(l)Dalam pelaksanaan setiap kegiatan res€s sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 disediakan belanja pendukung, meliputi:
a.insentif pendamping reses untuk 2 (dua) orang;
b.belanja jasa dokumentasi;
c.sewa kursi dan meja;
d.sewa tempat prasarana tenda;
e.sewa sound. sgstem;
f.belanja makanan dan minuman;
g.honorarium pemandu acara;
h.honorarium pembaca doh; dan
i.biaya penggandaan.
(2)Standar biaya belar{a pendukung sebasaimana dimaksud pada ayat (l) mengikuti standar biaya umum Pemerintah Daerah Provinsi.
2.Ketentuan Pas*127 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
3 Pasl27 (l)Pimpinan dan Anggota DPRD berkewajiban meningkatkan citra positif di mata publik atau khalayak atau rakyat daerah terkait dengan pelaksanaan fungsi kelembaga.an. (2)Dalam meningkatkan citra positif sebagaim2l2 dimaksud ayat
(1)disediakan belanja pendukung sebagai berikut:
a.adhi karya parlemen bagi setiap anggota DPRD paling banyak sebesar Rp5.0O0.O00,00 (tima juta rupiah) per bulan;
4
b.penyebarluasan Peraturan Daerah/dengar pendapat Rancangan Peraturan Daerah foagi setiap anggota DPRD di daerah pilihan (dapil) selama 2 (dua) hari dalam 1 (satu) kegiatan dengan jumlah paling banyak 100 (seratus) peserta;
c.citra bhakti dilaksanakan 2 (dua) kali dalam I (satu) tahun anggaran; dan
d.parlemen mengabdi paling banyak sebesar Rp450.OO0.0OO,0O (empat ratus lima puluh juta rupiah) dilaksanakan 1 (satu) kali dalam setahun.
(3)Dalam pelaksanaan setiap kegiatan penyebarluasan Peraturan Daeral/dengar pendapat Rancangan Peraturan Daerah 5sfagaiman6 dimaksud pada ayat (2) huruf b, disediakarr belanja pendukung, meliputi:
a.insentif pendamping untuk 2 (dua) orang;
b.sewa kursi;
c.sewa tempat/gedung;
d.sewa sound. system;
e.belanja makan dan minum;
f.belanja makanan nngan/sna.clg
g.honorarium pemandu acara;
h.honorarium pembaca doa;
i.belaaja spanduk 3 (tiga) buah;
j.biaya pengganti transport peserta;
k.biaya alat tulis kantor; dan
l.biaya perjalanan dinas.
(4)Standar biaya belanja pendukung gslagaimana dimaksud pada ayat (3) mengikuti standar biaya umum pemerintah Daera_h Provinsi. (S)Pembayaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan dengan menggunakan anggaran operasional Sekretariat DPRD dan rtikenakan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3.Ketentuaa Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebaga_i berikut: