Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
1.Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2.Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat.
ol r 3
5.Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat.
6.Anggota Dewan Perwakilan Ralryat Daerah yang selanjutnya disebut Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat.
7.Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Alat Kelengkapan DPRD adalah Pimpinan DPRD, Badan Musyawarah, komisi, Badan Anggaran, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Badan Kehormatan, panitia khusus, dan alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk dalam rapat paripurna.
8.Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD.
9.Uang Paket adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat yang terdiri dari uang transport lokal dan uang makan.
l0.Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPRD. l l.Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan atau Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai ketua atau wakil ketua atau sekretaris atau anggota panitia musyawarah, atau komisi, atau badan kehormatan, atau panitia anggaran, atau alat kelengkapan lainnya. 12.Belanja Penunjang Kegiatan adalah belanja yang disediakan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD.
13.Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD berupa tunjangan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan, rumah jabatan dan perlengkapannya/rumah dinas, kendaraan dinas jabatan, pakaian dinas, uang duka wafat/tewas dan bantuan biaya pengurLrsan jenazah.
l4.Uang Jasa Pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD atas jasa pengabdiannya setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat. 15.Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD. l6.Tunjangan Reses adalah tunjangan yang diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan dan Anggota DPRD. l7.Tunjangan Perumahan adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang tidak mendapat fasilitas rumah dinas, yang diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan. 4 lS.Tunjangan Transportasi adalah Tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggot:-yarrg tidak mendapat fasilitas kendaraan dinas, yang diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan.
19.Dana Operasional Pimpinan adalah dana yang diberikan setiap bulan kepada ketua DPRD dan wakil ketua DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yarlg berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas ketua DPRD dan wakil ketua DPRD sehari-hari.
20.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat.
BAB II PENGHASII.,AN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD Bagran Kesatu