DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Dicabut

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 69 Tahun 2017

Nomor: 69
Tahun: 2017
Ditetapkan: 29 Desember 2017
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 110

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Gubernur ini mengatur tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, yang meliputi tentang: Ketentuan Umum; Pembentukan; Kedudukan dan Tugas Pokok; Susunan Organisasi; Kelompok Jabatan Fungsional; Satuan Pelayanan; Tata Kerja; Pembiayaan; Ketentuan Lain-lain; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa pembentukan dan susunan organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 84 Tahun 2016; b . bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, maka Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 84 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat perlu dilakukan peninjauan kembali;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;

1.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010); 2
2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
5.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 196);
6.Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 45 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2017 ten tang Perubahan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 57);
7.Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 84 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 84 Seri D); MEMUTUSKAN: PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI CABANG DINAS DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2.Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3 . Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4.Dinas Daerah adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi Jawa Barat.
5.Badan adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi Jawa Barat. 6 . Kepala Dinas adalah Kepala Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. 7 . Kepala Badan adalah Kepala Badan di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
8.Cabang Dinas adalah bagian dari Perangkat Daerah penyelenggara Urusan Pemerintahan bidang pendidikan menengah, kelautan dan perikanan, energi dan sumber daya mineral, serta kehutanan yang d ibentuk sebagai unit kerja dinas dengan wilayah kerja tertentu.
9.Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah unit kerja yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ a tau kegiatan teknis penunjang tertentu DinasjBadan.
10.Kepala Cabang Dinas adalah Kepala Cabang Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
11.Kepala UPTD adalah Kepala UPTD di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
12.Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian pada Cabang Dinas atau UPTD di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi J awa Barat.
13.Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Cabang Dinas atau UPTD di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
14.Satuan Pelayanan adalah Satuan Pelayanan non struktural pada Cabang Dinas atau UPTD yang melaksanakan se bagian tugas teknis operasional dan j a tau teknis penunjang pada Cabang Dinas atau UPTD.
15.Tenaga Fungsional adalah tenaga teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ a tau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Cabang Dinas atau UPTD.
16.Jabatan Fungsional adalah jabatan yang ditinjau dari sudut fungsinya harus ada untuk melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. 3

(1)Dengan Peraturan Gubernur ini, dibentuk Cabang Dinas dan UPTD di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi.
(2)Cabang Dinas sebagaimana dimaksud ayat (1), melaksanakan Urusan Pemerintahan yang diberikan kepada Daerah Provinsi, meliputi:
1. a.Sub Urusan Pemerintahan bidang pendidikan menengah dan pendidikan khusus;
2. b.Urusan Pemerintahan bidang kehutanan;
3. c.Urusan Pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral; dan
4. d.Sub Urusan Pemerintahan bidang kelautan.
(3)Selain UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk pula:
1. a.UPTD di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan daerah provinsi, yang merupakan satuan pendidikan formal;
2. b.UPTD Rumah Sakit Daerah Provinsi sebagai unit organisasi yang bersifat fungsional; dan
(4)Bagan Struktur Organisasi Cabang Dinas dan UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tercantum pada Lampiran I sampai dengan Lampiran XXII, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB II

PEMBENTUKAN Pasal 2

Pasal 3

Cabang Dinas dan UPTD pada masing-masing Dinas dan Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi:

a.Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, terdiri atas:
1. 1.Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I, Kelas A, meliputi wilayah kerja Daerah Kabupaten Bogor; 2 . Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II, Kelas A, meliputi wilayah kerja Daerah Kota Bogor dan Daerah Kota Depok;
2. 3.Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III, Kelas A, meliputi wilayah kerja Daerah Kota Bekasi dan Daerah Kabupaten Bekasi;
3. 4.Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV,Kelas A, meliputi wilayah kerja Daerah Kabupaten Karawang, Daerah Kabupaten Purwakarta, dan Daerah Kabupaten Subang; 4
4. 5.Cabang Dinas Pendidikan Wilayah V,Kelas A, meliputi wilayah kerja Daerah Kota Sukabumi dan Daerah Kabupaten Sukabumi;
5. 6.Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VI, Kelas A, meliputi wilayah kerja Daerah Kabupaten Cianjur dan Daerah Kabupaten Bandung Barat;
6. 7.Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VII, Kelas A, meliputi wilayah kerja Daerah Kota Bandung dan Daerah Kota Cimahi;
7. 8.Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VIII, Kelas A, meliputi wilayah kerja Daerah Kabupaten Bandung dan Daerah Kabupaten Sumedang;
8. 9.Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IX, Kelas A, meliputi wilayah kerja Daerah Kabupaten Indramayu dan Daerah Kabupaten Majalengka;
9. 10.Cabang Dinas Pendidikan Wilayah X, Kelas A, meliputi wilayah kerja Daerah Kabupaten Kuningan, Daerah Kabupaten Cirebon dan Daerah Kota Cirebon;
10. 11.Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XI, Kelas A, meliputi wilayah kerja Daerah Kabupaten Garut;
11. 12.Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XII, Kelas A, meliputi wilayah kerja Daerah Kabupaten Tasikmalaya dan Daerah Kota Tasikmalaya;
12. 13.Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XIII, Kelas A, meliputi wilayah kerja Daerah Kabupaten Ciamis, Daerah Kota Banjar dan Daerah Kabupaten Pangandaran;
13. 14.UPTD Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan, Kelas A; dan
14. 15.Unit Pelaksana Teknis Daerah berupa Satuan Pendidikan Daerah Provinsi, sesuai dengan kewenangan Provinsi yang tersebar pada Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Barat.
b.Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, terdiri atas:
1. 1.UPTD Laboratorium Kesehatan, Kelas A;
2. 2.UPTD Pelatihan Kesehatan, Kelas A;
3. 3.UPTD Rumah Sakit Jiwa, rumah sakit khusus Kelas A, membawahkan Satuan Pelayanan Kesehatan Jiwa Komunitas Provinsi Jawa Barat;
4. 4.UPTD Rumah Sakit Paru, rumah sakit khusus Kelas B, membawahkan Satuan Pelayanan Kesehatan Paru Masyarakat Provinsi Jawa Barat;
5. 5.UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Al Ihsan, rumah sakit umum Kelas B; 5
6. 6.UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Jampang Kulon Sukabumi, rumah sakit umum Kelas C;
7. 7.UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Pameungpeuk Garut, rumah sakit umum Kelas D; dan
8. 8.UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Kesehatan Kerja Provinsi Jawa Barat, rumah sakit umum Kelas D, membawahkan Satuan Pelayanan Kesehatan Pegawai Provinsi Jawa Barat.
c.Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, terdiri atas:
1. 1.UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan I, Kelas A, meliputi wilayah kerja Daerah Kabupaten Bogor, Daerah Kota Bogor, Daerah Kota Depok, Daerah Kabupaten Cianjur, Daerah Kabupaten Bekasi dan Daerah Kota Bekasi, membawahkan: a) Satuan Pelayanan Pengelolaan J alan dan Jembatan Kota Depok dan Kabupaten Bogor 1; b) Satuan Pelayanan Pengelolaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Bogor 2; c) Satuan Pelayanan Pengelolaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Bekasi dan Kota; d) Satuan Pelayanan Pengelolaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Cianjur 1; dan e) Satuan Pelayanan Pengelolaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Cianjur 2.
2. 2.UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan II, Kelas A, meliputi wilayah Daerah Kabupaten Sukabumi dan Daerah Kota Sukabumi, membawahkan: a) Satuan Pelayanan Pengelolaan Jalan dan Jembatan Kota Sukabumi dan Kabupaten Sukabumi 1; b) Satuan Pelayanan Pengelolaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Sukabumi 2; c) Satuan Pelayanan Pengelolaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Sukabumi 3; d) Satuan Pelayanan Pengelolaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Sukabumi 4; dan e) Satuan Pelayanan Pengelolaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Sukabumi 5.
3. 3.UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan III, Kelas A, meliputi wilayah Daerah Kabupaten Bandung, Daerah Kota Bandung, Daerah Kota Cimahi, Daerah Kabupaten Bandung Barat, Daerah Kabupaten Subang, Daerah Kabupaten Purwakarta dan Daerah Kabupaten Karawang, membawahkan: 6 a) Satuan Pelayanan Pengelolaan Jalan dan Jembatan Kota Bandung; b) Satuan Pelayanan Pengelolaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Bandung; c) Satuan Pelayanan Pengelolaan Jalan dan Jembatan Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat; d) Satuan Pelayanan Pengelolaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Subang 1; e) Satuan Pelayanan Pengelolaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Subang 2; f) Satuan Pelayanan Pengelolaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Purwakarta; dan g) Satuan Pelayanan Pengelolaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Karawang.
4. 4.UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan IV, Kelas A, meliputi wilayah Daerah Kabupaten Garut dan Daerah Kabupaten Sumedang, membawahkan: a) Satuan Pelayanan Pengelolaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Sumedang 1; b) Satuan Pelayanan Pengelolaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Sumedang 2; c) Satuan Pelayanan Pengelolaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Garut 1; d) Satuan Pelayanan Pengelolaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Garut 2; dan e) Satuan Pelayanan Pengelolaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Garut 3 .
5. 5.UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan V, Kelas A, meliputi wilayah Daerah Kabupaten Tasikmalaya, Daerah Kota Tasikmalaya, Daerah Kabupaten Ciamis, Daerah Kabupaten Kuningan, Daerah Kota Banjar, dan Daerah Kabupaten Pangandaran, membawahkan: a) Satuan Pelayanan Pengelolaan Jalan dan Jembatan Kota Tasikmalaya dan Kabupaten Tasikmalaya 1; b) Satuan Pelayanan Pengelolaan Jalan dan Jembatan Kota Tasikmalaya dan Kabupaten Tasikmalaya 2; c) Satuan Pelayanan Pengelolaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Ciamis, Kota Banjar dan Kabupaten Pangandaran; dan d) Satuan Pelayanan Pengelolaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Kuningan. 7
6. 6.UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan VI, Kelas A, meliputi wilayah Daerah Kabupaten Indramayu, Daerah Kabupaten Cirebon, Daerah Kota Cirebon, dan Daerah Kabupaten Majalengka, membawahkan : a) Satuan Pelayanan Pengelolaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Cirebon dan Kota Cirebon; b) Satuan Pelayanan Pengelolaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Indramayu 1; c) Satuan Pelayanan Pengelolaan Jalan dan Jembatan Kabupaten lndramayu 2; d) Satuan Pelayanan Pengelolaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Majalengka 1; dan e) Satuan Pelayanan Pengelolaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Majalengka 2 .
7. 7.UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi, Kelas B.
d.Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, terdiri atas:
1. 1.UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup, Kelas B; dan
2. 2.UPTD Pengelolaan Sampah Tempat Pemrosesan Akhir /Ternpat Pengolahan Sampah Terpadu (TPA/TPST) Regional, Kelas A membawahkan: a) Satuan Pelayanan TPA/TPST Regional Wilayah Metropolitan Bandung; b) Satuan Pelayanan TPA/TPST Regional Wilayah Bogor dan Depok; c) Satuan Pelayanan TPA/TPST Regional Wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan; dan d) Satuan Pelayanan TPA/TPST Regional Wilayah Bekasi, Karawang, dan Purwakarta. e . Dinas Sumber Daya Air Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, terdiri atas:
3. 1.UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane, Kelas A, membawahkan: a) Satuan Pelayanan Cimanceri-Cisadane; b) Satuan Pelayanan Kali Angke-Pesanggrahan; c) Satuan Pelayanan Ciliwung; dan d) Satuan Pelayanan Cikarang-Bekasi.
4. 2.UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Cisadea-Cibareno, Kelas A, membawahkan a) Satuan Pelayanan Cibareno-Cimandiri; b) Satuan Pelayanan Ciletuh-Cikaso; c) Satuan Pelayanan Cibuni; dan d) Satuan Pelayanan Cimapag-Cisadea. 8
5. 3.UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Citarum, Kelas A, membawahkan: a) Satuan Pelayanan Cikondang-Cisokan; b) Satuan Pelayanan Cibeet-Cilamaya; c) Satuan Pelayanan Ciasem Hilir-Cilalanang; d) Satuan Pelayanan Cimahi-Ciasem; e) Satuan Pelayanan Citarum-Cikeruh ; dan n Satuan Pelayanan Ciwidey-Cirasea.
6. 4.UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Cimanuk-Cisanggarung, Kelas A, membawahkan: a) Satuan Pelayanan Cimanuk Hulu-Cipanas; b) Satuan Pelayanan Cimanuk Hilir-Kaliwedi; c) Satuan Pelayanan Ciwaringin-Suba; dan d) Satuan Pelayanan Kalijaga-Cisanggarung.
7. 5.UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Citanduy, Kelas A, membawahkan: a) Satuan Pelayanan Citanduy Hulu; dan b) Satuan Pelayanan Citanduy Hilir.
8. 6.UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Ciwulan-Cilaki, Kelas A, membawahkan: a) Satuan Pelayanan Cikaengan-Ciwulan; b) Satuan Pelayanan Cilaki-Cisanggiri; dan c) Satuan Pelayanan Cimedang-Ciputrapinggan.
f.Dinas Sosial Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, terdiri atas:
1. 1.UPTD Panti Pemberdayaan Sosial Bina Remaja, Kelas A, membawahkan Satuan Pelayanan Pemberdayaan Sosial Bina Remaja, Pangandaran;
2. 2.UPTD Pengembangan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial, Kelas B;
3. 3.UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Anak Berhadapan dengan Hukum, Kelas A, membawahkan Satuan Pelayanan Rehabilitasi Anak Berhadapan dengan Hukum, Subang;
4. 4.UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Anak Membutuhkan Perlindungan Khusus, Kelas A, membawahkan: a) Satuan Pelayanan Perlindungan Sosial Anak, Bandung; b) Satuan Pelayanan Perlindungan Sosial Anak, Bogor; c) Satuan Pelayanan Perlindungan Sosial Anak Balita, Cimahi; dan d) Satuan Pelayanan Perlindungan Sosial Anak, Garut.
5. 5.UPTD Panti Rehabilitasi Sosial Bina Karya, Kelas A, membawahkan: 9 a) Satuan Pelayanan Sosial Persinggahan Bandung; dan b) Satuan Pelayanan Rehabilitasi Sosial Bina Mandiri, Cirebon.
6. 6.UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Mental, Sensorik Netra, Rungu Wicara, Tubuh, Kelas A;
7. 7.UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Tuna So sial, Kelas A, membawahkan Satuan Pelayanan Panti Rehabilitasi Sosial Karya Wanita; dan
8. 8.UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Lanjut Usia dan Pemeliharaan Makam Pahlawan, Kelas A, membawahkan: a) Satuan Pelayanan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia, Garut; b) Satuan Pelayanan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia, Karawang; c) Satuan Pelayanan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Sukabumi; dan d) Satuan Pelayanan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Cikutra-Bandung.
g.Dinas Perhubungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, terdiri atas:
1. 1.UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan Lalu Lintas da n Angkutan Jalan Wilayah I, Kelas A, dengan wilayah kerja Daerah Kota Bogor, Daerah Kabupaten Bogor, Daerah Kota Depok, Daerah Kota Sukabumi, Daerah Kabupaten Sukabumi, Daerah Kabupaten Karawang, Daerah Kabupaten Bekasi, dan Daerah Kota Bekasi, membawahkan: a) Satuan Pelayanan Terminal Leuwiliang di Kabupaten Bogor; b) Satuan Pelayanan Terminal Cileungsi di Kabupaten Bogor; c) Satuan Pelayanan Terminal Palabuhanratu di Kabupaten Sukabumi; dan d) Satuan Pelayanan Terminal Cikarang di Kabupaten Bekasi.
2. 2.UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Wilayah II, Kelas A, dengan wilayah kerja Daerah Kota Bandung, Daerah Kabupaten Bandung, Daerah Kabupaten Bandung Barat, Daerah Kota Cimahi, Daerah Kabupaten Sumedang, Daerah Kabupaten Purwakarta, dan Daerah Kabupaten Cianjur, membawahkan: a) Satuan Pelayanan Terminal ST. Hall di Kota Bandung; b) Satuan Pelayanan Terminal Ciroyom di Kota Bandung; dan c) Satuan Pelayanan Terminal Ledeng di Kota Bandung. 10
3. 3.UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Wilayah III, Kelas A, dengan wilayah kerja Daerah Kabupaten Ciamis, Daerah Kota Tasikmalaya, Daerah Kabupaten Tasikmalaya, Daerah Kota Banjar, Daerah Kabupaten Pangandaran, dan Daerah Kabupaten Garut, membawahkan: a) Satuan Pelayanan Terminal Singaparna di Kabupaten Tasikmalaya; b) Satuan Pelayanan Terminal Pameungpeuk di Kabupaten Garut; dan c) Satuan Pelayanan Terminal Pangandaran di Kabupaten Pangandaran.
4. 4.UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Wilayah IV, Kelas A, dengan wilayah kerja Daerah Kota Cirebon, Daerah Kabupaten Cirebon, Daerah Kabupaten Kuningan, Daerah Kabupaten Indramayu, Daerah Kabupaten Majalengka, dan Daerah Kabupaten Subang, membawahkan: a) Satuan Pelayanan Terminal Sumber di Kabupaten Cirebon; b) Satuan Pelayanan Terminal Losari di Kabupaten Cirebon; c) Satuan Pelayanan Terminal Ciledung di Kabupaten Cirebon; dan d) Satuan Pelayanan Terminal Indramayu di Kabupaten Indramayu.
5. 5.UPTD Pelayanan Jasa Kebandarudaraan Nusawiru, Kelas A, membawahkan: a) Satuan Pelayanan Bandar Udara Kertajati di Kabupaten Majalengka; dan b) Satuan Pelaya nan Bandar Udara Cikembar di Kabupaten Sukabumi. 6 . UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan, Kelas A, membawahka n: a) Satuan Pelayanan Lalu Lintas Angkutan Sungai dan Danau Jatiluhur di Kabupaten Purwakarta; b) Satuan Pelayanan Lalu Lintas Angkutan Sungai dan Danau Cirata di Kabupaten Cianjur, Bandung Barat, Purwakarta; c) Satuan Pelayanan Lalu Lintas Angkutan Sungai dan Danau Saguling di Kabupaten Bandung Barat; d) Satuan Pelayanan Lalu Lintas Angkutan Sungai dan Danau Jatigede di Kabupaten Sumedang; 11 e) Satuan Pelayanan Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan Muara Gembong di Kabupaten Bekasi; f) Satuan Pelayanan Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan Kalipucang di Kabupaten Pangandaran; dan g) Satuan Pelayanan Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan Majingklak di Kabupaten Pangandaran.
6. 7.UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan Pelabuhan Laut, Kelas A, membawahkan: a) Satuan Pelayanan Pelabuhan Palabuhanratu di Kabupaten Sukabumi; b) Satuan Pelayanan Pelabuhan Bojongsalawe di Kabupaten Pangandaran; c) Satuan Pelayanan Pelabuhan Patimban di Kabupaten Subang;dan d) Satuan Pelayanan Pelabuhan Tirtamaya di Kabupaten Indramayu.
h.Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, yaitu UPTD Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian dan Wirausaha, Kelas A.
1. 1.Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, terdiri atas:
2. 1.UPTD Balai Latihan Kerja Kompetensi, Kelas A;
3. 2.UPTD Balai Latihan Kerja Pekerja Migran Indonesia, Kelas A; 3 . UPTD Balai Latihan Kerja Ma ndiri, Kelas A;
4. 4.UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I Bogor, Kelas A, meliputi wilayah kerja Daerah Kabupaten Bogor, Daerah Kota Bogor, Daerah Kabupaten Cianjur, Daerah Kabupaten Sukabumi, Daerah Kota Sukabumi, dan Daerah Kota Depok;
5. 5.UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II Bekasi dan Karawang, Kelas A, meliputi wilayah kerja Daerah Kota Bekasi, Daerah Kabupaten Bekasi, Daerah Kabupaten Karawang, Daerah Kabupaten Purwakarta, dan Daerah Kabupaten Subang;
6. 6.UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah III Cirebon, Kelas A, meliputi wilayah kerja Daerah Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Daerah Kabupaten Indramayu, Daerah Kabupaten Majalengka, dan Daerah Kabupaten Kuningan; 7 . UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah IV Bandung, Kelas A, meliputi wilayah kerja Daerah Kota Bandung, Daerah Kabupaten Ba ndung, Daerah Kabupaten Bandung Barat, Daerah Kota Cimahi, dan Daerah Kabupaten Sumedang; dan 12
7. 8.UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah V Tasikmalaya, Kelas A, meliputi wilayah kerja Daerah Kabupaten Garut, Daerah Kabupaten Tasikmalaya, Daerah Kota Tasikmalaya, Daerah Kabupaten Ciamis, Daerah Kota Banjar, dan Daerah Kabupaten Pangandaran. J. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, yaitu UPTD Pengelolaan Kebudayaan Daerah Jawa Barat, Kelas A, membawahkan: a) Satuan Pelayanan Pengembangan Rumah Angklung; b) Satuan Pelayanan Pengelolaan Gedung Rumentang Siang; c) Satuan Pelayanan Pengelolaan Pondok Seni; d) Satuan Pelayanan Pengelolaan Gedung Pusat Kebudayaan; e) Satuan Pelayanan Pengelolaan Taman Budaya; f) Satuan Pelayanan Museum Negeri Sri Baduga; g) Satuan Pelayanan Pengelolaan Rumah Bersejarah Inggit Garnasih; h) Satuan Pelayanan Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat; dan i) Satuan Pelayanan Gedung Indonesia Menggugat.
k.Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, terdiri atas:
1. 1.Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Selatan, Kelas A, meliputi wilayah kerja Daerah Kabupaten Sukabumi, Daerah Kabupaten Cianjur, Daerah Kabupaten Garut, Daerah Kabupaten Tasikmalaya, dan Daerah Kabupaten Pangandaran, membawahkan: a) Satuan Pelayanan Taman Pesisir Pantai Penyu Pangumbahan; b) Satuan Pelayanan Konservasi Perairan Daratan Kokol; c) Satuan Pelayanan Konservasi Perairan Daratan Ciranjang; dan d) Satuan Pelayanan Konservasi Perairan Daratan Pamarican. 2 . Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Utara, Kelas A, meliputi wilayah kerja Daerah Kabupaten Bekasi, Daerah Kabupaten Karawang, Daerah Kabupaten Subang, Daerah Kabupaten lndramayu, Daerah Kota Cirebon, dan Daerah Kabupaten Cirebon, membawahkan: a) Satuan Pelayanan Konservasi Perairan Daratan Jatisari; b) Satuan Pelayanan Produksi Garam Kapetakan; dan c) Satuan Pelayanan Konservasi Perairan Daratan Wanayasa. 13
2. 3.UPTD Pelabuhan Perikanan Cilauteureun, Kelas A, meliputi wilayah kerja Daerah Kabupaten Sukabumi, Daerah Kabupaten Cianjur, Daerah Kabupaten Garut, Daerah Kabupaten Tasikmalaya, dan Daerah Kabupaten Pangandaran, membawahkan Satuan Pelayanan Pelabuhan Perikanan Rancabuaya;
3. 4.UPTD Pelabuhan Perikanan Muara Ciasem, Kelas A, meliputi wilayah kerja Daerah Kabupaten Bekasi, Daerah Kabupaten Karawang, Daerah Kabupaten Subang, Daerah Kabupaten lndramayu, Daerah Kota Cirebon, dan Daerah Kabupaten Cirebon, membawahkan: a) Satuan Pelayanan Pelabuhan Perikanan Ciparage; b) Satuan Pelayanan Pelabuhan Perikanan Blanakan; c) Satuan Pelayanan Pelabuhan Perikanan Eretan; dan d) Satuan Pelayanan Pelabuhan Perikanan Bondet.
4. 5.UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Produk Perikanan, Kelas A, membawahkan: a) Satuan Pelayanan Pengujian dan Penerapan Mutu Produk Perikanan Palabuhanratu; dan b) Satuan Pelayanan Penyimpanan dan pembekuan ikan Karangsong.
5. 6.UPTD Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Wilayah Utara, Kelas A, meliputi wilayah kerja Daerah Kota Bekasi, Daerah Kabupaten Bekasi, Daerah Kabupaten Karawang, Daerah Kabupaten Purwakarta, Daerah Kabupaten Subang, Daerah Kabupaten Indramayu, Daerah Kabupaten Cirebon, Daerah Kota Cirebon, Daerah Kabupaten Kuningan, dan Daerah Kabupaten Majalengka, membawahkan Satuan Pelayanan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Losari.
6. 7.UPTD Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Wilayah Selatan, Kelas A, meliputi wilayah kerja Daerah Kota Depok, Daerah Kabupaten Bogor, Daerah Kota Bogor, Daerah Kota Sukabumi, Daerah Kabupaten Sukabumi, Daerah Kabupaten Cianjur, Daerah Kabupaten Bandung Barat, Daerah Kota Cimahi, Daerah Kabupaten Bandung, Daerah Kota Bandung, Daerah Kabupaten Sumedang, Daerah Kabupaten Garut, Daerah Kabupaten Tasikmalaya, Daerah Kota Tasikmalaya, Daerah Kabupaten Ciamis, Daerah Kota Banjar, dan Daerah Kabupaten Pangandaran, membawahkan: a) Satuan Pelayanan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Cigadog; b) Satuan Pelayanan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Maleber; dan c) Satuan Pelayanan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Cijeungjing. 14
7. 8.UPTD Perikanan Air Payau dan Laut Wilayah Selatan, Kelas A, meliputi wilayah kerja Daerah Kabupaten Sukabumi, Daerah Kabupaten Cianjur, Daerah Kabupaten Garut, Daerah Kabupaten Tasikmalaya, dan Daerah Kabupaten Pangandaran, membawahkan Satuan Pelayanan Perikanan Air Payau dan Laut Cibalong.
8. 9.UPTD Perikanan Air Payau dan Laut Wilayah Utara, Kelas A, meliputi wilayah kerja Daerah Kabupaten Bekasi, Daerah Kabupaten Karawang, Daerah Kabupaten Subang, Daerah Kabupaten Indramayu, Daerah Kota Cirebon, dan Daerah Kabupaten Cirebon, membawahkan: a) Satuan Pelayanan Perikanan Air Payau dan Laut Balongan; dan b) Satuan Pelayanan Perikanan Air Payau dan Laut Cilamaya.
9. 1.Dinas Ketahanan Pang an dan Peternakan Pemerin tah Daerah Provinsi Jawa Barat, terdiri atas:
10. 1.UPTD Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan, Kelas A;
11. 2.UPTD Balai Pengujia n Mutu dan Keama nan PakanjBahan Pakan Cikole Lemba ng, Kelas A;
12. 3.UPTD Balai Pengembangan Ternak Sapi Perah dan Hijauan Pakan Ternak Cikole Lembang, Kelas A, membawahkan Satuan Pelayanan Pengembangan Ternak Sapi Perah dan Hijauan Pakan Ternak Bunihayu Subang;
13. 4.UPTD Balai Pelatihan Peternakan dan Ketahanan Pangan Cikole Lembang, Kelas A;
14. 5.UPTD Balai Perbibitan dan Pengembangan Inseminasi Buatan Ternak Sapi Potong Ciamis, Kelas A;
15. 6.UPTD Balai Pengembangan Perbibitan Ternak Unggas Jatiwangi, Kelas A;
16. 7.UPTD Balai Pengembangan Perbibitan Ternak Do mba dan Kambing Margawati, Kelas A, membawahkan Satuan Pelayanan Pengembangan Perbibitan Ternak Domba dan Kambing Tambakmekar Subang;
17. 8.UPTD Balai Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, Kelas A, membawahkan: a ) Satuan Pelayanan Laboratorium Veteriner Losari; b) Satuan Pelayanan Pos Pemeriksaan Hewan Losari; c) Satuan Pelayanan Pos Pemeriksaan Hewan Banjar; dan d) Satuan Pelayanan Pos Pemeriksaan Hewan Gunung Sindur.
18. 9.UPTD Balai Perbibitan dan Pengembangan Inseminasi Buatan Ternak Sapi Perah Bunikasih, Kelas A; dan
19. 10.UPTD Rumah Sakit Hewan, Kelas A. 15
m.Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, terdiri atas:
1. 1.UPTD Ba lai Benih Kentang, Kelas A, membawahkan: a) Satuan Pelayanan Balai Benih Kentang Narogtog Bandung;dan b) Satuan Pelayanan Balai Benih Kentang Cikajang Garut.
2. 2.UPTD Balai Benih Hortikultura, Kelas A, membawahkan: a) Satuan Pelayanan Balai Benih Hortikultura Margahayu Bandung Barat; b) Satuan Pelayanan Balai Benih Hortikultura Cimangkok Sukabumi; c) Satu a n Pelayanan Balai Benih Hortikultura Kasugengan Cirebon; d) Satuan Pelayanan Balai Benih Hortikultura Citatah Bandung Barat; e) Satuan Pelayanan Balai Benih Hortikultura Salebu Tasikmalaya; dan f) Satuan Pelayanan Balai Benih Hortikultura Cikadu Cianjur.
3. 3.UPTD Balai Benih Padi dan Palawija, Kelas A, membawahkan: a ) Satuan Pelayanan Balai Benih Padi dan Palawija Plumbon, Cirebon; b) Satuan Pelayanan Bala i Benih Padi dan Palawija Bojongpicung Cianjur; c) Satuan Pelayanan Balai Be nih Padi dan Palawija Doktormangku Cianjur; d) Satuan Pelayanan Balai Benih Padi dan Palawija Cibeber Cianjur; e) Satuan Pelayanan Balai Be nih Padi dan Palawija Cikarang Bekasi; dan f) Satuan Pelayanan Balai Benih Padi dan Palawija Kawalu Tas ikma laya. g) Satuan Pelayanan Balai Benih Padi dan Palawija Panawangan Ciamis; h ) Satuan Pelayanan Balai Be nih Padi dan Palawija Karangpawitan Garut; i) Satuan Pelayanan Bala i Be n ih Padi dan Palawija Campaka Purwakarta; dan j) Satuan Pelayanan Balai Be nih Padi dan Palawija Cikebo Majalengka.
4. 4.UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura, Kelas A, membawahkan: a ) Satuan Pelayanan Bala i Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Wilayah I Cianjur; 16 b) Satuan Pelayanan Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Wilayah II Karawang; c) Satuan Pelayanan Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Wilayah III Subang; d) Satuan Pelayanan Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Wilayah IV Majalengka; e) Satuan Pelayanan Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Wilayah V Garut. f) Satuan Pelayanan Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Wilayah VI Pangandaran.
5. 5.UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura, Kelas A, membawahkan: a ) Satuan Pelayanan Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura Wilayah I Cianjur; b) Satuan Pelayanan Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura Wilayah II Subang; c) Satuan Pelayanan Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura Wilayah III Indramayu; d) Satuan Pelayanan Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura Wilayah IV Bandung; e) Satuan Pelayanan Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura Wilayah V Tasikmalaya; dan f) Satuan Pelayanan Laboratorium Kimia Agro Cikole Lemba n g Bandung Barat.
6. 6.UPTD Balai Pelatihan Tanaman Pangan dan Hortikultura, Kelas A;
7. 7.UPTD Balai Pengembangan Mekanisasi Pertanian, Kelas A, membawahkan: a ) Satuan Pelayanan Balai Pengembangan Mekanisasi Tanaman Pangan dan Hortikultura Rengasdengklok Karawang; b) Satuan Pelayan a n Balai Pengembangan Mekanisasi Tanaman Pangan dan Hortikultura Plumbon Cirebon; dan c) Satuan Pelayanan Balai Pengembangan Mekanisasi Tanaman Pangan dan Hortikultura Padaherang Pangandaran. n . Dinas Perkebunan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, terdiri atas:
8. 1.UPTD Balai Pengembangan dan Produksi Benih Perkebunan, Kelas A, membawahkan: 17 a) Satuan Pelayanan Perbenihan Tanaman Perkebunan Gekbrong, Cianjur; b) Satuan Pelayanan Perbenihan Tanaman Perkebunan Cisarungga, Garut; c) Satuan Pelayanan Perbenihan Tanaman Perkebunan Sukahurip, Ciamis; d) Satuan Pelayanan Perbenihan Tan a man Perkebunan Munjul, Majalengka; e) Satuan Pelayanan Perbenihan Tanaman Perkebunan Cipeo, Subang; dan f) Satuan Pelayanan Perbenihan Tanaman Perkebunan Sindanglaut, Cirebon.
9. 2.UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan, Kelas A, membawahkan: a) Satuan Pelayanan Pengawasan Mutu Benih Wilayah Cianjur, meliputi wilayah kerja Daerah Kabupaten Cianjur, Daerah Kabupaten Sukabumi, Daerah Kabupaten Bogor, Daerah Kabupaten Karawang, dan Daerah Kabupaten Purwakarta; b) Satuan Pelayanan Pengawasan Mutu Benih Wilayah Majalengka, meliputi wilayah kerja Daerah Kabupaten Majalengka, Daerah Kabupaten Subang, Daerah Kabupaten Kuningan, Daerah Kabupaten Indramayu, dan Daerah Kabupaten Cirebon; c) Satuan Pelayanan Pengawasan Mutu Benih Wilayah Tasikmalaya, meliputi wilayah kerja Daerah Kota Tasikmalaya, Daerah Kota Banjar, Daerah Kabupaten Tasikmalaya, Daerah Kabupaten Ciamis, dan Daerah Kabupaten Pangandaran.
10. 3.UPTD Balai Perlindungan Perkebunan, Kelas A, membawahkan: a) Satuan Pelayanan Perlindungan Tanaman Perkebunan Leuwiliang, Bogor; b) Satuan Pelayanan Perlindungan Tanaman Perkebunan Baros, Sukabumi; c) Satuan Pelayanan Perlindungan Tanaman Perkebunan Cibeber, Cianjur; d) Satuan Pelayanan Perlindungan Tanaman Perkebunan Wanayasa, Purwakarta; e) Satuan Pelayanan Perlindungan Tanaman Perkebunan Banjaran, Bandung; f) Satuan Pelayanan Perlindungan Tanaman Perkebunan Cikajang, Garut; g) Satuan Pelayanan Perlindungan Tanaman Perkebunan Mangkubumi, Tasikmalaya; 18 h) Satuan Pelayanan Perlindungan Tanaman Perkebunan Rancah, Ciamis; i) Satuan Pelayanan Perlindungan Tanaman Perkebunan Munjul, Majalengka; j) Satuan Pelayanan Perlindungan Tanaman Perkebunan Paseh, Sumedang; dan k) Satuan Pelayanan Perlindungan Tanaman Perke bunan Jalan Cagak, Subang.
o.Dinas Perumahan dan Permukiman Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, yaitu UPTD Pengelolaan dan Pelayanan Perumahan Jawa Barat, Kelas A.
p.Dinas Kehutanan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, terdiri atas:
1. 1.Cabang Dinas Kehutanan Wilayah I, Kelas A, meliputi wilayah kerja Daerah Kabupaten Bogor, Daerah Kota Bogor, Daerah Kota Depok, Daerah Kabupaten Bekasi dan Daerah Kota Bekasi, membawahkan Satuan Pelayanan Kehutanan Bekasi.
2. 2.Cabang Dinas Kehutanan Wilayah II, Kelas A, meliputi wilayah kerja Daerah Kabupaten Karawang, Daerah Kabupaten Purwakarta, dan Daerah Kabupaten Subang, membawahkan: a) Satuan Pelayanan Kehutanan Karawang; dan b) Satuan Pelayanan Kehutanan Subang.
3. 3.Cabang Dinas Kehutanan Wilayah III, Kelas A, meliputi wilayah kerja Daerah Kabupaten Sukabumi dan Daerah Kota Sukabumi;
4. 4.Cabang Dinas Kehutanan Wilayah IV, Kelas A, meliputi wilayah kerja Daerah Kabupaten Cianjur, Daerah Kabupaten Bandung Barat, dan Daerah Kota Cimahi, membawahkan Satuan Pelayanan Kehutanan Bandung Barat; 5 . Cabang Dinas Kehutanan Wilayah V, Kelas A, meliputi wilayah kerja Daerah Kabupaten Garut, Daerah Kabupaten Bandung, dan Daerah Kota Bandung, membawahkan Satuan Pelayanan Kehutanan Bandung;
5. 6.Cabang Dinas Kehutanan Wilayah VI, Kelas A, meliputi wilayah kerja Daerah Kabupaten Tasikmalaya dan Daerah Kota Tasikmalaya;
6. 7.Cabang Dinas Kehutanan Wilayah VII, Kelas A, meliputi wilayah kerja Daerah Kabupaten Ciamis, Daerah Kota Banjar dan Daerah Kabupaten Pangandaran, membawahkan Satuan Pelayanan Kehutanan Pangandaran; 19
7. 8.Cabang Dinas Kehutanan Wilayah VIII, Kelas A, meliputi wilayah kerja Daerah Kabupaten Kuningan, Daerah Kabupaten Majalengka, Daerah Kabupaten Cirebon, dan Daerah Kota Cirebon, membawahkan: a) Satuan Pelayanan Kehutanan Cirebon; dan b) Satuan Pelayanan Kehutanan Majalengka.
8. 9.Cabang Dinas Kehutanan Wilayah IX, Kelas A, meliputi wilayah kerja Daerah Kabupaten Sumedang dan Daerah Kabupaten Indramayu, membawahkan Satuan Pelayanan Kehutanan Indramayu;
9. 10.UPTD Taman Hutan Raya (TAHURA) Ir.H . Djuanda, Kelas A, membawahkan: a) Satuan Pelayanan Pengelolaan Resort Wilayah Maribaya; dan b) Satuan Pelayanan Pengelolaan Resort Wilayah Negla. 11 . UPTD Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan, Kelas A, membawahkan Satuan Pelayanan Hutan Daerah Kiarapayung; dan 12 . UPTD Pelayanan Pengolahan Hasil Hutan, Kelas B.
q.Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, terdiri atas:
1. 1.Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah I Cianjur, Kelas A, meliputi wilayah kerja Daerah Kabupaten Cianjur, Daerah Kota Sukabumi, dan Daerah Kabupaten Sukabumi;
2. 2.Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah II Bogor, Kelas A, meliputi wilayah kerja Daerah Kota Bogor, Daerah Kabupaten Bogor, dan Daerah Kota Depok;
3. 3.Cabang Dinas Energi dan Su mber Daya Mineral Wilayah III Purwakarta, Kelas A, meliputi wilayah kerja Daerah Kabupaten Purwakarta, Daerah Kabupaten Bekasi, Daerah Kota Bekasi, dan Daerah Kabupaten Karawang; 4 . Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah IV Bandung,Kelas A, meliputi wilayah kerja Daerah Kota Bandung, Daerah Kota Cimahi, Daerah Kabupaten Subang, dan Daerah Kabupaten Bandung Barat;
4. 5.Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah V Sumedang, Kelas A, meliputi wilayah kerja Daerah Kabupaten Sumedang, Daerah Kabupaten Bandung, dan Daerah Kabupaten Garut;
5. 6.Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah VI Tasikmalaya, Kelas A, meliputi wilayah kerja Daerah Kota Tasikmalaya, Daerah Kabupaten Tasikmalaya, Daerah Kota Banjar, Daerah Kabupaten Ciamis, dan Daerah Kabupaten Pangandaran; 20
6. 7.Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah VII Cirebon, Kelas A, melipu ti wilayah kerja Daerah Kota Cirebon, Daerah Kabupaten Cirebon, Daerah Kabupaten Majalengka, Daerah Kabupaten Kuningan, dan Daerah Kabupaten Indramayu; dan
7. 8.UPTD Laboratorium Energi dan Sumber Daya Mineral, Kelas A.
r.Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, terdiri atas:
1. 1.UPTD Industri Logam, Kelas A, membawahkan: a) Satuan Pelayanan Pengembangan Industri Logam Bandung; b) Satuan Pelayanan Pengembangan Industri Logam Sukabumi; dan c) Satuan Pelayanan Pengembangan Industri Logam Bogor;
2. 2.UPTD Industri Pangan, Olahan dan Kemasan, Kelas A, membawahkan: a) Satuan Pelayanan Pengembangan Industri Persepatuan Bandung; b) Satuan Pelayanan Pengembangan Industri Pertekstilan Bandung; c) Satuan Pelayanan Pengembangan Industri Perkulitan Garut; d) Satuan Pelayanan Pengembangan Industri Kerajinan Tasikmalaya; e) Satuan Pelayanan Pengembangan Industri Rotan Cirebon; f) Satuan Pelayanan Pengembangan Industri Perkayuan Sumedang; dan g) Satuan Pelayanan Pengembangan Industri Kemasan Bandung.
3. 3.UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Logam dan Elektronika Karawang, Kelas A;
4. 4.UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Keramik dan Tabung Gas Bogor, Kelas A;
5. 5.UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Air Minum dalam Kemasan Cirebon, Kelas A; dan
6. 6.UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Agro Bandung, Kelas A, membawahkan Satuan Pelayanan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Agro Tasikmalaya.
s.Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, terdiri atas:
1. 1.UPTD Pusat Layanan Operasional Pendapatan Daerah, Kelas A; 21
2. 2.UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Depok I, Kelas A;
3. 3.UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Depok II Cinere, Kelas A;
4. 4.UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bogor, Kelas A;
5. 5.UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bogor, Kelas A;
6. 6.UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Sukabumi, Kelas A;
7. 7.UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Sukabumi I Cibadak, Kelas A; 8 . UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Sukabumi II Pelabuhan Ratu, Kelas A; 9 . UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Cianjur, Kelas A;
8. 10.UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bekasi, Kelas A;
9. 11.UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bekasi, Kelas A;
10. 12.UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Kabupaten Karawang, Kelas A;
11. 13.UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Kabupaten Purwakarta Kelas A;
12. 14.UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Kabupaten Subang, Kelas A;
13. 15.UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Kota Cirebon, Kelas A;
14. 16.UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Kabupaten Cirebon I Sumber, Kelas A;
15. 17.UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Kabupaten Cirebon II Ciledug, Kelas A; Daerah Daerah Daerah Daerah Daerah Daerah Wilayah Wilayah Wilayah Wilayah Wilayah Wilayah
16. 18.UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Indramayu I, Kelas A;
17. 19.UPTD Pus at Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Indramayu II Haurgeulis, Kelas A;
18. 20.UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Kuningan, Kelas A;
19. 21.UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Majalengka, Kelas A;
20. 22.UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bandung I Pajajaran, Kelas A;
21. 23.UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bandung II Kawaluyaan, Kelas A;
22. 24.UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bandung III Soekarno Hatta, Kelas A; 22
23. 25.UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bandung Barat, Kelas A;
24. 26.UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bandung I Rancaekek, Kelas A;
25. 27.UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bandung II Soreang, Kelas A;
26. 28.UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang, Kelas A;
27. 29.UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut, Kelas A;
28. 30.UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Tasikmalaya, Kelas A;
29. 31.UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya, Kelas A;
30. 32.UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Ciamis, Kelas A;
31. 33.UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangandaran, Kelas A;
32. 34.UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Cimahi, Kelas A; dan
33. 35.UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Banjar, Kelas A. BAS III KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK Pasal 4 Wilayah Wilayah Wilayah Wilayah Wilayah Wilayah Wilayah Wilayah

(1)Cabang Dinas dipimpin oleh seorang Kepala, berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas sesuai dengan bidang Urusan Pemerintahan yang diselenggarakan.
(2)UPTD dipimpin oleh seorang Kepala, berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas/Badan.
(3)Satuan Pendidikan berkedudukan sebagai Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang melaksanakan kegiatan teknis operasional penyelenggaraan pendidikan menengah, dipimpin oleh seorang Kepala yang merupakan jabatan fungsional guru sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan, serta berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemerin tah Daerah Provinsi Jawa Barat. 23
(4)Rumah Sakit berkedudukan sebagai Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang melaksanakan kegiatan teknis operasional, bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola klinis, perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan, dipimpin oleh seorang Direktur yang dijabat oleh dokter atau dokter gigi yang ditetapkan sebagai pejabat fungsional dengan diberikan tugas tambahan, serta berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab dalam hal tata kelola klinis kepada Kepala Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. Pasa15
(1)Cabang Dinas mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Daerah Provinsi melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi di wilayah kerjanya.
(2)UPTD mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada DinasjBadan.
(3)Satuan Pendidikan Daerah Provinsi mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dalam penyelenggaraan pendidikan menengah.
(4)Rumah Sakit mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ a tau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dalam pelayanan kesehatan, meliputi preventif, promotif, dan kuratif.
(5)Penjabaran tugas pokok, fungsi, rincian tugas unit, dan tata kerja Cabang Dinas, UPTD, Satuan Pendidikan, dan Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan (4) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur tersendiri. BABIV SUSUNAN ORGANISASI
1. a.Kepala; 24 b . Subbagian Tata Usaha;
2. c.Seksi Pelayanan Pendidikan;
3. d.Seksi Pengawasan Pendidikan; dan
4. e.Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 7

Susunan Organisasi Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II, terdiri atas:

a.Kepala;
b.Subbagian Tata Usaha;
c.Seksi Pelayanan Pendidikan;
d.Seksi Pengawasan Pendidikan; dan
e.Kelompok Jabatan Fungsional.
a.Kepala;
b.Subbagian Tata Usaha;
c.Seksi Pelayanan Pendidikan; d . Seksi Pengawasan Pendidikan; dan
e.Kelompok Jabatan Fungsional. a . Kepala; b . Subbagian Tata Usaha;
c.Seksi Pelayanan Pendidikan;
d.Seksi Pengawasan Pendidikan; dan
e.Kelompok Jabatan Fungsional. 25

Pasal 10

Susunan Organisasi Cabang Dinas Pendidikan Wilayah V, terdiri atas:

a.Kepala;
b.Subbagian Tata Usaha;
c.Seksi Pelayanan Pendidikan;
d.Seksi Pengawasan Pendidikan; dan
e.Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 11

Susunan Organisasi Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VI, terdiri atas:

a.Kepala;
b.Subbagian Tata Usaha;
c.Seksi Pelayanan Pendidikan;
d.Seksi Pengawasan Pendidikan; dan
e.Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 12

Susunan Organisasi Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VII, terdiri atas:

a.Kepala; b . Subbagian Tata Usaha;
c.Seksi Pelayanan Pendidikan;
d.Seksi Pengawasan Pendidikan; dan
e.Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 13

Susunan Organisasi Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VIII, terdiri atas:

a.Kepala; 26
b.Subbagian Tata U saha; c . Seksi Pelayanan Pendidikan;
d.Seksi Pengawasan Pendidikan; dan
e.Kelompok Jabatan Fungsional.
a.Kepala;
b.Subbagian Tata Usaha;
c.Seksi Pelayanan Pendidikan;
d.Seksi Pengawasan Pendidikan; dan e . Kelompok Jabatan Fungsional.
a.Kepala;
b.Subbagian Tata Usaha;
c.Seksi Pelayanan Pendidikan;
d.Seksi Pengawasan Pendidikan; dan
e.Kelompok Jabatan Fungsional.
a.Kepala;
b.Subbagian Tata Usaha;
c.Seksi Pelayanan Pendidikan; d . Seksi Pengawasan Pendidikan; dan
e.Kelompok Jabatan Fungsional. 27

Pasal 17

Susunan Organisasi Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XII Kabupaten, terdiri atas:

a.Kepala;
b.Subbagian Tata Usaha;
c.Seksi Pelayanan Pendidikan;
d.Seksi Pengawasan Pendidikan; dan
e.Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 18

Susunan Organisasi Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XIII, terdiri atas: a . Kepala;

b.Subbagian Tata Usaha;
c.Seksi Pelayanan Pendidikan; d . Seksi Pengawasan Pendidikan; dan e . Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 19

Susunan Organisasi UPTD Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan, terdiri atas:

a.Kepala;
b.Subbagian Tata Usaha;
c.Seksi Pengembangan dan Produksi;
d.Seksi Layanan dan Promosi; dan
e.Kelompok Jabatan Fungsional.

Isi peraturan

Teks110PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 7

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Dasar hukum (2)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 12 Tahun 2017

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 84 Tahun 2016

Peraturan turunan (1)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 72 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 7

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Dasar hukum (2)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 12 Tahun 2017

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 84 Tahun 2016

Peraturan turunan (1)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 72 Tahun 2017