DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Dicabut

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2022

Nomor: 21
Tahun: 2022
Ditetapkan: 19 Agustus 2022
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut mengatur mengenai Ketentuan Umum; Maksud, Tujuan, dan Ruang Lingkup; Penetapan kelas Jabatan; Perubahan Kelas Jabatan; Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sesuai ketentuan Pasal Pasal 6 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan Di Lingkungan Instansi Pemerintah, Pejabat Pembina Kepegawaian

Menetapkan

menetapkan Peraturan tentang Kelas Jabatan setelah adanya hasil validasi evaluasi Jabatan oleh Menteri;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta menindaklanjuti Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : B/276/M.SM.04.00/2022 tanggal 22 Februari 2022 hal Persetujuan Perubahan Hasil Evaluasi Jabatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kelas Jabatan Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
1. 2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. 3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. 4.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. 5.Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6264);
5. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. 7.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
7. 8.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan Di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
8. 9.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KELAS JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2.Menteri adalah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3.Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
6.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7.Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
8.Jabatan adalah jabatan struktural, jabatan fungsional dan jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.
9.Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas yang selanjutnya disebut Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.
10.Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
11.Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
12.Evaluasi Jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan kelas jabatan.
13.Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang Aparatur Sipil Negara dalam rangkaian susunan instansi pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan dan tanggungjawab, dan tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan, dan digunakan sebagai dasar penggajian dan Tambahan Perbaikan Penghasilan.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1)Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk menentukan kelas jabatan bagi Pegawai ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
(2)Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:
1. a.Menetapkan kelas jabatan Pegawai ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah; dan
2. b.Pembinaan karier dan pemberian kesejahteraan Pegawai ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan asas keadilan dan kepatutan.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

a.Penetapan Kelas Jabatan;
b.Kelas jabatan Struktural, Fungsional, dan Pelaksana bagi Pegawai ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

BAB III

PENETAPAN KELAS JABATAN

Pasal 4

(1)Kelas Jabatan ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah digunakan antara lain dalam program kepegawaian, seperti:
1. a.penyusunan formasi;
2. b.sistem karir;
3. c.kinerja;
4. d.sistem penggajian; dan
5. e.pemberian tunjangan.
(2)Penetapan Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi Jabatan ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah setelah dilakukan validasi oleh Menteri.
(3)Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
1. a.Kelas Jabatan Struktural;
2. b.Kelas Jabatan Fungsional; dan
3. c.Kelas Jabatan Pelaksana.
(4)Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

(1)Kelas Jabatan Struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a, ditetapkan oleh Gubernur.
(2)Penetapan dalam Kelas Jabatan Struktural sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dimandatkan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian dengan mempedomani Peraturan Gubernur ini.
(3)Pejabat Struktural dapat dilakukan perubahan Kelas Jabatan apabila :
1. a.Promosi jabatan;
2. b.Mutasi ke Jabatan Struktural yang setara dengan kelas jabatan yang lebih tinggi;
3. c.Mutasi ke Jabatan Struktural yang setara dengan kelas jabatan yang lebih rendah;
4. d.Diangkat dalam Jabatan Fungsional yang berbeda kelas jabatannya;
5. e.Dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat penurunan jenjang jabatan dibebaskan dari jabatan;
6. f.Diberhentikan dari jabatan; dan
7. g.Diangkat Kembali dalam Jabatan Struktural.
(4)Pejabat Struktural dapat tidak diberikan kelas jabatan apabila:
1. a.Menjalani cuti diluar tanggungan negara; dan
2. b.Diberhentikan sementara sebagai PNS karena menjadi Anggota Komisioner/Lembaga Nonstruktural/ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana/menjadi Pejabat Negara/sedang dalam Masa Persiapan Pensiun/menjadi Kepala Desa.

Pasal 6

(1)Kelas Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b, ditetapkan oleh Gubernur.
(2)Penetapan dalam Kelas Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dimandatkan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian dengan mempedomani Peraturan Gubernur ini.
(3)Pejabat Fungsional dapat dilakukan perubahan Kelas Jabatan apabila:
1. a.Promosi dalam jabatan;
2. b.Diangkat dalam Jabatan Fungsional lain yang berbeda kelas jabatannya;
3. c.Diberhentikan dari Jabatan Fungsional;
4. d.Dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat penurunan jenjang jabatan atau dibebaskan dari jabatan; dan
5. e.Diangkat kembali dalam jabatan fungsional.
(4)Pejabat fungsional dapat tidak diberikan kelas jabatan apabila:
1. a.Menjalani cuti diluar tanggungan negara; dan
2. b.Diberhentikan sementara sebagai PNS karena menjadi Anggota Komisioner/Lembaga Nonstruktural/ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana/menjadi Pejabat Negara/sedang dalam Masa Persiapan Pensiun/menjadi Kepala Desa.

