Cabang Dinas dan UPTD pada masing-masing Dinas dan Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi:
a.Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, terdiri atas:
1.Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I, Kelas A, meliputi wilayah kerja Daerah Kabupaten Bogor;
2.Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II, Kelas A, meliputi wilayah kerja Daerah Kota Bogor dan Daerah Kota Depok;
3.Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III, Kelas A, meliputi wilayah kerja Daerah Kota Bekasi dan Daerah Kabupaten Bekasi;
4.Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV, Kelas A, meliputi wilayah kerja Daerah Kabupaten Karawang, Daerah Kabupaten Purwakarta, dan Daerah Kabupaten Subang;
5.Cabang Dinas Pendidikan Wilayah V, Kelas A, meliputi wilayah keda Daerah Kota Sukabumi dan Daerah Kabupaten Sukabumi;
6.Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VI, Kelas A, meliputi wilayah kerja Daerah Kabupaten Cianjur dan Daerah Kabupaten Bandung Barat;
7 . Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VII, Kelas A, meliputi wilayah kerja Daerah Kota Bandung dan Daerah Kota Cimahi;
8.Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VIII, Kelas A, meliputi wilayah kerja Daerah Kabupaten Bandung dan Daerah Kabupaten Sumedang;
9.Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IX, Kelas A, meliputi wilayah kerja Daerah Kabupaten Indramayu dan Daerah Kabupaten Majalengka;
10.Cabang Dinas Pendidikan Wilayah X, Kelas A, meliputi wilayah kerja Daerah Kabupaten Kuningan, Daerah Kabupaten Cirebon dan Daerah Kota Cirebon;
11.Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XI, Kelas A, meliputi wilayah kerja Daerah Kabupaten Garut;
12.Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XII, Kelas A, meliputi wilayah kerja Daerah Kabupaten Tasikmalaya dan Daerah Kota Tasikmalaya;
13.Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XIII, Kelas A, meliputi wilayah kerja Daerah Kabupaten Ciamis, Daerah Kota Banjar dan Daerah Kabupaten Pangandaran;
I 5 b
14.UPTD Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan, Kelas A; dan
15.Unit Pelaksana Teknis Daerah berupa Satuan Pendidikan Daerah Provinsi, sesuai dengan kewenangan Provinsi yang tersebar pada Kabupatenf Kota di Jawa Barat.
Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, terdiri atas:
1.UPTD Laboratorium Kesehatan, Kelas A;
2.UPTD Pelatihan Kesehatan, Kelas A;
3.UPTD Rumah Sakit Jiwa, rumah sakit khusus Kelas A membawahkan Satuan Pelayanan Kesehatan Jiwa Komunitas Provinsi Jawa Barat;
4.UPID Rumah Sakit Paru, rumah sakit khusus Kelas B membawahkan Satuan Pelayanan Kesehatan Paru Masyarakat Provinsi Jawa Barat;
5.UPTD Rumah Sakit Umum Daerah A1 Ihsan, rumah sakit umum Kelas B;
6.UmD Rumah Sakit Umum Daerah Jampang Kulon Sukabumi, rumah sakit umum Kelas C;
7.UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Pameungpeuk Garut, rumah sakit umum Kelas D; dan
8.UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Kesehatan Kerja Provinsi Jawa Barat, rumah sakit umum Kelas D, membawahkan Satuan Pelayanan Kesehatan Pegawai Provinsi Jawa Barat.
Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, terdiri atas:
1.UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan I, Kelas A, meliputi wilayah kerja Daerah Kabupaten Bogor, Daerah Kota Bogor, Daerah Kota Depok, Daerah Kabupaten Cianjur, Daerah Kabupaten Bekasi dan Daerah Kota Bekasi, membawahkan:
a) Satuan Pelayanan Pengelolaan Jalan dan Jembatan Kota Depok dan Kabupaten Bogor 1; b) Satuan Pelayanan Pengelolaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Bogor 2; c) Satuan Pelayanan Pengelolaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Bekasi dan Kota; d) Satuan Pelayanan Pengelolaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Cianjur 1; dan e) Satuan Pelayanan Pengelolaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Cianjur 2.
2.UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan II, Kelas A, meliputi wilayah kerja Daerah Kabupaten Sukabumi dan Daerah Kota Sukabumi, membawahkan:
c o! 6 a) Satuan Pelayanan Pengelolaan Jalan dan Jembatan Kota Sukabumi dan Kabupaten Sukabumi 1; b) Satuan Pelayanan Pengelolaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Sukabumi 2; c) Satuan Pelayanan Pengelolaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Sukabumi 3; d) Satuan Pelayanan Pengelolaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Sukabumi 4; dan e) Satuan Pelayanan Pengelolaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Sukabumi 5.
3.UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan III, Kelas A, meliputi wilayah kerja Daerah Kabupaten Bandung, Daerah Kota Bandung, Daerah Kota Cimahi, Daerah Kabupaten Bandung Barat, Daerah Kabupaten Subang, Daerah Kabupaten Purwakarta dan Daerah Kabupaten Karawang, membawahkan:
a) Satuan Pelayanan Pengelolaan Jalan dan Jembatan Kota Bandung; b) Satuan Pelayanan Pengelolaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Bandung; c) Satuan Pelayanan Pengelolaan Jalan dan Jembatan Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat; d) Satuan Pelayanan Pengelolaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Subang 1; e) Satuan Peiayanan Pengelolaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Subang 2; 0 Satuan Pelayanan Pengelolaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Purwakarta; dan g) Satuan Pelayanan Pengelolaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Karawang.
