DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 58 Tahun 2018

Nomor: 58
Tahun: 2018
Ditetapkan: 4 September 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 47

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Ini Mengatur Tentang Penyelenggaraan Manajemen Karier Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, yang meliputi Ketentuan Umum, Basis Data Pegawai Negeri Sipil, Pengembangan Karier, Pengembangan Kompetensi, Pola Karier, Promosi, Tata Cara Seleksi Terbuka, Mutasi, Pemberhentian Dari Jabatan, Tim Penilai Kinerja, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Penyelenggaraan Manajemen Karier Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Djakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 tahun 2OO7 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOT Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47441dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor aO10); Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2Ol4 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ot4 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5a9a); Mengingat : 1 b 2 2 Menetapkan

3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol5 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2Ol4 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2Ol7 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ot7 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor 60371;
6.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2OI7 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor L9O7l ;
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2Ol7 tentang Standar Kompetensi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2OI7 Nomor 1606);
8.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 20 Tahun 2Ol2 tentang Kinerja dan Disiplin Pegawai Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2Ol2 Nomor 20 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 131);
9.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2Ol7 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2Ol7 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2IIl;
10.Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 38 Tahun 2014 tentang Manajemen Kinerja Pegawai (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2Ol4 Nomor 38 Seri E); MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN MANAJEMEN KARIER PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT. 3

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2.Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
3.Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
5.Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disebut PPK adalah Gubernur.
6.Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disebut fuB adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.
7.Badan adalah Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
8.Kepala Badan adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
9.Biro adalah Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
10.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah PNS di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
11.Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak seorang PNS dalam suatu satuan organisasi Perangkat Daerah.
12.Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT adalah sekelompok Jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
13.Pejabat Pimpinan Tinggi adalah PNS yang menduduki JPT.
14.Jabatan Administrasi yang selanjutnya disingkat JA adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
15.Pejabat Administrator adalah PNS yang menduduki Jabatan Administrator.
16.Pejabat Pengawas adalah PNS yang menduduki Jabatan Pengawas.
17.Pejabat Pelaksana adalah PNS yang menduduki Jabatan Pelaksana pada instansi pemerintah. 4
18.Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
19.Pejabat Fungsional adalah PNS yang menduduki JF pada instansi pemerintah.
20.Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang PNS dalam rangkaian susunan instansi pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan dan tanggungjawab, dan tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan, dan digunakan sebagai dasar penggajian.
21.Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik kerja yang dimiliki oleh seseorang berupa pengetahllan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya sehingga dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif dan efisien.
22.Kornpetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis Jabatan termasuk di dalamnya Kompetensi Pemerintahan.
23.Kompetensi Manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi.
24.Kompetensi Sosial Kultural adalah pengetahllan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang Jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan Jabatan.
25.Kompetensi Pemerintahan adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang Pegawai Negeri Sipil yang diperlukan untuk melaksanakan tugas pengelolaan pemerintahan sesuai jenjang jabatannya di lingkungan Pemerintahan Daerah Provinsi secara profesional.
26.Pemberhentian adalah pemberhentian yang mengakibatkan PNS tidak lagi menduduki JA, JF, atau JPT.
27.Batas Usia Pensiun adalah batas usia PNS harus diberhentikan dengan hormat dari PNS. 5
28.Sistem Merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan.
29.Pengisian JPT secara Terbuka yang selanjutnya disebut Seleksi Terbuka adalah proses pengisian JPT yang dilakukan melalui kompetisi secara terbuka.
30.Sistem Informasi ASN adalah rangkaian informasi dan data mengenai ASN yang disusun secara sistematis, menyeluruh, dan terintegrasi dengan berbasis teknologi.
31.Penyesuaian atau Inpassing adalah proses pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional guna memenuhi kebutuhan organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dalam jangka waktu tertentu.
32.Kelompok Rencana Suksesi atau talent pool adalah wadah data nama dan profil calon yang dinilai memiliki talenta untuk mengisi JPT, JA, dan JF.

Pasal 2

Penyelenggaraan manajemen karier dimaksudkan untuk mewujudkan pengembangan karier, pengembangan kompetensi, pola karier, mutasi, dan promosi PNS berdasarkan Sistem Merit.

Pasal 3

Penyelenggaraan manajemen karier sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, mempunyai tujuan:

a.memberikan kejelasan dan kepastian karier kepada PNS;
b.menyeimbangkan antara pengembangan karier PNS dan kebutuhan instansi;
c.meningkatkan kompetensi dan kinerja PNS; dan
d.mendorong peningkatan profesionalitas PNS.

Pasal 4

Manajemen karier menjadi pedoman pengelolaan karier PNS yang dilakukan sejak pengangkatan pertama sebagai PNS sampai dengan pemberhentian. 6

Pasal 5

Manajemen karier PNS meliputi:

a.pengembangan karier;
b.pengembangan kompetensi;
c.pola karier; dan
d.mutasi/perpindaham dan promosi.

