DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 27 Tahun 2017

Nomor: 27
Tahun: 2017
Ditetapkan: 12 Juni 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Gubernur ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Insentif Pemungutan Pajak, Penganggaran, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban, Pembiayaan dan Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sehubungan dengan adanya perkembangan keadaan dan telah ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat .Daerah Provinsi Jawa Tengah, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah Di Provinsi Jawa Tengah;

a.bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah Di Provinsi Jawa Tengah; GUBERNUR JAWA TENGAH, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHAESA PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DI PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG 27 T.A1i01l 20 17 NOMOR PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH GUBERNURJAWATENGAH Mengingat Menimbang
1. 1.Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. 2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Pasall Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

BAB I

KETENTUANUMUM Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTANPAJAK DAERAH01 PROVINSI JAWA TENGAH.

Pasal 4

a.Gubernur dan Wakil Gubernur sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Daerah;
b.Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah;
c.Pegawai pada Badan sesuai dengan tanggungjawab masing-masing; dan
d.Pihak lain yang membantu Badan.

(2)Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional dibayarkan kepada:
(1)Insentif diberikan kepada Badan.

Pasal 3

BAB II INSENTIFPEMUNGUTANPAJAK Bagian Kesatu Penerima Insentif Besaran Insentif yang dibayarkan kepada Gubemur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah, Badan dan Pihak Lain setiap triwulan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB II

INSENTIFPEMUNGUTANPAJAK

Pasal 10

Kewajiban pemungutan dan penyetoran pajak atas pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 menjadi tanggung jawab penerima.

Pasal 9

Besaran Insentif yang dibayarkan kepada pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d diberikan kepada Kepolisian Daerah sebagai pihak yang membantu Badan dalam pendaftaran Obyek PKB dan BBNKB, ditetapkan paling tinggi 10 % (sepuluh perseratus) dari Insentif PKB dan BBNKB.

Pasal 8

(5)Bagi pegawai Badan yang pindah tugas, bebas tugas, pensiun dan meninggal dunia diberikan Insentif yang belum diterima selama bekerja pada Badan.
(4)Besaran insentif maksimal yang diterima Pegawai pad a Badan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(3)PNS pada Badan telah diberikan TPP, sehingga besaran insentif tidak mengikuti Pasal 6 ayat (1).
(2)Tunjangan yang melekat sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) merupakan tunjangan yang melekat pada gaji, terdiri atas tunjangan isterij suami, tunjangan anak, tunjangan jabatan strukturaljfungsional dan tunjangan beras.
(1)Besaran Insentif yang dibayarkan kepada Gubernur, Wakil Gubernur, dan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dan huruf b ditetapkan perbulan paling tinggi 10 (sepuluh) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat.

Pasal 7

(2)Besaran Insentif ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran berkenaan dan dijabarkan secara triwulan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan.
(1)Besarnya Insentif pemungutan Pajak ditetapkan paling tinggi sebesar 3 % (tiga perseratus) dari target penerimaan tiap jenis Pajak;

Pasal 6

(2)Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah Di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 10), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
(1)Ketentuan pembayaran Pemberian insentif untuk triwulan kesatu dan triwulan kedua tahun 2017 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 15

BABV KETENTUANPENUTUP Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 14

BABIV PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pertanggungjawaban pemberian Insentif dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2)Dalam hal target penerimaan pajak pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui setelah batas akhir pencairan anggaran dan pembayaran Insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, pembayaran Insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan keten tuan perundang -undangan.
(1)Dalam hal target penerimaan pajak triwulan keempat telah tercapai atau terlampaui sebelum batas waktu akhir pencairan anggaran, pembayaran Insentif dilakukan pada tahun anggaran berkenaan.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 27 Tahun 2017

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUANUMUM Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTANPAJAK DAERAH01 PROVINSI JAWA TENGAH.

Pasal 4

Pasal 3

INSENTIFPEMUNGUTANPAJAK

Pasal 10

Pasal 9

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 15

Pasal 14

Pasal 13

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Tengah No. 9 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUANUMUM Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTANPAJAK DAERAH01 PROVINSI JAWA TENGAH.

Pasal 4

Pasal 3

INSENTIFPEMUNGUTANPAJAK

Pasal 10

Pasal 9

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 15

Pasal 14

Pasal 13

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Tengah No. 9 Tahun 2016