4.UFrID Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan IV, Kelas A, meliputi wilayah kerja Daerah Kabupaten Garut dan Daerah Kabupaten Sumedang, membawahkan:
a) Satuan Pelayanan Pengelolaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Sumedang 1; b) Satuan Pelayanan Pengelolaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Sumedang 2; c) Satuan Pelayanan Pengelolaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Garut 1; d) Satuan Pelayanan Pengelolaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Garut 2; dan e) Satuan Pelayanan Pengelolaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Garut 3. CI 7
5.UPID Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan V, Kelas A, meliputi wilayah kerja Daerah Kabupaten Tasikm alay a, Daerah Kota Tasikmalaya, Daerah Kabupaten Ciamis, Daerah Kabupaten Kuningan, Daerah Kota Banjar dan Daerah Kabupaten Pangandaran, membawahkan:
a) Satuan Pelayanan Pengelolaan Jalan dan Jembatan Kota Tasikmalaya dan Kabupaten Tasikmalaya I; b) Satuan Pelayanan Pengelolaan Jalan dan Jembatan Kota Tasikmalaya dan Kabupaten Tasikmalaya 2; c) Satuan Pelayanan Pengelolaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Ciamis, Kota Banjar dan Kabupaten Pangandaran; dan d) Satuan Pelayanan Pengelolaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Kuningan.
6.UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan VI, Kelas A, meliputi wilayah kerja Daerah Kabupaten Indramayu, Daerah Kabupaten Cirebon, Daerah Kota Cirebon, dan Daerah Kabupaten Majalengka, membawahkan:
a) Satuan Pelayanan Pengelolaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Cirebon dan Kota Cirebon; b) Satuan Pelayanan Pengelolaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Indramayu 1; c) Satuan Pelayanan Pengelolaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Indramap 2; d) Satuan Pelayanan Pengelolaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Majalengka 1; dan e) Satuan Pelayanan Pengelolaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Majalengka 2.
7.UFrID Laboratorium Bahan Konstruksi, Kelas B.
d.Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, terdiri atas:
1.UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup, Kelas A;
dan
2.UPID Pengelolaan Sampah Tempat Pemrosesan Akhir/Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPA/TPST) Regional, Kelas A membawahkan:
a) Satuan Pelayanan TPA/TPST Regional Wilayah Metropolitan Bandung; b) Satuan Pelayanan TPA/TPST Regional Wilayah Bogor dan Depok; c) Satuan Pelayanan TPA/TPST Regional Wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan; dan d) Satuan Pelayanan TPA/TPST Regional Wilayah Bekasi, Karawang, dan Purwakarta. 6t 8 e Dinas Sumber Daya Air Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, terdiri atas:
1.UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane, Kelas A, membawahkan:
a) Satuan Pelayanan Cimanceri-Cisadane; b) Satuan Pelayanan Kali Angke-Pesanggrahan; c) Satuan Pelayanan Ciliwung; dan d) Satuan Pelayanan Cikarang-Bekasi.
2.UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Cisadea-Cibareno, Kelas A, membawahkan
a) Satuan Pelayanan Cibareno-Cimandiri; b) Satuan Pelayanan Ciletuh-Cikaso; c) Satuan Pelayanan Cibuni; dan d) Satuan Pelayanan Cimapag-Cisadea.
3.UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Citarum, Kelas A, membawahkan:
a) Satuan Pelayanan Cikondang-Cisokan; b) Satuan Pelayanan Cibeet-Cilamaya; c) Satuan Pelayanan Ciasem Hilir-Cilalanang; d) Satuan Pelayanan Cimahi-Ciasem; e) Satuan Pelayanan Citarum-Cikeruh; dan 0 SatuanPelayananCiwidey-Cirasea.
4.UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Cimanuk-Cisanggarung, Kelas A, membawahkan:
a) Satuan Pelayanan Cimanuk Hulu-Cipanas; b) Satuan Pelayanan Cimanuk Hilir-Kaliwedi; c) Satuan Pelayanan Ciwaringin-Suba; dan d) Satuan Pelayanan Kalijaga-Cisanggarung.
5.UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Citanduy, Kelas A, membawahkan :
a) Satuan Pelayanan Citanduy Hulu; dan b) Satuan Pelayanan Citanduy Hilir.
6.UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Ciwulan-Cilaki, Kelas A, membawahkan:
a) Satuan Pelayanan Cikaeangan-Ciwulan; b) Satuan Pelayanan Cilaki-Cisanggiri; dan c) Satuan Pelayanan Cimedang-Ciputrapinggan. Dinas Sosial Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, terdiri atas:
1.UPTD Panti Pemberdayaan Sosial Bina Remaja, Kelas A, membawahkan Satuan Pelayanan Pemberdayaan Sosial Bina Remaja, Pangandaran;
2.UPTD Pengembangan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial, Kelas B;
f v 9
3.UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Anak Berhadapan dengan Hukum, Kelas A, membawahkan Satuan Pelayanan Rehabilitasi Anak Berhadapan dengan Hukum Subang;
4.UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Anak Membutuhkan Perlindungan Khusus, Kelas A, membawahkan:
a) Satuan Pelayanan Perlindungan Sosial Anak, Bandung; b) Satuan Pelayanan Perlindungan Sosial Anak, Bogor; c) Satuan Pelayanan Perlindungan Sosial Anak Balita, Cimahi; dan d) Satr,ran Pelayanan Perlindungan Sosial Anak, Garut.