BAB II

BASIS DATA PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 6

(1)Dalam rangka penyelenggaraan manajemen karier PNS, , disusun basis data PNS:
1. a.standar kompetensi Jabatan; dan
2. b.profil PNS.
(2)Standar kompetensi Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit terdiri atas:
1. a.nama Jabatan;
2. b.uraian Jabatan;
3. c.kode Jabatan;
4. d.pangkat yang sesuai;
5. e.kompetensi; dan
6. f.ukuran kinerja Jabatan.
(3)Profil PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kumpulan informasi PNS, terdiri atas:
1. a.data personal, paling sedikit memuat:
  1. 1.nama;
  2. 2.nomor induk pegawai;
  3. 3.tempat tanggal lahir;
  4. 4.status perkawinan;
  5. 5.agama; dan
  6. 6.alamat.
2. b.kualifikasi, merupakan informasi mengenai kualifikasi pendidikan formal PNS dari jenjang paling tinggi sampai dengan jenjang paling rendah;
3. c.rekam jejak jabatan, merupakan informasi mengenai riwayat jabatan yang pernah diduduki PNS.
4. d.kompetensi, merupakan informasi mengenai kemampuan PNS dalam melaksanakan tugas Jabatan; 7
5. e.riwayat pengembangan kompetensi, merupakan informasi mengenai riwayat pengembangan kompeten si yang pernah diikuti oleh PNS, meliputi riwayat pendidikan dan pelatihan, seminar, kursus, penataran dan/atau magang;
6. f.riwayat hasil penilaian kinerja, merupakan informasi mengenai penilaian kinerja yang dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai serta perilaku PNS; dan
7. g.informasi kepegawaian lainnya, merupakan informasi yang memuat prestasi, penghargaan, dan/atau hukuman yang pernah diterima oleh PNS.
(4)Profil PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikelola oleh Badan dalam Sistem Informasi Administrasi Kepegawaian, yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara secara nasional.

BAB III

PENGEMBANGAN KARIER

Pasal 7

(1)Pengembangan karier PNS diselenggarakan dilaksanakan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja pegawai.
(2)Manajemen pengembangan karier PNS dilaksanakan melalui:
1. a.mutasi; dan
2. b.promosi.
(3)PNS ditempatkan pada Jabatan dan dilaksanakan dengan berpedoman pada pengembangan karier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 8

Jenis Jabatan terdiri atas:

a.JPT;
b.JA; dan
c.JF. 8

Pasal 9

(1)Jenjang JPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, terdiri atas:
1. a.JPT Madya atau setara dengan Jabatan eselon Ib; dan
2. b.JPT Pratama atau setara dengan Jabatan eselon IIa dan Jabatan eselon IIb.
(2)Jenjang JA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, terdiri atas:
1. a.Jabatan administrator atau setara dengan Jabatan eselon IIIa dan Jabatan eselon IIIb;
2. b.Jabatan pengawas atau setara dengan Jabatan eselon IVa dan jabatan eselon IVb; dan
3. c.Jabatan pelaksana, terdiri atas:
  1. 1.Jabatan analis/penyusun atau jabatan lain yang kelas jabatannya setara;
  2. 2.Jabatan pengelola atau jabatan lain yang kelas jabatannya setara; dan
  3. 3.Jabatan administrasi atau jabatan lain yang kelas jabatannya setara.
(3)Jenjang JF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, terdiri atas:
1. a.Jenjang JF Ahli, meliputi:
  1. 1.JF Ahli Utama;
  2. 2.JF Ahli Madya;
  3. 3.JF Ahli Muda; dan
  4. 4.JF Ahli Pertama.
2. b.Jenjang JF Keterampilan, meliputi:
  1. 1.JF Penyelia atau jabatan yang setara;
  2. 2.JF Mahir atau jabatan yang setara;
  3. 3.JF Terampil atau jabatan yang setara; dan
  4. 4.JF Pemula atau jabatan yang setara.

Pasal 10

(1)JPT, JA, dan JF dikelompokkan ke dalam rumpun jabatan.
(2)Rumpun jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
1. a.rumpun JPT, meliputi:
  1. 1.rumpun JPT manajemen kebijakan;
  2. 2.rumpun JPT teknis kebijakan, meliputi: a) rumpun JPT kebijakan teknis infrastruktur; dan b) rumpun JPT kebijakan teknis non infrastruktur. 9
2. b.rumpun JA, meliputi:
  1. 1.rumpun JA manajemen;
  2. 2.rumpun JA teknis, meliputi: a) rumpun JA teknis infrastruktur; dan b) rumpun JA teknis non infrastruktur.
  3. 3.rumpun JA pelayanan, meliputi: a) rurmpun JA pelayanan pendidikan; b) rumpun JA pelayanan kesehatan; c) rumpun JA pelayanan sosial; d) rumpun JA pelayanan infrastruktur; e) rumpun JA pelayanan ekonomi; 0 rumpun JA pelayanan lingkungan hidup; dan g) rumpun JA pelayanan administrasi pemerintahan.
3. a.pendidikan formal;
4. b.pangkat/golongan atau kelas jabatan;
5. c.riwayat Jabatan; dan
6. d.batas usia pensiun.

Pasal 12

(1)Biro menyusun standar kualifikasi Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dalam bentuk syarat Jabatan berdasarkan analisis Jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi Jabatan
(2)Standar kualifikasi Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Isi peraturan

Teks47PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 58 Tahun 2018

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BASIS DATA PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 6

PENGEMBANGAN KARIER

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 12

Peraturan turunan (1)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 84 Tahun 2018

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BASIS DATA PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 6

PENGEMBANGAN KARIER

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 12

Peraturan turunan (1)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 84 Tahun 2018