(l)Tenaga ahli fraksi disediakan untuk bekerja terus menerus dalam rangka mengartikulasi kepentingan fraksi di DPRD.
(2)Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kompensasi sebesar Rp8.OO0.000,00 (delapan juta rupiah) per bulan dan dipotong PPh sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
8.Diantara Pasal 25 dan Pasal 26 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 25 a, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 25a (1)Pimpinan dan Anggota DPRD berkewajiban meningkatkan citra positif di mata publik atau khalayak atau rakyat daerah terkait dengan pelaksanaan fungsi kelembagaan.
(2)Dalam meningkatkan citra positif sebagaimana dimaksud ayat (1) disediakan belanja pendukung sebagai berikut:
a.Adhi Karya Parlemen bagi setiap anggota DPRD sebesar RpS.000.000,0O (lima juta rupiah) per bulan;
b.Parlemen dalam Sketsa Kebangsaan bagi setiap anggota DPRD di daerah pilihan (dapil) sebesar Rp25.000.000,00 ( dua puluh lima juta rupiah) per masa sidang selama 2 (dua) hari;
c.Citra Bhakti Komisi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per masa sidang; dan 8
d.Parlemen mengabdi sebesar Rp250.oo0.00o,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dilaksanakan 1 (satu) kali dalam rangka peringatan hari kelahiran Pancasila.
Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat. Ditetapkan di Bandung da tanggal I Dr'rbcr zl1 HAMAD RIDWAN KAMIL D- ERNUR JAWA BARAT, Diundangkan di Bandung pada tanggal 11 Docrbor 2o'l ! S DAERAH A BARAT, I k * t D ACHMAD BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2019 NOMOR A7 i Ditetapkan di Bandung pada tanggal 31 Desember 2019 GUBERNUR JAWA BARAT, ttd MOCHAMAD RIDWAN KAMIL Diundangkan di Bandung pada tanggal 31 Desember 2019 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA BARAT, ttd DAUD ACHMAD BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2019 NOMOR 87