5.UPID Panti Rehabilitasi Sosial Bina Karya, Kelas A, membawahkan:
a) Satuan Pelayanan Sosial Persinggahan Bandung; dan b) Satuan Pelayanan Rehabilitasi Sosial Bina Mandiri, Cirebon.
6.UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Mental, Sensorik Netra, Rungu Wicara, T\rbuh, Kelas A;
7.UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial, Kelas A, membawahkan Satuan Pelayanan Rehabilitasi Tuna Sosial; dan
8.UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Lanjut Usia dan Pemeliharaan Makam Pahlawan, Kelas A, membawahkan:
a) Satuan Pelayanan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia, Garut; b) Satuan Pelayanan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia, Karawang; c) Satuan Pelayanan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia, Sukabumi; dan d) Satuan Pelayanan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Cikutra-Bandung. f.1. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, yaitu UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Jawa Barat.
g.Dinas Perhubungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, terdiri atas:
1.UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Wilayah I, Kelas A, dengan wilayah kerja Daerah Kota Bogor, Daerah Kabupaten Bogor, Daerah Kota Depok, Daerah Kota Sukabumi, Daerah Kabupaten Sukabumi, Daerah Kabupaten Karawang, Daerah Kabupaten Bekasi, dan Daerah Kota Bekasi, membawahkan:
OP 10 a) Satuan Pelayanan Terminal Leuwiliang di Kabupaten Bogor; b) Satuan Pelayanan Terminal Cileungsi di Kabupaten Bogor; c) Satuan Pelayanan Terminal Palabuhanratu di Kabupaten Sukabumi; dan d) Satuan Pelayanan Terminal Cikarang di Kabupaten Bekasi.
2.UPID Pengelolaan Prasarana Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Wilayah II, Kelas A, dengan wilayah kerja Daerah Kota Bandung, Daerah Kabupaten Bandung, Daerah Kabupaten Bandung Barat, Daerah Kota Cimahi, Daerah Kabupaten Sumedang, Daerah Kabupaten Purwakarta, dan Daerah Kabupaten Cianjur, membawahkan:
a) Satuan Pelayanan Terminal ST. Hall di Kota Bandung; b) Satuan Pelayanan Terminal Ciroyom di Kota Bandung; dan c) Satuan Pelayanan Terminal Ledeng di Kota Bandung.
3.UPID Pengelolaan Prasarana Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Wilayah III, Kelas A, dengan wilayah kerja Daerah Kabupaten Ciamis, Daerah Kota Tasikmalaya, Daerah Kabupaten Tasikmalaya, Daerah Kota Banjar, Daerah Kabupaten Pangandaran, dan Daerah Kabupaten Garut, membawahkan:
a) Satuan Pelayanan Terminal Singaparna di Kabupaten Tasikm alay a; b) Satuan Pelayanan Terminal Pameungpeuk di Kabupaten Garut; dan c) Satuan Pelayanan Terminal Pangandaran di Kabupaten Pangandaran.
4.UPID Pengelolaan Prasarana Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Wilayah IV, Kelas A, dengan wilayah kerja Daerah Kota Cirebon, Daerah Kabupaten Cirebon, Daerah Kabupaten Kuningan, Daerah Kabupaten Indrama5ru, Daerah Kabupaten Majalengka, dan Daerah Kabupaten Subang, membawahkan:
a) Satuan Pelayanan Terminal Sumber di Kabupaten Cirebon; b) Satuan Pelayanan Terminal Losari di Kabupaten Cirebon; c) Satuan Pelayanan Terminal Ciledung di Kabupaten Cirebon; dan d) Satuan Pelayanan Terminal Indramayu di Kabupaten Indramayu. q 11
5.UPTD Pelayanan Jasa Kebandarudaraan Nusawiru, Kelas A, membawahkan:
a) Satuan Pelayanan Bandar Udara Kertajati di Kabupaten Majalengka; dan b) Satuan Pelayanan Bandar Udara Cikembar di Kabupaten Sukabumi.
6.UFrID Pengelolaan Prasarana Perhubungan Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan, Kelas A, membawahkan:
a) Satuan Pelayanan Lalu Lintas Angkutan Sungai dan Danau Jatiluhur di Kabupaten Purwakarta; b) Satuan Pelayanan Lalu Lintas Angkutan Sungai dan Danau Cirata di Kabupaten Cianjur, Bandung Barat, Purwakarta; c) Satuan Pelayanan Lalu Lintas Angkutan Sungai dan Danau Saguling di Kabupaten Bandung Barat; d) Satuan Pelayanan Lalu Lintas Angkutan Sungai dan Danau Jatigede di Kabupaten Sumedang; e) Satuan Pelayanan Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan Muara Gembong di Kabupaten Bekasi; 0 Satuan Pelayanan Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan Kalipucang di Kabupaten Pangandaran; dan g) Satuan Pelayanan Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan Majingklak di Kabupaten Pangandaran.
