(1)Balai Pengembangan Ikan Air Payau dan Laut Wilayah Utara Sungaibuntu mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian tugas teknis operasional di bidang pengembangan ikan air payau dan laut wilayah utara, meliputi pengujian, produksi dan distribusi , serta mengendalikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai Pengembangan Ikan Air Payau dan Laut Wilayah Utara Sungaibuntu.
(2)Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Balai Pengembangan Ikan Air Payau dan Laut Wilayah Utara Sungaibuntu mempunyai fungsi:
a.penyelenggataan pengkajian bahan kebijakan teknis di bidang pengembangan ikan air payau dan laut;
b.penyelenggaraan pengembangan dan pemacuan stok ikan air payau dan laut;
c.penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Balai; dan
d.penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
(3)Rincian Tugas Balai:
a.menyelenggarakan pengkajian program ketja Balai Pengembangan Ikan Air Payau dan Laut Wilayah Utara Sungaibuntu;
b.menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis di bidang pengembangan ikan air payau dan laut;
c.menyelenggarakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai, meliputi pengujian, produksi dan distribusi ikan air payau dan laut;
d.menyelenggarakan pengkajian bahan petunjuk teknis pengembangan ikan air payau dan laut;
e.menyelenggarakan pengujian, pembinaan dan penerapan standar pengembangan ikan air payau dan laut;
f.menyelenggarakan pengujian dan pengembangan pembenihan perikanan air payau dan laut dengan cara penerapan sistem manajemen mutu, CPIB, CBIB dan CKIB;
g.menyelenggarakan pembinaan teknis pengembangan ikan air payau dan laut dengan cara penerapan sistem manajemen mutu, CPIB, CBIB dan CKIB;
31 h . menyelenggarakan penerapan teknis pengembangan ikan air payau dan laut dengan cara penerapan sistem manajemen mutu, CPIB, CBIB dan CKIB;
1.menyelenggarakan distribusi hasil ikan air payau dan laut;
J. menyelenggarakan pelayanan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan;
k.menyelenggarakan sistem dan tatalaksana produksi, serta pengelolaan hasil ikan air payau dan laut;
1.menyelenggarakan penerapan dan pengembangan inovasi teknologi produksi ikan air payau dan laut;
m.menyelenggarakan pengendalian lingkungan sumberdaya perairan dan pengawasan suinberdaya hasil ikah air payau dan laut;
n.menyelenggarakan koordinasi dan pengendalian hama penyakit ikan air payau dan laut;
o.menyelenggarakan diseminasi teknologi melalui pelatihan, magang, percontohan teknologi dan publikasi teknis ikan air payau dan laut;
p.menyelenggarakan supervisi, monitoring dan evaluasi penerapan teknologi ikan air payau dan laut;
q . menyelenggarakan pengembangan komoditi ikan lainnya yang memiliki nilai ekonomi tinggi yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas;
r.menyelenggarakan ketatausahaan Balai;
s.menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
t . menyelenggarakan pengkajian bahan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Balai;
u.menyelenggarakan pengkajian bahan verifikasi, kajian teknis dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah bantuan sosial di pengembangan ikan air payau dan laut;
v.menyelenggarakan pengkajian bahan saran pertimbangan mengenai pengembangan ikan air payau dan laut sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah;
w.memimpin seluruh pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai;
x . menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Balai; dan
y.menyelenggarakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
(4)Susunan Organisasi Balai Pengembangan Ikan Air Payau dan Laut Wilayah Utara Sungaibuntu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
a.Kepala;
b . Subbagian Tata Usaha;
c.Seksi Pengujian;
d.Seksi Produksi dan Distribusi;
e.Sub Unit Pelayanan; dan
f.Kelompok Jabatan Fungsional.
/ Paragraf2 Kepala Balai Pasa124 32
(1)Kepala Balai Pengembangan Ikan Air Payau dan Laut Wilayah Utara Sungaibuntu mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan, memimpin penyelenggaraan pengembangan ikan air payau dan laut, meliputi pengujian serta produksi dan distribusi.
(2)Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagairnana dimaksud pada ayat (1), Kepala Balai mempunyai fungsi:
a.penyele~ggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis di bidang pengembangan ikan air payau dan laut;
b.penyelenggaraan pengembangan ikan air payau dan laut;
c.penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Balai; dan
d.penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
(3)Rincian tugas Kepala Balai:
a.menyelenggarakan pengkajian program keija Balai Pengembangan Ikan Air Payau dan Laut Wilayah Utara Sungaibuntu;
b.menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis di bidang pengembahgan ikan air payau dan laut;
c.menyelenggarakan koordinasi, membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai;
d.menyelengarakan sebagian tugas teknis operasional urusan Pemerintahan, sesuai dengan urusan pemerintahan Daerah Provinsi, di bidang pengembangan ikan air payau dan laut, meliputi pengujian serta produksi dan distribusi;
e.menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
f.menyelenggarakan Tindak banjut Laperan Basil Pemeriksaan lingkup Balai;
g.menyelenggarakan pengkajian bahan verifikasi, kajian teknis dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang pengembangan ikan air payau dan laut;
h.menyelenggarakan pengkajian bahan saran pertimbangan mengenai bidang pengembangan ikan air payau dan laut sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah;
1.memimpin seluruh pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai;
j.menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Balai; dan
k.menyelenggarakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
Paragraf 3 Subbagian Tata Usaha Pasa125
(1)Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan ketatausahaan, meliputi menyusun bahan kebijakan teknis, bahah koordinasi, pembinaan, melaksanakan pengelolaan dan 33 pengendalian aspek kepegawaian, keuangan, perlengkapan, umum dan kehumasan, serta penyusunan rencana program.
(2)Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
a.pelaksanaan koordinasi, penyusunan dan menghimpun bahan kebijakan teknis ketatausahaan;
b.pelaksanaan ketatausahaan;
c.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Subbagian; dan
d.pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
(3)Rincian Tugas Subbagian Tata Usaha:
a.melaksanakan penyusunan program ketja balai dan Subbagian Tata Usaha;
b.melaksanakan pengelolaan kehumasan;
c.melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
d.melaksanakan penatausahaan keuangan;
e.melaksanakan pengelolaan umum dan perlengkapan;
f.melaksanakan pengelolaan tata naskah dinas dan kearsipan;
g.melaksanakan penyusunan bahan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup tata usaha;
h.melaksanakan pemungutan dan penatausahaan restribusi;
1.melaksanakan penghimpunan bahan verifikasi, kajian teknis dan menyelenggarakan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang Pengembangan Ikan Air Payau dan Laut Wilayah Utara;
J. melaksanakan penyampaian bahan saran pertimbangan mengenai ketatausahaan Balai sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;
k.melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Subbagian Tata Usaha;
1.melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
m.melaksanakan evaluasi dan pelaporan Subbagian; dan
n.melaksanakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
Paragraf 4 Seksi Pengujian Pasal 26
(1)Seksi Pengujian mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pengujian, meliputi pengelolaan induk, bibit dan benih komoditas air payau dan laut.
(2)Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), Seksi Pengujian mempunyai fungsi:
a.pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang pengujian pengembangan ikan air payau dan laut;
b.pelaksanaan pengujian pengembangan ikan air payau dan laut;
c.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Seksi; dan d . pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
34
(3)Rincian tugas Seksi Pengujian:
a.melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pengujian;
b.melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang pengujian pengembangan ikan air payau dan laut;
c.melaksanakan pengelolaan pengujian pengembangan ikan air payau dan laut;
d.melaksanakan tatalaksana produksi dan bimbingan penerapan teknologi ikan air payau dan laut;
e.melaksanakan teknis pengelolaan ikan air payau dan laut;
f.melaksanakan pengujian dan pengawasan hasil ikan air payau dan laut;
g.melaksanakan pengujian sarana dan prasarana ikan air payau dan laut;
h . melaksanakan penggunaan dan pengawasan obat ikan, bahan biologis dan pakan ikan;
1.melaksanakan penyusunan bahan sertiflkasi dan manajemen mutu dan pemacuan stok air payau dan laut;
j.melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
k.melaksanakan penyusunan bahan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Seksi;
1.melaksanakan penyusunan bahan veriflkasi, kajian teknis dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/ bantuan sosial di bidang pengembangan ikan air payau dan laut;
m.melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan mengenai pengujian pengembangan ikan air payau dan laut sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah;
n.melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Seksi;
o.melaksanakan evaluasi dan pelaporan Seksi; dan
p.melaksanakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
Paragraf 5 Seksi Produksi dan Distribusi Pasal 27
(1)Seksi Produksi dan Distribusi mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan produksi dan distribusi, meliputi pengembangan produksi, pengelolaan sarana prasarana, dan pemacuan stok komoditas air payau dan laut.
