DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 72 Tahun 2017

Nomor: 72
Tahun: 2017
Ditetapkan: 29 Desember 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 38

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Ini Mengatur Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Dinas Bina Warga dan Penataan Ruang Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, yang meliputi Ketentuan Umum, UPTD Pada Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang, Tugas Pokok, Fungsi, dan Rincian Tuags Unit, Tata Kerja, Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Ca bang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerin tah Daerah Provinsi Jawa Barat, perlu diatur lebih lanjut tugas pokok, fungsi, rincian tugas unit, dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah di lingkungan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Pernerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
b.bahwa tugas pokok, fungsi, rincian tugas unit, dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah di lingkungan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, ditetapkan dengan Peraturan Gubemur Jawa Barat; GUBERNUR JAWA BARAT, Mengingat Menimbang PERATURANGUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 72 TAHUN 2017 TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI, RINCIANTUGAS UNIT, DAN TATAKERJA UNIT PELAKSANATEKNIS DAERAH DI LINGKUNGANDINAS BINA MARGADAN PENATAANRUANGPEMERINTAHDAERAHPEMERINTAHDAERAH PROVINS! JAWA BARAT GUBERNUR JAWA BARAT 1

Mengingat

3.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38);
5.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 8, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 1999 tentang Kawasan Siap Bangun dan Lingkungan Siap Bangun Berdiri Sendiri (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3892);
11.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3975);
12.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385); 2
13.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
17.Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
18.Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 ten tang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
21.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 ten tang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 196);
22.Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 69);

Menetapkan

MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI, RINCIAN TUGAS UNIT, DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH DI LINGKUNGAN DINAS BINA MARGA DAN PENATAAN RUANG PEMERINTAH DAERAH PROVINS! JAWA BARAT. 3 Menetapkan

BAB I

KETENTUANUMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2.Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpm pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4.Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang adalah Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
5.Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang adalah Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
6.Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ a tau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
7.Kepala UPTD adalah Kepala UPTD di lingkungan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
8.Subbagian Tata Usaha adalah Subbagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis Dinas di lingkungan UPTD Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
9.Seksi adalah Seksi pada Unit Pelaksana Teknis Dinas di lingkungan UPTD Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
10.Satuan Pelayanan adalah Satuan Pelayanan non struktural pada UPTD yang melaksanakan se bagian tugas teknis operasional dan/atau teknis penunjang pada UPTD.
11.Jabatan Fungsional adalah jabatan yang ditinjau dari sudut fungsinya harus ada untuk melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. 4