7.UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan Pelabuhan Laut, Kelas A, membawahkan:
a) Satuan Pelayanan Pelabuhan Palabuhanratu di Kabupaten Sukabumi; b) Satuan Pelayanan Pelabuhan Bojongsalawe di Kabupaten Pangandaran; c) Satuan Pelayanan Pelabuhan Patimban di Kabupaten Subang; dan d) Satuan Pelayanan Pelabuhan Tirtamaya di Kabupaten Indramayu. g.1. Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, yaitu UPTD Fusat Layanan Digital, Data, dan Informasi Geospasial, Kelas A.
h.Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, yaitu UPTD Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian dan Wirausaha, Kelas A.
i.Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, terdiri atas:
1.UPTD Balai Latihan Kerja Kompetensi, Kelas A;
2.UPTD Balai Latihan Kerja Pekerja Migran Indonesia, Kelas A;
q I2 J
3.UPID Balai Latihan Kerja Mandiri, Kelas A;
4.UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I Bogor, Kelas A, meliputi wilayah kerja Daerah Kabupaten Bogor, Daerah Kota Bogor, Daerah Kabupaten Cianjur, Daerah Kabupaten Sukabumi, Daerah Kota Sukabumi, dan Daerah Kota Depok;
5.UPID Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II Bekasi dan Karawang, Kelas A, meliputi wilayah kerja Daerah Kota Bekasi, Daerah Kabupaten Bekasi, Daerah Kabupaten Karawang, Daerah Kabupaten Purwakarta dan Daerah Kabupaten Subang;
6.UPID Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah III Cirebon, Kelas A, meliputi wilayah kerja Daerah Kota Cirebon, Daerah Kabupaten Cirebon, Daerah Kabupaten Indramayu, Daerah Kabupaten Majalengka, dan Daerah Kabupaten Kuningan;
7.UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah IV Bandung, Kelas A, meliputi wilayah kerja Daerah Kota Bandung, Daerah Kabupaten Bandung, Daerah Kabupaten Bandung Barat, Daerah Kota Cimahi, dan Daerah Kabupaten Sumedang;
8.UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah V Tasikmalaya, Kelas A, meliputi wilayah kerja Daerah Kabupaten Garut, Daerah Kabupaten Tasikmalaya, Daerah Kota Tasikmalaya, Daerah Kabupaten Ciamis, Daerah Kota Banjar, dan Daerah Kabupaten Pangandaran.
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, yaitu UPTD Pengelolaan Kebudayaan Daerah Jawa Barat, Kelas A, membawahkan: a) Satuan Pelayanan Pengembangan Rumah Angklung; b) Satuan Pelayanan Pengelolaan Gedung Rumentang Siang; c) Satuan Pelayanan Pengelolaan Pondok Seni; d) Satuan Pelayanan Pengelolaan Gedung Pusat Kebudayaan; e) Satuan Pelayanan Pengelolaan Taman Budaya; 0 Satuan Pelayanan Museum Negeri Sri Baduga; g) Satuan Pelayanan Pengelolaan Rumah Bersejarah Inggit Garnasih h) Satuan Pelayanan Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat; i) Satuan Pelayanan Gedung Indonesia Menggugat. Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, terdiri atas: d I k. 13
1.Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Selatan, Kelas A, meliputi wilayah kerja Daerah Kabupaten Sukabumi, Daerah Kabupaten Cianjur, Daerah Kabupaten Garut, Daerah Kabupaten Tasikmalaya, dan Daerah Kabupaten Pangandaran, membawahkan:
a) Satuan Pelayanan Taman Pesisir Pantai Penyu Pangumbahan; b) Satuan Pelayanan Konservasi Perairan Daratan Kokol; c) Satuan Pelayanan Konservasi Perairan Daratan Ciranjang; d) Satuan Pelayanan Konservasi Perairan Daratan Pamarican.
2.Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Utara, Kelas A, meliputi wilayah kerja Daerah Kabupaten Bekasi, Daerah Kabupaten Karawang, Daerah Kabupaten Subang, Daerah Kabupaten Indramayu, Daerah Kota Cirebon, dan Daerah Kabupaten Cirebon, membawahkan:
a) Satuan Pelayanan Konservasi Perairan Daratan Jatisari; b) Satuan Pelayanan Produksi Garam Kapetakan; c) Satuan Pelayanan Konservasi Perairan Daratan Wanayasa.
3.UPTD Pelabuhan Perikanan Cilauteureun, Kelas A, meliputi wilayah kerja Daerah Kabupaten Sukabumi, Daerah Kabupaten Cianjur, Daerah Kabupaten Garut, Daerah Kabupaten Tasikmalaya, dan Daerah Kabupaten Pangandaran, membawahkan Satuan Pelayanan Pelabuhan Perikanan Rancabuaya;
4.UPTD Pelabuhan Perikanan Muara Ciasem, Kelas A, meliputi wilayah kerja Daerah Kabupaten Bekasi, Daerah Kabupaten Karawang, Daerah Kabupaten Subang, Daerah Kabupaten Indramayu, Daerah Kota Cirebon, dan Daerah Kabupaten Cirebon, membawahkan:
a) Satuan Pelayanan Pelabuhan Perikanan Ciparage; b) Satuan Pelayanan Pelabuhan Perikanan Blanakan; c) Satuan Pelayanan Pelabuhan Perikanan Eretan; dan d) Satuan Pelayanan Pelabuhan Perikanan Bondet.
5.UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Produk Perikanan, Kelas A, membawahkan:
a) Satuan Pelayanan Pengujian dan Penerapan Mutu Produk Perikanan Palabuhanratu; dan q 1. l4 b) Satuan Pelayanan Penyimpanan dan pembekuan ikan Karangsong.
6.UPTD Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Wilayah Utara, Kelas A, meliputi wilayah kerja Daerah Kota Bekasi, Daerah Kabupaten Bekasi, Daerah Kabupaten Karawang, Daerah Kabupaten Purwakarta, Daerah Kabupaten Subang, Daerah Kabupaten Indramayu, Daerah Kabupaten Cirebon, Daerah Kota Cirebon, Daerah Kabupaten Kuningan, dan Daerah Kabupaten Majalengka, membawahkan Satuan Pelayanan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Losari.
7.UPID Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Wilayah Selatan, Kelas A, meliputi wilayah kerja Daerah Kota Depok, Daerah Kabupaten Bogor, Daerah Kota Bogor, Daerah Kota Sukabumi, Daerah Kabupaten Sukabumi, Daerah Kabupaten Cianjur, Daerah Kabupaten Bandung Barat, Daerah Kota Cimahi, Daerah Kabupaten Bandung, Daerah Kota Bandung, Daerah Kabupaten Sumedang, Daerah Kabupaten Garut, Daerah Kabupaten Tasikmalaya, Daerah Kota Tasikmalaya, Daerah Kabupaten Ciamis, Daerah Kota Banjar, dan Daerah Kabupaten Pangandaran, membawahkan:
a) Satuan Pelayanan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Cigadog; b) Satuan Pelayanan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Maleber; dan c) Satuan Pelayanan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Cijeungjing.
8.UPTD Perikanan Air Payau dan Laut Wilayah Selatan, Kelas A, meliputi wilayah kerja Daerah Kabupaten Sukabumi, Daerah Kabupaten Cianjur, Daerah Kabupaten Garut, Daerah Kabupaten Tasikmalaya, dan Daerah Kabupaten Pangandaran, membawahkan Satuan Pelayanan Perikanan Air Payau dan Laut Cibalong.
9.UPTD Perikanan Air Payau dan Laut Wilayah Utara, Kelas A, meliputi wilayah kerja Daerah Kabupaten Bekasi, Daerah Kabupaten Karawang, Daerah Kabupaten Subang, Daerah Kabupaten Indrama5ru, Daerah Kota Cirebon, dan Daerah Kabupaten Cirebon, membawahkan:
a) Satuan Pelayanan Perikanan Air Payau dan Laut Balongan; dan b) Satuan Pelayanan Perikanan Air Payau dan Laut Cilamaya. Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, terdiri atas:
1.UPID Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan, Kelas A;
q m 15
2.UPTD Balai Pengujian Mutu dan Keamanan Pakan/Bahan Pakan Cikole Lembang, Kelas A;
3.UP|D Balai Pengembangan Ternak Sapi Perah dan Hijauan Pakan Ternak Cikole Lembang, Kelas A, membawahkan Satuan Pelayanan Pengembangan Ternak Sapi Perah dan Hijauan Pakan Ternak Subang;
4.UPTD Balai Pelatihan Peternakan dan Ketahanan Pangan Cikole Lembang, Kelas A;
5.UPID Balai Perbibitan dan Pengembangan Inseminasi Buatan Ternak Sapi Potong Ciamis, Kelas A;
6.UPTD Balai Pengembangan Perbibitan Ternak Unggas Jatiwangi, Kelas A;
7.UPID Balai Pengembangan Perbibitan Ternak Domba dan Kambing Margawati, Kelas A, membawahkan Satuan Pelayanan Pengembangan Perbibitan Ternak Domba dan Kambing Subang;
8.UPID Balai Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, Kelas A, membawahkan:
a) Satuan Pelayanan Laboratorium Veteriner Losari; b) Satuan Pelayanan Pos Pemeriksaan Hewan Losari; c) Satuan Pelayanan Pos Pemeriksaan Hewan Banjar; dan d) Satuan Peiayanan Pos Pemeriksaan Hewan Gunung Sindur.
9.UPTD Balai Perbibitan dan Pengembangan Inseminasi Buatan Ternak Sapi Perah Bunikasih, Kelas A; dan
10.UPTD Rumah Sakit Hewan, Kelas A.
Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, terdiri atas:
1.UPTD Balai Benih Kentang, Kelas A, membawahkan:
a) Satuan Pelayanan Benih Kentang Narogtog Bandung; dan b) Satuan Pelayanan Benih Kentang Cikajang Garut.
2.UPTD Balai Benih Hortikultura, Kelas A, membawahkan:
a) Satuan Pelayanan Benih Hortikultura Margahay.u Bandung Barat; b) Satuan Pelayanan Benih Hortikultura Cimangkok Sukabumi; c) Satuan Pelayanan Benih Hortikultura Kasugengan Cirebon; U, t6 d) Satuan Pelayanan Benih Hortikultura Citatah Bandung Barat; e) Satuan Pelayanan Benih Hortikultura Salebu Tasikmalaya; dan 0 Satuan Pelayanan Komoditas Pertanian Cikadu Cianjur.
3.UPTD Balai Benih Padi dan Palawija, Kelas A, membawahkan:
a) Satuan Pelayanan UPTD Balai Benih Tanaman Pangan Plumbon, Cirebon b) Satuan Pelayanan Pengembangan Benih Padi Bojongpicung Cianjur; c) Satuan Pelayanan Pengembangan Benih Padi Doktormangku Cianjur; d) Satuan Pelayanan Pengembangan Benih Padi Cibeber Cianjur; e) Satuan Pelayanan Pengembangan Benih Padi Cikarang Bekasi; dan 0 Satuan Pelayanan Pengembangan Benih Padi Kawalu Tasikmalaya. g) Satuan Pelayanan Pengembangan Benih Palawija Panawangan Ciamis; h) Satuan Pelayanan Pengembangan Benih Palawij a Karangpawitan Garut; i) Satuan Pelayanan Pengembangan Benih Palawija Campaka Furwakarta; dan j) Satuan Pelayanan Pengembangan Benih Palawija Cikebo Majalengka.
4.UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura, Kelas A, membawahkan:
a) Satuan Pelayanan Sertifikasi Benih Hortikultura Wilayah b) Satuan Pelayanan Sertifikasi Benih Hortikultura Wilayah c) Satuan Pelayanan Sertifikasi Benih Hortikultura Wilayah d) Satuan Pelayanan Sertifikasi Benih Hortikultura Wilayah e) Satuan Pelayanan Sertifikasi Benih Hortikultura Wilayah 0 Satuan Pelayanan Sertifikasi Benih Hortikultura Wilayah Balai Pengawasan Tanaman Pangan I Cianjur; Balai Pengawasan Tanaman Pangan II Karawang; Balai Pengawasan Tanaman Pangan III Subang; Balai Pengawasan Tanaman Pangan IV Majalengka; Balai Pengawasan Tanaman Pangan V Garut. Balai Pengawasan Tanaman Pangan VI Pangandaran. dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan q t7
5.UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura, Kelas A, membawahkan:
a) Satuan Pelayanan Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura Wilayah I Cianjur; b) Satuan Pelayanan Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura Wilayah II Subang; c) Satuan Pelayanan Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura Wilayah III Indramayu; d) Satuan Pelayanan Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura Wilayah IV Bandung; e) Satuan Pelayanan Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura Wilayah V Tasikmalaya; dan 0 Satuan Pelayanan Laboratorium Kimia Agro Cikole Lembang Bandung Barat.
6.UPTD Balai Pelatihan Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Kelas A;
7.UPTD Balai Pengembangan Mekanisasi Pertanian, Kelas A, membawahkan:
b) Satuan Pelayanan Pengembangan Mekanisasi Tanaman Pangan dan Hortikultura Rengasdengklok Karawang; Satuan Pelayanan Pengembangan Mekanisasi Tanaman Pangan dan Hortikultura Plumbon Cirebon; dan Satuan Pelayanan Pengembangan Mekanisasi Tanaman Pangan dan Hortikultura Padaherang Pangandaran. Perkebunan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa terdiri atas: c)
1.UPTD Balai Pengembangan dan Produksi Benih Perkebunan, Kelas A, membawahkan:
a) Satuan Pelayanan Perbenihan Tanaman Perkebunan Gekbrong, Cianjur; b) Satuan Pelayanan Perbenihan Tanaman Perkebunan Cisarungga, Garut; c) Satuan Pelayanan Perbenihan Tanaman Perkebunan Sukahurip, Ciamis; d) Satuan Pelayanan Perbenihan Tanaman Perkebunan Munjul, Majalengka; e) Satuan Pelayanan Perbenihan Tanaman Perkebunan Cipeo, Subang; dan 0 Satuan Pelayanan Perbenihan Tanaman Perkebunan Sindanglaut, Cirebon.
2.UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan, Kelas A, membawahkan:
a) n Dinas Barat, o o p 18 a) Satuan Pelayanan Pengawasan Mutu Benih Wilayah Cianjur, meliputi wilayah kerja Daerah Kabupaten Cianjur, Daerah Kabupaten Sukabumi, Daerah Kabupaten Bogor, Daerah Kabupaten Karawang, dan Daerah Kabupaten Purwakarta; b) Satuan Pelayanan Pengawasan Mutu Benih Wilayah Majalengka, meliputi wilayah kerja Daerah Kabupaten Majalengka, Daerah Kabupaten Subang, Daerah Kabupaten Kuningan, Daerah Kabupaten Indramayu, dan Daerah Kabupaten Cirebon; c) Satuan Pelayanan Pengawasan Mutu Benih Wilayah Tasikmalaya, meliputi wilayah kerja Daerah Kota Tasikmalaya, Daerah Kota Banjar, Daerah Kabupaten Tasikmalaya, Daerah Kabupaten Ciamis, dan Daerah Kabupaten Pangandaran.
3.UPID Balai Perlindungan Perkebunan, Kelas A, membawahkan:
a) Satuan Pelayanan Perlindungan Tanaman Perkebunan Leuwiliang, Bogor; b) Satuan Pelayanan Perlindungan Tanaman Perkebunan Baros, Sukabumi; c) Satuan Pelayanan Perlindungan Tanaman Perkebunan Cibeber, Cianjur; d) Satuan Pelayanan Perlindungan Tanaman Perkebunan Wanayasa, Purwakarta; e) Satuan Pelayanan Perlindungan Tanaman Perkebunan Banjaran, Bandung; 0 Satuan Pelayanan Perlindungan Tanaman Perkebunan Cikajang, Garut; g) Satuan Pelayanan Perlindungan Tanaman Perkebunan Mangkubumi, Tasikmalaya; h) Satuan Pelayanan Perlindungan Tanaman Perkebunan Rancah, Ciamis; i) Satuan Pelayanan Perlindungan Tanaman Perkebunan Munjul, Majalengka; j) Satuan Pelayanan Perlindungan Tanaman Perkebunan Paseh, Sumedang; dan k) Satuan Pelayanan Perlindungan Tanaman Perkebunan Jalan Cagak, Subang. Dinas Perumahan dan Permukiman Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, yaitu UPTD Pengelolaan dan Pelayanan Perumahan Jawa Barat, Kelas A. Dinas Kehutanan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, terdiri atas: 0l 19
1.Cabang Dinas Kehutanan Wilayah I, Kelas A, meliputi wilayah kerja Daerah Kabupaten Bogor, Daerah Kota Bogor, Daerah Kota Depok, Daerah Kabupaten Bekasi dan Daerah Kota Bekasi, membawahkan Satuan Pelayanan Kehutanan Bekasi.
2.Cabang Dinas Kehutanan Wilayah II, Kelas A, meliputi wilayah kerja Daerah Kabupaten Karawang, Daerah Kabupaten Purwakarta dan Daerah Kabupaten Subang, membawahkan:
a) Satuan Pelayanan Kehutanan Karawang; dan b) Satuan Pelayanan Kehutanan Subang.
3.Cabang Dinas Kehutanan Wilayah III, Kelas A, meliputi wilayah kerja Daerah Kabupaten Sukabumi dan Daerah Kota Sukabumi;
4.Cabang Dinas Kehutanan Wilayah IV, Kelas A, meliputi wilayah kerja Daerah Kabupaten Cianjur, Daerah Kabupaten Bandung Barat dan Daerah Kota Cimahi, membawahkan Satuan Pelayanan Kehutanan Bandung Barat;
5.Cabang Dinas Kehutanan Wilayah V, Kelas A, meliputi wilayah kerja Daerah Kabupaten Garut, Daerah Kabupaten Bandung dan Daerah Kota Bandung, membawahkan Satuan Pelayanan Kehutanan Bandung;
6.Cabang Dinas Kehutanan Wilayah VI, Kelas A, meliputi wilayah kerja Daerah Kabupaten Tasikmalaya dan Daerah Kota Tasikmaiaya;
7.Cabang Dinas Kehutanan Wilayah VII, Kelas A, meliputi wilayah kerja Daerah Kabupaten Ciamis, Daerah Kota Banjar dan Daerah Kabupaten Pangandaran, membawahkan Satuan Pelayanan Kehutanan Pangandaran;
8.Cabang Dinas Kehutanan Wilayah VIII, Kelas A, meliputi wilayah kerja Daerah Kabupaten Kuningan, Daerah Kabupaten Majalengka, Daerah Kabupaten Cirebon, dan Daerah Kota Cirebon, membawahkan:
a) Satuan Pelayanan Kehutanan Cirebon; dan b) Satuan Pelayanan Kehutanan Majalengka
9.Cabang Dinas Kehutanan Wilayah IX, Kelas A, meliputi wilayah kerja Daerah Kabupaten Sumedang dan Daerah Kabupaten Indrama5ru, membawahkan Satuan Pelayanan Kehutanan Indramayu;
10.UFrID Taman Hutan Raya Ir.H. Djuanda, Kelas A, membawahkan:
a) Satuan Pelayanan Pengelolaan Resort Wilayah Maribaya; dan b) Satuan Pelayanan Pengelolaan Resort Wilayah Negla. 0l q 20 1 1. UPTD Serti{ikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan, Kelas A, membawahkan Satuan Pelayanan Pengelolaan Hutan Daerah Kiarapayung; dan
12.UPTD Pelayanan Pengolahan Hasil Hutan, Kelas B.
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, terdiri atas:
1.Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah I Cianjur, Kelas A, meliputi wilayah kerja Daerah Kabupaten Cianjur, Daerah Kota Sukabumi, dan Daerah Kabupaten Sukabumi;
2.Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah II Bogor, Kelas A, meliputi wilayah kerja Daerah Kota Bogor, Daerah Kabupaten Bogor, dan Daerah Kota Depok;
3.Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah III Purwakarta, Kelas A, meliputi wilayah kerja Daerah Kabupaten Purwakarta, Daerah Kabupaten Bekasi, Daerah Kota Bekasi, dan Daerah Kabupaten Karawang;
4.Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah IV Bandung, Kelas A, meliputi wilayah kerja Daerah Kota Bandung, Daerah Kota Cimahi, Daerah Kabupaten Subang, dan Daerah Kabupaten Bandung Barat;
5.Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah V Sumedang, Kelas A, meliputi wilayah kerja Daerah Kabupaten Sumedang, Daerah Kabupaten Bandung, dan Daerah Kabupaten Garut;
6.Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah VI Tasikmalaya, Kelas A, meliputi wilayah kerja Daerah Kota Tasikmalaya, Daerah Kabupaten Tasikmalaya, Daerah Kota Banjar, Daerah Kabupaten Ciamis, dan Daerah Kabupaten Pangandaran;
7.Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah VII Cirebon, Kelas A, meliputi wilayah kerja Daerah Kota Cirebon, Daerah Kabupaten Cirebon, Daerah Kabupaten Majalengka, Daerah Kabupaten Kuningan dan Daerah Kabupaten Indramayu; dan
8.UPTD Laboratorium Energi dan Sumber Daya Mineral, Kelas A.
