Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2020
- Nomor
- 6
- Tahun
- 2020
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 24
Ringkasan
Beberapa ketentuan dihapus atau diubah
Beberapa ketentuan dihapus atau diubah
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 9O Tahun 2015 tentang Pemberian Penghargaan Intensifikasi Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor; Undang-Undang Nomor l1 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal a Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Djakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 47441 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO0 Nomor 182, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 40lO); Undang-Undang Nomor 20 Tahun 20O9 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 94, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5023); GUBERNURJAWA BARAT PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 6 renUrZOZO TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 90 TAHUN 2015 TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN INTENSIFIKASI PEMUNGUTAN PA.JAK KENDARAAN BERMOTOR GUBERNUR JAWA BARAT, 2
3 Menetapkan MEMUTUSKAN: : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 90 TAHUN 2015 TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN INTENSIFIKASI PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 90 Tahun 2015 tentang Penerima Penghargaan Intensifikasi Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2Ol5 Nomor 9O Seri E), diubah sebagai berikut :
Pasal I Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :
4a. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Kabupaten / Kota di Jawa Barat. 4b. Desa adalah Desa di Jawa Barat. 4c. Kelurahan adalah Kelurahan di wilayah Kabupaten/ Kota di Jawa Barat.
5a. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat. 5b. Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat. 5c. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya, yang berfungsi untuk mengubah suatu sumberdaya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara perrnanen, serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air. 4
Bagian Kedua Maksud dan Tujuan
9a. Surat Ketetapan Kewajiban Pajak yang selanjutnya disingkat SKKP adalah surat yang digunakan untuk menetapkan besarnya biaya administrasi STNK dan/atau TNKB, besarnya PKB, BBNKB dan SWDKLLI.
5
Sagian Kedua Sasaran
Sasaran pemberian penghargaan adalah :
BAB II Kriteria Penilaian Bagran Kesatu
BAB II
(2 ) Asas penilaian sebagiamana dimaksud pada ayat ( 1 ) , yaitu :
6
Bagran Kedua wajib P4lak
Pemberian penghargaan untuk Wajib Pajak dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
Bagian Ketiga Kader Penggerak Taat Pajak
Pemberian penghargaan untuk kader penggerak taat Pajak dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
Bagran Keenam Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah 7
10 diubah, sehingga berbunyi sebagai
Bentuk dan rincian kriteria penilaian sebagai instrumen pengukuran dalam melaksanakan penilaian, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur yang penandatanganannya dimandatkan kepada Kepala Badan.
Bagran Kesatu Pembentukan Tim Penilai dan Tim Pendamping 8
11 diubah, sehingga berbunyi sebagai Pasal 1l (l) Untuk menentukan calon penerima penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasa-l 3, dibentuk Tim Penilai dan Tim Pendamping.
(a) Tim Penilai dan Tim Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur yang penandatanganannya dimandatkan kepada Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat. l3.Ketentuan ayat (1), ayat (21, ayat (4) dan ayat (5) Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
(1), meliputi tahapan :
(2), terdiri atas Ketua, Sekretaris dan Anggota dengan jumlah sesuai kebutuhan dan be{umlah gasal.
9
14.Ketentuan Pasal berikut: 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai
(l) Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah mengusulkan calon penerima terpilih dalam bentuk daftar nominatif untuk kategori Wajib Pajak.
(l) Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah mengusulkan calon penerima terpilih dalam bentuk daftar nominatif untuk kategori Kader Penggerak Taat Pajak. (21 Penyusunan daftar nominatif dilakukan berdasarkan hasil penilaian pendahuluan terhadap Kader Penggerak Taat Pajak sesuai dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
10
18 diubah, sehingga berbunyi sebagai Pasa] 18
19 diubah, sehingga berbunyi sebagai Paragraf 2 Calon Penerima dari Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dan Kecamatan
Membuka PDF…
Peraturan Gubernur (Pergub)