Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:
1.Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2.Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat.
5.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi sebagai unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI, RINCIAN TUGAS UNIT, DAN TATA KERJA DINAS BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH.
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 588 7);
6.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 192);
7.Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 45 Seri E);
2 Menetapkan
6.Badan adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
7.Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
8.Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disebut UPTB adalah unsur pelaksana teknis pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
9.Sekretariat adalah Sekretariat pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
10.Bidang adalah Bi dang di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah .
11.Subbagian adalah Subbagian pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat.
12.Subbidang adalah Sub Bidang pada Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
13.Subbidang Anggaran I adalah Subbidang Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
14.Subbidang Anggaran II adalah Subbidang Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
15.Subbidang Anggaran III adalah Subbidang Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
16.Subbidang Perbendaharaan I adalah Subbidang Perbendaharaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
17.Subbidang Perbendaharaan II adalah Subbidang Perbendaharaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
18.Subbidang Perbendaharaan III adalah Subbidang Perbendaharaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
19.Subbidang Akuntansi dan Pelaporan I adalah Subbidang Akun tansi dan Pela po ran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
20.Subbidang Akuntansi dan Pelaporan II adalah Subbidang Akuntansi dan Pelaporan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
21.Subbidang Akuntansi dan Pelaporan III adalah Subbidang Akuntansi dan Pelaporan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
22.Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/ a tau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
23.Kebijakan Umum adalah sekumpulan keputusan atau produk hukum daerah yang memuat garis haluan, asas, prinsip, dan pedoman dasar penyelenggaraan suatu urusan, program, kegiatan atau pekerjaan.
3
24.Kebijakan Teknis adalah sekumpulan keputusan atau produk hukum daerah yang memuat pedoman atau petunjuk teknis atau petunjuk pelaksanaan suatu urusan, program, kegiatan atau pekerjaan.
25.Kebijakan Strategis adalah sekumpulan keputusan atau produk hukum daerah yang memuat pedoman penyelenggaraan suatu urusan, program, kegiatan atau pekerjaan unggulan dan spesifik.
26.Perumusan adalah proses menyusun, mengkaji, sampai dengan menetapkan suatu rumusan kebijakan.
27.Pengkajian adalah proses menelah, menganalisis, memberi koreksi dan menyempurnakan suatu bahan rumusan kebijakan.
28.Penyusunan adalah proses menghimpun dan mengolah bahan- bahan rumusan kebijakan.
29.Penyelenggaraan adalah suatu proses pelaksanaan a tau pengelolaan sesuatu pekerjaan yang melibatkan fungsi-fungsi koordinasi, integrasi dan sinkronisasi an tar unit/ sub unit.
30.Pelaksanaan adalah proses, cara, dan pelaksanaan suatu pekerjaan yang bersifat teknis operasional.
31.Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk secara perorangan maupun Kelompok/Organisasi/Instansi atas barang, jasa, dan/ atau pelayanan administatif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
32.Pelayanan Administrasi adalah pelayanan yang bersifat ketatausahaan.
33.Koordinasi adalah suatu usaha kerja sama serta pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan antara berbagai badan, instansi, unit untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien.
34.Pembinaan adalah usaha untuk memberi pengarahan dan bimbingan serta usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik.
35.Pengendalian adalah proses untuk mengukur kinerja, melakukan tindakan korektif dan memastikan bahwa tindakan yang dilakukan berhasil mencapai tujuan yang telah di ten tukan.
36.Monitoring atau pemantauan adalah proses mengamati, mengumpulkan informasi secara teratur, dan mancatat hasilnya untuk bahan evaluasi.
37.Evaluasi adalah kegiatan menilai a tau membandingkan antara hasil implementasi dengan kriteria dan standar yang telah ditetapkan untuk melihat tingkat keberhasilannya.
