DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Dicabut

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 68 Tahun 2016

Nomor: 68
Tahun: 2016
Ditetapkan: 29 November 2016
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini terdiri dari, yaitu Ketentuan Umum; Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja; Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat;

1.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang- Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembara n Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 14 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073); 3 . Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembara n Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8.Peratura n Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat (Lemba ran Daerah Ta hun 2016 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 192);
9.Peratura n Gubernur Jawa Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2 016 Nomor 45 Seri D); MEMUTUSKAN PERATURAN GUBERNUR TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI, RINCIAN TUGAS UNIT, DAN TATA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yan g dimaksud den gan :

1.Daera h adala h Provinsi Jawa Barat. 2 2 . Pemerinta h Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yan g m em1mpm pelaksanaan urusan pemerintahan yan g menjadi kewenangan daerah otonom. 3
3.Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat.
5.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi sebagai unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
6.Dinas adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat.
7.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat.
8.Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi J awa Barat.
9.Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat.
10.Bidang adalah Bidang di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat.
11.Subbagian adalah Subbagian di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat.
12.Seksi adalah Seksi di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat.
13.Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/ a tau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
14.Kebijakan Umum adalah sekumpulan keputusan atau produk hukum daerah yang memuat garis haluan, asas, prinsip dan pedoman dasar penyelenggaraan suatu urusan, program, kegiatan, atau pekerjaan.
15.Kebijakan Teknis adalah sekumpulan keputusan atau produk hukum daerah yang memuat pedoman atau petunjuk teknis atau petunjuk pelaksanaan suatu urusan, program, kegiatan, atau pekerjaan.
16.Kebijakan Strategis adalah sekumpulan keputusan atau produk hukum daerah yang memuat pedoman penyelenggaraan suatu urusan, program, kegiatan atau pekerjaan unggulan dan spesifik.
17.Perumusan adalah proses menyusun, mengkaji, sampai dengan menetapkan suatu rumusan kebijakan.
18.Pengkajian adalah proses menelaah, menganalisis, memberikan koreksi, dan menyempurnakan suatu bahan rumusan kebijakan.
19.Penyusunan adalah proses menghimpun dan mengolah bahan- bahan rumusan kebijakan. 4
20.Penyelenggaraan adalah suatu proses pelaksanaan atau pengelolaan sesuatu pekerjaan yang melibatkan fungsi-fungsi koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi an tar unit/ sub unit.
21.Pelaksanaan adalah proses, cara, pelaksanaan suatu pekerjaan yang bersifat teknis operasional.
22.Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk secara perorangan maupun kelompok/ organisasi/ instansi atas barang, jasa, dan/ a tau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
23.Pelayanan Administrasi adalah pelayanan yang bersifat ketatausahaan.
24.Koordinasi adalah suatu usaha kerja sama serta pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan antara berbagai badan, instansi, unit untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien.
25.Pembinaan adalah usaha untuk memberi pengarahan dan bimbingan serta usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik.
26.Pengendalian adalah proses untuk mengukur kinerja, melakukan tindakan korektif dan memastikan bahwa tindakan yang dilakukan berhasil mencapai tujuan yang telah di ten tukan.
27.Monitoring atau pemantauan adalah proses mengamati, mengumpulkan informasi secara teratur, dan mencatat hasilnya untuk bahan evaluasi.
28.Evaluasi adalah kegiatan menilai atau membandingkan antara hasil implementasi dengan kriteria dan standar yang telah ditetapkan untuk melihat tingkat keberhasilannya.
29.Pelaporan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama satu periode tertentu.
30.Fasilitasi adalah kegiatan untuk memberikan kemudahan dan memungkinkan atau mendorong pihak lain dapat melakukan suatu urusan, kegiatan, atau aktivitas yang sesuai dengan rencana atau kebijakan yang telah ditetapkan. 3 1. Pengembangan Kerja sama adalah proses menJaJagl, merencanakan, melaksanakan dan meningkatkan kerja sama dengan pihak la in.
32.Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen rencana stratejik yang membuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi atau cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang terdiri atas kebijakan, program dan kegiatan.
33.Rencana Kerja yang selanjutnya disebut Renja adalah dokumen perencanaan untuk periode satu (1) tahun, yang memua t kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah Provinsi d a n yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. 5
34.Rencana Kinerja Tahunan yang selanjutnya disingkat RKT adalah dokumen rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana stratejik yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan.
35.Rencana Kerja Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
36.Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen memuat alokasi anggaran yang disediakan kepada pengguna anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat.
37.Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA adalah dokumen memuat alokasi anggaran yang disediakan kepada pengguna anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
38.Perjanjian Kinerja yang selanjutnya disingkat PK adalah dokumen pernyataan kinerjajkesepakatan kinerjajperjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi.
39.Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat LKIP adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan atau sasaran stratejik instansi.
40.Laporan Keterangan Pertanggunjawaban yang selanjutnya disingkat LKPJ adalah laporan berupa informasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi selama 1 (satu) tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang disampaikan oleh Gubernur kepada DPRD.
41.Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat LPPD adalah laporan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang disampaikan oleh Gubernur kepada Pemerintah Pusat. 42 . Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat LHKASN adalah Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