(2)Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Produksi dan Distribusi mempunyai fungsi:
a.pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang produksi dan distribusi pengembangan ikan air payau dan laut;
b.pelaksanaan produksi dan distribusi ikan air payau dan laut;
c . pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Seksi; dan d . pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. 35
(3)Rincian tugas Seksi Produksi dan Distribusi:
a.melaksanakan penyusunan program keija Seksi Produksi dan Distribusi;
b.melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang produksi dan distribusi pengembangan ikan air payau dan laut;
c.melaksanakan pengelolaan produksi dan distribusi pengembangan ikan air payau dan laut;
d.melaksanakan pengembangan produksi ikan air payau dan laut;
e.melaksanakan keijasama kemitraan di bidang pemacuan stok ikan air payau dan laut;
f.melaksanakan distribusi hasil ikan air payau dan laut;
g.melaksanakan penyusunan dokumen sertifikasi ikan air payau dan laut;
h.melaksanakan pembinaan dan penyebarluasan informasi teknologi ikan air payau dan laut;
1.melaksanakan pengembangan teknologi inovasi ikan air payau dan laut;
J. melaksanakan pengembangan dan pemacuan stok ikan melalui penerapan CPIB dan CBIB pada ikan air payau dan laut;
k.melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana produksi ikan air payau dan laut;
1.melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
m.melaksanakan penyusunan bahan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Seksi;
n.melaksanakan penyusunan bahan verifikasi, kajian teknis dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang pengembangan ikan air payau dan laut;
o.melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan mengenai produksi dan distribusi pengembangan ikan air payau dan laut sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah;
p.melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Seksi;
q.melaksanakan evaluasi dan pelaporan Seksi; dan
r.melaksanakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
Bagian Keenam Balai Pelabuhan Perikanan Wilayah Selatan Cilauteureun Paragraf 1 Urnurn Pasal 28
(1)Balai Pelabuhan Perikanan Wilayah Selatan Cilauteureun mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian tugas teknis operasional di bidang pelabuhan perikanan, meliputi operasional pelabuhan dan kesyahbandaran, tata kelola dan pelayanan usaha, serta mengendalikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai Pelabuhan Perikanan Wilayah Selatan Cilauteureun.
36
(2)Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Balai Pelabuhan Perikanan Wilayah Selatan Cilauteureun mempunyai fungsi:
a.penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis di bidang pelabuhan perikanan Wilayah Selatan;
b.penyelenggaraan pelabuhan perikanan Wilayah Selatan;
c.penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Balai; dan
d.penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
(3)Rincian Tugas Balai:
a.menyelenggarakan pengkajian program kerja Balai Pelabuhan Perikanan Wilayah Selatan Cilauteureun;
b.menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis di bidang pelabuhan perikanan Wilayah Selatan dan penyelenggaraan pelabuhan perikanan Wilayah Selatan;
c.menyelenggarakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai, melipu ti operasional pelabuhan dan kesyahbandaran, tata kelola dan pelayanan usaha;
d.menyelenggarakan pengkajian bahan petunjuk teknis di bidang pelabuhan perikanan Wilayah Selatan;
e.menyelenggarakan pengaturan keberangkatan, kedatangan, dan keberadaan kapal perikanan di pelabuhan perikanan Wilayah Selatan;
f.menyelenggarakan pelayanan penerbitan Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan dan Keberangkatan Kapal Perikanan di Pelabuhan Perikanan Wilayah Selatan;
g.menyelenggarakan pemeriksaan Log Book di pelabuhan perikanan Wilayah Selatan;
h.menyelenggarakan pelayanan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar di pelabuhan perikanan Wilayah Selatan;
1.menyelenggarakan penerbitan Sertiflkat Hasil Tangkapan lkan di pelabuhan perikanan Wilayah Selatan;
J . menyelenggarakan pengawasan pengisian bahan bakar di pelabuhan perikanan Wilayah Selatan;
k.menyelenggarakan pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, pendayagunaan, dan pengawasan, serta pengendalian sarana dan prasarana di pelabuhan perikanan Wilayah Selatan;
1.menyelenggarakan fasilitasi penyuluhan, pengendalian sumberdaya ikan, perkarantinaan ikan, publikasi hasil penelitian, pemantauan wilayah pesisir, wisata bahari, pembinaan mutu, serta pengolahan, pemasaran dan distribusi hasil perikanan di pelabuhan perikanan Wilayah Selatan;
m.menyelenggarakan pelayanan jasa, pemanfaatan lahan dan fasilitas usaha di pelabuhan perikanan Wilayah Selatan;
n.menyelenggarakan pengumpulan data, informasi, dan publikasi di pelabuhan perikanan Wilayah Selatan;
o.menyelenggarakan bimbingan teknis dan penerbitan Sertifikat Cara Penanganan lkan yang Baik (CPIB) di pelabuhan perikanan Wilayah Selatan;
p.menyelenggarakan inspeksi pembongkaran ikan di pelabuhan perikanan Wilayah Selatan;
37
q.menyelenggarakan pengendalian lingkungan di pelabuhan perikanan Wilayah Selatan;
r.menyelenggarakan ketatausahaan Balai;
s.menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
t.menyelenggarakan pengkajian bahan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Balai;
u.menyelenggarakan pengkajian bahan veriflkasi, kajian teknis dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah bantuan sosial di pelabuhan perikanan Wilayah Selatan;
v.menyelenggarakan pengkajian bahan saran pertimbangan mengenai pelabuhan perikanan Wilayah Selatan sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah;
w.memimpin seluruh pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai;
x.menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Balai; dan
y.menyelenggarakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
(4)Susunan Organisasi Balai Pelabuhan Perikanan Wilayah Selatan Cilauteureun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
a.Kepala;
b.Subbagian Tata Usaha;
c.Seksi Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran;
d.Seksi Tata Kelola dan Pelayanan Usaha; dan
e.Kelompok Jabatan Fungsional.
Paragraf2 Kepala Balai Pasa129
(1)Kepala Balai Pelabuhan Perikanan Wilayah Selatan Cilauteureun mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan, memimpin penyelenggaraan pelabuhan perikanan wilayah selatan, meliputi operasional pelabuhan dan kesyahbandaran serta tata kelola dan pelayanan usaha.
(2)Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Balai mempunyai fungsi:
a.penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis di bidang pelabuhan perikanan wilayah selatan;
b.penyelenggaraan pelabuhan perikanan Wilayah Selatan;
c.penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Balai; dan
d.penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
(3)Rincian tugas Kepala Balai:
a.menyelenggarakan pengkajian program ketja Balai Pelabuhan Perikanan Wilayah Selatan Cilauteureun;
b.menyelenggarakan pengkajian dan perumusan bahan kebijakan teknis di bidang pelabuhan perikanan Wilayah Selatan;
c.menyelenggarakan koordinasi, membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai;
38
d.menyelengarakan sebagian tugas teknis operasional urusan Pemerintahan, sesuai dengan urusan pemerintahan Daerah Provinsi, di bidang pelabuhan perikanan Wilayah Selatan, meliputi operasional pelabuhan dan kesyahbandaran, serta tata kelola dan pelayanan usaha;
e.menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
f.menyelenggarakan pengkajian bahan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Balai;
g.menyelenggarakan pengkajian bahan veriflkasi, kajian teknis dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang pelabuhan perikanan Wilayah Selatan;
h.menyelenggarakan pengkajian bahan saran pertimbangan mengenai bidang pelabuhan perikanan Wilayah Selatan sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah;
i.memimpin seluruh pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai;
j.menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Balai; dan
k.menyelenggarakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
Paragraf 3 Subbagian Tata Usaha Pasal 30
(1)Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan ketatausahaan, meliputi menyusun bahan kebijakan teknis, bahan koordinasi, pembinaan, melaksanakan pengelolaan dan pengendalian aspek kepegawaian, keuangan, perlengkapan, umum dan kehumasan, serta penyusunan rencana program.
(2)Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
a.pelaksanaan koordinasi, penyusunan dan menghimpun bahan kebijakan teknis ketatausahaan;
b . pelaksanaan ketatausahaan;
c.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Subbagian; dan
d.pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
(3)Rincian Tugas Subbagian Tata Usaha:
a.melaksanakan penyusunan program keija balai dan Subbagian Tata Usaha;
b.melaksanakan pengelolaan kehumasan;
c.melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
d.melaksanakan penatausahaan keuangan;
e.melaksanakan pengelolaan umum dan perlengkapan;
f.melaksanakan pengelolaan tata naskah dinas dan kearsipan;
g.melaksanakan penyusunan bahan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup tata usaha;
h.melaksanakan pemungutan dan penatausahaan restribusi;
1.melaksanakan penghimpunan bahan veriflkasi, kajian teknis dan menyelenggarakan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi 39 bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang pelabuhan perikanan Wilayah Selatan;
j.melaksanakan penyampaian bahan saran pertimbangan mengenai ketatausahaan Balai sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;
k.melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Subbagian Tata Usaha;
1.melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
m.melaksanakan evaluasi dan pelaporan Subbagian; dan
n.melaksanakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
Paragraf 4 Seksi Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran Pasal 31
(1)Seksi Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan operasional pelabuhan dan kesyahbandaran, meliputi pengelolaan operasional pelabuhan dan kesyahbandaran.
