DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 67 Tahun 2017

Nomor: 67
Tahun: 2017
Ditetapkan: 29 Desember 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Ini Mengatur Tentang Tugas, Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, yang meliputi Ketentuan Umum, Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja, Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa tugas, pokok, fungsi, rincian tugas unit dan tata kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 79 Tahun 2016;
b.bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 57 Tahun 2017, sehingga perlu dilakukan peninjauan kembali Peraturan Gubernur Jawa Barat sebagaimana dimaksud pada dimaksud pada pertimbangan huruf a;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Togas, Pokok, Fungsi, Rincian Togas Unit dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Daerah Provinsi J awa Barat;

Mengingat

1.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); GUBERNUR JAWA BARAT, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHAESA GUBERNUR JAWA BARAT PERATURANGUBERNUR JAWA BARAT NOMOR : '7 TAHUN 2017 TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI, RINCIAN TUGAS UNIT, DAN TATAKERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PEMERINTAH DAERAH PROVINS! JAWA BARAT Mengingat Menimbang
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 560 l);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 196);
12.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 211); 2 Pasal 1 Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:
1.Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2.Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat.
4.Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
5.Badan adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
6.Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
7.Sekretariat adalah Sekretariat pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
8.Bidang adalah Bidang di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
9.Subbagian adalah Subbagian pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
10.Subbidang adalah Sub Bidang pada Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
11.Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/ atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
12.Kebijakan Umum adalah sekumpulan keputusan atau produk hukum daerah yang memuat garis haluan, asas, prinsip, dan pedoman dasar penyelenggaraan suatu urusan, program, kegiatan, atau pekerjaan.
13.Kebijakan Teknis adalah sekumpulan keputusan atau produk hukum daerah yang memuat pedoman atau petunjuk teknis atau petunjuk pelaksanaan suatu urusan, program, kegiatan, atau pekerjaan. PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT TENTANG TUGAS, POKOK, FUNGSI, RINCIAN TUGAS UNIT DAN TATA KERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PEMERINTAH DAERAH PROVINS! JAWA BARAT.

Menetapkan

MEMUTUSKAN: 3 Menetapkan

22.Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat LKIP adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan atau sasaran strategis instansi.
23.Laporan Keterangan Pertangungjawaban yang selanjutnya disingkat LKPJ adalah laporan yang berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan Daerah Provinsi selama 1 (satu) tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang disampaikan oleh Gubernur kepada DPRD.
24.Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat LPPD adalah laporan atas penyelenggaraan pemerintahan Daerah Provinsi selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang disampaikan oleh Gubernur kepada Pemerintah Pusat.
14.Kebijakan Strategis adalah sekumpulan keputusan atau produk hukum daerah yang memuat pedoman penyelenggaraan suatu urusan, program, kegiatan atau pekerjaan unggulan, dan spesifik.
15.Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen rencana strategis yang membuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi atau cara mencapai tujuan dan sasaran yang terdiri dari kebijakan, program dan kegiatan.
16.Rencana Kerja yang selanjutnya disebut Renja adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah Provinsi maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. 1 7. Rencana Kinerja Tahunan yang selanjutnya disingkat RKT adalah dokumen rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan.
18.Rencana Kerja Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
19.Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat alokasi anggaran yang disediakan kepada pengguna anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
20.Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA adalah dokumen yang memuat alokasi anggaran yang disediakan kepada pengguna anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
21.Perjanjian Kinerja yang selanjutnya disingkat PK adalah suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. 4

Pasal 3

(1)Kepala Badan mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan, memfasilitasi, dan menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan, aspek pengelolaan keuangan dan aset daerah, yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi, melaksanakan tugas dekonsentrasi sampai dengan dibentuk Sekretariat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya.
(2)Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), Kepala Badan mempunyai fungsi:
1. a.penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan, aspek pengelolaan keuangan dan aset daerah yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi;
2. e.penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. bidang menjadi ke bij akan teknis di aset Daerah yang
3. a.penyelenggaraan perumusan pengelolaan keuangan dan kewenangan Provinsi;
4. b.penyelenggaraan pengelolaan keuangan dan aset Daerah yang menjadi kewenangan Provinsi;
5. c.penyelenggaraan administrasi Badan;
6. d.penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Badan; dan

BAB II

TUGAS POKOK, FUNGSI, RINCIAN TUGAS UNIT DANTATAKERJA

Pasal 2

(1)Badan mempunyai tugas pokok melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan, aspek pengelolaan keuangan dan aset Daerah, meliputi anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan serta pengelolaan barang milik Daerah yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi, melaksanakan tugas dekonsentrasi sampai dengan dibentuk Sekretariat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya.
(2)Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan mempunyai fungsi:

25.Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat LHKASNadalah Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. 5

b.penyelenggaraan koordinasi, pembinaan, pengendalian, dan memimpin pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi;
c.penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Badan; dan
d.penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

(3)Rincian tugas Kepala Badan, yaitu:
1. a.menyelenggarakan perumusan dan penetapan program kerja Badan;
2. b.menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
3. c.menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan Daerah Provinsi bidang keuangan, aspek pengelolaan keuangan dan aset daerah meliputi anggaran, perbendaharaan, akuntansi, dan pelaporan serta pengelolaan barang milik daerah;
4. d.menyelenggarakan kordinasi, pembinaan, fasilitasi, dan pengendalian teknis pengelolaan keuangan dan aset daerah;
5. e.menyelenggarakan monitoring di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
6. f.menyelenggarakan kerjasama dengan Instansi Pemerintah, Swasta dan Lembaga terkait lainnya dalam dan luar negeri di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
7. g.menyelenggaraan pembinaan administrasi dan pengadministrasian Badan;
8. h.menyelenggarakan perumusan bahaan Renstra, Renja, RKT, RKA, DPA, DIPA dan PK, serta LKIP, LKPJ, LPPD, (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) LHKPN, dan LHKASN lingkup Badan;
  1. 1.menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP); J. menyelenggarakan Pelayanan Informasi Publik (PIP);
9. k.menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Badan;
  1. 1.menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan ke bijakan;
10. m.menyelenggarakan perumusan dan penyampaian bahan saran pertimbangan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi di bidang pengelolaan keuangan dan aset Daerah sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi;
11. n.memimpin seluruh pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan;
12. o.menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Badan; dan
13. p.menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya. 6 v penyusunan bahan peraturan perundang-
14. h.menyelenggarakan koordinasi rancangan dan pendokumentasian undangan lingkup Badan;
  1. 1.menyelenggarakan administrasi Badan; J. menyelenggarakan pengumpulan dan pengkajian bahan Renstra, Renja, RKT, RKA, DPA, DIPA dan PK, serta LKIP, LKPJ, LPPD, LHKPN, dan LHKASNlingkup Badan;
15. c.penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Badan; dan
16. d.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.
(3)Rincian tugas Sekretariat, yaitu:
1. a.menyelenggarakan pengkajian program kerja Sekretariat dan Badan;
2. b.menyelenggarakan koordinasi, pengkajian dan menghimpun bahan kebijakan teknis di bidang pengembangan sumber daya manusia yang dilaksanakan oleh Bidang-Bidang;
3. c.menyelenggarakan perencanaan dan pelaporan;
4. d.menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan, meliputi penganggaran, penatausahaan serta pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan, pengelolaan aset Badan, serta penatausahaan PPK-PPKD;
5. e.menyelenggarakan pelayanan administrasi kepegawaian meliputi pengusulan formasi, mutasi, pengembangan karir dan kompetensi, pembinaan disiplin, kesejahteraan pegawai serta pensiun pegawai Badan;
6. f.menyelenggarakan pelayanan administrasi umum meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang/ aset, kehumasan, pengelolaan dan pelayanan sistem informasi, keprotokolan serta pengelolaan perpustakaan dan kearsipan Badan;
7. g.menyelenggarakan pengkajian bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan Badan;
(2)Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), Sekretariat mempunyai fungsi:
1. a.penyelenggaraan koordinasi, menghimpun dan pengkajian bahan kebijakan teknis di bidang pengembangan sumber daya manusia yang dilaksanakan oleh Bidang;
2. b.penyelenggaraan perencanaan dan pelaporan, pengadministrasian keuangan dan aset serta kepegawaian dan umum; 7 bah anc. melaksanakan koordinasi dan penyusunan perencanaan dan pelaporan kegiatan Badan;

