1.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 ten tang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010); DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR JAWA BARAT, Mengingat Menimbang PERATURANGUBERNUR JAWA BARAT NOMOR1,0~,TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN KOORDINASI KERJA SAMADAERAH DI DALAMNEGERI GUBERNUR JAWA BARAT . ' Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan: BAB I KETENTUANUMUM Bagian Kesatu Pengertian Pasal 1 PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN KOORDINASI KERJA SAMA DAERAH DI DALAM NEGERI.