1.Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Jawa Tengah.
6.Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.
7.Pelayanan Rumah Sakit adalah segala bentuk pelayanan yang dilaksanakan oleh rumah sakit dalam rangka upaya-upaya penyembuhan dan pemulihan, peningkatan, pencegahan dan pelayanan rujukan.
8.Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. RM. Soedjarwadi Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disebut RSJD Dr. RM. Soedjarwadi adalah Rumah Sakit Khusus Kelas A milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
9.Pemilik RSJD Dr. RM.Soedjarwadi yang selanjutnya disebut Pemilik adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.
10.Pejabat Pengelola RSJD Dr. RM. Soedjarwadi yang selanjutnya disebut Pengelola adalah pejabat yang bertanggung jawab terhadap kinerja umum operasional, pelaksanaan kebijakan fleksibilitas dan keuangan BLUD dalam pemberian layanan RSJD Dr. RM. Soedjarwadi.
11.Peraturan Internal Rumah Sakit (hospital bylaws) adalah Peraturan Organisasi Rumah Sakit (Corporate Bylaws) dan Peraturan Staf Medis Rumah Sakit (Medical Staff Bylaws) yang disusun dalam rangka penyelenggaraan tata kelola rumah sakit yang baik (good corporate governance) dan tata kelola klinis yang baik (good clinical governance).
12.Peraturan Internal Korporasi/Institusi (Corporate By Laws) adalah aturan yang mengatur agar tata kelola korporasi (corporate governance) terselenggara dengan baik melalui pengaturan hubungan antara Pemilik, Pengelola, Komite Medik, Komite Keperawatan, dan Komite Tenaga Kesehatan lain di rumah sakit.
13.Dewan Pengawas RSJD Dr. RM. Soedjarwadi yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah unit nonstruktural pada RSJD Dr. RM. Soedjarwadi yang melakukan pembinaan dan pengawasan rumah sakit secara internal yang bersifat non teknis perumahsakitan yang melibatkan unsur masyarakat.
14.Direksi adalah Pimpinan RSJD Dr. RM. Soedjarwadi yang bertugas dalam pengelolaan rumah sakit yang terdiri dari Direktur dan Wakil Direktur sesuai dengan bidang tugasnya.
15.Satuan Pengawas Internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah organisasi nonstruktural yang bertugas melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan internal RSJD Dr. RM. Soedjarwadi.
16.Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan Pemerintah Daerah.
17.Komite adalah sejumlah orang yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas tertentu.
18.Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah inspektorat jenderal kementerian, unit pengawasan lembaga pemerintah nonkementerian, inspektorat provinsi, dan inspektorat kabupaten/kota.
19.Laporan Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat LHP adalah laporan yang memuat seluruh hasil pemeriksaan berupa data temuan dan rekomendasi.
20.Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
21.Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BLUD adalah instansi di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
22.Pegawai RSJD Dr. RM. Soedjarwadi terdiri dari Aparatur Sipil Negara, Pegawai Badan Layanan Umum Daerah dan Pegawai Mitra.
23.Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Tidak Tetap adalah pegawai RSJD Dr. RM. Soedjarwadi yang diangkat dengan sistem kontrak, yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur dengan masa kerja untuk jangka waktu tertentu dan dibiayai menggunakan anggaran BLUD RSJD Dr. RM. Soedjarwadi.
24.Pegawai Mitra adalah pegawai paruh waktu dengan kompetensi tertentu di luar Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja RSJD Dr. RM. Soedjarwadi atau diluar pegawai BLUD non Pegawai Negeri Sipil RSJD Dr. RM. Soedjarwadi.
25.Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat PPK BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan utuk menerapkan praktik- praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan-undangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan negara pada umumnya.
26.Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan undang-undang.
27.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
28.Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.
29.Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
30.Hari Kerja adalah hari operasional RSJD Dr. RM. Soedjarwadi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.