Pasal 5

Subbagian Perencanaan dan Pelaporan

(1)Subbagian Perencanaan dan Pelaporan mernpunyai tugas pokok melaksanakan perencanaan dan pelaporan, meliputi koordinasi dan penyusunan bahan perencanaan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Badan.
(2)Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai fungsi:
1. a.pelaksanaan koordinasi, menghimpun dan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan pelaporan;
2. b.pelaksanaan perencanaan dan pelaporan;
3. c.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Badan; dan
4. d.pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
(3)Rincian tugas Subbagian Perencanaan dan Pelaporan, yaitu:
1. a.melaksanakan penyusunan program kerja Sekretariat dan Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
2. b.melaksanakan koordinasi dan menyusun bahan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
3. p.menyelenggarakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat;
4. q.menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Sekretariat dan Badan;dan
5. r.menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
(4)Sekretariat membawahkan:
1. a.Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
2. b.Subbagian Keuangan dan Aset; dan
3. c.Subbagian Kepegawaian dan Umum. bah an Hasil
4. k.menyelenggarakan fasilitasi PIP;
  1. 1.menyelenggarakan pengkajian bahan SPIP;
5. m.menyelenggarakan Tindak Lanjut Laporan Pemeriksaan lingkup Badan;
6. n.menyelenggarakan telaahan staf sebagai pertimbangan pengam bilan kebijakan;
7. o.menyelenggarakan perumusan dan penyampaian bahan saran pertimbangan mengenai bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi; 8
8. c.melaksanakan pengelolaan sistem akuntansi; Subbagiankerjaprograma. melaksanakan penyusunan Keuangan dan Aset;
9. b.melaksanakan koordinasi, menghimpun dan penyusunan bahan kebijakan teknis keuangan dan aset;

Pasal 6

Subbagian Keuangan dan Aset

(1)Subbagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan administrasi keuangan dan aset, meliputi penganggaran dan penatausahaan, perbendaharaan, penyusunan neraca aset, verifikasi dan pertanggungjawaban keuangan dan aset serta pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Badan, serta penatausahaan PPK-PPKD.
(2)Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Keuangan dan Aset, mempunyai fungsi:
1. a.pelaksanaan koordinasi, menghimpun, dan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang keuangan dan aset;
2. b.pelaksanaan pengadministrasian keuangan dan aset;
3. c.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Subbagian Keuangan dan Aset; dan
4. d.pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
(3)Rincian tugas Subbagian Keuangan dan Aset, yaitu: pokok dantug assesuailaintu gasm. melaksanakan fungsinya. danevaluasi,pemantauan,k. melaksanakan koordinasi pelaporan kegiatan Badan;

1.melaksanakan evaluasi dan pelaporan Subbagian Perencanaan dan Pelaporan; dan

d.melaksanakan penyusunan bahan pengendalian program Badan;
e.melaksanakan koordinasi penyusunan bahan Renstra, Renja, RKT, RKA, DPA, DIPA, PK, LKIP, LKPJ, LPPD, LHKPN, dan LHKASN lingkup Badan;
f.melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan SPIP;
g.melaksanakan koordinasi dan penyusunan bahan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Badan;
h.melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
1. 1.melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan mengenai perencanaan dan pelaporan sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi; J. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Subbagian Perencanaan dan Pelaporan; 9

Pasal 7

Subbagian Kepegawaian dan Umum

(1)Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan kepegawaian dan umum, meliputi pengusulan formasi, mutasi, pengembangan karir dan kompetensi, pembinaan disiplin, kesejahteraan pegawai dan pensiun, ketatalaksanaan dan kerumahtanggaan.
(2)Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai fungsi:
1. a.pelaksanaan koordinasi, menghimpun dan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang kepegawaian dan umum Badan;
2. b.pelaksanaan pengelolaan kepegawaian dan umum;
3. c.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Subbagian; dan
4. d.pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. danpokoktu gassesuailaintugasp. melaksanakan fungsinya.
  1. 1.melaksanakan koordinasi dan penyusunan bahan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Badan; J. melaksanakan penyusuan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengam bilan ke bijakan;
5. k.melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan mengenai keuangan dan aset sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi;
  1. 1.melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Subbagian Keuangan dan Aset;
6. m.melaksanakan koordinasi pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Badan;
7. n.melaksanakan evaluasi dan pelaporan Subbagian Keuangan dan Aset;
8. o.melaksanakan penatausahaan PPK-PPKD; dan pertanggungjawabandanverifikasif. melaksanakan keuangan dan aset;
9. g.melaksanakan penyiapan bahan pembinaan administrasi keuangan dan neraca aset Badan;
10. h.melaksanakan penyusunan bahan laporan keuangan dan aset kegiatan anggaran pendapatan dan belanja Badan; sertaperbendaharaan dan penyusunananggarand. melaksanakan perencanaan dokumen anggaran;
11. e.melaksanakan pelayanan penyusunan neraca aset; 10
  1. 1.melaksanakan koordinasi, menghimpun dan penyusunan bahan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Badan;
12. m.melaksanakan penyusunan bahan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Subbagian Kepegawaian dan Umum serta Sekretariat;
13. n.melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
14. o.melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan mengenai kepegawaian dan umum sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi;
15. p.melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Subbagian Kepegawaian dan Umum;
16. q.melaksanakan evaluasi dan pelaporan Subbagian Kepegawaian dan Umum; dan
17. r.melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. penyusunan bah an peraturan perundang- J. melaksanakan koordinasi dan rancangan dan pendokumentasian undangan lingkup Badan;
18. k.melaksanakan koordinasi dan penyusunan bahan regulasi keuangan dan aset daerah lingkup Badan;
(3)Rincian tugas Subbagian Kepegawaian dan Umum, yaitu:
1. a.melaksanakan penyusunan program kerja Subbagian Kepegawaian dan Umum;
2. b.melaksanakan koordinasi, menghimpun dan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang kepegawaian dan umum;
3. c.melaksanakan pengusulan formasi, mutasi, pengembangan karir dan kompetensi, pembinaan disiplin, kesejahteraan pegawai serta pensiun pegawai Badan;
4. d.melaksanakan ketatausahaan, kerumahtanggaan, kehumasan, pengelolaan dan pelayanan sistem informasi, keprotokolan serta pengelolaan perpustakaan dan kearsipan Badan;
5. e.melaksanakan PIP;
6. f.melaksanakan inventarisasi, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, pemeliharaan, pemindahtanganan dan penghapusan, serta pendayagunaan barang daerah Badan;
7. g.melaksanakan koordinasi dan penyelenggaraan administrasi kepegawaian dan barang Daerah Provinsi;
8. h.melaksanakan pembinaan pengelolaan barang daerah Badan;
  1. 1.melaksanakan koordinasi dan penyusunan bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan Badan; 11 Kodepenyusunan bahanpengkajian1. menyelenggarakan Rekening APBD; J. menyelenggarakan pengkajian penyusunan bahan surat edaran tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD dan RKA-PPKD;
9. g.menyelenggarakan pengkajian penyusunan bahan data pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam rangka penyusunan rancangan Perda APBD/ Perubahan APBD dan rancangan (Peraturan Gubernur) Pergub Penjabaran APBD/Perubahan Penjabaran APBD;
10. h.Menyelenggarakan evaluasi terhadap rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang APBD, Perubahan APBD serta Rancangan Peraturan Bupati/Wali Kota tentang Penjabaran APBD, Penjabaran perubahan APBD Kabupaten/Kota; I,anggarankegiatand. menyelenggarakan pengendalian anggaran II, dan anggaran III;
11. e.menyelenggarakan kegiatan administrasi anggaran I, anggaran II, dan anggaran III;
12. f.menyelenggarakan pengkajian bahan koordinasi dan fasilitasi penyusunan APBD/Perubahan APBD; APBDpembinaandanevaluasic. penyelenggaraan Kabupaten/Kota;
13. d.penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Bidang; dan
14. e.penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
(3)Rincian Togas Bidang Anggaran, yaitu:
1. a.menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Anggaran;
2. b.menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis Bidang Anggaran;
3. c.menyelenggarakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian aspek anggaran keuangan daerah serta evaluasi dan Pembinaan APBD Kabupaten/Kota;
(2)Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), Bidang Anggaran mempunyai fungsi:
1. a.penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis bidang anggaran I;
2. b.penyelenggaraan pengelolaan anggaran; 12
3. k.menyelenggarakan pengkajian bahan verifikasi RKA-Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan RKA- Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD);
  1. 1.menyelenggarakan pengkajian penyusunan bahan nota keuangan dan penyusunan data anggaran dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Perda) APBD dan Perubahan APBD serta Rancangan Pergub Penjabaran APBD dan Penjabaran Perubahan APBD;
4. m.menyelenggarakan pengkajian penyusunan bahan nota jawaban Gubernur atas pemandangan umum DPRD terhadap Rancangan Perda APBD dan Perubahan APBD serta Rancangan Pergub Penjabaran APBD dan Penjabaran Perubahan APBD;
5. n.menyelenggarakan pengkajian penyusunan bahan persetujuan bersama dalam rangka persetujuan DPRD terhadap Rancangan Perda APBD dan Perubahan APBD serta Rancangan Pergub Penjabaran APBD dan Penjabaran Perubahan APBD;
6. o.menyelenggarakan pengkajian penyiapan bahan dalam rangka penyampaian Rancangan Perda APBD dan Perubahan APBD serta Rancangan Pergub Penjabaran APBD dan Penjabaran Perubahan APBD untuk di evaluasi Kementerian Dalam Negeri;
7. p.menyelenggarakan pengkajian bahan koordinasi dan verifikasi dalam rangka penyempurnaan Rancangan Perda APBD dan Perubahan APBD serta Rancangan Pergub Penjabaran APBD dan Penjabaran Perubahan APBD hasil evaluasi Kemendagri;
8. q.menyelenggarakan pengkajian penyusunan bahan surat edaran tentang penyusunan rancangan DPA-SKPD dan DPPA-SKPD serta DPA-PPKD dan DPPA-PPKD;
9. r.menyelenggarakan pengkajian penyusunan bahan koordinasi dan verifikasi rancangan DPA-SKPD dan DPPA-SKPD serta DPA-PPKD dan DPPA-PPKD sebagai dasar pelaksanaan APBD dan perubahan APBD;
10. s.menyelenggarakan pengkajian penyusunan bahan anggaran kas dalam rangka penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD);
11. t.menyelenggarakan koordinasi dan pembinaan dalam penganggaran Daerah Kabupaten/Kota untuk membantu tugas Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
12. u.menyelenggarakan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Bidang Anggaran;
13. v.menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan ke bijakan;
14. w.menyelenggarakan pengkajian bahan saran pertimbangan mengenai bidang anggaran sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi;
15. x.menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Bidang Anggaran; dan
16. y.menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya. 13
17. d.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Subbidang Anggaran I; dan
18. e.pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
(3)Rincian Togas Subbidang Anggaran I, yaitu:
1. a.melaksanakan penyusunan program kerja Subbidang Anggaran I;
2. b.melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis bidang anggaran I;
3. c.melaksanakan kegiatan administrasi Subbidang Anggaran I; APBDpembinaan