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, terdiri atas:
1.UPID Industri Logam, Kelas A, membawahkan:
a) Satuan Pelayanan Pengembangan Industri Logam Bandung; b) Satuan Pelayanan Pengembangan Industri Logam Sukabumi; dan c) Satuan Pelayanan Pengembangan Industri Logam Bogor; r E 2t
2.UPTD Industri Pangan, Olahan dan Kemasan, Kelas A, membawahkan:
a) Satuan Pelayanan Pengembangan Industri Persepatuan Bandung; b) Satuan Pelayanan Pengembangan Industri Tekstil Bandung; c) Satuan Pelayanan Pengembangan Industri Kulit Garut; d) Satuan Pelayanan Pengembangan Industri Keraj inan Tasikmalaya; e) Satuan Pelayanan Pengembangan Industri Rotan Cirebon; 0 Satuan Pelayanan Pengembangan Industri Perkayuan Sumedang; dan g) Satuan Pelayanan Pengembangan Industri Kemasan Bandung.
3.UPID Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Logam dan Elektronika Karawang, Kelas A;
4.UPID Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Keramik dan Tabung Gas Bogor, Kelas A;
5.UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Air Minum dalam Kemasan Cirebon, Kelas A; dan
6.UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Agro Bandung, Kelas A, membawahkan Satuan Pelayanan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Agro Tasikmalaya.
r.1. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, yaitu UPTD Pengamanan dan Pemanfaatan Aset.
s.Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, terdiri atas:
1.UPID Pusat Layanan Operasional Pendapatan Daerah, Kelas A;
2.UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Depok I, Kelas A;
3.UPID Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Depok II Cinere, Kelas A;
4.UPID Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bogor, Kelas A;
5.UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bogor, Kelas A;
6.UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Sukabumi, Kelas A;
7.UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Sukabumi I Cibadak, Kelas A;
8.UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Sukabumi II Pelabuhan Ratu, Kelas A;
q c)
9.UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Cianjur, Kelas A;
10.UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bekasi, Kelas A;
1 1. UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bekasi, Kelas A;
12.UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Karawang, Kelas A;
13.UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Purwakarta Kelas A;
14.UPTD Fusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Subang, Kelas A;
15.UP|D Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Cirebon, Kelas A;
16.UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Cirebon I Sumber, Kelas A;
17.UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Cirebon II Ciledug, Kelas A;
18.UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Indramayu I, Kelas A;
19.UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Indramayu II Haurgeulis, Kelas A;
20.UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Kuningan, Kelas A;
21.UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Majalengka, Kelas A;
22.UmD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bandung I Pajajaran, Kelas A;
23.UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bandung II Kawaluyaan, Kelas A;
24.UP|D Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bandung III Soekarno Hatta, Kelas A;
25.UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bandung Barat, Kelas A;
26.UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bandung I Rancaekek, Kelas A;
27.UP|D Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bandung II Soreang, Kelas A;
28.UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Sumedang, Kelas A;
29.UPTD Fusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Garut, Kelas A;
30.UmD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Tasikmalaya, Kelas A;
31.UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Tasikmalaya, Kelas A;
s
32.UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Wilayah Kabupaten Ciamis, Kelas A;
33.UPTD Fusat Pengelolaan Pendapatan Wilayah Kabupaten Pangandaran, Kelas A;
34.UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Wilayah Kota Cimahi, Kelas A; dan
35.UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Wilayah Kota Banjar, Kelas A;
23 Daerah Daerah Daerah Daerah
3.Di antara Bagian Keenam dan Bagian Ketujuh disisipkan 1 (satu) Bagian yakni Bagian Keenam A dan ditambahkan 1 (satu) paragrap, serta di antara Pasal 51 dan Pasal 52 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 51a, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Bagian Keenam A Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Paragraf 1 UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Jawa Barat Pasal 5la Susunan Organisasi UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Jawa Barat, terdiri atas :
a.Kepala;
b.Subbagian Tata Usaha;
c.Seksi Penerimaan Pengaduan;
d.Seksi Tindak Lanjut Kasus; dan
e.Kelompok Jabatan Fungsional
4.Di antara Bagian Kedelapanbelas dan Bagian Kesembilanbelas disisipkan 1 (satu) Bagian yakni Bagian Kedelapanbelas A dan ditambahkan 1 (satu) paragrap, serta di antara Pasal 124 dan Pasal 125 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 124a, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Bagian Kedelapanbelas A Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Paragraf 1 UPTD Pengamanan dan Pemanfaatan Aset Pasal l24a Susunan Organisasi UPTD Pengamanan dan Pemanfaatan Aset, terdiri atas :
a.Kepala;
b.Subbagian Tata Usaha;
c.Seksi Pengamanan Aset;
d.Seksi Pemanfaatan Aset; dan
e.Kelompok Jabatan Fungsional u 24
5.Ketentuan Pasal 164 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN