(1)Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan kepegawaian dan umum, meliputi pengusulan formasi, mutasi, pengembangan karir dan kompetensi, pembinaan disiplin, kesejahteraan pegawai dan pensiun, ketatalaksanaan dan kerumahtanggaan.
(2)Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai fungsi:
a.pelaksanaan koordinasi, menghimpun dan penyusunan bahan kebijakan teknis bidang kepegawaian dan administrasi umum Dinas;
b.pelaksanaan pengelolaan kepegawaian dan umum;
c.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Subbagian Kepegawaian dan Umum; dan
d.pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
(3)Rincian tugas Subbagian Kepegawaian dan Umum, yaitu:
a.melaksanakan penyusunan program kerja Subbagian Kepegawaian dan Umum;
b.melaksanakan koordinasi, m enghimpun dan penyusunan bahan kebijakan teknis kepegawaian dan umum;
c.melaksanakan pengusulan formasi, mutasi, pengembangan karir dan kompetensi, pembinaan disiplin, kesejahteraan pegawai serta pensiun pegawai Dinas dan UPTD;
d . melaksanakan ketatausahaan, kerumahtanggaan, kehumasan, pengelolaan dan pelayanan sistem informasi, keprotokolan serta pengelolaan perpustakaan dan kearsipan Dinas;
e.melaksanakan pelayanan informasi publik;
f.melaksanakan inventarisasi, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, pemeliharaan, pemindahtanganan, dan penghapusan, serta pendayagunaan barang Daerah Dinas;
g.melaksanakan koordinasi dan penyelenggaraan administrasi kepegawaian dan barang Daerah;
h.melaksanakan pembinaan pengelolaan barang daerah UPTD;
1.melaksanakan koordinasi dan penyusunan bahanpenataan kelembagaan dan ketatalaksanaan Dinas;
J. melaksanakan koordinasi dan penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan lingkup Dinas;
k.melaksanakan koordinasi dan penyusunan bahan regulasi kelautan dan perikanan serta kerjasama lingkup Dinas;
1.melaksanakan koordinasi, menghimpun dan penyusunan bahan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Dinas;
13 m . melaksanakan penyusunan bahan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Subbagian dan Sekretariat;
n.melaksanakan penyusunan bahan verifikasi, rekomendasi, dan melaksanakan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibahjbantuan sosial bidang kelautan dan perikanan;
o.melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
p.melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan mengenai kepegawaian dan umum sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi;
q . melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Subbagian Kepegawaian dan Umum;
r.melaksanakan penyusunan bahan pengkoordinasian dan pembinaan UPTD;
s.melaksanakan evaluasi dan pelaporan Subbagian Kepegawaian dan Umum; dan
t.melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
Bagian Keempat Bidang Kelautan Pasal 8
(1)Bidang Kelautan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan sub urusan kelautan meliputi pendayagunaan pesisir laut, konservasi dan keanekaragaman hayati laut, pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.
(2)Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kelautan mempunyai fungsi:
a.penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis kelautan;
b.penyelenggaraan pengelolaan kelautan;
c.penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Bidang Kelautan;
dan
d.penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
(3)Rincian tugas Bidang Kelautan, yaitu:
a.menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Kelautan;
b.menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis bidang kelautan;
14
c.menyelenggarakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian teknis bidang kelautan;
d.menyelenggarakan pengelolaan pendayagunaan pes1s1r dan keanekaragaman hayati laut, dan kelautan dan perikanan;
kelautan meliputi laut, konservasi dan pengawasan sumberdaya
e.menyelenggarakan pendayagunaan pesisir dan laut;
f.menyelenggarakan konservasi dan keanekaragaman hayati laut;
g.menyelenggarakan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
h.menyelenggarakan koordinasi bidang kelautan;
1.menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian teknis bidang kelautan;
J. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan pendayagunaan pesisir dan laut;
k.menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan konservasi dan keanekaragaman hayati laut;
1.menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan;
m.menyelenggarakan monitoring kelautan;
n.menyelenggarakan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Bidang Kelautan;
o.menyelenggarakan pengkajian bahan verifikasi, rekomendasi, dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibahjbantuan sosial bidang kelautan;
p.menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
q.menyelenggarakan pengkajian bahan saran pertimbangan mengenai bidang kelautan sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi;
r.menyelenggarakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang Kelautan;
s . menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Bidang Kelautan; t . menyelenggarakan pengkoordinasian dan pembinaan UfYI'D; dan
u.menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
(4)Bidang Kelautan membawahkan:
a . Seksi Pendayagunaan PesisirLaut; b . Seksi Konservasi dan Keanekaragaman HayatiLaut; dan
c.Seksi Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan.
15 Pasal 9
(1)Seksi Pendayagunaan Pesisir Laut mempunyai tugas pokok melaksanakan pendayagunaan pes1s1r dan laut, meliputi koordinasi, pembinaan dan pengendalian teknis aspek pendayagunaan pesisir dan laut, kebijakan dan fasilitasi penzman dan pengelolaan wilayah pes1s1r dan laut, pengembangan gugus pulau, penataan lingkungan, penguatan masyarakat adat dan lokal, pengelolaan pulau-pulau kecil dan pulau-pulau kecil terluar, pesisir terpadu, restorasi pesisir, rehabilitasi, reklamasi dan pengembangan pesisir dan laut, pengelolaan wilayah pesisir dan laut, pemberdayaan masyarakat pesisir, Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) perencanaan ruang laut, kebijakan jasa kelautan, wisata bahari serta monitoring pendayagunaan pesisir dan laut.
(2)Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pendayagunaan Pesisir Laut mempunyai fungsi:
a.pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis pendayagunaan pesisir dan laut;
b.pelaksanaan pendayagunaan pesisir dan laut;
c.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Seksi Pendayagunaan Pesisir Laut; dan
d.pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
(3)Rincian tugas Seksi Pendayagunaan Pesisir Laut, yaitu:
a . melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pendayagunaan Pesisir Laut;
b.melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis pendayagunaan pesisir dan laut;
c.melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian teknis aspek pendayagunaan pesisir dan laut;
d.melaksanakan penyusunan bahan kebijakan perizinan dan pengelolaan wilayah pesisir dan laut;
e.melaksanakan penyusunan bahan kebijakan pengembangan gugus pulau;
f.melaksanakan penyusunan bahan kebijakan penataan lingkungan;
g.melaksanakan penyusunan bahan kebijakan penguatan masyarakat adat dan lokal;
h.melaksanakan penyusunan bahan kebijakan pengelolaan pulau-pulau kecil dan pulau-pulau kecil terluar;
1.melaksanakan penyusunan bahan kebijakan pesisir terpadu;
J. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan restorasi pesisir;
k.melaksanakan penyusunan bahan kebijakan rehabilitasi pes1s1r;
1.melaksanakan penyusunan bahan kebijakan reklamasi dan restorasi pesisir laut;
16 m . melaksanakan penyusunan bahan kebijakan pengembangan kawasan pesisir dan laut;
n.melaksanakan penyusunan bahan kebijakan mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim;
o.melaksanakan penyusunan bahan kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan laut termasuk sumber daya alam di wilayah pulau-pulau kecil;
p.melaksanakan penyusunan bahan kebijakan reklamasi pantai dan mitigasi bencana alam di wilayah pesisir dan laut;
q.melaksanakan penyusunan bahan kebijakan pemberdayaan masyarakat pesisir;
r.melaksanakan penyusunan bahan kebijakan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) perencanaan ruang laut;
s.melaksanakan penyusunan bahan kebijakan jasa kelautan;
t.melaksanakan peyusunan bahan kebijakan wisata bahari;
u.melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi perizinan dan pengelolaan wilayah pesisir dan laut;
v.melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi pengembangan gugus pulau;
w.melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi penataan lingkungan;
x . melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi penguatan masyarakat adat dan lokal;
y.melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi pengelolaan pulau-pulau kecil dan pulau-pulau kecil terluar;
z.melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi pesisir terpadu;
aa. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi restorasi pesisir; bb. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi rehabilitasi pesisir; cc. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi reklamasi dan restorasi pesisir laut; dd. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi pengembangan kawasan pesisir dan laut; ee. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi mitigasi kerusakan lingkungan pesisir dan laut; ff. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi pengelolaan wilayah pesisir dan laut termasuk sumber daya alam di wilayah pulau-pulau kecil; gg. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi reklamasi pantai dan mitigasi bencana alam di wilayah pesisir dan laut; hh. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi pemberdayaan masyarakat pesisir;
n.melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K);
17 JJ. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan dan pengendalian teknis, pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pengelolaan dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan; kk. melaksanakan monitoring pendayagunaan pesisir dan laut;
11.melaksanakan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Seksi Pendayagunaan Pesisir Laut;
mm. melaksanakan penyusunan bahan verifikasi, dan pemantauan terhadap permohonan bantuan keuangan dan hibahjbantuan kelautan; rekomendasi, dan realisasi sosial bidang nn. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; oo. melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan mengenai pendayagunan pesisir dan laut sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi; pp. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Seksi Pendayagunaan Pesisir Laut; qq. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Seksi Pendayagunaan Pesisir Laut; rr. melaksanakan koordinasi dengan UPTD terkait; dan ss. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.