Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dirnaksud dengan:
1.Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2.Pernerintah Daerah Provinsi adalah Gubemur sebagai unsur penyelenggara Pernerintahan Daerah Provinsi yang rnernirnpin pelaksanaan urusan pernerintahan yang rnenjadi kewenangan daerah otonorn.
3.Gubernur adalah Gubemur Jawa Barat.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pernbantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pernerintahan yang rnenjadi kewenangan Daerah.
6.Daerah Kabupaten/Kota adalah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi.
7 . Bupati/Wali Kota adalah Bupati/Wali Kota di Daerah Provinsi.
8.Kerja Sarna Daerah adalah usaha bersama antara daerah dan daerah lain, daerah dan pihak ketiga, daerah dan lernbaga atau pernerintah daerah di luar negeri dan sinergi perencanaan dan pelaksanaan pernbangunan antara Pernerintah Pusat dan Pernerintah Daerah, yang didasarkan pada pertirnbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling rnenguntungkan.
9.Mitra Kerja Sarna adalah daerah lain, pihak ketiga, lernbaga atau pernerintah daerah di luar negeri dan Pernerintah Pusat, yang ditetapkan sebagai rnitra setelah rnelalui proses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
10.Kerja Sarna Daerah Dengan Daerah lain yang selanjutnya disingkat KSDD adalah usaha bersarna yang dilakukan oleh daerah dengan daerah lain dalam rangka penyelenggaraan urusan pernerintahan yang rnenjadi kewenangan daerah untuk kesejahteraan rnasyarakat dan percepatan pernenuhan pelayanan publik.
. ' 4
11.Kerja Sarna Wajib adalah kerja sama antar-Daerah yang berbatasan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan, yang memiliki eksternalitas lintas daerah dan penyediaan layanan publik yang lebih efisien jika dikelola bersama.
12.Kerja Sarna Sukarela adalah kerja sama antar-Daerah yang berbatasan atau tidak berbatasan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah namun dipandang lebih efektif dan efisien jika dilaksanakan dengan bekerjasama.
13.Kerja Sarna Daerah Dengan pihak ketiga yang selanjutnya disingkat KSDPK adalah usaha bersama yang dilakukan oleh daerah dengan pihak ketiga dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
14.Kerja Sarna Daerah Dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri yang selanjutnya disingkat KSDPL adalah usaha bersama yang dilakukan oleh daerah dengan pemerintah daerah di luar negeri dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
15.Kerja Sarna Daerah Dengan Lembaga di Luar Negeri yang selanjutnya disingkat KSDLL adalah usaha bersama yang dilakukan oleh daerah dengan lembaga di luar negeri dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
16.Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah dukungan Program Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan.
17.Tim Koordinasi Kerja Sarna Daerah yang selanjutnya disingkat TKKSD adalah Tim yang dibentuk oleh Gubernur untuk memfasilitasi penyelenggaraan Kerja Sarna Daerah.
18.TKKSD Award adalah penghargaan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Perangkat Daerah yang memiliki kinerja terbaik dalam penyelenggaraan Kerja Sarna Daerah.
19.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.
Bagian Kedua Maksud dan Tujuan Pasal 2 Maksud Pedoman Koordinasi Kerja Sarna Daerah adalah memberikan acuan dalam pengelolaan penyelenggaraan Kerja Sarna Daerah. 5 Pasal 3 Tujuan ditetapkannya Pedoman Koordinasi Kerja Sarna Daerah adalah:
a.fasilitasi dokumen kerja sarna secara satu pintu; dan
b.penyelenggaraan penghargaan bagi penyelengara kerja sama.
Bagian Ketiga Ruang Lingkup Pasal 4 Ruang lingkup yang diatur dalarn Peraturan Gubernur 1m, meliputi:
a.kelembagaan;
b.rapat koordinasi kerja sama;
c.koordinasi kerja sarna;
d.penghargaan;
e.evaluasi, monitoring dan pelaporan kerja sarna; dan
f.pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
BAB II KELEMBAGAAN Bagian Kesatu Pembentukan TKKSD Pasal 5 Dalam rangka penyelenggaraan koordinasi Kerja Sarna Daerah dibentuk TKKSD, yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. Bagian Kedua Tugas dan Fungsi Pasal 6
(1)TKKSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, mempunyai tugas menyiapkan dan mengkoordinasikan Kerja Sarna Daerah, sesuai mekanisme dan prosedur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TKKSD mempunyai fungsi:
a . penyusunan pemetaan Kerja Sarna Daerah, meliputi KSDD, KSDPK, KSDDL, KSDLL, serta sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
b.penyusunan prioritas objek yang akan dikerjasarnakan;
c.pemberian saran terhadap proses Kerja Sarna Daerah;
6
d.penyiapan kerangka acuanjproposal objek Kerja Sarna Daerah;
e.fasilitasi pernbentukan KSDD yang bersifat wajib;
f.penilaian proposal dan studi kelayakan Kerja Sarna Daerah dari pernrakarsa;
g.penyiapan naskah Kesepakatan Bersarna/Perjanjian Kerja SarnajKontrak Kerja Sarna atau Letter of Intent/ Memorandum of Understanding/ Implementing Arrangement dan/ a tau dokurnen Kerja Sarna Daerah lainnya;
h.penyiapan Surat Kuasa Khusus Gubernur untuk penandatanganan dokurnen KSDD, KSDPK, serta sinergi perencanaan dan pelaksanaan pernbangunan antara Pernerintah Pusat dan Pernerintah Daerah;
1.fasilitasi proses Surat Kuasa (Full Power) Menteri Luar Negeri kepada Gubernur atau dokurnen lainnya, untuk rnenandatangani dokurnen KSDPL;
J. pernberian rekornendasi kepada Gubernur untuk rnenandatangani Kesepakatan Bersarna/Perjanjian Kerja SarnajKontrak Kerja Sarna atau Letter of Intent/ Memorandum of Understanding/ Implementing Arrangement dan/ a tau dokurnen Kerja Sarna Daerah lainnya;
k.pengkoordinasian persiapan dan pelaksanaan Kerja Sarna Daerah serta penyelesaian permasalahan, perselisihan, dan/ a tau sengketa yang tirnbul dalarn pelaksanaan Kerja Sarna Daerah;
1.fasilitasi proses persetujuan DPRD terhadap rencana KSDD, KSDPK, KSDPL dan KSDLL yang rnernbebani rnasyarakat dan Daerah;
rn. evaluasi terhadap pelaksanaan Kerja Sarna Daerah; n . pernbinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Kerja Sarna Daerah di Daerah Kabupaten/Kota; dan
o.penyusunan laporan berkala berupa laporan bulanan, sernesteran, dan tahunan Kerja Sarna Daerah untuk dilaporkan kepada Gubernur, dan selanjutnya dilaporkan kepada Menteri Dalarn Negeri, sesuru ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Ketiga Unsur Organisasi