Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:
1.Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2.Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpm pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4.Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang adalah Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
5.Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang adalah Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
6.Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ a tau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
7.Kepala UPTD adalah Kepala UPTD di lingkungan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
8.Subbagian Tata Usaha adalah Subbagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis Dinas di lingkungan UPTD Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
9.Seksi adalah Seksi pada Unit Pelaksana Teknis Dinas di lingkungan UPTD Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
10.Satuan Pelayanan adalah Satuan Pelayanan non struktural pada UPTD yang melaksanakan se bagian tugas teknis operasional dan/atau teknis penunjang pada UPTD.
11.Jabatan Fungsional adalah jabatan yang ditinjau dari sudut fungsinya harus ada untuk melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
4
c.UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan III, meliputi Kabupaten Bandung, Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Subang, Kabu paten Purwakarta, dan Kabu paten Karawang, membawahkan:
a) Satuan Pelayanan Pengelolaan Jalan dan Jembatan Kota Bandung; b) Satuan Pelayanan Pengelolaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Bandung; c) Satuan Pelayanan Pengelolaan Jalan dan Jembatan Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat; d) Satuan Pelayanan Pengelolaan Jalan dan Jembatan Kabu paten Su bang 1; e) Satuan Pelayanan Pengelolaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Subang 2; f) Satuan Pelayanan Pengelolaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Purwakarta; dan a) Satuan Pelayanan Pengelolaan Jalan dan Jembatan Kota Sukabumi dan Kabupaten Sukabumi 1; b) Satuan Pelayanan Pengelolaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Sukabumi 2; c) Satuan Pelayanan Pengelolaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Sukabumi 3; d) Satuan Pelayanan Pengelolaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Sukabumi 4; dan e) Satuan Pelayanan Pengelolaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Sukabumi 5. e) Satuan Pelayanan Pengelolaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Cianjur 2.
b.UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan II, meliputi Kabupaten Sukabumi dan Kota Sukabumi, membawahkan:
b) Satuan Pelayanan Pengelolaan Jalan dan Jembatan Ka bu paten Bogor 2; c) Satuan Pelayanan Pengelolaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Bekasi dan Kota; d) Satuan Pelayanan Pengelolaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Cianjur 1; dan
a.UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan I, meliputi wilayah kerja Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi, membawahkan:
a) Satuan Pelayanan Pengelolaan Jalan dan Jembatan Kota Depok dan Kabupaten Bogor 1; 5 g) Satuan Pelayanan Pengelolaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Karawang.
d.UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan IV, meliputi Kabupaten Garut dan Kabupaten Sumedang, membawahkan:
a) Satuan Pelayanan Pengelolaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Sumedang 1; b) Satuan Pelayanan Pengelolaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Sumedang 2; c) Satuan Pelayanan Pengelolaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Garut 1; d) Satuan Pelayanan Pengelolaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Garut 2; dan e) Satuan Pelayanan Pengelolaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Garut 3.
e.UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan V, meliputi Kabupaten Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Kuningan, Kota Banjar, dan Kabupaten Pangandaran, membawahkan:
a) Satuan Pelayanan Pengelolaan Jalan dan Jembatan Kota Tasikmalaya dan Kabupaten Tasikmalaya 1; b) Satuan Pelayanan Pengelolaan Jalan dan Jembatan Kota Tasikmalaya dan Kabupaten Tasikmalaya 2; c) Satuan Pelayanan Pengelolaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, dan Kabupaten Pangandaran; dan d) Satuan Pelayanan Pengelolaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Kuningan.
f.UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan VI, meliputi Kabupaten lndramayu, Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, dan Kabupaten Majalengka, membawahkan:
a) Satuan Pelayanan Pengelolaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Cirebon dan Kota Cirebon; b) Satuan Pelayanan Pengelolaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Indramayu 1; c) Satuan Pelayanan Pengelolaan Jalan dan Jembatan Kabupaten lndramayu 2; d) Satuan Pelayanan Pengelolaan Jalan dan Jembatan Ka bu paten Majalengka 1; dan e) Satuan Pelayanan Pengelolaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Majalengka 2.
g.UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi.
6 Paragraf 2 Kepala UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan I