DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 60 Tahun 2020

Nomor: 60
Tahun: 2020
Ditetapkan: 27 Juli 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 35

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan Umum, Jenis Pelanggaran, Jenis Pelanggaran, Kewenangan Dan Pendelegasian Pemberian Sanksi Administratif, Sanksi Pelanggaran PSBB Dan AKB, Sanksi Pelanggaran Psbb Dan AKB, Pemantauan, Evaluasi Dan Pelaporan, Pembinaan Dan Pengawasan, Ketentuan Lain-Lain, Dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sesuai Pasal 13 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, setiap orang yang melanggar tertib kesehatan dikenakan sanksi administratif;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengenaan Sanksi Administratif terhadap Pelanggaran Tertib Kesehatan dalam Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Penanggulangan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) di Daerah Provinsi Jawa Barat; SALINAN 2 Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang- Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 3
7.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 19 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 19 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 111);
11.Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 230);
12.Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar secara Proporsional sesuai Level Kewaspadaan Daerah Kabupaten/Kota sebagai Persiapan Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru untuk Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 46); Memerhatikan : Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.199- Hukham/2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Coronavirus Disease 19 (Covid-19) di Jawa Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.400-Hukham/2020 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.199- Hukham/2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Coronavirus Disease 19 (Covid-19) di Jawa Barat; 4 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PELANGGARAN TERTIB KESEHATAN DALAM PELAKSANAAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU DALAM PENANGGULANGAN CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI DAERAH PROVINSI JAWA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2.Daerah Kabupaten/Kota adalah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat.
3.Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Wali Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.
4.Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
5.Bupati/Wali Kota adalah Bupati/Wali Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat.
6.Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat dan/atau Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat.
7.Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Coronavirus Disease (Covid-19) Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya disebut Gugus Tugas Provinsi adalah tim yang dibentuk oleh Gubernur Jawa Barat, mempunyai tugas mempercepat penanggulangan Covid-19 melalui sinergitas antar pemerintah, badan usaha, akademisi, masyarakat, dan media.
8.Gugus Tugas Percepatan Penanganan Coronavirus Disease (Covid-19) Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya disebut Gugus Tugas Kabupaten/Kota adalah Gugus Tugas Percepatan Penanganan Coronavirus Disease (Covid-19) yang dibentuk oleh Bupati/Wali Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat. 5
9.Pembatasan Sosial Berskala Besar yang selanjutnya disingkat PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).
10.Adaptasi Kebiasaan Baru yang selanjutnya disingkat AKB adalah upaya percepatan penanganan Covid-19 yang mendukung keberlangsungan perekonomian masyarakat yang mensinergikan aspek kesehatan, sosial, dan ekonomi.
11.Level Kewaspadaan Daerah adalah tingkat risiko dan tingkat transmisi Covid-19 di suatu daerah dalam waktu tertentu, yang dinyatakan dalam zona hijau, kuning, oranye, dan merah yang ditetapkan oleh Gubernur atau Bupati/Wali Kota.
12.Coronavirus Disease 2019 yang selanjutnya disebut Covid-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan, yang merupakan virus baru dan penyakit yang sebelumnya tidak dikenal sebelum terjadi wabah di Wuhan, Tiongkok, bulan Desember 2019.
13.Tertib Kesehatan adalah melakukan semua ketentuan yang ditetapkan untuk mewujudkan keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
14.Sanksi Administratif adalah sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran administrasi atau ketentuan peraturan yang bersifat administratif berdasarkan Peraturan Gubernur ini.
15.Moda Transportasi adalah jenis atau bentuk angkutan yang digunakan untuk memindahkan orang dan atau barang dari satu tempat ketempat lain.
16.Masker adalah kain penutup mulut dan hidung yang menutup mulutnya bertali ke telinga.
17.Kerja Sosial adalah kegiatan melakukan sesuatu untuk kepentingan masyarakat, antara lain membersihkan sarana fasilitas umum, memberikan sumbangan kepada masyarakat yang kurang mampu, dan kegiatan lainnya yang bermanfaat untuk masyarakat.
18.Surat Ketetapan Denda Administratif PSBB/AKB yang selanjutnya disebut SKDA-PSBB/AKB adalah keputusan yang menentukan besarnya nilai denda administratif yang wajib dibayarkan oleh setiap orang, pelaku usaha, badan usaha, baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, pemilik kendaraan mobil penumpang dan pemilik sepeda motor atas pelanggaran selama pemberlakuan pelaksanaan PSBB/AKB, yang selanjutnya disetorkan ke Kas Daerah Provinsi atau Kas Daerah Kabupaten/Kota, sesuai kewenangan. 6
19.Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.

Pasal 2

(1)Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai dasar, pedoman, dan rujukan dalam pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran tertib kesehatan dalam pelaksanaan PSBB dan AKB dalam rangka percepatan penanganan dan pemulihan dari pandemi Covid-19 di Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.
(2)Pencapaian maksud pengaturan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada kriteria:
1. a.dampak yang ditimbulkan pada pencegahan penyebaran dan penularan Covid-19;
2. b.ancaman bahaya terhadap kesehatan masyarakat;
3. c.tingkat kepatuhan terhadap kewajiban dan perintah sesuai dengan protokol kesehatan dalam pencegahan penyebaran Covid-19;
4. d.ketersediaan sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan dampak Covid-19; dan
5. e.itikad baik, kesadaran dan disiplin masyarakat dan penanggung jawab, pemilik dan/atau pengelola usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 3

Pengenaan sanksi administratif bertujuan untuk:

a.memberikan perlindungan bagi masyarakat dari penyebaran dan penularan Covid-19;
b.meningkatkan kepatuhan masyarakat dan penanggung jawab, pemilik dan/atau pengelola usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan mengenai penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan penyebaran Covid-19; dan
c.memberi beban hukum dan efek jera bagi masyarakat yang melanggar penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan penyebaran Covid-19. 7

BAB II

JENIS PELANGGARAN

Pasal 4

Jenis pelanggaran orang perorangan selama PSBB dan AKB, meliputi:

a.tidak mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau pencuci tangan berbasis alkohol;
b.tidak melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat;
c.tidak menggunakan masker secara benar di ruang publik;
d.tidak menjaga jarak secara fisik antar orang minimal 1 (satu) meter ketika berada ruang publik;
e.pengemudi dan/atau penumpang kendaraan pribadi atau dinas yang tidak menggunakan masker;
f.pengemudi dan/atau penumpang sepeda motor yang tidak menggunakan masker;
g.tidak memenuhi ketentuan mengenai jumlah penumpang di dalam kendaraan agar sesuai ketentuan menjaga jarak secara fisik maksimal setengah dari kapasitas kendaraan atau mengikuti ketentuan lain yang ditetapkan oleh pemerintah; dan
h.pelanggaran lainnya yang berpotensi akan mengganggu, menghambat, menggagalkan upaya pemerintah dan masyarakat untuk mencegah dan menangani penyebaran dan penularan Covid-19.

Pasal 5

Jenis pelanggaran pemilik, pengelola dan/atau penanggung jawab kegiatan/usaha selama PSBB dan AKB, meliputi:

a.tidak menyediakan sarana untuk mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir atau pencuci tangan berbasis alkohol;
b.mengijinkan orang yang tidak menggunakan masker masuk ke tempat kegiatan/usahanya;
c.tidak mewajibkan pegawai/karyawan menggunakan masker di tempat kegiatan/usahanya;
d.tidak menyediakan alat pengukur suhu tubuh (thermo gun);
e.tidak menerapkan aturan jaga jarak secara fisik antar orang minimal 1 (satu) meter ketika berada di tempat kegiatan/usahanya; 8
f.melaksanakan kegiatan yang menyebabkan kerumunan di ruangan/tempat usaha/kegiatan yang melebihi kapasitas sesuai level kewaspadaan daerah;
g.melebihi batasan maksimal jumlah orang dalam sarana Moda Transportasi sesuai Level Kewaspadaan Daerah;
h.melakukan pelanggaran terhadap pembatasan kegiatan yang telah ditetapkan;
i.melakukan kegiatan keagamaan di rumah/tempat ibadah dan/atau di tempat tertentu tanpa melaksanakan protokol kesehatan dalam pencegahan penyebaran Covid- 19;
j.melanggar larangan kerumunan orang dalam jumlah besar; dan
k.pelanggaran lainnya yang berpotensi akan mengganggu, menghambat, menggagalkan upaya pemerintah dan masyarakat untuk mencegah dan menangani penyebaran dan penularan Covid-19.