Pasal 7

(1)Kelas Jabatan Pelaksana, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c untuk pertama kalinya, diusulkan oleh tiap-tiap Kepala Perangkat Daerah yang dilakukan dengan mempedomani Kualifikasi Pendidikan Minimal, Kompetensi, dan Peta Jabatan.
(2)Pengusulan Kelas Jabatan Pelaksana Pegawai ASN oleh tiap-tiap Perangkat Daerah untuk selanjutnya ditetapkan oleh Gubernur yang dapat dimandatkan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian.
(3)Penetapan Kelas Jabatan Pelaksana Pegawai ASN oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan setelah usulan Penetapan Kelas Jabatan tersebut divalidasi oleh unit organisasi yang membidangi organisasi dan Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian.
(4)Pejabat pelaksana dapat dilakukan perubahan kelas jabatan apabila:
1. a.Promosi jabatan;
2. b.Diangkat dalam Jabatan Fungsional yang berbeda kelas jabatannya;
3. c.Mutasi ke jabatan pelaksana yang lebih tinggi kelas jabatannya;
4. d.Mutasi ke jabatan pelaksana yang lebih rendah kelas jabatannya; dan
5. e.Dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa penurunan jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Perubahan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, disebabkan karena peningkatan kualifikasi pendidikan dan kompetensi, dapat dilakukan melalui mekanisme pengajuan dari Kepala Perangkat Daerah kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Kepegawaian.
(6)Pejabat Pelaksana dapat tidak diberikan kelas jabatan apabila:
1. a.Menjalani cuti diluar tanggungan negara; dan
2. b.Diberhentikan sementara sebagai PNS karena menjadi Anggota Komisioner/Lembaga Nonstruktural/ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana/menjadi Pejabat Negara/sedang dalam Masa Persiapan Pensiun/menjadi Kepala Desa.

Pasal 8

Kelas Jabatan bagi PNS yang mutasi dari luar Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, didasarkan pada formasi jabatan yang tersedia, dengan ketentuan sebagai berikut:

a.PNS yang mengikuti seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi diberikan kelas jabatan sesuai jabatan yang diduduki;
b.PNS yang menduduki Jabatan Struktural dengan kualifikasi jabatan minimal D-IV/S1 diberikan kelas Jabatan Pelaksana sesuai formasi jabatan yang dilamar;
c.PNS yang menduduki Jabatan Fungsional tetapi belum diangkat kembali dalam Jabatan Fungsionalnya berlaku ketentuan: 1) Jabatan Fungsional kategori keahlian diberikan kelas Jabatan Pelaksana di kelas 7; 2) Jabatan Fungsional kategori keterampilan diberikan kelas jabatan Pelaksana di kelas 5.
d.PNS yang menduduki Jabatan Struktural karena diangkat dalam Jabatan Fungsional diberikan kelas jabatan sesuai jenjang jabatannya; dan
e.PNS yang menduduki Jabatan Pelaksana mendapatkan kelas jabatan sesuai formasi jabatan yang dilamar.

Pasal 9

(1)CPNS yang melamar formasi Jabatan Fungsional, tetapi belum diangkat dalam Jabatan Fungsional diberikan Kelas Jabatan dengan ketentuan:
1. a.formasi jabatan kategori keahlian diberikan Kelas Jabatan Pelaksana di kelas 7; dan
2. b.formasi jabatan kategori keterampilan diberikan Kelas Jabatan Pelaksana di kelas 5.
(2)Kelas Jabatan Pelaksana untuk Calon PNS berdasarkan formasi jabatan yang dilamar.
(3)Kelas Jabatan untuk PPPK berdasarkan formasi jabatan yang dilamar.

BAB IV

PERUBAHAN KELAS JABATAN

Pasal 10

(1)Perubahan Kelas Jabatan antara lain disebabkan:
1. a.perubahan organisasi yang mengakibatkan perubahan nomenklatur, tugas dan fungsi Jabatan;
2. b.penambahan dan/atau penghapusan kewenangan pada Jabatan;
3. c.perubahan informasi faktor Jabatan yang mengakibatkan perubahan nilai Jabatan; atau
4. d.penetapan jabatan baru.
(2)Apabila terdapat Perubahan Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)setelah ditetapkannya Peraturan Gubernur ini, kelas jabatan mendasarkan penetapan yang telah dilakukan oleh Pemerintah, sampai dengan ditetapkannya perubahan terhadap Peraturan Gubernur ini.
(3)Apabila terdapat perubahan kelas jabatan dan/atau nomenklatur jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Daerah melakukan evaluasi jabatan dan selanjutnya dimintakan validasi kepada Menteri.
(4)Hasil validasi Menteri terhadap usulan perubahan kelas jabatan dan/atau nomenklatur jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Pejabat Yang Berwenang dan wajib dilaporkan kepada Gubernur.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013