c.UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan III, meliputi Kabupaten Bandung, Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Subang, Kabu paten Purwakarta, dan Kabu paten Karawang, membawahkan: a) Satuan Pelayanan Pengelolaan Jalan dan Jembatan Kota Bandung; b) Satuan Pelayanan Pengelolaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Bandung; c) Satuan Pelayanan Pengelolaan Jalan dan Jembatan Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat; d) Satuan Pelayanan Pengelolaan Jalan dan Jembatan Kabu paten Su bang 1; e) Satuan Pelayanan Pengelolaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Subang 2; f) Satuan Pelayanan Pengelolaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Purwakarta; dan a) Satuan Pelayanan Pengelolaan Jalan dan Jembatan Kota Sukabumi dan Kabupaten Sukabumi 1; b) Satuan Pelayanan Pengelolaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Sukabumi 2; c) Satuan Pelayanan Pengelolaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Sukabumi 3; d) Satuan Pelayanan Pengelolaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Sukabumi 4; dan e) Satuan Pelayanan Pengelolaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Sukabumi 5. e) Satuan Pelayanan Pengelolaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Cianjur 2.
b.UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan II, meliputi Kabupaten Sukabumi dan Kota Sukabumi, membawahkan: b) Satuan Pelayanan Pengelolaan Jalan dan Jembatan Ka bu paten Bogor 2; c) Satuan Pelayanan Pengelolaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Bekasi dan Kota; d) Satuan Pelayanan Pengelolaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Cianjur 1; dan
a.UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan I, meliputi wilayah kerja Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi, membawahkan: a) Satuan Pelayanan Pengelolaan Jalan dan Jembatan Kota Depok dan Kabupaten Bogor 1; 5 g) Satuan Pelayanan Pengelolaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Karawang.
d.UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan IV, meliputi Kabupaten Garut dan Kabupaten Sumedang, membawahkan: a) Satuan Pelayanan Pengelolaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Sumedang 1; b) Satuan Pelayanan Pengelolaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Sumedang 2; c) Satuan Pelayanan Pengelolaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Garut 1; d) Satuan Pelayanan Pengelolaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Garut 2; dan e) Satuan Pelayanan Pengelolaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Garut 3.
e.UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan V, meliputi Kabupaten Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Kuningan, Kota Banjar, dan Kabupaten Pangandaran, membawahkan: a) Satuan Pelayanan Pengelolaan Jalan dan Jembatan Kota Tasikmalaya dan Kabupaten Tasikmalaya 1; b) Satuan Pelayanan Pengelolaan Jalan dan Jembatan Kota Tasikmalaya dan Kabupaten Tasikmalaya 2; c) Satuan Pelayanan Pengelolaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, dan Kabupaten Pangandaran; dan d) Satuan Pelayanan Pengelolaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Kuningan.
f.UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan VI, meliputi Kabupaten lndramayu, Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, dan Kabupaten Majalengka, membawahkan: a) Satuan Pelayanan Pengelolaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Cirebon dan Kota Cirebon; b) Satuan Pelayanan Pengelolaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Indramayu 1; c) Satuan Pelayanan Pengelolaan Jalan dan Jembatan Kabupaten lndramayu 2; d) Satuan Pelayanan Pengelolaan Jalan dan Jembatan Ka bu paten Majalengka 1; dan e) Satuan Pelayanan Pengelolaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Majalengka 2.
g.UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi. 6

Pasal 4

(1)Kepala UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan I mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan memimpin penyelenggaraan Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan I meliputi pembangunan dan pemeliharaan.

BAB III

TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN RINCIAN TUGAS UNIT

Pasal 3

(1)UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan I mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu bidang pengelolaan jalan dan jembatan wilayah I meliputi pembangunan dan pemeliharaan.
(2)Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan I:
1. a.penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah I;
2. b.penyelenggaraan Jalan dan Jembatan Wilayah I meliputi pembangunan dan pemeliharaan;
3. c.penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan I; dan
4. d.penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
(3)Susunan Organisasi UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
1. a.Kepala;
2. b.Subbagian Tata Usaha;
3. c.Seksi Pembangunan;
4. d.Seksi Pemeliharaan;
5. e.Kelompok Jabatan Fungsional; dan
6. f.Satuan Pelayanan. 7
7. a.menyelenggarakan pengkajian program kerja UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan I;
8. b.menyelenggarakan pengkajian dan perumusan bahan kebijakan teknis bidang Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan I;
9. c.menyelenggarakan koordinasi, membina, mengendalikan dan memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan I;
10. d.menyelenggarakan pelaksanaan rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana jalan dan jembatan;
11. e.menyelenggarakan pelaksanaan dan kegiatan pembangunan dan peningkatan prasarana jalan dan jembatan;
12. f.menyelenggarakan pengkajian bahan telaahan teknis terhadap permohonan perijinan pemanfaatan jalan dan penggunaan lahan pada ruang milik jalan, ruang manfaat jalan dan ruang pengawasan jalan;
13. g.menyelenggarakan pengkajian data dan informasi Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan I;
14. h.menyelenggarakan pengkajian Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan I;
  1. 1.menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; J. menyelenggarakan pengkajian tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan I;
15. k.menyelenggarakan pengkajian bahan verifikasi, kajian teknis dan menyelenggarakan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial bidang Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan I;
16. c.penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan I; dan
17. d.penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
(3)Rincian tugas Kepala UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan I yaitu:
(2)Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan I mempunyai fungsi:
1. a.penyelenggaraan pengkajian dan perumusan bahan kebijakan teknis Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan I;
2. b.Penyelenggaraan Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan I; 8

Pasal 5

(1)Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ a tau kegiatan teknis penunjang tertentu bidang kegiatan ketatausahaan, meliputi menyusun bahan kebijakan teknis, bahan koordinasi, pembinaan, melaksanakan pengelolaan dan pengendalian aspek kepegawaian, keuangan, perlengkapan, umum dan kehumasan, serta penyusunan rencana kegiatan dan anggaran.
(2)Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
1. a.pelaksanaan koordinasi, penyusunan dan menghimpun bahan kebijakan teknis ketatausahaan;
2. b.pelaksanaan ketatausahaan;
3. c.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Subbagian Tata Usaha;dan
4. d.pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
  1. 1.menyelenggarakan pengkajian bahan dan pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP) pada UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan I;
5. m.menyelenggarakan pengkajian bahan Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)dan Perjanjian Kinerja (PK), serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) lingkup UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan I;
6. n.menyelenggarakan penyampaian bahan saran pertimbangan mengenai bidang Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan I sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;
7. o.menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan I; dan
8. p.menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. 9
9. e.melaksanakan penatausahaan keuangan;
10. f.melaksanakan pengelolaan umum dan perlengkapan;
11. g.melaksanakan pengelolaan tata naskah dinas dan kearsipan;
12. h.melaksanakan penyusunan bahan telaahan teknis terhadap permohonan perijinan pemanfaatan jalan dan penggunaan lahan pad a ruang milik j alan, ruang manfaat jalan dan ruang pengawasan jalan;
  1. 1.melaksanakan penyusunan bahan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup tata usaha; J. melaksanakan pemungutan dan penatausahaan retribusi;
13. k.melaksanakan penghimpunan bahan verifikasi, kajian teknis dan menyelenggarakan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial bidang Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan I;
  1. 1.melaksanakan penyampaian bahan saran pertimbangan mengenai ketatausahaan UPTD;
14. m.melaksanakan Penyusunan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Subbagian Tata Usaha;
15. n.melaksanakan Penyusunan data dan informasi lingkup Tata Usaha;
16. o.melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Subbagian Tata Usaha;
17. p.melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
18. q.melaksanakan evaluasi dan pelaporan Subbagian Tata Usaha;dan
19. r.melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. kegiatan dan dan Jembatan
20. b.melaksanakan penyusunan rencana anggaran UPTD Pengelolaan J alan Wilayah Pelayanan I;
21. c.melaksanakan pengelolaan kehumasan;
22. d.melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
(3)Rincian tugas Subbagian Tata Usaha yaitu:
1. a.melaksanakan penyusunan program kerja UPTD dan Subbagian Tata Usaha; 10 o Pembangunan;
2. c.melaksanakan kegiatan teknis operasional, fasilitasi, pengendalian dan evaluasi di bidang Pembangunan;
3. d.melaksanakan perencanaan pembangunan jalan dan jembatan, peningkatan jalan dan penggantian jembatan serta rehabilitasi jalan dan jembatan;
4. e.melaksanakan pengawasan terhadap pembangunan jalan dan jembatan, peningkatan jalan dan penggantian jembatan serta rehabilitasi jalan dan jembatan;
5. f.melaksanakan penyusunan jenis bahan untuk diajukan uji mutu;
6. g.melaksanakan penyusunan data dan informasi Pembangunan;
7. h.melaksanakan Penyusunan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pembangunan;
  1. 1.melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; J. melaksanakan penyusunan bahan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Seksi Pembangunan;
8. k.melaksanakan penyusunan bahan verifikasi, kajian teknis dan menyelenggarakan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial bidang Pembangunan;
(3)Rincian tugas Seksi Pembangunan yaitu:
1. a.melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pembangunan;
2. b.melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis

Pasal 6

( 1) Seksi Pembangunan mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu bidang pembangunan, meliputi pembangunan jalan dan jembatan, peningkatan jalan dan penggantian jembatan serta rehabilitasi jalan dan jembatan;

