
9.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Pertambangan Mineral dan Batubara (Lernbaran Rcpublik Indonesia Tahun 2009 Nornor 4);
10.Undang-Unclang Nornor 32 Tahun 2009 tenlang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
2.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Serita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 401 O);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahuri 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase clan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872);
5.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 3888);
6.Undang-undang Nornor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
7.Undang-Undang Nornor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401 ).;
8.Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nornor 127, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
2
12.Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tah un 2014 Nomor 244, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ten tang Perubahan Ked ua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nornor 58, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 560 l};
14.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukurn Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor
3258);
15.Peraturan Perner intah Nomor 54 Tahun 2000 tentang Lcrnbaga Pcnyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Scngketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 113, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3982);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Oaerah Provinsi, dan Pemerintahan Oaerah Kabupaterr/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nornor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 737);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 20 IO ten tang Tata Cara Pelaksanaan Tuga s dan Weweriang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor
5107), sebagaimana telah diubah dengan Pera tu ran Pemeri ntah Nomor 23 Tahun 2011 ten tang Perubahan atas Peraruran Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksana Tugas clan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
18.Peraturan Menteri Negara Lingkungan I-lidup Nomor 09 Tahun 2010 ten tang Tata Cara Pengaduan dan Penanganan Pengaduan Akibat Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup;
19.Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nornor 02 Tahun 2012 ten tang Tata Laksana Jabatan Penyidik Pcgawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup;
20.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 02 Tahun 2013 ten tang Pedoman Penerapan Sanksi Admin istratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3 ---------------------·-·~-·---,------·--- Bagian Kesatu Definisi Pasal 1 Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dirnaksud dengan:
1.Daerah Provinsi ada lah Daerah Provinsi .Jawa Barat.
2.Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubcrnur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
3.Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4.Kejaksaan Tinggi adalah Kejaksaan Tinggi .Jawa Barat.
5.Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat yang selanjutnya disebut Polda Jabar adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah di wilayah .Jawa Barat.
6.Organisasi Perangkat Daerah Provin si yang selanjutnya disebut OPD Provinsi adalah unsur pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewcnangan Daerah Provin si.
BAB l KETENTUAN UMUM PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN TERPADU DI DAERAH PROVINSI JAWA BARAT.