BAB II

TUGAS POKOK, FUNGSI, RINCIAN TUGAS UNIT, DAN TATA KERJA

Pasal 2

(1)Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan, meliputi kelautan, perikanan tangkap, perikanan budidaya, serta pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi, melaksanakan tugas dekonsentrasi dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mempunyai fungsi:
1. a.penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis bidang kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi; b . penyelenggaraan kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi;
2. c.penyelenggaraan administrasi Dinas;
3. d.penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas; dan
4. e.penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 3

(1)Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan, dan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan, meliputi kelautan, perikanan tangkap, perikanan budidaya, serta pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi, melaksanakan tugas dekonsentrasi serta melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya, berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas mempunyai fungsi:
1. a.penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis bidang kelautan d a n perikanan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi;
2. b.penyelenggaraan koordinasi, pembinaan, pengendalian, dan memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan Daerah Provins i; 7
3. c.penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas; dan
4. d.penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
(3)Rincian tugas Kepala Dinas, yaitu:
1. a.menyelenggarakan perumusan dan penetapan program kerja Dinas;
2. b.menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis bidang kelautan dan perikanan;
3. c.menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah Provinsi bidang kelautan dan perikanan, meliputi kelautan, perikanan tangkap, perikanan budidaya, serta pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
4. d.menyelenggarakan koordinasi pemerin tahan Daerah Provinsi perikanan; pelaksanaan urusan bidang kelautan dan
5. e.menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian, pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah Provinsi bidang kelautan dan perikanan;
6. f.menyelenggarakan fasilitasi yang berkaitan dengan kesekretariatan, kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil, pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan, perikanan tangkap, perikanan budidaya dan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
7. g.menyelenggarakan monitoring pemerintahan Daerah Provinsi perikanan; pelaksanaan urusan bidang kelautan dan
8. h.menyelenggarakan kerjasama dengan Instansi Pemerintah, Swasta dan Lembaga terkait lainnya, dalam dan luar negen bidang kelautan dan perikanan;
  1. 1.menyelenggarakan pembinaan administrasi dan pengadministrasian Dinas; J. menyelenggarakan perumusan bahan Renstra, Renja, RKT, RKA, DPA, DIPA, PK, LKIP, LKPJ, LPPD, dan LHKASN lingkup Dinas;
9. k.menyelenggarakan fasilitasi Pelayanan Informasi Publik;
  1. 1.menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan;
10. m.menyelenggarakan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Dinas;
11. n.menyelenggarakan perumusan hasilverifikasi, menyampaikan rekomendasi, dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibahjbantuan sosial bidang kelautan dan perikanan;
12. o.menyelenggarakan perumusan dan penyampaian saran pertimbangan mengenai bidang kelautan dan perikanan sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi; 8
13. p.menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Dinas;
14. q.menyelenggarakan pengkoordinasian dan pembinaan UPTD;
15. r.pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
(1)Sekretariat mempunyat tugas pokok menyelenggarakan administrasi Dinas, meliputi perencanaan dan pelaporan, keuangan dan aset, kepegawaian dan umum, serta membantu Kepala Dinas mengkoordinasikan Bidang-Bidang.
(2)Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:
1. a.penyelenggaraan koordinasi, menghimpun dan pengkajian bahan kebijakan teknis bidang kelautan dan perikanan yang dilaksanakan oleh Bidang-Bidang;
2. b.penyelenggaraan perencanaan dan pelaporan, pengadministrasian keuangan dan aset serta kepegawaian dan umum;
3. c.penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas; dan
4. d.penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
(3)Rincian tugas Sekretariat, yaitu:
1. a.menyelenggarakan pengkajian program kerja Sekretariat dan Dinas; b . menyelenggarakan koordinasi, menghimpun dan pengkajian bahan kebijakan teknis bidang kelautan dan perikanan, yang dilaksanakan oleh Bidang-Bidang;
2. c.menyelenggarakan perencanaan dan pelaporan;
3. d.menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan, meliputi penganggaran, penatausahaan, serta pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan, serta pengelolaan aset Dinas;
4. e.menyelenggarakan pelayanan administrasi kepegawaian meliputi pengusulan formasi, mutasi, pengembangan karir dan kompetensi, pembinaan disiplin serta kesejahteraan pegawai Dinas dan UPTD;
5. f.menyelenggarakan pelayanan administrasi umum meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang/ aset, kehumasan, pengelolaan dan pelayanan sistem informasi, keprotokolan serta pengelolaan perpustakaan dan kearsipan Dinas;
6. g.menyelenggarakan pengkajian bahan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan Dinas dan UPTD; 9
7. h.menyelenggarakan koordinasi penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan lingkup Dinas;
  1. 1.menyelenggarakan perumusan bahan Renstra, Renja, RKT, RKA, DPA, DIPA, PK, LKIP, LKPJ, LPPD, dan LHKASN lingkup Dinas; J. m enyelenggarakan fasilitasi Pelayanan Informasi Publik;
8. k.menyelenggarakan pengkajian bahan dan pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan;
  1. 1.menyelenggarakan administrasi Dinas;
9. m.menyelenggarakan koordinasi dan mengolah bahan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Dinas; n . menyelenggarakan koordinasi dan pengkajian bahan verifikasi, bahan rekomendasi, dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi ban tuan keuangan dan hibahfbantuan sosial bidang kelautan dan perikanan;
10. o.menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
11. p.m enyelenggarakan pengkajian ba h an saran pertimbangan mengenai kesekretariatan sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi;
12. q.menyelenggarakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat;
13. r.menyelenggarakan pengolahan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kesekretariatan UPTD; s . menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Sekretariat dan Dinas; dan
14. t.menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
(4)Sekretariat membawahkan: a . Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
1. b.Subbagian Keuangan dan Aset; dan
2. c.Subbagian Kepegawaian dan Umum.

Pasal 5

(1)Subbagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan perencanaan dan pelaporan, meliputi koordinasi dan penyusunan bahan peren canaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas. (2 ) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai fungsi: a . pelaksanaan koordinasi, menghimpun dan penyusunan bahan kebijakan teknis bidang perencanaan dan pelaporan yang dilaksanakan oleh Dinas;
1. b.pelaksanaan perencanaan dan pelaporan; 10
2. c.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Dinas; dan
3. d.pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
(3)Rincian tugas Subbagian Perencanaan dan Pelaporan, yaitu: a . melaksanakan penyusunan program kerja Sekretariat serta Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
1. b.melaksanakan koordinasi, menghimpun dan penyusunan bahan kebijakan teknis bidang kelautan dan perikanan yang dilaksanakan oleh Dinas;
2. c.melaksanakankoordinasi, menghimpun dan penyusunan bahan perencanaan dan pelaporan kegiatan Dinas;
3. d.melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis perencanaan dan pelaporan Dinas;
4. e.melaksanakan koordinasi penyusunan bahan perencanaan dan pengendalian program Dinas serta UPI'D;
5. f.melaksanakan koordinasi penyusunan bahan;
6. g.melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP);
7. h.melaksanakan koordinasi dan penyusunan bahan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Dinas;
  1. 1.melaksanakan koordinasi penyusunan bahan verifikasi, bahan rekomendasi, dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibahjbantuan sosial bidang kelautan dan perikanan; J. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
8. k.melaksanakanpenyusunan bahan saran pertimbangan mengenai perencanaan dan pelaporan sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi;
  1. 1.melaksanakanpengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
9. m.melaksanakan koordinasi pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas serta UPI'D;
10. n.melaksanakan evaluasi dan pelaporan Subbagian Perencanaan dan Pelaporan; dan
11. o.melaksanakan tugas lain sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 6

(1)Subbagian Keuangan dan Aset mempunya1 tugas pokok melaksanakan pelayanan administrasi keuangan dan a set, meliputi penganggaran dan penatausahaan, perbendaharaan, penyusunan neraca aset, verifikasi dan pertanggungjawaban keuangan dan aset serta pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Dinas. 11
(2)Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Keuangan dan Aset mempunyai fungsi :
1. a.pelaksanaan koordinasi, menghimpun dan penyusunan bahan kebijakan teknis bidang keuangan dan aset;
2. b.pelaksanaan pelayanan administrasi keuangan dan aset;
3. c.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Subbagian Keuangan dan Aset; dan
4. d.pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
(3)Rincian tugas Subbagian Keuangan dan Aset, yaitu: a . melaksanakan penyusunan program kerja Subbagian Keuangan dan Aset;
1. b.melaksanakan koordinasi, menghimpun dan penyusunan bahan kebijakan teknis keuangan dan neraca aset;
2. c.melaksanakan perencanaan anggaran dan penyusunan dokumen anggaran; d . melaksanakan pengelolaan sistem akuntansi;
3. e.melaksanakan pelayanan perbendaharaan serta penyusunan neraca aset;
4. f.melaksanakan verifikasi dan pertanggungjawaban keuangan dan aset;
5. g.melaksanakan penyiapan bahan pembinaan administrasi keuangan dan neraca aset Dinas serta UPTD;
6. h.melaksanakan penyusunan bahan laporan keuangan dan aset kegiatan anggaran pendapatan dan belanja Dinas;
  1. 1.melaksanakan koordinasi dan penyusunan bahan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Dinas; J. melaksanakan penyusunan bahan verifikasi, bahan rekomendasi, dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibahjbantuan sosial bidang kelautan dan perikanan;
7. k.melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan Sekretaris Dinas;
  1. 1.melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan mengenai keuangan dan aset sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi; m . melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Subbagian Keuangan dan Aset;
8. n.melaksanakan koordinasi pelaksanaan administrasi keuangan danaset UPTD;
9. o.melaksanakan evaluasi dan pelaporan Subbagian Keuangan dan Aset; dan
10. p.melaksanakan tugas lain sesua i tugas pokok dan fungsinya. 12

Pasal 7

(1)Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan kepegawaian dan umum, meliputi pengusulan formasi, mutasi, pengembangan karir dan kompetensi, pembinaan disiplin, kesejahteraan pegawai dan pensiun, ketatalaksanaan dan kerumahtanggaan.
(2)Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai fungsi:
1. a.pelaksanaan koordinasi, menghimpun dan penyusunan bahan kebijakan teknis bidang kepegawaian dan administrasi umum Dinas;
2. b.pelaksanaan pengelolaan kepegawaian dan umum;
3. c.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Subbagian Kepegawaian dan Umum; dan
4. d.pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
(3)Rincian tugas Subbagian Kepegawaian dan Umum, yaitu:
1. a.melaksanakan penyusunan program kerja Subbagian Kepegawaian dan Umum;
2. b.melaksanakan koordinasi, m enghimpun dan penyusunan bahan kebijakan teknis kepegawaian dan umum;
3. c.melaksanakan pengusulan formasi, mutasi, pengembangan karir dan kompetensi, pembinaan disiplin, kesejahteraan pegawai serta pensiun pegawai Dinas dan UPTD; d . melaksanakan ketatausahaan, kerumahtanggaan, kehumasan, pengelolaan dan pelayanan sistem informasi, keprotokolan serta pengelolaan perpustakaan dan kearsipan Dinas;
4. e.melaksanakan pelayanan informasi publik;
5. f.melaksanakan inventarisasi, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, pemeliharaan, pemindahtanganan, dan penghapusan, serta pendayagunaan barang Daerah Dinas;
6. g.melaksanakan koordinasi dan penyelenggaraan administrasi kepegawaian dan barang Daerah;
7. h.melaksanakan pembinaan pengelolaan barang daerah UPTD;
  1. 1.melaksanakan koordinasi dan penyusunan bahanpenataan kelembagaan dan ketatalaksanaan Dinas; J. melaksanakan koordinasi dan penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan lingkup Dinas;
8. k.melaksanakan koordinasi dan penyusunan bahan regulasi kelautan dan perikanan serta kerjasama lingkup Dinas;
  1. 1.melaksanakan koordinasi, menghimpun dan penyusunan bahan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Dinas; 13 m . melaksanakan penyusunan bahan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Subbagian dan Sekretariat;
9. n.melaksanakan penyusunan bahan verifikasi, rekomendasi, dan melaksanakan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibahjbantuan sosial bidang kelautan dan perikanan;
10. o.melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
11. p.melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan mengenai kepegawaian dan umum sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi; q . melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Subbagian Kepegawaian dan Umum;
12. r.melaksanakan penyusunan bahan pengkoordinasian dan pembinaan UPTD;
13. s.melaksanakan evaluasi dan pelaporan Subbagian Kepegawaian dan Umum; dan
14. t.melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
(1)Bidang Kelautan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan sub urusan kelautan meliputi pendayagunaan pesisir laut, konservasi dan keanekaragaman hayati laut, pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.
(2)Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kelautan mempunyai fungsi:
1. a.penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis kelautan;
2. b.penyelenggaraan pengelolaan kelautan;
3. c.penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Bidang Kelautan; dan
4. d.penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
(3)Rincian tugas Bidang Kelautan, yaitu:
1. a.menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Kelautan;
2. b.menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis bidang kelautan; 14
3. c.menyelenggarakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian teknis bidang kelautan;
4. d.menyelenggarakan pengelolaan pendayagunaan pes1s1r dan keanekaragaman hayati laut, dan kelautan dan perikanan; kelautan meliputi laut, konservasi dan pengawasan sumberdaya
5. e.menyelenggarakan pendayagunaan pesisir dan laut;
6. f.menyelenggarakan konservasi dan keanekaragaman hayati laut;
7. g.menyelenggarakan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
8. h.menyelenggarakan koordinasi bidang kelautan;
  1. 1.menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian teknis bidang kelautan; J. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan pendayagunaan pesisir dan laut;
9. k.menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan konservasi dan keanekaragaman hayati laut;
  1. 1.menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan;
10. m.menyelenggarakan monitoring kelautan;
11. n.menyelenggarakan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Bidang Kelautan;
12. o.menyelenggarakan pengkajian bahan verifikasi, rekomendasi, dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibahjbantuan sosial bidang kelautan;
13. p.menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
14. q.menyelenggarakan pengkajian bahan saran pertimbangan mengenai bidang kelautan sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi;
15. r.menyelenggarakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang Kelautan; s . menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Bidang Kelautan; t . menyelenggarakan pengkoordinasian dan pembinaan UfYI'D; dan
16. u.menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
(4)Bidang Kelautan membawahkan: a . Seksi Pendayagunaan PesisirLaut; b . Seksi Konservasi dan Keanekaragaman HayatiLaut; dan
1. c.Seksi Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan. 15 Pasal 9
(1)Seksi Pendayagunaan Pesisir Laut mempunyai tugas pokok melaksanakan pendayagunaan pes1s1r dan laut, meliputi koordinasi, pembinaan dan pengendalian teknis aspek pendayagunaan pesisir dan laut, kebijakan dan fasilitasi penzman dan pengelolaan wilayah pes1s1r dan laut, pengembangan gugus pulau, penataan lingkungan, penguatan masyarakat adat dan lokal, pengelolaan pulau-pulau kecil dan pulau-pulau kecil terluar, pesisir terpadu, restorasi pesisir, rehabilitasi, reklamasi dan pengembangan pesisir dan laut, pengelolaan wilayah pesisir dan laut, pemberdayaan masyarakat pesisir, Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) perencanaan ruang laut, kebijakan jasa kelautan, wisata bahari serta monitoring pendayagunaan pesisir dan laut.
(2)Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pendayagunaan Pesisir Laut mempunyai fungsi:
1. a.pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis pendayagunaan pesisir dan laut;
2. b.pelaksanaan pendayagunaan pesisir dan laut;
3. c.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Seksi Pendayagunaan Pesisir Laut; dan
4. d.pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
(3)Rincian tugas Seksi Pendayagunaan Pesisir Laut, yaitu: a . melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pendayagunaan Pesisir Laut;
1. b.melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis pendayagunaan pesisir dan laut;
2. c.melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian teknis aspek pendayagunaan pesisir dan laut;
3. d.melaksanakan penyusunan bahan kebijakan perizinan dan pengelolaan wilayah pesisir dan laut;
4. e.melaksanakan penyusunan bahan kebijakan pengembangan gugus pulau;
5. f.melaksanakan penyusunan bahan kebijakan penataan lingkungan;
6. g.melaksanakan penyusunan bahan kebijakan penguatan masyarakat adat dan lokal;
7. h.melaksanakan penyusunan bahan kebijakan pengelolaan pulau-pulau kecil dan pulau-pulau kecil terluar;
  1. 1.melaksanakan penyusunan bahan kebijakan pesisir terpadu; J. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan restorasi pesisir;
8. k.melaksanakan penyusunan bahan kebijakan rehabilitasi pes1s1r;
  1. 1.melaksanakan penyusunan bahan kebijakan reklamasi dan restorasi pesisir laut; 16 m . melaksanakan penyusunan bahan kebijakan pengembangan kawasan pesisir dan laut;
9. n.melaksanakan penyusunan bahan kebijakan mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim;
10. o.melaksanakan penyusunan bahan kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan laut termasuk sumber daya alam di wilayah pulau-pulau kecil;
11. p.melaksanakan penyusunan bahan kebijakan reklamasi pantai dan mitigasi bencana alam di wilayah pesisir dan laut;
12. q.melaksanakan penyusunan bahan kebijakan pemberdayaan masyarakat pesisir;
13. r.melaksanakan penyusunan bahan kebijakan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) perencanaan ruang laut;
14. s.melaksanakan penyusunan bahan kebijakan jasa kelautan;
15. t.melaksanakan peyusunan bahan kebijakan wisata bahari;
16. u.melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi perizinan dan pengelolaan wilayah pesisir dan laut;
17. v.melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi pengembangan gugus pulau;
18. w.melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi penataan lingkungan; x . melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi penguatan masyarakat adat dan lokal;
19. y.melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi pengelolaan pulau-pulau kecil dan pulau-pulau kecil terluar;
20. z.melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi pesisir terpadu; aa. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi restorasi pesisir; bb. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi rehabilitasi pesisir; cc. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi reklamasi dan restorasi pesisir laut; dd. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi pengembangan kawasan pesisir dan laut; ee. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi mitigasi kerusakan lingkungan pesisir dan laut; ff. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi pengelolaan wilayah pesisir dan laut termasuk sumber daya alam di wilayah pulau-pulau kecil; gg. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi reklamasi pantai dan mitigasi bencana alam di wilayah pesisir dan laut; hh. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi pemberdayaan masyarakat pesisir;
21. n.melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K); 17 JJ. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan dan pengendalian teknis, pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pengelolaan dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan; kk. melaksanakan monitoring pendayagunaan pesisir dan laut;
  1. 11.melaksanakan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Seksi Pendayagunaan Pesisir Laut; mm. melaksanakan penyusunan bahan verifikasi, dan pemantauan terhadap permohonan bantuan keuangan dan hibahjbantuan kelautan; rekomendasi, dan realisasi sosial bidang nn. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; oo. melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan mengenai pendayagunan pesisir dan laut sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi; pp. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Seksi Pendayagunaan Pesisir Laut; qq. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Seksi Pendayagunaan Pesisir Laut; rr. melaksanakan koordinasi dengan UPTD terkait; dan ss. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 10

(1)Seksi Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut mempunyai tugas pokok melaksanakan konservasi dan keanekaragaman hayati laut, meliputi kebijakan dan fasilitasi penataan dan pengelolaan kawasan konservasi, perlindungan dan pelestarian, pemanfaatan konservasi, pengelolaan sumber daya laut, kemitraan dan pengembangan sarana prasarana konservasi, pengaturan konservasi, pengelolaan kekayaan laut, pemetaan potensi konservasi, penyerasian dan pengharmonisasian pengelolaan kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati laut, pengelolaan wilayah laut, pencegahan pencemaran dan kerusakan sumberdaya ikan serta lingkungannya, pengelolaan dan konservasi plasma nutfah spesifik lokasi, kawasan konservasi pesisir, perairan dan pulau-pulau kecil, rehabilitasi sumber daya pesisir, laut dan pulau-pulau kecil, pesisir dan laut, konservasi kawasan, pesisir, perairan dan pulau-pulau kecil serta monitoring konservasi dan keanekaragaman hayati laut.
(2)Dalam melaksanakan tugas pokok se bagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut mempunyai fungsi:
1. a.pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis konservasi dan keanekaragaman hayati laut;
2. b.pelaksanaan konservasi dan keanekaragaman hayati laut; 18
3. c.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Seksi Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut; dan
4. d.pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
(3)Rincian tugas Seksi Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut, yaitu:
1. a.melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut;
2. b.melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis konservasi dan keanekaragaman hayati laut;
3. c.melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian teknis aspek konservasi dan keanekaragaman hayati laut;
4. d.melaksanakan penyusunan bahan kebijakan penataan dan pengelolaan kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati laut;
5. e.melaksanakan penyusunan bahan kebijakan perlindungan dan pelestarian keanekaragaman hayati laut;
6. f.melaksanakan penyusunan bahan kebijakan pemanfaatan konservasi dan keanekaragaman hayati laut;
7. g.melaksanakan penyusunan bahan kebijakan kemitraan dan pengembangan sarana prasarana konservasi dan keanekaragaman hayati laut;
8. h.melaksanakan penyusunan bahan kebijakan pengelolaan sumber daya laut;
  1. 1.melaksanakan penyusunan bahan kebijakan dan pengaturan konservasi serta keanekaragaman hayati laut; J. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan pengelolaan kekayaan laut;
9. k.melaksanakan penyusunan bahan kebijakan pemetaan potensi konservasi dan keanekaragaman hayati laut;
  1. 1.melaksanakan penyusunan bahan kebijakan penyerasian dan pengharmonisasian pengelolaan kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati laut;
10. m.melaksanakan penyusunan bahan kebijakan pengelolaan wilayah laut;
11. n.melaksanakan penyusunan bahan kebijakan pencegahan pencemaran dan kerusakan sumberdaya ikan serta lingkungannya;
12. o.melaksanakan penyusunan bahan kebijakan pengelolaan dan konservasi plasma nutfah spesifik lokasi;
13. p.melaksanakan penyusunan bahan kebijakan pengelolaan kawasan konservasi pesisir, perairan dan pulau-pulau kecil;
14. q.melaksanakan penyusunan bahan kebijakan rehabilitasi sumber daya pesisir, laut dan pulau-pulau kecil;
15. r.melaksanakan penyusunan bahan kebijakan rehabilitasi pesisir dan laut;
16. s.melaksanakan penyusunan bahan kebijakan konservasi kawasan, pesisir, perairan dan pulau-pulau kecil; 19
17. t.melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi penataan dan pengelolaan kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati laut;
18. u.melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi perlindungan dan pelestarian keanekaragaman hayati laut;
19. v.melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi pemanfaatan konservasi dan keanekaragaman hayati laut;
20. w.melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi kemitraan pengembangan sarana prasarana konservasi keanekaragaman hayati laut; dan dan x . melaksanakan penyusunan bahanfasilitasi pengelolaan sumberdaya laut;
21. y.melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi dan pengaturan konservasi serta keanekaragaman hayati laut;
22. z.melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi pengelolaan kekayaan laut; aa. m elaksanakan penyusunan bahan fasilitasi pemetaan potensi konservasi dan keanekaragaman hayati laut; bb. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi penyerasian dan pengharmonisasian pengelolaan kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati laut; ff. melaksanakan penyusunan bahan wilayah laut; fasilitasi pengelolaan gg. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi pencegahan pencemaran dan kerusakan sumberdaya ikan serta lingkungannya; hh. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi pengelolaan dan konservasi plasma nutfah spesifik lokasi;
23. n.melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi pengelolaan kawasan konservasi pesisir, perairan dan pulau-pulau kecil; JJ. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi rehabilitasi sumber daya pesisir, laut dan pulau-pulau kecil; kk. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi rehabilitasi pesisir dan laut;
  1. 11.melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi konservasi kawasan, pesisir, perairan dan pulau-pulau kecil; mm. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan dan pengendalian teknis konservasi dan keanekaragaman hayati laut; nn. melaksanakan monitoring konservasi dan keanekaragaman hayati laut; oo. melaksanakan bahan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Seksi Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut; pp. melaksanakan penyusunan bahan verifikasi, rekomendasi, dan menyelenggarakan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial bidang kelautan; 20 qq. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; rr. melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan mengenai konservasi dan keanekaragaman hayati laut sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi; ss. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Seksi Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut; tt. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Seksi Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut; uu. melaksanakan koordinasi dengan UPTD terkait; dan vv. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 11