Pasal 9

Subbidang Anggaran I ( 1) Subbidang Anggaran I mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan anggaran I, meliputi penyusunan APBD dan perubahan APBD di Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, Dinas Sosial Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, Dinas Pengelola Lingkungan Hidup Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, Dinas Pemuda dan Olahraga Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, Biro Pelayanan dan Pengembangan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat serta evaluasi dan Pembinaan APBD Kabupaten/Kota Wilayah I meliputi Daerah Kabupaten Bogor, Daerah Kota Bogor, Daerah Kota Depok, Daerah Kabupaten Sukabumi, Daerah Kota Sukabumi, Daerah Kabupaten Cianjur, Daerah Kabupaten Bandung Barat, Daerah Kota Cimahi dan Daerah Kabupaten Ciamis.

(2)Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Anggaran I mempunyai fungsi:
1. a.pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang anggaran I;
2. b.pelaksanaan pengelolaan anggaran I;
3. c.penyelenggaraan evaluasi dan Kabupaten/ Kota;
(4)Bidang Anggaran membawahkan:
1. a.Subbidang Anggaran I;
2. b.Subbidang Anggaran II; dan
3. c.Subbidang Anggaran III. 14
4. d.melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyusunan APBD dan Perubahan APBD serta evaluasi dan Pembinaan APBD Kabupaten/Kota Wilayah I;
5. e.melaksanakan penyusunan bahan data pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam rangka penyusunan rancangan Perda APBD dan Perubahan ABPD dan rancangan Pergub Penjabaran APBD dan Perubahan Penjabaran APBD;
6. f.melaksanakan evaluasi terhadap rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang APBD, Perubahan APBD dan pelaksanaan APBD serta Rancangan Peraturan Bupati/Wali Kata tentang Penjabaran APBD, Penjabaran perubahan APBD Kabupaten/Kota Wilayah I;
7. g.melaksanakan penyusunan bahan Kade Rekening APBD;
8. h.melaksanakan penyusunan bahan surat edaran tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD dan RKA-PPKD;
  1. 1.melaksanakan verifikasi RKA-SKPD dan RKA-PPKD; J. melaksanakan penyusunan bahan nota keuangan dan penyusunan data anggaran dalam rangka penyusunan Rancangan Perda APBD dan Perubahan APBD dan Rancangan Pergub Penjabaran APBD dan Penjabaran Perubahan APBD;
9. k.melaksanakan penyusunan bahan nota jawaban Gubernur atas pemandangan umum DPRD terhadap Rancangan Perda APBD dan Perubahan APBD dan Rancangan Pergub Penjabaran APBD dan Penjabaran Perubahan APBD;
  1. 1.melaksanakan penyusunan bahan persetujuan bersama dalam rangka persetujuan DPRD terhadap Rancangan Perda APBD dan Perubahan APBD dan Rancangan Pergub Penjabaran APBD dan Penjabaran Perubahan APBD;
10. m.melaksanakan penyusunan bahan dalam rangka penyampaian Rancangan Perda APBD dan Perubahan APBD dan Rancangan Pergub Penjabaran APBD dan Penjabaran Perubahan APBD untuk di evaluasi Kementerian Dalam Negeri;
11. n.melaksanakan koordinasi dan verifikasi dalam rangka penyempurnaan Rancangan Perda APBD dan Perubahan APBD dan Rancangan Pergub Penjabaran APBD dan Penjabaran Perubahan APBD hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri;
12. o.melaksanakan penyusunan bahan surat edaran tentang penyusunan rancangan DPA-SKPD dan DPPA-SKPD serta DPA- PPKD dan DPPA-PPKD;
13. p.melaksanakan penyusunan bahan koordinasi dan verifikasi rancangan DPA-SKPD dan DPPA-SKPD dan DPA- PPKD dan DPPA-PPKD sebagai dasar pelaksanaan APBD dan perubahan APBD;
14. q.melaksanakan penyusunan bahan anggaran kas dalam rangka penerbitan surat penyediaan dana (SPD); 15

