DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Tengah No. 9 Tahun 2016

Nomor: 9
Tahun: 2016
Ditetapkan: 9 November 2016
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 49

Lembaga terkait

Ringkasan

Perangkat Daerah, meliputi : a. Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah merupakan Sekretariat Daerah Tipe A; b. Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah rnerupakan Sekretariat DPRDTipe A; c. Inspektorat Provinsi Jawa Tengah merupakan Inspektorat Tipe A; d. Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah, terdiri dari : 1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2. Dinas Kesehatan 3. Dinas Pekerjaan Umurn Bina Marga dan Cipta Karya 4. Dinas Pekerjaan Umurn Sumber Daya Air dan Penataan Ruang 5. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukirnan 6. SATPOL PP 7. Dinas Sosial 8. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 9. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 10. Dinas Ketahanan Pangan 11. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil 13. Dinas Perhubungan 14. Dinas Komunikasi dan Informatika 15. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 16. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 17. Dinas Kepemudaan, Olah Raga Dan Pariwisata 18. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 19.Dinas Kelautan dan Perikanan 20. Dinas Pertanian dan Perkebunan 21. Dinas Petemakan dan Kesehatan Hewan 22. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 23. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dalam menetapkan besaran dan susunan organisasi Perangkat Daerah, Gubemur harus memperhatikan asas : a. intensitas urusan pemerintahan dan potensi Daerah; b. efisiensi; c. efektivitas; d. pembagian habis tugas; e. rentang kendali; f. tata kerja yangjelas; dan g. fleksibilitas.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa agar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dapat berjalan secara efektif dan efisien, perlu didukung dengan penataan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing) sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah serta prinsip penataan organisasi perangkat daerah yang rasional, proposional, efektif dan efisien;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan- Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman (86-92);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 83); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH Dan GUBERNUR JAWA TENGAH MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2.Kabupaten/Kota adalah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.
3.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
5.Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
6.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah
7.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai unsur staf pemerintah daerah.
9.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai unsur pelayanan adminstrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.
10.Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Jawa Tengah sebagai unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
11.Dinas adalah Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
12.Badan adalah Badan Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
13.Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut SATPOL PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah sebagai dinas daerah yang menyelenggarakan sub urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.
14.Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
15.Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unit pelaksana tugas teknis untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas dan Badan.
16.Cabang Dinas adalah Cabang Dinas Provinsi Jawa Tengah sebagai unsur pelaksana yang meliputi wilayah kerja di satu atau beberapa kabupaten/kota, khusus untuk Dinas yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan, dan Energi Sumber Daya Mineral.
17.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
18.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
19.Perangkat Daerah Tipe A adalah perangkat daerah dengan ukuran atas intensitas atau beban tugas utama pada setiap urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang harus dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk beban kerja besar, dengan nilai lebih dari 800.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah, meliputi :
1. a.Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
2. b.Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah merupakan Sekretariat DPRD Tipe A;
3. c.Inspektorat Provinsi Jawa Tengah merupakan Inspektorat Tipe A;
4. d.Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah, terdiri dari :
  1. 1.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan kebudayaan.
  2. 2.Dinas Kesehatan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.
  3. 3.Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum sub urusan jalan, air minum, persampahan, air limbah, drainase, permukiman, bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya serta jasa konstruksi.
  4. 4.Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum sub urusan sumber daya air dan penataan ruang.
  5. 5.Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman, dan pertanahan.
  6. 6.SATPOL PP Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.
  7. 7.Dinas Sosial Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial.
  8. 8.Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan transmigrasi.
  9. 9.Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
  10. 10.Dinas Ketahanan Pangan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan.
  11. 11.Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
  12. 12.Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat, desa, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
  13. 13.Dinas Perhubungan Tipe A, menyelengarakan urusan bidang perhubungan.
  14. 14.Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, persandian dan statistik.
  15. 15.Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah.
  16. 16.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal.
  17. 17.Dinas Kepemudaan, Olah Raga Dan Pariwisata Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata.
  18. 18.Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kearsipan dan perpustakaan.
  19. 19.Dinas Kelautan dan Perikanan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.
  20. 20.Dinas Pertanian dan Perkebunan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian sub urusan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.
  21. 21.Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian sub urusan peternakan dan kesehatan hewan.
  22. 22.Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral.
  23. 23.Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan perdagangan.
5. e.Badan Daerah Provinsi Jawa Tengah, terdiri dari :
  1. 1.Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitan dan Pengembangan Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang perencanaan, pembangunan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan daerah.
  2. 2.Badan Pengelola Pendapatan Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang keuangan sub fungsi pendapatan;
  3. 3.Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang Keuangan sub fungsi pengelolaan keuangan dan aset daerah.
  4. 4.Badan Kepegawaian Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian daerah.
  5. 5.Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang pengelolaan sumber daya manusia.
6. f.Badan Penghubung, untuk menunjang koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan dengan pemerintah pusat.

Pasal 3

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, tata kerja serta unit kerja di bawah Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 4

Dalam menetapkan besaran dan susunan organisasi Perangkat Daerah, Gubernur harus memperhatikan asas :

a.intensitas urusan pemerintahan dan potensi Daerah;
b.efisiensi;
c.efektivitas;
d.pembagian habis tugas;
e.rentang kendali;
f.tata kerja yang jelas; dan
g.fleksibilitas.

BAB III

PEMBENTUKAN UPT

Pasal 5

(1)Pada Dinas dan Badan dapat dibentuk UPT.
(2)UPT dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Perangkat Daerah.

Pasal 6

(1)Selain UPT Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdapat UPT Dinas di bidang Pendidikan berupa Satuan Pendidikan.
(2)Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal.

Pasal 7

(1)Selain UPT Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, terdapat UPT Dinas di bidang kesehatan berupa Rumah Sakit Daerah sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
(2)Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

BAB IV

PEMBENTUKAN CABANG DINAS

Pasal 8

(1)Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan, Kelautan dan Perikanan, Kehutanan, serta Energi dan Sumber Daya Mineral dapat dibentuk Cabang Dinas di kabupaten/kota.
(2)Wilayah kerja Cabang Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi satu atau lebih kabupaten/kota.
(3)Perangkat Daerah yang membentuk Cabang Dinas di kabupaten/kota, maka jabatan terendah pada Perangkat Daerah tersebut setingkat Administrator, kecuali pada Sekretariat.

BAB V

STAF AHLI

Pasal 9

(1)Gubernur dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu Staf Ahli.
(2)Staf Ahli berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
(3)Staf Ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Gubernur sesuai keahliannya
(4)Staf Ahli Gubernur diangkat dari PNS yang memenuhi persyaratan, berjumlah paling banyak 3 (tiga) Staf Ahli.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, nomenklatur, tugas dan fungsi, serta tata kerja Staf Ahli Gubernur diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VI

KEPEGAWAIAN

Pasal 10

Pejabat ASN pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks49PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2016

Peraturan turunan (29)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 74 Tahun 2018

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 54 Tahun 2016

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 49 Tahun 2021

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 72 Tahun 2021

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 50 Tahun 2021

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 75 Tahun 2021

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 93 Tahun 2016

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 65 Tahun 2021

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 87 Tahun 2021

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 81 Tahun 2021

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2018

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 30 Tahun 2017

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 27 Tahun 2017

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 51 Tahun 2021

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 80 Tahun 2021

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 52 Tahun 2021

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 69 Tahun 2021

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 42 Tahun 2021

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 90 Tahun 2021

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 59 Tahun 2021

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2018

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 56 Tahun 2021

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 58 Tahun 2021

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 57 Tahun 2016

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 86 Tahun 2021

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 40 Tahun 2021

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 43 Tahun 2021

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 82 Tahun 2021

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 60 Tahun 2021

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2016

Peraturan turunan (29)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 74 Tahun 2018

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 54 Tahun 2016

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 49 Tahun 2021

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 72 Tahun 2021

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 50 Tahun 2021

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 75 Tahun 2021

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 93 Tahun 2016

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 65 Tahun 2021

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 87 Tahun 2021

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 81 Tahun 2021

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2018

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 30 Tahun 2017

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 27 Tahun 2017

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 51 Tahun 2021

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 80 Tahun 2021

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 52 Tahun 2021

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 69 Tahun 2021