(1)Seksi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan meliputi kebijakan pengawasan pemanfaatan sumber daya ikan di wilayah laut, pengawasan sumber daya kelautan dan pengawasan sumber daya perikanan sampai dengan 12 mil, fasilitasi penyidikan tindak pidana, penanganan barang bukti dan awak kapal, penyiapan tindak lanjut pidana kelautan dan perikanan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) perikanan dan kerjasama penegakan hukum serta monitoring pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.
(2)Dalarn melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan mempunyai fungsi:
1. a.pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
2. b.pelaksanaan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
3. c.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Seksi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan; dan
4. d.pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
(3)Rincian tugas Seksi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, yaitu:
1. a.melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
2. b.melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis pengawasan sumber daya kelautan d a n perikanan;
3. c.melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian teknis aspek pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
4. d.m elaksanakan penyusunan bahan kebijakan pengawasan pemanfaatan sumber daya ikan di wilayah laut;
5. e.m elaksanakan penyusunan bahan kebijakan pengawasan sumber daya kelautan sampai dengan 12 mil; 21
6. f.melaksanakan penyusunan bahan kebijakan pengawasan sumber daya perikanan sampai dengan 12 mil;
7. g.melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan;
8. h.melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi penanganan barang bukti dan awak kapal;
  1. 1.melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi penyiapan tindak lanjut pidana kelautan dan perikanan; J. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) perikanan dan kerjasama penegakan hukum;
9. k.melaksanakan penyusunan bahan pembinaan dan pengendalian teknis pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
  1. 1.melaksanakan monitoring pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
10. m.melaksanakan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Seksi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
11. n.melaksanakan penyusunan bahan verifikasi, rekomendasi, dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial bidang kelautan;
12. o.melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
13. p.melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan mengenai pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi;
14. q.melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Seksi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
15. r.melaksanakan evaluasi dan pelaporan Seksi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
16. s.melaksanakankoordinasi dengan UPTD terkait; dan
17. t.melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 12