Pasal 10

Subbidang Anggaran II ( 1) Subbidang Anggaran II mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan anggaran II, meliputi penyusunan APBD dan perubahan APBD di Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, Dinas Sumber Daya Air Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, Dinas Perumahan dan Permukiman Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, Dinas Perhubungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, Dinas Perkebunan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, Dinas Kehutanan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, Biro Perekonomian, Investasi dan BUMD Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat, Biro Produksi dan Industri Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat, Badan dan Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat serta evaluasi dan Pembinaan APBD Kabupaten/Kota Wilayah II meliputi Daerah Kabupaten Bekasi, Daerah Kota Bekasi, Daerah Kabupaten Karawang, Daerah Kabupaten Purwakarta, Daerah Kabupaten Subang, Daerah Kabupaten Bandung, Daerah Kabupaten Sumedang, Daerah Kota Banjar, dan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

r.melaksanakan koordinasi dan pembinaan dalam hal penganggaran daerah Kabupaten/Kota Wilayah I dalam rangka membantu tugas Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
s.melaksanakan penyusunan bahan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Subbidang Anggaran I;
t.melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
u.melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan mengenai anggaran I sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi;
v.melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Subbidang Anggaran I;
w.melaksanakan evaluasi dan pelaporan Subbidang Anggaran I; dan
x.melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. 16 anggaran II;
c.melaksanakan kegiatan administrasi Subbidang Anggaran II;
d.melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyusunan APBD dan Perubahan APBD serta evaluasi dan pembinaan APBD Kabupaten/Kota Wilayah II;
e.melaksanakan penyusunan bahan data pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam rangka penyusunan rancangan Perda APBD dan Perubahan ABPD dan rancangan Pergub Penjabaran APBD dan Perubahan Penjabaran APBD;
f.melaksanakan evaluasi terhadap Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang APBD, Perubahan APBD dan pelaksanaan APBD serta Rancangan Peraturan Bupati/Wali Kota tentang Penjabaran APBD, Penjabaran perubahan APBD Kabupaten/Kota Wilayah II;
g.melaksanakan penyusunan bahan Kode Rekening APBD;
h.melaksanakan penyusunan bahan surat edaran tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD dan RKA-PPKD;
1. 1.melaksanakan verifikasi RKA-SKPD dan RKA-PPKD; J. melaksanakan penyusunan bahan nota keuangan dan penyusunan data anggaran dalam rangka penyusunan Rancangan Perda APBD dan Perubahan APBD dan Rancangan Pergub Penjabaran APBD dan Penjabaran Perubahan APBD;
k.melaksanakan penyusunan bahan nota jawaban Gubernur atas pemandangan umum DPRD terhadap Rancangan Perda APBD dan Perubahan APBD dan Rancangan Pergub Penjabaran APBD dan Penjabaran Perubahan APBD; Subbidangkerjaprogrampenyusunana. melaksanakan Anggaran II;
b.melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis bidang
d.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Subbidang Anggaran II; dan
e.pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