(2)Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), Seksi Pembangunan mempunyai fungsi:
1. a.pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis Pembangunan;
2. b.pelaksanaan pengelolaan Pembangunan;
3. c.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Seksi Pembangunan;dan
4. d.pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. 11

Pasal 7

( 1) Seksi Pemeliharaan mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ a tau kegiatan teknis penunjang tertentu bidang pemeliharaan rutin jalan dan jembatan meliputi pengawasan terhadap pemeliharaan rutin jalan dan jembatan, penyusunan kebutuhan jenis bahan jalan dan jembatan untuk diajukan uji mutu dan pengalokasian kebutuhan dan pendistribusian bahan dan peralatan operasional serta tanggap darurat kerusakan jalan dan jembatan akibat bencana.

(2)Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemeliharaan mempunyai fungsi:
1. a.pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis Pemeliharaan;
2. b.pelaksanaan Pemeliharaan jalan dan jembatan;
3. c.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Seksi Pemeliharaan; dan
4. d.pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
(3)Rincian tugas Seksi Pemeliharaan yaitu:
1. a.melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pemeliharaan;
2. b.melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis Pemeliharaan;
3. c.melaksanakan kegiatan teknis operasional, fasilitasi, pengendalian dan evaluasi bidang Pemeliharaan;
4. d.melaksanakan perencanaan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan;
5. e.melaksanakan pengawasan terhadap pemeliharaan rutin jalan dan jembatan;
6. f.melaksanakan penyusunan kebutuhan jenis bahan jalan dan jembatan untuk diajukan uji mutu;
  1. 1.melaksanakan penyampaian bahan saran pertimbangan mengenai Pembangunan sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;
7. m.melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Seksi Pembangunan;
8. n.melaksanakan evaluasi dan pelaporan Seksi Pembangunan; dan
9. o.melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. 12

Pasal 8

(1)UPTD Pengelolaan Jalan clan Jembatan Wilayah Pelayanan II mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu bidang pengelolaan jalan clan jembatan wilayah II meliputi pembangunan clan pemeliharaan.
(2)Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Pengelolaan Jalan clan Jembatan Wilayah Pelayanan II mempunyai fungsi:
1. a.penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis Pengelolaan Jalan clan Jembatan Wilayah II;
2. b.penyelenggaraan Jalan clan Jembatan Wilayah II meliputi pembangunan clan pemeliharaan;
3. c.penyelenggaraan evaluasi clan pelaporan UPTD Pengelolaan Jalan clan Jembatan Wilayah Pelayanan II; clan
4. g.melaksanakan pengalokasiankebutuhan clan pendistribusian bahan clan peralatan operasional;
5. h.melaksanakan tanggap darurat kerusakan jalan clan jembatan akibat bencana;
  1. 1.melaksanakan penyusunan data clan informasi Pemeliharaan; J. melaksanakan Penyusunan Standar Pelayanan (SP) clan Standar Operasional Prosedur (SOP) Seksi Pemeliharaan;
6. k.melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengam bilan ke bij akan;
  1. 1.melaksanakan penyusunan bahan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Seksi Pemeliharaan;
7. m.melaksanakan penyusunan bahan verifikasi, kajian teknis clan menyelenggarakan pemantauan terhadap permohonan clan realisasi bantuan keuangan clan hibah/bantuan sosial bidang Pemeliharaan;
8. n.melaksanakan penyampaian bahan saran pertimbangan mengenai Pemeliharaan sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;
9. o.melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok clan fungsi Seksi Pemeliharaan;
10. p.melaksanakan evaluasi clan pelaporan Seksi Pemeliharaan; clan
11. q.melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok clan fungsinya. 13

Pasal 9

(1)Kepala UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan II mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan memimpin penyelenggaraan Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan II meliputi pembangunan dan pemeliharaan.
(2)Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan II mempunyai fungsi:
1. a.penyelenggaraan pengkajian dan perumusan bahan kebijakan teknis PengelolaanJalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan II;
2. b.Penyelenggaraan Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan II;
3. c.penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan II; dan
4. d.penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
(3)Rincian tugas Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan II yaitu:
1. a.menyelenggarakan pengkajian program kerja UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan II;
2. b.menyelenggarakan pengkajian dan perumusan bahan kebijakan 'teknis bidang Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan II;
3. d.penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
(3)Susunan Organisasi UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
1. a.Kepala;
2. b.Subbagian Tata Usaha;
3. c.Seksi Pembangunan;
4. d.Seksi Pemeliharaan;
5. e.Kelompok Jabatan Fungsional; dan
6. f.Satuan Pelayanan. 14
7. c.menyelenggarakan koordinasi, membina, mengendalikan dan memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan II;
8. d.menyelenggarakan pelaksanaan rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana jalan dan jembatan;
9. e.menyelenggarakan pelaksanaan dan kegiatan pembangunan dan peningkatan prasarana jalan dan jembatan;
10. f.menyelenggarakan pengkajian bahan telaahan teknis terhadap permohonan perijinan pemanfaatan jalan dan penggunaan lahan pada ruang milik j alan, ruang manfaat jalan dan ruang pengawasan jalan;
11. g.menyelenggarakan pengkajian data dan informasi Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan II;
12. h.menyelenggarakan pengkajian Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan II;
  1. 1.menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertim bang an pengambilan ke bij akan; J. menyelenggarakan pengkajian tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan II;
13. k.menyelenggarakan pengkajian bahan verifikasi, kajian teknis dan menyelenggarakan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial bidang Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan II;
  1. 1.menyelenggarakan pengkajian bahan dan pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP) pada UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan II;
14. m.menyelenggarakan pengkajian bahan Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), Rencana Kinerja Tahunan . (RKT), Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)dan Perjanjian Kinerja (PK), serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) lingkup UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan II;
15. n.menyelenggarakan penyampaian bahan saran pertimbangan mengenai bidang Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan II sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah; 15
16. e.melaksanakan penatausahaan keuangan;
17. f.melaksanakan pengelolaan umum dan perlengkapan;
18. g.melaksanakan pengelolaan tata naskah dinas dan kearsipan;
19. h.melaksanakan penyusunan bahan telaahan teknis terhadap permohonan perijinan pemanfaatan jalan dan penggunaan lahan pada ruang milik jalan, ruang manfaat jalan dan ruang pengawasan jalan;
  1. 1.melaksanakan penyusunan bahan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup tata usaha; J. melaksanakan pemungutan dan penatausahaan retribusi; kegiatan dan dan Jembatan
20. b.melaksanakan penyusunan rencana anggaran UPfD Pengelolaan J alan Wilayah Pelayanan II;
21. c.melaksanakan pengelolaan kehumasan;
22. d.melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;

Pasal 10

(1)Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ a tau kegiatan teknis penunjang tertentu bidang kegiatan ketatausahaan, meliputi menyusun bahan kebijakan teknis, bahan koordinasi, pembinaan, melaksanakan pengelolaan dan pengendalian aspek kepegawaian, keuangan, perlengkapan, umum dan kehumasan, serta penyusunan rencana kegiatan dan anggaran.
(2)Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
1. a.pelaksanaan koordinasi, penyusunan dan menghimpun bahan kebijakan teknis ketatausahaan;
2. b.pelaksanaan ketatausahaan;
3. c.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Subbagian; dan
4. d.pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
(3)Rincian tugas Subbagian Tata Usaha yaitu:
1. a.melaksanakan penyusunan program kerja UPfD dan Subbagian Tata Usaha;
2. o.menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan UPfD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan II; dan
3. p.menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. 16 '9-.
4. a.melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pembangunan;
5. b.melaksanakan penyusunan bah an kebijakan teknis Pembangunan;

Isi peraturan

Teks38PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 72 Tahun 2017

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

KETENTUANUMUM

Pasal 1

Pasal 4

TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN RINCIAN TUGAS UNIT

Pasal 3

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 69 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

KETENTUANUMUM

Pasal 1

Pasal 4

TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN RINCIAN TUGAS UNIT

Pasal 3

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 69 Tahun 2017