(1)Bidang Perikanan Tangkap mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan sub urusan perikanan tangkap meliputi pengelolaan sumberdaya ikan dan kenelayanan, kapal perikanan dan alat penangkap ikan, serta pelabuhan perikanan. 22
(2)Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perikanan Tangkap mempunyai fungsi:
1. a.penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis bidang perikanan tangkap;
2. b.penyelenggaraan pengelolaan perikanan tangkap;
3. c.penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Bidang Perikanan Tangkap; dan
4. d.penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya .
(3)Rincian tugas Bidang Perikanan Tangkap, yaitu:
1. a.m enyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Perikanan Tangkap;
2. b.m enyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis bidang perika nan tangkap; c . m enyelenggarakan pengkajian bahan koordinasi bidang perikanan tangkap; d . m enyelenggarakan koordinasi, pembinaan, dan pengendalian teknis bidang perikanan tangkap;
3. e.menyelenggarakan perikanan tangkap meliputi pengelolaan sumberdaya ikan dan kenelayanan, kapal perikanan dan alat penangkap ikan, serta pelabuhan perikanan;
4. f.m enyelenggarakan pengelolaan sumberdaya ikan dan kenelayanan;
5. g.m enyelenggarakan kapal perikanan dan alat penangkap ikan;
6. h.m enyelenggarakan pelabuhan perikanan;
  1. 1.m enyelenggarakan koordinasi bidang perikanan tangkap; J. menyelenggarakan pem binaan dan pengendalian teknis bida n g perikanan tangkap;
7. k.menyelenggarakan pengkajian ba han kebijakan pengelolaan sumberdaya ikan dan kenelayanan;
  1. 1.m enyelen ggarakan pengkajian bahan kebijakan kapal perikanan da n a lat penangkap ikan;
8. m.m enyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan pelabuhan perikanan;
9. n.m enyelenggarakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut sampai dengan 12 mil;
10. o.m enyelenggarakan penetapan lokasi pemba nguna n serta pengelolaan pelabuhan perikanan perikanan Provinsi;
11. p.m enyelen ggarakan pengkajian dan pertimbangan teknis izin usah a perikanan ta n gka p, izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ika n , dan pendaftaran kapal perikan a n untuk kapal di atas 5 (lima ) GT sampai dengan 30 (tiga puluh) GT; 23
12. q.menyelenggarakan monitoring perikanan tangkap;
13. r.menyelenggarakan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Bidang Perikanan Tangkap;
14. s.menyelenggarakan pengkajian bahan verifikasi, rekomendasi, dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial bidang perikanan tangkap;
15. t.menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
16. u.menyelenggarakan pengkajian bahan saran pertimbangan mengenai bidang perikanan tangkap sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi;
17. v.menyelenggarakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang Perikanan Tangkap;
18. w.menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Bidang Perikanan Tangkap;
19. x.menyelenggarakan pengkoordinasian dan pembinaan UPTD; dan
20. y.menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
(4)Bidang Perikanan Tangkap membawahkan:
1. a.Seksi Pengelolaan Sumberdaya Ikan dan Kenelayanan;
2. b.Seksi Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan lkan; dan
3. c.Seksi Pelabuhan Perikanan.

Pasal 13

(1)Seksi Pengelolaan Sumberdaya Ikan dan Kenelayanan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan sumberdaya ikan dan kenelayanan, meliputi kebijakan kenelayanan, pemberdayaan nelayan, sistem informasi kenelayanan, penguatan kapasitas kelembagaan, sistem akses permodalan, promosi dan investasi bidang perikanan tangkap, mata pencaharian alternatif, perlindungan nelayan, fasilitasi pengelolaan sumberdaya ikan dan kenelayanan, kerjasama pengembangan sumberdaya manusia dan kenelayanan, perlindungan nelayan, pembinaan dan pengendalian teknis perikanan tangkap, statistik perikanan tangkap serta monitoring pengelolaan sumber daya ikan dan kenelayanan.
(2)Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengelolaan Sumberdaya Ikan dan Kenelayanan mempunyai fungsi:
1. a.Pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis pengelolaan sumberdaya ikan dan kenelayanan;
2. b.Pelaksanaan pengelolaan sumberdaya ikan dan kenelayanan; 24
3. c.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Seksi Pengelolaan Sumberdaya Ikan dan Kenelayanan; dan
4. d.pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
(3)Rincian tugas Seksi Pengelolaan Sumberdaya Ikan dan Kenelayanan, yaitu:
1. a.melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pengelolaan Sumberdaya Ikan dan Kenelayanan;
2. b.melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis pengelolaan sumberdaya ikan dan kenelayanan;
3. c.melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian teknis aspek pengelolaan sumberdaya ikan dan kenelayanan;
4. d.melaksanakan penyusunan bahan kebijakan kenelayanan meliputi inventarisasi, identifikasi dan analisis data serta penyusunan potensi kenelayanan;
5. e.melaksanakan penyusunan bahan kebijakan pemberdayaan nelayan;
6. f.melaksanakan penyusunan bahan kebijakan sistem informasi kenelayanan;
7. g.melaksanakan penyusunan bahan kebijakan penguatan kapasitas kelembagaan;
8. h.melaksanakan penyusunan bahan kebijakan sistem akses permodalan, promosi dan investasi bidang perikanan tangkap;
  1. 1.melaksanakan penyusunan bahan kebijakan mata pencaharian alternatif; J. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan perlindungan nelayan;
9. k.melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi pengelolaan sumberdaya ikan dan kenelayanan;
  1. 1.melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi dan kerjasama pengembangan sumberdaya manusia serta kenelayanan;
10. m.melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi perlindungan nelayan;
11. n.melaksanakan penyusunan bahan statistik perikanan tangkap;
12. o.melaksanakan penyusunan bahan pembinaan dan pengendalian teknis bidang perikanan tangkap;
13. p.melaksanakan monitoring pengelolaan sumberdaya ikan dan kenelayanan;
14. q.melaksanakan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Seksi Pengelolaan Sumberdaya Ikan dan Kenelayanan;
15. r.melaksanakan penyusunan bahan verifikasi, rekomendasi, dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibahjbantuan sosial bidang perikanan tangkap;
16. s.melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; 25
17. t.melaksa nakan penyusunan bahan saran pertimbangan mengenai pengelolaan sumberdaya ikan dan kenelayanan sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi;
18. u.melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Seksi Pengelolaan Sumberdaya Ikan dan Kenelayanan;
19. v.melaksa nakan evaluasi dan pelapora n Seksi Pengelolaan Sumberdaya Ikan dan Kenelayanan;
20. w.melaksanakan koordinasi dengan UPTD terkait; dan
21. x.melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 14

(1)Seksi Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan m empunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan, meliputi kebijakan pembangunan, pengadaan, penyaluran, pemanfaatan da n pemeliharaan sarana dan logistik penangkapan, penempatan dan pemanfaatan alat bantu penangkapan ikan di wilayah laut, pengembanga n dan penyebarlu asan teknologi penangkapan ika n yang produktif dan ramah lingkungan, standardisasi teknis dan registrasi sarana berupa kapal, alat tangkap, alat bantu penangkapan d an penginderaan jarak jauh, penangkapan ika n di wilayah laut dan perairan umum, pendaftaran dan pemeriksaan fisik kapal perikana n lebih dari 5 GT sd 30 GT, pemantauan dan evaluasi penggunaan ka pal perikanan d a n a lat penangka pa n ika n, pembinaan dan pengendalian teknis bidang kapal perikanan da n alat penangkapan ikan, fasilitasi kapal perikanan dan alat penangkapan ika n di wilayah laut dan perairan umum serta monitoring bidang kapal perikanan dan a lat pen a ngka pan ikan. (2 ) Dalam m elaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pa da ayat (1), Seksi Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan mempunyai fungsi:
1. a.pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis bidang kapa l perikanan d an alat penangkapan ikan;
2. b.pelaksa n aan pengelolaa n kapal perikanan dan alat pena ngkapanikan;
3. c.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Seksi Kapa l Perikanan d a n Alat Penangkapan Ikan; dan
4. d.pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
(3)Rincian tugas Seksi Kapal Perikanan d a n Alat Penangkapan Ikan, yaitu:
1. a.melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan lkan;
2. b.melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis bidang kapal perikanan dan a lat penangkapan ikan;
3. c.m elaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian teknis aspek kapal perikanan dan a lat penangkapan ikan; 26
4. d.melaksanakan penyusunan bahan kebijakan pembangunan, pengadaan, penyaluran, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan logistik penangkapan;
5. e.melaksanakan penyusunan bahan kebijakan penempatan dan pemanfaatan alat bantu penangkapan ikan di wilayah laut;
6. f.melaksanakan penyusunan bahan pengembangan dan penyebarluasan teknologi penangkapan ikan yang produktif dan ramah lingkungan;
7. g.melaksanakan penyusunan bahan standardisasi teknis dan registrasi sarana berupa kapal, alat tangkap, alat bantu penangkapan dan penginderaan jarak jauh, serta penangkapan ikan diwilayah laut dan perairan umum;
8. h.melaksanakan penyusunan bahan pendaftaran dan pemeriksaan fisik kapal perikanan lebih dari 5 GT sd 30 GT;
  1. 1.melaksanakan penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi penggunaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan; J. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan dan pengendalian teknis bidang kapal perikanan dan alat penangkapanikan;
9. k.melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi kapal perikanan dan alat penangkapan ikan di wilayah laut dan permran urn urn;
  1. 1.melaksanakan monitoring bidang kapal perikanan dan alat penangkapanikan;
10. m.melaksanakan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Seksi Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan; n . melaksanakan penyusunan bahan verifikasi, rekomendasi, dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial bidang perikanan tangkap;
11. o.melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
12. p.melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan mengenai kapal perikanan dan alat penangkapan ikan sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi;
13. q.melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Seksi Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan;
14. r.melaksanakan evaluasi dan pelaporan Seksi Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan;
15. s.melaksanakan koordinasi dengan UPTD terkait; dan
16. t.melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. 27

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 68 Tahun 2016

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

TUGAS POKOK, FUNGSI, RINCIAN TUGAS UNIT, DAN TATA KERJA

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Peraturan turunan (1)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 80 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

TUGAS POKOK, FUNGSI, RINCIAN TUGAS UNIT, DAN TATA KERJA

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Peraturan turunan (1)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 80 Tahun 2017