4
38.Pelaporan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama satu periode tertentu,
39.Fasilitasi adalah kegiatan untuk memberikan kemudahan dan memungkinkan atau mendorong pihak lain dapat melakukan suatu urusan, kegiatan, atau aktivitas yang sesuai dengan rencana atau kebijakan yang telah ditetapkan.
40.Pengembangan Kerja sama adalah proses menjajagi, merencanakan, melaksanakan, dan meningkatkan kerja sama dengan pihak lain.
41.Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen rencana stratejik yang membuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan stratejik atau cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang terdiri atas kebijakan, program, dan kegiatan.
42.Rencana Kerja yang selanjutnya disebut Renja adalah dokumen perencanaan untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
43.Rencana Kinerja Tahunan yang selanjutnya disingkat RKT adalah dokumen rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana stratejik yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan.
44.Rencana Kerja Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan Perangkat Daerah Provinsi yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi dan Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi yang bersangku tan dalam sa tu tah un anggaran serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
45.Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen memuat alokasi anggaran yang disediakan kepada pengguna anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat.
46.Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA adalah dokumen memuat alokasi anggaran yang disediakan kepada pengguna anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
4 7. Perjanjian Kinerja yang selanjutnya disingkat PK adalah dokumen pernyataan kinerja/ kesepakatan kinerja/ perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi.
48.Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat LKIP adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan atau sasaran stratejik instansi.
5 Pasal 2
(1)Sadan mernpunyai tugas pokok melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan, aspek pengelolaan keuangan dan aset Daerah, meliputi anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan serta pengelolaan barang milik Daerah yang menjadi kewenangan Provinsi, melaksanakan tugas dekonsentrasi dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sadan mempunyai fungsi:
a.penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis urusan pemerintah bidang pengelolaan keuangan dan aset Daerah yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi;
b.penyelenggaraan pengelolaan keuangan dan Aset Daerah yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi;
c.penyelenggaraan administrasi Badan;
d.penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Sadan; dan
e.penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
BAB II TUGAS POKOK, FUNGSI, RINCIANTUGAS UNIT, DAN TATAKERJA Bagian Kesatu Bad an
49.Laporan Keterangan Pertanggunjawaban yang selanjutnya disingkat LKPJ adalah laporan berupa informasi penyelenggaraan Pemerin tahan Daerah Provinsi selama 1 ( satu) tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang disampaikan oleh Gubernur kepada DPRD.
50.Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat LPPD adalah laporan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang disampaikan oleh Gubernur kepada Pemerin tah Pu sat.
51.Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat LHKASNadalah Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
6 Pasal 3 ( 1) Kepala Badan mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan, memfasilitasi dan menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan, aspek pengelolaan keuangan dan aset Daerah, yang menjadi kewenangan Provinsi, melaksanakan tugas dekonsentrasi dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan mempunyai fungsi:
a.penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan, aspek pengelolaan keuangan dan aset Daerah yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi;
b.penyelenggaraan koordinasi, pembinaan, pengendalian, dan memimpin pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset Daerah yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi;
c.penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Badan; dan
d.penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
(3)Rincian tugas Kepala Badan, yaitu:
a.menyelenggarakan perumusan dan penetapan program kerja Badan;
b.menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan aset Daerah;
c.menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan Provinsi bidang keuangan, aspek pengelolaan keuangan dan aset Daerah meliputi anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan serta pengelolaan barang milik Daerah;
d.menyelenggarakan kordinasi, pembinaan, fasilitasi dan pengendalian teknis pengelolaan keuangan dan aset Daerah;
e.menyelenggarakan monitoring pelaksanaan urusan Pemerintahan bidang pengelolaan keuangan dan aset Daerah;
f.menyelenggarakan kerja sama dengan Instansi Pemerintah Pusat, swasta, dan lembaga terkait lainnya di dalam dan di luar negeri dalam urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan dan aset Daerah;
g.menyelenggarakan pembinaan administrasi dan pengadministrasian Badan;
Bagian Kedua Kepala Badan 7