(2)Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), Seksi Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran mempunyai fungsi:
a.pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang operasional pelabuhan dan kesyahbandaran;
b.pelaksanaan operasional pelabuhan dan kesyahbandaran;
c.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Seksi; dan
d.pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
(3)Rincian tugas Seksi Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran:
a.melaksanakan penyusunan program kelja Seksi Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran;
b.melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang operasional pelabuhan dan kesyahbandaran;
c.melaksanakan pengelolaan operasional pelabuhan dan kesyahbandaran;
d.melaksanakan pengumpulan data, informasi, dan publikasi kegiatan pelabuhan perikanan Wilayah Selatan;
e.melaksanakan inspeksi pembongkaran ikan di pelabuhan perikanan Wilayah Selatan;
f.melaksanakan bimbingan teknis penangkapan ikan dan pengelolaan pelabuhan di pelabuhan perikanan Wilayah Selatan;
g.melaksanakan penyuluhan kegiatan pelabuhan dan penangkapan ikan;
h . melaksanakan pengendalian sumber daya ikan di perairan laut wilayah selatan;
1.melaksanakan penerbitan Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB) di pelabuhan perikanan Wilayah Selatan;
J . melaksanakan penerbitan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan (SHTI) di pelabuhan perikanan Wilayah Selatan; 40
k.melaksanakan pengaturan keberangkatan, kedatangan dan keberadaan kapal perikanan di pelabuhan perikanan Wilayah Selatan;
1.melaksanakan pelayanan penerbitan Surat Tanda Bukti Lapor di pelabuhan perikanan Wilayah Selatan;
m.melaksanakan pemeriksaan Log Book di pelabuhan perikanan Wilayah Selatan;
n.melaksanakan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dan fungsi kesyahbandaran lainnya di pelabuhan perikanan Wilayah Selatan;
o.melaksanakan pengawasan pengisian bahan bakar di pelabuhan perikanan Wilayah Selatan;
p.melaksanakan kegiatan kesyahbandaran lainnya di pelabuhan perikanan Wilayah Selatan sesuai peraturan perundang-undangan;
q.melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
r.melaksanakan penyusunan bahan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Seksi;
s.melaksanakan penyusunan bahan verifikasi, kajian teknis dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang pelabuhan perikanan Wilayah Selatan;
t.melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan mengenai operasional pelabuhan dan kesyahbandaran sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah;
u.melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Seksi;
v.melaksanakan evaluasi dan pelaporan Seksi; dan
w.melaksanakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
Paragraf 5 Seksi Tata Kelola dan Pelayanan U saha Pasa132 ( 1) Seksi Tata Kelola dan Pelayanan U saha mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan tata kelola dan pelayanan usaha, meliputi pengembangan, pembangunan, pemeliharaan dan pendayagunaan sarana prasarana, dan pelayanan jasa pelabuhan.
(2)Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), Seksi Tata Kelola dan Pelayanan Usaha mempunyai fungsi:
a.pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang tata kelola dan pelayanan usaha;
b.pelaksanaan tata kelola dan pelayanan usaha;
c.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Seksi; dan d . pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
(3)Rincian tugas Seksi Tata Kelola dan Pelayanan Usaha:
a.melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Tata Kelola dan Pelayanan U saha;
b.melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang tata kelola dan pelayanan usaha;
41
c.melaksanakan pengelolaan tata kelola dan pelayanan usaha;
d.melaksanakan pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, pengawasan, pengendalian, serta pendayagunaan sarana dan prasarana di pelabuhan perikanan Wilayah Selatan;
e.melaksanakan bimbingan teknis tata kelola dan pelayanan usaha di pelabuhan perikanan Wilayah Selatan;
f.melaksanakan perkarantinaan ikan di pelabuhan perikanan Wilayah Selatan;
g.melaksanakan fasilitasi pelayanan jasa, pemanfaatan lahan dan fasilitas usaha di pelabuhan perikanan Wilayah Selatan;
h.melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
1.melaksanakan penyusunan bahan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Seksi;
J. melaksanakan penyusunan bahan veriflkasi, kajian teknis dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang pelabuhan perikananWilayah Selatan;
k.melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan mengenai Tata Kelola dan Pelayanan Usaha sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah;
1.melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Seksi;
m.melaksanakan evaluasi dan pelaporan Seksi; dan
n.melaksanakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
Bagian Ketujuh Balai Pelabuhan Perikanan Wilayah Utara Muara Ciasem Umum Pasal 33
(1)Balai Pelabuhan Perikanan Wilayah Utara Muara Ciasem mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian tugas teknis operasional di bidang pelabuhan perikanan, meliputi operasional pelabuhan dan kesyahbandaran, serta tata kelola dan pelayanan usaha, serta mengendalikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai Pelabuhan Perikanan Wilayah Utara Muara Ciasem.
(2)Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Balai Pelabuhan Perikanan Wilayah Utara Muara Ciasem mempunyai fungsi:
a.penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis di bidang pelabuhan perikanan Wilayah Utara;
b.penyelenggaraan pelabuhan perikanan Wilayah Utara;
c.penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Balai; dan
d.penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
(3)Rincian Tugas Balai:
a . menyelenggarakan penyusunan program kerja Balai Pelabuhan Perikanan Wilayah Utara Muara Ciasem; 42
b.menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis di bidang pelabuhan perikanan Wilayah Utara;
c.menyelenggarakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai meliputi, operasional pelabuhan dan kesyahbandaran, serta tata kelola dan pelayanan usaha;
d.menyelenggarakan pengkajian bahan petunjuk teknis pelabuhan perikanan Wilayah Utara;
e.menyelenggarakan pengaturan keberangkatan, kedatangan, dan keberadaan kapal perikanan di pelabuhan perikanan Wilayah Utara;
f.menyelenggarakan pelayanan penerbitan Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan dan Keberangkatan Kapal Perikanan di pelabuhan perikanan Wilayah Utara;
g.menyelenggarakan pemeriksaan buku harlan kapal (Log Book) di pelabuhan perikanan Wilayah Utara;
h.menyelenggarakan pelayanan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar di pelabuhan perikanan Wilayah Utara;
i.menyelenggarakan penerbitan Sertiflkat Hasil Tangkapan Ikan di pelabuhan perikanan Wilayah Utara;
J. menyelenggarakan pengawasan peng1s1an bahan bakar di pelabuhan perikanan Wilayah Utara;
k.menyelenggarakan pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, pendayagunaan, dan pengawasan, serta pengendalian sarana dan prasarana di pelabuhan perikanan Wilayah Utara;
1.menyelenggarakan pembinaan, pengendalian sumberdaya ikan, perkarantinaan ikan, publikasi hasil penelitian, pemantauan wilayah pesisir, wisata bahari, pembinaan mutu, serta penanganan, pemasaran dan distribusi hasil perikanan di pelabuhan perikanan Wilayah Utara;
m.menyelenggarakan pelayanan jasa, pemanfaatan lahan dan fasilitas usaha di pelabuhan perikanan Wilayah Utara;
n.menyelenggarakan pengumpulan data, informasi, dan pu blikasi di pelabuhan perikanan Wilayah Utara;
o.menyelenggarakan bimbingan teknis dan penerbitan Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB) di pelabuhan perikanan Wilayah Utara;
p.menyelenggarakan inspeksi pembongkaran ikan di pelabuhan perikanan Wilayah Utara;
q.menyelenggarakan pengendalian lingkungan di pelabuhan perikanan Wilayah Utara;
r.menyelenggarakan ketatausahaan Balai;
s.menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
t.menyelenggarakan pengkajian bahan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Balai;
u.menyelenggarakan pengkajian bahan veriflkasi, kajian teknis dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah bantuan sosial di pelabuhan perikanan Wilayah Utara;
43
v.menyelenggarakan pengkajian bahan saran pertimbangan mengenai pelabuhan perikanan Wilayah Utara sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah;
w . memimpin seluruh pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai; x . menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Balai; dan y . menyelenggarakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
(4)Susunan Organisasi Balai Pelabuhan Perikanan Wilayah Utara Muara Ciasem sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
a.Kepala;
b . Subbagian Tata Usaha;
c.Seksi Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran;
d.Seksi Tata Kelola dan Pelayanan Usaha;
e.Sub Unit Pelayanan; dan
f.Kelompok Jabatan Fungsional.
Paragraf2 Kepala Balai Pasal 34
(1)Kepala Balai Pelabuhan Perikanan Wilayah Utara Muara Ciasem mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan, memimpin penyelenggaraan pelabuhan perikanan wilayah utara, meliputi operasional pelabuhan dan kesyahbandaran serta tata kelola dan pelayanan usaha.
(2)Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), Kepala Balai mempunyai fungsi:
a . penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis di bidang pelabuhan perikanan Wilayah Utara;
b.penyelenggaraan pelabuhan perikanan Wilayah Utara;
c.penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Balai; dan
d.penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
(3)Rincian tugas Kepala Balai:
a.menyelenggarakan pengkajian program keija Balai Pelabuhan Perikanan Wilayah Utara Muara Ciasem;
b . menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis di bidang pelabuhan perikanan Wilayah Utara;
c.menyelenggarakan koordinasi, membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai;
d . menyelengarakan sebagian tugas teknis operasional dan urusan Pemerintahan, sesuai dengan urusan pemerintahan Daerah Provinsi, di bidang pelabuhan perikanan Wilayah Utara, meliputi operasional pelabuhan dan kesyahbandaran, tata kelola dan pelayanan usaha;
e.menyelenggarakan penyusunan bahan veriflkasi, kajian teknis dan menyelenggarakan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang pelabuhan perikanan Wilayah Utara;
f.menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
44
g.menyelenggarakan pengkajian bahan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Balai;
h.menyelenggarakan pengkajian bahan saran pertimbangan mengenai bidang pelabuhan perikanan Wilayah Utara sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah;
1.memimpin seluruh pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai;
J. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Balai; dan
k.menyelenggarakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
Paragraf 3 Subbagian Tata Usaha Pasal 35
(1)Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan ketatausahaan, meliputi menyusun bahan kebijakan teknis, bahan koordinasi, pembinaan, melaksanakan pengelolaan dan pengendalian aspek kepegawaian, keuangan, perlengkapan, umum dan kehumasan, serta penyusunan rencana program.
(2)Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
a.pelaksanaan koordinasi, penyusunan dan menghimpun bahan kebijakan teknis ketatausahaan;
b.pelaksanaan ketatausahaan;
c.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Subbagian; dan
d.pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
(3)Rincian Tugas Subbagian Tata Usaha:
a.melaksanakan penyusunan program keija balai dan Subbagian Tata Usaha;
b.melaksanakan pengelolaan kehumasan;
c.melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
d . melaksanakan penatausahaan keuangan;
e.melaksanakan pengelolaan umum dan perlengkapan;
f.melaksanakan pengelolaan tata naskah dinas dan kearsipan;
g.melaksanakan penyusunan bahan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup tata usaha;
h . melaksanakan pemungutan dan penatausahaan restribusi;
i.melaksanakan penghimpunan bahan veriflkasi, kajian teknis dan menyelenggarakan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang Pelabuhan Perikanan Wilayah Utara;
j.melaksanakan penyampaian bahan saran pertimbangan mengenai ketatausahaan Balai sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;
k.melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Subbagian Tata Usaha;
1.melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
m.melaksanakan evaluasi dan pelaporan Subbagian; dan
n.melaksanakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
Paragraf4 Seksi Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran Pasal 36 45
(1)Seksi Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan operasional pelabuhan dan kesyahbandaran, meliputi pengelolaan operasional pelabuhan dan kesyahbandaran.
(2)Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran mempunyai fungsi:
a.pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang operasional pelabuhan dan kesyahbandaran;
b.pelaksanaan operasional pelabuhan dan kesyahbandaran;
c.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Seksi; dan
d.pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
(3)Rincian tugas Seksi Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran:
a.melaksanakan penyusunan program ketja Seksi Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran;
b.melaksanakan penyusunan bahan kebijakan operasional pelabuhan dan kesyahbandaran;
c.melaksanakan pengelolaan operasional kesyahbandaran;
teknis di bidang pelabuhan dan
d.melaksanakan pengumpulan data, informasi, dan publikasi kegiatan pelabuhan perikanan Wilayah Utara;
e.melaksanakan inspeksi pembongkaran ikan di pelabuhan perikanan Wilayah Utara;
f.melaksanakan bimbingan teknis penangkapan ikan dan pengelolaan pelabuhan di pelabuhan perikanan Wilayah Utara;
g.melaksanakan pembinaan kegiatan pelabuhan dan penangkapan ikan;
h.melaksanakan pengendalian sumber daya ikan di perairan laut wilayah utara;
1.Melaksanakan penerbitan Sertiflkat Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB) di pelabuhan perikanan Wilayah Utara;
j.Melaksanakan penerbitan Sertiflkat Hasil Tangkapan Ikan (SHTI) di pelabuhan perikanan Wilayah Utara;
k.Melaksanakan pengaturan keberangkatan, kedatangan dan keberadaan kapal perikanan di pelabuhan perikanan Wilayah Utara;
1.Melaksanakan pelayanan penerbitan Surat Tanda Bukti Lapor di pelabuhan perikanan Wilayah Utara;
m.Melaksanakan pemeriksaan buku harlan kapal (Log Book) di pelabuhan perikanan Wilayah Utara;
n.Melaksanakan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dan fungsi kesyahbandaran lainnya di pelabuhan perikanan Wilayah Utara;
o.Melaksanakan pengawasan pengisian bahan bakar di pelabuhan perikanan Wilayah Utara;
46
p.Melaksanakan kegiatan kesyahbandaran lainnya di pelabuhan perikanan Wilayah Utara sesuai peraturan perundang-undangan;
q.melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
r.melaksanakan penyusunan bahan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Seksi;
s.melaksanakan penyusunan bahan veriflkasi, kajian teknis dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang pelabuhan perikanan Wilayah Utara;
t.melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan mengenai operasional pelabuhan dan kesyahbandaran sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah;
u.melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Seksi;
v.melaksanakan evaluasi dan pelaporan Seksi; dan
w.melaksanakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
Paragraf 5 Seksi Tata Kelola dan Pelayanan Usaha Pasal 37
(1)Seksi Tata Kelola dan Pelayanan Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan tata kelola dan pelayanan usaha, meliputi pengembangan, pembangunan, pemeliharaan dan pendayagunaan sarana prasarana, dan pelayanan jasa pelabuhan.
(2)Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Tata Kelola dan Pelayanan Usaha mempunyai fungsi:
a.pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang tata kelola dan pelayanan usaha;
b.pelaksanaan tata kelola dan pelayanan usaha;
c.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Seksi; dan
d.pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
(3)Rincian tugas Seksi Tata Kelola dan Pelayanan U saha:
a.melaksanakan penyusunan program ketja Seksi Tata Kelola dan Pelayanan Usaha;
b.melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang tata kelola dan pelayanan usaha;
c.melaksanakan pengelolaan tata kelola dan pelayanan usaha;
d.melaksanakan pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, pengawasan, pengendalian, serta pendayagunaan sarana dan prasarana di Pelabuhan Perikanan Wilayah Utara;
e.melaksanakan bimbingan teknis tata kelola dan pelayanan usaha di Pelabuhan Perikanan Wilayah Utara;
f.melaksanakan perkarantinaan ikan di Pelabuhan Perikanan Wilayah Utara;
g.melaksanakan fasilitasi pelayanan jasa, pemanfaatan lahan dan fasilitas usaha di Pelabuhan Perikanan Wilayah Utara;
h.melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
47
i.melaksanakan penyusunan bahan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingku p Seksi;
j.melaksanakan penyusunan bahan verifikasi, kajian teknis dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang pelabuhan perikanan Wilayah Utara;
k.melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan mengenai Tata Kelola dan Pelayanan Usaha sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah;
1.melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Seksi;
m.melaksanakan evaluasi dan pelaporan Seksi; dan
n.melaksanakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
Bagian Kedelapan Balai Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan Cirebon Umum Pasal 38
(1)Balai Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan Cirebon mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian tugas teknis operasional di bidang pengujian dan penerapan mutu hasil perikanan, meliputi pengujian, penerapan mutu, serta mengendalikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan Cirebon.
(2)Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Balai Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan Cirebon mempunyai fungsi:
a.penyelenggaraan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang pengujian dan penerapan mutu hasil perikanan;
b.penyelenggaraan pengujian dan penerapan mutu hasil perikanan;
c.penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Balai; dan
d.penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
(3)Rincian Tugas Balai:
a . menyelenggarakan pengkajian program ketja Balai Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan Cirebon;
b.menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis di bidang pengujian dan penerapan mutu hasil perikanan dan penyelenggaraan pengujian dan penerapan mutu hasil perikanan;
c.menyelenggarakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai meliputi, pengujian, dan penerapan mutu;
d.menyelenggarakan pengkajian bahan petunjuk teknis di bidang pengujian dan penerapan mutu hasil perikanan;
e.menyelenggarakan sertifikasi produk hasil perikanan;
f.menyelenggarakan pelayanan informasi dan pu blikasi bidang pengujian dan penerapan mutu hasil perikanan;
48
g.menyelenggarakan pengujian dan penerapan mutu keamanan hasil perikanan serta bimbingan teknis sertifikasi kelayakan pengolahan;
h.menyelenggarakan penerapan dan pengembangan inovasi teknologi pengolahan hasil perikanan;
1.menyelenggarakan supervisi, monitoring, dan evaluasi penerapan teknologi pengujian dan mutu keamanan hasil perikanan;
j.menyelenggarakan pengembangan dan fasilitasi penerapan standar nasional indonesia produk hasil perikanan pada skala usaha kecil menengah;
k.menyelenggarakan ketatausahaan Balai;
1.menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
m . menyelenggarakan pengkajian bahan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Balai; n . menyelenggarakan pengkajian bahan verifi.kasi, kajian teknis dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah bantuan sosial di pengujian dan penerapan mutu hasil perikanan;
o.menyelenggarakan pengkajian bahan saran pertimbangan mengenai pengujian dan penerapan mutu hasil perikanan sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah;
p.memimpin seluruh pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai;
q.menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Balai; dan
r.menyelenggarakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
{4) Susunan Organisasi Balai Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan Cirebon sebagaimana dimaksud pada ayat {1), terdiri atas:
a.Kepala;
b.Subbagian Tata Usaha;
c.Seksi Pengujian;
d . Seksi Penerapan Mutu;
e.Sub Unit Pelayanan; dan
f.Kelompok J abatan Fungsional.
Paragraf2 Kepala Balai Pasal 39
(1)Kepala Balai Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan Cirebon mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan, memimpin penyelenggaraan pengujian dan penerapan mutu hasil perikanan, meliputi pengujian serta penerapan mutu.
(2)Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Balai mempunyai fungsi:
a.penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis di bidang pengujian dan penerapan mutu hasil perikanan;
b . penyelenggaraan pengujian dan penerapan mutu hasil perikanan;
c.penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Balai; dan
d.penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
/ 49
(3)Rincian tugas Kepala Balai:
a.menyelenggarakan pengkajian program ketja Balai Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan Cirebon;
b.menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis di bidang pengujian dan penerapan mutu hasil perikanan;
c.menyelenggarakan koordinasi, membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai;
d.menyelengarakan sebagian tugas teknis operasional dan urusan Pemerintahan, sesuai dengan urusan pemerintahan Daerah Provinsi, di bidang pengujian dan penerapan mutu hasil perikanan, meliputi pengujian serta penerapan mutu;
e.menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
f.menyelenggarakan pengkajian bahan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Balai;
g.menyelenggarakan pengkajian bahan verifikasi, kajian teknis dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang pengujian dan penerapan mutu hasil perikanan;
h.menyelenggarakan pengkajian bahan saran pertimbangan mengenai bidang pengujian dan penerapan mutu hasil perikanan sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah;
i.memimpin seluruh pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai;
J. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Balai; dan
k.menyelenggarakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
Paragraf 3 Subbagian Tata Usaha Pasal 40
(1)Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan ketatausahaan, meliputi menyusun bahan kebijakan teknis, bahan koordinasi, pembinaan, melaksanakan pengelolaan dan pengendalian aspek kepegawaian, keuangan, perlengkapan, umum dan kehumasan, serta penyusunan rencana program.