(3)Rincian Tugas Subbidang Anggaran II, yaitu: APBDpembinaan
(2)Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Anggaran II mempunyai fungsi:
1. a.pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang anggaran II;
2. b.pelaksanaan pengelolaan anggaran II;
3. c.penyelenggaraan evaluasi dan Kabupaten/ Kota; 17
  1. 1.melaksanakan penyusunan bahan persetujuan bersama dalam rangka persetujuan DPRD terhadap Rancangan Perda APBD dan Perubahan APBD dan Rancangan Pergub Penjabaran APBD dan Penjabaran Perubahan APBD;
4. m.melaksanakan penyusunan bahan dalam rangka penyampaian Rancangan Perda APBD dan Perubahan APBD dan Rancangan Pergub Penjabaran APBD dan Penjabaran Perubahan APBD untuk di evaluasi Kementerian Dalam Negeri;
5. n.melaksanakan koordinasi dan verifikasi dalam rangka penyempurnaan Rancangan Perda APBD dan Perubahan APBD dan Rancangan Pergub Penjabaran APBD dan Penjabaran Perubahan APBD hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri;
6. o.melaksanakan penyusunan bahan surat edaran tentang penyusunan rancangan DPA-SKPD dan DPPA-SKPD dan DPA- PPKD dan DPPA-PPKD;
7. p.melaksanakan penyusunan bahan koordinasi dan verifikasi rancangan DPA-SKPD dan DPPA-SKPD serta DPA- PPKD dan DPPA-PPKD sebagai dasar pelaksanaan APBD dan perubahan APBD;
8. q.melaksanakan penyusunan bahan anggaran kas dalam rangka penerbitan surat penyediaan dana (SPD);
9. r.melaksanakan pembinaan dalam hal penganggaran Daerah Kabupaten/Kota Wilayah II dalam rangka membantu tugas Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
10. s.melaksanakan penyusunan bahan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Subbidang Anggaran II;
11. t.melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengam bilan ke bijakan;
12. u.melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan mengenai anggaran II sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi;
13. v.melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok pokok dan fungsi Subbidang Anggaran II;
14. w.melaksanakan evaluasi dan pelaporan Subbidang Anggaran II; dan
15. x.melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. 18 Subbidangkerjaprogrampenyusunana. Melaksanakan Anggaran III;
16. b.melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis bidang anggaran III;
17. e.pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
(3)Rincian Tugas Subbidang Anggaran II, yaitu: APBDpembinaandanevaluasic. penyelenggaraan Kabupaten/ Kota;
1. d.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Subbidang Anggaran III; dan

Pasal 11

Subbidang Anggaran III ( 1) Subbidang Anggaran III mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan anggaran III, meliputi penyusunan APBD dan perubahan APBD di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, Dinas Perikanan dan Kelautan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, DPRD, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Biro Pemerintahan dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat, Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat, Biro Pengendalian Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi J awa Barat, Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat, Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat, Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat, Sekretariat DPRD, Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah I Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah II Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah III Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah IV Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, Badan Penghubung Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat serta evaluasi dan Pembinaan APBD kabupaten/kota Wilayah III meliputi Daerah Kabupaten Cirebon, Daerah Kota Cirebon, Daerah Kabupaten Kuningan, Daerah Kabupaten Indramayu, Daerah Kabupaten Majalengka, Daerah Kota Bandung, Daerah Kabupaten Garut, Daerah Kota Tasikmalaya, dan Daerah Kabupaten Pangandaran.