BAB III

JENIS SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 6

Jenis sanksi administratif terhadap pelanggaran PSBB/AKB, meliputi:

a.teguran lisan;
b.teguran tertulis;
c.jaminan kartu identitas
d.kerja sosial;
e.denda administratif;
f.mengumumkan secara terbuka;
g.penghentian sementara kegiatan;
h.penghentian tetap kegiatan;
i.pembekuan izin usaha atau rekomendasi pembekuan izin usaha;
j.pencabutan sementara izin usaha atau rekomendasi pencabutan sementara izin usaha;
k.pencabutan izin usaha atau rekomendasi pencabutan izin usaha; dan
l.sanksi administratif lainnya yang ditetapkan Bupati/Wali Kota sesuai kewenangan. 9

BAB IV

MEKANISME PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 7

(1)Penerapan sanksi administratif diselenggarakan dengan memerhatikan:
1. a.perlindungan kesehatan masyarakat;
2. b.sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;
3. c.nondiskriminatif;
4. d.kesepadanan antara jenis pelanggaran dengan jenis sanksi yang diterapkan; dan
5. e.ditujukan bagi kepentingan pencegahan penyebaran dan penularan Covid-19.
(2)Penerapan sanksi administratif dilakukan dengan cara:
1. a.bertahap, yaitu
2. a.sanksi ringan, terdiri atas:
  1. 1.teguran lisan; dan
  2. 2.teguran tertulis.
3. b.sanksi sedang, terdiri atas:
  1. 1.jaminan kartu identitas;
  2. 2.kerja sosial; dan
  3. 3.pengumuman secara terbuka.
4. c.sanksi berat, terdiri atas:
  1. 1.denda administratif;
  2. 2.penghentian sementara kegiatan;
  3. 3.penghentian tetap kegiatan;
  4. 4.pembekuan izin usaha atau rekomendasi pembekuan izin usaha;
  5. 5.pencabutan sementara izin usaha atau rekomendasi pencabutan sementara izin usaha; dan
  6. 6.pencabutan izin usaha atau rekomendasi pencabutan izin usaha.
5. b.tahapan penerapan sanksi didahului dengan sanksi ringan;
6. c.dalam hal sanksi ringan tidak ditaati, maka ditingkatkan penerapan sanksi sedang; dan
7. d.dalam hal sanksi sedang tidak ditaati, maka diterapkan sanksi berikutnya yang lebih berat.
(3)Penerapan sanksi administratif dilakukan oleh pejabat yang berwenang menerapkan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 10
(4)Rentang waktu penerapan sanksi administratif berat paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterapkan sanksi.
(5)Penerapan sanksi administratif berat dilakukan apabila pelanggar melakukan 3 (tiga) kali pelanggaran.
(6)Teknis penerapan sanksi administratif dapat dilakukan melalui sistem aplikasi.
(7)Dalam hal penerapan sanksi administratf tertentu, dapat didampingi oleh Gugus Tugas Provinsi/ Gugus Tugas Kabupaten/Kota serta Perangkat Daerah terkait di Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, sesuai kewenangan.
(8)Bupati/Wali Kota dapat mengembangkan mekanisme penerapan sanksi administratif lain yang lebih efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan.

BAB V

KEWENANGAN DAN PENDELEGASIAN PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 8

Gubernur dan Bupati/Wali Kota sesuai dengan kewenangannya menerapkan sanksi administratif terhadap setiap pelanggaran.

Pasal 9

Dalam melaksanakan kewenangan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada:

a.Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi, untuk pelaksanaan pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran PSBB dan AKB;
b.Dinas Pendidikan Provinsi, untuk penerapan protokol kesehatan di sekolah dan/atau institusi pendidikan dan pendidikan lainnya;
c.Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi, untuk penerapan protokol kesehatan di daya tarik wisata, kawasan pariwisata, jasa transportasi wisata, jasa akomodasi (hotel/motel/penginapan/guest house/resort), jasa makanan dan minuman (restoran/kafe/rumah makan/usaha sejenis), penyelenggaraan kegiatan hiburan, penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, pameran, pramuwisata, wisata tirta dan spa;
d.Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi, untuk penerapan protokol kesehatan di pabrik/industri; dan 11
e.Dinas Perhubungan Provinsi, untuk penerapan protokol kesehatan di Moda Transportasi.

Pasal 10

Dalam melaksanakan kewenangan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati/Wali Kota dapat mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota atau Perangkat Daerah Kabupaten/Kota terkait sesuai dengan kewenangan.

Isi peraturan

Teks35PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2018

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2018