(2)Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
a . pelaksanaan koordinasi, penyusunan dan menghimpun bahan kebijakan teknis ketatausahaan;
b.pelaksanaan ketatausahaan;
c.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Subbagian; dan
d.pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
(3)Rincian Tugas Subbagian Tata Usaha:
a.melaksanakan penyusunan program kerja balai dan Subbagian Tata Usaha;
b.melaksanakan pengelolaan kehumasan;
c.melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
d.melaksanakan penatausahaan keuangan;
e.melaksanakan pengelolaan umum dan perlengkapan;
f.melaksanakan pengelolaan tata naskah dinas dan kearsipan;
50
g.melaksanakan penyusunan bahan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup tata usaha;
h.melaksanakan pemungutan dan penatausahaan restribusi;
1.melaksanakan penghimpunan bahan veriflkasi, kajian teknis dan menyelenggarakan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang pengujian dan penerapan mutu hasil perikanan;
j.melaksanakan penyampaian bahan saran pertimbangan mengenai ketatausahaan Balai sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;
k.melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Subbagian Tata Usaha;
1.melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
m.melaksanakan evaluasi dan pelaporan Subbagian; dan
n.melaksanakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
Paragraf 4 Seksi Pengujian Pasal 41 ( 1) Seksi Pengujian mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pengujian, meliputi penyiapan bahan pengujian, dan pelayanan pengujian laboratorium mutu hasil perikanan.
(2)Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengujian mempunyai fungsi:
a.pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang pengujian mutu hasil perikanan;
b.pelaksanaan pengujian mutu hasil perikanan;
c . pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Seksi; dan
d.pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
(3)Rincian tugas Seksi Pengujian:
a.melaksanakan penyusunan program keija Seksi Pengujian;
b.melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang pengujian mutu hasil perikanan;
c.melaksanakan pengelolaan pengujian mutu hasil perikanan;
d.Melaksanakan pengujian bahan baku dan produk akhir;
e.Melaksanakan penyiapan bahan bimbingan serta penyebarluasan pengujian mikrobiologi, kimia, hayati dan organoleptik;
f.Melaksanakan penyiapan bahan pengembangan metode pengujian;
g.Melaksanakan sistem mutu laboratorium;
h.Melaksanakan pengawasan terhadap penerapan sistem mutu;
1.Melaksanakan pengujian bahan sertiflkasi hasil olahan U saha Kecil Lembaga Sertifikasi Produk Hasil Perikanan (LSPro-HP) ;
j.melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
k.melaksanakan penyusunan bahan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Seksi;
51
1.melaksanakan penyusunan bahan verifikasi, kajian teknis dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibahfbantuan sosial di bidang pengujian dan penerapan mutu hasil perikanan;
m.melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan mengenai pengujian mutu hasil perikanan sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah;
n.melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Seksi;
o.melaksanakan evaluasi dan pelaporan Seksi; dan
p.melaksanakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
Paragraf 5 Seksi Penerapan Mutu Pasal 42
(1)Seksi Penerapan Mutu mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan penerapan mutu, meliputi pelaksanaan sistem manajemen mutu dan pengawasan mutu hasil perikanan.
(2)Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penerapan Mutu mempunyai fungsi:
a.pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang penerapan mutu hasil perikanan;
b.pelaksanaan penerapan mutu;
c.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Seksi; dan
d.pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
(3)Rincian tugas Seksi Penerapan Mutu:
a.melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Penerapan Mutu;
b.melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang penerapan mutu hasil perikanan;
c.melaksanakan pengelolaan penerapan mutu hasil perikanan;
d.melaksanakan pengembangan dan penyebarluasan teknologi pengolahan hasil perikanan;
e.melaksanakan pengawasan mutu melalui kegiatan monitoring hasil perikanan pada proses produksi, pengolah dan distribusi;
f.melaksanakan pemeliharaan dan pengembangan dokumen sistem mutu;
g.melaksanakan sistem sertifikasi produk hasil perikanan;
h.melaksanakan penerapan diverisifikasi produk hasil perikanan;
1.melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
J. melaksanakan penyusunan bahan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Seksi;
k.melaksanakan penyusunan bahan veriftkasi, kajian teknis dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang pengujian dan penerapan mutu hasil perikanan;
1.melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan mengenai penerapan mutu hasil perikanan sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah;
52
m.melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Seksi;
n.melaksanakan evaluasi dan pelaporan Seksi; dan
o.melaksanakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
Bagian Kesembilan Balai Pelestarian Perikanan Perairan Umum dan Ikan Hias Ciherang Umum Pasal 43
(1)Balai Pelestarian Perikanan Perairan Umum dan Ikan Hias Ciherang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian tugas teknis operasional di bidang pelestarian perikanan perairan umum dan ikan hias, meliputi pelestarian perikanan perairan umum, dan pengembangan ikan hias serta mengendalikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai Pelestarian Perikanan Perairan Umum dan Ikan Hias.
(2)Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Balai Pelestarian Perikanan Perairan Umum dan Ikan Hias Ciherang mempunyai fungsi:
a.penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis di bidang pelestarian perikanan perairan umum dan ikan hias;
b . penyelenggaraan pelestarian perikanan perairan umum dan ikan hias;
c.penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Balai; dan
d.penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
(3)Rincian Tugas Balai:
a.menyelenggarakan pengkajian program ketja Balai Pelestarian Perikanan Perairan Umum dan Ikan Hias Ciherang;
b.menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis di bidang pelestarian perikanan perairan umum dan ikan hias;
c.menyelenggarakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai meliputi, pelestarian perikanan perairan umum serta pengembangan ikan hias;
d . menyelenggarakan pengkajian bahan petunjuk teknis di bidang pelestarian perikanan perairan umum, dan pengembangan ikan hias;
e.menyelenggarakan pengelolaan dan pengembangan potensi perikanan perairan umum daratan;
f.menyelenggarakan pengelolaan dan pengembangan ikan endemik dan langka, meliputi penerapan teknologi dan pemuliaan;
g.menyelenggarakan Standar Operasional Prosedur di bidang konservasi dan pengawasan perikanan perairan umum daratan;
h.menyelenggarakan konservasi perikanan perairan umum daratan;
1.menyelenggarakan pengawasan perikanan perairan umum daratan;
j.menyelenggarakan pengelolaan dan pemacuan stok ikan introduksi dan ikan endemik di perairan umum daratan;
53
k.menyelenggarakan pengelolaan dan pengembangan ikan hias meliputi penerapan teknologi, pemuliaan dan penangkapan ikan hias;
1.menyelenggarakan standar operasional di bidang pengembangan ikan hias;
m.menyelenggarakan penerapan dan pengembangan inovasi teknologi produksi ikan hias;
n.menyelenggarakan Sistem manajemen mutu, CBIB dan CKIB ikan hias;
o.menyelenggarakan koordinasi dan pengendalian hama penyakit ikan ikan hias;
p.menyelenggarakan diseminasi teknologi melalui latihan, magang, percontohan , kontes, pameran dan publikasi teknis pengembangan ikan hias;
q.menyelenggarakan supervisi, monitoring dan evaluasi penerapan teknologi pengembangan ikan hias;
r.menyelenggarakan ketatausahaan Balai;
s.menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
t . menyelenggarakan pengkajian bahan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Balai;
u.menyelenggarakan pengkajian bahan verifikasi, kajian teknis dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah bantuan sosial di pelestarian perikanan perairan umum dan ikan hias;
v.menyelenggarakan pengkajian bahan saran pertimbangan mengenai pelestarian perikanan perairan umum dan ikan hias sebagai bahan enetapan kebijakan Pemerintah Daerah;
w.memimpin seluruh pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai;
x.menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Balai;
y.menyelenggarakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
(4)Susunan Organisasi Balai Pelestarian Perikanan Perairan Umum dan Ikan Hias Ciherang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
a . Kepala;
b.Subbagian Tata Usaha;
c.Seksi Pelestarian Perikanan Perairan Umum;
d.Seksi Pengembangan Ikan Hias;
e.Sub Unit Pelayanan; dan
f.Kelompok Jabatan Fungsional.
Paragraf2 Kepala Balai Pasal 44
(1)Kepala Balai Balai Pelestarian Perikanan Perairan Umum dan Ikan Hias Ciherang mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan, memimpin penyelenggaraan pelestarian perikanan perairan umum dan ikan hias, meliputi pelestarian perikanan perairan umum serta pengembangan ikan hias.
54
(2)Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Balai mempunyai fungsi:
a.penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis di bidang pelestarian perikanan perairan umum dan ikan hias;
b.penyelenggaraan pelestarian perikanan perairan umum dan ikan hias;
c.penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Balai; dan
d.penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
(3)Rincian tugas Kepala Balai:
a.menyelenggarakan pengkajian program keija Balai Pelestarian Perikanan Perairan Umum dan Ikan Hias Ciherang;
b.menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis di bidang pelestarian perikanan perairan umum dan ikan hias;
c.menyelenggarakan koordinasi, membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai;
d.menyelengarakan sebagian tugas teknis operasional dan urusan Pemerintahan, sesuai dengan urusan pemerintahan Daerah Provinsi, di bidang pelestarian perikanan perairan umum dan ikan hias, meliputi pelestarian perikanan perairan umum serta pengembangan ikan hias;
e.menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
f.menyelenggarakan pengkajian bahan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingku p Balai;
g.menyelenggarakan pengkajian bahan verifikasi, kajian teknis dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang pelestarian perikanan perairan umum dan ikan hias;
h.menyelenggarakan penyampaian bahan saran pertimbangan mengenai bidang pelestarian perikanan perairan umum dan ikan hias sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah;
i.memimpin seluruh pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai;
j.menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Balai; dan
k.menyelenggarakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
Paragraf 3 Subbagian Tata Usaha Pasal 45
(1)Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan ketatausahaan, meliputi menyusun bahan kebijakan teknis, bahan koordinasi, pembinaan, melaksanakan pengelolaan dan pengendalian aspek kepegawaian, keuangan, perlengkapan, umum dan kehumasan, serta penyusunan rencana program.
(2)Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
a.pelaksanaan koordinasi, penyusunan dan menghimpun bahan kebijakan teknis ketatausahaan;
b.pelaksanaan ketatausahaan;
55
c.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Subbagian; dan
d.pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
(3)Rincian Tugas Subbagian Tata Usaha:
a.melaksanakan penyusunan program keija balai dan Subbagian Tata Usaha;
b.melaksanakan pengelolaan kehumasan;
c.melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
d.melaksanakan penatausahaan keuangan;
e.melaksanakan pengelolaan umum dan perlengkapan;
f.melaksanakan pengelolaan tata naskah dinas dan kearsipan;
g.melaksanakan penyusunan bahan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup tata usaha;
h.melaksanakan pemungutan dan penatausahaan restribusi;
1.melaksanakan penghirnpunan bahan veriflkasi, kajian teknis dan menyelenggarakan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang pelestarian perikanan perairan umum dan ikan hias;
J. melaksanakan penyampaian bahan saran pertirnbangan mengenai ketatausahaan Balai sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;
k.melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Subbagian Tata Usaha;
1.melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertirnbangan pengambilan kebijakan;
m.melaksanakan evaluasi dan pelaporan Subbagian; dan
n.melaksanakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
Paragraf4 Seksi Pelestarian Perikanan Perairan Umum Pasa146
(1)Seksi Pelestarian Perikanan Perairan Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pelestarian perikanan perairan umum, meliputi pengendalian, pengawasan dan pengelolaan induk dan benih ikan perairan umum.
(2)Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dirnaksud pada ayat (1), Seksi Pelestarian Perikanan Perairan Umum mempunyai fungsi:
a.pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang pelestarian perikanan perairan umum;
b.pelaksanaan pelestarian perikanan perairan umum;
c.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Seksi; dan d . pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
{3) Rincian tugas Seksi Pelestarian Perikanan Perairan Umum:
a.melaksanakan penyusunan program keija Seksi Pelestarian Perikanan Perairan Umum;
b.melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang pelestarian perikanan perairan umum;
c.melaksanakan pengelolaan pelestarian perikanan perairan umum;
56
d.melaksanakan identiflkasi dan veriflkasi plasma nutfah di perairan umum daratan;
e.melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis pengendalian dan pengawasan perairan umum daratan;
f.melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data pengendalian dan pengawasan perairan umum daratan;
g.melaksanakan penyusunan bahan kebijakan pengendalian dan pengawasan Keramba Jaring Apung (KJA) di perarran umum daratan lintas KabupatenjKota;
h.melaksanakan penebaran ikan di perairan umum;
1.melaksanakan pencetakan benih dan caJon induk ikan endemik dan langka;
J. melaksanakan penyusunan bahan sosialisasi, penyebarluasan informasi dan publikasi potensi perikanan perairan umum daratan;
k.melaksanakan penyusunan bahan pemantauan dan perlindungan potensi perikanan perairan umum daratan;
I. melaksanakan pengawasan dan perlindungan potensi perikanan perairan umum daratan;
m.melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis pemanfaatan dan pelestarian perikanan perairan umum daratan;
n.melaksanakan penyusunan bahan pemanfaatan kawasan perairan umum daratan;
o.melaksanakan pengelolaan induk dan benih ikan spesiflk lokalita dan plasma nutfah di perairan umum daratan;
p.melaksanakan produksi dan distribusi benih ikan perairan umum daratan;
q.melaksanakan kerjasama kemitraan di bidang konservasi perairan umum daratan;
r . melaksanakan pembinaan dan penyebarluasan informasi konservasi perikanan perairan umum;
s.melaksanakan pengendalian pemanfaatan sumberdaya perikanan perairan umum daratan;
t.melaksanakan pemanfaatan dan perlindungan plasma nutfah perikanan perairan umum daratan;
u.melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
v.melaksanakan penyusunan bahan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Seksi;
w.melaksanakan penyusunan bahan verifikasi, kajian teknis dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang pelestarian perikanan perairan umum dan ikan hias;
x.melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan mengenai pelestarian perikanan perairan umum sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah;
y . melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Seksi;
z.melaksanakan evaluasi dan pelaporan Seksi; dan aa.melaksanakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
Paragraf 5 Seksi Pengembangan lkan Hias Pasal 47 57
(1)Seksi Pengembangan lkan Hias mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pengembangan ikan hias, meliputi pengelolaan kualitas induk dan benih, pengembangan produksi, pengelolaan sarana prasarana dan pemacuan stok ikan hias.
(2)Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), Seksi Pengembangan Ikan Hias mempunyai fungsi:
a.pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang pengembangan ikan hias;
b.pelaksanaan pengembangan ikan hias;
c.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Seksi; dan
d.pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
(3)Rincian tugas Seksi Pengembangan Ikan Hias:
a.melaksanakan penyusunan program keija Seksi Pengembangan Ikan Hias;
b.melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang pengembangan ikan hias;
c.melaksanakan pengelolaan pengembangan ikan hias;
d.melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis pengujian ikan hias;
e.melaksanakan tatalaksana produksi dan bimbingan penerapan teknologi ikan hias;
f.melaksanakan teknis pengelolaan kualitas induk dan benih ikan hias;
g.melaksanakan pengujian dan pengawasan mutu benih dan induk unggul ikan hias;
h.melaksanakan penyusunan dokumen pelepasan varietas baru ikan hias;
1.melaksanakan pengujian sarana dan prasarana ikan hias;
j . melaksanakan penggunaan dan pengawasan obat ikan, bahan biologis dan pakan ikan;
k.melaksanakan penyusunan bahan sertiflkasi dan sistem manajemen mutu pengembangan ikan hias;
1.melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis produksi dan distribusi ikan hias;
m.melaksanakan pengembangan produksi induk dan benih unggul ikan hias;
n.melaksanakan ketjasama kemitraan di bidang pengembangan ikan hias;
o.melaksanakan distribusi calon induk/ induk ikan hias;
p.melaksanakan penyusunan dokumen sertifikasi ikan hias;
q.melaksanakan pembinaan dan penyebarluasan informasi teknologi ikan hias;
r.melaksanakan pengembangan teknologi inovasi pengembangan ikan hias;
s.melaksanakan pengembangan ikan hias melalui penerapan CBIB dan CKIB;
58
t.melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana produksi ikan hias;
u.melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
v.melaksanakan penyusunan bahan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Seksi;
w.melaksanakan penyusunan bahan veriflkasi, kajian teknis dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang pelestarian perikanan perairan umum dan ikan hias;
x . melaksanakan penyampaian bahan saran pertimbangan mengenai pengembangan ikan hias sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah; y . melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Seksi;
z.melaksanakan evaluasi dan pelaporan Seksi; dan aa.melaksanakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
Bagian Kesepuluh Balai Pengawasan dan Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah Selatan Pangumbahan Paragraf 1 Urnurn Pasal 48
(1)Balai Pengawasan dan Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah Selatan Pangumbahan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian tugas teknis operasional di bidang pengawasan dan konservasi sumberdaya kelautan dan perikanan wilayah selatan, meliputi pengendalian dan pengawasan, konservasi dan pemberdayaan masyarakat pesisir, serta mengendalikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai Pengawasan dan Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah Selatan Pangumbahan.
(2)Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Balai Pengawasan dan Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah Selatan Pangumbahan mempunyai fungsi:
a.penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan konservasi sumberdaya kelautan dan perikanan wilayah selatan;
b . penyelenggaraan pengawasan dan konservasi sumberdaya kelautan dan perikanan wilayah selatan;
c.penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Balai; dan
d.penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
(3)Rincian Tugas Balai:
a.menyelenggarakan pengkajian program kerja Balai Pengawasan dan Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah Selatan Pangumbahan;
b.menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan konservasi sumberdaya kelautan dan perikanan wilayah selatan;
59
c.menyelenggarakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai, meliputi pengendalian dan pengawasan serta konservasi dan pemberdayaan masyarakat pesisir;
d.menyelenggarakan pengkajian bahan petunjuk teknis di bidang pengendalian dan pengawasan serta konservasi dan pemberdayaan masyarakat pesisir;
e . menyelenggarakan pengeloaan sumberdaya pesisir, laut dan pulau- pulau kecil;
f.menyelenggarakan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan;
g.menyelenggarakan Standar Operasional Prosedur di bidang konservasi dan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan wilayah selatan;
h.menyelenggarakan konservasi dan pengawasan pesisir dan pulau- pulau kecil wilayah selatan;
1.menyelenggarakan ketatausahaan Balai;
J . menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
k.menyelenggarakan pengkajian bahan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Balai;
1.menyelenggarakan pengkajian bahan veriflkasi, kajian teknis dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah bantuan sosial di pengawasan dan konservasi sumberdaya kelautan dan perikanan wilayah selatan;
m.menyelenggarakan pengkajian bahan saran pertimbangan mengenai pengawasan dan konservasi sumberdaya kelautan dan perikanan wilayah selatan sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah;
n.memimpin seluruh pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai;
o.menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Balai;
p.menyelenggarakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
(4)Susunan Organisasi Balai Pengawasan dan Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah Selatan Pangumbahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
a.Kepala;
b.Subbagian Tata Usaha;
c.Seksi Pengendalian dan Pengawasan;
d.Seksi Konservasi dan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir; dan
e.Kelompok Jabatan Fungsional.