(2)Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Anggaran III mempunyai fungsi:
1. a.pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis bidang anggaran III;
2. b.pelaksanaan pengelolaan anggaran III; 19
3. c.melaksanakan kegiatan administrasi Subbidang Anggaran III;
4. d.melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyusunan APBD dan Perubahan APBD serta evaluasi dan pembinaan APBD Kabupaten/Kota Wilayah III;
5. e.melaksanakan penyusunan bahan data pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam rangka penyusunan rancangan Perda APBD dan Perubahan ABPD dan rancangan Pergub Penjabaran APBD dan Perubahan Penjabaran APBD;
6. f.melaksanakan evaluasi terhadap rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang APBD, Perubahan APBD dan pelaksanaan APBD serta Rancangan Peraturan Bupati/Wali Kota tentang Penjabaran APBD, Penjabaran perubahan APBD Kabupaten/Kota Wilayah III;
7. g.melaksanakan penyusunan bahan Kode Rekening APBD;
8. h.melaksanakan penyusunan bahan surat edaran tentang pedoman penyusunan RKA-SKPDdan RKA-PPKD;
  1. 1.melaksanakan verifikasi RKA-SKPD dan RKA-PPKD;
9. j.melaksanakan penyusunan bahan nota keuangan dan penyusunan data anggaran dalam rangka penyusunan Rancangan Perda APBD dan Perubahan APBD dan Rancangan Pergub Penjabaran APBD dan Penjabaran Perubahan APBD;
10. k.melaksanakan penyusunan bahan nota jawaban Gubernur atas pemandangan umum DPRD terhadap Rancangan Perda APBD dan Perubahan APBD dan Rancangan Pergub Penjabaran APBD dan Penjabaran Perubahan APBD;
  1. 1.melaksanakan penyusunan bahan persetujuan bersama dalam rangka persetujuan DPRD terhadap Rancangan Perda APBD dan Perubahan APBD dan Rancangan Pergub Penjabaran APBD dan Penjabaran Perubahan APBD;
11. m.melaksanakan penyusunan bahan dalam rangka penyampaian Rancangan Perda APBD dan Perubahan APBD dan Rancangan Pergub Penjabaran APBD dan Penjabaran Perubahan APBD untuk di evaluasi Kementerian Dalam Negeri;
12. n.melaksanakan koordinasi dan verifikasi dalam rangka penyempurnaan Rancangan Perda APBD dan Perubahan APBD dan Rancangan Pergub Penjabaran APBD dan Penjabaran Perubahan APBD hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri;
13. o.melaksanakan penyusunan bahan surat edaran tentang penyusunan rancangan DPA-SKPD dan DPPA-SKPD dan DPA- PPKD dan DPPA-PPKD;
14. p.melaksanakan penyusunan bahan koordinasi dan verifikasi rancangan DPA-SKPD dan DPPA-SKPDdan DPA- PPKD dan DPPA-PPKD sebagai dasar pelaksanaan APBD dan perubahan APBD;
15. q.melaksanakan penyusunan bahan anggaran kas dalam rangka penerbitan SPD;
16. r.melaksanakan pembinaan dalam hal penganggaran Daerah Kabupaten/Kota Wilayah III dalam rangka membantu tugas Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat; 20

Pasal 12

( 1) Bidang Perbendaharaan mernpunyai tugas pokok menyelenggarakan fungsi penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan, aspek perbendaharaan meliputi perbendaharaan I, perbendaharaan II dan perbendaharaan III.

(2)Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), Bidang Perbendaharaan mempunyai fungsi:
1. a.penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis di bidang perbendaharaan;
2. b.penyelenggaraan pengelolaan perbendaharaan;
3. c.penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Bidang Perbendaharaan; dan
4. d.penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
(3)Rincian Togas Bidang Perbendaharaan, yaitu:
1. a.menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Perbendaharaan;
2. b.menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis Bidang Perbendaharaan;
3. c.menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, dan pengendalian aspek perbendaharaan keuangan daerah;
4. d.menyelenggarakan pengendalian kegiatan perbendaharaan I, perbendaharaan II dan perbendaharaan III;
5. e.menyelenggarakan kegiatan administrasi perbendaharaan I, perbendaharaan II dan perbendaharaan III;
6. f.menyelenggarakan pengkajian bahan dan sosialisasi petunjuk pelaksanaan perbendaharaan;
7. g.menyelenggarakan pengkajian bahan kelengkapan dokumen Surat Perintah Membayar (SPM);
8. h.menyelenggarakan pengkajian bahan pemrosesan, penerbitan, dan pendistribusian Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
  1. 1.menyelenggarakan dan mengendalikan pembayaran atas beban rekening kas umum daerah;
9. s.melaksanakan penyusunan bahan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Subbidang Anggaran III;
10. t.melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan ke bijakan;
11. u.melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan mengenai anggaran III sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi;
12. v.melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok pokok dan fungsi Subbidang Anggaran III;
13. w.melaksanakan evaluasi dan pelaporan Subbidang Anggaran III; dan;
14. x.melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. 21

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 2

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Dasar hukum (15)

Undang-undang Darurat No. 11 Tahun 1950

Undang-undang Darurat No. 20 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 2000

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 29 Tahun 2007

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 30 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 7 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2016

Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 2

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Dasar hukum (15)

Undang-undang Darurat No. 11 Tahun 1950

Undang-undang Darurat No. 20 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 2000

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 29 Tahun 2007

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 30 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 7 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2016

Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2017