DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 90 Tahun 2015

Nomor: 90
Tahun: 2015
Ditetapkan: 15 Oktober 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 28

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Ini Mengatur Tentang Pemberian Penghargaan Intensifikasi Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor yang meliputi Ketentuan Umum, Kriteria Penilaian, Prosedur Pemberian Penghargaan, Bentuk Penghargaan, Penyampaian Pengawasan dan Pengendalian, Pembiayaan, Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa upaya peningkatan penerimaan pajak kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu didukung oleh ·tertib administrasi, peningkatan kualitas pelayanan, kesadaran Wajib Pajak untuk memenuhi kewajibannya secara tepat waktu dan tepat jumlah, serta dukungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, serta dalam rangka memotivasi Wajib Pajak dan Kader Penggerak Taat Pajak yang peduli terhadap penyelenggaraan perpajakan di Daerah Provinsi Jawa Barat, serta Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota, dan Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat agar lebih meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Pemberian Penghargaan lntensifikasi Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor; GUBERNUR JAWA BARAT, DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESA PEMBERIAN PENGHARGAANINTENSIFIKASIPEMUNGUTAN PAJAK KENDARAANBERMOTOR TENTANG PERATURANGUBERNUR JAWA BARAT NOMOR: 90 TAHUN 2015 GUBERNUR ,JAWABARAT SALIN AN Mengingat Menimbang ___________ _..._ . ---------------·

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5023);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Dewan Gelar, Tanda Jasa dan tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5115);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268);
9.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46);
10.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lernbaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 48);
11.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 13 Seri B, Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 105);
12.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2012 tentang Gelar Kehormatan, Warga Kehormatan, dan Penghargaan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 20 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 120); 2 . •r .......... ;.,- Pasal 2

(1)Pemberian Penghargaan lntensifikasi Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dimaksudkan untuk memberikan motivasi dan apresiasi Pemerintah Daerah Provinsi terhadap peranserta para Wajib Pajak, Kader Penggerak Taat Pajak, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, serta Kantor Cabang Pelayanan Dinas guna mensukseskan Intensifikasi pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor.

1.Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2.Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubemur adalah Gubernur Jawa Barat.
4.Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat.
5.Dinas adalah Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat.
6.Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
7.Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali dalam hal wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
8.Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
9.Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan adalah surat ketetapan pajak yang

Menetapkan

menetapkan besarnya jumlah pajak.

10.Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
11.Kader Penggerak Taat Pajak merupakan masyarakat dan/ a tau kelompok masyarakat yang memiliki kepedulian secara sukarela dan mandiri, melakukan upaya yang mendorong kesadaran para wajib pajak untuk melakukan kewajiban pembayarannya secara tepat waktu, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. PERATURANGUBERNUR TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN INTENSIFIK.ASIPEMUNGUTANPAJAK KENDARAANBERMOTOR. MEMUTUSKAN: 3 Menetapkan __.,,,.-- ...v..-v_....,..,_...,..,,.......,,,,,,...,..,v..,._ ...,,v

BAB II

KRITERIA PENILAIAN

Pasal 4

(1)Pemberian penghargaan kepada Wajib Pajak, Kader Penggerak Taat Pajak, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Kantor Ca bang Pelayanan Dinas dilaksanakan dengan mempertimbangkan asas-asas penilaian penghargaan sejalan ketentuan peraturan perundang-undangan dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik atau good governance, serta nilai-nilai organisasi yang perlu dipedomani para penyelenggara perpajakan dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
(2)Asas penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
1. a.kesamaan hak;
2. b.keseimbangan hak dan kewajiban;
3. c.transparan;
4. d.akuntabel;
5. e.partisipatif; dan
6. f.proporsionalitas.
(3)Nilai-nilai organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
1. a.komitmen;
2. b.unggul (kompetitif);
3. c.jujur (integritas);
4. d.ahli (profesional ) dan akuntabel;
5. e.normatif; dan
6. f.gagasan (inovatif).

Pasal 3

Sasaran pemberian penghargaan adalah:

a.Wajib Pajak;
b.Kader Penggerak Taat Pajak;
c.Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
d.Kecamatan; dan
e.Kantor Cabang Pelayanan Dinas yang menunjukkan tertib kinerja dan inovasi layanan terbaik.

(2)Tujuan Pemberian Penghargaan Intensifikasi Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor adalah mewujudkan masyarakat yang sadar terhadap perpajakan daerah, serta menjamin tertib pemungutan pajak Kendaraan Bermotor, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 4

Pasal 7

Pemberian penghargaan untuk Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

a.memiliki kebijakan konkrit yang langsung berkaitan dengan dukungan keberhasilan pemungutan PKB terhadap para wajib pajak, yang dibuktikan dengan kebijakan tertulis, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
b.memiliki kebijakan anggaran untuk turut memfasilitasi pencapaian target perpajakan Daerah Provinsi;

Pasal 6

Pemberian penghargaan untuk Kader Penggerak Taat Pajak dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

a.Kader Penggerak Taat Pajak telah menunjukkan minat dan mendaftarkan diri kepada Pemerintah Desa atau Kelurahan atau satuan di bawahnya dan diketahui oleh Pemerintah Desa atau Kelurahan;
b.memiliki keterangan tertulis atau penetapan sebagai Kader Penggerak Taat Pajak, untuk jenis PKB dari Pemerintah Daerah Provinsi, paling kurang dari Kepala Desa atau Lurah;
c.memiliki rencana kerja dan/ a tau ca ta tan kegiatan yang menunjukkan keaktifannya dalam mendorong kesadaran para wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya pada pembayaran PKB;
d.memiliki tingkat keperansertaan dalam mensukseskan intensifikasi pemungutan PKB atau Piutang Pajak; dan
e.efektivitas penggerakannya melalui kuantitas wajib pajak yang melakukan pembayaran paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari target yang dibuat oleh kader penggerak pajak.

Pasal 5

Pemberian penghargaan untuk Wajib Pajak dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

a.terdaftar sebagai Wajib Pajak dan/ atau sebagai subjek pajak di Daerah Provinsi;
b.memiliki tanda bukti atau dokumen yang menunjukan Wajib Pajak berdomisili secara sah di Daerah Provinsi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
c.selama 3 (tiga) tahun berturut turut telah melaksanakan kewajiban membayar pajak daerah sebelum jatuh tempo atau tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat objek, yang dibuktikan dengan bukti pajak daerah yang sah diterbitkan oleh Dinas. 5 ..~\WO'P'OII+-~-""-•-·--- ,... ,._....,._,,,v_"''"'"'""_v,,~,.....-,... ,.,.,.,.,__ ..,.. _

Pasal 9

(1)Pemberian penghargaan untuk Cabang Pelayanan Dinas dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.memiliki program kerja yang akan menghasilkan inovasi pelayanan untuk intensifikasi perpajakan Daerah Provinsi, yang tertintegrasi dalam rencana kinerja Cabang Pelayanan Dinas bersangkutan;
2. b.menunjukan bukti dokumen pelaporan atas penyelenggaraan inovasi layanan perpajakan serta tingkat efektivitas dalam pencapaian target pendapatan perpajakan, terutama dalam penarikan piutang perpajakan dari wajib pajak yang termasuk katagori kendaraan yang tidak melakukan daftar ulang (KTMDU);
3. c.mampu memperlihatkan kondisi sinergitas kinerja diantara unsur ke-samsat-an maupun dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, serta unsur lainnya, sehingga target kinerja pendapatan daerah di wilayah kerja Cabang Pelayanan Dinas bersangkutan berjalan efektif; dan
4. d.memiliki kemampuan pengelolaan tertib administrasi perpajakan daerah yang baik sesuai kaidah kaidah akuntansi pendapatan daerah pada Cabang Pelayanan Dinas bersangkutan.

Pasal 8

Pemberian penghargaan untuk Kecamatan dilaksanakan dengan keten tuan se bagai beriku t:

a.telah menetapkan program intensifikasi pencapaian target PKB sebagai bagian dari agenda kerja Kecamatan;
b.telah menunjukkan dukungan terhadap pemetaan kondisi PKB, potensi dan jumlah piutang PKB yang terdapat di wilayah kerjanya clan tersebar menurut wilayah Desa/Kelurahan;
c.telah membentuk gugus tugas bantuan untuk melakukan sosialisasi/intensifikasi pencapaian target PKB, yang melibatkan berbagai unsur potensi masyarakat setempat; clan
d.memiliki konsepsi inovatif untuk menyukseskan program- program perpajakan Daerah Provinsi yang telah beroperasi di wilayah kerjanya, khususnya berkaitan dengan PKB.
c.memiliki agenda yang jelas guna memanfaatkan forum formal pemerintahan maupun satuan lingkungan/dusun/Rukun Warga (RW)/ Rukun Tetangga (RT), dan aktivitas umum untuk mendorong peningkatan kesadaran para wajib pajak di Daerah Provinsi; dan
d.memiliki dokumen pelaporan yang menunjang keberadaan kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c. 6 _ .. _ ___________ .. _._ ..... -.~·---"'---~·-....-·,,,J,,., ............ ,..~..,CI,...,.,.,.,,._...,..... .........,..,. _

Pasal 14

( 1) Tim Penilai menyusun rencana kerja penilaian yang difasilitasi oleh Dinas paling singkat 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan Gubernur tentang Tim Penilai.

(2)Rencana kerja· penilaian sebagaimana 'dimaksud pada ayat (1), meliputi fahapan: ·
1. a.pengurnpulan <la ta. terpilih calon penerima a tau data calon penerima penghargaan terpilih; Pasa.l 13
(1)Pembentukan Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum dilakukan penilaian.
(2)Untuk rnenjaga efektivitas kerja Tim Penilai, pengusulan keariggotaan Tim Penilai disarnpaikan paling singkat pada akhir Triwulan IV tahun anggaran sebelumnya, setelah mempertimbangkan ketersediaan alokasi biaya: operasional Tim Penilai, serta alokasi calon ··penerima penghargaan.

Pasal 12

(1)Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, terdiri atas Ketua, Sekretaris, dan Anggota dengan jumlah sesuai kebutuhan dan berjumlah gasal.
(2)PersonaJia Tim Penilai diusulkan oleh Kepala Dinas kepada Gubernur setelah melalui seleksi.

Isi peraturan

Teks28PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 4

Pasal 3

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 9

Pasal 8

Pasal 14

Pasal 12

Dasar hukum (11)

Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 30 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 1 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 74 Tahun 2011

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2011

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2012

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 4

Pasal 3

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 9

Pasal 8

Pasal 14

Pasal 12

Dasar hukum (11)

Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 30 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 1 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 74 Tahun 2011

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2011

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2012