Paragraf2 Kepala Balai Pasal 49
(1)Kepala Balai Pengawasan dan Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah Selatan Pangumbahan mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan, memimpin penyelenggaraan pengawasan dan konservasi sumberdaya kelautan dan perikanan wilayah selatan, meliputi pengendalian dan pengawasan serta konservasi dan pemberdayaan masyarakat pesisir.
60
(2)Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Balai mempunyai fungsi:
a.penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis pengawasan dan konservasi sumberdaya kelautan dan perikanan wilayah selatan;
b.penyelenggaraan pengawasan dan konservasi sumberdaya kelautan dan perikanan wilayah selatan;
c.penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Balai; dan
d.penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
(3)Rincian tugas Kepala Balai:
a.menyelenggarakan pengkajian program kerja Balai Pengawasan dan Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah Selatan Pangumbahan;
b.menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan konservasi sumberdaya kelautan dan perikanan wilayah selatan;
c.menyelenggarakan koordinasi, membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi balai;
d.menyelengarakan sebagian tugas teknis operasional dan urusan Pemerintahan, sesuai dengan urusan pemerintahan Daerah Provinsi, di bidang pengawasan dan konservasi sumberdaya kelautan dan perikanan wilayah selatan, meliputi pengendalian dan pengawasan, serta konservasi dan pemberdayaan masyarakat pes1srr;
e.menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
f.menyelenggarakan pengkajian bahan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Balai;
g.menyelenggarakan pengkajaian bahan verifikasi, kajian teknis dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang pengawasan dan konservasi sumberdaya kelautan dan perikanan wilayah selatan;
h.menyelenggarakan pengkajian bahan saran pertimbangan mengenai bidang pengawasan dan konservasi sumberdaya kelautan dan perikanan wilayah selatan sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah;
1.memimpin seluruh pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai;
j.menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Balai; dan
k.menyelenggarakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
Paragraf 3 Subbagian Tata Usaha Pasal 50
(1)Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan ketatausahaan, meliputi menyusun bahan kebijakan teknis, bahan koordinasi, pembinaan, melaksanakan pengelolaan dan pengendalian aspek kepegawaian, keuangan, perlengkapan, umum dan kehumasan, serta penyusunan rencana program.
61
(2)Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
a.pelaksanaan koordinasi, penyusunan dan menghimpun bahan kebijakan teknis ketatausahaan;
b.pelaksanaan ketatausahaan;
c.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Subbagian; dan
d.pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya .
(3)Rincian Tugas Subbagian Tata Usaha:
a.melaksanakan penyusunan program ketja balai dan Subbagian Tata Usaha;
b.melaksanakan pengelolaan kehumasan;
c.melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
d.melaksanakan penatausahaan keuangan;
e.melaksanakan pengelolaan umum dan perlengkapan;
f.melaksanakan pengelolaan tata naskah dinas dan kearsipan;
g.melaksanakan penyusunan bahan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup tata usaha;
h.melaksanakan pemungutan dan penatausahaan restribusi;
1.melaksanakan penghimpunan bahan veriflkasi, kajian teknis dan menyelenggarakan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang pengawasan dan konservasi sumberdaya kelautan dan perikanan wilayah selatan;
j.melaksanakan penyampaian bahan saran pertimbangan mengenai ketatausahaan Balai sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;
k.melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Subbagian Tata U saha;
I. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
m.melaksanakan evaluasi dan pelaporan Subbagian; dan
n.melaksanakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
Paragraf 4 Seksi Pengendalian dan Pengawasan Pasal 51
(1)Seksi Pengendalian dan Pengawasan mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pengendalian dan pengawasan, meliputi pengendalian dan pengawasan, pemanfaatan dan perlindungan, serta identiflkasi dan veriflkasi sumberdaya kelautan dan perikanan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
(2)Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada a yat (1), Seksi Pengendalian dan Pengawa san mempunyai fungsi:
a.Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang pengendalian dan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan;
b.pelaksanaan pengendalian dan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan;
c.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Seksi; dan 62
d.pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
(3)Rincian tugas Seksi Pengendalian dan Pengawasan:
a.melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pengendalian dan Pengawasan;
b.melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang pengendalian dan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan;
c.melaksanakan pengelolaan pengendalian dan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan;
d.melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis pengendalian dan pengawasan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
e.melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi pengawasan dan pemanfaatan ruang laut;
f.melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi pengawasan dan pemanfaatan produk dan jasa kelautan serta benda berharga dan kapal karam;
g.melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi pengawasan kawasan konservasi perairan dan keanekaragaman hayati perairan;
h.melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi pengawasan dan pemanfaatan dan perlindungan sumberdaya pesisir dan pulau- pulau kecil;
1.melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi pengawasan pemanfaatan dan perlindungan plasma nutfah perikanan;
J. melaksanakan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan;
k.melaksanakan pembinaan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS);
1.melaksanakan dan mengevaluasi penanganan dan pelanggaran sumberdaya kelautan dan perikanan;
m.melaksanakan operasional dan penyiapan logistik kegiatan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan;
n.melaksanakan pemeliharaan sarana prasarana pengawasan;
o.melaksanakan pengendalian pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan;
p.melaksanakan pemanfaatan dan perlindungan plasma nutfah pesisir dan pulau-pulau kecil;
q.melaksanakan identiflkasi dan veriflkasi plasma nutfah di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
r.melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
s.melaksanakan penyusunan bahan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Seksi;
t.melaksanakan penyusunan bahan veriflkasi, kajian teknis dan menyelenggarakan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibahjbantuan sosial di bidang pengawasan dan konservasi sumberdaya kelautan dan perikanan wilayah selatan;
u.melaksanakan penyampaian bahan saran pertimbangan mengenai pengendalain dan pengawasan sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;
v.melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Seksi;
/ 63
w.melaksanakan evaluasi dan pelaporan Seksi; dan
x.melaksanakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
Paragraf 5 Seksi Konservasi dan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Pasal 52
(1)Seksi Konservasi dan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan konservasi dan pemberdayaan masyarakat pesisir, meliputi identiflkasi dan veriflkasi, pengendalian, pemanfaatan dan perlindungan, konservasi, penataan ruang pesisir dan laut, pengelolaan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil, dan pengelolaan wisata bahari, serta pemberdayaan masyarakat di wilayah persisir dan pulau-pulau kecil.
(2)Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), Seksi Konservasi dan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir mempunyai fungsi:
a.pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang konservasi dan pemberdayaan masyarakat pesisir;
b.pelaksanaan konservasi dan pemberdayaan masyarakat pesisir;
c.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Seksi; dan
d.pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas_ pokok dan fungsinya.
(3)Rincian tugas Seksi Konservasi dan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir:
a.melaksanakan penyusunan program keija Seksi Konservasi dan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir;
b.melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang konservasi dan pemberdayaan masyarakat pesisir;
c.melaksanakan pengelolaan konservasi dan pemberdayaan masyarakat pesisir;
d.melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis konservasi dan pemberdayaan masyarakat pesisir;
e.melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis pengelolaan wisata bahari di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
f.melaksanakan pengelolaan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil;
g.melaksanakan mitigasi bencana, rehabilitasi, dan penanganan pencemaran sumberdaya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil, serta ekosistemnya;
h.melaksanakan pengendalian pemanfaatan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil;
1.melaksanakan pemanfaatan dan perlindungan plasma nutfah pesisir dan pulau-pulau kecil;
J. melaksanakan konservasi habitat, jenis, dan genetika ikan;
k.melaksanakan identifikasi dan verifikasi plasma nutfah di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
1.melaksanakan bimbingan pengelolaan wilayah pesisir terpadu serta pendayagunaan pulau-pulau kecil;
m.melaksanakan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil;
n.melaksanakan fasilitasi penataan ruang pesisir dan laut;
64
o.melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data pemberdayaan masyarakat pesisir;
p.melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi pengelolaan wisata bahari;
q.melaksanakan penyusunan bahan sosialisasi, penyebarluasan informasi dan publikasi pemberdayaan masyarakat pesisir;
r.melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
s.melaksanakan penyusunan bahan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Seksi;
t.melaksanakan penyusunan bahan verifikasi, kajian teknis dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang pengawasan dan konservasi sumberdaya kelautan dan perikanan wilayah selatan;
u.melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan mengenai konservasi dan pemberdayaan masyarakat pesisir sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah;
v.melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Seksi;
w . melaksanakan evaluasi dan pelaporan Seksi; dan
x.melaksanakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
Bagian Kesebelas Balai Pengawasan dan Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah Utara Cirebon Paragraf 1 Urnurn Pasa153
(1)Balai Pengawasan dan Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah Utara Cirebon mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian tugas teknis operasional di bidang pengawasan dan konservasi sumberdaya kelautan dan perikanan wilayah utara, meliputi pengendalian dan pengawasan, konservasi dan pemberdayaan masyarakat pesisir, serta mengendalikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai Pengawasan dan Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah Utara Cirebon.
(2)Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1}, Balai Pengawasan dan Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah Utara Cirebon mempunyai fungsi:
a . penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan konservasi sumberdaya kelautan dan perikanan wilayah utara;
b.penyelenggaraan pengawasan dan konservasi sumberdaya kelautan dan perikanan wilayah utara;
c . penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Balai; dan
d.penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
(3)Rincian Tugas Balai:
a.menyelenggarakan pengkajian program kerja Balai Pengawasan dan Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah Utara Cirebon;
65
b.menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan konservasi sumberdaya kelautan dan perikanan wilayah utara;
c.menyelenggarakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai meliputi, pengendalian dan pengawasan, serta konservasi dan pemberdayaan masyarakat pesisir;
d.menyelenggarakan pengkajian bahan petunjuk teknis di bidang pengendalian dan pengawasan serta konservasi dan pemberdayaan masyarakat pesisir;
e.menyelenggarakan pengeloaan sumberdaya pesisir, laut , dan pulau-pulau kecil;
f.menyelenggarakan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan;
g.menyelenggarakan Standar Operasional Prosedur di bidang konservasi dan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan wilayah utara;
h.menyelenggarakan konservasi dan pengawasan pesisir dan pulau- pulau kecil;
1.menyelenggarakan ketatausahaan Balai;
J. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
k.menyelenggarakan pengkajian bahan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Balai;
1.menyelenggarakan pengkajian bahan veriflkasi, kajian teknis dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah bantuan sosial di pengawasan dan konservasi sumberdaya kelautan dan perikanan wilayah utara;
m.menyelenggarakan pengkajian bahan saran pertimbangan mengenai pengawasan dan konservasi sumberdaya kelautan dan perikanan wilayah utara sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah;
n.memimpin seluruh pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai;
o.menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Balai;
p . menyelenggarakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
(4)Susunan Organisasi Balai Pengawasan dan Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah Utara Cirebon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
a.Kepala;
b.Subbagian Tata Usaha;
c.Seksi Pengendalian dan Pengawasan;
d.Seksi Konservasi dan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir; dan
e.Kelompok Jabatan Fungsional.
Paragraf2 Kepala Balai Pasal 54 66
(1)Kepala Balai Pengawasan dan Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah Utara Cirebon mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan, memimpin penyelenggaraan pengawasan dan konservasi sumberdaya kelautan dan perikanan wilayah utara, meliputi pengendalian dan pengawasan serta konservasi dan pemberdayaan masyarakat pesisir.
(2)Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Balai mempunyai fungsi:
a.penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis pengawasan dan konservasi sumberdaya kelautan dan perikanan wilayah utara;
b.penyelenggaraan pengawasan dan konservasi sumberdaya kelautan dan perikanan wilayah u tara;
c.penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Balai; dan
d.penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
(3)Rincian tugas Kepala Balai: a . menyelenggarakan pengkajian program kerja Balai Pengawasan dan Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah Utara Cirebon;
b.menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan konservasi sumberdaya kelautan dan perikanan wilayah utara;
c.menyelenggarakan koordinasi, membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai;
d.menyelengarakan sebagian tugas teknis operasional dan urusan Pemerintahan, sesuai dengan urusan pemerintahan Daerah Provinsi, di bidang pengawasan dan konservasi sumberdaya kelautan dan perikanan wilayah utara, meliputi pengendalian dan pengawasan serta konservasi dan pemberdayaan masyarakat pes1s1r;
e.menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
f.menyelenggarakan penyusunan bahan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Balai;
g.menyelenggarakan penyusunan bahan verifikasi, kajian teknis dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang pengawasan dan konservasi sumberdaya kelautan dan perikanan wilayah utara;
h . menyelenggarakan penyusunan bahan saran pertimbangan mengenai bidang pengawasan dan konservasi sumberdaya kelautan dan perikanan wilayah utara sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah;
i.memimpin seluruh pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai;
j.menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Balai; dan
k.menyelenggarakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
Paragraf 3 Subbagian Tata Usaha Pasal 55 67
(1)Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan ketatausahaan, meliputi menyusun bahan kebijakan teknis, bahan koordinasi, pembinaan, melaksanakan pengelolaan dan pengendalian aspek kepegawaian, keuangan, perlengkapan, umum dan kehumasan, serta penyusunan rencana program.
(2)Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
a.pelaksanaan koordinasi, penyusunan dan menghimpun bahan kebijakan teknis ketatausahaan;
b.pelaksanaan ketatausahaan;
c.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Subbagian; dan
d.pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
(3)Rincian Tugas Subbagian Tata Usaha:
a.melaksanakan penyusunan program ketja balai dan Subbagian Tata Usaha;
b.melaksanakan pengelolaan kehumasan;
c.melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
d.melaksanakan penatausahaan keuangan;
e.melaksanakan pengelolaan umum dan perlengkapan;
f.melaksanakan pengelolaan tata naskah dinas dan kearsipan;
g.melaksanakan penyusunan bahan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup tata usaha;
h.melaksanakan pemungutan dan penatausahaan restribusi;
1.melaksanakan penghimpunan bahan verifikasi, kajian teknis dan menyelenggarakan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibahjbantuan sosial di bidang pengawasan dan konservasi sumberdaya kelautan dan perikanan wilayah utara;
j.melaksanakan penyampaian bahan saran pertimbangan mengenai ketatausahaan Balai sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;
k.melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Subbagian Tata Usaha;
1.melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
m.melaksanakan evaluasi dan pelaporan Subbagian; dan
n.melaksanakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
Paragraf 4 Seksi Pengendalian dan Pengawasan Pasal 56
(1)Seksi Pengendalian dan Pengawasan mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pengendalian dan pengawasan, meliputi pengendalian dan pengawasan, pemanfaatan dan perlindungan, serta 68 identiflkasi dan veriflkasi sumberdaya kelautan dan perikanan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
(2)Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengendalian dan Pengawasan mempunyai fungsi:
a.pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang pengendalian dan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan wilayah u tara;
b . pelaksanaan pengendalian dan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan wilayah utara;
c.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Seksi; dan
d.pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
(3)Rincian tugas Seksi Pengendalian dan Pengawasan:
a . melaksanakan penyusunan program keija Seksi Pengendalian dan Pengawasan;
b.melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang pengendalian dan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan wilayah utara;
c.melaksanakan pengelolaan pengendalian dan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan wilayah utara;
d.melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis di bidang pengendalian dan pengawasan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
e.melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi pengawasan dan pemanfaatan ruang laut;
f.melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi pengawasan dan pemanfaatan produk dan jasa kelautan serta benda berharga dan kapal karam;
g.melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi pengawasan kawasan konservasi perairan dan keanekaragaman hayati perairan;
h.melaksanakan penyusnan bahan fasilitasi pengawasan dan pemanfaatan dan perlindungan sumberdaya pesisir dan pulau- pulau kecil;
i.melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi pengawasan pemanfaatan dan perlindungan plasma nutfah perikanan;
J. melaksanakan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan;
k.melaksanakan pembinaan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS);
1.melaksanakan dan mengevaluasi penanganan dan pelanggaran sumberdaya kelautan dan perikanan;
m.melaksanakan operasional dan penyiapan logistik kegiatan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan;
n.melaksanakan pemeliharaan sarana prasarana pengawasan;
o.melaksanakan pengendalian pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan;
p.melaksanakan pemanfaatan dan perlindungan plasma nutfah pesisir dan pulau-pulau kecil;
q.melaksanakan identifikasi dan veriflkasi plasma nutfah di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
r.melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
69
s.melaksanakan penyusunan bahan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Seksi;
t.melaksanakan penyusunan bahan verifikasi, kajian teknis dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang pengawasan dan konservasi sumberdaya kelautan dan perikanan wilayah utara;
u.melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan mengenai pengendalian dan pengawasan sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah;
v.melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Seksi;
w.melaksanakan evaluasi dan pelaporan Seksi; dan
x.melaksanakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
Paragraf 5 Seksi Konservasi dan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Pasal 57
(1)Seksi Konservasi dan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan konservasi dan pemberdayaan masyarakat pesisir, meliputi identifikasi dan verifikasi, pengendalian, pemanfaatan dan perlindungan, konservasi, penataan ruang pesisir dan laut, pengelolaan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil, dan pengelolaan wisata bahari, serta pemberdayaan masyarakat di wilayah persisir dan pulau-pulau kecil.
(2)Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Konservasi dan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir mempunyai fungsi:
a.pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang konservasi dan pemberdayaan masyarakat pesisir;
b.pelaksanaan konservasi dan pemberdayaan masyarakat pesisir;
c.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Seksi; dan
d.pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
(3)Rincian tugas Seksi Konservasi dan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir:
a.melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Konservasi dan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir;
b.melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang konservasi dan pemberdayaan masyarakat pesisir;
c.melaksanakan pengelolaan konservasi dan pemberdayaan masyarakat pesisir;
d.melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis di bidang konservasi dan pemberdayaan masyarakat pesisir;
e . melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis pengelolaan wisata bahari di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
f.melaksanakan pengelolaan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil;
g.melaksanakan mitigasi bencana, rehabilitasi, dan penanganan pencemaran sumbedaya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil, serta ekosistemnya;
70
h.melaksanakan pengendalian pemanfaatan sumberdaya pesisir dan pulau -pulau kecil;
1.melaksanakan pemanfaatan dan perlindungan plasma nutfah pesisir dan pulau-pulau kecil;
J. melaksanakan konservasi habitat, jenis, dan genetika ikan;
k.melaksanakan identifikasi dan verifikasi plasma nutfah di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
1.melaksanakan bimbingan pengelolaan wilayah pesisir terpadu serta pendayagunaan pulau-pulau kecil;
m.melaksanakan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil;
n.melaksanakan fasilitasi penataan ruang pesisir dan laut;
o.melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data pemberdayaan masyarakat pesisir;
p.melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi pengelolaan wisata bahari;
q.melaksanakan penyusunan bahan sosialisasi, penyebarluasan informasi dan publikasi pemberdayaan masyarakat pesisir;
r.melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
s.melaksanakan penyusunan bahan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Seksi;
t.melaksanakan penyusunan bahan veriflkasi, kajian teknis dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang pengawasan dan konservasi sumberdaya kelautan dan perikanan wilayah utara;
u.melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan mengenai konservasi dan pemberdayaan masyarakat pesisir sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah;
v.melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Seksi;
w.melaksanakan evaluasi dan pelaporan Seksi; dan x . melaksanakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
Kelompok Jabatan Fungsional