DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 29 Tahun 2014

Nomor: 29
Tahun: 2014
Ditetapkan: 23 Mei 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Peraturan Gubernur ini mengatur tentang waktu RKPD, bagian RKPD, penyusunan RKPD, dan uraiannya.

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan- Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
20.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 Nomor 8 Seri E Nomor 1);
21.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7);
22.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
23.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 4 Seri E Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10);
24.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
25.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 65);
26.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
27.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
28.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 470); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2015.

Pasal 1

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015, selanjutnya disebut RKPD Tahun 2015, adalah dokumen perencanaan pembangunan Provinsi Jawa Tengah untuk periode 1 (satu) tahun anggaran yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2015 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.

Pasal 2

RKPD Tahun 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menjadi:

a.pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015;
b.pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2015;
c.acuan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2015.

Pasal 3

Dalam rangka menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2015, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menggunakan RKPD Tahun 2015 sebagai bahan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2015 dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 4

RKPD Tahun 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

a.Narasi RKPD Tahun 2015, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
b.Rencana Program Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2015, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah. ` Ditetapkan di Semarang pada tanggal 23 Mei 2014 GUBERNUR JAWA TENGAH, ttd GANJAR PRANOWO Diundangkan di Semarang pada tanggal 23 Mei 2014 Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH, ttd SRI PURYONO KARTOSOEDARMO BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2014 NOMOR 29 GUBERNUR JAWA TENGAH PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 29 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( RKPD ) PROVINS! JAWA TENGAH TAHUN 2015 PEMERlNTAH PROVINS! )AWA TENGAH TAHUN 2014 i DAFTAR ISI Daftar Isi ........................................................................................................ i Daftar Tabel .................................................................................................... ii Daftar Gambar ................................................................................................ x BAB I PENDAHULUAN ........................................................................... I-1 1.1. Latar Belakang....................................................................................... I-1 1.2. Dasar Hukum Penyusunan .................................................................... I-4 1.3. Hubungan Antar Dokumen .................................................................... I-7 1.4. Kaidah Pelaksanaan............................................................................... I-7 1.5. Sistematika RKPD .................................................................................. I-8 1.6. Maksud dan Tujuan ............................................................................... I-9 BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2013 DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH II-1 2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah ......................................................... II-1 2.1.1 Aspek Geografi ............................................................................. II-1 2.1.2 Aspek Demografi .......................................................................... II-6 2.1.3 Aspek Kesejahteraan Masyarakat.................................................. II-8 2.1.4 Aspek Pelayanan Umum ............................................................... II-29 2.1.4.1 Fokus Layanan Wajib ...................................................... II-29 2.1.4.2 Fokus Layanan Pilihan .................................................... II-92 2.1.5 Aspek Daya Saing Daerah ............................................................ II-110 2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 dan Realisasi RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 – 2013 ... II-114 2.2.1 Urusan Wajib ............................................................................... II-114 2.2.2 Urusan Pilihan ............................................................................ II-201 2.3. Evaluasi Capaian MDG’s ........................................................................ II-218 2.4 Lingkungan Strategis ............................................................................ II-225 2.5 Permasalahan Pembangunan Daerah .................................................... II-230 2.6 Isu Strategis Pembangunan Daerah ....................................................... II-231 BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH .................................................................. III-1 3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah ........................................................... III-1 3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah .............................................................. III-1 3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah ............................. III-4 3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah ......................................................... III-7 3.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan................... III-7 3.2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah ................................................ III-9 3.2.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah ................................. III-10 3.2.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah ....................................... III-10 3.2.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah ................................ III-16 BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015............................................................................... IV-1 4.1 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Jangka Menengah .................................................................................. IV-1 4.2 Prioritas Pembangunan Daerah .............................................................. IV-29 4.3 Kebijakan dan Strategi Percepatan Pencapaian Target MDGs Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 – 2015 .......................................................... IV-67 4.4 Kebijakan dan Strategi Pengembangan Kewilayahan Jawa Tengah ......... IV-73 BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2015 .................... V-1 5.1 Urusan Wajib ......................................................................................... V-1 5.2 Urusan Pilihan ....................................................................................... V-30 BAB VI PENUTUP .................................................................................... VI-1 ii DAFTAR TABEL Tabel 2.1 Frekuensi Kejadian Bencana di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 - 2013 ..................................................................... II-6 Tabel 2.2 Proyeksi Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin, serta Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 ................... II-7 Tabel 2.3 Nilai dan Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku di Jawa Tengah Tahun 2009 - 2013 (Trilyun Rupiah).......................................................................... II-9 Tabel 2.4 Nilai dan Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan di Jawa Tengah Tahun 2009 - 2013 (Trilyun Rupiah).......................................................................... II-9 Tabel 2.5 Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Provinsi se Jawa – Bali Tahun 2012 - 2013 (%) ............................................................... II-10 Tabel 2.6 Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk) di Jawa Tengah Tahun 2009 - 2013 (Juta Rupiah) ............................................... II-11 Tabel 2.7 Kontribusi Jenis Penggunaan Terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2013 ............. II-11 Tabel 2.8 Inflasi Nasional dan Provinsi se Jawa – Bali Tahun 2012-2013 (%) ................................................................. II-13 Tabel 2.9 PDRB Per Kapita Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2013 (Rupiah)....................................................... II-13 Tabel 2.10 Pemerataan Pendapatan Penduduk Provinsi Jawa Tengah Menurut Kriteria Bank Dunia Tahun 2009 – 2012 ...................... II-14 Tabel 2.11 Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2013..................................................................... II-15 Tabel 2.12 Kemiskinan Nasional dan Provinsi se Jawa – Bali Tahun 2012 - 2013 ..................................................................... II-16 Tabel 2.13 Jumlah Tindak Pidana di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2013..................................................................... II-17 Tabel 2.14 Usia Harapan Hidup Nasional dan Provinsi se Jawa - Bali Tahun 2011 - 2012 (Tahun) ........................................................ II-19 Tabel 2.15 Angka Melek Huruf Penduduk Berusia 15 tahun ke Atas Menurut Nasional dan Provinsi se Jawa-Bali Tahun 2011-2012 .. II-20 Tabel 2.16 Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia 15 tahun ke Atas Menurut Nasional dan Provinsi se Jawa-Bali Tahun 2011 - 2012 (Tahun) ........................................................ II-21 Tabel 2.17 Perkembangan Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan Provinsi di Pulau Jawa dan Nasional Tahun 2009 – 2012 ......................... II-21 Tabel 2.18 Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2009 – 2013..................................................................... II-22 Tabel 2.19 Angka Partisipasi Murni (APM) Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2009 – 2013 ......... II-22 Tabel 2.20 Perkembangan Angka Pendidikan Yang Ditamatkan Berdasarkan Penduduk Usia Kerja (15 - 64 Tahun) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 – 2011 .................................. II-23 Tabel 2.21 Indeks Pembangunan Gender (IPG) Provinsi se Jawa – Bali dan Nasional Tahun 2011 - 2012....................................................... II-26 Tabel 2.22 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Provinsi se Jawa – Bali dan Nasional Tahun 2011 - 2012....................................................... II-27 Tabel 2.23 Perkembangan Seni dan Budaya Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2013.................................................................... II-28 iii Tabel 2.24 Perkembangan Kepemudaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2013..................................................................... II-28 Tabel 2.25 Perkembangan Olahraga Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2013..................................................................... II-29 Tabel 2.26 Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah Jenjang Pendidikan Dasar Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2012 ........................ II-29 Tabel 2.27 Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI (7-12 th) Menurut Nasional dan Provinsi se Jawa-Bali Tahun 2011 - 2012 .............. II-30 Tabel 2.28 Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs (13-15 th) Menurut Nasional dan Provinsi se Jawa-Bali Tahun 2011-2012 ................ II-30 Tabel 2.29 Jumlah Sekolah dan Jumlah Penduduk Usia Sekolah Jenjang Pendidikan Dasar Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2012 ...... II-31 Tabel 2.30 Rasio Ketersediaan Sekolah Terhadap 10.000 Jumlah Penduduk Usia Sekolah SD/MI dan SMP/MTs Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2012 ........................................................ II-31 Tabel 2.31 Rasio Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2012 ............................................... II-32 Tabel 2.32 Rasio Guru dan Murid per Kelas Rata-Rata Jenjang SD/MI dan SMP/MTs di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2012 .............. II-32 Tabel 2.33 Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK/MA (16-18 th) Menurut Nasional dan Provinsi se Jawa-Bali Tahun 2011-2012 .. II-33 Tabel 2.34 Rasio Ketersediaan Sekolah SMA/SMK/MA Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2012 ........................................................ II-34 Tabel 2.35 Rasio Guru terhadap Murid SMA/SMK/MA Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2012 ........................................................ II-34 Tabel 2.36 Rasio Guru dan Murid Jenjang SMA/SMK/MA per Kelas Rata- Rata di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2012 ...................... II-34 Tabel 2.37 Kondisi Bangunan SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA Provinsi Jawa Tengah Dalam Kondisi Baik Tahun 2009 – 2013 ... II-35 Tabel 2.38 Angka Putus Sekolah SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2013 .................................. II-36 Tabel 2.39 Angka Lulus SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2013 ............................................... II-36 Tabel 2.40 Nilai Ujian Akhir Nasional SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA Tahun 2009 – 2013............................................. II-36 Tabel 2.41 Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs dan SMP/MTs ke SMA/SMK/MA Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2012 .......... II-37 Tabel 2.42 Persentase Pendidik Berkualifikasi SI/D4 Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2013 ........................................................ II-37 Tabel 2.43 Rasio Puskesmas Terhadap Jumlah Penduduk Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2012 ........................................................ II-38 Tabel 2.44 Perkembangan Rasio Dokter Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2012..................................................................... II-38 Tabel 2.45 Perkembangan Rasio Tenaga Paramedis Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2012..................................................................... II-38 Tabel 2.46 Persentase Balita Usia 0-6 Bulan yang Mendapat ASI Eksklusif Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2013 .................................. II-39 Tabel 2.47 Kondisi Penyakit Menular Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2013..................................................................... II-39 Tabel 2.48 Persentase Rumah Sakit yang Dibina Untuk Akreditasi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2013 .................................. II-40 Tabel 2.49 Jumlah Penduduk Miskin Pemanfaat Jamkesmas dan Jamkesda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2012.................. II-40 Tabel 2.50 Kondisi Jalan Kewenangan Provinsi Tahun 2009 – 2013 ............. II-42 Tabel 2.51 Kondisi Jembatan Kewenangan Provinsi Tahun 2009 – 2013 ...... II-42 iv Tabel 2.52 Kewenangan Pengelolaan Daerah Irigasi di Provinsi Jawa Tengah .............................................................................. II-43 Tabel 2.53 Kondisi Jaringan Irigasi Kewenangan Provinsi Tahun 2009 – 2013..................................................................... II-43 Tabel 2.54 Pemenuhan Kebutuhan Air Baku Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2013..................................................................... II-43 Tabel 2.55 Cakupan Pelayanan Air Bersih, Sanitasi, dan Persampahan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2013 .................................. II-44 Tabel 2.56 Perkembangan Rumah Layak Huni dan Rumah Tidak Layak Huni Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2012.......................... II-44 Tabel 2.57 Luas Kawasan Permukiman Kumuh Yang Tertangani Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2012 .................................. II-45 Tabel 2.58 Perkembangan Pelayanan Angkutan Darat di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2013 ............................................... II-46 Tabel 2.59 Perkembangan Pemasangan Fasilitas Perlengkapan Jalan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2013 .............................. II-46 Tabel 2.60 Perkembangan Pelayanan Perkeretaapian di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2013 ............................................... II-46 Tabel 2.61 Perkembangan Pelayanan ASDP di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2013..................................................................... II-46 Tabel 2.62 Perkembangan Pelayanan Angkutan Laut di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2013 ............................................... II-47 Tabel 2.63 Perkembangan Pelayanan Perhubungan Udara di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2013 ............................................... II-48 Tabel 2.64 Kinerja Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2013 .............................. II-49 Tabel 2.65 Perkembangan Pelayanan Urusan Pertanahan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2013 ............................................... II-49 Tabel 2.66 Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2012 ............................................... II-52 Tabel 2.67 Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2013..................................................................... II-52 Tabel 2.68 Persentase Anak yang Bekerja Usia 10 – 17 Tahun Tahun 2009 – 2012..................................................................... II-54 Tabel 2.69 Jumlah Penduduk Usia 10-17 Tahun yang Bekerja Menurut Provinsi se-Jawa dan Nasional Tahun 2012 ................................ II-55 Tabel 2.70 Persentase Perempuan yang Bekerja di Pemerintahan Berdasarkan Pendidikan Tahun 2009 – 2013 .............................. II-56 Tabel 2.71 Persentase Perempuan yang Bekerja di Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan Eselonisasi Tahun 2009-2013 ........... II-57 Tabel 2.72 Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Layanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Tahun 2011 – 2013 ..... II-57 Tabel 2.73 Peserta KB Aktif di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2013 .... II-59 Tabel 2.74 Peserta DO KB di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2013....... II-59 Tabel 2.75 Unmet Need KB di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2013 ..... II-60 Tabel 2.76 Peserta KB Mandiri di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2013..................................................................... II-60 Tabel 2.77 Jumlah Keluarga Sejahtera Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2012..................................................................... II-61 Tabel 2.78 Peningkatan Kualitas Sarpras Panti Sosial Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2012 .................................. II-61 Tabel 2.79 Penanganan PMKS di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2012..................................................................... II-62 Tabel 2.80 Jumlah PMKS yang Mendapatkan Bantuan Sosial Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2013 ............................................... II-62 v Tabel 2.81 Penguatan Kapasitas PSKS di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2013..................................................................... II-63 Tabel 2.82 Jumlah Balai Rehabilitasi Sosial Yang Menerapkan Standar Pelayanan (SOP) di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2013 .... II-63 Tabel 2.83 Rasio Kesempatan Kerja Terhadap Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2013 ................. II-64 Tabel 2.84 Jumlah Kasus dan Status Penyelesaian Hubungan Industrial di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2013 .............................. II-64 Tabel 2.85 Jumlah dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2013 ............................. II-65 Tabel 2.86 Jumlah Penganggur dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2013 .................................. II-65 Tabel 2.87 Pencari Kerja yang Ditempatkan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 – 2013..................................................................... II-66 Tabel 2.88 PDRB ADHK Tahun 2000 per Tenaga Kerja di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2013 ............................................... II-67 Tabel 2.89 Proporsi Tenaga Kerja yang Berusaha Sendiri dan Pekerja Keluarga Terhadap Total Kesempatan Kerja (yang bekerja) (%) di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2013 .............................. II-67 Tabel 2.90 Rasio Rata - Rata Upah Minimum Kabupaten/Kota Dibanding Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2013..................................................................... II-68 Tabel 2.91 Perkembangan Jumlah Perusahaan dan Tenaga Kerja yang Mengikuti Program Jamsostek di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2013..................................................................... II-68 Tabel 2.92 Perkembangan Jumlah Pekerja Sektor Non Formal yang Mengikuti Program Jamsostek di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2013..................................................................... II-69 Tabel 2.93 Persentase Koperasi Aktif di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2013..................................................................... II-69 Tabel 2.94 Jumlah Koperasi Sehat KSP/USP di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2013..................................................................... II-70 Tabel 2.95 Data UMKM Binaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2013 .. II-70 Tabel 2.96 Realisasi KUR Menurut Bank Pelaksana di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2013 ............................................... II-72 Tabel 2.97 Jumlah Investor PMDN dan PMA di Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan Izin Usaha Tahun 2009 – 2013............................... II-73 Tabel 2.98 Jumlah Nilai Investasi PMDN dan PMA di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2013 ............................................... II-73 Tabel 2.99 Rasio Daya Serap Tenaga Kerja di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2013..................................................................... II-74 Tabel 2.100 Nilai Realiasasi PMDN dan Pertumbuhan Realisasi PMDN Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2013 .................................. II-74 Tabel 2.101 Pencapaian Target Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2013 ..... II-75 Tabel 2.102 Perkembangan Seni, Budaya dan Permuseuman Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2013 ............................................... II-76 Tabel 2.103 Perkembangan Kepemudaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2013..................................................................... II-77 Tabel 2.104 Perkembangan Olahraga di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2013..................................................................... II-77 Tabel 2.105 Unjuk Rasa Berdasarkan Kelompok di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2013..................................................................... II-78 Tabel 2.106 Unjuk Rasa Berdasarkan Tuntutan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2013..................................................................... II-78 vi Tabel 2.107 Jumlah Tindak Pidana dan Tindak Pidana Menonjol di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2013 ............................................... II-78 Tabel 2.108 Pendidikan Politik Masyarakat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2013..................................................................... II-79 Tabel 2.109 Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2012..................................................................... II-80 Tabel 2.110 Pembinaan Terhadap LSM, Ormas, dan OKP Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2013 ............................................... II-80 Tabel 2.111 Rasio Jumlah Polisi PP per 10.000 Penduduk Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2013 ............................................... II-81 Tabel 2.112 Penyelesaian Pelanggar Perda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2013..................................................................... II-81 Tabel 2.113 Rasio Jumlah Linmas Per 10.000 Penduduk Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2013 ............................................... II-82 Tabel 2.114 Rasio Jumlah Pos Siskamling Per Jumlah Desa/Kelurahan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2013 .................................. II-82 Tabel 2.115 Penataan, Pengawasan dan Penegakan Produk Hukum Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2013 ................................. II-82 Tabel 2.116 Sertifikasi ISO 9001:2008 Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2013..................................................................... II-85 Tabel 2.117 Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2013 ............................................... II-85 Tabel 2.118 Diklat Aparatur Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2013 ......... II-85 Tabel 2.119 Jumlah Penduduk yang Bekerja di Sektor Pertanian di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2012 ............................................... II-86 Tabel 2.120 Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 - 2013 ......................................................... II-86 Tabel 2.121 Skor PPH Jawa Tengah Tahun 2009 – 2013 ................................ II-87 Tabel 2.122 Capaian Konsumsi Kelompok Pangan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2013..................................................................... II-87 Tabel 2.123 Konsumsi Energi Per Kapita/Hari di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2013..................................................................... II-87 Tabel 2.124 Target Penerapan SPM Bidang Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 – 2015 ............................................... II-88 Tabel 2.125 Target dan Realisasi Penerapan SPM Bidang Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 - 2013 ...................... II-89 Tabel 2.126 Perkembangan Upaya Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2013 .................................. II-89 Tabel 2.127 Pengelolaan Arsip Secara Baku di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 - 2013 ..................................................................... II-90 Tabel 2.128 Persentase SKPD Provinsi Jawa Tengah Memiliki Website Tahun 2009 - 2013 ..................................................................... II-91 Tabel 2.129 Persentase SKPD Provinsi Jawa Tengah yang Melakukan Update Data Pada Website Tahun 2009 – 2013 ........................... II-91 Tabel 2.130 Perkembangan Perpustakaan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2013..................................................................... II-92 Tabel 2.131 Produksi Hasil Pertanian Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2013..................................................................... II-93 Tabel 2.132 Produktivitas Tanaman Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2013..................................................................... II-93 Tabel 2.133 Produksi Hortikultura di Jawa Tengah Tahun 2009 - 2013 ......... II-94 Tabel 2.134 Produksi Tanaman Perkebunan Utama di Jawa Tengah Tahun 2009 – 2013..................................................................... II-94 Tabel 2.135 Populasi Ternak di Jawa Tengah Tahun 2009 - 2013 .................. II-95 vii Tabel 2.136 Perkembangan Kelembagaan dan SDM Penyuluh Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2013 ........................................................ II-95 Tabel 2.137 Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2012 ........................................................ II-96 Tabel 2.138 Luas Rehabilitasi Hutan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2013..................................................................... II-96 Tabel 2.139 Kerusakan Kawasan Hutan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2013..................................................................... II-97 Tabel 2.140 Kontribusi Sub Sektor Kehutanan Terhadap PDRB Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2012 ............................................... II-97 Tabel 2.141 Kontribusi Sektor Pertambangan dan Galian Terhadap PDRB Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 - 2013 .................................. II-97 Tabel 2.142 Penertiban Area Penambangan Liar Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2013..................................................................... II-98 Tabel 2.143 Rasio Elektrifikasi dan Upaya Peningkatan Rasio Elektrifikasi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2013 .................................. II-98 Tabel 2.144 Jumlah Obyek Wisata dan Desa Wisata di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2013 ........................................................ II-99 Tabel 2.145 Jumlah Tenaga Kerja Bidang Pariwisata dan Pramuwisata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2013 .................................. II-99 Tabel 2.146 Jumlah, Rata-Rata Lama Tinggal Wisatawan dan Pengeluaran Belanja Wisatawan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2013 .... II-100 Tabel 2.147 Jumlah Masyarakat dan Kelompok Sadar Wisata serta Kerjasama dengan Asosiasi/Lembaga Pariwisata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2013 ........................................................ II-100 Tabel 2.148 Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap Total PDRB Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 - 2013 (Juta rupiah)........................... II-101 Tabel 2.149 Produksi Perikanan dan Ekspor Produk Perikanan Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2013 ............................................... II-102 Tabel 2.150 Pendapatan Nelayan dan Pembudidaya Ikan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2013 ............................................... II-103 Tabel 2.151 Luas Terumbu Karang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2012..................................................................... II-103 Tabel 2.152 Luas Hutan Mangrove Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2012..................................................................... II-104 Tabel 2.153 Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB Jawa Tengah Tahun 2009 - 2013 (Juta Rupiah) ............................................... II-104 Tabel 2.154 Ekspor Bersih Perdagangan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2013..................................................................... II-105 Tabel 2.155 Jumlah Izin Usaha Perdagangan Luar Negeri dan Jumlah Jenis Barang Bersertifikat Mutu Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2013..................................................................... II-105 Tabel 2.156 Jumlah Usaha Dagang Kecil dan Menengah dan Izin Usaha Perdagangan Dalam Negeri Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2013..................................................................... II-106 Tabel 2.157 Kinerja Perlindungan Konsumen Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2013..................................................................... II-106 Tabel 2.158 Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 - 2013 (Juta Rupiah) ................................... II-107 Tabel 2.159 Pertumbuhan Industri Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2013..................................................................... II-108 Tabel 2.160 Pengembangan Klaster Industri di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2013..................................................................... II-108 Tabel 2.161 Jumlah Bina Kelompok Pengrajin Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2013..................................................................... II-109 viii Tabel 2.162 Capaian Pengiriman Transmigran Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2013..................................................................... II-109 Tabel 2.163 Perkembangan Pelatihan Calon Transmigran Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2013 ............................................... II-110 Tabel 2.164 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2012 ............................................... II-110 Tabel 2.165 Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Per Kapita Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2012 ............................................... II-111 Tabel 2.166 Rasio Panjang Jalan Terhadap Jumlah Kendaraan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2012 ............................................... II-112 Tabel 2.167 Rasio Ketergantungan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 - 2012 .................................................................... II-112 Tabel 2.168 Rasio Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Pendidikan yang Ditamatkan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 - 2012 ..................................................................... II-113 Tabel 2.169 Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 - 2012 (Juta orang) ................................................. II-113 Tabel 2.170 Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 - 2012 ..................................................................... II-114 Tabel 2.171 Capaian Kinerja Urusan Pendidikan ........................................... II-114 Tabel 2.172 Capaian Kinerja Urusan Kesehatan ............................................ II-120 Tabel 2.173 Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum .................................. II-126 Tabel 2.174 Capaian Kinerja Urusan Perumahan ........................................... II-134 Tabel 2.175 Capaian Kinerja Urusan Penataan Ruang ................................... II-136 Tabel 2.176 Capaian Kinerja Urusan Perencanaan Pembangunan.................. II-139 Tabel 2.177 Capaian Kinerja Urusan Perhubungan ........................................ II-144 Tabel 2.178 Capaian Kinerja Lingkungan Hidup ............................................ II-148 Tabel 2.179 Capaian Kinerja Urusan Pertanahan ........................................... II-153 Tabel 2.180 Capaian Kinerja Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil ......... II-154 Tabel 2.181 Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ..................................................................... II-155 Tabel 2.182 Capaian Kinerja Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera ..................................................................... II-162 Tabel 2.183 Capaian Kinerja Urusan Sosial ................................................... II-166 Tabel 2.184 Capaian Kinerja Urusan Ketenagakerjaan ................................... II-170 Tabel 2.185 Capaian Kinerja Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah .... II-172 Tabel 2.186 Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal ................................ II-174 Tabel 2.187 Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan ......................................... II-176 Tabel 2.188 Capaian Kinerja Urusan Pemuda dan Olahraga .......................... II-178 Tabel 2.189 Capaian Kinerja Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri .............................................................................. II-180 Tabel 2.190 Capaian Kinerja Urusan Otonomi Daerah ................................... II-182 Tabel 2.191 Capaian Kinerja Urusan Ketahanan Pangan ............................... II-189 Tabel 2.192 Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.... II-192 Tabel 2.193 Capaian Kinerja Urusan Statistik................................................ II-195 Tabel 2.194 Capaian Kinerja Urusan Kearsipan ............................................. II-196 Tabel 2.195 Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika ................ II-198 Tabel 2.196 Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan ....................................... II-200 Tabel 2.197 Capaian Kinerja Urusan Pertanian .............................................. II-201 Tabel 2.198 Capaian Kinerja Urusan Kehutanan ........................................... II-207 Tabel 2.199 Capaian Kinerja Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral ........... II-210 Tabel 2.200 Capaian Kinerja Urusan Pariwisata............................................. II-212 Tabel 2.201 Capaian Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan ....................... II-214 ix Tabel 2.202 Capaian Kinerja Urusan Perdagangan ......................................... II-215 Tabel 2.203 Capaian Kinerja Urusan Perindustrian ....................................... II-217 Tabel 2.204 Capaian Kinerja Urusan Transmigrasi ........................................ II-218 Tabel 2.205 Capaian Indikator MDGs Tujuan 1 ............................................. II-219 Tabel 2.206 Capaian Indikator MDGs Tujuan 2 ............................................. II-220 Tabel 2.207 Capaian Indikator MDGs Tujuan 3 ............................................. II-220 Tabel 2.208 Capaian Indikator MDGs Tujuan 4 ............................................. II-221 Tabel 2.209 Capaian Indikator MDGs Tujuan 5 ............................................. II-221 Tabel 2.210 Capaian Indikator MDGs Tujuan 6 ............................................. II-222 Tabel 2.211 Capaian Indikator MDGs Tujuan 7 ............................................. II-224 Tabel 3.1 Nilai dan Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2011 - 2012 ..................................................................... III-2 Tabel 3.2 Struktur PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2012 - 2013 ........................................................ III-2 Tabel 3.3 Distribusi PDRB Jawa Tengah Menurut Jenis Penggunaan Tahun 2012 – 2013..................................................................... III-3 Tabel 3.4 PDRB per Kapita Jawa Tengah Tahun 2012 – 2013..................... III-3 Tabel 3.5 Perkembangan Ekonomi Jawa Tengah Tahun 2012 – 2013, Target Tahun 2014 dan Prediksi Tahun 2015 – 2016 .................. III-6 Tabel 3.6 Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 – 2016 ........................................................ III-8 Tabel 3.7 Persentase Sumber-Sumber Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 - 2013 ................................................ III-9 Tabel 3.8 Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Jawa Tengah Tahun 2012 – 2016 (Rp.000,-) ............................................................... III-13 Tabel 3.9 Anggaran dan Proyeksi Belanja Langsung Berdasarkan Urusan Kewenangan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2012 - 2016 (Rp.000,-) ................................................................ III-14 Tabel 3.10 Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 – 2016 ............................................... III-17 Tabel 3.11 Alokasi Dana APBN (Dekonsentrasi, DAK dan Tugas Pembantuan) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 – 2014 ............. III-19 Tabel 4.1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2018..................................................................... IV-13 Tabel 4.2 Rencana Program Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 ........................................................... IV-39 Tabel 4.3 Pagu Indikatif Anggaran Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 ............................................ IV-62 x DAFTAR GAMBAR Gambar 1.1 Alur Penyusunan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 .... I-3 Gambar 2.1 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2013 (%) .............................................. II-10 Gambar 2.2 Perkembangan Inflasi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 - 2013 (%) ..................................................................... II-12 Gambar 2.3 Indeks Gini Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 – 2012 ............ II-14 Gambar 2.4 Indeks Williamson Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2012 ................................................................. II-15 Gambar 2.5 Jumlah Penduduk Miskin Kota Desa di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2013 (%) ..................................... II-16 Gambar 2.6 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2012 ............................. II-17 Gambar 2.7 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi se Jawa – Bali dan Nasional Tahun 2012 ............................... II-18 Gambar 2.8 Perkembangan Usia Harapan Hidup Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2012 (Tahun) ................................................... II-18 Gambar 2.9 Perkembangan Angka Melek Huruf Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2012 ............................................................... II-19 Gambar 2.10 Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2012 (Tahun) .............................. II-20 Gambar 2.11 Angka Kematian Ibu (AKI) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 - 2013 ................................................................ II-24 Gambar 2.12 Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 Kelahiran Hidup Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2013 ............................. II-24 Gambar 2.13 Angka Kematian Balita Per 1.000 Kelahiran Hidup di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2013 ......................... II-25 Gambar 2.14 Persentase Balita Gizi Buruk di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2013 ................................................................ II-25 Gambar 2.15 Capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 – 2012 ........................................... II-26 Gambar 2.16 Perkembangan IDG Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2012 ................................................................ II-27 Gambar 2.17 Angka Partisipasi Sekolah pada Jenjang Pendidikan Menengah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2012 ............. II-33 Gambar 2.18 Angka Partisikasi Kasar PAUD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2013 ................................................................ II-35 Gambar 2.19 Persentase kepemilikan KTP (KTP-el) di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2012 ............................. II-50 Gambar 2.20 Perkembangan Kepemilikan Akte Lahir Usia 0 – 18 Tahun di Jawa Tengah Tahun 2009 – 2013 ....................................... II-51 Gambar 2.21 Persebaran Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah .............................. II-66 Gambar 2.22 Tingkat Konsumsi Ikan Per Kapita Penduduk Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2012 (Kg/Kapita/Tahun) ................................................................ II-102 Gambar 2.23 Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2013 ................................................................ II-111 Gambar 3.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah Tahun 2009-2013 ................................................................... III-1 Gambar 3.2 Inflasi Jawa Tengah Tahun 2009 - 2013 .................................. III-4 Gambar 4.1 Peta Potensi Wilayah Pengembangan di Provinsi Jawa Tengah ........................................................................... IV-81 I - 1 RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 dan disusun dengan mengacu Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2015. RKPD dimaksud memuat kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Tahapan dan proses penyusunan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 berpedoman pada Undang-Undang (UU) Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah. Secara umum tahapan penyusunan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 dilakukan melalui pentahapan sebagai berikut : 1) Persiapan penyusunan RKPD; 2) Penyusunan Rancangan Awal RKPD; 3) Penyusunan Rancangan RKPD; 4) Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD yang sebelumnya didahului dengan LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 29 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2015 I - 2 kegiatan Pra Musrenbang; 5) Perumusan Rancangan Akhir RKPD; dan 6) Penetapan RKPD. Secara rinci proses penyusunan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 dimulai dengan persiapan penyusunan RKPD berupa pembentukan Tim Penyusun RKPD, orientasi RKPD, penyusunan agenda kerja dan penyiapan data serta informasi perencanaan pembangunan daerah. Langkah berikutnya adalah penyusunan Rancangan Awal RKPD Tahun 2015, mencakup berbagai aktivitas antara lain : a) Pengolahan data dan informasi; b) Analisis gambaran umum kondisi daerah; c) Analisis kondisi perekonomian dan keuangan daerah; d) Evaluasi kinerja pembangunan tahun 2013; e) Telaah kebijakan Pemerintah; f) Telaah pokok-pokok pikiran DPRD Provinsi Jawa Tengah; g) Perumusan permasalahan pembangunan daerah; h) Perumusan rancangan kerangka ekonomi dan kebijakan keuangan daerah; i) Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta pagu indikatif; j) Perumusan program prioritas dan pagu indikatif; k) Penyajian dan sosialisasi Rancangan Awal RKPD; dan l) Penyelarasan rencana program prioritas dan pagu indikatif. Kemudian dilanjutkan dengan penyusunan rancangan RKPD yang pada intinya menyempurnakan rancangan awal RKPD berdasarkan masukan dan rancangan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) dan harmonisasi serta sinergitas terhadap prioritas dan sasaran pembangunan nasional tahun 2015. Setelah rancangan RKPD tersusun selanjutnya dibahas dalam forum Musrenbang Tahun 2014, sebagai wahana perwujudan pendekatan partisipatif perencanaan pembangunan daerah. Berdasarkan hasil Musrenbang, kemudian dirumuskan Rancangan Akhir RKPD Tahun 2015 dan langkah selanjutnya adalah penetapan RKPD dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah. Penyusunan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 diupayakan sinergis dan sinkron dengan kebijakan pemerintah melalui 4 (empat) pilar pembangunan yaitu pro poor, pro job, pro growth, dan pro environment, mendukung aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi, meningkatkan keterkaitan antar sektor dan antar wilayah, serta memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan guna mewujudkan pembangunan berkelanjutan. RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 menjadi landasan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2015 dan sebagai dasar penyusunan Rancangan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran

2015.Disamping itu juga menjadi pedoman penyusunan RKPD Tahun 2015 bagi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Alur penyusunan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 dapat dilihat pada Gambar 1.1 berikut. I - 3 Gambar 1.1 Alur Penyusunan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Persiapan Penyusunan RKPD Penyusunan KUA - PPAS Penyusunan APBD Th. 2015 Pengolahan Data & Informasi Analisis Gambaran Kondisi Umum Daerah Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Evaluasi Agregatif Evaluasi Kinerja Urusan RPJPD Th. 2005-2025 RKPD Tahun 2013 Perumusan Masalah Pembangunan Daerah Rumusan Isu Strategis Daerah Kebijakan Nasional Pokok - Pokok Pikiran DPRD Rumusan Kerangka Ekonomi Daerah Rumusan Kebijakan Umum, Strategi dan Prioritas Daerah Rumusan Renc Program Prioritas Daerah dan Pagu Indikatif Curah Pendapat dengan Publik Penyelarasan Prioritas, Rencana Program Prioritas, Pagu Indikatif Evaluasi Kondisi Perekonomian & Keuangan Daerah RPJMD Th. 2013-2018 Sosialisasi Rancangan Awal RKPD Musrenbang RKPD Provinsi Penyusunan Rancangan Renja SKPD Forum SKPD Musrenbangwil Dialog Interaktif Penetapan Pergub ttg RKPD Rancangan Awal RKPD Rancangan RKPD Rancangan Akhir RKPD RKPD Th. 2015 Musrenbangnas RKP 2015 Pra Musrenbang Provinsi r+ Ir+ 1- le J-· � �1 I I I [ ;=]I I I I I I I -+ v • • a '"' •ll _J _J_J l ... � I .____I ________....______� I I • I - 4 1.2. Dasar Hukum Penyusunan Dasar hukum penyusunan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 adalah :
1.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); I - 5
11.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4697);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi I - 6 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
20.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 Nomor 8 Seri E Nomor 1);
21.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7);
22.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
23.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 4 Seri E Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);
24.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
25.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor Provinsi Jawa Tengah Nomor 65);
26.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
27.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517). I - 7
28.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 470). 1.3. Hubungan Antar Dokumen Dokumen RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 sebagai penjabaran dari RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 memiliki keterkaitan erat dan sejalan dengan arah pembangunan yang dimuat dalam berbagai dokumen perencanaan pembangunan nasional maupun Provinsi Jawa Tengah. Penyusunan dokumen ini juga memperhatikan RKP Tahun 2015. Beberapa dokumen perencanaan multi sektor di tingkat nasional yang memiliki keterkaitan dengan dokumen RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 adalah : 1) Standar Pelayanan Minimal (SPM); 2) Peta Jalan Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Millenium (MDGs) di Indonesia; 3) Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) ; 4) Masterplan Percepatan dan Perluasan Penanggulangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI); 5) Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi (RAN PG) 2011-2015; 6) Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN GRK) Tahun 2010-2020; 7) Rencana Pengembangan Ekonomi Kreatif 2009-2015; 8) Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025; 9) Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025; 10) Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi; dan 11) Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri. Selanjutnya dokumen perencanaan multi sektor di tingkat provinsi yang juga menjadi rujukan dalam penyusunan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015, antara lain : 1) Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 - 2029; 2) Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencapaian Target Millenium Development Goals (RAD MDG’s) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2015; 3) Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD PG) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2015; 4) Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD GRK) Tahun 2010-2020; dan 5) Rencana Aksi Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Umum di Wilayah Provinsi Jawa Tengah. 1.4. Kaidah Pelaksanaan
1.RKPD Tahun 2015 merupakan rencana kerja pemerintah daerah selama satu tahun dengan mendasarkan potensi yang tersedia, prioritas, target dan capaian yang telah ditetapkan.
2.Berdasarkan pasal 285 Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, perubahan RKPD dapat dilakukan apabila hasil evaluasi pelaksanaan I - 8 dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

a.Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
b.Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
c.Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang - undangan;
d.Pergeseran pagu kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan. 1.5. Sistematika RKPD Sistematika RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 berpedoman pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 sebagai berikut : evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2013 dan realisasi RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013 menurut urusan kewenangan provinsi; evaluasi capaian MDG’s; lingkungan strategis yang terdiri atas internal dan eksternal; permasalahan pembangunan daerah; serta isu strategis pembangunan daerah. I - 9 BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 Memuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan arah kebijakan pembangunan daerah jangka menengah; prioritas pembangunan daerah; percepatan pencapaian target MDG’s; dan kebijakan serta strategi pengembangan kewilayahan Jawa Tengah. 1.6. Maksud dan Tujuan Maksud penyusunan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 adalah untuk:
1. 1.Menentukan arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2015;
2. 2.Mewujudkan sinergitas rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah tahun 2015. Adapun tujuannya adalah untuk :
3. 1.Memberikan landasan operasional bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2015;
4. 2.Menjadi landasan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2015 sebagai dasar penyusunan Rancangan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2015;
5. 3.Menjadi pedoman penyusunan RKPD Tahun 2015 bagi kabupaten/ kota di Provinsi Jawa Tengah;
6. 4.Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan. II - 1 Kondisi permukaan bumi wilayah Provinsi Jawa Tengah terbentang dengan ketinggian yang beragam, meliputi dataran rendah yang tersebar di hampir seluruh wilayah, serta dataran tinggi dan pegunungan yang membujur di wilayah tengah, dengan sekitar 53% wilayah Jawa Tengah berada pada ketinggian 0-99 m dpl. Sedangkan kemiringan lahan di wilayah Jawa Tengah juga bervariasi, meliputi lahan dengan kemiringan 0-2% sebesar 38%; lahan dengan kemiringan 2-15% sebesar 31%; lahan dengan kemiringan 15-40% sebesar 19%; dan lahan dengan kemiringan lebih dari 40% sebesar 12%. Wilayah Jawa Tengah memiliki jenis dan struktur tanah yang beraneka ragam, dengan tingkat kesuburan yang cukup tinggi, meliputi organosol, aluvial, planosol, litosol, regosol, andosol, grumosol, mediteran, latosol, dan podsolik, dan didominasi jenis tanah latosol, aluvial, dan gromosol. Sedangkan jenis tanah aluvial yang ada di Jawa Tengah adalah Aluvial Hidromorf, Aluvial Kelabu Kekuningan dan Aluvial Coklat Kelabu Gelap. Kondisi hidrologis di wilayah Jawa Tengah, digambarkan dengan jumlah Daerah Aliran Sungai (DAS) di wilayah Jawa Tengah yang cukup banyak. Terdapat 19 DAS Prioritas di Jawa Tengah, yaitu DAS Garang (Babon), DAS Serang, DAS Bodri, DAS Cacaban, DAS Juwana, DAS Tuntang, DAS Pemali, DAS Comal, DAS Babakan, DAS Gangsa, DAS Kupang, DAS Serayu, DAS Luk Ulo, DAS Citanduy (Segara Anakan; Jabar Jateng), DAS Bengawan Solo (Jateng, Jatim, DIY), DAS Bogowonto (Jateng, DIY), DAS Progo (Jateng, DIY), DAS Bribin (Jateng, DIY), dan DAS Serang (Jateng, DIY). Sedangkan jumlah sungai di wilayah Jawa Tengah juga cukup banyak dan tersebar hampir di seluruh wilayah Jawa Tengah, antara lain Sungai Serayu, Bengawan Solo, Juwana, Progo, Pemali, Tuntang, Klawing, Lusi, Bogowonto, Kaligung, Kali Comal, Kali Bodri, dan lain- II - 2 lain. Sungai Bengawan Solo dan Sungai Serayu merupakan dua sungai di Jawa Tengah yang cukup besar dan panjang, memiliki luas daerah pengaliran lebih dari 1.000 km2, dengan debit yang cukup besar dan perlu diwaspadai karena berisiko mengakibatkan wilayah di sekitarnya rawan banjir limpahan. Iklim wilayah Jawa Tengah, seperti juga wilayah Indonesia secara umum, termasuk dalam kategori iklim tropis basah, dengan suhu udara rata-rata pada tahun 2012 berkisar antara 250C–280C dan kelembabam udara berkisar antara 75%-83%. Pada periode yang sama, tercatat curah hujan tertinggi di Stasiun Meteorologi Bojongsari sebesar 4.972 mm, dan hari hujan terbanyak sebesar 203 hari yang tercatat di Stasiun Meteorologi Cilacap. Penggunaan lahan dengan memperhatikan peruntukannya berdasarkan pola ruang dalam RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009- 2029, terdiri dari Kawasan Budidaya dan Kawasan Lindung. Peruntukan Kawasan Budidaya meliputi Hutan Produksi, Hutan Rakyat, Pertanian, Perkebunan, Pertambangan, Industri, Peternakan dan Permukiman seluas 2.693.008 Ha, dan lahan peruntukan Kawasan Lindung meliputi Hutan Lindung, Kawasan Sempadan, Suaka Alam dan Pelestarian Alam, Kawasan Lindung Karst seluas 561.404 Ha. Sedangkan pembagian penggunaan lahan di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2010 berdasarkan kriteria lahan sawah dan bukan lahan sawah, diketahui luas lahan sawah sebesar 991.524 Ha (30,47%) dan luas bukan lahan sawah sebesar 2.262.888 Ha (69,53%). Provinsi Jawa Tengah memiliki potensi wilayah yang cukup besar untuk dikembangkan sesuai dengan pola ruang dalam RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2029, terutama potensi peruntukan kawasan budidaya yaitu sebagai berikut :
7. 1.Kawasan hutan produksi dengan luas 546.290 Ha terbagi ke dalam 20 KPH (Kesatuan Pemangkuan Hutan), meliputi :
a.Kawasan hutan produksi tetap seluas ± 183.930 Ha, berada di seluruh kabupaten kecuali Kabupaten Karanganyar;
b.Kawasan hutan produksi terbatas seluas ± 362.360 Ha, berada di seluruh kabupaten kecuali Kabupaten Sukoharjo, dan Kota Semarang;
1. 2.Kawasan hutan rakyat seluas 345.822,96 Ha (10,63% luas Jawa Tengah), meliputi 29 Kabupaten dan 5 Kota kecuali Kota Tegal;
2. 3.Kawasan peruntukan pertanian, meliputi :
a.Kawasan pertanian lahan basah, seluas ± 990.652 ha, yang ditetapkan sebagai lahan pangan pertanian berkelanjutan, yang diarahkan di semua Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah;
b.Kawasan pertanian lahan kering ± 955.587 ha, yang diarahkan di semua Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah; II - 3
1. 4.Kawasan peruntukan perkebunan seluas  885.344 Ha, terdiri dari perkebunan rakyat seluas 845.668 Ha (96%), PTP Nusantara IX seluas 28.212 Ha (3%), dan Perkebunan Besar Swasta seluas 11.464 Ha (1%);
2. 5.Kawasan peruntukan peternakan, meliputi :
a.Kawasan peternakan besar dan kecil, yang diarahkan di semua Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah;
b.Kawasan peternakan unggas, yang diarahkan di semua Kabu- paten/Kota se-Jawa Tengah;
1. 6.Kawasan peruntukan perikanan sebesar +24.802 Ha, diarahkan untuk dikembangkan di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah dan difungsikan menjadi lokasi budidaya ikan, meliputi :
a.Kawasan perikanan tangkap, yang diarahkan pada perairan Pantai Utara dan Pantai Selatan, danau, waduk, rawa, sungai, dan embung;
b.Kawasan perikanan budidaya baik perikanan air payau, air tawar, dan laut, yang diarahkan di semua Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah;
1. 7.Kawasan peruntukan pertambangan hampir merata di sebagian besar wilayah kabupaten/kota, meliputi :
a.Kawasan pertambangan mineral logam, bukan logam, batuan dan batu bara, terletak di kawasan Majenang-Bantarkawung, Serayu- Pantai Selatan, kawasan Serayu-Pantai Utara, kawasan Gunung Slamet, kawasan Sindoro-Sumbing–Dieng, kawasan Merapi- Merbabu-Ungaran, kawasan Gunung Muria, kawasan Pegunungan Kendeng Utara, kawasan Kendeng Selatan, dan kawasan Gunung Lawu;
b.Kawasan pertambangan panas bumi, terletak di 9 (sembilan) lokasi kompleks/kawasan panas bumi yang ada di 15 kabupaten, yaitu Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) panas bumi : Dieng, Gunung Telomoyo, Gunung Ungaran, Gunung Lawu, Baturraden, Guci, Banyugaram, Mangunan-Wanayasa, dan Condrodimuka;
c.Kawasan pertambangan minyak dan gas bumi, terletak di Wilayah Kerja Migas di Kabupaten Cilacap, Banyumas, Kebumen, Purworejo, Boyolali, Klaten, Sragen, Karanganyar, Blora, Rembang, Pati, Jepara, Grobogan, Demak, Semarang, Kendal, Batang, Pekalongan, Pemalang, Tegal, Brebes, Kota Semarang, Salatiga, Pekalongan, Tegal dan pengembangan sumur tua/marjinal yang tersebar di Kabupaten Blora, Grobogan dan Kendal;
1. 8.Kawasan peruntukan industri, meliputi semua kabupaten/kota di Jawa Tengah kecuali Kota Magelang dan Kota Surakarta, sedangkan kawasan berikat berada di Kabupaten Cilacap, Semarang, Kendal dan Kota Semarang; II - 4
2. 9.Kawasan peruntukan pariwisata, meliputi kawasan pengembangan pariwisata koridor Borobudur – Prambanan – Surakarta, koridor Borobudur – Dieng, koridor Semarang – Demak – Kudus – Jepara – Pati – Rembang – Blora, koridor Semarang – Ambarawa – Salatiga, koridor Batang – Pekalongan – Pemalang – Tegal – Brebes, koridor Cilacap – Banyumas – Purbalingga – Banjarnegara, dan koridor Cilacap – Kebumen – Purworejo;
3. 10.Kawasan peruntukkan permukiman, meliputi kawasan permukiman perdesaan dan perkotaan;
4. 11.Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, meliputi kawasan pesisir yang terletak di Kabupaten Cilacap, Kebumen, Purworejo, Wonogiri, Rembang, Pati, Jepara, Demak, Kendal, Batang, Pekalongan, Pemalang, Tegal, Brebes, Kota Semarang, Pekalongan, dan Tegal; dan kawasan pulau-pulau kecil yaitu Kepulauan Karimunjawa, Pulau Panjang dan Pulau Mandalika (Kabupaten Jepara), Pulau Marongan, Pulau Gede dan Pulau Sualan (Kabupaten Rembang), dan Pulau Nusakambangan (Kabupaten Cilacap). Selain itu Jawa Tengah termasuk dalam wilayah yang tergolong rawan bencana alam seperti banjir, tsunami, abrasi dan longsor. Berdasarkan Indeks Rawan Bencana Indonesia BNPB Tahun 2011, Provinsi Jawa Tengah memiliki Skor Indeks Rawan Bencana tertinggi di Indonesia dengan 34 kabupaten/kota memiliki Skor Indeks Rawan pada kategori tinggi. Kerawanan bencana di Jawa Tengah tersebut dapat diindikasikan dengan frekuensi kejadian bencana alam di Jawa Tengah pada kurun waktu 2008-2012 yang semakin meningkat. Kawasan rawan bencana alam di Jawa Tengah meliputi 10 kawasan yaitu :
5. 1.Kawasan Rawan Banjir berdasarkan data rekapitulasi bencana banjir periode bulan Oktober 2012 sampai dengan Mei 2013, wilayah yang mengalami genangan akibat curah hujan tinggi, luapan air sungai ataupun rusaknya bendung/tanggul yang mengancam areal persawahan, jalan dan permukiman, yaitu Kabupaten Demak, Grobogan, Kendal, Semarang, Pati, Kudus, Brebes, Tegal, Pekalongan, Kebumen, Magelang, Purworejo, Wonogiri, Sukoharjo, Klaten, Sragen, Karanganyar, Cilacap, Banjarnegara, Banyumas, dan Purbalingga;
6. 2.Kawasan Rawan Kekeringan, yaitu kawasan dengan ketersediaan air rendah untuk pertanian dan kebutuhan konsumsi masyarakat, khususnya pada musim kemarau yang diperparah dampak perubahan iklim dan pemanasan global yang mengancam Kabupaten Cilacap, Kebumen, Purworejo, Boyolali, Sukoharjo, Wonogiri, Sragen, Grobogan, Jepara, Kudus, Blora, Rembang, Pati, Demak, Pekalongan, Pemalang, Tegal, dan Brebes;
7. 3.Kawasan Rawan Tanah Longsor, yaitu wilayah yang kondisi permukaan tanahnya mudah bergerak akibat patahan atau pergeseran, kemiringan lereng, jenis/karakter batuan, hujan, II - 5 kandungan air dalam tanah dan penggunaan lahan yang terdapat di Kabupaten Cilacap, Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Kebumen, Purworejo, Wonosobo, Magelang, Boyolali, Klaten, Wonogiri, Karanganyar, Sragen, Grobogan, Blora, Rembang, Pati, Kudus, Jepara, Semarang, Temanggung, Kendal, Batang, Pekalongan, Pemalang, Tegal, Brebes dan Kota Semarang;
8. 4.Kawasan Rawan Letusan Gunung Berapi, yaitu wilayah di sekitar puncak gunung berapi yang rawan terhadap bahaya primer berupa lelehan lava, semburan api, luncuran awan panas piroklastik, gas vulkanik beracun dan bahaya sekunder berupa aliran lahar hujan, banjir bandang dan longsoran material vulkanik. Bahaya tersebut khususnya mengancam kawasan Gunung Merapi di Kabupaten Magelang, Boyolali, Klaten, Kota Magelang dan Gunung Slamet di Banyumas, Purbalingga, Pemalang, Tegal, Brebes dan Kota Tegal;
9. 5.Kawasan Rawan Gempa Bumi, meliputi wilayah Selatan Jawa Tengah dimana relatif lebih dekat dengan zona tumbukan lempeng benua dan terdapat sebaran garis-garis sesar aktif yang terdapat di wilayah Kabupaten Cilacap, Kebumen, Purworejo, Klaten dan Wonogiri. Peristiwa gempa bumi signifikan terakhir terjadi pada tanggal 27 Mei 2006 berkekuatan 6,3 Skala Richter, yang mengguncang bagian selatan Pulau Jawa dan berdampak hingga radius 95 km dari pusat gempa meliputi Kabupaten Klaten, Sukoharjo, Boyolali, Wonogiri, Purworejo, Magelang, Kebumen, Temanggung dan Karanganyar;
10. 6.Kawasan Rawan Gelombang Pasang, meliputi wilayah pantai berkemiringan landai di Kabupaten Cilacap, Kebumen, Purworejo, Wonogiri, Rembang, Pati, Jepara, Demak, Kendal, Batang, Pekalongan, Pemalang, Tegal, Brebes, Kota Semarang, Pekalongan dan Tegal;
11. 7.Kawasan Rawan Tsunami, meliputi kawasan Pesisir Pantai Selatan berhadapan dengan Samudera Hindia yang terdapat di Kabupaten Cilacap, Kebumen, Purworejo dan Wonogiri. Tsunami terakhir terjadi pada 17 Juli 2006 akibat gempa bawah laut di Samudera Hindia dan menimbulkan jatuhnya korban jiwa, kerusakan sarana prasarana perikanan dan kerusakan lingkungan pantai di Kabupaten Cilacap, Kebumen dan Purworejo;
12. 8.Kawasan Rawan Abrasi yang mengikis tanah daratan kawasan pesisir pantai utara berakibat pada rusaknya kawasan pertambakan, pelabuhan dan permukiman di Kabupaten Rembang, Pati, Jepara, Demak, Kendal, Batang, Pekalongan, Pemalang, Tegal, Brebes, Kota Semarang, Pekalongan dan Tegal;
13. 9.Kawasan Rawan Angin Topan dimana angin dengan kecepatan dan daya rusak tinggi melintasi daratan yang seringkali terjadi di Kabupaten Cilacap, Banyumas, Purbalingga, Wonosobo, Magelang, Boyolali, Klaten, Sukoharjo, Wonogiri, Karanganyar, Sragen, Blora, Pati, Kudus, Jepara, Demak, Kota Semarang dan Pekalongan; II - 6
14. 10.Kawasan Rawan Gas Beracun, meliputi wilayah di sekitar kawah Sinila, Timbang, Sikendang, Sibanteng dan Sileri di kawasan Pegunungan Dieng, mengancam areal permukiman dan pertanian desa-desa sekitarnya yang terdapat di wilayah perbatasan Kabupaten Banjarnegara dan Wonosobo. Selama kurun waktu 2010-2013, frekuensi kejadian bencana alam di Jawa Tengah cenderung fluktuatif. Terutama kejadian bencana banjir dan tanah longsor yang melanda wilayah pantai utara Jawa Tengah hingga awal tahun 2014, yang menimbulkan dampak dan kerugian cukup besar di semua sektor. Frekuensi kejadian bencana di Jawa Tengah dapat dilihat dalam Tabel 2.1. Tabel 2.1. Frekuensi Kejadian Bencana di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 – 2013 No Jenis Bencana Tahun 2010 2011 2012 2013 1 Banjir 115 85 160 114 2 Tanah Longsor 141 202 201 244 3 Gempa Bumi 1 3 - 8 4 Letusan Gunung Berapi 3 1 - 2 5 Gas Beracun - 1 - - 6 Gelombang Pasang & Abrasi - - 8 2 7 Tsunami - - - - 8 Angin Topan 122 104 312 212 9 Kekeringan - 15 17 2 10 Kebakaran 73 268 305 201 11 Lainnya 3 - - 6 Jumlah 458 679 1.003 791 Sumber : Sekretariat BPBD Prov. Jateng, 2013 2.1.2. Aspek Demografi Berdasarkan proyeksi Sensus Penduduk (SP) 2010, jumlah penduduk Jawa Tengah pada tahun 2012 sebanyak 33.270.207 jiwa atau sekitar 13,52% dari jumlah penduduk Indonesia. Jumlah tersebut terdiri dari laki-laki sebanyak 16.495.705 Jiwa (49,58%) dan perempuan sebanyak 16.774.502 Jiwa (50,42%), dengan Rasio Jenis Kelamin (RJK) adalah sebesar 98,34. Penduduk di Jawa Tengah tersebar di seluruh kabupaten/kota, namun distribusinya belum merata. Jumlah penduduk terbanyak berada di Kabupaten Brebes (1.770.480 jiwa), sedangkan paling sedikit berada di Kota Magelang (120.447 jiwa). Berdasarkan proyeksi jumlah penduduk pada tahun 2012, maka kepadatan penduduk Jawa Tengah diproyeksikan sebesar 1.022 jiwa/km2, meningkat dibandingkan kondisi tahun 2011 sebesar 1.003 jiwa/km2. Sedangkan sebaran kepadatan penduduk di kabupaten/kota menunjukkan bahwa wilayah kota rata-rata memiliki kepadatan II - 7 penduduk yang lebih tinggi dibandingkan dengan kabupaten. Pada tahun 2012, kepadatan penduduk tertinggi berada di Kota Surakarta (11.573 jiwa/km2) dan terendah di Kabupaten Blora (472 jiwa/km2). Selengkapnya jumlah penduduk, rasio jenis kelamin dan kepadatan penduduk pada masing-masing Kabupaten/Kota di Jawa Tengah tahun 2012 disajikan dalam Tabel 2.2. Tabel 2.2. Proyeksi Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin, serta Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 No. Kabupaten/Kota Jumlah Penduduk Tahun 2012*) Kepadatan Penduduk Tahun 2012*) Laki-laki Perempuan Jumlah Rasio Jenis Kelamin
15. 1.Kab. Cilacap 841.392 838.472 1.679.864 100,35 786
16. 2.Kab. Banyumas 800.728 802.309 1.603.037 99,80 1.207
17. 3.Kab. Purbalingga 433.425 444.064 877.489 97,60 1.128
18. 4.Kab. Banjarnegara 446.245 444.717 890.962 100,34 833
19. 5.Kab. Kebumen 588.284 593.394 1.181.678 99,14 921
20. 6.Kab. Purworejo 349.321 359.162 708.483 97,26 685
21. 7.Kab. Wonosobo 390.970 380.477 771.447 102,76 783
22. 8.Kab. Magelang 611.711 607.660 1.219.371 100,67 1.123
23. 9.Kab. Boyolali 469.242 484.075 953.317 96,94 939
24. 10.Kab. Klaten 565.750 587.297 1.153.047 96,33 1.759
25. 11.Kab. Sukoharjo 420.398 428.320 848.718 98,15 1.819
26. 12.Kab. Wonogiri 459.859 486.514 946.373 94,52 519
27. 13.Kab. Karanganyar 414.715 424.047 838.762 97,80 1.086
28. 14.Kab. Sragen 428.761 446.522 875.283 96,02 925
29. 15.Kab. Grobogan 662.215 676.912 1.339.127 97,83 678
30. 16.Kab. Blora 416.823 430.302 847.125 96,87 472
31. 17.Kab. Rembang 303.183 305.365 608.548 99,29 600
32. 18.Kab. Pati 590.871 629.122 1.219.993 93,92 818
33. 19.Kab. Kudus 397.211 409.794 807.005 96,93 1.898
34. 20.Kab. Jepara 570.684 574.232 1.144.916 99,38 1.140
35. 21.Kab. Demak 540.561 550.818 1.091.379 98,14 1.216
36. 22.Kab. Semarang 475.682 492.701 968.383 96,55 1.023
37. 23.Kab. Temanggung 366.155 364.565 730.720 100,44 840
38. 24.Kab. Kendal 469.461 456.864 926.325 102,76 924
39. 25.Kab. Batang 363.720 364.858 728.578 99,69 923
40. 26.Kab. Pekalongan 427.785 433.581 861.366 98,66 1.030
41. 27.Kab. Pemalang 635.899 649.125 1.285.024 97,96 1.270
42. 28.Kab. Tegal 706.171 714.830 1.421.001 98,79 1.615
43. 29.Kab. Brebes 889.428 881.052 1.770.480 100,95 1.068
44. 30.Kota Magelang 59.274 61.173 120.447 96,90 6.647
45. 31.Kota Surakarta 247.728 261.848 509.576 94,61 11.573
46. 32.Kota Salatiga 86.788 90.692 177.480 95,70 3.351 II - 8 No. Kabupaten/Kota Jumlah Penduduk Tahun 2012*) Kepadatan Penduduk Tahun 2012*) Laki-laki Perempuan Jumlah Rasio Jenis Kelamin
47. 33.Kota Semarang 799.034 830.890 1.629.924 96,17 4.362
48. 34.Kota Pekalongan 145.130 145.217 290.347 99,94 6.458
49. 35.Kota Tegal 121.101 123.531 244.632 98,03 7.092 Jumlah 2012*) 16.495.705 16.774.502 33.270.207 98,34 1.022 2011*) 16.273.976 16.369.636 32.643.612 99,42 1.003 Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2013 Keterangan : *) Angka Sementara Proyeksi SP 2010 2.1.3. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
50. 1.Pertumbuhan PDRB Dalam rentang waktu selama tahun 2009 – 2013 nilai PDRB Provinsi Jawa Tengah mengalami peningkatan secara positif. Tahun 2009 nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) sebesar Rp.397,903 Trilyun meningkat menjadi Rp.623,749 Trilyun pada tahun 2013. Sedangkan tahun 2009 nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) sebesar Rp.176,673 Trilyun, meningkat menjadi Rp. 223,099 Trilyun pada tahun 2013. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah dalam kurun waktu tahun 2009 – 2013 bergerak secara positif, berturut-turut sejak tahun 2009 hingga 2013 sebesar 5,14%, 5,84%, 6,01%, 6,34%, dan 5,81%. Pada tahun 2013, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah mencapai 5,81% dibandingkan tahun 2012, dengan nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) sebesar 54.838,20 milyar rupiah, dan nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) sebesar 623.749,6 milyar rupiah. Selama tahun 2013, hampir seluruh sektor ekonomi pembentuk PDRB mengalami pertumbuhan positif dibandingkan tahun 2012. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada sektor keuangan, real estate dan jasa perusahaan mencapai 10,6%, dan yang terendah adalah sektor pertanian sebesar 2,2%. Melihat distribusi dan peranan sektor ekonomi pada PDRB tahun 2013, maka diketahui tiga sektor utama di Jawa Tengah masih memberikan kontribusi yang cukup besar pada PDRB yaitu sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, hotel dan restoran, dan sektor pertanian, masing-masing memberikan peranan sebesar 32,6 persen, 20,7 persen, dan 18,3 persen. Jika dibandingkan dengan tahun 2012, beberapa sektor mengalami peningkatan peranan yaitu pertambangan dan penggalian, listrik, gas, dan air bersih, perdagangan, hotel dan restoran, pengangkutan dan komunikasi, keuangan, real estate dan jasa perusahaan. Sedangkan sektor yang mengalami penurunan peranan yaitu sektor pertanian dan industri pengolahan. Nilai dan perkembangan pertumbuhan PDRB Jawa Tengah selama 5 (lima) tahun dapat dilihat pada Tabel 2.3, Tabel 2.4 dan Gambar 2.1. II - 9 Tabel 2.3. Nilai dan Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku di Jawa Tengah Tahun 2009 - 2013 (Trilyun Rupiah) No Sektor 2009 2010 2011r) 2012*) 2013**) (Rp) % (Rp) % (Rp) % (Rp) % (Rp) % 1 Pertanian 79,342 8,89 86,667 9,23 95,078 9,71 104,311 9,71 114,142 9,42 2 Pertambangan & Galian 3,852 9,63 4,302 11,67 4,726 9,85 5,243 10,94 5,980 14,06 3 Industri Pengolahan 130,352 4,28 146,155 12,11 165,850 13,49 182,715 10,17 203,104 11,16 4 Listrik, Gas & Air Bersih 4,114 9,74 4,645 12,91 5,110 10,00 5,648 10,54 6,599 16,84 5 Bangunan 24,448 15,34 27,124 10,94 29,851 10,05 33,352 11,73 37,196 11,52 6 Perdagangan, Hotel & Restoran 78,262 9,28 86,998 11,16 98,462 13,18 112,908 14,67 129,303 14,52 7 Pengangkutan & Komunikasi 23,836 13,02 26,298 10,33 29,172 10,93 32,951 12,95 37,611 14,14 8 Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan 14,447 14,51 15,899 10,05 17,684 11,22 19,993 13,06 23,280 16,44 9 Jasa-jasa 39,246 10,61 46,599 18,74 52,828 13,37 59,359 12,36 66,530 12,08 PRDB Total 397,903 8,38 444,692 11,75 498,763 12,17 556,479 11,57 623,749 12,09 Sumber : Jawa Tengah Dalam Angka 2011 dan 2012, BRS 2014, BPS Provinsi Jawa Tengah Keterangan : r) Angka Revisi *) Angka Sementara **) Angka Sangat Sementara Tabel 2.4. Nilai dan Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan di Jawa Tengah Tahun 2009-2013 (Trilyun Rupiah) No Sektor 2009 2010 2011r) 2012*) 2013**) (Rp) % (Rp) % (Rp) % (Rp) % (Rp) % 1 Pertanian 34,101 3,71 34,956 2,51 35,399 1,27 36,712 3,71 37,513 2,18 2 Pertambangan & Galian 1,952 5,49 2,091 7,09 2,193 4,91 2,355 7,38 2,504 6,33 3 Industri Pengolahan 57,444 3,79 61,387 6,86 65,439 6,60 69,012 5,46 73,092 5,91 4 Listrik, Gas & Air Bersih 1,489 5,74 1,614 8,41 1,711 5,97 1,820 6,38 1,973 8,39 5 Bangunan 10,300 6,77 11,014 6,93 11,753 6,71 12,573 6,98 13,449 6,96 6 Perdagangan, Hotel & Restoran 37,766 7,21 40,056 6,06 43,159 7,75 46,719 8,25 50,209 7,47 7 Pengangkutan & Komunikasi 9,192 7,12 9,805 6,66 10,645 8,56 11,486 7,90 12,238 6,55 8 Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan 6,701 7,78 7,038 5,02 7,503 6,62 8,206 9,36 9,073 10,56 9 Jasa-jasa 17,724 5,05 19,029 7,37 20,464 7,54 21,961 7,32 23,044 4,93 PRDB Total 176,673 5,14 186,995 5,84 198,270 6,01 210,848 6,34 223,099 5,81 Sumber : Jawa Tengah Dalam Angka 2011 dan 2012, BRS 2014, BPS Provinsi Jawa Tengah Keterangan : r) Angka Revisi *) Angka Sementara **) Angka Sangat Sementara II - 10 Sumber : Jawa Tengah Dalam Angka 2011 dan 2012, BRS 2014, BPS Provinsi Jawa Tengah Gambar 2.1 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2013 (%) Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah Tahun 2013 apabila dibandingkan dengan Provinsi lain di wilayah Jawa – Bali berada pada posisi ke 5 (lima) setelah Provinsi Jawa Timur, Jawa Barat, Bali dan Banten. Namun masih lebih baik dari angka pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,78%. Pertumbuhan ekonomi Nasional dan Provinsi lain di wilayah Jawa – Bali dapat dilihat pada Tabel 2.5. Tabel 2.5. Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Provinsi se Jawa – Bali Tahun 2012 - 2013 (%) No Provinsi/Nasional 2012 2013 1 Jawa Timur 7,27 6,55 2 Jawa Barat 6,21 6,06 3 Bali 6,65 6,05 4 Banten 5,87 5,84 5 Jawa Tengah 6,34 5,81 6 DKI Jakarta 6,5 5,63 7 D.I. Yogyakarta 5,32 5,40 Nasional 6,23 5,78 Sumber : Badan Pusat Statistik, 2013 dan 2014 Selama kurun waktu Tahun 2009 – 2013, struktur pembentuk PDRB Provinsi Jawa Tengah masih didominasi oleh 3 (tiga) sektor yang memberikan kontribusi cukup besar yaitu industri pengolahan, perdagangan, hotel dan restoran, serta pertanian. Pada Tahun 2013 kontribusi tiga sektor utama pada PDRB yaitu industri pengolahan yang memiliki kontribusi sebesar 32,56%, perdagangan, hotel dan restoran yang memiliki kontribusi sebesar 20,73%, serta pertanian yang memiliki kontribusi sebesar 18,30%. Perkembangan kontribusi sektor dalam PDRB (ADHB dan ADHK) selama tahun 2009 – 2013 dapat dilihat pada Tabel 2.6. 7 6.5 6 5.5 5.81 5 5.14 4.5 4 2009 2010 2011 2012 2013 II - 11 Tabel 2.6. Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk) di Jawa Tengah Tahun 2009 - 2013 (%) No Sektor 2009 2010 2011r) 2012*) 2013**) (Hb) (Hk) (Hb) (Hk) (Hb) (Hk) (Hb) (Hk) (Hb) (Hk) % % % % % % % % % %
51. 1.Pertanian 19.94 19,31 19.49 18,69 19,06 17,85 18,74 17,41 18,30 16,81 2. Pertambangan dan Galian 0.97 1,11 0.97 1,12 0,95 1,11 0,94 1,12 0,96 1,12 3. Industri Pengolahan 32.76 32,51 32.87 32,83 33,25 33,01 32,83 32,73 32,56 32,76 4. Listrik, Gas dan Air Minum 1.03 0,84 1.04 0,86 1,02 0,86 1,02 0,86 1,06 0,88
52. 5.Bangunan 6.14 5,83 6.10 5,89 5,99 5,93 5,99 5,96 5,96 6,03 6. Perdagangan, Hotel dan Restoran 19.67 21,38 19.56 21,42 19,74 21,77 20,29 22,16 20,73 22,51 7. Pengangkutan & Komunikasi 5.99 5,20 5.91 5,24 5,85 5,37 5,92 5,45 6,03 5,49 8. Keuangan, Persewaan & Jasa Perush 3.63 3,79 3.58 3,76 3,55 3,78 3,59 3,89 3,73 4,07
53. 9.Jasa-jasa 9.86 10,03 10.48 10,18 10,59 10,32 10,67 10,42 10,67 10,33 PRDB Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Sumber : Jawa Tengah Dalam Angka 2011 dan 2012, BRS 2013, BPS Provinsi Jawa Tengah Keterangan : r) Angka Revisi *) Angka Sementara **) Angka Sangat Sementara Selanjutnya jika dilihat dari pola distribusi berdasarkan jenis penggunaan maka PDRB ADHB Tahun 2013 menunjukkan bahwa konsumsi rumah tangga masih merupakan penyumbang terbesar yaitu sebesar 63,94%, yang disusul oleh Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 20%. Perkembangan kontribusi jenis penggunaan terhadap PDRB ADHB selama tahun 2009 – 2013 dapat dilihat pada Tabel 2.7. Tabel 2.7. Kontribusi Jenis Penggunaan Terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2013 (%) No Jenis Penggunaan PDRB Penggunaan Atas Dasar Harga Berlaku 2009 2010 2011 2012*) 2013**) 1 Konsumsi Rumah Tangga 64,44 64,21 64,24 63,95 63,94 2 Konsumsi Lembaga Swasta 1,52 1,43 1,39 1,43 1,47 3 Konsumsi Pemerintah 12,11 11,35 11,25 11,06 11,17 4 PMTB 19,45 19,19 18,47 19,63 20,00 5 Perubahan Stok 0,03 (0,50) 3,02 1,22 1,36 II - 12 No Jenis Penggunaan PDRB Penggunaan Atas Dasar Harga Berlaku 2009 2010 2011 2012*) 2013**) 6 Ekspor 44,66 45,15 44,69 46,79 47,67 7 Impor 42,21 40,83 43,06 44,08 45,61 PDRB Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Sumber : PDRB Jateng 2010, 2011, 2012, BRS Jawa Tengah, 2014, BPS Provinsi Jawa Tengah Keterangan : *) Angka Sementara **) Angka Sangat Sementara
54. 2.Inflasi Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mulai dari Tahun 2009 – 2013 perkembangan inflasi Jawa Tengah sangat fluktuatif, tetapi cenderung meningkat. Laju inflasi tahun 2013 dibandingkan dengan tahun 2012 (year on year) sebesar 7,99 %, lebih tinggi dibandingkan tahun 2012 sebesar 4,24%. Inflasi terjadi disebabkan adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh kenaikan indeks pada kelompok makanan jadi; perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar; bahan makanan; kesehatan dan pendidikan, rekreasi dan olahraga; sandang, dan transport, komunikasi dan jasa keuangan. Perkembangan inflasi di Jawa Tengah selama tahun 2009-2013 dapat dilihat pada Gambar 2.2. Sumber : Jawa Tengah Dalam Angka 2011 dan 2012, BRS 2014, BPS Provinsi Jawa Tengah Gambar 2.2 Perkembangan Inflasi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2013 (%) Apabila dibandingkan dengan Provinsi se Jawa – Bali, inflasi Jawa Tengah Tahun 2013 berada pada urutan ke 4 (empat) setelah Provinsi DI. Yogyakarta, Bali, dan Jawa Timur tetapi masih lebih baik dibanding angka Nasional sebesar 8,38%. Perbandingan inflasi Jawa Tengah dengan provinsi lain se Jawa – Bali dan nasional dapat dilihat pada Tabel 2.8. 9.00 8.00 7.99 7.00 6.00 5.00 4.00 3.00 2.00 2009 2010 2011 2012 2013 II - 13 Tabel 2.8. Inflasi Nasional dan Provinsi se Jawa – Bali Tahun 2012-2013 (%) No Provinsi/Nasional 2012 2013 1 Banten 4,37 9,65 2 Jawa Barat 3,86 9,15 3 DKI Jakarta 4,52 8,00 4 Jawa Tengah 4,24 7,99 5 Jawa Timur 4,50 7,59 6 Bali 4,71 7,35 7 D.I. Yogyakarta 4,31 7,32 Nasional 4,34 8,38 Sumber : Badan Pusat Statistik, 2013 dan 2014
55. 3.PDRB Per Kapita PDRB per kapita merupakan PDRB dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Pada tahun 2013 angka PDRB per kapita Atas Dasar Harga Berlaku diperkirakan mencapai Rp 18,7 juta dibandingkan dengan PDRB per kapita tahun 2012 sebesar Rp 16,8 juta. Sedangkan PDRB perkapita Atas Dasar Harga Konstan pada tahun 2013 sebesar Rp 6,7 juta lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2012 sebesar Rp 6,4 juta. Perkembangan PDRB per kapita Jawa Tengah dapat dilihat pada Tabel 2.9. Tabel 2.9. PDRB Per Kapita Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2013 (Rupiah) Tahun ADHB ADHK Tahun 2000 2009 12.322.889 5.471.490 2010 13.730.016 5.773.809 2011r) 15.240.878 6.058.600 2012*) 16.863.808 6.389.598 2013**) 18.751.323 6.706.882 Sumber : BPS Jawa Tengah, 2013, dan 2014 Keterangan : r) Angka Revisi *) Angka Sementara **) Angka Sangat Sementara
56. 4.Indeks Gini Perkembangan Indeks Gini di Jawa Tengah selama tahun 2009-2012 menunjukkan angka yang semakin meningkat. Hal ini menggambarkan kondisi ketimpangan pendapatan antar masyarakat di Jawa Tengah semakin senjang. Indeks Gini pada Tahun 2009 sebesar 0,283 meningkat menjadi 0,355 pada Tahun 2012. Selengkapnya perkembangan Indeks Gini di Jawa Tengah selama tahun 2009 – 2012 dapat dilihat pada Gambar 2.3. II - 14 Sumber : Pemerataan Pendapatan dan Pola Konsumsi Penduduk Jawa Tengah Tahun 2012, BPS Provinsi Jawa Tengah Gambar 2.3 Indeks Gini Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2012
57. 5.Pemerataan Pendapatan Versi Bank Dunia Distribusi pendapatan penduduk Jawa Tengah dapat diukur dengan mendasarkan pada kriteria Bank Dunia, yang membagi menjadi tiga kelompok pendapatan. Kondisi pemerataan pendapatan penduduk berdasarkan kriteria Bank Dunia Tahun 2012, distribusi pendapatan penduduk Jawa Tengah tergolong merata pada ketimpangan rendah. Hal tersebut ditunjukkan sebesar 18,79% pendapatan dinikmati oleh 40% penduduk berpenghasilan rendah, sebesar 32,21% oleh 40% penduduk berpenghasilan menengah dan sebesar 49% oleh 20% penduduk berpenghasilan tinggi. Pemerataan pendapatan penduduk Jawa Tengah versi Bank Dunia dapat dilihat pada Tabel 2.10. Tabel 2.10. Pemerataan Pendapatan Penduduk Provinsi Jawa Tengah Menurut Kriteria Bank Dunia Tahun 2009 – 2012 (%) No Tahun Kriteria Bank Dunia 40% I 40% II 20% III 1 2009 24,11 37,75 38,14 2 2010 22,75 36,95 40,30 3 2011 20,15 36,30 43,55 4 2012 18,79 32,21 49,00 Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2013
58. 6.Indeks Williamson Indeks Williamson sebagai ukuran untuk menggambarkan tingkat kesenjangan antar wilayah kabupaten/kota di Jawa Tengah menunjukkan bahwa pada kurun waktu tahun 2009-2012 kesenjangan antar wilayah semakin meningkat, dengan indeks sebesar 0,7035 pada tahun 2009 menjadi 0,7042 pada tahun 2012. 0,4 0,3 0,2 0,283 0,291 0,355 2009 2010 2011 2012 II - 15 Indeks tersebut juga menunjukkan bahwa kesenjangan antar wilayah di Jawa Tengah termasuk kategori tinggi. Perkembangan Indeks Williamson Jawa Tengah tahun 2009 – 2012 dapat dilihat pada Gambar 2.4. Sumber : Tinjauan PDRB Kabupaten/Kota 2011, BPS dan Bappeda Provinsi Jawa Tengah Gambar 2.4 Indeks Williamson Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2012
59. 7.Kemiskinan Jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah selama tahun 2009- 2013 cenderung mengalami penurunan walaupun laju penurunannya melambat. Jumlah penduduk miskin tahun 2013 sebanyak 4,70 juta jiwa (14,44%) lebih rendah dibandingkan tahun 2012 sebanyak 4,86 juta jiwa (14,98%), namun masih di atas rata – rata angka nasional sebesar 11,47%. Secara terinci dapat dilihat pada Tabel 2.11. Tabel 2.11. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 - 2013 No Tahun / Bulan Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa) Persentase (%) Kota Desa Total Kota Desa Total 1 2009/Maret 2.420,90 3.304,80 5.725,70 15,41 19,89 17,72 2 2010/Maret 2.258,94 3.110,22 5.369,16 14,33 18,66 16,56 3 2011/Maret 2.092,51 3.014,85 5.107,36 14,12 17,14 15,76 4 2011/Sept 2.175,82 3.080,17 5.255,99 14,67 17,50 16,21 5 2012/Maret 2.001,12 2.976,25 4.977,36 13,49 16,89 15,34 6 2012/Sept 1.946,51 2.916,90 4.863,41 13,11 16,55 14,98 7 2013/Maret 1.911,21 2.821,74 4.732,95 12,87 15,99 14,56 8 2013/Sept 1.870,73 2.834,14 4.704,87 12,53 16,05 14,44 Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2009-2013 Sedangkan persentase penduduk miskin di Jawa Tengah tahun 2013 menunjukan sebagian besar berada di perdesaan (16,05%) dibanding perkotaan (12,53%). Secara terinci dilihat pada Gambar 2.5. 0,8 0,75 0,7 0,65 0,7035 • 0,6971 • 0,6972 • 0,7042 • 2009 2010 2011 2012 II - 16 Sumber : Badan Pusat Statistik, 2010-2013 Gambar 2.5 Persentase Penduduk Miskin Kota Desa di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2013 (%) Persentase penduduk miskin di Jawa Tengah apabila dibandingkan dengan provinsi lain di wilayah Jawa – Bali tahun 2013 berada pada urutan ke 6 (enam) dan masih di atas rata-rata angka nasional. Secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.12. Tabel 2.12. Kemiskinan Nasional dan Provinsi se Jawa – Bali Tahun 2012-2013 No Provinsi/Nasional 2012 2013 (ribu jiwa) (%) (ribu jiwa) (%)
60. 1.DKI Jakarta 366,77 3,70 375,70 3,72
61. 2.Bali 160,95 3,95 186,52 4,49
62. 3.Banten 648,25 5,71 682,71 5,89
63. 4.Jawa Barat 4.421,48 9,89 4.382,65 9,61
64. 5.Jawa Timur 4.960,54 13,08 4.865,82 12,73
65. 6.Jawa Tengah 4.863,41 14,98 4.704,87 14,44
66. 7.D.I. Yogyakarta 562,11 15,88 535,19 15,03 Nasional 28.594,64 11,66 28.553,97 11,47 Sumber : Badan Pusat Statistik, 2013 dan 2013
67. 8.Angka Kriminalitas yang Tertangani Penanganan tindak kriminalitas merupakan salah satu prioritas untuk mewujudkan kondusivitas daerah, mendukung stabilitas penyelenggaraan pemerintahan, serta memberikan rasa aman bagi masyarakat. Angka kriminalitas yang tertangani menyatakan jumlah tindak kriminal yang ditangani oleh Kepolisian Daerah Jawa Tengah selama satu tahun terhadap 10.000 penduduk. Angka kriminalitas yang tertangani sebagaimana Tabel 2.13. 2013201120102009 214----.&.::J...o.::,.._��- 19 +-��-----'=---��-----tr'7-1��- 171��a;;;;;;��::'- 1st-��...._-.;;;;;;;;..-..;��...w..&1..;�A.4 13 t-��J;33r-��u_��----iiiiiiiiiiiii�� 13.11 11 +-��--.--��---.--��---.--��---.---..-..---. 2012 -a-Kota -Desa �Kota+Desa II - 17 Tabel 2.13. Jumlah Tindak Pidana di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 - 2013 No Tahun Jumlah Tindak Pidana Angka Kriminalitas Lapor Selesai Rasio (%) Yang Tertangani 1 2009 17.391 12.850 73,89 3,91 2 2010 19.645 12.709 64,69 3,92 3 2011 21.675 13.913 64,19 4,26 4 2012 19.094 12.039 63,05 3,61 5 2013 17.444 10.905 62,51 3,28 Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2013 dan Polda Jawa Tengah, 2014
68. 9.Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Untuk mengukur keberhasilan pembangunan manusia dapat dilihat dengan indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang terdiri dari 4 (empat) komponen indikator yaitu Usia Harapan Hidup (UHH), Rata-rata Lama Sekolah, Angka Melek Huruf, dan pengeluaran riil per kapita. Dalam kurun waktu tahun 2009-2012, capaian IPM Provinsi Jawa Tengah mengalami peningkatan dari 72,1 menjadi 73,36, sebagaimana terlihat pada Gambar 2.6. Sumber : Badan Pusat Statistik, 2013 Gambar 2.6 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2012 Capaian IPM Jawa Tengah pada tahun 2012 cukup baik apabila dibandingkan dengan nasional, yaitu sebesar 73,29. Sedangkan jika dibandingkan dengan IPM provinsi lain se Jawa – Bali, maka Jawa Tengah menempati urutan ke-4 (empat) setelah DKI Jakarta, DIY dan Bali. Selengkapnya gambaran IPM Jawa Tengah dan provinsi lain serta nasional tahun 2012 dapat dilihat pada Gambar 2.7. 73.9 73.4 72.9 72.4 71.9 71.4 2009 2010 2011 2012 II - 18 Sumber : Badan Pusat Statistik, 2013 Gambar 2.7 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi se Jawa – Bali dan Nasional Tahun 2012 Adapun indikator pembentuk IPM secara lengkap dapat dijabarkan sebagai berikut : 1) Usia Harapan Hidup Dalam kurun waktu Tahun 2009-2012, Usia Harapan Hidup di Jawa Tengah sebesar 71,25 tahun meningkat menjadi 71,71 tahun. Kondisi ini menunjukkan semakin meningkatnya kualitas hidup dan kesehatan masyarakat Jawa Tengah. Perkembangan UHH masyarakat Jawa Tengah dapat dilihat pada Gambar 2.8. Sumber : Badan Pusat Statistik, 2013 Gambar 2.8 Perkembangan Usia Harapan Hidup Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2012 (Tahun) Selanjutnya apabila dibandingkan dengan capaian angka provinsi lain di Pulau Jawa dan Bali, dapat diketahui UHH Jawa Tengah pada tahun 2012 menempati urutan ke-3 setelah DKI dan DIY. Perbandingan UHH Jawa Tengah dengan provinsi lain dan nasional dapat dilihat pada Tabel 2.14. 80.00 78.33 78.00 76.75 76.00 74.00 73.36 72.00 71.49 70.00 I 68.00 Ban ten Jawa OKI Jawa DIY Jawa Bali Baral Tengah Timur 71.9 71.7 71.5 71.3 71.71 71.1 2009 2010 2011 2012 II - 19 Tabel 2.14. Usia Harapan Hidup Nasional dan Provinsi se Jawa-Bali Tahun 2011-2012 (Tahun) No Provinsi/Nasional 2011 2012 1 DKI Jakarta 73,35 73,49 2 D.I. Yogyakarta 73,27 73,33 3 Jawa Tengah 71,55 71,71 4 Bali 70,78 70,84 5 Jawa Timur 69,86 70,09 6 Jawa Barat 68,40 68,80 7 Banten 65,05 65,23 Nasional 69,65 69,87 Sumber : Badan Pusat Statistik, 2013 2) Angka Melek Huruf Angka Melek Huruf merupakan persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang bisa membaca dan menulis terhadap total jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas. Angka Melek Huruf Provinsi Jawa Tengah meningkat dari 89,46% pada tahun 2009 menjadi 90,45% pada tahun 2012, yang dapat dilihat pada Gambar 2.9. Sumber : Badan Pusat Statistik, 2013 Gambar 2.9 Perkembangan Angka Melek Huruf Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2012 Capaian Angka Melek Huruf Jawa Tengah tersebut, apabila dibandingkan dengan provinsi lain di se- Jawa dan Bali, berada pada urutan ke 5 (lima) setelah DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, dan DIY. Sedangkan apabila dibandingkan dengan angka melek huruf nasional, maka angka Jawa Tengah masih berada di bawah angka nasional sebesar 93,25. Lebih lengkap kondisi angka melek huruf di provinsi se-Jawa dan Bali, serta nasional dapat dilihat sebagaimana Tabel 2.15. 90.6 90.4 90.45 90.2 90.34 90 89.8 89.6 89.4 89.2 2009 2010 2011 2012 II - 20 Tabel 2.15. Angka Melek Huruf Penduduk Berusia 15 tahun ke Atas Menurut Nasional dan Provinsi se Jawa-Bali Tahun 2011-2012 No Provinsi/Nasional 2011 2012
69. 1.DKI Jakarta 98,83 99,21
70. 2.Banten 96,25 96,51
71. 3.Jawa Barat 95,96 96,39
72. 4.D.I. Yogyakarta 91,49 92,02
73. 5.Jawa Tengah 90,34 90,45
74. 6.Bali 89,17 90,17
75. 7.Jawa Timur 88,52 89,28 Nasional 92,81 93,25 Sumber : Badan Pusat Statistik, 2013 3) Angka Rata – Rata Lama Sekolah Rata-rata lama sekolah merupakan rata-rata jumlah tahun yang telah dihabiskan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas di seluruh jenjang pendidikan formal yang dijalani. Dalam kurun waktu 2009-2012, rata-rata lama sekolah Provinsi Jawa Tengah meningkat dari 7,07 tahun menjadi 7,39 tahun, sebagaimana Gambar 2.10. Sumber : Badan Pusat Statistik, 2013 Gambar 2.10 Perkembangan Rata – Rata Lama Sekolah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2012 (Tahun) Capaian rata-rata lama sekolah Jawa Tengah tahun 2012 apabila dibandingkan dengan provinsi lain se Jawa dan Bali, menempati urutan ke 7 (tujuh), dan masih di bawah capaian rata- rata Nasional sebesar 8,08. Capaian tersebut perlu dipacu peningkatannya, sehingga dapat menyamai atau bahkan melampaui capaian provinsi lain. Data capaian secara rinci dapat dilihat dalam Tabel 2.16. 7.5 7.4 7.3 7.2 7.1 7 6.9 7.24 7.39 2009 2010 2011 2012 II - 21 Tabel 2.16. Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia 15 tahun ke Atas Menurut Nasional dan Provinsi se Jawa-Bali Tahun 2011-2012 (Tahun) No Provinsi/Nasional 2011 2012
76. 1.DKI Jakarta 10,95 10,98
77. 2.D.I. Yogyakarta 9,20 9,21
78. 3.Banten 8,41 8,61
79. 4.Bali 8,35 8,57
80. 5.Jawa Barat 8,06 8,08
81. 6.Jawa Timur 7,34 7,45
82. 7.Jawa Tengah 7,29 7,39 Nasional 7,94 8,08 Sumber : Badan Pusat Statistik, 2013 4) Pengeluaran Per Kapita Perkembangan pengeluaran perkapita di Provinsi Jawa Tengah selama kurun waktu tahun 2009-2012 menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Hal ini digambarkan dengan nilai pengeluaran per kapita pada tahun 2009 sebesar Rp. 636,39 ribu menjadi Rp. 643,53 ribu pada Tahun 2012. Sedangkan apabila dibandingkan dengan Provinsi lain di Pulau Jawa, pengeluaran perkapita Jawa Tengah tahun 2012 berada pada urutan ke 3 (tiga) dibawah Provinsi Jawa Timur dan DI Yogyakarta tetapi masih diatas capaian nasional sebesar Rp. 641,04 ribu. Perkembangan pengeluaran perkapita di Jawa Tengah selama tahun 2009 – 2012 dan perbandingan dengan provinsi lain di pulau Jawa dan Nasional dapat dilihat pada Tabel 2.17. Tabel 2.17. Perkembangan Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan Provinsi di Pulau Jawa dan Nasional Tahun 2009 - 2012 (Dalam Ribu Rupiah) No Provinsi Tahun 2009 2010 2011 2012 1 DIY 644,67 646,56 650,16 653,78 2 Jawa Timur 640,12 643,60 647,46 651,04 3 Jawa Tengah 636,39 637,27 640,41 643,53 4 Jawa Barat 628,71 632,22 635,80 638,90 5 Banten 627,63 629,70 633,64 636,73 6 DKI Jakarta 627,46 628,67 632,17 635,29 Nasional 631,46 633,64 638,05 641,04 Sumber : Badan Pusat Statistik, 2013
83. 10.Angka Partisipasi Kasar (APK) Dalam kurun waktu tahun 2009-2013, Angka Partisipasi Kasar (APK) Provinsi Jawa Tengah untuk semua jenjang pendidikan dasar dan menengah cenderung meningkat. Untuk jenjang SD/MI meningkat dari 107,31 menjadi 109,08 dan jenjang II - 22 SMP/MTs dari 96,93 menjadi 100,52. Demikian pula untuk jenjang SMA/MA/SMK meningkat dari 54,87 menjadi 70,00. Capaian APK SMA/MA/SMK tersebut masih perlu ditingkatkan guna mendukung pelaksanaan Pendidikan Menengah Universal (PMU). Secara lengkap, perkembangan APK Jawa Tengah dan Nasional untuk semua jenjang pendidikan dapat dilihat pada Tabel 2.18. Tabel 2.18. Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2009 – 2013 No Tahun SD / MI (%) SMP / MTs (%) SMA/SMK/MA (%) Prov Nas Prov Nas Prov Nas 1 2009 107,31 116,56 96,93 96,18 54,87 64,28 2 2010 108,00 116,77 99,40 98,11 64,62 69,60 3 2011 114,93 115,33 99,72 98,20 64,93 70,53 4 2012 109,06 115,43 100,50 99,47 67,00 76,40 5 2013 109,08 115,88 100,52 100,16 70,00 78,19 Sumber : Kemdikbud dan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, 2013
84. 11.Angka Partisipasi Murni (APM) Dalam kurun waktu tahun 2009-2013, capaian Angka Partisipasi Murni (APM) Provinsi Jawa Tengah untuk semua jenjang pendidikan dasar dan menengah cenderung meningkat. Untuk jenjang SD/MI meningkat dari 95,82 menjadi 98,60 dan jenjang SMP/MTs dari 75,29 menjadi 79,00 serta jenjang SMA/MA/SMK meningkat dari 49,19 menjadi 55,00. Namun demikian, capaian APM SD/MI tersebut perlu dipacu peningkatannya untuk mencapai target MDG’s sebesar 100% pada tahun 2015. Demikian pula untuk capaian APM SMP/MTs dan SMA/SMK/MA, perlu ditingkatkan guna keberlanjutan pelaksanaan wajib belajar 9 tahun menuju wajib belajar 12 tahun dalam upaya mendukung implementasi Pendidikan Menengah Universal (PMU). Perkembangan APM Provinsi Jawa Tengah dan Nasional untuk semua jenjang pendidikan dapat dilihat pada Tabel 2.19. Tabel 2.19. Angka Partisipasi Murni (APM) Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2009 – 2013 No Tahun SD/MI SMP/MTs SMA/SMK/MA Prov Nas Prov Nas Prov Nas 1 2009 95,82 95,14 75,29 73,62 49,19 45,86 2 2010 97,08 95,23 76,87 74,52 50,12 55,73 3 2011 96,04 95,41 78,33 75,64 51,46 56,52 4 2012 98,30 95,55 78,92 77,71 53,00 57,74 5 2013 98,60 95,71 79,00 78,43 55,00 58,25 Sumber : Kemdikbud dan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, 2013 II - 23
85. 12.Angka Pendidikan yang Ditamatkan Selama kurun waktu 2009 - 2012 jumlah penduduk yang berpendidikan/lulusan SD/MI relatif tinggi, walaupun kecen- derungannya menurun. Pada Tahun 2009 - 2012, APT jenjang SD/MI dari 55,35% menjadi 52,73%. Jenjang SMP/MTs, mening- kat dari 16,94% menjadi 17,91%, serta jenjang SMA/SMK/MA dari 20,39% meningkat menjadi 23,73%. Tantangan ke depan adalah upaya meningkatkan jumlah penduduk yang berkualifikasi pendidikan menengah. Dengan kata lain perlu peningkatan Angka Partisipasi SMA/SMK/MA dengan meminimalkan Angka Putus Sekolah SMA/SMK/MA. Data selengkapnya dapat dilihat dalam Tabel 2.20. Tabel 2.20. Perkembangan Angka Pendidikan Yang Ditamatkan Berdasarkan Penduduk Usia Kerja (15 -64 Tahun) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 - 2011 Tahun Jumlah Penduduk AK Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Jumlah SD APT SLTP APT SLTA + APT 2009 17.087.649 9.457.640 55,35 2.893.843 16,94 3.483.899 20,39 15.835.454 2010 16.856.330 9.173.558 54,42 2.993.593 17,76 3.642.296 21,61 15.809.519 2011 16.918.797 9.135.874 54,00 3.048.208 18,02 3.732.053 22,06 15.916.207 2012 17.095.031 9.013.849 52,73 3.061.738 17.91 4.057.303 23,73 16.132.890 Sumber : Badan Pusat Statistik dan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, 2012
86. 13.Angka Kematian Ibu (AKI) Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup (KH) adalah banyaknya kematian perempuan pada saat hamil, bersalin, atau dalam 42 hari pasca persalinan tanpa memandang lama dan tempat persalinan, yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, dan bukan karena sebab-sebab lain. Capaian kinerja AKI di Jawa Tengah Tahun 2013 sebesar 118,62/100.000 KH, mengalami peningkatan negatif bila dibandingkan dengan AKI pada tahun 2012 sebesar 116,34/100.000 KH dan belum mencapai target MDG’s tahun 2013 sebesar 80/100.000 KH sehingga membutuhkan upaya keras dengan melibatkan pemerintah, dunia usaha/swasta dan masyarakat. Namun demikian, apabila dibandingkan angka nasional (SDKI Tahun 2012) berada di bawah angka nasional sebesar 359/100.000 KH. Perkembangan AKI selama tahun 2009-2013 dapat dilihat pada Gambar 2.11. II - 24 Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, 2014 Gambar 2.11 Angka Kematian Ibu (AKI) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2013
87. 14.Angka Kematian Bayi (AKB) Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup adalah kematian yang terjadi antara saat setelah bayi lahir sampai bayi belum berusia tepat satu tahun. Selama kurun waktu tahun 2009-2013, angka kematian bayi di Jawa Tengah cenderung meningkat, yang ditunjukkan dengan AKB tahun 2009 sebesar 10,37 menjadi 10,41 pada tahun 2013. Banyak faktor yang dikaitkan dengan kematian bayi, namun secara garis besar, dari sisi penyebabnya, kematian bayi ada dua macam yaitu endogen dan eksogen. Gambaran tentang angka kematian bayi di Jawa Tengah tahun 2009-2013 dapat dilihat pada Gambar 2.12. Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, 2014 Gambar 2.12 Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 Kelahiran Hidup Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2013 120.00 115.00 110.00 105.00 100.00 95.00 2009 2010 2011 2012 2013 10.80 10.70 10.60 10.50 10.40 10.30 10.20 10.10 -1------,-----.------,------.-----, 10.41 2009 2010 2011 2012 2013 II - 25
88. 15.Angka Kematian Balita (AKABA) Angka Kematian Balita (AKABA) per 1.000 kelahiran hidup adalah jumlah kematian anak berusia 0-5 tahun selama satu tahun tertentu per 1.000 anak umur yang sama pada pertengahan tahun itu (termasuk kematian bayi). Selama kurun waktu lima tahun (2009-2013), angka kematian balita di Jawa Tengah cenderung fluktuatif, dengan penurunan yang cukup kecil. Kondisi tersebut dilihat dari AKABA pada tahun 2009 sebesar 11,74 menjadi 11,80 di tahun 2013. Gambaran fluktuasi angka kematian balita di Jawa Tengah tahun 2009-2013 dapat dilihat pada Gambar 2.13. Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, 2013 Gambar 2.13 Angka Kematian Balita per 1.000 Kelahiran Hidup di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 - 2013
89. 16.Prevalensi Balita Gizi Buruk Prevalensi balita gizi buruk di Jawa Tengah selama kurun waktu lima tahun (2009-2013) cenderung semakin baik, yang ditunjukkan dengan prevalensi balita gizi buruk sebesar 0,12 pada tahun 2009 menjadi 0,08 pada tahun 2013. Hal tersebut menandakan kinerja penanganan balita gizi buruk yang semakin meningkat. Perkembangan kondisi tersebut dapat dilihat pada Gambar 2.14. Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, 2013 Gambar 2.14 Prevalensi Balita Gizi Buruk di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2013 12.10 11.90 11.70 11.50 11.30 +-----�---�------------- 0.18 2009 2010 2011 2012 2013 0.14 0.1 0.06 0.02 ----�---�------------- 2009 2010 2011 2012 2013 II - 26
90. 17.Indeks Pembangunan Gender (IPG) IPG merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia dalam dimensi yang sama dengan IPM, namun lebih diarahkan untuk mengetahui kesenjangan pemba- ngunan manusia antara laki-laki dan perempuan, terutama pada indikator pembentuk UHH, rata-rata lama sekolah, angka melek huruf, dan sumbangan dalam pendapatan kerja. IPG Provinsi Jawa Tengah terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, pada Tahun 2009 sebesar 65,03 meningkat menjadi 66,80 pada Tahun
91. 2012.Peningkatan IPG Tahun 2009 - 2012 dapat dilihat pada Gambar 2.15. Sumber : Badan Pusat Statistik dan Kementerian PP dan PA RI, 2013 Gambar 2.15 Capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 – 2012 Apabila dibandingkan dengan provinsi lain di Pulau Jawa dan Bali, IPG Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 masih lebih baik dibandingkan Jawa Barat, Banten dan Jawa Timur, namun masih di bawah Provinsi DKI, DIY, Bali dan Nasional. Posisi IPG Jawa Tengah menempati peringkat ke-11 dari 33 provinsi di Indonesia. Perbandingan capaian IPG Jawa Tengah dengan provinsi lainnya di Pulau Jawa dan Bali serta Nasional dapat dilihat pada Tabel 2.21. Tabel 2.21. Indeks Pembangunan Gender (IPG) Provinsi se Jawa – Bali dan Nasional Tahun 2011-2012 NO. PROVINSI 2011 2012 1 DKI Jakarta 74,01 74,66 2 D I Yogyakarta 73,07 74,11 3 Bali 68,24 69,02 4 Jawa Tengah 66,45 66,80 5 Jawa Timur 65,61 66,56 6 Banten 63,35 63,93 7 Jawa Barat 63,25 63,68 Nasional 67,80 68,52 Sumber : Badan Pusat Statistik dan Kementerian PP dan PA RI, 2013 67 66.5 66 65.5 65 64.5 64 +-��---..-��-----,��...-��--, 2009 2010 2011 2012 II - 27
92. 18.Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) IDG adalah indeks komposit yang mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik mencakup keterwakilan perempuan di legislatif (parlemen); posisi perempuan dalam kedudukan manajerial, profesional, administrasi dan teknisi; dan sumbangan dalam pendapatan. Angka IDG Provinsi Jawa Tengah terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 2.16. Sumber : Badan Pusat Statistik dan Kementerian PP dan PA RI, 2013 Gambar 2.16 Perkembangan IDG Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2012 Apabila dibandingkan dengan provinsi lainnya di Pulau Jawa dan Bali, IDG Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2012 masih lebih baik dibandingkan Jawa Timur, Jawa Barat, Banten, dan Bali, tetapi masih di bawah DKI dan DIY. IDG Jawa Tengah juga masih lebih tinggi dari IDG Nasional dan menempai peringkat ke-4 dari 33 Provinsi di Indonesia. Secara keseluruhan perbandingan capaian IPG antar provinsi di Pulau Jawa dan Bali serta Nasional dapat dilihat pada Tabel 2.22. Tabel 2.22. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Provinsi se Jawa – Bali dan Nasional Tahun 2011-2012 NO. PROVINSI 2011 2012 1 DKI Jakarta 74,70 76,14 2 D I Yogyakarta 77,84 75,57 3 Jawa Tengah 68,99 70,66 4 Jawa Timur 68,62 69,29 5 Jawa Barat 68,08 68,62 6 Banten 66,58 65,53 7 Bali 55,58 58,49 Nasional 69,14 70,07 Sumber : Badan Pusat Statistik dan Kementerian PP dan PA RI, 2013 72 70.66 70 68 67.96 66 64 62 60 58 2009 2010 2011 2012 II - 28
93. 19.Kebudayaan Pembangunan bidang kebudayaan dalam kurun waktu 2009-2013 ditunjukkan dengan jumlah kelompok kesenian yang meningkat dari 7.917 kelompok kesenian menjadi 8.162 kelompok kesenian. Jumlah seniman pada kurun waktu 2009-2013 menurun dari 11.695 seniman menurun menjadi 11.269 seniman, sedangkan untuk gedung kesenian tetap sebanyak 8 buah. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.23. Tabel 2.23. Perkembangan Seni dan Budaya Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2013 No Uraian Tahun 2009 2010 2011 2012 2013 1 Jumlah kelompok kesenian 7.917 7.917 7.917 9.857 8.162 2 Jumlah seniman 11.695 11.686 11.178 11.269 11.269 3 Jumlah gedung kesenian 8 8 8 8 8 Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah, 2014
94. 20.Pemuda dan Olahraga Perkembangan kinerja pembangunan kepemudaan tahun 2009-2013 cenderung mengalami peningkatan. Pembinaan organisasi kepemudaan mengalami peningkatan dari 55 pada tahun 2009 menjadi 100 pada tahun 2013. Untuk jumlah SP3 yang dibina sebanyak 8 orang meningkat menjadi 40 orang pada tahun 2013. Sedangkan pemuda pelopor cenderung tetap untuk capaian mulai tahun 2009 hingga 2013 yaitu sebesar 15 orang. Peningkatan cukup signifikan terdapat pada jumlah pemuda yang difasilitasi sebagai kader kewirausahaan, yang semula 60 pada tahun 2009 menjadi 930 pada tahun 2013. Perkembangan kepemudaan di Jawa Tengah tahun 2009-2013 dapat dilihat pada Tabel 2.24. Tabel 2.24. Perkembangan Kepemudaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2013 No Uraian Tahun 2009 2010 2011 2012 2013 1 Jumlah Organisasi Kepemudaan yang difasilitasi dalam pelatihan kepemimpinan, manajemen dan perencanaan program 55 72 72 72 100 2 Jumlah SP3 yang dibina 0 8 33 34 40 3 Jumlah Pemuda Pelopor 15 15 15 15 15 4 Jumlah Pemuda yang difasilitasi sebagai kader kewirausahaan 60 70 100 295 930 Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah, 2013 II - 29 Perkembangan olahraga Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2009-2013 cenderung meningkat, hal tersebut dapat dilihat dari jumlah klub olahraga pada tahun 2009 sebanyak 3.516 menjadi 5.078 pada tahun 2013. Demikian pula untuk jumlah Gedung Olahraga sebanyak 15.550 pada tahun 2009 meningkat menjadi 21.061 pada tahun 2013. Kondisi tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.25. Tabel 2.25. Perkembangan Olahraga Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 - 2013 No Uraian Tahun 2009 2010 2011 2012 2013 1 Jumlah Klub Olahraga 3.516 3.925 4.230 4.230 5.078 2 Jumlah Gedung Olahraga (GOR, Stadion, lapangan olahraga) 15.550 17.250 19.291 19.291 21.061 Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah, 2013 2.1.4. Aspek Pelayanan Umum Gambaran kondisi Jawa Tengah pada aspek pelayanan umum di- jabarkan dalam Fokus Layanan Wajib dan Layanan Pilihan. Gambaran tersebut di uraikan sebagai berikut. 2.1.4.1. Fokus Layanan Wajib
95. 1.Pendidikan
a.Pendidikan Dasar 1) Angka Partisipasi Sekolah Selama kurun waktu 2009-2012, capaian Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Jawa Tengah cenderung fluktuatif setiap tahunnya, namun pada tahun 2012 mengalami peningkatan pada semua jenjang pendidikan. Untuk capaian APS SD/MI meningkat dari 98,80% pada tahun 2009 menjadi 98,87% pada tahun 2012. APS SMP/MTs meningkat dari 84,59% menjadi 89,59%, Selengkapnya terdapat dalam Tabel 2.26. Tabel 2.26. Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah Jenjang Pendidikan Dasar Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2012 No Jenjang Pendidikan Tahun (%) 2009 2010 2011 2012 1 SD/MI (7-12 th) 98,80 98,95 98,62 98,87 2 SMP/MTs (13-15 th) 84,59 85,33 88,39 89,59 Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2013 Apabila dibandingkan dengan Provinsi lain se Jawa dan Bali serta Nasional, capaian APS SD/MI Jawa Tengah pada tahun 2012 sebesar 98,87% menempati urutan ke-4 setelah DIY, Bali, DKI dan II - 30 di atas rata-rata nasional sebesar 97,95%. Secara rinci terlihat dalam Tabel 2.27. Tabel 2.27. Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI (7-12 th) Menurut Nasional dan Provinsi se Jawa-Bali Tahun 2011-2012 No Provinsi/Nasional 2011 (%) 2012 (%)
1. 1.D.I. Yogyakarta 99,46 99,77
2. 2.Bali 98,45 99,20
3. 3.DKI Jakarta 98,09 98,97
4. 4.Jawa Tengah 98,62 98,87
5. 5.Jawa Timur 98,26 98,66
6. 6.Jawa Barat 97,85 98,34
7. 7.Banten 98,23 98,29 Nasional 97,58 97,95 Sumber : Badan Pusat Statistik, 2013 Sedangkan untuk angka partisipasi sekolah SMP/MTs (usia 13-15 tahun) untuk Jawa Tengah tahun 2012, jika dibandingkan dengan provinsi lain se Jawa dan Bali juga nasional, maka APS Jawa Tengah berada pada urutan ke 6 (enam) dan di bawah nasional. Selengkapnya APS Jawa Tengah dan provinsi lain se Jawa-Bali, serta nasional dapat dilihat pada Tabel 2.28. Tabel 2.28. Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs (13-15 th) Menurut Nasional dan Provinsi se Jawa-Bali Tahun 2011-2012 No Provinsi/Nasional 2011 (%) 2012 (%)
8. 1.D.I. Yogyakarta 97,59 98,32
9. 2.Bali 92,22 95,15
10. 3.DKI Jakarta 92,01 93,79
11. 4.Jawa Timur 90,04 91,70
12. 5.Banten 88,36 90,97
13. 6.Jawa Tengah 88,39 89,59
14. 7.Jawa Barat 85,69 88,51 Nasional 87,78 89,66 Sumber : Badan Pusat Statistik, 2013 2) Rasio Ketersediaan Sekolah/ Penduduk Usia Sekolah Rasio ketersediaan sekolah menunjukkan jumlah sekolah per 10.000 jumlah penduduk usia sekolah. Selama kurun waktu 2009 - 2012, ketersediaan sekolah untuk SMP/MTs mengalami peningkatan, dengan jumlah penduduk usia 13-15 tahun yang cenderung fluktuatif. Sedangkan ketersediaan sekolah untuk SD/MI cenderung menurun, dengan jumlah penduduk usia 7-12 tahun yang juga cenderung menurun. Berdasarkan kondisi tersebut, maka dapat diketahui bahwa rasio ketersediaan untuk SD/MI per 10.000 penduduk usia 7-12 tahun, selama kurun waktu Tahun 2009-2012 masih cukup II - 31 memadai dari 63,28 menjadi 64,07. Sedangkan pada kurun waktu yang sama rasio ketersediaan SMP/MTs per 10.000 penduduk usia 13-15 tahun meningkat dari 23,08 menjadi 26,63. Namun demikian kondisi tersebut menunjukkan bahwa jumlah SMP/MTs relatif kurang memadai, karena idealnya mencapai rasio 52,08. Data selengkapnya terkait jumlah sekolah, penduduk usia sekolah, dan rasio ketersediaan sekolah di Jawa Tengah untuk jenjang pendidikan dasar dapat dilihat pada Tabel 2.29 dan Tabel 2.30. Tabel 2.29. Jumlah Sekolah dan Jumlah Penduduk Usia Sekolah Jenjang Pendidikan Dasar Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 - 2012 No Uraian Tahun 2009 2010 2011 2012 1 Jumlah SD/MI 23.480 22.874 23.520 23.358 2 Jumlah SMP/MTs 4.324 4.448 4.541 4.679 3 Jumlah penduduk usia 7 s.d 12 th 3.710.248 3.637.446 3.693.871 3.645.929 4 Jumlah penduduk usia 13 s.d 15 th 1.873.746 1.741.098 1.761.901 1.756.919 Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2013 Tabel 2.30. Rasio Ketersediaan Sekolah Terhadap 10.000 Jumlah Penduduk Usia Sekolah SD/MI dan SMP/MTs Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 - 2012 No Uraian Tahun 2009 2010 2011 2012 1 Rasio SD/MI per 10.000 penduduk Usia 7 – 12 tahun 63,28 62,88 63,67 64,07 2 Rasio SMP/MTs per 10.000 penduduk Usia 13 – 15 tahun 23,08 25,55 25,77 26,63 Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2013 (diolah) 3) Rasio Guru dan Murid Ketersediaan guru terhadap murid di Jawa Tengah untuk jenjang pendidikan SD/MI selama kurun waktu tahun 2009-2012 semakin membaik, ditunjukkan dengan rasio sebesar 16,32 tahun 2009 menjadi 15,18 tahun 2012. Sedangkan rasio untuk jenjang SMP/MTs juga membaik pada kurun waktu yang sama, sebesar 14,90 di tahun 2009 menjadi 14,36 di tahun 2012. Walaupun rasio ketersediaan guru terhadap murid di Jawa Tengah cukup baik, namun permasalahan yang terjadi justru terkait dengan distribusi guru yang tidak merata. Secara lengkap data rasio II - 32 ketersediaan guru terhadap murid di Jawa Tengah dapat dilihat pada Tabel 2.31. Tabel 2.31. Rasio Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 - 2012 No Jenjang Pendidikan Tahun 2009 2010 2011 2012 I SD/MI Jumlah guru 236.126 233.451 225.311 241.749 Jumlah murid 3.853.288 3.743.925 3.709.232 3.669.968 Rasio 16,32 16,04 16,46 15,18 II SMP/MTs Jumlah guru 105.653 108.642 112.703 113.174 Jumlah murid 1.574.741 1.631.457 1.606.619 1.624.843 Rasio 14,90 15,04 14,25 14,36 Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2013 (diolah) 4) Rasio Guru terhadap Murid per Kelas Rata-Rata Ketersediaan guru terhadap murid per kelas rata-rata dapat ditunjukkan dengan rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata. Untuk jenjang pendidikan SD/MI di Jawa Tengah selama kurun waktu tahun 2009-2013 ditunjukkan dengan rasio sebesar 1,20 di tahun 2009 menjadi 1,07 di tahun 2012. Sedangkan pada kurun waktu yang sama untuk jenjang SMP/MTs capaiannya membaik, meningkat dari 2,33 di tahun 2009 menjadi 2,31 ditahun 2012. Selengkapnya kondisi tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.32. Tabel 2.32. Rasio Guru dan Murid per Kelas Rata-Rata Jenjang SD/MI dan SMP/MTs di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 - 2012 Jenjang Pendidikan Tahun 2009 2010 2011 2012 SD/MI Jumlah kelas 147.900 147.911 148.277 148.388 Rasio guru/murid per kelas rata-rata 1,20 1,16 1,15 1,07 SMP/MTs Jumlah kelas 42.944 44.068 45.835 47.718 Rasio guru/murid per kelas rata-rata 2,33 2,29 2,21 2,31 Sumber: Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 (diolah)
b.Pendidikan Menengah 1) Angka Partisipasi Sekolah Angka Partisipasi Sekolah (APS) pada jenjang pendidikan menengah di Jawa Tengah masih relatif rendah. Selama kurun waktu tahun 2009-2012, APS penduduk usia 16-18 tahun berturut-turut sebesar 52,84%, 53,72%, 55%, dan 58,56%. II - 33 Beberapa hal yang menyebabkan rendahnya Angka Partisipasi Sekolah pada jenjang pendidikan menengah yaitu tingginya biaya pendidikan pada jenjang pendidikan menengah, distribusi lokasi sekolah pada jenjang pendidikan menengah yang tidak merata, dan jumlah sekolah menengah yang relatif sedikit. Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) pada jenjang pendidikan menengah dapat dilihat pada Gambar 2.17. Sumber : Badan Pusat Statistik, 2013 Gambar 2.17 Angka Partisipasi Sekolah pada Jenjang Pendidikan Menengah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2012 Apabila dibandingkan dengan provinsi lain se Jawa dan Bali, maka Angka Partisipasi Sekolah Jawa Tengah tahun 2012 berada di urutan ke-6 (enam), dan lebih rendah dari APS nasional. Selengkapnya APS nasional dan provinsi se-Jawa dan Bali terlihat pada Tabel 2.33. Tabel 2.33. Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK/MA (16-18 th) Menurut Nasional dan Provinsi se Jawa-Bali Tahun 2011-2012 No Provinsi/Nasional 2011 2012
1. 1.D.I. Yogyakarta 75,85 80,22
2. 2.Bali 68,91 70,80
3. 3.Jawa Timur 58,79 61,68
4. 4.DKI Jakarta 58,56 60,81
5. 5.Banten 56,16 58,58
6. 6.Jawa Tengah 55,00 58,56
7. 7.Jawa Barat 50,37 55,69 Nasional 57,85 61,06 Sumber : Badan Pusat Statistik, 2012 2) Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Rasio ketersediaan sekolah per 10.000 penduduk usia 16-18 tahun untuk jenjang pendidikan menengah selama kurun waktu tahun 2009-2013 mengalami peningkatan yaitu dari 14,22 pada 59.00 57.00 55.00 53.00 51.00 58.56 2009 2010 2011 2012 II - 34 Tahun 2009 menjadi 22,04 pada tahun 2012. Kondisi rasio yang ideal adalah mendekati angka 30, sehingga kondisi di Jawa Tengah tersebut masih perlu ditingkatkan. Perkembangan rasio ketersediaan sekolah di Jawa Tengah jenjang pendidikan menengah dapat dlihat pada Tabel 2.34. Tabel 2.34. Rasio Ketersediaan Sekolah SMA/SMK/MA Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 - 2012 Uraian Tahun 2009 2010 2011 2012 Jumlah SMA/ SMK/ MA 2.309 2.458 2.513 3.407 Jumlah penduduk usia 16-18 th 1.623.463 1.547.110 1.505.602 1.545.555 Rasio SMA/SMK/MA per 10.000 penduduk Usia 16 – 18 tahun 14,22 15,89 16,69 22,04 Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, 2013 (diolah) 3) Rasio Guru terhadap Murid Selama kurun waktu tahun 2009 - 2012 rasio ketersediaan guru per 10.000 murid SMA/SMK/MA di Jawa Tengah cenderung membaik, yaitu dari 13,13 menjadi 10,27. Rasio sebagaimana dimaksud dapat dilihat pada Tabel 2.35. Tabel 2.35. Rasio Guru terhadap Murid SMA/SMK/MA Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 - 2012 Jenjang Pendidikan SMA/SMK/MA Tahun 2009 2010 2011 2012 Jumlah guru 71.173 90.090 101.656 103.187 Jumlah murid 934.743 985.942 1.105.319 1.060.257 Rasio 13,13 10,94 9,99 10,27 Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, 2013 (diolah) 4) Rasio Guru Terhadap Murid Per Kelas Rata-Rata Ketersediaan guru terhadap murid per kelas rata-rata untuk jenjang pendidikan SMA/SMK/MA di Jawa Tengah selama kurun waktu tahun 2009-2013 ditunjukkan dengan rasio sebesar 5,56 di tahun 2009 menjadi 4,17 di tahun 2012, sebagaimana Tabel 2.36. Tabel 2.36. Rasio Guru dan Murid Jenjang SMA/SMK/MA per Kelas Rata-Rata di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2012 Jenjang Pendidikan SMA/SMK/MA Tahun 2009 2010 2011 2012 Jumlah kelas 26.144 26.307 27.966 31.092 Rasio guru/murid per kelas rata-rata 5,56 5,18 4,57 4,17 Sumber: Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 (diolah) II - 35
c.Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Selama kurun waktu tahun 2009-2013, Angka Partisipasi Kasar PAUD Provinsi Jawa Tengah meningkat dari 62,04% pada tahun 2009 menjadi 70,55% pada tahun 2013. Kondisi ini menunjukkan semakin meningkatnya kesadaran orang tua untuk menyekolahkan anak mulai dari usia dini, sehingga berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak dan kesiapan memasuki jenjang pendidikan selanjutnya. Selengkapnya kondisi tersebut dapat dilihat pada Gambar 2.18. Sumber: Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Gambar 2.18 Angka Partisipasi Kasar PAUD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2013
d.Fasilitas Pendidikan Persentase ruang kelas sesuai standar mengalami peningkatan dari tahun 2009-2013 pada semua jenjang pendi- dikan yaitu ruang kelas SD/MI meningkat dari 62% menjadi 94,78%, ruang kelas SMP/MTs meningkat dari 68% menjadi 98,79%, dan ruang kelas SMA/SMK/MA dari 25% menjadi 80,50%. Secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.37. Tabel 2.37. Kondisi Bangunan SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA Provinsi Jawa Tengah Dalam Kondisi Baik Tahun 2009 – 2013 (%) No Jenjang Tahun 2009 2010 2011 2012 2013 1 SD/MI/SDLB 62 70 85,38 94,75 94,78 2 SMP/MTs/SMPLB 68 73 82,86 96,76 98,79 3 SMA/SMK/MA 25 30 76,53 80 80,50 Sumber: Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, 2014
e.Angka Putus Sekolah (APS) Angka Putus Sekolah (APS) pada jenjang pendidikan dasar dan menengah mengalami penurunan dari tahun 2009-2013 yaitu Angka Putus Sekolah SD/MI turun dari 0,22 pada tahun 2009 menjadi 0,11 pada tahun 2013, Angka putus sekolah SMP/MTs 72.00 70.00 70.55 68.00 68.41 66.00 64.00 62.00 60.00 2009 2010 2011 2012 2013 II - 36 dari 0,72 menjadi 0,34, dan Angka putus sekolah SMA/SMK/MA turun dari 0,17 menjadi 0,07. Data selengkapnya sebagaimana Tabel 2.38. Tabel 2.38. Angka Putus Sekolah SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 - 2013 No Jenjang Tahun 2009 2010 2011 2012 2013 1 SD/MI/SDLB 0,22 0,22 0,16 0,12 0,11 2 SMP/MTs/SMPLB 0,72 0,68 0,5 0,38 0,34 3 SMA/SMK/MA 0,17 0,1 0,09 0,08 0,07 Sumber: Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, 2014
f.Angka Kelulusan Dalam kurun waktu 2009-2013, Angka Kelulusan pada semua jenjang pendidikan mengalami peningkatan yaitu untuk Angka Kelulusan SD/MI meningkat dari 95,98% pada tahun 2009 menjadi 99,95% pada tahun 2013, Angka Kelulusan SMP/MTs meningkat dari 93,96% menjadi 99,17%, dan Angka Kelulusan SMA/SMK/MA juga meningkat dari 92,03% menjadi 99,92%. Gambaran selengkapnya sebagaimana tertuang dalam Tabel 2.39. Tabel 2.39. Angka Kelulusan SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 - 2013 No Jenjang Tahun 2009 2010 2011 2012 2013 1 SD/MI/SDLB 95,98 96,29 98,40 99,95 99,95 2 SMP/MTs/SMPLB 93,96 94,00 99,05 99,15 99,17 3 SMA/SMK/MA 92,03 94,19 95,00 95,59 99,92 Sumber: Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, 2014 Selanjutnya, capaian Nilai Rata-Rata Ujian Nasional (UN) untuk semua jenjang pendidikan dasar dan menengah yaitu tingkat SD/MI/SDLB, SMP/MTs/SMPLB dan SMA/SMK/MA mengalami fluktuasi, sebagaimana tertuang pada Tabel 2.40. Tabel 2.40. Nilai Ujian Akhir Nasional SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA Tahun 2009 - 2013 No Jenjang Tahun 2009 2010 2011 2012 2013 1 SD/MI/SDLB 6,64 7,4 7,31 7,06 7,20 2 SMP/MTs/SMPLB 6,89 7,16 6,75 6,8 6,80 3 SMA/SMK/MA 7,27 7,19 7,72 7,73 7,31 Sumber: Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, 2014
g.Angka Melanjutkan Angka Melanjutkan siswa lulusan SD/MI dan SMP/MTs ke jenjang pendidikan lebih tinggi mengalami peningkatan dalam II - 37 kurun waktu tahun 2009-2012. Untuk Angka Melanjutkan SD/MI ke SMP/MTs meningkat dari 92,01% menjadi 94,57%. Sedangkan Angka Melanjutkan SMP/MTs ke SMA/SMK/MA meningkat dari 74,13% menjadi 81,07% untuk kurun waktu yang sama. Gambaran selengkapnya seperti terlihat dalam Tabel 2.41. Tabel 2.41. Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs dan SMP/MTs ke SMA/SMK/MA Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 - 2012 No Jenjang Tahun 2009 2010 2011 2012 1 Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs 92,01 92,64 93,78 94,57 2 Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA 74,13 75,62 76,99 81,07 Sumber: Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, 2013
h.Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D4 Persentase pendidik yang memiliki kualifikasi S1/D4 dalam tahun 2009-2013 mengalami peningkatan pada semua jenjang pendidikan mulai dari jenjang PAUD, pendidikan dasar maupun pendidikan menengah. Kondisi ini menunjukkan peningkatan kualitas pendidik di Jawa Tengah. Namun demikian, peningkatan capaian kualifikasi S1/D4 untuk pendidik PAUD dan SD/MI/SDLB masih cukup rendah, sehingga perlu dipacu peningkatannya. Kondisi selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.42. Tabel 2.42. Persentase Pendidik Berkualifikasi SI/D4 Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 - 2013 No Jenjang Tahun 2009 2010 2011 2012 2013 1 Pendidik PAUD berkualifikasi S1/D4 12,00 18,83 20,99 31,01 31,05 2 Pendidik SD/MI/SDLB berkualifikasi S1/D4 25,90 34,11 45,40 51,56 51,58 3 Pendidik SMP/MTs/SMPLB berkualifikasi S1/D4 74,70 76,03 78,01 84,57 85,05 4 Pendidik SMA/SMK/MA berkualifikasi S1/D4 83,20 85,81 88,48 91,85 93,06 Sumber: Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, 2014
1. 2.Kesehatan
a.Rasio Puskesmas Per Satuan Penduduk Selama kurun waktu 2009-2012 rasio puskesmas per satuan penduduk di Jawa Tengah cenderung fluktuatif. Pada tahun 2009, rasionya mencapai 1 per 38.528 penduduk, menjadi 1 per 38.110 penduduk di tahun 2012. Kondisi ini masih perlu II - 38 ditingkatkan agar sesuai dengan standar Kementerian Kesehatan RI yaitu satu puskesmas dapat melayani 30.000 penduduk. Secara lengkap rasio tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.43. Tabel 2.43. Rasio Puskesmas Terhadap Jumlah Penduduk Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2012 Tahun Jumlah Puskesmas (unit) Jumlah Penduduk (orang) Rasio 2009 853 32.864.563 1 : 38.528 2010 864 32.382.657 1 : 37.480 2011 867 32.643.612 1 : 37.651 2012 873 33.270.307 1 : 38.110 Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2012 (diolah)
b.Rasio Dokter Per Satuan Penduduk Apabila dilihat dari jumlah dokter di Jawa Tengah selama kurun waktu 2009-2012 dapat digambarkan bahwa rasio dokter umum lebih besar dibandingkan dokter spesialis dan dokter gigi. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah dokter umum yang melaksanakan pelayanan kesehatan lebih banyak dibandingkan dokter spesialis. Data perkembangan rasio dokter dapat dilihat pada Tabel 2.44. Tabel 2.44. Perkembangan Rasio Dokter Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 - 2012 Tahun Dokter Umum Dokter Spesialis Dokter Gigi Jumlah Rasio Jumlah Rasio Jumlah Rasio 2009 3,578 0.109 2,149 0.065 943 0.029 2010 3,605 0.111 2,148 0.066 943 0.029 2011 4,224 0.129 2,343 0.072 1,058 0.032 2012 4,264 0.128 2,157 0.065 1,091 0.033 Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2013 (diolah)
c.Rasio Tenaga Paramedis Per Satuan Penduduk Tenaga paramedis terdiri dari perawat, bidan, tenaga farmasi, dan tenaga gizi. Selama kurun waktu tahun 2009-2012, keberadaan tenaga paramedis di Jawa Tengah yang ditunjukkan dengan rasio tenaga paramedis per satuan penduduk yang semakin meningkat setiap tahunnya. Secara rinci rasio tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.45. Tabel 2.45. Perkembangan Rasio Tenaga Paramedis Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 - 2012 Tahun Perawat Bidan Tenaga Farmasi Tenaga Gizi Jumlah Rasio Jumlah Rasio Jumlah Rasio Jumlah Rasio 2009 24.763 0,753 12.456 0,379 3.633 0,111 1.472 0,045 2010 24.790 0,766 12.456 0,385 3.637 0,112 1.475 0,046 2011 24.472 0,750 13.100 0,401 4.376 0,134 1.549 0,047 2012 27.404 0,824 14.443 0,434 5.347 0,161 1.575 0,047 Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2013 (diolah) II - 39
d.Persentase Balita Usia 0-6 Bulan Mendapat ASI Eksklusif Selama kurun waktu tahun 2009-2013, persentase bayi usia 0-6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif cenderung meningkat. Kondisi ini menunjukkan meningkatnya kesadaran ibu bayi untuk memberikan hanya ASI saja, meningkatnya pemanfaatan pojok ASI dan keberhasilan kampanye pemberian ASI eksklusif untuk ibu menyusui baik di masyarakat, instansi pemerintahan dan pabrik- pabrik diseluruh Jawa Tengah. Kondisi tersebut sebagaimana tercantum pada Tabel 2.46. Tabel 2.46. Persentase Balita Usia 0-6 Bulan yang Mendapat ASI Eksklusif Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 - 2013 Tahun Jumlah Bayi Jumlah Bayi yang diberi ASI Eksklusif Cakupan (%) 2009 340.373 136.862 40,21 2010 488.495 181.600 37,18 2011 247.647 112.338 45,36 2012 577.407 148.059 25,60 2013 263.170 202.165 76,82 Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, 2013 (diolah)
e.Kondisi Penyakit Menular yang Terdeteksi Kondisi penyakit menular di Provinsi Jawa Tengah selama kurun waktu tahun 2009-2013, dapat digambarkan antara lain angka kesakitan DBD yang cenderung mengalami peningkatan, angka kesakitan TB juga meningkat disebabkan karena beban ganda penyakit yang diderita pasien TB, perubahan iklim yang ekstrim dan keterlambatan rujukan penderita ke pelayanan/tenaga kesehatan; dan penemuan kasus HIV/AIDS yang juga mengalami peningkatan. Kondisi tersebut menjadi perhatian untuk meningkatkan langkah preventif melalui advokasi, dan pemberian pemahaman bagi masyarakat serta pendampingan bagi Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA). Kondisi penyakit menular yang terdeteksi di Jawa Tengah dapat dilihat pada Tabel 2.47. Tabel 2.47. Kondisi Penyakit Menular Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2013 Tahun IR DBD per 100.000 penduduk CFR DBD (%) CDR TB (%) CR TB (%) HIV / AIDS Kasus HIV Kasus AIDS 2008 59,2 1,19 47,97 83,9 259 170 2009 57,9 1,42 48,15 85,01 143 430 2010 56,8 1,29 55,38 85,15 373 501 2011 15,3 0,93 59,52 82,90 755 521 2012 19,29 1,52 58,45 83,64 607 797 2013 45,52 1,21 58,46 81,39 1.045 993 Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, 2013 (diolah) II - 40
f.Persentase Rumah Sakit yang Dibina untuk Akreditasi Jumlah Rumah Sakit (RS) yang dibina untuk akreditasi pelayanan dari Tahun 2009 - 2013 mengalami peningkatan, sehingga pelayanan di tingkat rujukan menjadi lebih optimal. Jumlah RS yang dibina untuk akreditasi tercantum pada Tabel 2.48. Tabel 2.48. Persentase Rumah Sakit yang Dibina Untuk Akreditasi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 - 2013 Tahun Jumlah Rumah Sakit Jumlah yang dibina untuk akreditasi Persentase 2009 227 37 16,30 2010 243 54 22,22 2011 247 44 21,86 2012 263 135 51,33 2013 271 182 67,41 Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, 2013 (diolah)
g.Jumlah Penduduk Miskin Yang Memanfaatkan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) Dan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) Program Jamkesmas dan Jamkesda dilaksanakan dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan rendah bagi masyarakat miskin. Program Jamkesda dimulai sejak tahun 2010, dan hingga tahun 2012, persentase penduduk miskin yang terlayani Jamkesda semakin meningkat yaitu 1,75% pada Tahun 2010 menjadi 15,69% pada Tahun 2012. Gambaran jumlah penduduk miskin penerima Jamkesmas dan Jamkesda seperti terlihat pada Tabel 2.49. Tabel 2.49. Jumlah Penduduk Miskin Pemanfaat Jamkesmas dan Jamkesda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2012 Tahun Jumlah Penduduk Miskin (PPLS) Jumlah yang menerima Jamkesmas % Jumlah yang menerima Jamkesda % Keterangan 2009 12.938.386 11.715.881 90,55 - - Blm ada jamkesda 2010 12.801.233 11.715.881 91,52 225.000 1,75 2011 13.003.805 11.715.881 90,10 2.248.596 17,29 2012 12.447.383 12.274.134 98,61 1.954.005 15,69 Sumber : TNP2K dan Kementerian Kesehatan, 2013 II - 41
1. 3.Pekerjaan Umum
a.Prasarana jalan Total panjang jalan di wilayah Provinsi Jawa Tengah tahun 2013 adalah 30.454,547 km lebih panjang dibandingkan tahun 2012 sepanjang 26.368,792 km. Perubahan panjang jalan tersebut berdasarkan data teknis DAK Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2013 terdapat penyesuaian panjang jalan kewenangan kabupaten/kota dari 22.412,600 km menjadi 26.498,355 km. Adapun panjang jalan nasional 1.390,571 km dan jalan Provinsi sepanjang 2.565,621 km. Kondisi pelayanan prasarana jalan Provinsi Jawa Tengah tahun 2013 sebagai berikut : 1) Jaringan Jalan Indeks aksesibilitas (persentase panjang jalan eksisting dibandingkan total panjang eksisting ditambah rencana pembangunan jalan) tahun 2013 sebesar 99,87% lebih besar dibandingkan dengan indeks tahun 2012 sebesar 99,85%. Untuk meningkatkan indeks aksesibilitas, diprioritaskan pembangunan ruas jalan Wawar-Tambakmulyo/Ruas Jalan Diponegoro Kabupaten Kebumen (JJLS) sepanjang 38,460 km yang merupakan rencana penanganan infrastruktur strategis nasional di Jawa Tengah. Indeks mobilitas (rasio panjang jalan eksisting dibandingkan dengan jumlah per 10.000 penduduk) tahun 2012 sebesar 7,926 km/10.000 jiwa mengalami penurunan dibanding tahun 2011 sebesar 8,078 km/10.000 jiwa, dikarenakan peningkatan jumlah penduduk tidak diikuti dengan penambahan panjang jalan. Namun demikian indeks mobilitas Jawa Tengah tahun 2012 tetap lebih besar dibandingkan dengan SPM rasio panjang jalan sebesar 3 km/10.000 jiwa (untuk wilayah dengan kepadatan penduduk 1.000 s/d 5.000 jiwa/km2). 2) Ruas Jalan Indeks kondisi jalan (rasio panjang jalan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman, diukur dari kondisi kerataan permukaan jalan) tahun 2013 sebesar 73,92% menurun jika dibandingkan tahun 2012 sebesar 77,08%. Penurunan indeks kondisi jalan disebabkan bertambahnya jalan rusak yang menjadi kewenangan kabupaten/kota dari 5.941,580 km pada tahun 2011 menjadi 7.865,790 pada tahun 2012. Jalan nasional dalam kondisi rusak pada tahun 2013 sepanjang 70,085 km, berkurang dibanding tahun 2012 sepanjang 93,099 km. Sedangkan perkembangan kondisi jalan dan jembatan kewenangan provinsi secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 2.50 dan 2.51. II - 42 Tabel 2.50. Kondisi Jalan Kewenangan Provinsi Tahun 2009 – 2013 Tahun Kondisi Jalan Total Panjang (Km) Baik Sedang Rusak ( Km) % ( Km) % ( Km) % 2009 2.158,745 85,00 371,050 14,61 9,905 0,39 2.539,700 2010 2.190,014 85,36 366,627 14,29 8,980 0,35 2.565,621 2011 2.199,250 85,72 358,417 13,97 7,953 0,31 2.565,621 2012 2.211,052 86,18 347,385 13,54 7,184 0,28 2.565,621 2013 2.224,393 86,70 334,557 13,04 6,671 0,26 2.565,621 Sumber : Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah, 2013 (diolah) Catatan : - Panjang jalan kewenangan Provinsi sesuai SK Gubernur No. 620/12/2008 : 2.539,700 Km - Panjang jalan kewenangan Provinsi sesuai SK Gubernur No. 620/12/2010 : 2.565,621 Km Tabel 2.51. Kondisi Jembatan Kewenangan Provinsi Tahun 2009 – 2013 Tahun Kondisi Jembatan Total Panjang (m) Baik Sedang Rusak (m) % (m) % (m) % 2009 19.117,790 75,46 5.946,120 23,47 271,090 1,07 25.335,00 2010 19.344,000 76,35 5.722,000 22,59 269,000 1,06 25.335,00 2011 19.642,000 77,53 5.436,000 21,46 257,000 1,01 25.335,00 2012 19.842,372 78,32 5.251,946 20,73 240,683 0,95 25.335,00 2013 20.607,940 79,00 5.245,890 20,11 232,170 0,89 26.086,00 Sumber : Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah, 2013 (diolah) Catatan : - Panjang jembatan kewenangan Provinsi pada tahun 2013 sesuai Renstra Dinas Bina Marga Prov. Jateng 2013 – 2018 (penyesuaian panjang jembatan pasca perubahan panjang jalan provinsi). Indeks kecepatan (persentase panjang jalan yang menjamin perjalanan sesuai dengan kecepatan rencana, diukur dari standarisasi lebar jalan minimal 6 m) tahun 2013 sebesar 50,44% (1.294,201 km), karena masih terdapat 27,36% (701,963 km) jalan dengan lebar 5 m dan 22,20% (569,457 km) dengan lebar 4 m.
b.Prasarana Sumber Daya Air Luas areal layanan Irigasi di Provinsi Jawa Tengah sebesar 992.455 Ha yang tercakup dalam 9.127 Daerah Irigasi (DI) yang terdiri atas 39 DI kewenangan pusat, 106 DI kewenangan provinsi dan 8.982 DI kewenangan kabupaten/kota. Untuk mendukung peningkatan produksi beras dan ketahanan pangan regional maupun nasional diperlukan peningkatan kondisi jaringan irigasi baik dan pemenuhan kebutuhan air baku. Hal ini sejalan dengan adanya peningkatan kondisi jaringan irigasi baik kewenangan provinsi dan pemenuhan kebutuhan air baku tahun 2013 masing- masing sebesar 72% (62.101 Ha) dan 50,12%. Gambaran secara rinci kewenangan pengelolaan DI, kondisi jaringan irigasi II - 43 kewenangan provinsi dan pemenuhan kebutuhan air baku dapat dilihat pada Tabel 2.52, Tabel 2.53 dan Tabel 2.54. Tabel 2.52. Kewenangan Pengelolaan Daerah Irigasi di Provinsi Jawa Tengah Kewenangan Luas Area (ha) % Jumlah DI Pusat 346.998 34,96 39 Provinsi 86.252 8,69 106 Kab/Kota 559.205 56,35 8.982 Jumlah 992.455 100 9.127 Sumber : Dinas PSDA Provinsi Jawa Tengah, 2012 Tabel 2.53. Kondisi Jaringan Irigasi Kewenangan Provinsi Tahun 2009 - 2013 Tahun Kondisi Jaringan Irigasi Baik (%) Luas (Ha) Sedang (%) Luas (Ha) Rusak (%) Luas (Ha) 2009 47 40.539 47 40.538 6 5.175 2010 49 42.263 51 43.989 0 0 2011 61 52.613 38 32.776 1 863 2012 66 56.926 34 29.326 0 0 2013 72 62.101 28 24.151 0 0 Sumber : Dinas PSDA Provinsi Jawa Tengah, 2013 Tabel 2.54. Pemenuhan Kebutuhan Air Baku Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 - 2013 No Uraian Tahun 2009 2010 2011 2012 2013 1 Kebutuhan Air Baku (juta m3/tahun) 714,518 719,734 709,180 714,895 727,925 2 Ketersediaan Air Baku (juta m3/tahun) 300,105 317,003 326,210 343,212 364,836 Persentase (%) 40,05 42,00 44,04 46,00 50,12 Sumber : Dinas PSDA Provinsi Jawa Tengah, 2013 (diolah)
c.Air Bersih, Sanitasi, dan Persampahan Pelayanan air bersih dan sanitasi di Jawa Tengah hingga tahun 2013, mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2013, cakupan pelayanan air bersih untuk perkotaan sebesar 63,99%, meningkat dari tahun 2009 sebesar 37%. Demikian juga, dengan cakupan pelayanan air bersih perdesaan, yang meningkat dari tahun 2009 sebesar 9% menjadi 49,13% tahun 2013. Sementara cakupan pelayanan sanitasi meningkat dari tahun 2009 sebesar 54,73% menjadi 64,5% di tahun 2013. Sedangkan penanganan sampah terangkut di Jawa Tengah belum optimal. Hal ini ditunjukkan dengan prosentase sampah terangkut mengalami II - 44 penurunan dari sebesar 77,09% pada tahun 2009, menjadi 41,34% pada tahun 2012. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.55. Tabel 2.55. Cakupan Pelayanan Air Bersih, Sanitasi, dan Persampahan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2013 No Uraian Tahun 2009 2010 2011 2012 2013 1 Air Bersih - Perkotaan (%) 37,00 38,70 38,90 40,60 63,99 - Perdesaan (%) 9,00 10,40 18,00 20,30 49,13 2 Sanitasi (%) 54,73 57,70 58,40 60,03 64,50 3 Persampahan (%) 77,09 53,33 48,73 41,34 - Sumber : Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Prov. Jateng, dan BPS Provinsi Jawa Tengah, 2013
d.Jasa Konstruksi Pelayanan uji laboratorium jasa konstruksi telah mendapatkan Survailen I, ISO 9001:2008 oleh lembaga sertifikasi IAPMO dan Re-Akreditasi SNI ISO/IEC 17025:2008 oleh KAN pada Tahun 2012. Pelayanan Sertifikasi Hasil Uji (SHU) Provinsi Jawa Tengah selama kurun waktu 2008-2012 mengalami peningkatan. Tahun 2008 sebanyak 178 sertifikat, Tahun 2009 sebanyak 382 sertifikat, Tahun 2010 sebanyak 357 sertifikat, Tahun 2011 sebanyak 507 sertifikat dan Tahun 2012 meningkat menjadi 573 sertifikat.
1. 4.Perumahan Pada Tahun 2009 jumlah rumah layak huni di Jawa Tengah sebanyak 5.425.704 unit (69,94%) meningkat menjadi 6.709.038 unit (76,56%) pada tahun 2012, sedangkan untuk Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) pada Tahun 2009 sebanyak 2.331.321 unit (30,06%), turun menjadi 2.053.772 unit (23,44%) pada tahun 2012. Perkembangan jumlah rumah layak huni dan RTLH serta rasio rumah layak huni di Jawa Tengah tahun 2009-2012 dapat dilihat pada Tabel 2.56. Tabel 2.56. Perkembangan Rumah Layak Huni dan Rumah Tidak Layak Huni Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 - 2012 Tahun Jumlah Rumah (unit) Rumah Layak Huni Rumah Tidak Layak Huni Jumlah (unit) Rasio (%) Jumlah (unit) Rasio (%) 2009 7.757.025 5.425.704 69,94 2.331.321 30,06 2010 8.743.590 6.510.358 74,45 2.233.232 25,55 2011 8.529.355 6.539.551 76,67 1.989.804 23,33 2012 8.762.810 6.709.038 76,56 2.053.772 23,44 Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2013 II - 45 Sedangkan untuk penanganan permukiman kumuh masih di Provinsi Jawa Tengah, sampai tahun 2012 mencapai seluas 58,75 Ha atau sebesar 6,26% dari luas kawasan kumuh (938,23 Ha), dengan perincian per tahun dapat dilihat pada Tabel 2.57. Tabel 2.57. Luas Kawasan Permukiman Kumuh Yang Tertangani Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 - 2012 Tahun Jumlah Capaian per Tahun (Ha) Kumulatif Capaian (Ha) Presentase Capaian per Tahun Presentase Capaian Kumulatif 2009 10,78 20,63 1,15 2,20 2010 9,36 30,00 1,00 3,20 2011 12,18 42,17 1,30 4,50 2012 16,58 58,75 1,77 6,26 Sumber : Dinas Ciptakarya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah 2013
2. 5.Penataan Ruang Aspek pelayanan umum pada urusan penataan ruang dapat diindikasikan dengan telah diterbitkannya Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2029, yang selanjutnya dijabarkan dalam rencana rinci tentang kawasan strategis, arahan peraturan zonasi sistem provinsi, yang akan dijadikan pedoman oleh pemerintah dan masyarakat dalam implementasi rencana pembangunan, utamanya untuk pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukannya, serta sebagai upaya dalam pengembangan wilayah di Jawa Tengah.
3. 6.Perencanaan Pembangunan Kinerja Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah selama kurun waktu Tahun 2009 - 2013 antara lain tercermin di bidang kerjasama perencanaan pembangunan yaitu terselenggaranya forum kerjasama antar daerah di 35 kabupaten/kota dan pada 59 SKPD Provinsi, kesepakatan kerjasama pembangunan wilayah perbatasan Provinsi Jawa Tengah–Jawa Barat Tahun 2009-2013 serta kerjasama pengembangan ekonomi antar daerah meliputi kawasan Barlingmascakeb, Subosukawonosraten, Kedungsepur, Kedu Plus, Sapta Mitra Pantura dan Pakudjembara.
4. 7.Perhubungan
a.Perhubungan Darat Pelayanan perhubungan darat meliputi Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ), kereta api dan ASDP. Pelayanan angkutan darat berdasarkan kewenangan peran Pemerintah Provinsi Jawa Tengah utamanya pada pemberian izin trayek AKDP dan fasilitasi pengembangan Terminal tipe A dan Tipe B serta penyediaan perlengkapan jalan provinsi. Perkembangan pelayanan angkutan darat selama tahun 2009-2013 dapat dilihat pada Tabel 2.58 hingga Tabel 2.61. II - 46 Tabel 2.58. Perkembangan Pelayanan Angkutan Darat di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 - 2013 No Uraian Tahun 2009 2010 2011 2012 2013 1 Jumlah Izin Trayek Antar Kota Antar Provinsi/AKAP (trayek) 840 840 902 902 902 2 Jumlah Izin Trayek Antar Kota Dalam Provinsi/AKDP (trayek) 367 367 367 367 269 3 Angkutan wisata (kendaraan) 1.502 1.791 2.095 2.249 2.809 4 Jumlah bus (unit) 10.174 10.174 10.174 10.490 10.583 5 Mobil Penumpang Umum (unit) 397.667 397.667 397.667 397.667 397.667 6 Jumlah terminal bis Tipe A 16 16 16 17 18 Sumber : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, 2014 Tabel 2.59. Perkembangan Pemasangan Fasilitas Perlengkapan Jalan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 - 2013 No Uraian Tahun 2009 2010 2011 2012 2013 1 Rambu Jalan 564 878 2.502 1.902 2.519 2 RPPJ - 12 65 101 107 3 APILL - - - - 5 4 Guardrail - 464 824 904 1.750 5 Marka Jalan - 23.200 61.785 52.815 122.093 Sumber : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, 2014 Tabel 2.60. Perkembangan Pelayanan Perkeretaapian di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2013 No Uraian Tahun 2009 2010 2011 2012 2013 1 Jumlah penumpang (orang) 8.957.670 9.376.298 7.586.582 9.655.794 N/A*) 2 Jumlah barang terangkut (ton) 1.748.849 1.796.157 448.788 1.562.214 1.457.417 3 Jumlah stasiun KA 140 140 140 140 140 4 Jumlah Perlintasan KA di Jalan Provinsi 1.427 1.506 1.570 1.614 1.448 Sumber : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, 2014 Keterangan : *) Belum ada data dari DAOP IV Tabel 2.61. Perkembangan Pelayanan ASDP di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 - 2013 No Uraian Tahun 2009 2010 2011 2012 2013*) 1 Jumlah penumpang KM. Muria (orang) 8.720 16.350 65.925 65.886 121.360 2 Jumlah penumpang KMC. Kartini I (orang) 13.259 15.977 13.102 13.227 10.539 Sumber : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, 2013 Keterangan : *) data sampai dengan Bulan Agustus II - 47
b.Perhubungan Laut Perhubungan laut Jawa Tengah, didukung dengan 9 Pelabuhan Laut termasuk Pelabuhan Utama Tanjung Emas Semarang yang saat ini dalam pengembangan dan modernisasi pelayanan serta telah dilengkapi dengan fasilitas gudang/lapangan penumpukan peti kemas seluas 352.384 m2, Crane sampai dengan 40 ton untuk pelayanan bongkar muat barang dan peti kemas, dan 10 dermaga/tambatan dengan kedalaman sampai dengan minus 10 m; KMC Kartini I untuk melayani lintas Semarang–Jepara–Karimunjawa, serta KMP Muria dan KMP Express Bahari untuk melayani lintas Jepara–Karimunjawa. Perkembangan pelayanan angkutan laut selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.62. Tabel 2.62. Perkembangan Pelayanan Angkutan Laut di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2013 No Uraian Tahun 2009 2010 2011 2012 2013 1 Jumlah pelabuhan 9 9 9 9 9 2 Pelabuhan Tanjung Emas
a.Kunjungan kapal (call) 3.914 2.221 1.919 1.703 4.770
b.GRT (GT) 17.453.846 12.556.730 14.739.666 12.538.366 21.132.335
c.Kargo (ton) 7.487.270 7.863.850 11.593.685 5.841.235 5.398.763
d.Kontainer (Teus) 356.451 384.522 313.480 269.044 496.703
e.Penumpang (orang) 392.606 449.645 318.527 238.525 502.472 3 Pelabuhan Tanjung Intan
a.Kunjungan kapal (call) 2.140 1.249 309 448 1.832
b.GRT (GT) 21.153.538 21.882.020 2.519.752 3.669.263 24.286.019
c.Kargo (ton) 37.511.612 23.895.627 1.949.073 5.568.781 5.512.125 Sumber : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, 2014
c.Perhubungan Udara Perkembangan pelayanan perhubungan udara dapat diketahui dengan jumlah penumpang dan barang yang dapat terangkut setiap tahunnya. Dari dua bandara besar di Jawa Tengah yaitu Bandara Ahmad Yani dan Bandara Adi Soemarmo, diketahui bahwa perkembangan jumlah penumpang dan barang yang terangkut cenderung fluktuatif, baik penumpang domestik maupun internasional. Perkembangan jumlah penumpang dan barang yang terangkut di Bandara Ahmad Yani dan Adi Soemarmo selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.63. II - 48 Tabel 2.63. Perkembangan Pelayanan Perhubungan Udara di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2013 No Uraian Tahun 2009 2010 2011 2012 2013 1 Jumlah bandara 4 4 4 4 4 2 Bandara Ahmad Yani
a.Penumpang domestik (orang) 1.627.706 1.954.901 2.400.686 2.888.087 3.155.714
b.Penumpang internasional (orang) 23.278 38.603 32.256 114.673 136.362
c.Barang domestik (kg) 7.944.179 23.862.533 25.062.038 11.037.345 16.167.246
d.Barang internasional (kg) 1.645.400 1.641.079 1.680.832 598.392 1.332.105 3 Bandara Adi Soemarmo
a.Penumpang domestik (orang) 574.453 780.852 970.615 1.200.787 1.357.416
b.Penumpang internasional (orang) 111.957 119.694 115.522 48.961 71.279
c.Barang domestik (kg) 1.995.359 2.542.982 3.349.969 4.128.433 7.946.474
d.Barang internasional (kg) 24.786 75.311 150.723 358.495 861.822 Sumber : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, 2014
1. 8.Lingkungan Hidup Secara geografis wilayah Provinsi Jawa Tengah terbagi menjadi 6 ekosistem Daerah Aliran Sungai (DAS) yang dikaitkan dengan pengelolaannya meliputi DAS Citanduy, Serayu Luk Ulo - Progo - Bogowonto, Pemali – Comal, Jratun Seluna dan Bengawan Solo serta secara hidrogeologis terbagi menjadi 31 Cekungan Air Tanah (CAT) yakni 6 buah CAT bersifat lintas Provinsi, 19 buah CAT bersifat lintas Kabupaten/Kota, dan 6 CAT lokal dalam satu Kabupaten/Kota. Tahun 2012 jumlah industri mencapai 651.865 buah, meningkat sebesar 1,03% dari tahun 2008 sejumlah 645.212 buah, dan limbah cair yang berpotensi mencemari lingkungan dari kegiatan industri sebesar 1.159.736.760 m3/Tahun. Sedangkan industri yang potensi hasilkan limbah B3 Tahun 2008 sejumlah 1.160 dan Tahun 2012 menjadi 1.280 buah terjadi peningkatan sebesar 10,34% dengan potensi limbah padat B3 mencapai 91.276,34 ton/Tahun. Usaha/kegiatan skala kecil/menengah/besar di Jawa Tengah yang mempunyai potensi menimbulkan pencemaran lingkungan berdasarkan hasil inventarisasi tahun 2012 ± 24.160 dengan prediksi total beban pencemar yang dibuang ke lingkungan untuk parameter BOD = sebesar 47.574 ton/tahun; COD = 139.057 ton/tahun dan TSS = 45.189 ton/tahun. Volume timbunan sampah yang dihasilkan masyarakat Tahun 2012 mencapai 49.082,82 M3/Hr meningkat dari tahun Tahun 2008 sebesar 48.874,81 M3/Hr, dan asumsi setiap penduduk mengeluarkan sampah ±0,5 Kg/hr akibat jumlah penduduk Jawa Tengah dari Tahun ke Tahun terus bertambah. II - 49 Peningkatan kualitas pelayanan lingkungan hidup dilaksanakan melalui penerapan dan pencapaian target Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Lingkungan Hidup sesuai dengan Permen LH No. 19 Tahun 2008 tentang SPM Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota dan Permen LH No. 20 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis SPM Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Gambaran SPM Lingkungan Hidup di Jawa Tengah dapat dilihat pada Tabel 2.64. Tabel 2.64. Kinerja Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 - 2013 No Indikator 2009 2010 2011 2012 2013 1 Informasi status mutu air (SPM) sungai 2 3 4 6 6 2 Informasi status mutu udara ambien (SPM) kab/kota 25 35 35 35 35 3 Jumlah pengaduan akibat dugaan pencemaran/ kerusakan lingkungan yang ditindaklanjuti (SPM) % 100 100 100 100 100 Sumber : Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah, 2014
2. 9.Pertanahan Kinerja persertifikatan bidang tanah di Jawa Tengah dapat ditunjukkan dari data jumlah bidang tanah di Jawa Tengah sejumlah 21.212.403 bidang seluas 3.254.248 ha. Dari jumlah tersebut, sebanyak 9.929.926 bidang seluas 1.394.192,79 ha telah terdaftar/bersertifikat, sedangkan sebanyak 11.282.477 bidang seluas 1.860.055,57 ha belum terdaftar/bersertifikat. Saat ini kesadaran masyarakat semakin tinggi dalam pensertifikatan tanah. Berkaitan dengan penanganan konflik-konflik pertanahan, tercatat sebanyak 372 kasus pengaduan pertanahan yang masuk, dan telah diselesaikan permasalahannya sebanyak 355 kasus (BPN, data sampai dengan Oktober 2013). Gambaran pelayanan pertanahan dapat dilihat pada Tabel 2.65. Tabel 2.65. Perkembangan Pelayanan Urusan Pertanahan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 - 2013 No Uraian Tahun 2009 2010 2011 2012 2013 1 Penggantian tanah kas desa Luas semula (ha) 212.079 505.277 345.091 173.550 - Luas menjadi (ha) 361.101 665.860 386.436 237.196 - 2 Stimulasi pembuatan sertifikat lahan Kawasan lindung (ha) 1.750 280 98 200 - Lahan pertanian pangan berkelanjutan (ha) 0 22 46 124 - Sumber : Biro Administrasi Tata Pemerintahan, Setda Provinsi Jawa Tengah, 2013 II - 50
3. 10.Kependudukan dan Catatan Sipil
a.Kepemilikan dan Rasio/Persentase Penduduk ber KTP Kepemilikan KTP bagi penduduk wajib KTP di Provinsi Jawa Tengah dari Tahun 2009-2013 kondisinya berfluktuatif namun cenderung mengalami peningkatan, yaitu dari 72,27% Tahun 2009 menjadi 85,99% Tahun 2013. Kenaikan persentase kepemilikan tersebut salah satunya didukung oleh kebijakan penerapan e-KTP (selanjutnya penyebutan e-KTP menjadi KTP- el sesuai dengan UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan) oleh pemerintah dan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil. Rasio/persentase kepemilikan KTP dari tahun 2009 sampai tahun 2013 sebagaimana terlihat pada Gambar 2.19. Sumber : Dinakertransduk Provinsi Jawa Tengah, 2014 Gambar 2.19 Persentase Kepemilikan KTP (KTP-el) di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2013
b.Persentase Penduduk Berakte Kelahiran Perkembangan penduduk usia 0–18 tahun yang memiliki Akte Lahir di 35 kabupaten/kota se-Jawa Tengah dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan, bahkan pada tahun 2013 meningkat sangat signifikan dari 31,49% (2012) menjadi 78,57% (2013). Hal ini antara lain disebabkan diberlakukannya UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan khususnya terkait dengan peran aktif pemerintah dan masyarakat (semula menganut stelsel aktif masyarakat). Perkembangan Kepemilikan Akte Lahir Usia 0 - 18 tahun di Jawa Tengah tahun 2009 – 2013, terlihat pada Gambar 2.20. 90 8S,99 85 80 75 72,27 70,63 70 65 68,98 60 2009 2010 2011 2012 2013 II - 51 Sumber : Dinakertransduk Provinsi Jawa Tengah, 2014 Gambar 2.20 Perkembangan Kepemilikan Akte Lahir Usia 0 - 18 Tahun di Jawa Tengah Tahun 2009 – 2013
c.Rasio Pasangan Berakte Nikah Rasio pasangan berakte nikah di Jawa Tengah pada tahun 2013 sebesar 53,61% dari jumlah pasangan menikah sebanyak 18.653.701 orang, mengalami peningkatan dibanding tahun 2012 sebesar 32,28% dari jumlah pasangan menikah sebanyak 17.851.186 orang. Walaupun mengalami peningkatan kondisi ini perlu menjadi perhatian dalam upaya peningkatan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Jawa Tengah.
d.Penduduk Jawa Tengah Berdasarkan Kewarganegaraan Asing Penduduk Jawa Tengah berdasarkan Kewarganegaraan Asing pada tahun 2010 (hasil Sensus Penduduk Tahun 2010) sejumlah 2.636 orang, dengan jumlah terbanyak dari warga negara Cina sejumlah 803 orang, disusul warga negara Asia sejumlah 364 orang dan warga negara Bangladesh/India/ Pakistan sejumlah 329 orang.
e.Kabupaten/Kota mengoperasikan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) secara on-line telah dikembangkan di seluruh Kabupaten/Kota sejak tahun 2010 dalam rangka mengoptimalkan dan memberikan pelayanan administrasi kependudukan secara lebih baik kepada masyarakat sehingga perlu di update secara periodik melalui peningkatan kualitas sumber daya aparatur dan peralatan infrastruktur pendukung.
1. 11.Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
a.Persentase Partisipasi Perempuan Bekerja di Swasta Peningkatan kualitas hidup perempuan dilakukan diberbagai bidang pembangunan, diantaranya dengan 80 70 60 so 40 31.7 30.35 27.61 30 20 2009 2010 2011 2012 2013 II - 52 meningkatkan partisipasi perempuan yang bekerja di lembaga swasta. Berdasarkan data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Tahun 2009 - 2012, persentase rata-rata perempuan yang bekerja di sektor swasta mengalami sedikit penurunan dari 66,05% (tahun 2009) menjadi 65,09% (tahun 2012). Hal tersebut disebabkan antara lain adanya PHK, alih profesi menjadi wirausaha mandiri dan TKI. Upaya yang dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan partisipasi perempuan di lembaga swasta antara lain melalui peningkatan kompetensi tenaga kerja perempuan di berbagai sektor agar dapat bersaing dengan tenaga kerja laki-laki. Data selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.66. Tabel 2.66. Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 - 2012 No Uraian Tahun 2009 2010 2011 2012 1 Jumlah pekerja perempuan (orang) 6.585.048 6.543.610 6.674.759 6.768.073 2 Jumlah pekerja perempuan di lembaga swasta (orang) 4.349.740 4.368.348 4.368.956 4.405.564 3 Persentase pekerja perempuan di lembaga swasta (%) 66,05 66,76 65,72 65,09 Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, Sakernas, 2013
b.Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Partisipasi angkatan kerja perempuan di Jawa Tengah berdasarkan data Sakernas menunjukkan bahwa jumlah angkatan kerja perempuan pada tahun 2013 mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk usia kerja perempuan. Data selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.67. Tabel 2.67. Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 - 2013 No Uraian Tahun 2009 2010 2011 2012 2013 1 Jumlah penduduk usia kerja perempuan (orang) 12.543.814 12.163.882 12.171.023 12.186.061 12.192.802 2 Jumlah angkatan kerja perempuan (orang) 7.060.659 7.061.590 7.158.371 6.988.421 7.012.227 3 Persentase angkatan kerja perempuan terhadap penduduk usia kerja (%) 56,29 58,05 58,81 57,35 57,51 Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, Sakernas, 2014 II - 53
c.Produk Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Jawa Tengah Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan strategi untuk mengintegrasikan gender dalam pembangunan yang dituangkan dalam kebijakan, program dan kegiatan. Provinsi Jawa Tengah secara sistematis telah melakukan langkah- langkah pengintegrasian PUG ke dalam dokumen perencanaan mulai dari RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD dan Renja SKPD. Dokumen RPJMD Tahun 2013-2018, telah mengintegrasikan isu gender ke dalam penjelasan misi dan kebijakan. Selain itu, perspektif gender telah terintegrasi pada sebagian besar SKPD Provinsi, namun terdapat 10 (sepuluh) SKPD yang tidak mengintegrasikan perspektif gender dalam Renstra SKPD dikarenakan secara tupoksi tidak membedakan peran antara laki-laki dan perempuan.
d.Rasio KDRT Rasio KDRT dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, yaitu tahun 2008 sebesar 0,01%, meningkat menjadi 0,028% pada tahun 2012, dan tahun 2013 meningkat menjadi 0,085%. Peningkatan KDRT terjadi antara lain disebabkan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan kasus KDRT kepada lembaga layanan, faktor kemiskinan, globalisasi dan budaya.
e.Jumlah Kebijakan Perlindungan Hak Perempuan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menyusun berbagai kebijakan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan dan perlindungan terhadap hak perempuan. Kebijakan tersebut antara lain perlindungan bagi korban kekerasan, yaitu terbitnya Perda Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perlindungan bagi Korban Kekerasan Berbasis Gender di Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya sebagaimana diamanatkan dalam Perda tersebut telah dibentuk Pusat Pelayanan Terpadu (Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 411/91 Tahun 2009) dan Komisi Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak (KPK2BGA) dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 411/I03.A tanggal 1 Agustus 2011. Selain itu juga diterbitkan Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2012 tentang Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan serta Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2014; Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan pada Layanan Terpadu Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak, serta Perda tentang Inisiasi Menyusui Dini dan Pemberian ASI Eksklusif. Terdapat 6 (enam) kabupaten II - 54 yang telah menerbitkan Perda tentang penyelenggaraan perlindungan korban kekerasan berbasis gender dan anak.
f.Produk Kebijakan terkait Penanganan Tenaga Kerja di Bawah Umur Keterlibatan anak dalam bentuk-bentuk pekerjaan terburuk utamanya disebabkan oleh faktor kemiskinan dan hedonisme (gaya hidup mewah). Perlindungan anak terhadap bentuk-bentuk pekerjaan terburuk di Jawa Tengah telah ditetapkan dengan Perda Nomor 9 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Pekerja Anak, ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 58 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 94 Tahun 2006 tentang Pembentukan Komite Aksi Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak. Jumlah penduduk usia 10-17 tahun pada tahun 2012 yang bekerja di Jawa Tengah sebanyak 450.632 anak (9,06% dari jumlah total anak). Perkembangan jumlah anak yang bekerja dan berusia 10-17 tahun selama tahun 2009-2012 sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.68. Tabel 2.68. Persentase Anak yang Bekerja Usia 10 – 17 Tahun Tahun 2009 - 2012 Tahun Total Anak Jumlah Anak Yang Bekerja % 2009 4.825.937 408.412 9,95 2010 4.866.137 382.842 7,87 2011 4.886.741 385.887 7,90 2012 4.972.822 450.632 9,06 Sumber : BPS, Pusdatinaker diolah KementerianPemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2013 Persentase anak yang bekerja pada usia 10-14 tahun dan 15-17 tahun di Jawa Tengah periode tahun 2008-2012 menduduki peringkat terbanyak dibandingkan provinsi lain se- Jawa. Upaya yang dilakukan untuk mengurangi pekerja anak antara lain melalui penarikan anak-anak dari pekerjaan terburuk dengan mengembalikan ke dunia pendidikan formal dan non formal. Jumlah Penduduk Usia 10-14 tahun dan 15-17 tahun yang bekerja Menurut Provinsi se-Jawa dan Nasional sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.69. II - 55 Tabel 2.69. Jumlah Penduduk Usia 10-17 Tahun yang Bekerja Menurut Provinsi se-Jawa dan Nasional Tahun 2012 No Provinsi / Nasional Jumlah Penduduk Usia (orang) 10 – 14 tahun 15 – 17 tahun 1 Jawa Tengah 79.834 370.798 2 Jawa Barat 51.485 356.964 3 Jawa Timur 70.629 298.321 4 Banten 18.405 134.678 5 DKI Jakarta 7.146 100.168 6 DIY 7.509 28.530 Nasional 894.404 2.680.426 Sumber : Badan Pusat Statistik, 2013
g.Produk Hukum dan Kebijakan Daerah Tentang Kesejah- teraan dan Perlindungan Anak serta Responsif Anak Skala Provinsi Penguatan kebijakan daerah tentang kesejahteraan dan perlindungan anak telah tersusun dalam Peraturan Gubernur tentang Pokja Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Nomor 463/105/2006 tanggal 8 Desember 2006, Peraturan Gubernur tentang Gugus Tugas Kota Layak Anak (KLA) Nomor 42 Tahun 2011 tanggal 21 September 2011, dan Perda Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak yang mengamanatkan perlindungan anak melalui upaya pencegahan, penanganan dan pengurangan risiko kerentanan terhadap anak-anak, yang mengalami kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah.
h.Rasio Program dan Kegiatan Responsif Gender di SKPD Provinsi Konsekuensi diterapkannya strategi PUG, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah mengimplementasikan kebijakan PUG melalui Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) sejak tahun 2010. Rasio SKPD yang menerapkan kebijakan PUG melalui PPRG tahun 2010 sebesar 30,61%, Tahun 2011 sebesar 30,61% dan sejak tahun 2012 telah mencapai 100%. Walaupun semua SKPD telah menerapkan PPRG, namun belum semua program/kegiatan pada tahun 2013 responsif gender (baru mencapai 35%). Upaya dalam rangka percepatan kesetaraan dan keadilan gender dilakukan melalui peningkatan program/kegiatan SKPD yang berdampak besar terhadap pencapaian IPG dan IDG.
i.Rasio Kabupaten/Kota yang Menerapkan Kebijakan Responsif Gender Rasio Pemerintah Kabupaten/Kota yang menerapkan kebijakan responsif gender dalam RPJMD sampai dengan tahun II - 56 2012 baru mencapai 14,28%. Selanjutnya Renstra SKPD dan Renja SKPD yang menerapkan PPRG tahun 2011 sebesar 8,57%, meningkat menjadi 62,85% tahun 2012 dan tahun 2013, dan ditargetkan menjadi 65,99% pada tahun 2015.
j.Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan Persentase perempuan yang bekerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam kurun waktu tahun 2009 - 2012 mengalami peningkatan dari sebanyak 6.086 orang

(2009), menjadi 6.215 orang (2012). Namun mengalami penurunan pada tahun 2013 menjadi 6.004 orang. Berdasarkan tingkat pendidikan tahun 2013, persentase tertinggi PNS perempuan di lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berada pada pendidikan lulus Strata 1, yaitu sebesar 41,98%. Meskipun pada pendidikan Strata 2 meningkat dari tahun 2012 sebesar 10,84% menjadi 11,50% pada tahun 2013, namun persentasenya masih rendah. Data selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.70. Tabel 2.70. Persentase Perempuan yang Bekerja di Pemerintahan Berdasarkan Pendidikan Tahun 2009 - 2013 Tingkat Pendidikan Persentase Perempuan yang Bekerja di Pemerintahan 2009 2010 2011 2012 2013 Jmlh % Jmlh % Jmlh % Jmlh % Jmlh % Lulus S-3 1 0,01 2 0,03 2 0,03 1 0,01 2 0,03 Lulus S-2 473 7,77 580 9,19 639 10,07 674 10,84 691 11,50 Lulus S-1 2.091 34,86 2.279 36,83 2.429 39,27 2.436 40,59 2.521 41,98 Lulus D-3 807 29,60 1.017 21,56 1.113 21,74 1.123 21,67 1.284 21,38 Lulus SMA sederajat 1.865 30,64 1.827 28,97 1.647 25,95 1.509 24,27 1.389 23,13 Lulus SMP sederajat 113 1,85 100 1,58 83 1,30 72 1,15 66 1,10 Lulus SD sederajat 71 1,16 72 1,14 63 0,99 55 0,88 51 0,84 Jumlah (Org) 6.086 6.306 6.345 6.215 6.004 Sumber : BKD Provinsi Jawa Tengah, 2010–2014 Pada tahun 2009 jumlah perempuan dalam jabatan eselon II sebanyak 9 orang, mengalami peningkatan pada tahun 2013 menjadi 10 orang. Hal tersebut terjadi juga pada jabatan eselon III, yaitu dari 104 orang pada tahun 2009 menjadi 116 orang pada tahun 2013. Demikian pula dengan jabatan eselon IV meningkat dari 402 orang pada tahun 2009 menjadi 420 orang pada tahun 2013. Data selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.71. II - 57 Tabel 2.71. Persentase Perempuan yang Bekerja di Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan Eselonisasi Tahun 2009-2013 No Uraian Tahun 2009 2010 2011 2012 2013 1 Jumlah perempuan pada jabatan eselon II 9 (13,23%) 7 (10,29%) 9 (13,43%) 10 (14,92%) 10 2 Jumlah perempuan pada jabatan eselon III 104 (23,05%) 106 (23,71%) 111 (24,12%) 119 (26,98%) 116 3 Jumlah perempuan pada jabatan eselon IV 402 (32,05%) 413 (32,77%) 430 (32,77%) 431 (34,89%) 420 Sumber : BKD Provinsi Jawa Tengah, 2010–2014
1. k.Rasio Ketercapaian SPM Layanan Terpadu Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak serta Trafficking Salah satu upaya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk melindungi Perempuan dan Anak dari tindak kekerasan, telah diterbitkan Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2012 tentang Rencana Pencapaian Target Standar Pelayanan Minimal (SPM) Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan serta Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 – 2014. Pergub tersebut sebagai penjabaran dari Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Nomor 1 Tahun 2010 tentang SPM Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan sebagaimana Tabel 2.72. Tabel 2.72. Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Layanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Tahun 2011 – 2013 (%) No Indikator Kinerja Tahun 2010 2011 2012 2013 1 Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih dalam unit pengaduan 96,75 99,17 100 100 2 Cakupan ketersediaan petugas di unit pelayanan terpadu yang memiliki kemampuan untuk menindaklanjuti pengaduan masyarakat 7,92 9,91 20.23 34,35 3 Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di puskesmas mampu tata laksana KTP/A dan PPR/PKT rumah sakit 80,97 35,25 35.3 53,8 4 Cakupan layanan rehabilitasi sosial oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan dalam unit pelayanan terpadu 49,33 50,00 28.0 18,7 II - 58 No Indikator Kinerja Tahun 2010 2011 2012 2013 5 Cakupan petugas rehabsos terlatih 56 56 9.2 9,2 6 Cakupan layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi peremuan dan anak korban kekerasan 100 100 100 100 7 Cakupan petugas yang terlatih dalam melakukan bimbingan rohani 100 100 100 100 8 Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus KTP/A 96 96 NA NA 9 Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum 63 91 93.1 78,1 10 Cakupan ketersediaan petugas pendamping hukum atau advokat yg memiliki kemampuan pendampingan KTP/A - 12,24 26.5 26,5 11 Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan 86,47 84,37 84 88,8 12 Cakupan layanan reintegrasi sosial 85,09 81,59 81.9 83,5 13 Cakupan ketersediaan petugas terlatih untuk melakukan reintegrasi sosial 56 56 56 56 Sumber : BP3AKB Provinsi Jawa Tengah, 2010–2014
2. l.Rasio Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindakan Kekerasan Jumlah pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak dari tindakan kekerasan dari tahun 2009 - 2012 mengalami fluktuasi, yaitu sebanyak 2.478 (2009), 3.215 (2010), 2.737
(2011), dan 2.883 (2012). Keseluruhan pengaduan tersebut dalam setiap tahunnya dapat diselesaikan sepenuhnya (100%).
1. m.Rasio Kabupaten/Kota Menuju Kota Layak Anak Dalam kurun waktu tahun 2011-2013, kabupaten/kota yang telah mendeklarasikan menuju Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) menunjukkan peningkatan, yaitu 10 kabupaten/ kota (28,5%) tahun 2011, 17 kabupaten/kota (48,6%) tahun 2012 dan 27 Kabupaten/Kota (77,14%) tahun 2013.
  1. 12.Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
2. a.Contraceptive Prevalence Rate (CPR)/Peserta KB Aktif Jumlah peserta KB aktif dari tahun ke tahun mengalami kenaikan, walaupun tidak begitu signifikan, yaitu dari 5,08 juta (tahun 2009) menjadi 5,40 juta (tahun 2012), namun mengalami penurunan menjadi 5,38 juta (tahun 2013). Penurunan CPR ini disebabkan banyak peserta KB aktif berganti cara (konversi) dari peserta KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang/MKJP (khususnya IUD dan implant) ke non MKJP. Upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan CPR II - 59 antara lain melalui Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) serta peningkatan pemahaman masyarakat terhadap program KB pada Keluarga pra KS dan KS I agar bersedia menggunakan MKJP. Perkembangan jumlah peserta KB aktif di Jawa Tengah Tahun 2009 – 2013 dapat dilihat pada Tabel 2.73. Tabel 2.73. Peserta KB Aktif di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2013 No Tahun Jumlah PUS Peserta KB Aktif Persentase 1 2009 6.487.025 5.080.590 78.32 2 2010 6.561.254 5.155.761 78.58 3 2011 6.683.596 5.285.530 79,32 4 2012 6.738.688 5.403.576 80.19 5 2013 6.774.113 5.388.214 79,54 Sumber: BKKBN Provinsi Jawa Tengah, 2010-2014
3. b.Drop Out (DO) KB DO peserta KB dari tahun ke tahun mengalami kenaikan, baik secara persentase maupun jumlah absolut. Hal ini antara lain disebabkan masih rendahnya komitmen kabupaten/kota terhadap program KB, nomenklatur kelembagaan yang berbeda serta rasio PLKB tidak proporsional dengan jumlah desa/kelurahan, serta sebagian besar akseptor masih menggunakan alat kontrasepsi non MKJP. Upaya yang dilakukan agar dapat menekan DO KB antara lain melalui Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE), peningkatan pemahaman masyarakat terhadap program KB pada Keluarga pra KS dan KS I agar bersedia menggunakan MKJP dan peningkatan SDM PLKB. Kondisi peserta DO KB di Jawa Tengah selama Tahun 2009 – 2013 dapat dilihat pada Tabel 2.74. Tabel 2.74. Peserta DO KB di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 - 2013 No. Tahun DO KB Jumlah (orang) Persentase 1 2009 655.569 11,69 2 2010 829.455 13,11 3 2011 911,924 14,71 4 2012 960.277 15,09 5 2013 1.033.375 16,09 Sumber: BKKBN Provinsi Jawa Tengah, 2010-2014
4. c.Unmet Need Perkembangan unmet need KB dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan, walaupun secara absolut masih tinggi, bahkan pada Tahun 2013 mengalami sedikit peningkatan. Hal ini disebabkan masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk II - 60 ber KB, dikarenakan PUS yang tidak ingin memiliki dan menunda punya anak tetapi tidak mau ber KB. Upaya yang dilakukan agar dapat menekan unmet need KB antara lain melalui Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE), peningkatan pemahaman masyarakat terhadap program KB, peningkatan SDM PLKB dan kerjasama antar berbagai institusi. Kondisi unmet need tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.75. Tabel 2.75. Unmet Need KB di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 - 2013 No. Tahun Jumlah PUS Jumlah (orang) Unmet Need KB (%) 1 2009 6.487.025 758.084 11,69 2 2010 6.561.254 760.704 11,59 3 2011 6.683.596 729.796 10,95 4 2012 6.738.688 691.640 10,26 5 2013 6.774.113 705.992 10,42 Sumber: BKKBN Provinsi Jawa Tengah, 2010-2014
5. d.Pengembangan Peran Serta Masyarakat dalam Layanan KB Mandiri Peran serta masyarakat dalam layanan KB mandiri sangat diperlukan bagi suksesnya pengendalian penduduk di Jawa Tengah. Pencapaian program pembangunan tidak harus semuanya menjadi beban pemerintah, oleh karena itu peran PUS dari kalangan yang mampu sangat diapresiasi. Pencapaian peserta KB Mandiri cenderung mengalami peningkatan dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2012, namun menurun pada tahun 2013. Upaya yang dilakukan agar dapat meningkatkan kepesertaan KB Mandiri antara lain melalui penyadaran masyarakat kalangan mampu dan masyarakat keturunan untuk mengikuti KB Mandiri. Jumlah peserta KB mandiri di Jawa Tengah tahun 2009 – 2013 dapat dilihat pada Tabel 2.76. Tabel 2.76. Peserta KB Mandiri di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 - 2013 No Tahun Peserta KB Mandiri (orang) 1 2009 2.827.153 2 2010 2.938.270 3 2011 2.903.225 4 2012 2.964.527 5 2013 2.389.891 Sumber: BKKBN Provinsi Jawa Tengah, 2010-2014
6. e.Jumlah Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera 1 Persentase Keluarga yang termasuk kategori Pra Keluarga Sejahtera semakin menurun, yaitu dari 31,59% (tahun 2009) II - 61 menjadi 28,39% (tahun 2012), mengindikasikan semakin meningkatnya kualitas kesejahteraan keluarga. Kondisi tersebut selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.77. Tabel 2.77. Jumlah Keluarga Sejahtera Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 - 2012 Tahun Jumlah KK Keluarga Pra Sejahtera Keluarga Sejahtera I Keluarga Sejahtera II Jumlah % Jumlah % Jumlah % 2009 9.489.024 2.997.410 31,59 1.813.895 19,12 2.104.910 22,18 2010 9.650.555 2.908.390 30,14 1.855.649 19,23 2.186.248 22,65 2011 9.816.537 2.826.038 28,79 1.886.682 19,22 2.264.023 23,06 2012 9.841.123 2.793.948 28,39 1.905.066 19,36 2.264.309 23,01 Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2010-2013
  1. 13.Sosial
7. a.Sarana Sosial Ketersediaan sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi menjadi faktor penting dalam upaya penanganan PMKS. Dalam kaitan ini panti sosial milik pemerintah memiliki peran strategis sebagai ujung tombak yang bersentuhan langsung dalam penanganan PMKS melalui sistem kelembagaan serta mendorong munculnya produk-produk operasional pelayan- an kesejahteraan sosial. Selama kurun waktu tahun 2009 - 2012 telah dilakukan peningkatan kualitas sarana prasarana milik pemerintah dengan harapan mampu mendorong peningkatan kualitas layanan sosial, sebagaimana dapat dilihat Tabel 2.78. Tabel 2.78. Peningkatan Kualitas Sarpras Panti Sosial Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2012 No Tahun Jumlah Panti Sosial Jumlah Panti Sosial Yang di Rehab Persentase 1 2009 52 8 15,38 2 2010 52 5 9,62 3 2011 52 5 9,62 4 2012 52 11 21,15 Sumber : Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, 2013
8. b.Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Penanganan PMKS telah diupayakan oleh berbagai elemen yakni pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dan masyarakat, melalui sistem kelembagaan (Balai Rehabilitasi Sosial) dan sistem berbasis masyarakat. Penanganan PMKS di Provinsi Jawa Tengah dalam kurun waktu tahun 2009-2012 menunjukkan peningkatan dari 0,10% menjadi 2,37%. Namun demikian capaian kinerja penanganan PMKS tersebut masih sangat rendah apabila dibanding dengan populasi PMKS yang ada di Jawa Tengah. Oleh karenanya ke depan penanganan tersebut perlu ditingkatkan II - 62 dengan harapan nantinya PMKS mampu melaksanakan fungsi sosial dan meningkat kesejahteraannya, sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.79. Tabel 2.79. Penanganan PMKS di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2012 No Tahun Populasi PMKS Jumlah Penanganan Persentase 1 2009 6.584.535 6.260 0,10 2 2010 6.243.091 42.706 0,70 3 2011 6.111.535 118.935 1,95 4 2012 6.090.369 144.217 2,37 Sumber : Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, 2013
9. c.Jumlah PMKS yang memperoleh Bantuan Sosial Secara garis besar penanganan PMKS dimaksud terbagi ke dalam dua kelompok yaitu PMKS Potensial dan Non Potensial, dengan demikian jumlah penanganan PMKS tidak berbanding lurus dengan jumlah PMKS yang memperoleh bantuan sosial. Pada tahun 2009 persentase PMKS yang mendapatkan bantuan sosial sebesar 0,05% meningkat menjadi 0,11% pada tahun 2013. Data selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.80. Tabel 2.80. Jumlah PMKS yang Mendapatkan Bantuan Sosial Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 - 2013 No Tahun Populasi PMKS (orang) Jumlah PMKS Penerima Bantuan Sosial (orang) Persentase 1 2009 6.584.535 3.491 0,05 2 2010 6.243.091 3.003 0,05 3 2011 6.111.535 4.426 0,07 4 2012 6.090.369 7.257 0,12 5 2013 5.507.993 6.177 0,11 Sumber : Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, 2014
10. d.Jumlah PSKS yang Memperoleh Bimbingan/Pelatihan Upaya untuk penguatan kapasitas PSKS dilakukan melalui bimbingan/pelatihan guna membantu pemerintah dalam penanganan PMKS. Jumlah PSKS yang mendapatkan bimbingan/pelatihan selama kurun waktu tahun 2009 - 2013 mengalami peningkatan dari 710 PSKS (0,36%) pada tahun 2009 menjadi 2.200 PSKS (1,11%) pada tahun 2013. Data selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.81. II - 63 Tabel 2.81. Penguatan Kapasitas PSKS di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 - 2013 No Tahun Populasi PSKS Penguatan Kapasitas Persentase 1 2009 197.316 710 0,36 2 2010 197.316 1.067 0,54 3 2011 197.316 1.008 0,51 4 2012 197.316 2.612 1,32 5 2013 197.316 2.200 1,11 Sumber : Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, 2014
11. e.Jumlah Panti yang sudah menerapkan Standar Pelayanan Hingga tahun 2013, Balai Rehabilitasi Sosial milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebanyak 27 unit seluruhnya telah menyusun standar pelayanan rehabilitasi sosial sebagai landasan operasional pelayanan rehabilitasi sosial penerima manfaat sistem kelembagaan namun dalam implementasinya belum ditindaklanjuti dengan survei kepuasan masyarakat. Data selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.82. Tabel 2.82. Jumlah Balai Rehabilitasi Sosial Yang Menerapkan Standar Pelayanan (SOP) di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 - 2013 No Tahun Balai Resos Standar Pelayanan 1 2009 27 1 2 2010 27 1 3 2011 27 1 4 2012 27 1 5 2013 27 1 Sumber : Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, 2014
  1. 14.Ketenagakerjaan
12. a.Rasio Kesempatan Kerja Terhadap Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Perkembangan rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas periode tahun 2009-2013 terus mengalami peningkatan, dimana tahun 2009 sebesar 64,19% berturut-turut sampai dengan tahun 2013 menjadi sebesar 70,72%. Hal tersebut mengindikasikan semakin banyaknya penduduk yang dapat terserap dalam lapangan pekerjaan, secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.83. II - 64 Tabel 2.83. Rasio Kesempatan Kerja Terhadap Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2013 No Tahun Jumlah Penduduk yang Bekerja (orang) Jumlah Penduduk Usia Kerja (orang) Rasio Kesempatan Kerja (%) 1 2009 15.835.382 24.669.525 64,19 2 2010 15.809.447 23.874.585 66,22 3 2011 15.916.135 23.905.331 66,58 4 2012 16.132.890 23.933.408 67,41 5 2013 16.986.776 24.020.083 70,72 Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2010-2014
13. b.Tingkat Penyelesaian Hubungan Industrial Kasus Hubungan Industrial (HI) selama periode tahun 2009- 2013 menunjukkan jumlah berfluktuatif namun cenderung mengalami penurunan dan dapat terselesaikan 100%. Data selengkapnya sebagaimana Tabel 2.84. Tabel 2.84. Jumlah Kasus dan Status Penyelesaian Hubungan Industrial di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 - 2013 No Tahun Jumlah Kasus Status 1 2009 1.063 100% terselesaikan 2 2010 2.349 100% terselesaikan 3 2011 511 100% terselesaikan 4 2012 4.017 100% terselesaikan 5 2013 522 100% terselesaikan Sumber : Dinakertransduk Provinsi Jawa Tengah, 2010-2014
14. c.Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perkembangan jumlah angkatan kerja di Jawa Tengah pada Tahun 2009 – 2012 cenderung mengalami peningkatan, diikuti dengan peningkatan TPAK dari 69,27% pada tahun 2009 menjadi 71,43% pada tahun 2012. Namun tahun 2013 sedikit mengalami penurunan menjadi sebesar 70,72% seiring dengan menurunnya jumlah angkatan kerja. Masih tingginya TPAK perlu diikuti dengan perluasan lapangan kerja dan peningkatan kompetensi tenaga kerja atau diarahkan untuk melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Jumlah angkatan kerja dan TPAK sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.85. II - 65 Tabel 2.85. Jumlah dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2013 No Tahun Angkatan Kerja *) Jumlah (orang) TPAK (%) 1 2009 17.087.649 69,27 2 2010 16.856.330 70,60 3 2011 16.918.797 70,77 4 2012 17.095.031 71,43 5 2013 16.986.776 70,72 Sumber : BPS Provinsi Jateng dan Pusdatinaker, 2010-2014 Ket : *) data per Agustus tahun bersangkutan
15. d.Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Jumlah Penganggur dan Tingkat Pengangguran Terbuka di Jawa Tengah selama periode tahun 2009 – 2012 terus mengalami penurunan, yang mengindikasikan bahwa semakin meningkatnya angkatan kerja yang dapat terserap di pasar kerja, namun pada tahun 2013 mengalami kenaikan menjadi sebesar 6,02% yang disebabkan oleh kenaikan harga BBM dan bertambahnya lulusan baru pencari kerja, secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.86. Tabel 2.86. Jumlah Penganggur dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2013 No Tahun Jumlah Penganggur (orang) *) TPT (%) *) 1 2009 1.252.267 7,33 2 2010 1.046.883 6,21 3 2011 1.002.662 5,93 4 2012 962.010 5,63 5 2013 1.022.728 6,02 Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2010-2014 Ket : *) data per Agustus tahun bersangkutan Posisi relatif sebaran TPT kabupaten/kota di Jawa Tengah pada tahun 2013 dibandingkan dengan rata-rata TPT Provinsi Jawa Tengah dan Nasional menunjukkan 13 kabupaten/kota berada di atas Provinsi Jawa Tengah dan Nasional; 4 kabupaten/kota berada di atas Provinsi Jawa Tengah dan di bawah Nasional; serta 18 kabupaten/kota berada di bawah Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 2.21. II - 66 Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2013 (diolah) Gambar 2.21 Persebaran Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013
16. e.Pencari Kerja yang Ditempatkan Jumlah pencari kerja di Jawa Tengah yang di tempatkan dari Tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 menunjukkan peningkatan, sebagai dampak positif diberlakukannya kewajiban perusahaan melaporkan tenaga kerja yang diterima melalui mekanisme penempatan tenaga kerja. Kondisi jumlah pencari kerja yang ditempatkan dapat dilihat pada Tabel 2.87. Tabel 2.87. Pencari Kerja yang Ditempatkan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 - 2013 Tahun Pencari Kerja yang Terdaftar Pencari Kerja yang Ditempatkan Persentase 2010 602.024 88.671 14,73 2011 580.564 242.193 41,72 2012 671.603 219.374 32,66 2013 743.058 324.989 43,74 Sumber : Dinakertransduk Provinsi Jawa Tengah, 2011-2014
17. f.Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja Tingkat produktivitas tenaga kerja di Jawa Tengah selama periode tahun 2009-2013 mengalami peningkatan cukup signifikan, mengindikasikan bahwa produktivitas tenaga kerja di Jawa Tengah semakin meningkat daya saingnya. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 2.88. 12.00 10.00 8.00 6.00 6.25 6.02 4.00 2.00 0.00 c::JKabupaten/Kota -ProvinSI -Nasiemal II - 67 Tabel 2.88. PDRB ADHK Tahun 2000 per Tenaga Kerja di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 - 2013 No Tahun PDRB ADHK 2000 (Juta Rupiah) Jumlah Tenaga Kerja PDRB ADHK 2000/Tenaga Kerja (Juta Rupiah) 1 2009 176.673.456,57 15.835.382 11,16 2 2010 186.995.480,63 15.809.447 11,83 3 2011 198.226.349,46 15.916.135 12,45 4 2012 210.848.300,00 16.132.890 13,07 5 2013*) 233.099.000,00 15.964.048 14,60 Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2010-2014 Keterangan : *) Angka Sangat Sementara
18. g.Proporsi Tenaga Kerja yang Berusaha Sendiri dan Pekerja Keluarga Terhadap Total Kesempatan Kerja (yang bekerja) Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja keluarga terhadap total kesempatan kerja (yang bekerja) di Jawa Tengah selama periode tahun 2009 – 2012 mengalami penurunan yang mengindikasikan semakin meningkatnya pekerja formal di berbagai sektor. Namun pada tahun 2013, proporsi tersebut mengalami peningkatan menjadi 55,91% dibandingkan tahun 2012 sebesar 55,40%. Perkembangan capaian proporsi tenaga kerja dapat dilihat pada Tabel 2.89. Tabel 2.89. Proporsi Tenaga Kerja yang Berusaha Sendiri dan Pekerja Keluarga Terhadap Total Kesempatan Kerja (yang bekerja) (%) di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 - 2013 No Tahun Proporsi Tenaga Kerja dan Pekerja Keluarga terhadap Total Kesempatan Kerja (%) 1 2009 61,51 2 2010 59,93 3 2011 58,17 4 2012 55,40 5 2013 55,91 Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah dan Pusdatinaker,2010-2014
19. h.Rasio Rata-rata Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dibanding Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Pencapaian rasio UMK dibandingkan KHL di Jawa Tengah selama periode tahun 2009-2013 terus mengalami peningkatan yang mengindikasikan bahwa pendapatan tenaga kerja telah mendekati kebutuhan hidup layak. Perkembangan rasio UMK kabupaten/kota dibandingkan KHL di Jawa Tengah tahun 2009- 2013 secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.90. II - 68 Tabel 2.90. Rasio Rata - Rata Upah Minimum Kabupaten/Kota Dibanding Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2013 No Tahun UMK (Rp/bln/orang) KHL (Rp/bln/orang) Rasio (%) 1 2009 679.083 752.389 90,30 2 2010 734.861 801.210 91,81 3 2011 780.801 830.216 94,09 4 2012 834.255 864.859 96,42 5 2013 914.275,68 940.375 97,31 Sumber : Dinakertransduk Provinsi Jawa Tengah, 2010-2014
20. i.Jumlah Kepesertaan Jamsostek dalam Hubungan Industrial Jumlah perusahaan dan jumlah tenaga kerja yang telah mengikuti program Jamsostek selama periode tahun 2009 – 2012 terus mengalami peningkatan, mengindikasikan bahwa kesadaran perusahaan dan tenaga kerja terhadap jaminan sosial ketenagakerjaan semakin meningkat. Perkembangan jumlah perusahaan dan tenaga kerja secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.91. Tabel 2.91. Perkembangan Jumlah Perusahaan dan Tenaga Kerja yang Mengikuti Program Jamsostek di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 - 2013 No Tahun Jumlah Perusahaan Jumlah Tenaga Kerja 1 2009 9.737 643.574 2 2010 18.978 1.330.917 3 2011 19.664 1.966.390 4 2012 21.899 2.186.821 5 2013 22.247 1.249.235 Sumber : Dinakertransduk Provinsi Jawa Tengah, 2010-2014
21. j.Jumlah Pekerja/Buruh Sektor Non Formal yang Menjadi Peserta Program Jamsostek Jumlah pekerja/buruh sektor non formal yang menjadi peserta program Jamsostek atau yang lebih dikenal dengan Tenaga Kerja Luar Hubungan Kerja (TKLHK) selama tahun 2009 - 2013 berfluktuatif, namun cenderung meningkat. Hal ini mengindi- kasikan bahwa kesadaran pekerja/buruh sektor non formal terhadap jaminan sosial ketenagakerjaan semakin meningkat, secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.92. II - 69 Tabel 2.92. Perkembangan Jumlah Pekerja Sektor Non Formal yang Mengikuti Program Jamsostek di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2013 No Tahun Jumlah Tenaga Kerja (orang) 1 2009 36.954 2 2010 33.107 3 2011 29.969 4 2012 32.784 5 2013 40.983 Sumber : Dinakertransduk Prov. Jateng, 2010-2014
  1. 15.Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
22. a.Koperasi Koperasi sebagai salah satu pemegang peran penting dalam perekonomian Jawa Tengah, perlu selalu ditingkatkan kinerjanya agar tetap dalam kondisi aktif dan sehat, terutama pada unit Koperasi Simpan Pinjam (KSP). Tingkat keaktifan koperasi dalam kurun waktu 2009 - 2013 cenderung meningkat, dari sebesar 79,16% pada Tahun 2009 menjadi sebesar 80.22% pada Tahun
  1. 2013.Kondisi ini menunjukkan bahwa sampai dengan Tahun 2013 masih terdapat sebanyak 21.832% koperasi yang tidak aktif. Perkembangan koperasi aktif di Jawa Tengah selama Tahun 2009 - 2013 dapat dilihat pada Tabel 2.93. Tabel 2.93. Persentase Koperasi Aktif di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 - 2013 No. Uraian 2009 2010 2011 2012 2013 1 Jumlah Koperasi 25.076 25.427 26.346 26.857 27.215 2 Jumlah Koperasi aktif (unit) 19.850 19.617 20.571 21.308 21.832 3 Persentase koperasi aktif (%) 79,16 77,15 78,08 79,34 80.22 Sumber : Dinas Koperasi & UMKM Provinsi Jawa Tengah, 2014 Persentase koperasi sehat di Jawa Tengah selama tahun 2009-2013 menunjukkan peningkatan, yang digambarkan dengan persentase koperasi sehat pada Tahun 2009 sebesar 0,29% menjadi 15.50 % pada Tahun 2013. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat kesehatan koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam masih sangat rendah, sehingga memerlukan pembinaan khususnya dalam pengelolaan keuangan koperasi. Perkembangan tingkat kesehatan koperasi di Jawa Tengah Tahun 2009 - 2013 dapat dilihat pada Tabel 2.94. II - 70 Tabel 2.94. Jumlah Koperasi Sehat KSP/USP di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 - 2013 No Uraian 2009 2010 2011 2012 2013 1 Jumlah koperasi simpan pinjam (KSP/USP) 16.157 19.129 19.881 20.296 21.928 2 Jumlah koperasi sehat (unit) 40 189 116 1.733 3.400 3 Persentase koperasi sehat (%) 0,25 0,99 0,58 8,54 15,50 Sumber : Dinas Koperasi & UMKM Provinsi Jawa Tengah, 2014
23. b.UMKM Dalam rangka pemberdayaan UMKM, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melakukan pembinaan UMKM. Jumlah UMKM yang telah dibina menunjukkan peningkatan dari sebanyak 65.878 unit pada Tahun 2009 menjadi 90.339 unit pada Tahun 2013. Sedangkan jumlah usaha mikro kecil dan menengah di Jawa Tengah sampai dengan Tahun 2013 mencapai sebanyak 3.792.071 unit. UMKM juga mampu menyerap tenaga kerja yang cukup banyak, di mana penyerapan tenaga kerja dari UMKM meningkat dari sebesar 278.000 orang pada Tahun 2009 menjadi sebanyak 480.508 orang pada Tahun 2013. Selain itu aset UMKM juga meningkat dari sebesar Rp.4.334 Milyar rupiah pada Tahun 2009 menjadi Rp.9.634 Milyar rupiah pada Tahun 2013. Omset juga mengalami peningkatan dari sebesar Rp.10.194 Milyar rupiah pada Tahun 2009 menjadi Rp.20.345 Milyar rupiah pada Tahun
  1. 2013.Secara rinci data UMKM binaan Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada Tabel 2.95. Tabel 2.95. Data UMKM Binaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 - 2013 No Uraian Satuan 2009 2010 2011 2012 2013 1 Jumlah UMKM unit 65.878 67.616 70.222 80.583 90.339 Produksi/Non Pertanian unit 20.682 21.205 23.374 26.171 30.103 Pertanian unit 9.385 9.775 10.097 13.242 15.819 Perdagangan unit 28.172 28.247 28.362 32.055 33.958 Jasa unit 7.639 8.389 8.389 9.115 - 2 Penyerapan Tenaga Kerja orang 278.000 285.335 293.877 345.622 480.508 3 Asset Rp. Milyar 4.334 4.448 5.266 6.816 9.634 4 Omzet Rp. Milyar 10.194 10.463 14.476 18.972 20.345 Sumber : Dinas Koperasi & UMKM Provinsi Jawa Tengah, 2014 Dukungan kredit perbankan menjadi hal yang cukup penting dalam rangka pengembangan UMKM. Penyaluran kredit II - 71 bagi UMKM dapat dilihat dari realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR). Perkembangan realisasi KUR di Jawa Tengah dalam kurun waktu Tahun 2009 - 2013 menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan, dari sebesar Rp 2.428 Milyar pada Tahun 2009 menjadi sebesar Rp. 18.630 Milyar pada Tahun 2013. Pada kurun waktu yang sama jumlah UMKM yang mengakses KUR juga mengalami peningkatan dari sebanyak 474.188 UMKM menjadi 1.965.795 UMKM. Perkembangan realisasi KUR di Jawa Tengah yang disalurkan melalui 7 bank pelaksana dapat dilihat pada Tabel 2.96. II - 72 Tabel 2.96. Realisasi KUR Menurut Bank Pelaksana di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 - 2013 NO BANK PELAKSANA TAHUN 2009 2010 2011 2012 2013 UMKM REALISASI (Rp) UMKM REALISASI (Rp) UMKM REALISASI (Rp) UMKM REALISASI (Rp) UMKM REALISASI (Rp) 1 BANK MANDIRI 134 32.955.578.260 466 94.753.078.260 844 256.804.121.630 2.019 507.154.121.630 14.718 820.624.589.577 2 BRI 471.710 2.084.642.024.893 902.047 3.873.897.521.800 1.177.574 5.348.223.321.900 1.510.391 8.379.574.423.118 1.849.864 13.524.550.474.729 3 BNI 1.730 182.652.060.835 4.578 273.538.163.800 13.897 628.314.122.962 54.348 1.300.668.773.279 61.167 1.732.815.155.325 4 BANK BUKOPIN 260 70.500.000.100 562 88.238.997.499 842 112.685.540.635 842 112.685.540.635 843 113.934.002.509 5 BANK SYARIAH MANDIRI 112 35.270.100.000 269 79.528.047.459 496 88.310.447.459 3.841 164.731.818.831 7.799 267.565.991.472 6 BTN 242 21.990.072.382 1.419 74.876.809.547 2.443 121.840.274.734 3.394 248.747.091.311 4.111 445.933.609.688 7 BANK JATENG - - 5.468 310.970.501.000 12.732 748.500.293.061 20.502 1.246.754.668.061 27.293 1.724.711.991.500 JUMLAH 474.188 2.428.009.836.470 914.809 4.795.803.119.365 1.208.828 7.304.678.122.381 1.595.337 11.960.316.436.865 1.965.765 18.630.135.814.800 Sumber : Dinas Koperasi & UMKM Provinsi Jawa Tengah, 2014 II - 73
  2. 16.Penanaman Modal Investasi merupakan salah satu pendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi. Selama Tahun 2009-2013, jumlah investor yang menanamkan modal di Jawa Tengah menunjukkan kondisi fluktuatif. Pada Tahun 2009, jumlah investor yang masuk ke Jawa Tengah sebanyak 30, dan pada Tahun 2013 sebanyak 32. Jumlah investor PMA dan PMDN tertinggi terjadi pada Tahun 2011, sebanyak 43 investor. Perkembangan jumlah investor PMDN dan PMA di Jawa Tengah selama Tahun 2009 – 2013 dapat dilihat pada Tabel 2.97. Tabel 2.97. Jumlah Investor PMDN dan PMA di Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan Izin Usaha Tahun 2009 – 2013 Tahun Jumlah Investor/ Perusahaan PMA PMDN Jumlah 2009 3 27 30 2010 9 16 25 2011 16 27 43 2012 13 17 30 2013 14 18 32 Sumber : BPMD Provinsi Jawa Tengah, 2014 Realisasi nilai investasi baik PMA maupun PMDN di Jawa Tengah selama tahun 2009 – 2013 juga mengalami fluktuasi. Rea- lisasi investasi PMA dan PMDN di Jawa Tengah dari tahun 2009- 2010 mengalami peningkatan dari sebesar Rp.3,510 Trilyun, men- jadi sebesar Rp.8,320 Trilyun pada tahun 2010. Namun demikian, terjadi penurunan nilai investasi pada tahun 2011- 2012 menjadi sebesar Rp.6,414 Trilyun pada Tahun 2011 dan Tahun 2012 men- jadi Rp.2,993 Triliun. Sedangkan nilai investasi pada Tahun 2013 meningkat menjadi Rp. 3,088 Trilyun dari tahun 2012. Kondisi fluktuatif ini disebabkan oleh beberapa hal antara lain keter- sediaan lahan, infrastruktur penunjang, kesiapan masyarakat menerima investasi, implementasi regulasi di tingkat pusat/ provinsi/kabupaten/kota. Perkembangan nilai investasi di Jawa Tengah tahun 2009-2013 dapat dilihat pada Tabel 2.98. Tabel 2.98. Jumlah Nilai Investasi PMDN dan PMA di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2013 Tahun Persetujuan Realisasi Izin Usaha Tetap Jumlah Proyek Nilai Investasi (Trilyun) Jumlah Proyek Nilai Investasi (Trilyun) 2009 81 48,037 36 3,510 2010 125 7,242 46 8,320 2011 166 26,698 64 6,414 2012 131 55,808 48 2,993 2013 137 54,257 50 3,088 Sumber : BPMD Provinsi Jawa Tengah, 2014 II - 74 Daya serap PMA dan PMDN terhadap tenaga kerja di Jawa Tengah selama Tahun 2009 – 2013 cukup baik, walaupun kondi- sinya cenderung fluktuatif. Pada Tahun 2009, daya serap tenaga kerja di Jawa Tengah oleh PMA dan PMDN sebesar 230 orang per perusahaan, yang meningkat menjadi 1.448 orang per perusahaan pada Tahun 2013. Namun rasio ini menurun jika dibandingkan dengan tahun 2012 yang mencapai 1.511 orang per perusahaan. Secara lengkap kondisi tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.99. Tabel 2.99. Rasio Daya Serap Tenaga Kerja di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 - 2013 Uraian Tahun 2009 2010 2011 2012 2013 Jumlah tenaga kerja pada perusahaan PMA/PMDN 6.885 12.794 19.785 45.322 46.320 Jumlah seluruh PMA/PMDN 30 25 43 30 32 Rasio daya serap tenaga kerja 230 512 460 1.511 1.448 Sumber: BPMD Provinsi Jawa Tengah, 2013 Nilai realisasi PMDN Tahun 2009 – 2013 mengalami kondisi yang fluktuatif, bahkan kondisi Tahun 2013 menurun cukup dras- tis dari Tahun 2011. Pada Tahun 2009, realisasi PMDN sebesar Rp.2.507,40 milyar, menurun menjadi Rp.859,09 milyar pada Tahun 2013. Selengkapnya kondisi tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.100. Tabel 2.100. Nilai Realisasi PMDN dan Pertumbuhan Realisasi PMDN Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 - 2013 uraian 2009 2010 2011 2012 2013 Nilai Realisasi PMDN (Rp.Milyar) 2.570,34 2.825,40 6.430,00 1.633,95 859,09 Pertumbuhan realisasi PMDN (%) 92,34 9,92 127,58 74,59 -47,42 Sumber: BPMD Provinsi Jawa Tengah, 2013 Dalam hal pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang penanaman modal, Provinsi Jawa Tengah telah menun- jukkan kinerja yang baik, terlihat dari 7 indikator SPM yang ditargetkan untuk dicapai pada Tahun 2014, telah tercapai bahkan melampaui target hingga 2013. Perkembangan capaian target SPM penanaman modal dapat dilihat pada Tabel 2.101. II - 75 Tabel 2.101. Pencapaian Target Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 - 2013 No. Indikator Target SPM 2014 Tahun 2009 2010 2011 2012 2013 1 Tersedianya Informasi Peluang Usaha Sektor /Bidang Usaha Unggulan (sektor/ bidang usaha/tahun) 1 - - - 1 2 2 Jumlah Fasilitasi Kerjasama Kemitraan UMKM dan Koperasi dengan Pengusaha Nasional/Asing (kali/ tahun) 1 3 3 4 6 1 3 Jumlah Promosi Peluang Penanaman Modal provinsi (kali/tahun) 1 3 5 4 6 5 4 Terselenggaranya pelayanan perizinan dan non perizinan bidang penanaman modal melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Bidang Penanaman Modal: Pendaftaran Penanamanan Modal Dalam Negeri, Izin prinsip Penanamanan Modal Dalam Negeri, Izin Usaha Penanamanan Modal Dalam Negeri, Perpanjangan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA), Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang bekerja lebih di 1 (satu) kabupaten/kota sesuai kewenangan pemerintah provinsi(%). 100 - - 60 60 100 5 Terselenggaranya bimbingan Pelaksanaan Kegiatan Penanaman Modal kepada masyarakat dunia usaha (kali/kali) 1 2 2 2 2 2 6 Terimplementasikannya Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) (%) 100 - - 75 75 100 7 Terselenggaranya sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha (kali) 1 2 2 3 3 3 Sumber: BPMD ProvinsiJawa Tengah, 2014
  3. 17.Kebudayaan Pembangunan bidang kebudayaan diarahkan untuk pening- katan dan apresiasi seni dan budaya. Untuk mewujudkannya pada kurun waktu tahun 2009-2013 telah dilaksanakan beberapa kegiatan antara lain berupa penyelenggaraan festival seni dan budaya berkisar antara 7 hingga 8 kali penyelenggaraan, dengan jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya relatif sama untuk setiap tahunnya. II - 76 Pengelolaan cagar budaya merupakan kewenangan pemerin- tah pusat, namun pemerintah provinsi selama kurun waktu tahun 2009-2013 telah melaksanakan pelestarian cagar budaya di 51 lokasi. Jumlah museum yang dilestarikan mengalami peningkatan dari 43 menjadi 48 museum. Berkenaan dengan Tahun Kunjungan Museum, jumlah pengunjung museum pada tahun 2010 sebanyak 379.357 orang meningkat menjadi 1.201.642 orang pada tahun
  4. 2013.Perkembangan seni, budaya, dan permuseuman di Jawa Tengah tahun 2009-2013 dapat dilihat pada Tabel 2.102. Tabel 2.102. Perkembangan Seni, Budaya dan Permuseuman Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2013 No Uraian Tahun 2009 2010 2011 2012 2013 1 Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya 7 kali 7 kali 8 kali 8 kali 8 kali 2 Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya 2 lokasi 2 lokasi 2 lokasi 2 lokasi 2 lokasi 3 Jml cagar budaya (candi, situs) 198 198 198 199 199 4 Jml cagar budaya yang dilestarikan (candi, situs) 13 lokasi 12 lokasi 10 lokasi 12 lokasi 4 lokasi 5 Jumlah Museum 43 43 48 48 48 6 Jumlah Pengunjung Museum - 379.357 996.320 1.201.642 1.201.642 Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah, 2014
  5. 18.Kepemudaan dan Olahraga Pembinaan pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Tengah dilakukan melalui pembinaan terhadap Organisasi Kepemudaan yang difasilitasi dalam pelatihan kepemimpinan, manajemen dan perencanaan program, dengan kondisi cenderung mengalami peningkatan dari 55 pada tahun 2009 menjadi 100 pada tahun 2013. Untuk pelatihan dan pengembangan generasi muda cenderung meningkat dari tahun 2011 dari 3.493 menjadi 3.500 pada tahun 2013. Jumlah kelompok kewirausahaan pemuda juga mengalami peningkatan dari 10 kelompok pada tahun 2010 menjadi 126 kelompok pada tahun 2013. Demikian pula untuk jumlah kegiatan kepemudaan yang cenderung meningkat dari 10 kegiatan pada tahun 2012 menjadi 32 kegiatan pada tahun 2013. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.103. II - 77 Tabel 2.103. Perkembangan Kepemudaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2013 No Uraian Tahun 2009 2010 2011 2012 2013 1 Jumlah Organisasi Kepemudaan yang difasilitasi dalam pelatihan kepemimpinan, manajemen dan perencanaan program 55 72 72 72 100 2 Pelatihan dan pengembangan generasi muda 5.370 10.000 3.493 3.500 3.500 3 Jumlah kegiatan kepemudaan 12 keg 9 keg 11 keg 10 keg 32 keg 4 JumlahKelompokKewirausahaan Pemuda 0 10 25 25 126 Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah, 2014 Pembinaan keolahragaan di Provinsi Jawa Tengah dilakukan antara lain melalui pembinaan organisasi olahraga. Jumlah organisasi olahraga yang dibina mengalami peningkatan dari tahun 2009 sebesar 54 menjadi 72 pada tahun 2013. Demikian pula untuk kegiatan olahraga dari tahun 2009 sebanyak 23 kegiatan hingga tahun 2011, dan pada tahun 2012 sebesar 27 kegiatan sampai dengan tahun 2013. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.104. Tabel 2.104. Perkembangan Olahraga di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 - 2013 No. Uraian Tahun 2009 2010 2011 2012 2013 1 Jumlah Organisasi Olahraga 54 54 54 54 72 2 Jumlah Kegiatan Olahraga 23 keg 23 keg 23 keg 27 keg 27 keg Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah, 2014 Keberhasilan kinerja pembangunan Urusan Pemuda dan Olahraga antara lain ditunjukkan pada Juara II Tingkat Nasional SP-3; Juara Umum Kejurnas PPLP Cabang Olahraga Atletik dan Juara I Kejurnas PPLP Cabang Olahraga Sepakbola.
  6. 19.Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri (Kesbangpoldagri)
24. a.Kondusivitas Wilayah Kondisi wilayah Jawa Tengah dalma kurun waktu lima tahun terakhir secara umum dapat dikatakan relatif kondusif, meskipun bukan berarti tanpa gangguan sama sekali. Selama tahun 2009-2013 masih terjadi beberapa kali gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, antara lain unjuk rasa dan tindak pidana. Kejadian unjuk rasa menunjukkan fluktuasi bahkan pada Tahun 2013 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2012 sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2.105 dan Tabel 2.106. II - 78 Tabel 2.105. Unjuk Rasa Berdasarkan Kelompok di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 - 2013 NO KELOMPOK MASSA TAHUN 2009 2010 2011 2012 2013 1 Pelajar 45 9 0 0 0 2 Mahasiswa 101 123 80 167 109 3 Buruh 70 51 72 73 89 4 Masyarakat 151 197 174 251 240 JUMLAH 436 367 380 326 438 Sumber : Polda Jawa Tengah, 2014 Tabel 2.106. Unjuk Rasa Berdasarkan Tuntutan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 - 2013 No. TUNTUTAN TAHUN 2009 2010 2011 2012 2013 1 Ideologi 2 3 2 0 0 2 Politik 44 72 31 4 290 3 Ekonomi 122 93 103 73 20 4 Sosbud 93 118 137 378 7 5 Hukum dan Keamanan 106 94 53 36 121 JUMLAH 436 367 380 326 438 Sumber : Polda Jawa Tengah, 2014 Indikasi lain yang berkorelasi dengan kondusivitas wilayah adalah kejadian tindak pidana. Selama tahun 2009-2013, jumlah tindak pidana yang terjadi cenderung berfluktuasi walaupun pada tahun 2013 terjadi penurunan dibandingkan tahun 2012. Jumlah tindak pidana dan tindak pidana menonjol sebagaimana terlihat pada Tabel 2.107. Tabel 2.107. Jumlah Tindak Pidana dan Tindak Pidana Menonjol di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 - 2013 No Tahun Jumlah Tindak Pidana Tindak Pidana Menonjol Lapor Selesai Lapor Selesai 1 2009 17.391 12.850 7.857 5.246 2 2010 19.645 12.700 8.948 6.117 3 2011 19.764 10.708 8.971 5.186 4 2012 19.094 12.039 9.614 4.926 5 2013 17.444 10.905 8.641 4.443 J U M L A H 93.338 59.202 44.031 26.832 Sumber : Polda Jawa Tengah, 2014 II - 79
25. b.Politik Kondisi politik Jawa Tengah dapat digambarkan melalui pelaksanaan Pemilu Presiden, Pemilu Legislatif, serta Pemilukada yang berjalan tertib dan demokratis tanpa disertai pengerahan massa yang berujung tindakan anarkis. Tingkat partisipasi pemilih dalam Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2008 sebesar 58,46% turun menjadi 55,73% pada tahun 2013. Selanjutnya untuk tingkat partisipasi pemilih dalam Pilkada di kabupaten/kota selama kurun waktu ta- hun 2008-2012, tertinggi adalah Kota Salatiga 82,06% dan teren- dah Kabupaten Pemalang 56,74%. Pada tahun 2009 tingkat parti- sipasi pemilih Pileg DPR/DPRD sebesar 71,26% dan Pilpres se- besar 71,01%. Upaya peningkatan partisipasi pemilih dilakukan melalui pendidikan politik sebagaimana Tabel 2.108. Tabel 2.108. Pendidikan Politik Masyarakat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 - 2013 No. KEGIATAN TAHUN (kegiatan) 2009 2010 2011 2012 2013 1 Pendidikan politik bagi elemen masyarakat 35 6 9 6 3 2 Penguatan sistem dan implementasi kelembagaan parpol 10 3 4 4 3 3 Penguatan budaya dan etika politik masyarakat 6 4 4 4 3 JUMLAH 2 51 13 17 9 Sumber : Badan Kesbangpolinmas Provinsi Jawa Tengah,2013
26. c.Demokrasi Kondisi demokrasi di Jawa Tengah dapat dilihat dari Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang diukur melalui 3 aspek, yaitu kebebasan sipil (civil liberty), hak-hak politik (political rights), dan kelembagaan demokrasi (democratic institution) terdiri dari 11 variabel dan 28 indikator. Skor IDI Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 sebesar 66,45 mengalami penurunan pada Tahun 2010 menjadi 63,42, namun demikian pada Tahun 2011 meningkat menjadi 65,59. Skor IDI Jawa Tengah Tahun 2012 mengalami penurunan sebesar 1,8 point dari Tahun 2011, yaitu pada Aspek Kebebasan Sipil terutama pada variabel kebebasan berpendapat, berkeyakinan dan diskriminasi. Data selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.109. II - 80 Tabel 2.109. Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 - 2012 No. Aspek/Variabel Tahun (Skor) 2009 2010 2011 2012 I. Kebebasan Sipil 86,48 84,83 84,05 75,03
  1. 1.Kebebasan Berkumpul dan Berserikat 78,75 55,00 51,88 81,88
  2. 2.Kebebasan Berpendapat 50,02 0,00 74,97 47,20
  3. 3.Kebebasan Berkeyakinan 93,22 93,22 86,44 75,22
  4. 4.Kebebasan dari Diskriminasi 86,93 100,00 93,05 82,75 II. Hak-Hak Politik 51,85 46,29 46,29 46,29
  5. 1.Hak Memilih dan Dipilih 42,59 42,59 42,59 42,59
  6. 2.Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan 61,11 50,00 50,00 50,00 III. Lembaga Demokrasi 64,43 63,70 73,04 77,46
  7. 1.Pemilu yang Bebas dan Adil 94,94 94,94 94,94 94,94
  8. 2.Peran DPRD 69,88 42,60 69,48 41,01
  9. 3.Peran Partai Politik 5,01 57,35 98,06 100,00
  10. 4.Peran Birokrasi Pemerintah Daerah 80,30 80,30 80,30 80,30
  11. 5.Peran Peradilan yang Independen 75,00 50,00 32,50 75,00 Skor IDI 66,45 63,42 65,59 63,79 Sumber : Badan Pusat Statistik, 2013
27. d.Pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP Dalam rangka pembinaan terhadap Lembaga Swadaya Ma- syarakat (LSM), Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dan Orga- nisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) selama kurun waktu 2009- 2013 telah dilakukan kegiatan pendayagunaan potensi LSM, Ormas dan OKP sebagaimana Tabel 2.110. Tabel 2.110. Pembinaan Terhadap LSM, Ormas, dan OKP Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 - 2013 No. KEGIATAN TAHUN (kegiatan) 2009 2010 2011 2012 2013
  1. 1.Sarasehan antar etnis serta akulturasi budaya 6 4 4 4 3
  2. 2.Sarasehan pendayagunaan Ormas 4 2 2 2 2
  3. 3.Sarasehan pengkajian pemeliharaan dan pengembangan kesenian serta budaya daerah - 2 2 2 1
  4. 4.Peningkatan peran politik Ormas/LSM/Toga/Toma 3 3 4 4 3 JUMLAH 11 13 11 12 9 Sumber : Badan Kesbangpolinmas Provinsi Jawa Tengah,2014 II - 81
  5. 20.Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
28. a.Penegakan Perda dan Penyelenggaraan Kamtramtibum Pelaksanaan tugas penegakan Peraturan Daerah dan penye- lenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dilak- sanakan oleh Polisi Pamong Praja. Selama kurun waktu 2009- 2012 rasio Polisi Pamong Praja di Provinsi Jawa Tengah meningkat dari 0,75 menjadi 0,78, namun menurun di tahun 2013 menjadi sebesar 0,64. Adapun pelanggaran Peraturan Daerah untuk setiap tahunnya dapat diselesaikan secara tuntas, sebagaimana ditun- jukkan Tabel 2.111 dan Tabel 2.112. Tabel 2.111. Rasio Jumlah Polisi PP per 10.000 Penduduk Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 - 2013 No. Tahun Jumlah Polisi PP Jumlah Penduduk Rasio 1 2009 2.487 32.864.563 0,75 2 2010 2.508 32.382.657 0,77 3 2011 2.537 32.643.612 0,77 4 2012 2.616 33.270.207 0,78 5 2013 2.229 34.674.870 0,64 Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah, Tahun 2014 Tabel 2.112. Penyelesaian Pelanggar Perda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 - 2013 No. Tahun Jumlah Pelanggar Perda Jumlah Penyelesaian Pelanggaran Perda Persentase 1 2009 359 359 100 2 2010 126 126 100 3 2011 2740 2740 100 4 2012 1926 1926 100 5 2013 1758 1758 100 Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah, Tahun 2014
29. b.Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Kamtramtibum Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga kamtramtibum merupakan salah satu alternatif upaya yang ditempuh untuk me- ngatasi permasalahan kurangnya jumlah personil aparat penga- manan. Upaya pemberdayaan masyarakat dalam menjaga kam- tramtibum dilakukan antara lain melalui perekrutan Linmas dan pemantauan terhadap keberadaan Pos Siskamling. Rasio Linmas per 10.000 penduduk dan rasio Pos Siskamling per jumlah desa/ kelurahan ditunjukkan pada Tabel 2.113 dan Tabel 2.114. II - 82 Tabel 2.113. Rasio Jumlah Linmas Per 10.000 Penduduk Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 - 2013 No. Tahun Jumlah Linmas Jumlah Penduduk Rasio 1 2009 186.304 32.864.563 56,69 2 2010 264.915 32.382.657 81,81 3 2011 272.280 32.643.612 83,41 4 2012 254.791 33.270.207 76,58 5 2013 272.280 34.674.870 78,52 Sumber : Badan Kesbangpolinmas Provinsi Jawa Tengah, Tahun 2014 Tabel 2.114. Rasio Jumlah Pos Siskamling Per Jumlah Desa/Kelurahan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 - 2013 No. Tahun Jumlah Pos Siskamling Jumlah Desa/Kel Rasio 1 2009 4.230 8.574 0,49 2 2010 46.769 8.577 5,45 3 2011 75.413 8.578 8,79 4 2012 103.065 8.578 12,02 5 2013 112.657 8.578 13,13 Sumber : Badan Kesbangpolinmas Provinsi Jawa Tengah, Tahun 2014
30. c.Hukum dan HAM Pembangunan bidang Hukum dan HAM dilaksanakan sesuai dengan kewenangan daerah dalam rangka penataan, pengawasan dan penegakan produk hukum daerah. Upaya yang dilakukan meliputi penetapan Perda Provinsi, Evaluasi Raperda dan Klarifikasi Perda Kabupaten/Kota serta penyelesaian sengketa penghormatan HAM. Selain itu untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat telah dilaksanakan penyuluhan dan pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum. Tabel 2.115. Penataan, Pengawasan, dan Penegakan Produk Hukum Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2013 No Tahun Jumlah Perda Jumlah Klarifikasi Perda Kab/Kota Jumlah Evaluasi Raperda Kab/Kota Penyelesaian sengketa 1 2009 12 - - - 2 2010 11 119 147 1 3 2011 11 205 130 2 4 2012 12 196 92 17 5 2013 16 100 75 5 Sumber : Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah, 2014 II - 83
31. d.Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Untuk mewujudkan pelayanan yang cepat, efektif, efisien, transparan dan memberikan kepastian hukum, telah dibentuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang disertai pelimpahan kewenangan penandatanganan perizinan dan non perizinan dari Gubernur kepada lembaga PTSP. Bidang perizinan dan non perizinan yang dilayani antara lain meliputi bidang penanaman modal, tenaga kerja, koperasi dan UMKM, kesbangpolinmas dan politik, sosial, energi dan sumber daya mineral, sumber daya air, kelautan dan perikanan, kehutanan, pekerjaan umum, perhubungan, komunikasi dan informatika, perindustrian dan perdagangan, kesehatan, pertanian, peternakan dan kesehatan hewan, perkebunan, serta keamanan.
32. e.Kerjasama Daerah Kerjasama daerah merupakan wahana dan sarana untuk lebih memantapkan hubungan dan keterikatan daerah yang satu dengan daerah lain, menyerasikan pembangunan, mensinergikan potensi antar daerah dan/atau dengan pihak ketiga serta meningkatkan pertukaran pengetahuan, teknologi dan kapasitas fiskal. Melalui kerjasama daerah diharapkan dapat mengurangi kesenjangan daerah dalam penyediaan pelayanan umum. Bentuk kerjasama daerah yang dilaksanakan oleh Peme- rintah Daerah meliputi peningkatan kerjasama dengan Lembaga Pemerintah dan non Pemerintah Dalam Negeri dan luar negeri; fasilitasi peningkatan kerjasama Pemerintah Provinsi Jateng de- ngan 35 kabupaten/kota dan kerjasama bilateral Jawa Tengah dengan provinsi lain.
33. f.Administrasi Keuangan Daerah Pada Tahun 2012 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor 35/A/LHP/BPK/XVIII.NG/5/2012.
34. g.Optimalisasi Pengelolaan Aset Daerah Langkah yang telah ditempuh oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam rangka pengelolaan aset dilaksanakan melalui pengamanan aset, sertifikasi, pemasangan label dan patok batas tanah; kerjasama pemanfaatan dengan pihak ketiga termasuk pendayagunaan aset-aset yang idle; Inventarisasi dan identifikasi nilai aset serta validasi neraca aset untuk mendukung laporan keuangan pemerintah daerah dan neraca aset daerah.
35. h.Pengawasan Selama kurun waktu Tahun 2008 - 2012 telah dilaksanakan pemeriksaan reguler pada obyek pemeriksaan lingkup pemerintah II - 84 provinsi dan kabupaten/kota sebanyak 468 LHP; Pemeriksaan Akhir Masa Jabatan (AMJ) Bupati/Walikota di Jawa Tengah 35 LHP; penanganan dan pemeriksaan khusus 412 kasus; pemeriksaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Bantuan Keuangan di 35 kabupaten/kota dan pemerintah desa. Pada tahun 2013 telah dilaksanakan pemeriksaan reguler pada obyek pemeriksaan lingkup pemerintah provinsi dan kabupaten/kota sebanyak 499 LHP terdapat 6.015 temuan dengan 6.930 rekomendasi dimana 6.128 rekomendasi (88,43%) telah ditindaklanjuti dan 802 rekomendasi (11,57%) dalam proses; Pemeriksaan Akhir Masa Jabatan (AMJ) Bupati/Walikota di Jawa Tengah sebanyak 35 LHP terdapat 491 temuan dengan 542 rekomendasi dimana 494 rekomendasi (91,14%) telah ditindaklanjuti dan 48 rekomendasi (8,86%) dalam proses; penanganan dan pemeriksaan khusus 421 kasus; pemeriksaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Bantuan Keuangan kabupaten/kota dan pemerintah desa dengan laporan hasil peme- riksaan sebanyak 344 LHP terdapat 2.727 temuan dengan 3.544 rekomendasi dimana 2.791 rekomendasi (78,75%) telah ditin- daklanjuti dan 753 rekomendasi (21,25%) dalam proses.
36. i.Kepegawaian dan Sumber Daya Aparatur Langkah-langkah konkrit untuk perbaikan kinerja aparatur pemerintah daerah sebagai penyedia layanan terhadap masyarakat dilaksanakan melalui peningkatan kualitas sumber daya aparatur pemerintahan secara profesional dan terencana serta adanya kebijakan-kebijakan khusus dalam meningkatkan kualitas sumber daya aparatur pemerintahan sebagai penyedia layanan (service provider). Peningkatan kapasitas SDM aparatur antara lain dilaksanakan melalui penyelenggaran diklat aparatur baik teknis, fungsional maupun kepemimpinan; pengiriman tugas belajar dan fasilitasi ijin belajar; pelaksanaan bimbingan teknis dan kursus- kursus keahlian; penilaian prestasi kerja; pembinaan kedisiplinan pegawai; serta kebijakan promosi jabatan struktural secara terbuka.
37. j.Reformasi Birokrasi Pelaksanaan reformasi birokrasi mencakup 8 (delapan) area perubahan di Provinsi Jawa Tengah yaitu Penataan dan penguatan organisasi, Penataan tatalaksana, Penataan sistem manajemen SDM aparatur, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, Penataan perundang-undangan, Pola pikir dan budaya kerja. Beberapa capaian untuk reformasi birokrasi di Jawa Tengah dapat dilihat pada Tabel 2.116, Tabel 2.117, dan tabel 2.118. II - 85 Tabel 2.116. Sertifikasi ISO 9001:2008 Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 - 2013 No. Tahun Jumlah UPP 1 2009 3 2 2010 3 3 2011 2 4 2012 2 5 2013 3 Jumlah 13 Sumber : Biro Organisasi dan Kepegawaian,Setda Prov Jateng, 2014 Tabel 2.117. Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 - 2013 No Tahun Jumlah UPP Nilai Sangat Baik Baik 1 2009 - - - 2 2010 2 2 - 3 2011 - - - 4 2012 48 1 47 5 2013 48 2 46 Jumlah 50 3 47 Sumber : Biro Organisasi dan Kepegawaian, Setda Prov Jateng, 2014 Tabel 2.118. Diklat Aparatur Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 - 2013 No. Diklat Tahun 2009 2010 2011 2012 2013
  1. 1.Teknis 973 552 490 995 995
  2. 2.Fungsional 568 409 260 480 480
  3. 3.Kepemimpinan 532 468 420 676 676
  4. 4.Pemerintah Daerah 290 64 35 40 40
  5. 5.Prajabatan 4.410 4.581 5.917 2.387 2.387 Sumber : Badan Pendidikan dan Pelatihan Prov. Jateng, 2013
  6. 21.Ketahanan Pangan Ketahanan pangan merupakan kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Empat aspek ketahanan pangan yaitu ketersediaan, akses pangan, penyerapan pangan dan aspek stabilitas. II - 86 Ketahanan pangan di Jawa Tengah secara umum, semakin baik dan kondusif. Hal tersebut ditunjukkan oleh beberapa indikator berikut:
38. a.Produksi komoditas pangan strategis menunjukkan pertumbuhan yang positif;
39. b.Ketersediaan pangan cukup mantap dan mampu mencukupi kebutuhan bagi seluruh penduduk Jawa Tengah;
40. c.Ketersediaan informasi pasokan harga dan akses pangan yang semakin baik bagi masyarakat;
41. d.Peranserta masyarakat dalam upaya pemantapan ketahanan pangan semakin meningkat. Jumlah penduduk yang bekerja di sektor pertanian dalam kurun waktu 2009-2012 mengalami fluktuasi. Data selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.119. Tabel 2.119. Jumlah Penduduk yang Bekerja di Sektor Pertanian di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 - 2012 No Tahun Jumlah (Orang) 1 2009 5.864.827 2 2010 5.616.529 3 2011 5.376.452 4 2012 5.064.377 Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2013 Berdasarkan hasil analisis Neraca Bahan Makanan (NBM) Jawa Tengah dari tahun 2009–2013 diketahui angka ketersediaan energi rata-rata 3.564 kkal/kap/hari dan angka ketersediaan protein rata-rata 92,48 gram/kap/hari. Angka tersebut sudah melebihi angka rekomendasi hasil Widya Karya Pangan dan Gizi (WKNPG) VIII tahun 2004 untuk ketersediaan energi 2.200 kilokalori dan protein 57 gram. Data dimaksud dapat dilihat pada Tabel 2.120. Tabel 2.120. Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2013 No Tahun Energi Per Kapita (Kkal/kap/hari) Protein Per Kapita (gram/kapita/hari) 1 2009 3.010 80,70 2 2010 3.277 86,28 3 2011 3.886 109,82 4 2012 3.592 92,24 5 2013 4.057 93,36 Sumber : Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah, 2014 Kualitas konsumsi pangan masyarakat Jawa Tengah dari tahun 2008–2013 yang ditunjukkan dengan meningkatnya skor II - 87 Pola Pangan Harapan (PPH) yang merupakan salah satu indikator keberhasilan ketahanan pangan di Jawa Tengah dari aspek konsumsi. Hal tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.121. Tabel 2.121. Skor PPH Jawa Tengah Tahun 2009 - 2013 No. Kelompok Pangan Standar Tahun 2009 2010 2011 2012 2013 1 Padi-padian 25,0 25,0 25,00 25,00 25,00 25,00 2 Umbi-umbian 2,5 2,0 1,93 2,40 2,50 2,19 3 Pangan Hewani 24,0 16,0 12,10 17,88 17,85 17,62 4 Minyak & lemak 5,0 4,6 5,50 4,95 5,00 3,91 5 Buah/biji berminyak 1,0 1,0 1,42 0,97 1,00 0,79 6 Kacang-kacangan 10,0 8,0 9,21 10,00 10,00 10,00 7 Gula 2,5 2,1 1,79 2,27 2,48 1,78 8 Sayur & buah 30,0 25,0 22,67 25,18 26,00 29,06 9 Lain-lain 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 Skor PPH Jateng 100,0 83,7 86,02 88,66 89,87 90,35 Skor PPH Nasional 75,7 77,5 77,3 75,4 88.3 Sumber: Badan KetahananPangan Provinsi Jateng, 2014 Walaupun secara total pencapaian PPH pada Tahun 2013 naik, tetapi indikator pembentuk PPH yang perlu mendapatkan perhatian adalah kelompok pangan hewani, minyak dan lemak, gula serta sayur dan buah. Perkembangan capaian konsumsi kelompok pangan dan konsumsi energi Tahun 2009-2013 mengarah pada konsumsi ideal sebesar 2.000 kkal/kap/hari dapat dilihat pada Tabel 2.122 dan Tabel 2.123. Tabel 2.122. Capaian Konsumsi Kelompok Pangan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 - 2013 No. Indikator Tahun 2009 2010 2011 2012 2013 1 Beras (Kg/Kap/Th) 96,93 108,43 102,48 90,49 89,49 2 Umbi-umbian (Kg/Kap/Th) 12,61 21,99 27,52 32,31 24,24 3 Pangan hewani (Kg/Kap/Th) 41,98 21,10 38,44 37,21 36,19 4 Sayur dan buah (Kg/Kap/Th) 87,45 69,43 76,57 73,98 67,70 Sumber : Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah, 2014 Tabel 2.123. Konsumsi Energi Per Kapita/Hari di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 - 2013 No. Kelompok Pangan Ideal Tahun 2009 2010 2011 2012 2013 1 Padi-padian 1.000 1.550,3 1.228,84 1.094,80 1.033,02 1.003,10 2 Umbi-umbian 120 90,7 98,75 100,51 118,89 87,70 3 Pangan Hewani 240 184,0 121,87 178,80 178,52 176,21 4 Minyak & lemak 200 210,1 200 188,10 200,18 156,48 II - 88 No. Kelompok Pangan Ideal Tahun 2009 2010 2011 2012 2013 5 Buah/biji berminyak 60 45,0 39,99 37,90 40,15 31,55 6 Kacang-kacangan 100 93,0 99,78 137,60 158,99 261,15 7 Gula 100 95,0 97,61 97,80 99,24 71,20 8 Sayur & buah 120 115,0 91,3 100,70 104,12 116,25 9 Lain-lain 60 14,9 14,9 67,30 69,29 101,50 JUMLAH 2000 1.992,6 2.398 2.015 2.003,51 2.005,14 Sumber : Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah, 2014 Target Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketahanan Pangan pada tahun 2015 dapat dilihat pada Tabel 2.123, meliputi: 1) Ketersediaan dan Cadangan Pangan, 2) Distribusi dan Akses Pangan, 3) Penganekaragaman dan Keamanan Pangan, 4) Pena- nganan Kerawanan Pangan. Target SPM bidang ketahanan pangan dapat dilihat pada Tabel 2.124. Tabel 2.124. Target Penerapan SPM Bidang Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 - 2015 No Jenis Pelayanan Indikator Target SPM 2011 2012 2013 2014 2015 1 Ketersediaan dan Cadangan Pangan Penguatan Cadangan Pangan 40 % X 200 ton beras (80 ton beras) 45 % X 200 ton beras (90 ton beras) 60 % X 200 ton beras (120 ton beras) 75 % X 200 ton beras (150 ton beras) 80 % X 200 ton beras (160 ton beras) 2 Distribusi dan Akses Pangan Ketersediaan Informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah 80 % 90 % 95 % 97 % 100 % 3 Penganekaragaman dan Keamanan Pangan Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan 40 % 50 % 80 % 80 % 80 % 4 Penanganan Kerawanan Pangan Penanganan Daerah Rawan Pangan 35 % 40 % 50 % 55 % 60 % Sumber :Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah, 2011 Untuk mendukung tercapainya SPM Ketahanan Pangan diupayakan melalui penguatan cadangan pangan; ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan; pengawasan dan pembinaan rawan pangan serta penanganan daerah rawan pangan, yang hingga Tahun 2013 telah melebihi target. Realisasi pencapaian SPM pada Tahun tahun 2012 dan tahun 2013 dapat dilihat pada Tabel 2.125. II - 89 Tabel 2.125. Target dan Realisasi Penerapan SPM Bidang Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2013 No Jenis Pelayanan SPM Target Realisasi 2012 2013 2012 2013 1 Penguatan Cadangan Pangan 80 ton setara beras 120 ton setara beras 141,89 ton setara beras 167,82 5 ton setara beras 2 Ketersediaan Informasi pasokan, harga dan akses pangan 90 % 95% 93,65% 95,19% 3 Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan 50 % 80% 80 % 80,33% 4 Penanganan Daerah Rawan Pangan 40 % 50% 45% 51,85% Sumber : Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah, 2014
  1. 22.Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan adalah upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masya- rakat desa dan kelurahan yang meliputi aspek ekonomi, sosial budaya, politik dan lingkungan hidup melalui penguatan pemerin- tahan desa dan kelurahan, lembaga kemasyarakatan dan upaya dalam penguatan kapasitas masyarakat. Pemberdayaan masyara- kat dilakukan dalam suatu kerangka pembangunan partisipatif yang dilaksanakan dari, oleh dan untuk masyarakat yaitu sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemanfaatan dan pemeliharaan hasil-hasil pembangunan serta pengembangan tindak lanjut hasil pembangunan. Perencanaan pembangunan desa disusun dengan mengacu kepada perencanaan pembangunan kabupaten/kota, provinsi dan nasional. Program-program pembangunan yang diarahkan ke desa wajib disinkronisasikan dan diintegrasikan dengan perencanaan pembangunan desa. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan dilakukan dengan melibatkan Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (LPMD/K). Jumlah LPMD/K sebagaimana pada Tabel 2.126. Tabel 2.126. Perkembangan Upaya Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 - 2013 NO URAIAN 2009 2010 2011 2012 2013
  2. 1.Jumlah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (LPMD/K) 8.576 8.576 8.576 8.578 8.578
  3. 2.Jumlah Posyandu Aktif 47.579 48.124 48.124 48.187 48.178
  4. 3.Jumlah PKK Aktif 8.576 8.576 8.576 8.578 8.578
  5. 4.Jumlah UED-SP 10 30 49 34 20
  6. 5.Jumlah BUMDES - 29 29 29 29
  7. 6.Jumlah Pasar Desa 60 29 39 28 20 Sumber : Bapermasdes Provinsi Jawa Tengah, 2010-2014 II - 90
  8. 23.Statistik Pengembangan data/informasi/statistik daerah dilaksana- kan guna mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangun- an. Dalam kaitan ini tidak hanya terbatas pada penyediaan data namun yang lebih penting adalah validitas, kecepatan penyampai- an serta keterpaduan data antar sektor sehingga memudahkan dalam analisa perencanaan pembangunan. Capaian kinerja sejak Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2013 antara lain Tersusunnya Buku Jawa Tengah Dalam Angka Tahun 2008 - 2012; Buku PDRB Tahun 2008 - 2012 dan Buku Tinjauan PDRB kabupaten/kota Tahun 2008 - 2012. Selain itu telah dapat diwujudkan kemudahan untuk mengakses data statistik.
  9. 24.Kearsipan Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, tertib penge- lolaan arsip menjadi suatu keharusan, bermanfaat sebagai bukti kegiatan dan merupakan wujud dilaksanakannya akuntabilitas instansi/lembaga. Pengelolaan arsip menjadi tanggung jawab dari seluruh instansi penyelenggaran pemerintahan. Pengelolaan Arsip secara baku telah dilaksanakan oleh 59 SKPD di Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana pada Tabel 2.127. Tabel 2.127. Pengelolaan Arsip Secara Baku di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2013 No Tahun Jumlah SKPD Jumlah SKPD yang Mengelola Arsip Secara Baku Rasio 1 2009 60 60 1,00 2 2010 60 60 1,00 3 2011 59 59 1,00 4 2012 59 59 1,00 5 2013 59 59 1,00 Sumber : Badan Arsip dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah, 2014
  10. 25.Komunikasi dan Informatika
42. a.Persentase SKPD Provinsi yang Memiliki Website Sendiri Keterbukaan informasi kepada masyarakat merupakan tuntutan yang wajib dipenuhi oleh pemerintah. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan membuat portal website milik pemerintah. Dengan adanya website diharapkan masyarakat dapat mengakses informasi hasil pembangunan dan dapat menjadi wadah komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat. Data jumlah SKPD Provinsi Jateng yang memiliki website sebagaimana tabel 2.128. II - 91 Tabel 2.128. Persentase SKPD Provinsi Jawa Tengah Memiliki Website Tahun 2009-2013 No Tahun Jumlah SKPD Provinsi Jumlah SKPD Provinsi Memiliki Website Persentase 1 2009 60 27 46 2 2010 60 30 50 3 2011 59 33 55 4 2012 59 35 58 5 2013 59 37 62 Sumber : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, 2014
43. b.Persentase SKPD Provinsi yang Telah Meng-Update Data Di Websitenya Pembaruan data yang tersaji dalam website milik pemerin- tah akan memberikan gambaran hasil pembangunan kepada ma- syarakat dan juga investor yang membutuhkan data terbaru, sebagaimana terlihat pada Tabel 2.129. Tabel 2.129. Persentase SKPD Provinsi Jawa Tengah yang Melakukan Update Data Pada Website Tahun 2009 - 2013 No Tahun Jumlah SKPD Provinsi Memiliki Website Jumlah SKPD Provinsi yang Telah Meng-update Data diwebsite Persentase 1 2009 27 22 81 2 2010 30 25 83 3 2011 33 28 85 4 2012 35 30 85 5 2013 37 32 86 Sumber : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, 2014
  1. 26.Perpustakaan Perkembangan capaian kinerja perpustakaan provinsi Jawa Tengah cenderung mengalami peningkatan yaitu Jumlah perpus- takaan desa dari 356 tahun 2009 menjadi 877 tahun 2013. Demi- kian pula untuk jumlah koleksi perpustakaan dari 67.127 koleksi pada tahun 2009 meningkat menjadi 203.126 koleksi pada tahun 2013, dan jumlah pengunjung perpustakaan dari 431.377 pengun- jung tahun 2009 menjadi 732.050 pengunjung tahun 2013. Namun berbeda untuk jumlah perpustakaan umum provinsi dan jumlah perpustakaan daerah kabupaten/kota yang cenderung tetap. Gam- baran selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.130. II - 92 Tabel 2.130. Perkembangan Perpustakaan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2013 No Uraian Data Tahun 2009 2010 2011 2012 2013 1 Jumlah Perpustakaan
44. a.Perpustakaan Desa 356 435 521 711 877
45. b.Jumlah Perpustakaan Umum Provinsi 1 1 1 1 1
46. c.Jumlah Perpustakaan Daerah Kab/Kota 35 35 35 35 35
47. d.Jumlah Perpustakaan Keliling 35 35 58 80 80 2 Jml Koleksi Perpustakaan 67.127 171.068 184.568 229.963 203.126 3 Jumlah Pengunjung Perpustakaan 431.377 494.665 517.148 595.200 732.050 Sumber Data : Badan Arsip dan Perpustakaan Prov. Jateng, 2014 2.1.4.2. Fokus Layanan Pilihan 1) Pertanian
48. a.Produksi Pertanian Urusan Pertanian mencakup sektor pertanian tanaman pangan, hortikultura, tanaman perkebunan, dan peternakan. Pro- duksi padi di Provinsi Jawa Tengah berdasarkan hasil olahan Di- nas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura pada Tahun 2013 mencapai 10.344.816 Ton Gabah Kering Giling (GKG) atau setara dengan 6.464.475 Ton beras (Angka Sementara). Pada Tahun 2013 produksi padi sebesar 10.344.816 Ton meningkat 1,09% dibandingkan Tahun 2012 sebesar 10.232.934 Ton; Produksi jagung sebesar 2.930.911 Ton turun 3,64% dari Tahun 2012 sebesar 3.041.630 Ton; Produksi kedelai sebesar 99.318 ton turun 34,83% dari Tahun 2012 sebesar 152.416 ton; belum tercapainya target komoditas di atas karena alih komoditas padi dan produktivitas yang lebih rendah serta pengaruh iklim. Produksi Tebu sebesar 5.576.736 ton melebihi dari target sebesar 5.025.000 ton dan meningkat dari 4.555.355 ton Produksi Gula pada tahun 2013 sebesar 370.814 ton naik 12,64% dari capaian Tahun 2012 sebesar 329.191 ton. Capaian tersebut di atas target Target Tahun 2013 sebesar 368.000 ton. Pada Tahun 2013 produksi daging mencapai 266.391.017 kg (ASEM, 2013) naik sebesar 5,62% dibandingkan Tahun 2012, yaitu, sebesar 252.218.874 kg. Produksi telur mencapai 283.149.108 kg (ASEM, 2013) naik 4,17% dibandingkan Tahun 2012 sebesar 271.819.998 kg. Sedangkan penurunan produksi terjadi pada komoditas susu yaitu sebesar 7,57% dari sebesar 105.516.134 liter pada Tahun 2012 menjadi 97.527.340 liter (ASEM, 2013). Penurunan produksi susu disebabkan karena II - 93 penurunan populasi ternak sapi perah sebesar 32,78% pada Tahun 2013 menjadi 103.794 ekor (Data Sensus Pertanian 2013) dibandingkan Tahun 2012 sebesar 154.398 ekor. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh tingginya penjualan induk sapi perah yang kurang produktif sebagai sapi potong dan belum optimalnya produktivitas sapi perah karena kualitas pakan yang rendah. Produksi dan produktivitas hasil pertanian pada Tahun 2009-2013 dapat dilihat pada Tabel 2.131 dan Tabel 2.132. Tabel 2.131. Produksi Hasil Pertanian Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 - 2013 No. Jenis Tahun 2009 2010 2011 2012 2013 1 Padi (ton) 9.600.416 10.110.830 9.391.959 10.232.934 10.344.816* 2 Beras (ton)a 5.391.456 5.678.098 5.274.390 5.729.529 6.464.475* 3 Jagung (ton) 3.057.845 3.058.710 2.772.575 3.041.630 2.930.911* 4 Kedelai (ton) 175.156 187.992 112.273 152.416 99.318*
  1. 5.Tebu (ton) 3.216.557 4.118.607 3.516.328 4.555.355 5.576.736
  2. 6.Gula (ton)a 227.214 242.660 244.192 329.191 370.814
  3. 7.Daging (kg) 203.841.029 228.189.441 239.459.443 252.218.874 266.391.017*
  4. 8.Susu (lt) 91.762.220 100.149.736 104.141.255 105.516.134 97.527.340*
  5. 9.Telur (kg) 249.804.428 250.226.811 257.175.536 271.819.998 283.149.108* Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2013; Dinpertan TPH, Dinas Perkebunan, Dinak Keswan Provinsi Jawa Tengah, 2013 Keterangan : * Angka Sementara a Data Hasil Olahan Dinas Pertanian TPH (Beras) dan Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah (Gula) Tabel 2.132. Produktivitas Tanaman Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 - 2013 No Tahun Produksi per hektar (kw/ha) Padi Jagung Kedelai Ubi Kayu Jalar 1 2009 55,65 46,21 15,91 192,65 167,77 2 2010 56,13 48,41 16,48 206,10 172,91 3 2011 54,47 53,30 13,69 202,17 196,34 4 2012 57,70 54,97 15,69 217,61 208,72 5 2013 (ASEM) 56,06 55,09 15,21 252,79 183,49 Sumber : Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan, 2014 Keterangan: produktivitas tidak dijumlah, tetap dirata-rata (jumlah produksi/luas areal pada tahun tertentu) Selanjutnya untuk produksi tanaman hortikultura di Jawa Tengah menunjukkan bahwa produksi cabai merah dan bawang merah sebanyak 145.061 ton dan 419.472 ton pada Tahun 2013 meningkat dari Tahun 2012 sebanyak 130.127 ton dan 381.319 ton. Untuk komoditas kentang sebanyak 273.514 ton melebihi dari target 260.633 ton serta meningkat dari Tahun 2012 sebanyak dari 252.607 ton. Kondisi tersebut dapat dilihat selengkapnya pada Tabel 2.133. II - 94 Tabel 2.133. Produksi Hortikultura di Jawa Tengah Tahun 2009-2013 No. Komoditas (Ton) Tahun 2009 2010 2011 2012 2013 1 Cabai Merah 139.993 134.357 119.130 130.127 145.061 2 Bawang Merah 406.725 506.357 372.256 381.319 419.472 3 Kentang 288.654 265.123 250.402 252.607 273.514 Sumber : Dinas Pertanian TPH Provinsi Jawa Tengah, 2014 Sedangkan produksi tanaman perkebunan utama di Jawa Tengah menunjukkan bahwa produksi kopi, kakao, kelapa, ceng- keh dan teh pada Tahun 2013 lebih rendah dibandingkan pada Tahun 2012, dikarenakan adanya penurunan populasi dan pro- duktivitas tanaman belum optimal, serta adanya anomali musim dan peremajaan tanaman yang belum berproduksi. Perkembangan produksi tanaman perkebunan utama di Jawa Tengah selama tahun 2009 – 2013 dapat dilihat Tabel 2.134. Tabel 2.134. Produksi Tanaman Perkebunan Utama di Jawa Tengah Tahun 2009 – 2013 No. Komoditas (ton) Tahun 2009 2010 2011 2012 2013 1 Kopi 15.010,12 16.224,81 9.837 33.474 19.431 2 Kakao 1.231,28 1.376,62 1.417 1.890 1.819 3 Kelapa 177.714 179.491 180.162 183.048 180.695 4 Karet 795,23 1.187,36 1.401,64 1.580 1.720 5 Cengkeh 6.108,26 6.558,44 4.236,27 7.571 6.246 6 Teh 5.512,06 6.131,58 6.105 6.436 5.481 7 Nilam 15.810,8 17.489,19 13.971 12.487 14,595 Sumber: Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah, 2014 Tahun 2013 dibandingkan dengan Tahun 2012 terjadi penurunan populasi, sapi potong, sapi perah dan kambing. Populasi sapi potong menurun 26,88% yaitu sebesar 1.500.077 ekor (Data Sensus Pertanian 2013) dari 2.051.407 ekor, dikarenakan tingginya harga sapi potong dan tingginya penjualan ke luar Jawa Tengah dalam bentuk ternak hidup. Populasi sapi perah turun sebesar 32,78% menjadi 103.794 ekor (Data Sensus Pertanian 2013) dari 154.398 ekor, dikarenakan harga jual ternak potong yang tinggi sehingga banyak sapi perah yang dijual sebagai ternak potong. Populasi kambing turun sangat sedikit (<0,1%) menjadi 3.889.010 ekor (ASEM, 2013) dari 3.889.878 ekor, dikarenakan banyak ternak yang dikirim ke luar Jawa Tengah dan banyaknya pemotongan kambing dengan umur di bawah 5 (lima) bulan. Kondisi tersebut dapat dilihat secara lengkap pada Tabel 2.135. II - 95 Tabel 2.135. Populasi Ternak di Jawa Tengah Tahun 2009-2013 No Jenis Ternak Tahun 2009 2010 2011 2012 2013*) 1 Sapi Potong (ekor) 1.525.250 1.554.458 1.937.551 2.051.407 1.500.077 2 Sapi Perah (ekor) 120.667 122.489 149.931 154.398 103.794 3 Kambing (ekor) 3.499.848 3.691.096 3.724.452 3.889.878 3.889.010 Sumber : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah, 2014 Keterangan : *) Angka Sementara Dalam rangka mendukung program pembangunan sektor pertanian, perikanan dan kehutanan diperlukan dukungan penyu- luhan yang mantap. Sampai dengan Tahun 2013 telah difasilitasi Balai Penyuluhan sebanyak 338 unit dan Posluhdes sebanyak 3.557 unit. Selain itu untuk meningkatkan kompetensi SDM penyuluh, Tahun 2013 telah dilakukan pelatihan untuk penyuluh sebanyak 1.030 orang (34,01%). Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.136. Tabel 2.136. Perkembangan Kelembagaan dan SDM Penyuluh Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 - 2013 No Jenis Tahun 2009 2010 2011 2012 2013 1 Jumlah Balai Penyuluhan yang berkualitas 16 53 67 190 338 2 Penumbuhan Posluhdes - - - 3.233*) 3.457 3 Persentase penyuluh yang memiliki kompentesi sesuai dengan bidang keahlian 1,61 8,5 30,2 32,65 34,01 Sumber : Set Bakorluh Provinsi Jawa Tengah, 2014 *) Tahun 2012 dibentuk Posluhdes **) Jumlah penyuluh yang dilatih
49. b.Kontribusi Terhadap PDRB PDRB di Jawa Tengah kurun waktu Tahun 2009-2012 untuk kontribusi sub sektor tanaman pangan, tanaman per- kebunan dan cenderung fluktuatif. Kontribusi sub sektor tanaman pangan selalu menurun, hal ini dikarenakan kontribusi sektor lain khususnya industri pengolahan mengalami peningkatan yang jauh lebih tinggi, namun demikian nilai produksi sub sektor tanaman pangan mengalami peningkatan. Penurunan kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB tidak mencerminkan kurang berhasilnya pembangunan pada sektor pertanian, karena yang lebih penting adalah peningkatan nilai produksinya. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 2.137. II - 96 Tabel 2.137. Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2012 Tahun ADHB (%) ADHK (%) Tan. Pangan Tan. Perkebunan Peternakan Tan. Pangan Tan. Perkebunan Peternakan 2009 13,92 1,69 2,89 13,53 1,84 2,50 2010 13,70 1,51 2,90 13,15 1,68 2,49 2011 13,31 1,54 2,85 12,39 1,66 2,47 2012*) 13,18 1,47 2,78 12,07 1,62 2,42 Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2012 Keterangan : *) Angka Sementara 2) Kehutanan
50. a.Lahan Kritis Tahun 2013 hutan negara di Jawa Tengah seluas 651.200 ha dan hutan rakyat seluas 742,92 ribu ha, sehingga luas lahan yang berfungsi sebagai hutan seluas 1,394 juta ha. Berdasarkan review lahan kritis yang dilakukan pada tahun 2013, luas lahan kritis di Jawa Tengah seluas 634.601 ha, atau turun dibandingkan tahun 2012 seluas 720.763 Ha. Dalam rangka menurunkan luas lahan kritis dilakukan melalui kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan. Pada tahun 2013 telah dilakukan rehabilitasi seluas 107.095 Ha. Perkembangan upaya penanganan lahan kritis selama tahun 2009-2013 dapat dilihat pada Tabel 2.138. Tabel 2.138. Luas Rehabilitasi Hutan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 - 2013 No. Luas (Ha) Tahun 2009 2010 2011 2012 2013 1 Luas hutan (dalam dan luar kawasan) 992.955 1.710.230 1.392.251 1.394.006 1.394.006 2 Luas lahan kritis 697.397 696.797 720.763 720.763 634.601 3 Lahan yang direhabilitasi 43.764 37.306 198.686 119.911 107.095 4 % Lahan yang direhabilitasi 6,27 5,35 27,56 16,63 16,88 Sumber : Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, 2014 Kerusakan kawasan hutan antara lain terjadi karena pencurian dan kebakaran hutan. Tahun 2013 telah terjadi pencu- rian kayu sebanyak 11.074 pohon atau seluas 28 Ha dan keba- karan seluas 1.215,31 Ha. Perkembangan data dimaksud selama tahun 2009-2013 dilihat pada Tabel 2.139. II - 97 Tabel 2.139. Kerusakan Kawasan Hutan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 - 2013 No Uraian Tahun (Ha) 2009 2010 2011 2012 2013 1. Luas pencurian pohon 21,50 14,81 36,24 23,21 28 2. Luas Kebakaran hutan 5.335,60 160 3.447 5.882 1.215,31 Total Luas Kerusakan hutan 5.357,10 174,81 3.483,24 5.905,21 1.243,31 Sumber : Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, 2014
51. b.Kontribusi Sub Sektor Kehutanan Terkait pemanfaatan hasil hutan, jumlah industri pengo- lahan hasil hutan kayu menunjukkan kecenderungan meningkat. Arah pengembangan selanjutnya adalah membentuk industri pe- ngolahan hasil hutan kayu yang mempunyai Sertifikat Verifikasi Legal Kayu (SVLK). Adapun kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB Tahun 2012 sebesar 0,50%, menurun dibanding Tahun 2009 sebanyak 0,51%. Data selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.140. Tabel 2.140. Kontribusi Sub Sektor Kehutanan Terhadap PDRB Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 - 2012 Tahun ADHB ADHK Nilai (Juta Rp) Kontribusi (%) Nilai (Juta Rp) Kontribusi (%) 2009 2.032.962,45 0,51 579.230,53 0,33 2010 2.354.617,63 0,53 630.780,66 0,34 2011 2.643.961,51 0,53 652.913,15 0,33 2012*) 2.754.602,04 0,50 645.799,07 0,31 Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2013 Keterangan : *) Angka Sementara 3) Energi dan Sumberdaya Mineral Kontribusi sektor energi dan sumberdaya mineral di Jawa Tengah pada kurun waktu tahun 2009 sampai dengan 2013 relatif tetap. Perkembangan dimaksud dapat dilihat pada Tabel 2.141. Tabel 2.141. Kontribusi Sektor Pertambangan dan Galian Terhadap PDRB Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 - 2013 Tahun ADHB ADHK Nilai (Milyar Rp) Kontribusi (%) Nilai (Milyar Rp) Kontribusi (%) 2009 3.852,7 0,97 1.952,8 1,11 2010 4.302,5 0,97 2.091,2 1,12 2011 4.726,4 0,95 2.193,9 1,11 2012*) 5.239,5 0,94 2.355,8 1,11 II - 98 Tahun ADHB ADHK Nilai (Milyar Rp) Kontribusi (%) Nilai (Milyar Rp) Kontribusi (%) 2013**) 4.406,2 0,95 1.875,8 1,12 Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2013, BRS Jawa Tengah, 2014 Keterangan : *) Angka Sementara **) Angka Sangat Sementara Persentase penertiban penambangan liar di Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2013 sebesar 86%, meningkat dibandingkan pa- da Tahun 2012 sebesar 85%. Perkembangan upaya penertiban penambangan liar di Jawa Tengah sejak tahun 2009-2013 dapat dilihat pada Tabel 2.142. Tabel 2.142. Penertiban Area Penambangan Liar Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 - 2013 No Uraian Tahun 2009 2010 2011 2012 2013 1 Luas area penambangan liar (ha) 100 92,43 92,43 43,67 96,2 2 Luas area penambangan liar yang ditertibkan (ha) 50 82,21 80,43 37,12 82,74 3 Persentase 50 88,94 87,02 85 86 Sumber: Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah, 2014 Indikator Rasio Elektrifikasi (RE) merupakan pencapaian pembangunan terkait dengan energi yang menunjukkan jumlah KK yang sudah berlistrik. Sampai dengan Tahun 2013, RE Jawa Tengah telah mencapai sebesar 85,29%. Walaupun demikian, data tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat sebanyak 14,71% rumah tangga yang belum dapat mengakses listrik. Dalam rangka meningkatkan rasio elektrifikasi tersebut, telah dilakukan berbagai upaya antara lain dengan pembangunan jaringan listrik pedesaan, dan pengem- bangan energi baru terbarukan. Perkembangan rasio elektrifikasi dan upayanya selama tahun 2009-2013 selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.143. Tabel 2.143. Rasio Elektrifikasi dan Upaya Peningkatan Rasio Elektrifikasi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 - 2013 No Uraian Tahun 2009 2010 2011 2012 2013 1 Rasio Elektrifikasi (%) 72,72 73,48 76,63 79,98 85,29 2 Pembangunan jaringan tegangan menengah (JTM) 7 8,77 12,89 22,7 32,228 3 Pembangunan jaringan tegangan rendah (JTR) (kms) 6,49 9,88 13,16 26,32 33,098 4 Pembangunan PLTMH (unit) 3 5 7 9 10 5 Pembangunan PLTS SHS (unit) 559 655 1929 2637 2.865 II - 99 No Uraian Tahun 2009 2010 2011 2012 2013 6 Pembangunan Demplot Gas Rawa (unit) 2 3 4 6 7 7 Pembangunan Demplot Biogas 8 16 24 44 55 Sumber: Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah, 2014 4) Pariwisata Perkembangan jumlah obyek wisata pada kurun waktu 2009 - 2013 cenderung meningkat, sebagaimana tertera pada Tabel 2.144. Tabel 2.144. Jumlah Daya Tarik Wisata dan Desa Wisata di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 - 2013 No. Uraian Tahun 2009 2010 2011 2012 2013 1 Jumlah Daya Tarik Wisata 257 266 284 385 417 2 Jumlah DTW Alam 120 113 126 132 132 3 Jumlah DTW Budaya 54 67 67 79 88 4 Jumlah DTW Buatan 83 86 91 98 105 5 Jumlah DTW Minat Khusus N/A N/A N/A 10 21 6 Jumlah event dan lain-lain N/A N/A N/A 66 71 7 Jumlah desa wisata (desa) 85 115 119 125 125 Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah, 2014 Perkembangan tenaga kerja di bidang pariwisata Jawa Tengah pada kurun waktu 2009 - 2013 cenderung meningkat, sebagaimana terlihat pada Tabel 2.145. Tabel 2.145. Jumlah Tenaga Kerja Bidang Pariwisata dan Pramuwisata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 - 2013 No. Uraian Tahun 2009 2009 2010 2012 2013
  1. 1.Jumlah Tenaga Kerja di bidang pariwisata (orang) 19.419 19.807 21.340 21.520 30.486
  2. 2.Jumlah Pramuwisata Madya (orang) 90 117 189 249 380 Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah, 2012 Sedangkan perkembangan jumlah, rata-rata lama tinggal wisa- tawan dan pengeluaran belanja wisatawan di Jawa Tengah selama kurun waktu tahun 2009-2013 dapat dilihat pada Tabel 2.146. II - 100 Tabel 2.146. Jumlah, Rata-Rata Lama Tinggal Wisatawan dan Pengeluaran Belanja Wisatawan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 - 2013 No Indikator Tahun 2009 2010 2011 2012 2013 1 Jumlah Wisa- tawan Nusan- tara (org) 21.515.598 22.275.146 21.838.351 25.240.021 29.430.609 2 Jumlah Wisa- tawan Manca- negara (org) 273.150 317.805 392.895 372.463 388.143 3 Rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara (hari) 2,23 2,25 2,26 2,31 2,34 4 Rata-rata lama tinggal wisatawan nusantara (hari) 1,92 1,94 1,96 2,01 2,05 5 Rata-rata belanja wisatawan mancanegara (US dollar per hari) 160 170 284 298 296,85 6 Rata-rata belanja wisatawan nusantara (rupiah per hari) 245.000 275.000 474.000 498.000 514,70 Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah, 2014 Perkembangan Pariwisata perlu didorong melalui kemitraan antara pemerintah dengan masyarakat dan asosiasi/lembaga pariwisata. Jumlah kelompok sadar wisata dalam kurun waktu lima tahun menunjukkan peningkatan dari sebanyak 96 kelompok pada Tahun 2009 menjadi sejumlah 435 kelompok pada Tahun 2013. Namun jumlah kerjasama dengan Asosiasi/ Lembaga Pariwisata pada Tahun 2013 menurun menjadi kerjasama dengan 1 lembaga. Perkembangan jumlah kelompok sadar wisata dan asosiasi/lembaga pariwisata yang bermitra dengan pemerintah dapat dilihat pada Tabel 2.147. Tabel 2.147. Jumlah Masyarakat dan Kelompok Sadar Wisata serta Kerjasama dengan Asosiasi/Lembaga Pariwisata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 - 2013 No Uraian Tahun 2009 2010 2011 2012 2013 1 Jumlah kelompok sa- dar wisata (kelompok) 96 89 190 225 435 2 Jumlah kerjasama de- ngan Asosiasi/ Lemba- ga Pariwisata (lembaga) 0 2 2 3 1 Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah, 2013 II - 101 Kontribusi sektor pariwisata terhadap total PDRB Provinsi Jawa Tengah dalam kurun waktu Tahun 2009-2012 menunjukkan perkembangan yang fluktuatif dengan kecenderungan meningkat dari 3,24% pada Tahun 2009 menjadi 3,28% pada Tahun 2012. Kondisi ini menunjukkan bahwa kontribusi sektor pariwisata terhadap kondisi perekonomian Jawa Tengah semakin meningkat. Perkembangan jumlah dan kontribusi sektor pariwisata terhadap total PDRB dapat dilihat pada Tabel 2.148. Tabel 2.148. Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap Total PDRB Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 - 2013 (Juta rupiah) No Uraian Tahun 2009 2010 2011 2012 2013*) 1 Hotel 1.362.722,98 1.547.333,66 1.711.438,05 1.898.282,67 1.898.282,67 2 Restoran 11.252.640,99 12.495.126,54 14.137.771,81 15.982.272,76 15.982.272,76 3 Hiburan dan Rekreasi 277.994,35 331.540,12 361.282,19 399.197,41 399.197,41 4 Jumlah Sektor Pariwisata 12.893.358,32 14.374.000,32 16.210.492,05 18.279.752,84 18.279.752,84 5 Sumbangan Sektor Pariwisata Terhadap PDRB (%) 3,24 3,23 3,25 3,28 3,28 Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, 2013 (diolah). Ket : *) data sementara, sebelum rilis BPS 5) Kelautan dan Perikanan Produksi perikanan tangkap pada Tahun 2013 mencapai 224.178,50 ton lebih besar dibandingkan target sebesar 205.796,29 ton, tetapi lebih rendah dibandingkan dengan capaian Tahun 2012 sebesar 283.957,60 ton karena tempat penangkapan yang tidak bertambah sehingga diperlukan renewable stocking di laut. Sedangkan produksi perikanan budidaya Tahun 2013 sebesar 292.862,35 ton melebihi dari target 177.333,80 ton dan mengalami kenaikan 16,62 % dari capaian Tahun 2012 sebesar 251.135,80 ton. Pada Tahun 2013 ekspor produk perikanan mencapai 22.898.187,34 Kg melebihi target 22.818.592,09 kg serta turun dibandingkan Tahun 2012 sebesar 23.791.384,54 kg. Kondisi dimaksud dapat dilihat pada Tabel 2.149. II - 102 Tabel 2.149. Produksi Perikanan dan Ekspor Produk Perikanan Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 - 2013 No Jenis Perikanan 2009 2010 2011 2012 2013 1 Perikanan Tangkap (Ton/Thn) 213.296,80 231.119,20 269.043,20 283.957,60 224.178,50 2 Perikanan Budidaya (Ton/Thn) 145.015,10 189.949,40 244.545,50 251.135,80 292.862,35 3 Ekspor Produk Perikanan (Kg/Thn) 16.596.516,84 16.551.920,24 19.608.246,32 23.791,54 22.898.187,34 Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, 2014 Kondisi tingkat pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam mengonsumsi ikan semakin meningkat, hal tersebut dapat diketahui dari tingkat konsumsi ikan dalam kurun waktu Tahun 2009-2012 mengalami peningkatan dari sebesar 15,23 kg/kapita/tahun menjadi 17,50 kg/kapita/tahun. Tingkat konsumsi ikan ini dipengaruhi oleh faktor geografis antar kabupaten/kota yang berbeda, sebagian tidak memiliki laut dan kawasan budidaya perikanan; faktor daya beli masyarakat yang masih rendah; dan kesadaran masyarakat tentang nilai gizi ikan yang kurang. Perkembangan tingkat konsumsi ikan dapat dilihat pada Gambar 2.22. Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, 2013 Gambar 2.22 Tingkat Konsumsi Ikan Per Kapita Penduduk Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 - 2012 (Kg/Kapita/Tahun) Pendapatan nelayan (laut dan perairan umum) pada Tahun 2013 sebesar Rp.10.716.485,00 per kapita/tahun melebihi dari target Rp.6.004.780,00 per kapita/tahun dan meningkat 7,16% dari capaian Tahun 2012 sebesar Rp.10.000.000 per kapita/tahun. Sedangkan Pendapatan pembudidaya ikan pada Tahun 2013 sebesar 18,00 17,50 17,00 16,50 16,00 15,50 15,00 17,5 14,50 14,00 2009 2010 2011 2012 II - 103 Rp.18.626.951 per kapita/tahun melebihi target dan meningkat sebesar Rp 3.673.000 per kapita/tahun pada Tahun 2012. Kondisi dimaksud dapat dilihat pada Tabel 2.150. Tabel 2.150. Pendapatan Nelayan dan Pembudidaya Ikan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 - 2013 No Indikator Tahun 2009 2010 2011 2012 2013 1 Pendapatan nelayan (Rp) 7.144.737,40 7.788.712,80 9.900.000 10.000.000 10.716.485 2 Pendapatan pembudidaya ikan (Rp) 2.044.500 2.535.260 3.372.526 3.673.000 18.626.951 Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, 2014 Terumbu karang di Jawa Tengah sebagai salah satu habitat berbagai macam ikan, saat ini kondisinya semakin menurun. Hal ini dilihat dari kerusakan terumbu karang pada Tahun 2012 mencapai 58 % dari total luasan terumbu karang. Kerusakan terumbu karang tersebut disebabkan oleh penggunaan alat tangkap tidak sesuai standar dan tidak ramah lingkungan. Perkembangan luas terumbu karang di Jawa Tengah dapat dilihat pada Tabel 2.151. Tabel 2.151. Luas Terumbu Karang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 - 2012 No Indikator Tahun 2009 2010 2011 2012 1 Luas terumbu karang (ha) 1.237,43 1.355,61 1.377,18 987,62 2 Luas terumbu karang kondisi baik (ha) 58,60 451,65 430,97 404,95 3 Luas Terumbu Karang Kondisi Sedang (ha) 405,21 76,28 88,51 5,20 4 Luas terumbu karang kondisi rusak (ha) 773,62 827,69 857,71 577,48 Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, 2013 Sedangkan luas hutan mangrove di Jawa Tengah Tahun 2012 sebesar 25.655,22 ha. Kondisi hutan mangrove Tahun 2012 juga banyak mengalami kerusakan, yaitu mencapai sebanyak 3.483,38 ha atau sebesar 13,57%. Perkembangan luas hutan mangrove dapat dilihat pada Tabel 2.152. II - 104 Tabel 2.152. Luas Hutan Mangrove Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 - 2012 No Indikator Tahun 2009 2010 2011 2012 1 Luas hutan mangrove (ha) 21.450,99 25.819,30 20.153,26 25.655,22 2 Luas hutan mangrove kondisi baik (ha) 14.673,27 15.325,75 14.822,23 17.432,06 3 Luas hutan mangrove kondisi sedang (ha) 4.939,53 6.079,67 2.277,58 4.739,78 4 Luas hutan mangrove kondisi rusak (ha) 1.838,19 4.413,89 3.053,45 3.483,38 Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, 2013 6) Perdagangan Peran sektor perdagangan terhadap perekonomian Jawa Tengah selama kurun waktu Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2013 memberikan kontribusi yang positif. Nilai PDRB sektor Perdagangan Atas Dasar Harga Berlaku pada Tahun 2013 sebesar Rp. 108.947.967,91 juta, yang memberikan kotribusi terhadap total PDRB Jawa Tengah sebesar 17,47%. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan usaha dan jasa perdagangan besar dan eceran di Jawa Tengah sangat tinggi seiring dengan kemampuan daya beli masyarakat yang tinggi. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Jawa Tengah Tahun 2009 – 2013 selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.153. Tabel 2.153. Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB Jawa Tengah Tahun 2009 - 2013 (Juta Rupiah) No Kontribusi Terhadap PDRB Tahun 2009 2010 2011 2012 2013 1 Nilai total PDRB 397.903.943,75 444.666.007,00 498.763.824,16 556.479.872,13 623.749.617,33 2 Nilai Sektor Perdagangan 65.647.179,51 72.954.035,12 82.612.875,54 95.028.163,85 108.947.967,91 3 Kontribusi (%) 16,50 16,41 16,56 17,08 17,47 Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Kinerja ekspor non migas Jawa Tengah Tahun 2013 mengalami peningkatan sebesar 361,76 Juta US$. Ekspor bersih non migas Tahun 2013 mengalami pertumbuhan sebesar -359,59 Juta US$, sedangkan dibanding Tahun 2012 mengalami peningkatan sebesar 420,42 Juta US$. Pertumbuhan negatif ekspor bersih non migas Jawa Tengah dikarenakan melemahnya pertumbuhan ekonomi global khususnya negara-negara yang menjadi tujuan ekspor Jawa Tengah antara lain Amerika Serikat, Italia, Spanyol, dan negara di Timur Tengah yang diakibatkan belum pulihnya krisis global serta adanya gejolak politik dan keamanan. Nilai impor non migas Tahun 2013 II - 105 dibandingkan Tahun 2012 mengalami penurunan sebesar 58,66 Juta US$, namun demikian nilai capaian masih tinggi yang disebabkan oleh tingginya ketergantungan industri dan sektor usaha terhadap kebutuhan bahan baku dan barang modal serta pola konsumsi masyarakat. Selengkapnya perkembangan nilai ekspor dan impor di Jawa Tengah Tahun 2009 – 2013 dapat dilihat pada Tabel 2.154. Tabel 2.154. Ekspor Bersih Perdagangan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 - 2013 No Indikator Nilai 2009 2010 2011 2012 2013 1 Nilai ekspor Non Migas (Jt US$) 2.885 3.674 4.259 4.513 4.874,76 2 Nilai impor non migas (Jt US$) 2.469 4.071 4.468 5.292 5.233,34 4 Ekspor Bersih Perdagangan (Jt US$) 416 -397 -209 -779 -358,58 Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah, 2014 Aktivitas usaha perdagangan selama kurun waktu lima tahun terus mengalami peningkatan yaitu untuk pemberian Angka Pengenal Impor (API) pada Tahun 2009 sebanyak 77 menjadi 602 pada Tahun
  3. 2013.Hal ini mencerminkan masih besarnya kebutuhan impor Jawa Tengah untuk usaha perdagangan dan industri. Sedangkan penerbitan sertifikasi mutu barang untuk ekspor pada Tahun 2013 sebanyak 439 menurun dibanding tahun sebelumnya sebanyak 529 jenis. Dalam rangka mengoptimalkan pelayanan sertifikasi mutu barang orientasi ekspor tersebut telah dilakukan peningkatan operasional, sarana prasarana pelayanan serta tenaga yang memadai. Jumlah ijin usaha perdagangan luar negeri dan jenis barang bersertifikat mutu di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2013 dapat dilihat pada Tabel 2.155. Tabel 2.155. Jumlah Izin Usaha Perdagangan Luar Negeri dan Jumlah Jenis Barang Bersertifikat Mutu Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 - 2013 No Jenis Usaha Perdagangan Tahun 2009 2010 2011 2012 2013 1 Jumlah izin usaha perdagangan luar negeri (Angka Pengenal Impor - unit) 77 477 334 462 602 2 Jumlah jenis barang bersertifikat mutu (jenis) 632 396 396 529 439 Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah, 2014 Selanjutnya upaya pembinaan terhadap Usaha Dagang Kecil dan Menengah (UDKM) di Jawa Tengah menunjukkan peningkatan, Tahun 2009 sebanyak 320.482 unit menjadi 529.688 unit pada Tahun 2013. Demikian juga pada perijinan usaha dagang yaitu SIUP dan TDP mengalami peningkatan selama Tahun 2009 - 2013. Kondisi tersebut selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.156. II - 106 Tabel 2.156. Jumlah Usaha Dagang Kecil dan Menengah dan Izin Usaha Perdagangan Dalam Negeri Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 - 2013 No Jumlah UDKM 2009 2010 2011 2012 2013 1 Jumlah Usaha Dagang Kecil dan Menengah (unit) 320.482 353.965 384.873 415.829 529.688 2 Jumlah izin usaha perdagangan dalam negeri (unit) - SIUP 304.771 329.213 356.999 358.733 378.845 -TDP 15.711 24.752 27.874 57.096 85.231 Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah, 2013 Dalam rangka meningkatkan perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan dalam negeri, beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan selama lima tahun menunjukkan peningkatan dan memenuhi target yang telah ditetapkan yaitu upaya pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di setiap daerah, sampai dengan Tahun 2013 telah terbentuk sebanyak 14 unit dari 2 unit pada Tahun 2009. Untuk pelayanan tera dan tera ulang pada 589 SPBU telah selesai dilaksanakan sepenuhnya. Selengkapnya untuk kondisi tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.157. Tabel 2.157. Kinerja Perlindungan Konsumen Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 - 2013 No Indikator Tahun 2009 2010 2011 2012 2013 1 Jumlah kabupaten/kota memiliki Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen/BPSK (kab/kota) 2 6 10 14 14 2 Jumlah kabupaten/kota memiliki Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat/LPKSM (kab/kota) 1 4 4 4 4 3 Persentase penyelesaian sengketa Konsu- men melalui BPSK kabupaten/kota (%) - - 5 kasus (100%) 7 kasus (100%) 26 kasus (100%) 4 Jumlah jenis barang beredar yang dilakukan pengawasan oleh Petugas Pengawas Barang dan Jasa (PPBJ) (jenis) 300 200 800 946 552 5 Persentase penyidikan terhadap hasil pengawasan yang perlu ditindaklanjuti dengan penyidikan (%) 0 0 0 1 kasus (100%) 1 kasus (60%) 6 Persentase SPBU yang telah dilakukan tera dan tera ulang alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (%). 100 100 100 100 100 dari 589 SPBU di Jateng Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 II - 107 7) Perindustrian
52. a.Kontribusi sektor industri terhadap PDRB Kinerja sektor industri terhadap sumbangan PDRB Jawa Tengah menunjukkan peningkatan yang signifikan. Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku untuk sektor industri sebesar Rp.203.104.060,24 juta pada Tahun 2013, dan memberikan kontribusi sebesar 32,56% terhadap total PDRB sebesar Rp.623.749.617,33 Juta. Kontribusi sektor industri terhadap PDRB Jawa Tengah Tahun 2009 – 2013 dapat dilihat pada Tabel 2.158. Tabel 2.158. Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 - 2013 (Juta Rupiah) No Kontribusi Terhadap PDRB Tahun 2009 2010 2011 2012 2013 1 Nilai total PDRB 397.903.943,75 444.666.007,00 498.763.824,16 556.479.872,13 623.749.617,33 2 Nilai Sektor Industri 130.352.154,42 146.132.837,59 165.850.520,22 182.715.245,06 203.104.060,25 3 Kontribusi (%) 32,76 32,86 33,25 32,83 32,56 Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah,2014
53. b.Pertumbuhan Industri Jumlah populasi industri kecil dan menengah serta industri besar di Jawa Tengah selama Tahun 2009-2013 mengalami peningkatan. Industri besar dari 501 unit usaha pada Tahun 2009 menjadi 815 unit usaha pada Tahun 2013. Selanjutnya industri kecil dan menengah sebanyak 320.590 unit usaha pada Tahun 2009, menjadi 422.767 unit usaha pada Tahun 2013. Peningkatan industri besar dipengaruhi oleh masih cukup tersedianya lahan atau kawasan peruntukan industri sesuai RTRW dan terjaminnya kepastian berusaha yang kondusif serta tersedianya tenaga kerja yang terampil khususnya di bidang garmen. Sedangkan pertumbuhan jumlah IKM disebabkan semakin terbukanya peluang usaha industri untuk pemenuhan pasar dalam negeri serta optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya lokal menjadi produk unggulan daerah. Pertumbuhan industri baik besar, menengah, maupun kecil di Jawa Tengah selama Tahun 2009 – 2013 dapat dilihat pada Tabel 2.160. II - 108 Tabel 2.159. Pertumbuhan Industri Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 - 2013 No Jenis Industri Tahun 2009 2010 2011 2012 2013 1 Besar 501 495 528 554 815 2 Kecil dan Menengah 320.590 320.770 319.689 335.673 422.767 Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah, 2014
54. c.Pengembangan Klaster Industri Dalam upaya meningkatkan jejaring dan rantai nilai industri unggulan daerah, telah dilaksanakan model pengembangan usaha industri melalui pendekatan klaster industri. Di Jawa Tengah industri unggulan yang dijadikan sebagai kompetensi inti industri adalah industri mebel, tekstil produk tekstil, makanan ringan, mesin dan perlogaman, komponen otomotif dan kerajinan. Pengembangan industri tersebut diarahkan pada pembentukan kelembagaan klaster industri yang melibatkan antara industri utama, industri pendukung dan usaha terkait. Sejak Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2013 telah terbentuk kelembagaan klaster industri sebanyak 14 klaster, terdiri dari 3 klaster industri tekstil dan logam, 4 klaster komponen otomotif dan kerajinan, dan 7 klaster makanan ringan dan mebel. Selengkapnya kondisi tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.160. Tabel 2.160. Pengembangan Klaster Industri di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 - 2013 No Jenis industri Tahun 2009 2010 2011 2012 2013 1 Jumlah Klaster Logam,Mesin, Tekstil 3 2 0 0 3 2 Jumlah Klaster Komponen Otomotif, elektronika & Aneka 1 2 4 0 4 3 Jumlah Klaster agro, kimia &hasil hutan 2 2 3 5 7 4 Pengembangan Klaster Industri 6 6 7 5 14 Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah, 2014
55. d.Cakupan Bina Kelompok Pengrajin Pembinaan terhadap Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang dilaksanakan meliputi peningkatan kualitas sumber daya manusia yang inovatif dan terampil, peningkatan kualitas manajemen produksi, peningkatan akses pasar dan bahan baku, peningkatan kualitas dan kapasitas produk. Jumlah II - 109 kelompok IKM yang mendapat bantuan sarana prasarana produksi pada Tahun 2013 sebanyak 86 IKM baik dalam skala sentra ataupun Kelompok Usaha Bersama (KUB) berupa paket mesin dan peralatan. Kondisi tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.161. Tabel 2.161. Jumlah Bina Kelompok Pengrajin Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2013 Uraian Tahun 2009 2010 2011 2012 2013 Jumlah kelompok pengrajin yang mendapat bantuan (paket) 73 127 210 230 86 Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah, 2014 8) Transmigrasi Perkembangan pengiriman transmigran dari Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2013 mengalami penurunan, walaupun animo masyarakat Jawa Tengah cukup tinggi. Penurunan jumlah transmigran disebabkan kuota yang disediakan oleh Pemerintah Pusat sangat terbatas dan ketidaksiapan lokasi daerah calon penerima transmigran. Capaian pengiriman transmigran dan animo masyarakat Jawa Tengah untuk mengikuti transmigrasi dapat dilihat pada Tabel 2.162. Tabel 2.162. Capaian Pengiriman Transmigran dan Animo Masyarakat Jawa Tengah Tahun 2009 – 2013 No Tahun Jumlah (KK) Animo (KK) 1 2009 913 4.897 2 2010 593 5.455 3 2011 690 6.306 4 2012 700 5.697 5 2013 471 4.760 Jumlah 3.367 27.115 Sumber : Dinakertransduk Provinsi Jawa Tengah, 2010-2014 Dalam rangka meningkatkan kemampuan dan ketrampilan yang dimiliki sehingga transmigran mampu mengelola potensi Sumber Daya Alam di lokasi transmigrasi dilaksanakan berbagai pelatihan kepada calon transmigran. Perkembangan pelatihan calon transmigran yang dilakukan Balatrans Penca Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada Tabel 2.163. II - 110 Tabel 2.163. Perkembangan Pelatihan Calon Transmigran Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 - 2013 No Tahun Jumlah (KK) 1 2009 590 2 2010 660 3 2011 780 4 2012 475 5 2013 415 Jumlah 2.920 Sumber: Dinakertransduk Provinsi Jawa Tengah, 2010-2014 2.1.5. Aspek Daya Saing Daerah
  1. 1.Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita Konsumsi makanan penduduk Jawa Tengah tahun 2012 mencapai Rp.255,95 ribu atau 50,49% dari total pengeluaran. Dari total pengeluaran makanan sebesar 17,41% digunakan untuk padi- padian. Pengeluaran makanan terbesar lainnya adalah konsumsi makanan/minuman jadi dan tembakau, masing-masing sebesar 29,32% dan 11,06% dari total pengeluaran konsumsi makanan, sedangkan pengeluaran konsumsi paling sedikit adalah umbi-umbian sebesar 0,47%. Pengeluaran konsumsi rumah tangga dapat dilihat pada Tabel 2.164. Tabel 2.164. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2012 No Kelompok Barang Tahun 2009 2010 2011 2012 A Rata-rata pengeluaran Konsumsi (Rp) 188.823 214.180 228.402 255.950 B Distribusi Pengeluaran konsumsi (%) 1 Padi-padian 19,35 20,05 17,62 17,41 2 Umbi-umbian 0,61 0,56 0,51 0,47 3 Ikan 4,33 4,16 3,93 3,87 4 Daging 3,32 3,07 3,22 3,3 5 Telur dan Susu 6,57 6,44 5,87 6,16 6 Sayur-sayuran 7,20 8,16 8,31 7,24 7 Kacang-kacangan 5,69 5,11 4,11 4,02 8 Buah-buahan 3,77 3,31 4,68 4,69 9 Minyak dan Lemak 4,03 3,92 4,03 3,83 10 Bahan Minuman 4,23 4,37 4,24 4,18 11 Bumbu-bumbuan 2,39 2,45 2,27 2,1 12 Konsumsi lainnya 3,53 3,34 2,33 2,34 13 Makanan dan Minuman jadi 23,58 24,24 28,58 29,32 14 Tembakau, sirih 11,40 10,82 10,31 11,06 Jumlah 100 100 100 100 Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2013 II - 111
  2. 2.Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Per Kapita Sedangkan pada tahun 2012, pengeluaran untuk konsumsi non makanan sebesar Rp.251,03 ribu atau 49,51% dari total pengeluaran. Pengeluaran tersebut digunakan untuk keperluan perumahan dan fasilitas rumah tangga sebesar 34,69%. Pengeluaran konsumsi untuk non makanan dapat dilihat pada Tabel 2.165. Tabel 2.165. Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Per Kapita Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 - 2012 No Kelompok Barang Tahun 2009 2010 2011 2012 A Rata-ratapengeluaran Konsumsi (Rp ribu) 161.800 180.317 224.438 251,03 B Distribusi Pengeluaran konsumsi (%) 1 Perumahan dan fasilitas rumah tangga 42,91 42,87 35,05 34,69 2 Barang dan Jasa 35,83 36,08 36,74 38,20 3 Pakaian, alas kaki dan tutup kepala 6,47 6,17 6,53 6,02 4 Barang-barang yang tahan lama 9,11 8,95 13,99 13,81 5 Pajak dan asuransi 3,50 3,90 3,21 3,18 6 Keperluan pesta dan upacara 2,18 2,03 4,48 4,10 Sumber : Susenas 2012 Modul Konsumsi BPS Provinsi Jawa Tengah, 2013
  3. 3.Nilai Tukar Petani (NTP) Nilai Tukar Petani adalah pengukur kemampuan tukar barang- barang (produk) pertanian yang dihasilkan petani dengan barang dan jasa yang diperlukan untuk konsumsi rumah tangga dan keperluan dalam memproduksi hasil pertanian. NTP dihitung berdasarkan perbandingan indeks harga yang diterima petani (It) dengan indeks harga yang dibayar petani (Ib) dalam persen. Semakin tinggi nilai NTP, maka relatif semakin kuat pula tingkat kemampuan dan daya beli petani. Perkembangan NTP di Jawa Tengah Tahun 2009-2013 dapat dilihat pada Gambar 2.23. Gambar 2.23 Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 - 2013 108 106 106,72106,37 104 102 100 98 2009 2010 2011 2012 2013 II - 112 Mulai bulan Januari 2014, NTP menggunakan Tahun Dasar 2012=100 untuk menyesuaikan perubahan/pergeseran pola produksi pertanian, pola konsumsi rumah tangga pertanian di perdesaan dan perluasan cakupan sub sektor pertanian.
  4. 4.Fasilitas Wilayah/Infrastruktur Kondisi panjang jalan yang ada di wilayah Jawa Tengah apabila dibandingkan dengan jumlah kendaraan, maka dapat dilihat bahwa rasionya dari tahun ke tahun semakin kecil. Hal ini terlihat bahwa rasio panjang jalan terhadap jumlah kendaraan tahun 2009 sebesar 30,4 menjadi 22,8 pada tahun 2012. Kondisi ini menggambarkan bahwa jumlah kendaraan yang ada di Jawa Tengah, semakin meningkat. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.166. Tabel 2.166. Rasio Panjang Jalan Terhadap Jumlah Kendaraan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 - 2012 Tahun Panjang Jalan (km) Banyak Kendaraan (unit) Ratio (%) 2009 26.135,19 8.593.911 30,4 2010 26.333,33 9.318.749 28,1 2011 26.533,33 10.481.143 25,3 2012 26.368,79 11.521.288 22,8 Sumber: Jawa Tengah dalam Angka, BPS Provinsi Jawa Tengah , 2013
  5. 5.Sumber Daya Manusia
56. a.Rasio Ketergantungan Rasio ketergantungan dalam kurun waktu 2009 - 2012 terus menurun, pada Tahun 2009 sebesar 52,16%, dan pada Tahun 2012 menjadi sebesar 49%. Data secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.167. Tabel 2.167. Rasio Ketergantungan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 - 2012 No Bidang Urusan/Indikator Tahun 2009 2010 2011 2012 1 Rasio Ketergantungan (%) 52,16 50,31 48,47 49 2 Penduduk (Juta Orang) 32,86 32,38 32,64 33,27 3 Penduduk usia 0-14 tahun (Juta Orang) 8,78 8,52 8,37 8,44 4 Penduduk usia +65 tahun (Juta Orang) 2,48 2,32 2,28 2,46 5 Penduduk usia 15-64 tahun (Juta Orang) 21,60 21,54 21,97 22,37 Sumber:BPS Provinsi Jawa Tengah, 2013 II - 113
57. b.Rasio Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Pendidikan yang Ditamatkan Rasio penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja menurut pendidikan yang ditamatkan selama empat tahun terakhir yang paling dominan adalah lulusan SD ke bawah. Secara keseluruhan sejak Tahun 2009 - 2012 rasio lulusan SD ke bawah, SMP, maupun DI/II/III dan Universitas mengalami kondisi yang berfluktuatif, sebagaimana terlihat pada Tabel 2.168. Tabel 2.168. Rasio Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Pendidikan yang Ditamatkan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 - 2012 No. Bidang Urusan/Indikator Tahun 2009 2010 2011 2012 1 SD ke Bawah 28,78 25,97 28,00 27,08 2 SMP 8,79 8,80 9,34 9,20 3 SMA 7,94 11,15 8,61 8,96 4 DI/II/III dan Universitas 2,65 2,90 2,82 3,25 Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2013
58. c.Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama Penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan utama selama kurun waktu 2009-2012, sektor pertanian memberikan kontribusi paling tinggi dan dikuti sektor perdagangan dan sektor industri. Namun jika dilihat perkembangan tiap tahun, sektor pertanian selama 2009-2012 terus mengalami penurunan dari Tahun 2009 sebanyak 5,86 juta orang dan pada Tahun 2012 menjadi sebanyak 5,06 juta orang. Data selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.169. Tabel 2.169. Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 - 2012 (Juta orang) No Bidang Urusan/Indikator Tahun 2009 2010 2011 2012 1 Pertanian 5,86 5,62 5,38 5,06 2 Industri 2,66 2,81 3,05 3,30 3 Perdagangan 3,46 3,39 3,40 3,45 4 Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan 1,84 1,96 2,06 2,17 5 Lainnya (Pertambangan, Listrik, Gas dan Air, Konstruksi, Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi, Lembaga Keuangan, Real Estate dan Usaha Persewaan) 2,02 2,03 2,03 2,16 Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2013 II - 114
59. d.Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang bekerja menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan Penyerapan tenaga kerja selama kurun waktu 2009–2012 masih didominasi oleh penduduk yang berpendidikan rendah, yaitu Sekolah Dasar ke bawah dan Sekolah Menengah Pertama. Namun perbaikan kualitas tenaga kerja ditunjukkan adanya kecenderungan meningkatnya tenaga kerja yang berpendidikan tinggi dari 0,87 juta orang pada Tahun 2009 meningkat menjadi 1,08 juta orang pada Tahun 2012, sebagaimana data pada Tabel 2.170. Tabel 2.170. Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 - 2012 Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan (juta orang) Tahun 2009 2010 2011 2012 SD ke Bawah 9,46 8,41 9,14 9,01 Sekolah Menengah Pertama 2,89 2,85 3,05 3,06 Sekolah Menengah Atas 2,61 3,61 2,81 2,98 Diploma I/II/III dan Universitas 0,87 0,94 0,92 1,08 Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2013 2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 dan Realisasi RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 – 2013 2.2.1. Urusan Wajib 1) Pendidikan Kinerja pembangunan Urusan Pendidikan ditunjukan dengan 87 indikator kinerja, dengan capaian seperti tertuang dalam Tabel 2.171. Tabel 2.171. Capaian Kinerja Urusan Pendidikan No Program dan Indikator Kinerja Program Target RPJMD 2008- 2013 Satuan Kinerja 2008 s/d 2012 Capaian Kinerja RKPD Tahun 2013 Kinerja 2008 s/d 2013 StatusTarget RKPD 2013 Capaian Tahun 2013 I Program Pendidikan Anak Usia Dini 1 Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 65 % 70,50 70,42 70,55 70,55 2 Prosentase Sarana Prasarana PAUD layak 70 % 60 70 71 71 3 Rasio jumlah pendidik dengan peserta didik PAUD 1:20 1:30 1:30 1 : 20 1 : 20 4 Dokumen tentang pedo- man pengelolaan PAUD ada/ tidak ada ada Ada Ada II Program Pendidikan Dasar 5 Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI 98 % 98,30 98,83 98,6 98,6 • • • • • II - 115 No Program dan Indikator Kinerja Program Target RPJMD 2008- 2013 Satuan Kinerja 2008 s/d 2012 Capaian Kinerja RKPD Tahun 2013 Kinerja 2008 s/d 2013 StatusTarget RKPD 2013 Capaian Tahun 2013 6 APK Wajar Dikdas (SMP/MTs) 98 % 100,50 100,49 100,52 100,52 7 Nilai rata-rata Ujian Akhir Sekolah Berstan- dar Nasional (UASBN) SD/MI 7 7,06 7,49 7,2 7,2 8 Nilai rata-rata Ujian Nasional (UN) SMP/MTs 6,78 6,8 6,78 6,8 6,8 9 Angka naik kelas SD/MI 98 % 99 100 99,15 99,15 10 Angka putus sekolah SD/MI 0,12 % 0,12 0,12 0,11 0,11 11 Angka putus sekolah SMP/MTs 0,22 % 0,38 0,22 0,34 0,34 12 Angka lulus SD/MI 98 % 99,95 99,5 99,95 99,95 13 Angka lulus SMP/MTs 93 % 99,15 99,5 99,17 99,17 14 Prosentase Ruang kelas SD sesuai standar nasional pendidikan 90 % 94,75 90 94,78 94,78 15 Prosentase Ruang kelas SMP sesuai standar nasional pendidikan 90 % 96,76 90 98,79 98,79 16 Prosentase SD yang me- miliki laboratorium IPA dan komputer sesuai standar nasional pendidikan 2,42 % 1283 SD/MI 4,825,46 5,48 5,48 17 Prosentase SMP yang memiliki laboratorium IPA dan komputer sesuai standar nasional pendidikan 30 % 47,87 43 47,88 47,88 18 Prosentase SD yang memiliki perpustakaan 35 % 70,95 35 70,99 70,99 19 Prosentase SMP yang memiliki perpustakaan 80
(60)% 70,50 80 73,22 73,22 20 Prosentase SD/MI terakreditasi 100 % 99,93 100 100 100 21 Prosentase SMP/MTs terakreditasi 100 % 99,78 100 100 100 22 Prosentase SD/MI yang melaksanakan Kuriku- lum Tingkat Satuan Pen- didikan (KTSP) mencapai 100% 100 % 100 100 100 100 23 Prosentase SMP/MTs yang melaksanakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) mencapai 100% 100 % 100 100 100 100 24 Prosentase SD/MI dan SMP/MTs melaksanakan pembinaan kesiswaan 100 % 100 100 100 100 25 Setiap Kabupaten/Kota di Jawa Tengah memiliki minimal 1 (satu) Rintisan Sekolah Bertaraf Inter- nasional (RSBI) jenjang SD 100 % 48,5 88 48,5 48,5 26 Setiap Kabupaten/Kota di Jawa Tengah memiliki minimal 1 (satu) Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) jenjang SMP 100 % 100 100 100 100 • • • • • ... • • • • • • • • • • • • • II - 116 No Program dan Indikator Kinerja Program Target RPJMD 2008- 2013 Satuan Kinerja 2008 s/d 2012 Capaian Kinerja RKPD Tahun 2013 Kinerja 2008 s/d 2013 StatusTarget RKPD 2013 Capaian Tahun 2013 III Program Pendidikan Menengah 27 Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA 70 % 67 70 70 70 28 Rasio siswa SMK : SMA 70:30 % 67:33 70:30 70 : 30 70 : 30 29 Prosentase Ruang kelas SMA/SMK sesuai standar nasional pendidikan 40 % 80 80 90 90 30 Angka Putus Sekolah SMA/SMK 0,07 % 0,08 0,07 0,07 0,07 31 Prosentase SMA/SMK memiliki perpustakaan sesuai standar nasional pendidikan 90 % 87 90 90 90 32 Satuan pendidikan SMA/SMK memiliki laboratorium sesuai standar nasional pendidikan 75 % 80 80 90 90 33 Setiap Kabupaten/Kota di Jawa Tengah terdapat 1 (satu) Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) SMA 100 % 100 100 100 100 34 Setiap Kabupaten/Kota di Jawa Tengah terdapat 1 (satu) Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) SMK 100 % 100 100 100 100 35 Satuan pendidikan SMA menerapkan Teknologi informasi dan Komuni- kasi (TIK) Based Learning 50 % 50,02 50 55 55 36 Nilai rata-rata Ujian Nasional SMA/MA/SMK sebesar 7,1 7,1 % 7,73 7,75 7,31 7,31 37 Satuan pendidikan SMK yang memiliki bengkel 50 % 75,5 75 86,2 86,2 38 Mata pelajaran SMK yang memiliki buku sesuai Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) sebanyak 30 mapel 100 % 100 100 100 100 39 Satuan pendidikan SMA yang menerapkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) mencapai 100% 100 % 100 100 100 100 40 Satuan pendidikan SMK yang menerapkan kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 100 % 100 100 100 100 41 Satuan pendidikan SMA/SMK/MA yang terakreditasi 100 % 100 100 100 100 42 Jumlah Satuan pendidik- an SMA menerapkan Internasional Standar Operational (ISO) Mana- jemen versi 9001-2000 6,82 % 7,28 7 7,41 7,41 43 Prosentase SMA / SMK melaksanakan MBS dengan baik 50 % 100 50 100 100 • • • • • • • • • • • • • • • • • II - 117 No Program dan Indikator Kinerja Program Target RPJMD 2008- 2013 Satuan Kinerja 2008 s/d 2012 Capaian Kinerja RKPD Tahun 2013 Kinerja 2008 s/d 2013 StatusTarget RKPD 2013 Capaian Tahun 2013 44 Jumlah Satuan pendidik- an SMK menerapkan In- ternational Standar Ope- rational (ISO) Manajemen versi 9001-2000 11,93 % 38,75 13,42 40,47 40,47 45 Prosentase SMA/SMK melaksanakan pembinaan kesiswaan 100 % 100 100 100 100 IV Program Pendidikan Non Formal dan Informal  Pendidikan Kesetaraan 46 Prosentase Pendidikan kesetaraan mendukung capaian Angka Partisi- pasi Kasar Pendidikan Dasar 7 % 6,0 7 7 7 47 Angka lulus pendidikan kesetaraan paket A 97 % 95,32 98 94,47 94,47 48 Angka lulus pendidikan kesetaraan paket B 95 % 96,03 95 90,8 90,8 49 Angka lulus pendidikan kesetaraan paket C 90 % 98,08 91 75,2 75,2 50 Prosentase usia dewasa yang belum bersekolah terlayani pendidikan kesetaraan 60 % 56,07 60 60,15 60,15  Pendidikan Masyarakat 51 Prosentase angka buta aksara usia >45 <1 % 0,15 <1 0,14 0,14 52 - Prosentase desa di Ja- wa Tengah memiliki Ta- man Bacaan Masyarakat (TBM) 15 % 13,6 15 15 15  Kursus dan Kelembagaan 53 Prosentase Penganggur- an usia 15-44 th mem- peroleh layanan pendi- dikan kecakapan hidup 5 % 5,31 5 5,47 5,47 54 Prosentase Lembaga Pendidikan Non Formal yang terakreditasi 10 % 11,7 10 11,75 11,75 55 Setiap Kabupaten/Kota memiliki 1 (satu) model layanan Pendidikan Non Formal Unggulan 100 % 100 100 100 100 V Program Pendidikan Khusus 56 Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Khusus 40 % 51,74 40 52 52 57 Angka Naik Kelas Pendidikan Khusus 98 % 100 99 100 100 58 Angka Lulus pendidikan khusus 100 % 100 100 100 100 59 Ruang kelas pendidikan khusus yang sesuai standar nasional pendidikan 70 % 70 70 73 73 60 Sarana dan prasarana pendidikan khusus sesuai standar nasional 40 % 67,83 66,94 70 70 61 Satuan pendidikan khu- sus yang terakreditasi 100 % 100 100 100 100 • • • • • • • • • • • • • • • II - 118 No Program dan Indikator Kinerja Program Target RPJMD 2008- 2013 Satuan Kinerja 2008 s/d 2012 Capaian Kinerja RKPD Tahun 2013 Kinerja 2008 s/d 2013 StatusTarget RKPD 2013 Capaian Tahun 2013 VI Program Peningkatan Mutu Pendidikdan Tenaga Kependidikan Pendidik Jawa Tengah berkualifikasi S1/D4 mencapai: 62 Prosentase Pendidik PAUD berkualifikasi S1/D4 30 % 31,01 30 31,05 31,05 63 Prosentase Pendidik SD/SDLB berkualifikasi S1/D4 45 % 51,56 50 51,58 51,58 64 Prosentase Pendidik SMP/SMPLB berkualifikasi S1/D4 85 % 84,57 85 85,05 85,05 65 Prosentase Pendidik SMA/SMALB dan SMK berkualifikasi S1/D4 93 % 91,85 93 93,06 93,06 66 Prosentase Pendidik Pendidikan Kesetaraan A, B dan C berkualifikasi S1/D4 35 % 34 35 35,05 35,05 Pendidik Jawa Tengah bersertifikat pendidik mencapai : 67 Prosentase Pendidik PAUD bersertifikat pen- didik 16 % 14,02 16 15 15 68 Prosentase Pendidik SD/SDLB bersertifikat pendidik 45 % 46,9 45 47 47 69 Prosentase Pendidik SMP/SMPLB bersertifikat pendidik 94 % 54,5 94 55 55 70 Prosentase Pendidik SMA/SMALB dan SMK bersertifikat pendidik 95 % 50,18 95 51 51 Pendidik dan Tenaga Kependidikan Jawa Tengah bersertifikat sesuai bidang keahlian: 71 Prosentase Pengawas TK/SD/SDLB bersertifikat pengawas 35 % 32,5 35 34 34 72 Prosentase Pengawas SMP bersertifikat pengawas 40 % 32,5 40 37,5 37,5 73 Prosentase Pengawas SMA/SMK bersertifikat pengawas 50 % 97,2 50 97,2 97,2 74 Prosentase Laboran pada satuan pendidikan SMP bersertifikat laboran 45 % 36 45 45,05 45,05 75 Prosentase Laboran pada satuan pendidikan SMA/SMK bersertifikat laboran 30 % 39,67 30 40 40 76 Prosentase Instruktur kejuruan bersertifikat kompetensi keahlian 10 % 10 10 10,5 10,5 77 Prosentase Pustakawan pada SMP bersertifikat pustakawan 40 % 36,70 40 40,5 40,5 78 Prosentase Pustakawan pada SMA/SMK bersertifikat pustakawan 35 % 40,94 37 41 41 • • • • • • • • • • • • II - 119 No Program dan Indikator Kinerja Program Target RPJMD 2008- 2013 Satuan Kinerja 2008 s/d 2012 Capaian Kinerja RKPD Tahun 2013 Kinerja 2008 s/d 2013 StatusTarget RKPD 2013 Capaian Tahun 2013 79 Prosentase Pendidik/ instruktur kursus kejuruan bersertifikat bidang keahlian 40 % 36 40 40,25 40,25 VII Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 80 Prosentase lembaga PAUD memiliki tatake- lola dan citra yang baik 40 % 34 40 40,1 40,1 81 Prosentase SD/MI yang menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) 15 % 28 20 30 30 82 Prosentase SMP/MTs yang menerapkan Mana- jemen Berbasis Sekolah (MBS) 30 % 49 30 50 50 83 Satuan pendidikan SMA/SMK/MA yang menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dengan Baik 50 % 100 50 100 100 84 Penerapan Sistem Mana- jemen Mutu versi 9001- 2000 pada Dinas Pendi- dikan Provinsi Jawa Tengah 100 % 100 100 100 100 VII I Program Fasilitasi Pendidikan Tinggi 85 Prosentase Perguruan Tinggi di Jawa Tengah yang bermitra dengan Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam pem- bangunan pendidikan 25 % 40 25 40 40 IX Program Pendidikan Berkelanjutan 86 Prosentase Satuan pen- didikan di Provinsi Jawa Tengah yang mengem- bangkan pembinaan wawasan kebangsaan 75 % 85 75 85 85 87 Prosentase Satuan pendidikan SD/SMP/ SMA/SMK di Jawa Te- ngah yang mengembang- -kan kurikulum Bahasa Jawa 100 % 100 100 100 100 Keterangan : : Telah Tercapai; : Akan Tercapai; : Perlu Perhatian/Upaya Keras Berdasarkan tabel capaian kinerja urusan pendidikan, terlihat bahwa dari sebanyak 87 target indikator RPJMD tahun 2008-2013, sebanyak 76 target indikator berstatus telah tercapai, dan sejumlah 11 target indikator berstatus belum tercapai. Target indikator yang belum tercapai tersebut antara lain Angka Putus Sekolah SMP/MTs, % SMP/MTs yang memiliki perpus- takaan, Kab/Kota yang memiliki SD RSBI, Angka Lulus pendidikan kesetaraan Paket A, B dan C, % Pendidik bersertifikat pada jenjang PAUD, SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB/SMK, serta % Penga- was TK/SD/SDLB dan SMP bersertifikat. • • • • • • • • • II - 120 Capaian indikator Angka Putus Sekolah SMP/MTs belum mencapai target 0,22% karena adanya mutasi siswa SMP/MTs ke provinsi lain tanpa laporan kelanjutan pendidikannya, faktor budaya dan tingkat ekonomi keluarga meskipun telah ada subsidi pemerintah berupa bantuan Biaya Operasional Sekolah (BOS). Untuk indikator % SMP/MTs yang memiliki perpustakaan belum tercapai karena keterbatasan lahan guna penambahan ruang perpustakaan dan peningkatan kualifikasi perpustakaan sesuai SNP. Sedangkan, belum tercapainya indikator Angka Lulus pendidikan kesetaraan Paket A, B dan C disebabkan karena belum semua warga belajar pendidikan kesetaraan memiliki kesadaran untuk menyelesaikan pendidikannya dan mengikuti ujian sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Selanjutnya, untuk capaian indikator Kab/Kota yang memiliki SD RSBI, % Pendidik bersertifikat pada jenjang PAUD, SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB/SMK, serta % Pengawas TK/SD/SDLB dan SMP bersertifikat, sangat dipengaruhi oleh kebijakan Pusat. Kebijakan terkait RSBI sudah dihentikan sejak tahun 2011 serta penetapan kuota sertifikasi baik sertifikasi pendidik maupun pengawas ditentukan oleh Pusat sehingga capaian target Provinsi tersebut sangat tergantung pada kebijakan Pusat. 2) Kesehatan Kinerja pembangunan Urusan Kesehatan ditunjukan dengan 94 indikator kinerja, dengan capaian pada Tabel 2.172. Tabel 2.172. Capaian Kinerja Urusan Kesehatan No Program dan Indikator Kinerja Program Target RPJMD 2008- 2013 Satuan Kinerja th 2008 - 2012 Capaian Kinerja RKPD Tahun 2013 Kinerja 2008 s/d 2013 Status Target RKPD 2013 Capaian Tahun 2013 1 Program Pencegahan & Penaggulangan Penyakit 1 Cakupan UCI 100 % 98,05 100 n/a 2 Presentase kab/kota dengan kelengkapan laporan surveilans lebih atau sa- ma de- ngan 90 % 99,10 lebih atau sama de- ngan 90 100 100 3 Presentase kab/kota dengan ketepatan laporan surveilans lebih atau sa- ma de- ngan 80 % 97,30 lebih atau sama de- ngan 80 100 100 4 Meningkatnya persenta- se kab/kota dengan Non Polio AFP > 2/100.000 anak usia <15 th Mening- kat % 95,00 Meningka t 100 100 5 Meningkatnya Persenta- se Kab/kota dengan pe- nemuan kasus AFP dan pengambilan spesimen- nya < 14 hari sesuai SOP Mening- kat % 100 Mening- kat 100 100 6 Tertanganinya KLB kurang dari 24 jam 100 % 100 100 100 100 • • • • • II - 121 No Program dan Indikator Kinerja Program Target RPJMD 2008- 2013 Satuan Kinerja th 2008 - 2012 Capaian Kinerja RKPD Tahun 2013 Kinerja 2008 s/d 2013 Status Target RKPD 2013 Capaian Tahun 2013 7 Menurunnya kematian karena kasus DBD <1 0,07 <1 8 Menurunnya jumlah penderita DBD 2 Per 10.000 pddk 1,02 2/10.000 1,929 1,929 9 Menurunnya angka kesakitan malaria (API) 1 Per 1.000 0,075 1/1.000 0,04 0,04 10 Menurunnya angka kesakitan Diare 8 – 10 % 51,43 8 – 10 11 Menurunnya angka kematian diare <1 % 0,01 <1 12 Meningkatnya penemuan kasus HIV/AIDS Mening- kat % 111,51 Mening- kat 730/649 13 Menurunnya kematian akibat HIV /AIDS Menurun % 18,70 Menurun 14 Meningkatnya penemuan kasus TB paru atau CDR (Case Detection Rate) 70 % 58,45 70 18,93 18,93 15 Meningkatnya angka kesembuhan TB Paru lebih dari atau sama de- ngan 85 % 88,64 lebih dari atau sa- ma de- ngan 85 n/a 16 Menurunnya kecacatan dan kematian akibat kecelakaan dan cidera Menurun % 67,80 Menurun 50,72 50,72 17 Menurunnya Pneumonia balita 8 – 10 % 12 8 – 10 18 Meningkatnya kab/kota yang melaksanakan sosialisasi PTM 50 % 100 50 100 100 19 Meningkatnya kab/kota yang melaksanakan sur- veilans dan pengenda- lian faktor resiko PTM 25 % 100 25 100 100 20 Meningkatnya kab/kota yang melaksanakan sur- veilans kesakitan dan kematian PTM 100 % 100 100 100 100 21 Meningkatnya kab/kota yang melaksanakan de- teksi dini PTM 25 % 75 25 100 100 22 20-30% penderita gang- guan jiwa terlayani pada RSJD Prov.Jateng 100 % 100 100 100 100 2 Program Sumber Daya Kesehatan 23 Melakukan pemerataan tenaga kesehatan di daerah pedesaan 100 % 100 100 100 100 24 Bertambahnya SDM kesehatan yang mengi- kuti pendidikan dan pe- latihan teknis kesehatan 10 % 10 10 20 20 25 Terakreditasinya pelatih- an bidang kesehatan Di- nas Kesehatan Provinsi Jateng 20 % 76 20 85 85 26 Meningkatnya kemampu- an sumber daya manusia dalam perencanaan, pe- nganggaran dan evaluasi pembangunan kesehatan tingkat provinsi dan kabupaten/kota 100 % 100 100 100 100 • • • • • • • • • • • • II - 122 No Program dan Indikator Kinerja Program Target RPJMD 2008- 2013 Satuan Kinerja th 2008 - 2012 Capaian Kinerja RKPD Tahun 2013 Kinerja 2008 s/d 2013 Status Target RKPD 2013 Capaian Tahun 2013 27 Memantapkan koordinasi dan sinkronisasi dalam evaluasi pembangunan kesehatan di tingkat pro- vinsi maupun kab/kota 100 % 100 100 100 100 28 Tenaga kesehatan yang mengetahui keberadaan dan peran MTKP Jawa Tengah 70 % 100 70 100 100 29 Institusi pendidikan te- naga kesehatan yang terakreditasi 80 % 91,46 80 95 95 30 Bertambahnya tenaga kesehatan yang terakre- ditasi 80 % 85 80 87 87 31 Adanya perlindungan hukum bagi tenaga kese- hatan dalam melaksa- nakan tugas pelayanan kesehatan 100 % 100 100 100 100 32 Tertanganinya masalah kesehatan di lintas batas dan Provinsi anggota MPU (mitra Praja Utama). 100 % 100 100 100 100 33 Semua Kab/Kota di Jawa Tengah menerapkan JPKM 100 % 100 100 100 100 34 Terdistribusinya tenaga kesehatan strategis pada sarana pelayanan kese- hatan didaerah sesuai kebutuhan 100 % 119 100 100 100 35 Pemanfaatan sistim in- formasi kesehatan ter- padu dilingkungan Dinas Kesehatan Prov Jateng 100 % 100 100 100 100 36 Pemanfaatan sistim in- formasi kesehatan antara jejaring Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota 70 % 100 70 100 100 37 Peningkatan informasi SPM bidang kesehatan dan tersediannya profil kesehatan 100 % 100 100 100 100 38 Pemanfaatan hasil kajian/penelitian seba- gai dasar kebijakan dan pelaku program kesehatan 60 % 100 60 100 100 39 Meningkatnya persenta- se pengawasan keuang- an dan pencapaian re- tribusi pada Dinas Kesehatan dan UPT 100 % 100 100 100 100 40 Meningkatnya mutu pe- ngelolaan keuangan pa- da Dinas Kesehatan dan UPT 100 % 100 100 100 100 41 Meningkatnya kompeten- si tenaga medis dan non medis yang bersertifikat di RS sesuai dengan standar yang berlaku 100 % 100 100 100 100 • • • • • • • • • • • • • • • II - 123 No Program dan Indikator Kinerja Program Target RPJMD 2008- 2013 Satuan Kinerja th 2008 - 2012 Capaian Kinerja RKPD Tahun 2013 Kinerja 2008 s/d 2013 Status Target RKPD 2013 Capaian Tahun 2013 42 Meningkatnya jumlah tenaga medis dan non medis sesuai dengan kebutuhan RS 100 % 100 100 100 100 43 Terpenuhinya tenaga kesehatan (dokter spesialis jiwa) 100 % 100 100 100 100 3 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 44 Menurunnya jumlah gizi buruk pada balita. Preva- lensi Gizi buruk balita 0,82 % 0,05 0,82 45 Menurunnya jumlah KEK <20 % 7,30 20 46 Menurunnya kasus ane- mi pada ibu hamil dan nifas 33,5 % 4,60 33,5 47 Meningkatnya cakupan pemberian Vit A pada balita 100 % 98,34 100 48 Balita yang ditimbang secara teratur di Pos- yandu 80 % 81,4 80 49 Balita Gizi buruk GAKIN yang ditangani sesuai standar 100 % 100 100 100 100 50 Ibu menyusui Asi Eklusif 65 % 41,90 65 51 Balita GAKIN 6-24 bulan mendapat MP ASI 80 % 100 80 100 100 52 Bayi, Balita, bumil dan bufas yang mendapat suplemen zat gizi mikro 80 % 91,03 80 53 Keluarga mengkonsumsi garam beryodium. 80 % 81,90 80 54 Surveilance gizi termasuk sistim kewaspadaan dini KLB Gizi Buruk di Puskesmas 100 % 100 100 100 100 4 Program Akses Pela- yanan Kesehatan Masyarakat 55 Meningkatnya jumlah penduduk miskin yang memiliki jaminan peme- liharaan kesehatan 100 % 100 100 100 100 56 Tercapainya usia hara- pan hidup 71 thn N/A 71 N/A 57 Menurunnya angka kematian Ibu melahirkan 102 Per 100.00 0 KH 116,34 102 515 kasus 58 Meningkatnya persalinan oleh tenaga kesehatan 95 % 97,14 95 59,94 59,94 59 Penanganan komplikasi normal Neonatal 79% da- ri kasus yang ditemukan 79 % 66,38 79 39,42 39,42 60 Meningkatnya kunjungan nifas 90 % 95,63 90 61 Cakupan pemanfaatan buku KIA 90 % 100 90 100 100 62 Semua desa melaksa- nakan P4K 100 % 100 100 100 100 63 Puskesmas Poned ber- fungsi optimal 2 Puskes- mas Kab./ Kota 100 % 100 100 100 100 64 Penurunan angka kematian bayi 9,8 Per 1000 KH 10,75 9,8 3,759 kasus • • • • • • • • • II - 124 No Program dan Indikator Kinerja Program Target RPJMD 2008- 2013 Satuan Kinerja th 2008 - 2012 Capaian Kinerja RKPD Tahun 2013 Kinerja 2008 s/d 2013 Status Target RKPD 2013 Capaian Tahun 2013 65 Penurunan angka kema- tian balita 12 Per 1.000 KH 11,85 12 4,254 kasus 66 Balita Sakit ditangani de- ngan MTBS/ balita yang berkunjung di Puskesmas 90 % 90 90 67 Cakupan SDIDTK 95 % 95 % 95 95 68 Puskesmas PKPR 20 % setiap Kab/Kota 20 % 82,80 20 69 Puskesmas KTA 25 % setiap kab/kota 25 % 82,85 25 70 Tersedianya sarana dan prasarana peralatan alat kesehatan sesuai de- ngan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan pro- duk unggulan RS 100 % 100 100 100 100 71 Terlaksananya sistem rujukan rumah sakit Terlaksa- na - terlaksa na Terlaksa- na Terlaksa na Terlaksa- na 5 Program Pengembang- an Lingkungan Sehat 72 Meningkatnya kab/kota dengan Tempat Usaha pen- jamah Makanan (TUPM) memenuhi syarat 80% 80 % 86 80 89 89 73 Meningkatnya kab/kota dengan cakupan rumah yang memenuhi syarat kesehatan 75% 75 % 86 75 87 87 74 Meningkatnya kab/kota dengan keluarga yang telah menggunakan air bersih 85% 85 % 86 85 88 88 75 Meningkatnya kab/kota dengan keluarga yang te- lah menggunakan jamban sebesar 80% 80 % 87 80 89 89 76 Meningkatnya kab/Kota dengan cakupan institusi yang dibina 80% 80 % 80 80 85 85 77 Terwujudnya pengelolaan sampah perkotaan 95% 95 % 96 95 98 98 78 Terwujudnya pengelolaan sampah pedesaan 65 % 65 % 68 65 71 71 79 Meningkatnya sarana dan prasarana dalam pengelolaan sampah 17,8 % 25 17,8 27 27 80 Meningkatnya inspeksi kesehatan pada Tempat- Tempat Umum (TTU) 80% 80 % 80 80 82 82 6 Program Farmasi dan Perbekalan Kesehatan 81 Meningkatnya keterse- diaan dan pemerataan obat publik dan perbe- kalan keshatan lainnya di pelayanan kesehatan 60 % 74,89 60 80 80 82 Meningkatnya pelayanan kefarmasian di sarana pelayanan kesehatan 100 % 100 100 100 100 83 Meningkatnya cakupan pembinaan sarana pro- duksi dan distribusi se- diaan farmasim alat ke- sehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga 100 % 100 100 100 100 • • • • • • • • • • • • • • II - 125 No Program dan Indikator Kinerja Program Target RPJMD 2008- 2013 Satuan Kinerja th 2008 - 2012 Capaian Kinerja RKPD Tahun 2013 Kinerja 2008 s/d 2013 Status Target RKPD 2013 Capaian Tahun 2013 (PKRT) 84 Meningkatnya fasilitasi pembinaan makanan mi- numan kepada Kab/Kota 60 % 85,34 60 100 100 85 Meningkatnya pengem- bangan dan pemanfaatan obat tradisional dalam pelayanan formal 80 % 100 80 100 100 86 Meningkatnya pemanfaat- an laboratorium makanan dan minuman dalam men- jamin mutu dan keaman- an produk makanan dan minuman 100 % 100 100 100 100 7 Program Promosi Kese- hatan & Pemberda- yaan Masyarakat 87 50% kab/kota menye- lenggarakan jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat (JPK) 50 % 100 50 100 100 88 Kab/kota melaksanakan kampanye kesehatan melalui media promosi kesehatan (cetak elektro- nik, outdoor,indoor dan penyuluhan langsung) 100 % 100 100 100 100 89 Kab/kota mengembang- kan desa/kelurahan siaga 100 % 100 100 100 100 90 Kab/kota yang mempu- nyai kebijakan dalam mendukung peningkatan kemandirian masyarakat dalam mengatasi masalah kesehatan 35 % 100 35 100 100 91 Kab/Kota mencapai ru- mah tangga sehat (ru- mah tangga ber PHBS) 50 % 75 50 80 80 92 Menurunnya angka pe- nyalahgunaan dan peredaran gelap Napza 15 Kab/ kota 15 15 55 55 93 Meningkatnya kesadar- an masyarakat tentang pentingnya kesehatan jiwa 100 % 100 100 100 100 94 Meningkatnya pemanfa- atan fasilitas kesehatan jiwa oleh masyarakat. 100 % 100 100 100 100 Keterangan : : Telah Tercapai; : Akan Tercapai; : Perlu Perhatian/Upaya Keras Berdasarkan tabel capaian kinerja urusan kesehatan, dapat diketahui bahwa dari sebanyak 94 target indikator RPJMD tahun 2008-2013, sejumlah 66 indikator berstatus telah tercapai, sejumlah 3 indikator belum tercapai, dan sebanyak 25 indikator belum diketahui capaiannya. 3) Pekerjaan Umum Kinerja Urusan Pekerjaan Umum ditunjukkan dalam 28 indikator, dengan capaian pada Tabel 2.173. • • • • • • • • • • • II - 126 Tabel 2.173. Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum No Program dan Indikator Kinerja Program Target RPJMD 2008- 2013 Satuan Kinerja 2008 s/d 2012 Capaian Kinerja RKPD Tahun 2013 Kinerja 2008 s/d 2013 Status Target RKPD 2013 Capaian Tahun 2013 Program Pem- bangunan Jalan dan Jembatan Lancarnya akse- sibilitas trans- portasi dari dan ke terminal baru Bandara A. Yani. Lancar 1 Pembangunan jalan akses me- nuju terminal baru Bandara A. Yani 1,15 Km 1,15 km. 0 0 1,15 Program Reha- bilitasi / Peme- liharaan Jalan dan Jembatan 2 Meningkatnya waktu tempuh rata-rata men- jadi 45 Km/jam dan terfasilita- sinya penangan- an jalan dan jembatan.  Terlaksana- nya rehabili- tasi/ peme- liharaan jalan provinsi se- panjang 2.539,70 km 2.539,70 Km 2.651,30 2.472,971 2.463,68 2.651,30  Terlaksana- nya rehabili- tasi / pemeli- haraan jem- batan provinsi sepanjang 24.135 m. 24.135 Km M 25.335 25.326,23 24.554 25.335 Program Pe- ningkatan Ja- lan dan Peng- gantian Jem- batan 3 Meningkatnya kondisi jalan baik sebesar 86,54% 86,54 % 86,18 86,54 86,48 86,48 4 Meningkatnya kondisi jembat- an baik 79% 79 % 78,32 79 78,89 78,89 Meningkatnya efektivitas dan pembangunan jaringan Jalan Lintas Selatan (JJLS) Mening kat 5 Tersedianya sebagian lahan bebas dan ter- tanganinya sebagian fisik Tersedia nya se- bagian lahan dan fisik Km Tersedianya sebagian la- han bebas seluas 2.216.204 m2 Pembebas- an lahan 5,24 Km, seluas 111.429 m2 • • • • II - 127 No Program dan Indikator Kinerja Program Target RPJMD 2008- 2013 Satuan Kinerja 2008 s/d 2012 Capaian Kinerja RKPD Tahun 2013 Kinerja 2008 s/d 2013 Status Target RKPD 2013 Capaian Tahun 2013 ruas jalan JJLS di Kab. Cilacap, Kab. Kebumen, Kab. Purworejo dan Kab. Wonogiri. ruas JJLS. dan pemba- ngunan fisik sepanjang 28,19 km. 6 Terhubungnya aksesibilitas yang aman lan- car dan mema- dai antara lain Kota Pekalo- ngan- Kab. Pekalongan- Kab. Banjarne- gara-Kab. Wo- nosobo- Kab. Kebumen; Kab. Pemalang-Kab. Purbalingga- Kab. Purwo- kerto-Kab. Cilacap dan Kab. Kendal (Weleri) – Kab. Temanggung 40 Km Tercapainya aksesibilitas yang aman, lancar dan memadai antara lain Kab. Peka- longan-Kab. Banjarnegara , Kab. Wono- sobo-Kab. Kebumen; Kab. Pe- malang-Kab. Purbalingga- Purwokerto- Kab. Cilacap dan Kab. Kencal (Weleri)-Kab. Temanggung sepanjang 40,69 KM 11,00 (efektif) 7 Membaiknya kondisi prasa- rana jalan dan jembatan dalam mendukung ke- lancaran arus transportasi wila- yah diantaranya kawasan Blok Cepu, pariwisata, perbatasan antar provinsi maupun perbatasan antar kabupaten / kota, daerah rawan bencana dan kawasan pengembangan perekonomian wilayah. 180 Km Membaiknya kondisi pra- sarana jalan dan jembat- an dalam mendukung kelancaran arus trans- portasi wi- layah dian- taranya ka- wasan Blok Cepu, pari- wisata, per- batasan an- tar provinsi maupun per- batasan an- tar kabu- paten/ kota, daerah ra- wan bencana dan kawasan pengembang an perekono- mian wila- yah, sepan- jang 222,89 Km 78,18 Km (efektif) Program Pening- katan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan. 8 Optimalnya ki- nerja fungsi ja- lan dan jem- batan Provinsi Jawa Tengah Jalan dan jembat- an ber- fungsi Tercapainya kondisi jalan dan jembat- an berfungsi baik. (Leger Jalan dan jembatan berfungsi dengan baik (LHR Jalan dan jembatan berfungsi dengan baik Tercapai- nya kondisi jalan dan jembatan berfungsi • II - 128 No Program dan Indikator Kinerja Program Target RPJMD 2008- 2013 Satuan Kinerja 2008 s/d 2012 Capaian Kinerja RKPD Tahun 2013 Kinerja 2008 s/d 2013 Status Target RKPD 2013 Capaian Tahun 2013 dengan baik 82,65 Km, LHR 543 Pos, aspal 5.390 drum, pe- ngadaan ba- han 13 jenis 5.695 buah, terpeliharany a alat berat 211 49 jenis, alat laboratorium 23 jenis 75 buah/unit) 100 Pos, pengadaan aspal 815 drum, per- baikan alat berat 16 jenis 110 buah, pe- ngadaan bahan 4 jenis 2.300 buah, pengadaan alat berat 2 jenis 4 buah) (LHR 86 Pos, aspal 815 drum, perbaikan alat berat 16 jenis 90 buah, pengada- an bahan 4 jenis 2.300 buah, alat berat 2 jenis 4 buah) baik. (Leger 82,65 Km, LHR 629 Pos, aspal 6.205 drum, pe- ngadaan bahan 17 jenis 7.995 buah, terpelihara nya alat berat 213 53 jenis, alat labo- ratorium 23 jenis 75 buah/unit) Program Pe- ngembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa serta Jari- ngan Pengairan Lainnya Meningkatkan kondisi fisik jaringan irigasi kewenangan Pe- merintah dari kondisi baik sebesar 79% menjadi 89%, kewenangan provinsi dari 41% menjadi 72 % dan kewe- nangan kabu- paten/kota dari 35% menjadi 60% melalui kegiatan operasi dan pemeliha- raan, pening- katan dan reha- bilitasi sarana dan prasarana irigasi, dengan: 9 Meningkatnya kondisi baik jaringan iriga- si kewenangan provinsi dari 41% menjadi 72% 72 % 66 72 72 72 Program Pe- nyediaan dan Pengelolaan Air Baku 10 Pemenuhan ke- butuhan air baku sampai de- ngan 10% (dari 40% menjadi 50%) 50 % 48 50 50 50 • • II - 129 No Program dan Indikator Kinerja Program Target RPJMD 2008- 2013 Satuan Kinerja 2008 s/d 2012 Capaian Kinerja RKPD Tahun 2013 Kinerja 2008 s/d 2013 Status Target RKPD 2013 Capaian Tahun 2013 Program Pe- ngembangan,Pe ngelolaan dan Konservasi su- ngai, danau dan Sumber Daya Air Lain- nya. 11 Penanganan konservasi di 35 DAS Kritis 35 DAS kritis 28 7 7 7 12 Pembuatan su- mur resapan percontohan de- ngan pemberda- yaan masyara- kat di 6 Balai PSDA. 6 Balai PSDA 6 - - 6 13 Pembangunan embung- embung atau tampungan air sebanyak 5 buah embung 5 Buah 5 - - 5 14 Terbentuknya Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air (TKPSDA) Wilayah Sungai (WS) Bodri Kuto dan Dewan Sumber Daya Air Provinsi Terbentu knya TIM sudah ter- bentuk Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air (TKPSDA) Wilayah Sungai (WS) Bodri Kuto dan Dewan Sumber Daya Air Provinsi - - sudah ter- bentuk Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air (TKPSDA) Wilayah Sungai (WS) Bodri Kuto dan Dewan Sumber Daya Air Provinsi 15 Kerjasama Pe- ngelolaan Sum- ber Daya Air pada 7 Wilayah Sungai (WS) kewenangan pusat dan 2 WS kewenangan kabupaten Terlaksa- nanya Kerjasa- ma Sudah ter- laksana Kerjasama Pengelolaan Sumber Da- ya Air pada 7 Wilayah Sungai (WS) - - Sudah ter- laksana Kerjasama Pengelolaan Sumber Daya Air pada 7 Wi- layah Su- ngai (WS) 16 Terbentuknya forum masya- rakat peduli ter- hadap konser- vasi sumber daya air Terben- tuknya Forum Terbentukn ya forum masyarakat peduli terhadap konservasi sumber daya air - - Terbentuk- nya forum masyarakat peduli ter- hadap kon- servasi sumber daya air Program Pe- ngendalian Banjir dan Pengamanan Pantai Terpenuhinya operasi dan pe- meliharaan, pe- ningkatan, re- habilitasi pra- sarana dan sa- • • • • • • II - 130 No Program dan Indikator Kinerja Program Target RPJMD 2008- 2013 Satuan Kinerja 2008 s/d 2012 Capaian Kinerja RKPD Tahun 2013 Kinerja 2008 s/d 2013 Status Target RKPD 2013 Capaian Tahun 2013 rana sistem pe- ngendalian ban- jir pada 10 su- ngai di wilayah sungai Bodri Kuto dan me- ngupayakan pengurangan luas rawan ge- nangan banjir dari 199.427 Ha menjadi 167.000 Ha, pada 7 WS ke- wenangan Pe- merintah, 1 WS kewenangan Provinsi dan 2 WS kewenangan Kabupaten dengan: 17 Berkurangnya luas genangan dari 199.427 Ha menjadi 167.000 Ha 167.000 Ha 173.485 167.000 167.000 167.000 18 Terlaksananya Tugas Pemban- tuan Operasi dan Pemeliha- raan prasarana Sumber Daya Air dari Peme- rintah ke Peme- rintah Daerah Terlak- sananya forum - Sudah terlak- sana Tugas Pembantuan Operasi dan Pemelihara- an prasarana Sumber Da- ya Air dari Pemerintah ke Pemerin- tah Daerah - - Sudah ter- laksana Tugas Pem- bantuan Operasi dan Pemeli- haraan pra- sarana Sumber Daya Air dari Peme- rintah ke Pemerintah Daerah 19 Berkurangnya pantai kritis dari 157 Km menjadi 110 km 110 Km 120 110 110 110 20 Terbentuknya forum masya- rakat peduli banjir di 10 su- ngai pada wila- yah sungai Bo- dri Kuto dan wi- layah sungai lainnya. Terben- tuknya forum - Sudah terbentuk - - Sudah terbentuk Program Pe- ningkatan Pra- sarana dan Sarana Perko- taan dan Pede- saan 21 Berkurangnya kesenjangan pembangunan sarana dan pra- sarana antar wi- layah Pantura- Tengah-Pansela sesuai dengan Mening- kat lokasi - 21 lokasi pembangun- an prasarana dan sarana Agropolitan. - 11 lokasi re- vitalisasi ka- wasan ku- 3 lokasi pembangun an jalan po- ros desa Agropolitan di Kab. Ci- lacap, Kab. Purworejo 8 kel/ desa pe- ningkatan Sarpras PKN : Kt. Smg, Kt. Surakarta . - 24 lokasi pembangun an prasa- rana dan sarana Agropolitan. - 19 lokasi revitalisasi • • • • • II - 131 No Program dan Indikator Kinerja Program Target RPJMD 2008- 2013 Satuan Kinerja 2008 s/d 2012 Capaian Kinerja RKPD Tahun 2013 Kinerja 2008 s/d 2013 Status Target RKPD 2013 Capaian Tahun 2013 karakteristik po- tensi dan kese- suaian dengan RTRW melalui peningkatan kualitas kerja- sama pemba- ngunan kawas- an strategis, pe- ningkatan peran dan fungsi perkotaan, per- cepatan dan pe- ningkatan pem- bangunan per- desaan dan pe- ningkatan ca- kupan dan sis- tem infrastruk- tur wilayah muh sebagai fungsi PKN dan PKW. - 23 lokasi pembangun- an prasarana dan sarana perumahan penunjang kawasan wi- sata dan revitalisasi tradisional/ cagar budaya. - 4 lokasi penanganan penataan kawasan perbatasan. dan Kab. Pekalongan. 8 kel/desa di PKN : Kota Smg, Kota Solo. PKW : Kab. Kudus, Ke- bumen, Wonosobo, Klaten, Blo- ra, Kota Pe- kalongan. 7 lokasi sarpras penunjang kawasan wisata, tra- disional (Cagar Bu- daya) Kab. Magelang, Kab. Bo- yolali, Wo- nosobo, Klaten, Ka- ranganyar, Kota Solo. DED Tugu Batas Jateng- Jabar di Kab. Cila- cap dan Pe- nyusunan RTBL Ka- wasan Perbatasan Jateng-DIY di Kab. Purworejo. PKW : Kab Ku- dus, Ke- bumen, Wonosobo , Klaten, Blora, Ko- ta Pklgn 3 Lokasi Pemb ja- lan poros desa Agropolita n di Kab Purworejo, Kab Pe- kalongan, Kab Ci- lacap 7 lokasi Sarpras penunjang kaw wi- sata dan revitalisa- si kawas- an tradi- sional/ cagar bu- daya : Kab Mglg, Byll, Wnsb, Klaten, Krganyar, Blora, Srkarta DED Pe- nataan Kaw Jateng – Jabar ; Dok RTBL Kaw Prbtsan Jateng- DIY kawasan kumuh se- bagai fung- si PKN dan PKW. - 30 lokasi pembangun an prasa- rana dan sarana perumahan penunjang kawasan wisata dan revitalisasi tradisional/ cagar bu- daya. - 6 lokasi penangan- an pena- taan ka- wasan perbatasan. 22 Meningkatnya ketersediaan prasarana dan sarana dasar permukiman bagi masyara- kat di perkotaan dan perdesaan Mening- kat lokasi 21 lokasi pra- sarana dan sarana Agro- politan 7 Lokasi sarpras pe- nunjang ka- wasan wi- sata tradi- sional (ca- gar budaya) Kab. Mage- lang, Kab. Boyolali, Wonosobo, Klaten, Ka- ranganyar, Kota Solo. 22 lokasi prasarana dan sara- na permu- kiman 21 lokasi prasarana dan sarana Agropolitan 22 lokasi prasarana dan sarana permukim- an • II - 132 No Program dan Indikator Kinerja Program Target RPJMD 2008- 2013 Satuan Kinerja 2008 s/d 2012 Capaian Kinerja RKPD Tahun 2013 Kinerja 2008 s/d 2013 Status Target RKPD 2013 Capaian Tahun 2013 Program Pening- katan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi Meningkatnya pelayanan air bersih, sanitasi dan persam- pahan terutama bagi masyarakat RTM di perkotaan maupun perdesaan Meningkat % 23 Cakupan pela- yanan air bersih - perkotaan Mening- kat % 40,60 63,50 42,69 42,69 - perdesaan Mening- kat % 20,30 38,20 21,50 21,50 24 Cakupan pela- yanan sanitasi Mening- kat % 60,03 66 64,50 64,50 Program Pemba- ngunan dan pe- ngelolaan ba- ngunan gedung serta pengem- bangan jasa konstruksi 25 Meningkatnya pemahaman NSPM para kon- sultan dan kon- traktor serta para pihak yang ter- kait dengan pem- bangunan publik. Mening- kat - Sosialiasi/ bintek kepada konsultan/ kontraktor, pembangunan an Gedung Despra dan penataan ka- wasan tugu batas. RTBL Kawasan Perbatasan Jateng – DIY di Kab Purworejo 585 orang pelaku Jaskon Sosialiasi/ bintek ke- pada kon- sultan/ kontraktor, pemba- ngunan Ge- dung Des- pra dan pe- nataan ka- wasan tugu batas 26 Meningkatnya penyelenggara- an, pembinaan dan sosialisasi jasa konstruksi Mening- kat orang Terselengga- ranya pembi- naan dan so- sialisasi jas- kon kepada 587 orang 70 orang (35 Kab/Kot) 80 orang pengguna jasa Terselengga ranya pem- binaan dan sosialisasi jaskon ke- pada 667 orang 27 Bertambahnya perusahaan ja- sa konstruksi yang memenuhi kualifikasi dan memiliki serti- fikasi kompeten- si baik terhadap badan usaha- nya (SBU) mau- pun terhadap SDM-nya Mening- kat Sertifi kasi Badan Usaha Perusahaan yang memi- liki SBU se- banyak 62.140 perusahaan. - - Perusahaan yang memi- liki SBU se- banyak 62.140 perusahaan. Sertifi kasi ketram pilan kerja 32.349 SKTK 220 pekerja kons. Ter- sertifikasi. 32.569 SKTK 28 Meningkatnya jumlah gedung yang berkualitas sesuai NSPM baik dari segi kualitas mau- pun kinerja pe- Mening- kat Mutu pelayan- an labo- ratorial uji Meningkat Mutu pela- yanan labo- ratorial uji Meningkat nya pema- haman NSPM para konsultan & kontrak- tor serta Standar Nasional Indonesia (SNI) ISO/IEC 17025:20 08 Meningkat Mutu pe- layanan la- boratorial uji • • • • • • II - 133 No Program dan Indikator Kinerja Program Target RPJMD 2008- 2013 Satuan Kinerja 2008 s/d 2012 Capaian Kinerja RKPD Tahun 2013 Kinerja 2008 s/d 2013 Status Target RKPD 2013 Capaian Tahun 2013 ngelolaan se- makin tinggi. para pihak yang terkait dg pemba- ngunan pu- blik; Meningkat- nya jumlah gedung yg berkualitas sesuai NSPM baik dari segi kualitas maupun ki- nerja pe- ngelolaan semakin tinggi. Survailen ce ISO 9001:200 8 oleh IAPMO (Lembaga Sertifikasi ) Mening- kat pe- ngelola- an ge- dung - 5 pkt peserta pembinaan penyel. BGN Meningkat- nya penge- lolaan ge- dung mela- lui Bintek kepada 170 peserta so- sialisasi dan pem- binaan tek- nis penye- lenggaraan pembangun an BGN dan Rumdin Keterangan : : Telah Tercapai; : Akan Tercapai; : Perlu Perhatian/Upaya Keras ** : Target RPJMD telah tercapai dan target 2013 merupakan peningkatan cakupan indikator. Berdasarkan tabel capaian kinerja urusan pekerjaan umum, dapat diketahui bahwa dari sebanyak 28 indikator RPJMD tahun 2008-2013, sejumlah 25 indikator berstatus telah tercapai, sejumlah 3 indikator belum diketahui capaiannya. [> II - 134 4) Perumahan Kinerja Urusan Perumahan di tunjukkan dalam 8 indikator, dengan capaian pada Tabel 2.174. Tabel 2.174. Capaian Kinerja Urusan Perumahan No Program dan Indikator Kinerja Program Target RPJMD 2008- 2013 Satuan Kinerja 2008 s/d 2012 Capaian Kinerja RKPD Tahun 2013 Kinerja 2008 s/d 2013 Status Target RKPD 2013 Capaian Tahun 2013 1 Program Pem- bangunan Peru- mahan 1 Terbangunnya ru- mah baik oleh pengembang, pe- merintah/pemerin- tah daerah dan swadaya masya- rakat Mening- kat Paket/Lo kasi 19 3 8 27 Paket/Lok asiKasiba lasiba 19 6 6 25 2 Meningkatnya kualitas peru- mahan Mening- kat Paket pen damping- an 26 6 6 32 3 Meningkatnya efisiensi dan efektivitas dalam pemanfaatan la- han kawasan pe- rumahan/permu kiman kualitas perumahan; Mening kat Twin block 65,5 3 3 68,5 4 Terfasilitasinya MBR di pedesaan dan perkotaan untuk memiliki rumah yang layak Terfasili- tasi Rumah Tangga Miskin/RT M 2.890 700 700 3590 2 Pemberdayaan Komunitas Perumahan 5 Meningkatnya pe- ngetahuan kesa- daran, partisipasi masyarakat pe- desaan dan MBR dalam pening- katan kualitas hunian 350 Unit RTM 2.890 700 700 3.590 6 Meningkatnya Pengetahuan, kesadaran dan partisipasi masyarakat dlm pengurangan resiko bencana Mening- kat Kab/Kota Sosiali- sasi kpd Masy peneri- ma manfaat tentang penggu- naan material bahan bangun an yang akan di- berikan pd masy rentan bencana Kab. Pe- malang, Sosialisasi kpd Masy penerima manfaat tentang penggu- naan ma- terial ba- han ba- ngunan yang akan diberikan pada masy Rentan Bencana Kab Purwo- rejo, Pema- lang, Ban- jarnegara, Temang- Sosialisa- si Bintek Perbaikan Rumah Pasca Bencana Alam di Kab Wnsb, Pmlg, Tmgg dan Tegal Sosialisasi kpd Masy penerima manfaat ten- tang peng- gunaan ma- terial bahan bangunan yang akan diberikan pd masyrentan bencana Kab. Pema- lang, Brebes, Bjngr, Ba- nyumas dan Sosialisasi Bintek Per- baikan Ru- mah Pasca • • • • • • II - 135 No Program dan Indikator Kinerja Program Target RPJMD 2008- 2013 Satuan Kinerja 2008 s/d 2012 Capaian Kinerja RKPD Tahun 2013 Kinerja 2008 s/d 2013 Status Target RKPD 2013 Capaian Tahun 2013 Brebes, Bjngr, Banyu- mas gung Bencana Alam di Kab Wnsb, Pmlg, Tmgg dan Tegal 7 Meningkatnya si- nergitas komuni- tas perumahan dlm pengelolaan dan pemelihara- an serta sharing pembangunan dan pembiayaan perumahan Mening- kat Lokasi Pemb PSD Ru- sunawa Kota Smg, Skrta, Skhj, Kr.anyar , Clp, Kota PKl, Kudus, Jpr, Kab. Pkl Pemb PSD Rusunawa di 3 lokasi (Kab Pema- lang, Kla- ten, Kota Tegal) Pemb PSD Rusuna- wa di 3 lokasi (Kab Pe- malang, Klaten, Kota Tegal) Pemb PSD Rusunawa di 12 kab/kota (Kota Smg, Skrta, Skhj, Kr.anyar, Clp, Kota PKl, Kudus, Jpr, Kab. Pkl, Kab Pemalang, Klaten, Kota Tegal). 8 Meningkatnya kualitas infra- struktur pe- rumahan/ per- mukiman Mening- kat Lokasi sarpras Ds. Ku- muh, Ds. Nelayan, dan Ds. Miskin 101 desa Sarpras Kumuh 28 Desa sarpras ku- muh desa nelayan & tradisional di Kab Se- marang, Brebes, Sragen, Pati, Blora, Pemalang, Kab Tegal, Wonogiri, Kota Se- marang, Kab Klaten, Temang- gung, Bo- yolali, Rem- bang, Pur- worejo, Banjarnega ra, Kendal, Wonosobo, Karang- anyar, Ba- nyumas, Pekalo- ngan, Ba- tang, Ma- gelang 27 desa sarpras kumuh desa ne- layan & tradisio- nal di Kab Smg, Brbs, Srgn, Pati, Blo- ra, Pmlg, Kota Smg, Rmbg, Purworejo , Grbg, Klaten, Boyolali, Kranyar, Tegal, Kendal, Temang- gung, Wo- nogiri, Pe- kalongan, Btg, Wnsb, Mglg, Bjngr, Byms. 128 desa Sarpras Kumuh Mening- kat Lokasi 27 loka- si di Kab Pkl, Kdl, Grbg, Srg, Tmg, Smg, Kbm, Kr.anyar , Wnsb, Brbs, Pmlg, Blora 8 lokasi pengemba- ngan KTP2D di Kab Suko- harjo, Sra- gen, Bre- bes, Blora, Pemalang, Karang- anyar 8 lokasi pengem- bangan KTP2D di 6 Kab : Sukoharjo , Sragen, Brebes, Blora, Pe- malang, Kranyar 35 lokasi di Kab Pkl, Kdl, Grbg, Srg, Tmg, Smg, Kbm, Kr.anyar, Wnsb, Brbs, Pmlg, Blora. • • • II - 136 No Program dan Indikator Kinerja Program Target RPJMD 2008- 2013 Satuan Kinerja 2008 s/d 2012 Capaian Kinerja RKPD Tahun 2013 Kinerja 2008 s/d 2013 Status Target RKPD 2013 Capaian Tahun 2013 Mening- kat Lokasi Penataan lingkung- an per- mukiman di 5.691 lokasi Penataan lingkungan permukima n di 1.454 lokasi Penataan lingkung- an per- mukiman di 2.453 lokasi Penataan lingkungan permukiman di 8.144 lokasi Keterangan : : Telah Tercapai; : Akan Tercapai; : Perlu Perhatian/Upaya Keras **) : Target RPJMD telah tercapai dan target 2013 untuk peningkatan cakupan. Berdasarkan tabel capaian kinerja urusan perumahan rakyat, dapat diketahui bahwa dari sebanyak 8 target indikator RPJMD tahun 2008-2013, semuanya berstatus telah tercapai. Kondisi ini menunjukkan bahwa pencapaian kinerja penyelenggaraan pembangunan urusan perumahan rakyat memiliki kinerja yang baik. 5) Penataan Ruang Kinerja Urusan Penataan Ruang di tunjukkan dalam 9 indikator, dengan capaian seperti Tabel 2.175. Tabel 2.175. Capaian Kinerja Urusan Penataan Ruang No Program dan Indikator Kinerja Program Target RPJMD 2008- 2013 Satuan Kinerja 2008 s/d 2012 Capaian Kinerja RKPD Tahun 2013 Kinerja 2008 s/d 2013 StatusTarget RKPD 2013 Capaian Tahun 2013 1 Program Pe- rencanaan Tata Ruang 1 RTRW Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan UU 26/2007 tentang Penataan Ruang Tersedia RTRW Prov. Ja- teng se- suai de- ngan UU 26/2007 dok Perda RTRW Prov Jateng 2009-2029 - - Perda RTRW Prov Jateng 2009-2029 2 Fasilitasi Pe- nyesuaian RTRW kab/kota se- suai UU 26/2007 ten- tang Penataan Ruang Terfasilita si Penye- suaian RTRW kab/kota sesuai UU 26/2007 dok RTRW Perda=34; Evaluasi gub=1; RDTR Kab/Kota sudah dibahas 6 Terselesai- kannya RTRW 35 kab/kota di Jateng, terbitnya rekomenda si gub RDTR kab/kota RTRW Perda 1 Perda RTRW = 35 3 Tersusunnya rencana rinci Kawasan Stra- tegis Provinsi Jawa Tengah Tersedia- nya Ren- cana Rin- ci Kawas- an Strate- gis Pro- vinsi Ja- wa Te- ngah Doku- men Seluruh capaian 2008-2012 RTR Ka- wasan Strategis Kawasan Kebun Ra- ya Baturra- den, Kawa- san Petang- long, Ka- Tersusun- nya RTR Kaw Kebun Raya Ba- turraden; Tersusun- nya RTR Kaw Pe- tanglong; RTR Ka- wasan Stra- tegis Ka- wasan Ke- bun Raya Baturraden, Kawasan Petanglong, Kawasan • • • • II - 137 No Program dan Indikator Kinerja Program Target RPJMD 2008- 2013 Satuan Kinerja 2008 s/d 2012 Capaian Kinerja RKPD Tahun 2013 Kinerja 2008 s/d 2013 StatusTarget RKPD 2013 Capaian Tahun 2013 wasan Pur- womang- gung(Perko- taan Ma- gelang dan sekitarnya), kawasan Perkotaan Cepu, Pem- binaan Fa- silitasi Pe- nyusunan /Review RTR kab/kota, RDTR dan Peraturan Zonasi Ba- gian Wi- layah Kota Tegal dan Ter- susunnya RTR Kaw Koridor Perbatasan Purworejo- Kulonprogo (Purwoku- lon); Tersu- sunnya RTR Kaw Perkotaan Cepu; RTR Kawasan Masjid Agung De- mak dan Kadilangu Purwomang gung(Perko- taan Ma- gelang dan sekitarnya), kawasan Perkotaan Cepu,Pembi naan Fa- silitasi Pe- nyusunan /Review RTR kab/kota, RDTR dan Peraturan Zonasi Ba- gian Wi- layah Kota Tegal dan Tersusun- nya RTR Kaw Koridor Perbatasan Purworejo- Kulonprogo (Purwoku- lon); Tersu- sunnya RTR Kaw Perko- taan Cepu; RTR Ka- wasan Mas- jid Agung Demak dan Kadilangu 2 Program Pe- manfaatan Ruang dan Pengendalian Tata Ruang 4 Monitoring dan pemba- haruan data spasial Data spa- sial yang akurat dan ter- kini Doku men 9 - - 9 5 Peningkatan kesadaran dan kepatuhan ma- syarakat dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan per- untukannya. Mening- kat - Meningkat- nya kesa- daran dan kepatuhan Masyarakat melalui Pe- nyusunan & Sosiali- sasi Kebi- jakan Pe- ngendalian Pemanfaat- an Ruang Prov Pe- nyertaan Diklat pe- serta PPNS bidang Pe- nataan Ruang Meningkat- nya kesa- daran dan kepatuhan Masyarakat melalui Pe- nyusunan & Sosia- lisasi Kebi- jakan Pe- ngendalian Pemanfaat- an Ruang Meningkat- nya kesa- daran dan kepatuhan Masyara- kat melalui Penyusun- an & So- sialisasi Kebijakan Pengendali an Peman- faatan Ruang Meningkat- nya kesa- daran dan kepatuhan Masyarakat melalui Pe- nyusunan & Sosialisasi Kebijakan Pengendali- an Peman- faatan Ruang • • II - 138 No Program dan Indikator Kinerja Program Target RPJMD 2008- 2013 Satuan Kinerja 2008 s/d 2012 Capaian Kinerja RKPD Tahun 2013 Kinerja 2008 s/d 2013 StatusTarget RKPD 2013 Capaian Tahun 2013 6 Berkurangnya pelanggaran pemanfaatan ruang Berkurang - Berkurang- nya pelang- garaan me- lalui Pe- nyusunan & Sosiali- sasi Kebi- jakan Pe- ngendalian Pemanfaat- an Ruang Prov Pe- nyertaan Diklat pe- serta PPNS bidang Pe- nataan Ruang Tersedian- ya alat pe- ngendalian dalam pe- nyelenggara an peman- faatan ru- ang melalui penyusun- an arahan pemberian insentif dan disinsentif Provinsi Ja- wa Tengah Tersedia- nya alat pengendali an dalam penyeleng- garaan pe- manfaatan ruang me- lalui pe- nyusunan arahan pemberian insentif dan dis- insentif Provinsi Jawa Te- ngah Tersedianya alat pengen- dalian da- lam penye- lenggaraan pemanfaat- an ruang melalui pe- nyusunan arahan pemberian insentif dan disinsentif Provinsi Ja- wa Tengah 7 Peningkatan upaya pene- gakan hukum terhadap pe- laku pelanggar- an pemanfaat- an ruang Mening- kat - Meningkat- nya kesa- daran Apa- ratur mela- lui penyu- sunan & Sosialisasi Kebijakan Pengendali an Peman- faatan Ru- ang Prov; Penyertaan Diklat pe- serta PPNS bidang Pe- nataan Ruang Terpadunya pemaham- an yang be- nar & pe- nyelesaian permasalah an peman- faatan ru- ang sesuai peraturan yang berla- ku melalui fasilitasi penyelesai- an perma- salahan pemanfaat- an ruang Terpadunya pemaham- an yang be- nar & pe- nyelesaian permasa- lahan pe- manfaatan ruang se- suai pera- turan yang berlaku me- lalui fasi- litasi penye- lesaian per- masalahan pemanfaat- an ruang Terpadunya pemahaman yang benar & penyele- saian per- masalahan pemanfaat- an ruang sesuai pe- raturan yang berla- ku melalui fasilitasi pe- nyelesaian permasalah an peman- faatan ru- ang 8 Meningkatnya kesadaran apa- ratur dalam pengendalian ruang Mening- kat Meningkat- nya kinerja melalui Ra- kor Pokja Pengendali an peman- fataan Ru- ang BKPRD Prov.Jateng di 35 Kab/ Kota Meningkat- nya kesa- daran apa- ratur me- lalui pe- nyusunan kebijakan pengendali an peman- faatan ruang Meningkat- nya kinerja melalui Ra- kor Pokja Pengendali- an peman- fataan Ru- ang BKPRD Prov.Jateng di 35 Kab/Kota Terfasilita- sinya ki- nerja pokja pemanfaat an dan pe- ngendalian pemanfaat an ruang BKPRD Meningkat- nya kinerja melalui Ra- kor Pokja Pengendali- an peman- faatan Ru- ang BKPRD Prov. Jateng di 35 Kab/ Kota dan BKRD 9 Peningkatan kinerja Badan Koordinasi Pe- nataan Ruang Daerah, (BKPRD) dalam memfasilitasi Mening- kat Meningkat- nya kinerja melalui Ra- kor Pokja Pengendali- an peman- faatan Ru- Meningkat- nya kinerja melalui Ra- kor Pokja Pengendali- an pemanfaat- Meningkat- nya kinerja melalui Ra- kor Pokja Pengendali an peman- faatan Ru- Meningkat- nya kinerja melalui Ra- kor Pokja Pengendali- an peman- faatan Ru- • • • • II - 139 No Program dan Indikator Kinerja Program Target RPJMD 2008- 2013 Satuan Kinerja 2008 s/d 2012 Capaian Kinerja RKPD Tahun 2013 Kinerja 2008 s/d 2013 StatusTarget RKPD 2013 Capaian Tahun 2013 pemecahan permasalahan dan pengen- dalian peman- faatan ruang. ang BKPRD Prov. Ja- teng di 35 Kab/Kota an Ruang BKPRD Prov. Ja- teng di 35 Kab/Kota ang BKPRD Prov. Ja- teng di 35 Kab/Kota ang BKPRD Prov. Jateng di 35 Kab/Kota Keterangan : : Telah Tercapai; : Akan Tercapai; : Perlu Perhatian/Upaya Keras Berdasarkan tabel capaian kinerja urusan penataan ruang, dapat diketahui bahwa dari sebanyak 9 target indikator RPJMD tahun 2008-2013, semuanya berstatus telah tercapai. Kondisi ini menunjukkan bahwa kinerja penyelenggaraan pembangunan urusan penataan ruang tergolong baik. 6) Perencanaan Pembangunan Kinerja Urusan Perencanaan Pembangunan di tunjukkan dalam 10 indikator, dengan capaian seperti Tabel 2.176. Tabel 2.176. Capaian Kinerja Urusan Perencanaan Pembangunan No Program dan Indikator Kinerja Program Target RPJMD 2008- 2013 Satuan Kinerja 2008 s/d 2012 Capaian Kinerja RKPD Tahun 2013 Kinerja 2008 s/d 2013 Status Target RKPD 2013 Capaian Tahun 2013 I Program Pening- katan kerjasama pembangunan 1 Terselenggaranya forum kerjasama antar daerah Kabupaten/Kota dan propinsi dalam perencanaan pembangunan SKPD Prov. Kab/ Kota 59 35 59 35 59 35 59 35 II Program Perenca- naan Pengem- bangan Wilayah Perbatasan 2 Terwujudnya akse- lerasi perkemba- ngan dan pertum- buhan wilayah per- batasan - % Program/ Kegiatan hasil kesepakatan antar wilayah perbatasan yang terakomodir dalam RKPD % (persen) 100 100 100 III Program Perenca- naan Pengemba- ngan wilayah Strategis dan ce- pat tumbuh • • II - 140 No Program dan Indikator Kinerja Program Target RPJMD 2008- 2013 Satuan Kinerja 2008 s/d 2012 Capaian Kinerja RKPD Tahun 2013 Kinerja 2008 s/d 2013 Status Target RKPD 2013 Capaian Tahun 2013 3 Berkembangnya wilayah strategis sebagai pusat- pusat pertumbuh- an di Propinsi Jawa Tengah Berkem bang Doku- men - 1 (Doku- men ka- jian Ti- pologi Tingkat Perkem- bangan Wilayah, Konsep Penanga- nan 1 (Do- kumen kajian Tipologi Tingkat Perkem bangan Wila- yah, Konsep Pena- nganan 1 (Do- kumen kajian Tipologi Tingkat Perkem bangan Wila- yah, Konsep Pena- nganan IV Program Perenca- naan Pengemba- ngan Kota-kota Menengah dan Besar 4 Terkendalinya pe- ngembangan kota- kota Besar dan Menengah di Jawa Tengah Terken dali Doku- men - Rencana Induk Pengem- bangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Rencana Induk Pe- ngemba- ngan Ka- wasan Strategis Cepat Tumbuh Renca- na In- duk Pe- ngemba ngan Kawa- san Strate- gis Ce- pat Tum- buh V Program Pening- katan Kapasitas Kelembagaan Pe- rencanaan Pem- bangunan Daerah 5 Tersedianya sum- ber daya aparatur perencanaan pem- bangunan daerah, tersusun dan ter- laksananya ke- bijakan daerah di bidang penelitian dan pengembangan Terse- dia  Peningkatan Kualitas SDM Perencana Paket FGD : 26 kali; Pembina an 34 kali; Pe- nilaian angka kredit fungsio- nal pe- rencana 4 kali; fasilitasi pengem- bangan jabatan fungsio- FGD : 3 kali; Pem- binaan 4 kali; Pe- nilaian angka kredit fungsio- nal pe- rencana 4 kali; fas pengemb jabatan fungsio- nal 1 kali. FGD: 3 kali; Pe- mbina- an 2 ka- li; peni- laian angka kredit fungsio nal 10 kali; fas pengem bangan jabatan 1 kali FGD : 29 kali; Pembi- naan 36 kali; Pe- nilaian angka kredit fungsio- nal pe- rencana 14 kali; fasilitasi pengem bangan jabatan fungsio- • • • II - 141 No Program dan Indikator Kinerja Program Target RPJMD 2008- 2013 Satuan Kinerja 2008 s/d 2012 Capaian Kinerja RKPD Tahun 2013 Kinerja 2008 s/d 2013 Status Target RKPD 2013 Capaian Tahun 2013 nal 1 kali. nal 2 kali.  Evaluasi IPM Doku- men 1 1 1 2  Identifikasi Program/ Kegiatan APBD Doku- men 5 1 1 6  Identifikasi Program/ Kegiatan APBN Doku- men 5 1 1 6  Penyusunan Laporan Konsolidasi Triwulanan Doku- men 20 4 4 24  Penyusunan dan Pengenda- lian serta Eva- luasi Hasil- hasil Pemba- ngunan Jawa Tengah:
(1)Evaluasi RKPD dan
(2)Evaluasi Paruh Waktu RPJMD Buku Monev 5 5 3 1 1 1 1 1 1 6 6 4  Penelitian Bi- dang ekonomi Reko- mendasi 24 0 3 24  Penelitian Bi- dang pemerin- tahan dan so- sial budaya Reko- mendasi 17 0 3 14  Penelitian Bidang prasa- rana wilayah Reko- mendasi 16 0 3 15  Penelitian Ber- bagai Bidang dan sektor pembangunan Reko- mendasi 112 0 31 137  Penelitian Bi- dang pengem- bangan dan pe- nerapan IPTEK Kegiat- an 48 0 29 61  Fasilitas pene- litian kawasan terpadu Kegiat- an 14 0 5 21 Program Perenca- naan Pemba- ngunan Daerah 6 Tersedianya doku- men perencanaan pembangunan se- perti Renja SKPD, Renstra SKPD, RKPD, RPJMD, dan RPJPD Terse- dia  Dokumen RPJMD Perda RPJMD 1 Perda RPJMD 2008– 2013 1 draft Perda RPJMD 2013 – 1 draft Perda RPJMD 2013 – 1 Perda RPJMD 2008– 2013 • II - 142 No Program dan Indikator Kinerja Program Target RPJMD 2008- 2013 Satuan Kinerja 2008 s/d 2012 Capaian Kinerja RKPD Tahun 2013 Kinerja 2008 s/d 2013 Status Target RKPD 2013 Capaian Tahun 2013 2018 2018 dan 1 draft Perda RPJMD 2013 – 2018  Dokumen RKPD Pergub RKPD 5 Pergub RKPD 1 Pergub RKPD 2014 1 Per- gub RKPD 2014 dan 1 Per- gub Pe- rubah- an RKPD 2014 6 Pergub RKPD dan 1 Pergub Peru- bahan RKPD 2014 VII Program Perenca- naan Pemba- ngunan Ekonomi 7 Tersedianya doku- men perencanaan pembangunan eko- nomi daerah : Terse- dia  Dokumen Pe- rencanaan Pe- ngembangan Perekonomian Doku- men 8 2 2 10  Dokumen Pengembangan Sumber Daya Alam & Pertanian Doku- men 10 3 3 13 VIII Program perenca- naan pembangun- an sosial dan bu- daya 8 Tersediannya do- kumen perenca- naan pembangun- an daerah bidang kesejahteraan rak- yat serta bidang pemerintahan dan kependudukan Terse- dia  Laporan Pelak- sanaan Kegiat- an Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Kese- jahteraan Rak- yat Doku- men 21 4 5 26  Laporan Pelak- sanaan Kegiat- an Fasilitasi & Koordinasi Pe- rencanaan Pembangunan Doku- men 33 5 4 37 • • II - 143 No Program dan Indikator Kinerja Program Target RPJMD 2008- 2013 Satuan Kinerja 2008 s/d 2012 Capaian Kinerja RKPD Tahun 2013 Kinerja 2008 s/d 2013 Status Target RKPD 2013 Capaian Tahun 2013 Bidang Peme- rintahan & Ke- pendudukan IX Program Perenca- naan Pembangun- an Prasarana Wi- layah dan Sumber Daya Alam 9 Tersediannya do- kumen perenca- naan pembangun- an daerah bidang prasarana wilayah dan sumber daya alam. Terse- dia  Laporan Fasi- litasi & Koor- dinasi Peren- canaan pemba- ngunan bidang Infrastruktur dan Pengem- bangan Wila- yah. Doku- men 29 5 5 34  Laporan Pen- dampingan Ko- ordinasi Pem- baharuan Ke- bijakan Peren- canaan dan Pe- ngelolaan Sek- tor Pengairan dan Irigasi (WISMP). Doku- men 13 3 4 17  Laporan Koor- dinasi Pelaksa- naan Participa- tory Irrigation Sector Project (PISP). Doku- men 8 1 1 9 X Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana 10 Tersedianya doku- men perencanaan pembangunan dae- rah rawan bencana Terse- dia Doku- men 2 0 2 4 Keterangan : : Telah Tercapai; : Akan Tercapai; : Perlu Perhatian/Upaya Keras Berdasarkan tabel capaian kinerja urusan perencanaan pembangunan, dapat diketahui bahwa dari sebanyak 10 target indikator RPJMD tahun 2008-2013, capaian kinerja sampai dengan tahun 2013 semuanya berstatus telah tercapai. • • II - 144 7) Perhubungan Kinerja Urusan Perhubungan di tunjukkan dalam 36 indikator, dengan capaian pada Tabel 2.177. Tabel 2.177. Capaian Kinerja Urusan Perhubungan NO Program dan Indikator Kinerja Program Target RPJMD 2008-2013 Satuan Kinerja 2008 s/d 2012 Capaian Kinerja RKPD Tahun 2013 Kinerja 2008 s/d 2013 Status Target RKPD 2013 Capaian Tahun 2013 I Program Pengem- bangan Perhu- bungan Darat Peningkatan sarana prasarana lalu lin- tas dan angkutan jalan, kelaikan jalan kendaraan bermo- tor, kualitas pela- yanan, kualitas pe- ngawasan dan pe- ngendalian, meningkatnya di- siplin, manajemen dan rekayasa untuk mewujudkan kese- lamatan jalan raya melalui: Meningkat Pkt Sara- na Prasa- rana Lalu Lintas 46 10 10 56 1  Meningkatnya kualitas dan kuantitas peren- canaan bidang perhubungan, komunikasi dan informatika Peningkat- an koord dan kon- sultasi Bid Hubkom- info Kegiatan Rakor Per- hubungan, Komuni- kasi dan Informati- ka 5 1 1 6 2  Terfasilitasinya pembangunan terminal tipe A dan B. Terfas. Pemb. Term inal kelas A dan B Terminal 4 1 1 5 3  Terbangunnya jembatan tim- bang 4 buah dan meningkatnya kapasitas tim- bang serta inte- grasi jaringan inter koneksi sebanyak 17 buah Meningkatn ya kapasi- tas tim- bang Paket 4 1 1 5 4  Terfasilitasinya pembangunan BRT di 3 kota (Semarang, Surakarta dan Purwokerto). 3 Kota 3 1 1 4 5  Meningkatnya jumlah fasilitas perlengkapan jalan. Meningkat- nya Rambu (buah) 6.081 1.902 2.519 8.600 Meningkat- nya RPPJ (buah) 218 101 107 325 Meningkat- nya APILL (unit) 1 1 5 6 Meningkat- nya Guadrail (meter) 2.552 1.626 1.760 4312 Meningkat- nya Marka (meter) 137.800 212.60 0 122.093 4.312 • • • • • • II - 145 NO Program dan Indikator Kinerja Program Target RPJMD 2008-2013 Satuan Kinerja 2008 s/d 2012 Capaian Kinerja RKPD Tahun 2013 Kinerja 2008 s/d 2013 Status Target RKPD 2013 Capaian Tahun 2013 6  Meningkatnya unjuk kerja jalur alternatif dan perintis. Meningkat kab./kota 6 0 0 259.893 7  Meningkatnya kinerja pelayan- an bis AKDP dan AKAP (Perijinan) Meningkat UPP 10 10 10 10 8  Terbangunnya Area Traffic Control System (ATCS) di 2 Kab./Kota. 2 kab./kota 6 1 1 20 9  Peningkatan SDM bidang LLAJ, ASDP dan KA di 35 lokasi. 35 lokasi 35 35 35 35 10 Terfasilitasinya revitalisasi jalur- jalur non operasi KA terutama di Kedungjati-Tuntang, Magelang-Bedono, Magelang, Semarang-Demak- Kudus-Rembang, Kudus-Jepara, Rembang-Blora. Kegiatan fasilitasi Paket 5 1 1 6 11  Terfasilitasinya pengoperasian KA terutama lintas Klaten- Solo-Sragen, Pekalongan - Semarang. Kegiatan fasilitasi Paket 5 1 1 6 12  Terfasilitasinya pengoperasian KA Komuter ter- utama lintas Semarang-Tegal- Purwokerto- Kutoarjo-Jogja- Solo-Semarang. 5 1 0 5 13  Terfasilitasinya pembangunan double track lintas Tegal- Pekalongan- Semarang-Cepu dan angkutan kereta api perkotaan di Solo. (61 MSP) Kegiatan fasilitasi MSP 151 30 65 216 14  Peningkatan keselamatan: pembinaan/ sosialisasi, pe- nertiban, pe- ningkatan, pe- meliharaan, re- habilitasi, pem- bangunan per- lintasan sebi- dang di 22 kab/kota. 22 kab./kota 35 14 14 49 • • • • • • • • • II - 146 NO Program dan Indikator Kinerja Program Target RPJMD 2008-2013 Satuan Kinerja 2008 s/d 2012 Capaian Kinerja RKPD Tahun 2013 Kinerja 2008 s/d 2013 Status Target RKPD 2013 Capaian Tahun 2013 15  Terfasilitasinya pengembangan KA wisata Tuntang- Ambarawa – Bedono, Borobudur dan sekitarnya. Fasilitasi pengemba- ngan lin- tasan lintasan 1 1 1 1 16  Terfasilitasinya peningkatan fre- kuensi KA lintas Tegal- Semarang, Semarang–Solo– Sragen, Semarang – Cepu, dan Solo- Wonogiri Fas. Pe- ngembang- an lintasan lintasan 4 3 3 4 17  Terfasilitasinya dry port Kali- jambe, Purwo- kerto Gombong 18  Terfasilitasinya dan pendam- pingan pemba- ngunan pelabuh- an penyebe- rangan Kendal. Fas Pe- ngemb dan Penangan- an % 60 100 100 100 19  Pembangunan transportasi 8 waduk (Mala- hayu, Sempor, Wadas lintang, Kedungombo, Gajah Mungkur, Cacaban, Rawa Pening dan Mrica) 8 waduk 8 2 2 10 20  Terfasilitasinya pengoperasian kapal penyebe- rangan lintas Kendal-Kumai dan terfasili- tasinya pengo- perasian coastal ferry Lampung- Banten-DKI- Jabar-Kendal- Jatim-Bali-NTB, NTT Kegiatan Fasilitasi Paket 1 1 1 1 21  Pengembangan transportasi ASDP di 3 lokasi. 3 lokasi 3 2 2 5 22 Terfasilitasinya kegiatan yang ber- kaitan dengan ke- lancaran angkutan pada saat musim haji lebaran, natal dan tahun baru 5 Fasilitasi 5 1 1 6 II Program Pengem- bangan Perhu- bungan Laut • • • • • • • II - 147 NO Program dan Indikator Kinerja Program Target RPJMD 2008-2013 Satuan Kinerja 2008 s/d 2012 Capaian Kinerja RKPD Tahun 2013 Kinerja 2008 s/d 2013 Status Target RKPD 2013 Capaian Tahun 2013 23 Terfasilitasinya pe- meliharaan alur dan kolam di 4 lo- kasi (Rembang, Je- para, Brebes, dan Karimunjawa). 4 lokasi 5 2 2 7 24 Pengoperasian KM Kemojan di Ka- rimunjawa. Beroperasi nya KM Kemojan kegiatan 1 1 1 1 25 Terfasilitasinya pe- ningkatan dan pe- ngembangan sar- pras pelabuhan di 9 lokasi (Tanjung Emas, Tanjung In- tan, Tegal, Batang, Juwana, Rembang, Karimunjawa, Je- para dan Brebes). Fas Pe- ningkatan Sarpras 9 lokasi lokasi 9 9 9 9 26  Tersedianya fasi- litas keselamatan pelabuhan (SBNP) di perair- an Jawa Tengah Fas Kese- lamatan Paket 4 1 1 5 27  Meningkatnya usaha bidang angkutan laut di 7 lokasi (Tanjung Emas, Tanjung Intan, Tegal, Ju- wana, Rembang, Karimunjawa, dan Brebes) 7 Pelabuhan 5 5 Na 5 28  Terfasilitasinya pembangunan fasilitas pendu- kung di Pela- buhan Tanjung Emas. Fasilitasi kegiatan 1 1 1 1 29  Peningkatan SDM bidang perhubungan laut Meningkat kegiatan rakor bi- dang per- hubungan laut 2 1 1 3

3.Program Pengem- bangan Perhu- bungan Udara 30  Terfasilitasinya pe- ngembangan fasi- litas Bandar Udara dan Keselamatan Penerbangan di 4 lokasi (Bandara A. Yani Semarang, Adisumarmo Surakarta, Tunggul Wulung Cilacap dan Dewadaru Kari- munjawa Jepara). Fasilitasi Pengemba- ngan 4 lokasi lokasi 4 4 4 4 31  Peningkatan SDM bidang perhu- bungan udara Meningkat kegiatan rakor per- hubungan udara 5 1 1 6 kegiatan bintek 4 1 • • • • • • • • • II - 148 NO Program dan Indikator Kinerja Program Target RPJMD 2008-2013 Satuan Kinerja 2008 s/d 2012 Capaian Kinerja RKPD Tahun 2013 Kinerja 2008 s/d 2013 Status Target RKPD 2013 Capaian Tahun 2013 keselamat an perhu- bungan udara 32 Terfasilitasinya pe- ngoperasian dan pengembangan ban- dara Ngloram Cepu 2 0 0 2 IV Program Pos, Tele- komunikasi, Me- teorologi dan SAR 33 Pembinaan, penga- wasan dan pengen- dalian postel dan frekuensi Peningk Pelayanan Perusaha- an postel 160 150 151 160 34  Terlaksananya ko- ordinasi dan opti- malisasi pelaksa- naan KPU/USO. Terlaksana koordinasi kegiatan 5 1 17 22 35  Terlaksananya ke- giatan siaran radio tetap dan bergerak Pelaksana- an Kegiatan event 15 3 4 19 36  Terlaksana publika- si informasi cuaca dan iklim 2 0 Na 2 37  Terlaksananya uji- an ORARI dan RAPI di 5 lokasi 5 Lok 10 0 Na 10 38  Peningkatan SDM bidang Pos dan Telekomunikasi 5 0 Na 5 Keterangan : : Telah Tercapai; : Akan Tercapai; : Perlu Perhatian/Upaya Keras **) : Target RPJMD telah tercapai dan target 2013 untuk peningkatan cakupan Berdasarkan tabel capaian kinerja urusan perhubungan, dapat diketahui bahwa dari sebanyak 38 target indikator RPJMD tahun 2008- 2013, capaian kinerja sampai dengan tahun 2013 semuanya berstatus telah tercapai. 8) Lingkungan Hidup Kinerja Urusan Lingkungan Hidup di tunjukkan dalam 21 indikator, dengan capaian seperti terlihat pada Tabel 2.178. Tabel 2.178. Capaian Kinerja Lingkungan Hidup No Program dan Indikator Kinerja Program Target RPJMD 2008- 2013 Satuan Kinerja 2008 s/d 2012 Capaian Kinerja RKPD Tahun 2013 Kinerja 2008 s/d 2013 Status Target RKPD 2013 Capaian Tahun 2013 I. Program Pengen- dalian Pencemar- an dan Perusakan Lingkungan • • • • • • • II - 149 No Program dan Indikator Kinerja Program Target RPJMD 2008- 2013 Satuan Kinerja 2008 s/d 2012 Capaian Kinerja RKPD Tahun 2013 Kinerja 2008 s/d 2013 Status Target RKPD 2013 Capaian Tahun 2013 1 Terlaksananya pe- ngendalian dan pe- ngawasan terha- dap sumber- sumber pence- maran 10 kluster UMKM, 500 usaha dan/atau kegiatan menengah/besar dan 50 obyek domestik 500 Usaha dan/ atau kegiat an 622 150 138 760 2 50 obyek domes- tik 57 9 31 88 3 10 kluster 32 19 6 38 4 Terlaksananya perbaikan kinerja pengelolaan B03 dan limbah B03 pada 300 usaha dan/atau kegiat- an disesuaikan dengan PP yang Berlaku 300 usaha dan/ atau kegiat- an 877 159 144 1.021 5 Terlaksananya pengawasan dan penegakan hu- kum pada 100 usaha dan/ atau kegiatan 100 usaha dan/ atau kegiat- an 96 18 33 129 6 Terkuranginya penyimpangan aspek lingkungan dalam peman- faatan ruang sebesar 17% di 6 Daerah 17 % 57,14 Sesuai permo- honan penga- juan ijin ling- kungan 0 57,14 6 Daerah 3 0 3 II. Program Pengem- bangan Jasa Ling- kungan Kawasan Ka-wasan Konser- vasi Laut dan Hutan 7 Meningkatnya fungsi kawasan lindung sebesar 5% dari luasan 222.759 ha di 31 Kabupaten/Kota dan sebesar 10% tangkapan sum- ber air dapat ter- pelihara serta ter- tanamnya 360 je- nis tanaman langka di sejum- lah daerah; 5% dari luasan 222.759 Ha (11.137, 95) di 31 Kab/ Kota dan sebesar 10% tangkap- an sum- ber air dapat ter- pelihara Ha 2.799,47 500 1.028,43 3.827,90 • • • • • II - 150 No Program dan Indikator Kinerja Program Target RPJMD 2008- 2013 Satuan Kinerja 2008 s/d 2012 Capaian Kinerja RKPD Tahun 2013 Kinerja 2008 s/d 2013 Status Target RKPD 2013 Capaian Tahun 2013 8 360 Jenis tanam- an langka 390 50 27 417 III Program Perlin- dungan dan Kon- servasi Sumber- daya Alam 9 Terlaksananya penanganan ka- wasan lahan kri- tis dengan komo- ditas perkebunan 350 ha per tahun; 1.750 Ha 7.820 100 890 8.710 10 Meningkatnya pe- nerapan inten- sifikasi, rehabili- tasi, diversifikasi dan civil teknis serta integrasi perkebunan ter- nak pada lahan kritis, DAS, dan tangkapan waduk 0 unit (sumur resap- an) 82 3 70 152 0 unit (PAH) 31 6 10 41 0 unit (sumur rom- bong) 200 0 0 200 0 unit (dam parit) 1 0 2 3 0 unit (ba- ngunan pence- gah long- sor) 6 0 6 12 IV Program Pe- ngelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 11 Terlaksananya perluasan dan pe- ningkatan kuali- tas ruang terbuka hijau sebesar 20% di 10 daerah 20% di 10 daerah (205,41 Ha) % Ha 65,02 48,67 58,00 123,02 205,41 Ha 133,56 100 119,13 252,7 V 12 Program Reha- bilitasi dan Pe- mulihan Ca- dangan Sumber daya Alam Tersusunnya ha- sil kajian peng- hitungan daya du- kung dan daya tampung ling- kungan pada 6 DAS/Sub DAS Jawa Tengah 6 DAS 6 1 1 7 (Daya Tampu ng) 6 DAS (Daya Du- kung) 2 4 4 6 • • • II - 151 No Program dan Indikator Kinerja Program Target RPJMD 2008- 2013 Satuan Kinerja 2008 s/d 2012 Capaian Kinerja RKPD Tahun 2013 Kinerja 2008 s/d 2013 Status Target RKPD 2013 Capaian Tahun 2013 13 Tertanganinya ke- rusakan lingku- ngan hutan dan lahan sebesar 10% dari seluruh area ekosistem DAS di 6 Sub DAS Jawa Tengah. 10% dari seluruh area ekosiste m DAS di 6 Sub DAS Jawa Tengah. % 0,69 0,12 15,49 16,18 14 Terbangunnya sa- buk pantai di wi- layah pesisir Ja- wa Tengah se- panjang 3.000 m 3000 Meter 2.410 650 1.312,25 3.722,2 5 15 Terbentuknya Ekosistem mang- rove seluas 200 Ha 200 Ha 221,75 40 55,75 277,5 VI Program Pe- ngembangan Ka- pasitas Pe- ngelolaan Sum- ber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 16 Terfasilitasinya pembelajaran 350 orang aparat pe- ngelola lingku- ngan hidup, 500 anggota kelompok masyarakat, 100 orang guru dan 400 pelajar 350 orang aparat 460 15 40 500 17 500 orang anggo- ta ke- lompok masya- rakat 9.982 728 2.980 12.962 18 100 orang guru 290 0 190 480 19 400 orang pelajar 420 0 0 420 20 Terfasilitasinya pelaksanaan pro- gram adiwiyata di 10 sekolah 10 Seko- lah 18 10 13 31 VII 21 Program Pening- katan Kualitas dan Akses Infor- masi Sumber Da- ya Alam dan Lingkungan Hi- dup Tersusun dan ter- publikasikannya dokumen statistik lingkungan, sta- tus lingkungan hi- dup daerah dan informasi ling- kungan melalui media cetak dan • • • • • • • • • II - 152 No Program dan Indikator Kinerja Program Target RPJMD 2008- 2013 Satuan Kinerja 2008 s/d 2012 Capaian Kinerja RKPD Tahun 2013 Kinerja 2008 s/d 2013 Status Target RKPD 2013 Capaian Tahun 2013 elektronik setiap tahun buku SLHD Buku SLHD 330 100 60 390 buku SLH Buku SLH 430 100 0 430 buletin warta lingkungan Eksem- plar 3000 200 400 3.400 Keterangan : : Telah Tercapai; : Akan Tercapai **: Target RPJMD telah tercapai dan target RKPD 2013 untuk peningkatan cakupan. Berdasarkan tabel capaian kinerja urusan lingkungan hidup, dapat diketahui bahwa dari sebanyak 21 target indikator RPJMD tahun 2008-2013, telah sesuai bahkan ada yang melebihi target akan tetapi jika capaian kinerja tahun 2013 dibandingkan dengan target RKPD tahun 2013 terdapat 3 indikator yang tidak sesuai target hal ini disebabkan karena pengendalian sumber pencemaran dari obyek domestik dan kluster diprioritaskan untuk memenuhi permintaan masyarakat, pengawasan diprioritaskan bagi usaha/kegiatan yang betul-betul berpotensi besar menimbulkan pencemaran B-3 dan pemilihan jenis tanaman berdasarkan pada kelangkaan jenis tanaman. Pada Tahun 2015 urusan lingkungan hidup diarahkan pada pencapaian SPM lingkungan hidup; peningkatan kinerja perusahaan/kegiatan terhadap penaatan Peraturan Perundang- undangan di Bidang LH dan penanganan sengketa lingkungan, Penanganan Sumber Pencemar dari usaha/kegiatan menengah/besar dan industri kecil, Perbaikan kinerja pengelolaan B3 dan limbah B3 pada usaha / kegiatan dan peningkatan pelaksanaan AMDAL dan Komisi Penilai AMDAL; koordinasi penanganan kawasan lindung di luar kawasan hutan serta koordinasi penanganan kerusakan lingkungan di kawasan dataran Tinggi Dieng; peningkatan dan pengendalian aspek lingkungan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di wilayah perkotaan; penanganan kerusakan dan pelestarian kawasan tambak/permukiman masyarakat pada ekosistem pesisir pantai utara; penanganan Mitigasi, Adaptasi dan Pencegahan Pencemaran serta Kerusakan Lingkungan Akibat Bencana/Gangguan lingkungan dan Pemanasan Global, pembangunan sumur pantau; peningkatan kapasitas masyarakat perdesaan, warga sekolah dalam pengelolaan lingkungan hidup serta penyediaan data dan informasi lingkungan bagi masyarakat. [> II - 153 9) Pertanahan Kinerja Urusan Pertanahan di tunjukkan dalam 8 indikator, dengan capaian pada Tabel 2.179. Tabel 2.179. Capaian Kinerja Urusan Pertanahan NO Program dan Indikator Kinerja Program Target RPJMD 2008- 2013 Satuan Kinerja 2008 s/d 2012 Capaian Kinerja RKPD Tahun 2013 Kinerja 2008 s/d 2013 Status Target RKPD 2013 Capaian Tahun 2013 1 Program pena- taan penguasa- an, pemilikan, penggunaan, dan peman- faatan tanah 1  Berkurangnya kasus pelang- garan peng- gunaan ta- nah. Berkurang -  Pertanian di 2 ka- wasan ce- pat  DAS Bengw Solo  DAS Gotri  DAS Se- rayu  DAS Comal Identifikasi Perubahan Penggunaan dan Peman- faatan Lahan Kawasan Lin- dung DAS Jratunseluna, Identifikasi Perubahan Penggunaan dan Peman- faatan Lahan pada Kawa- san Pertanian di Kab Pur- balingga, Ba- nyumas, Ci- lacap, Kebu- men dan Pur- worejo Identifika si Peru- bahan Pengguna an dan Pemanfaa tan La- han Ka- wasan Lindung DAS Jratunse- luna dan Kawasan Pertanian di Purba- lingga, Banyu- mas, Ci- lacap, Ke- bumen dan Pur- worejo  Pertanian di 6 kawasan dan,  DAS Bengw Solo  DAS Gotri  DAS Serayu  DAS Comal  DAS Jratun seluna 2  Meningkat- kan Bidang tanah yang terpetakan. Terpeta- kan Bidang  CSR-HGU Terpeta- kan bidang 15 15 0 15  Identifika si HGU Terpeta- kan bidang 48 0 0 48  Identifika si HGB Terpeta- kan bidang 35 0 0 35  Identifika si HP Terpeta- kan bidang 55 0 0 55 3  Terselesaikan nya konflik- konflik pertanahan Terselesai kan Kasus 86 10 0 86 4  Terbangun- nya sistem informasi pertanahan Terbangun Unit 3 Unit Sistem informasi lahan 1 Unit Sistem informasi lahan 1 Unit Sistem informasi lahan 4 Unit Sistem informasi lahan 5  Berkurangnya konversi la- han pertanian ke non perta- nian Berkurang M2 Dari 1.514.469 menjadi 2.001.379 Dari 195.300 menjadi 220.400 Na Dari 1.514.46 9 menjadi 2.001.37 9 • • • • • II - 154 NO Program dan Indikator Kinerja Program Target RPJMD 2008- 2013 Satuan Kinerja 2008 s/d 2012 Capaian Kinerja RKPD Tahun 2013 Kinerja 2008 s/d 2013 Status Target RKPD 2013 Capaian Tahun 2013 6  Meningkatnya kualitas tertib administrasi pertanahan Sertifikasi tanah; Sosialisasi MPBM Sertifikasi tanah; Sosialisasi MPBM Na Sertifika- si tanah; Sosialisa si MPBM 7  Tersosialisasi dan diterap- kannya Ma- najemen Per- tanahan Ber- basis Ma- syarakat (MPBM) 150 Desa pada 29 Kab Desa 80 70 70 150 8  Tersertifikasi nya tanah masyarakat potensi sawah lestari dan kawasan lindung Sertifikasi Doku- men 15.179 1.500 1.500 16.679 Keterangan : : Telah Tercapai; : Akan Tercapai; : Perlu Perhatian/Upaya Keras Berdasarkan tabel capaian kinerja urusan pertanahan sampai dengan tahun 2013, dapat diketahui bahwa dari sebanyak 8 target indikator RPJMD tahun 2008-2013, semuanya berstatus telah tercapai. Kondisi ini menunjukkan bahwa kinerja pembangunan urusan pertanahan sangat baik. 10) Kependudukan dan Catatan Sipil Kinerja Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil ditunjukkan dengan 4 indikator, seperti pada tabel 2.180. Tabel 2.180. Capaian Kinerja Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil No Program dan Indikator Kinerja Program Target RPJMD 2008- 2013 Satuan Kinerja 2008 s/d 2012 Capaian Kinerja RKPD Tahun 2013 Kinerja 2008 s/d 2013 Status CapaianTarget RKPD 2013 Capaian Tahun 2013 A Program Pengem- bangan dan Kese- rasian Kebijakan Kependudukan/ Penataan Adminis- trasi Kependu- dukan 1 Tercapainya pening- katan keterpaduan & sinkronisasi kebi- jakan penyeleng- garaan administrasi kependudukan dan catatan sipil. 35 Kab/ kota 35 35 0 35 • • • • II - 155 No Program dan Indikator Kinerja Program Target RPJMD 2008- 2013 Satuan Kinerja 2008 s/d 2012 Capaian Kinerja RKPD Tahun 2013 Kinerja 2008 s/d 2013 Status CapaianTarget RKPD 2013 Capaian Tahun 2013 2 Terwujudnya penge- lolaan. Informasi de- ngan sistem infor- masi kependudukan (SIAK) secara On line di Jateng. 35 Kab/ kota 35 35 0 35 3 Tersedianya data kependudukan dan pencatatan sipil yang valid sesuai dengan perkem- bangan di lapang- an. 100 % 100 100 0 100 4 Tersedianya ber- bagai bentuk la- poran hasil pengo- lahan data kepen- dudukan dan pencatatan sipil 24 Laporan 24 4 1 25 Keterangan : : Telah Tercapai; : Akan Tercapai; : Perlu Perhatian/Upaya Keras Berdasarkan tabel capaian kinerja urusan kependudukan dan catatan sipil sampai dengan tahun 2013, dapat diketahui bahwa dari sebanyak 4 target indikator RPJMD tahun 2008-2013, semuanya berstatus telah tercapai. Kondisi ini menunjukkan bahwa kinerja pembangunan urusan kependudukan dan catatan sipil sangat baik. 11) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kinerja urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ditunjukkan dalam 49 indikator, seperti Tabel 2.181. Tabel 2.181. Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No Program dan Indikator Kinerja Program Target RPJMD 2008-2013 Satuan Kinerja 2008 s/d 2012 Capaian Kinerja RKPD Tahun 2013 Kinerj a 2008 s/d 2013 Status Target RKPD 2013 Capaian Tahun 2013 1 Program Keserasian Kebijakan Peningkat- an Kualitas Anak dan Perempuan 1 Berbagai kebijakan dan program yang mendorong peningkat- an kualitas perempuan dan anak masuk da- lam dokumen peren- canaan (RPJP, RPJM, RKPD, RKA). - RPJPD Dok 1 - 0 1 - RPJMD Dok 1 - 0 1 - RKPD Dok 4 Dok RKPD 1 Dok. RKPD Tahun 2014 1 Dok. RKPD Tahun 2014 5 Dok. RKPD • • • • II - 156 No Program dan Indikator Kinerja Program Target RPJMD 2008-2013 Satuan Kinerja 2008 s/d 2012 Capaian Kinerja RKPD Tahun 2013 Kinerj a 2008 s/d 2013 Status Target RKPD 2013 Capaian Tahun 2013 - RKA SKPD responsif gender SKPD 47 49 49 49 2 Terwujudnya peran dan posisi perempuan di bidang politik dan jabatan publik dalam rangka menuju quota 30 % perempuan di legislative 30 % 19 19 21 21 3 Terwujudnya Perda Perlindungan Anak 1 Perda Perlindung- an Anak Perda 1 Draf Perda Perlindu ngan Anak 1 Perda Perlindu- ngan Anak 1 Perda Perlindu ngan Anak; Sosiali- sasi Per- da; dan Tersu- sunnya draft Peratur- an Gu- bernur tentang Tata Laksana Penye- lenggara an Per- lindung an Anak Perda dan Sosiali sasi ten- tang Perda 4 Peningkatan kualitas SDM Aparatur yang responsif perempuan dan anak Kab/kota 35 35 35 35 5 Terwujudnya kebi- jakan yang mendo- rong meningkatnya partisipasi politik pe- rempuan dan pelibatan partisipasi anak. RAD Pe- ningkatan Partisipasi Politik Perempuan RAD 1 RAD 0 0 1 SE Gub ttg Pembentuk an Forum Anak SE Gub 1 0 0 1 6 Adanya kebijakan pe- nilaian kinerja untuk jabatan publik yang responsif gender Kebijakan penilaian ki- nerja untuk jabatan pu- blik yang responsif gender Dok 0 1 0 1 Program Penguatan kelembagaan Penga- rusutamaan Gender dan anak 7 Peningkatan Pemaham- an dan Komitmen ten- tang kekerasan dan ke- adilan gender serta hak anak pada seluruh pe- laksana Pembangunan Kab./ Kota 35 0 Na 35 • • • • • • II - 157 No Program dan Indikator Kinerja Program Target RPJMD 2008-2013 Satuan Kinerja 2008 s/d 2012 Capaian Kinerja RKPD Tahun 2013 Kinerj a 2008 s/d 2013 Status Target RKPD 2013 Capaian Tahun 2013 8 9 SKPD Prov. melakukan PUG 10 Kab./Kota dengan GDI rendah 30 % SKPD Prov. Mela- kukan PUG - 10 Kab./Kota dengan GDI rendah % 100 100 100 100 18 Kab/ Kota GDI rendah 6 Kab Na 18 Terwujudnya kelem- bagaan responsive gender dan anak: 10 - 30% perencana SKPD - 30% Perencana SKPD % 100 100 100 100 11 - Seluruh PSW/G Jateng - 100 % (PSW/G Jateng % 100 (25 PSW/G 100% (25 SW/G) 100 100 12 - 5 lembaga keagama- an di provinsi 5 lembaga 5 5 5 5 13 - 1 Jaringan LSM 1 LSM 1 1 1 1 14 - 1 Jaringan organi- sasi perempuan 1 Jaringan 5 5 5 5 15 -Terwujudnya KLA di Kab./Kota 10 Kab/ Kota 17 5 5 22 16 Kab/ Kota Membentuk POKJA Penanganan ABH 50% Kab/kota Kab/ Kota 18 6 Na 18 17 - Adanya draft indicator SIGA 1 Provinsi Draf 1 0 0 1 18 - Adanya WEB SIGA di Jawa Tengah 1 provinsi Unit 1 1 1 1 19 - Adanya WEB SIGA di Kab/Kota 5 Kab/ Kota 4 1 10 14 20 Terfasilitasinya pem- bentukan P2TP2A di 8 Kab yang terintegrasi dengan Program Pe- nanggulangan Kemis- kinan 8 Kab/kota Kab/ Kota 7 5 3 10 21 Meningkatkan kualitas SDM dan anggaran yang responsif gender dan anak orang 680 225 339 1.019 22 Adanya komitmen Kab/Kota melaksa- nakan sistem penca- tatan dan pelaporan kekerasan berbasis gender dan anak 35 35 35 35 23 Terbentuknya Jejaring Kelembagaan Masya- rakat dlm PUG dan PUHA kab/kot a 12 4 3 Kab 1 Prov 15 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perem- puan dan Anak 24 Meningkatnya jumlah kelompok integrasi pe- lestarian buta aksara perempuan dan BKB/Posyandu Klp 2 0 Na 2 • • • • • • • • • • • • • • • • • II - 158 No Program dan Indikator Kinerja Program Target RPJMD 2008-2013 Satuan Kinerja 2008 s/d 2012 Capaian Kinerja RKPD Tahun 2013 Kinerj a 2008 s/d 2013 Status Target RKPD 2013 Capaian Tahun 2013 25 26 Terwujudnya kerangka kebijakan yang responsif gender dan hak anak untuk mem- berikan dukungan bagi penguatan kelemba- gaan melalui berbagai kebijakan, program dan kegiatan responsif gender dan hak anak, pada 30% SKPD dan di 10 Kabupaten/Kota dengan GDI rendah 30% SKPD Prov. melakukan PUG % 100 100 100 100 10 Kab./Kota dengan GDI rendah 18 Kab/ Kota GDI rendah 6 Kab/Kota GDI rendah 6 Kab/ Kota GDI rendah 18 Kab/ Kota GDI rendah 27 Meningkatnya jumlah perempuan pada tiap jenjang pendidikan (APK Perempuan) SD/MI 103,49 109,08 109,08 APK belum terpilah SMP/MTs 102,4 100,5 100,5 APK belum terpilah SMA/MA/S MK 68,44 70 70 APK belum terpilah 28 Meningkatnya kemam- puan sesuai dengan keahlian yang dimiliki perempuan, sehingga mampu bersaing da- lam dunia kerja - orang 280 390 400 400 29 Meningkatnya pema- haman masyarakat tentang kehamilan se- hat dan persalinan aman, serta hak re- produksi di 10 Kabu- paten/Kota dengan kematian ibu tinggi - Kab/ Kota 35 35 35 35 30 Meningkatnya ca- kupan pemberian ASI ekslusif 10% melalui Gerakan Sayang Ibu dan Bayi (GSIB) 65 % 65 70 57,65 57,65 31 Meningkatnya jumlah kec. sayang ibu dan bayi di 10 kab/ kota dengan AKI Tinggi 10 Kab /Kota 15 1 5 20 32 Meningkatnya pengua- saan ilmu dan tekno- logi jaringan usaha me- nengah dan koperasi serta pemahaman ke- wirausahaan yang dikelola perempuan - orang 280 pe- rempu- an di 4 Kab 390 pe- rempuan di 4 Kab 400 di 4 kab 400 di 4 kab 33 Meningkatnya jumlah Desa Prima di 10 Kab dg GDI rendah 10 Desa di 10 Kab/kota baru dan lanjutan Kab/ Kota 9 6 9 10 34 Meningkatnya akses 5 klp perempuan pelaku usaha mikro kecil pada sumber daya ekonomi 5 Kelompok Kelom- pok 7 12 7 12 35 30% Kab./Kota Meng- apresiasi Model Res- toratif Justice (RJ) • • • • • • • • • • II - 159 No Program dan Indikator Kinerja Program Target RPJMD 2008-2013 Satuan Kinerja 2008 s/d 2012 Capaian Kinerja RKPD Tahun 2013 Kinerj a 2008 s/d 2013 Status Target RKPD 2013 Capaian Tahun 2013 Dalam Penanganan ABH  Sosialisasi Kab/ Kota 35 0 0 35  Inisiasi - Kab/ Kota 17 0 0 17  Implementasi - Kab/ Kota 2 2 2 4 36 Jumlah kasus keke- rasan terhadap anak menurun, jumlah anak sejahtera meningkat, meningkatnya perlin- dungan anak secara luas termasuk anak yang membutuhkan perlindungan khusus (anak korban bencana, korban penelantaran, korban perlakuan salah, korban tindak kekerasan, dan anak yang berhadapan dengan hukum) 100 % tertangani 100 % tertanga ni 3.567 kasus (100 % tertanga ni) 100 % tertangani 975 kasus (100% tertanga ni) 4.542 kasus( 100% tertang ani) 37 Berkembangnya mo- del keadilan restoratif untuk penanganan anak yang bermasa- lah dengan hukum Kab 2 2 2 2 38 Meningkatnya cakupan akte kelahiran. - % 68 100 70,42 70,42 Data yang terlapor kan adalah cakup- an akte pada anak usia 0- 15 th, data cakup- an akte kelahir an anak usia 15-18 th blm terlapor kan 39 Berkembangnya me- tode dan pola pem- binaan anak terlantar yang responsif anak - Model SBA 1 1 1 1 40 Tersusunnya kebija- kan, program dan ke- giatan perlind. Perem- puan dan anak korban kekerasan dan TPPO 41 a. Perda Penyeleng- garaan Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak di Jawa Tengah 1 Dok 1 Perda 2 Pergub 0 0 1 Perda 2 Pergub • • • • • • II - 160 No Program dan Indikator Kinerja Program Target RPJMD 2008-2013 Satuan Kinerja 2008 s/d 2012 Capaian Kinerja RKPD Tahun 2013 Kinerj a 2008 s/d 2013 Status Target RKPD 2013 Capaian Tahun 2013 42 b. RAD Traficking 1 1 0 0 1 - Sosialisasi RAD - Kab/ Kota 35 0 0 35 - Implementasi RAD - Kab/ Kota 35 35 0 35 43 c. SPM Pelayanan terpadu korban Kekerasan 1 Dokumen 1 Pergub No 60/ 2012 1 Rencana Pencapaia n SPM 0 1 Pergub No 60/ 2012 44 d. SOP Penanganan kekerasan 1 SOP 1 0 0 1 - Sosialisasi SOP 1 Kegiat- an 1 1 1 1 - Implementasi SOP 1 Kegiat- an 1 1 1 1 45 Menguatnya kapasitas kelembagaan pelayan- an terpadu dalam pe- nanganan kekerasan berbasis gender dan anak termasuk traf- ficking di: Provinsi (PPT Provinsi Komisi Perlin- dungan Korban Keke- rasan Berbasis Gender dan Anak (KPK2BGA)) dan 15 Kab/Kota 100 100 100 100 - Provinsi (PPT Provin- si dan Komisi Per- lindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak (KPK2BGA)) 2 KPK2BGA 2 2 2 2 - Kab/Kota 15 Kab/ Kota 35 35 35 35 46 Meningkatnya kapasi- tas kelembagaan PPT di Provinsi dan Ka- bupaten/Kota 1 15 Prov Kab/ Kota 1 35 1 35 1 35 1 35 47 Terlindunginya setiap perempuan dan anak korban kekerasan yang melapor 100 % kor- ban yang menga- du dila- yani 100 100 100 100 Menguatkan kerja- sama antar Provinsi di 10 Prov. MPU dan 5 Prov luar Jawa daerah transit dan tujuan trafficking Kerjasama 10 Prov. Prov. MPU 10 10 10 10 48 a.Kerjasama 10 Prov. MPU - Draft Kerjasama MPU Dok 1 0 0 1 - Penandatanganan MoU MoU 1 0 0 1 - Implementasi Prov. MPU 10 10 10 10 49 b. Kerjasama dengan 5 Prov. Jawa daerah transit dan tujuan - Penandatanganan MoU 5 Provinsi Provinsi 5 5 5 5 - Implementasi Provinsi 5 5 1 6 • • • • • • • • II - 161 No Program dan Indikator Kinerja Program Target RPJMD 2008-2013 Satuan Kinerja 2008 s/d 2012 Capaian Kinerja RKPD Tahun 2013 Kinerj a 2008 s/d 2013 Status Target RKPD 2013 Capaian Tahun 2013 Kerjasa ma de- ngan Lemba- ga Biolo- gi Mole- kuler Eijkman 50 Meningkatnya jumlah kasus kekerasan ter- hadap perempuan dan anak yang terlaporkan dan tertangani 100 % 12.861 (100% tertanga ni) 100% tertangani 2.153 (100% tertanga ni) 15.014 (100% tertang ani) Program Peningkat- an Peran Serta Anak dan Kesetaraan Gen- der dalam pemba- ngunan 51 Meningkatnya Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) 61,8 IDG 68,99 67,96 Na 70,66 Data dari Ke- menteri an PP PA ta- hun 2013, IDG ta- hun 2012 adalah 70,66 52 Meningkatnya Indeks Pembangunan Gender (IPG) 65,9 IPG 66,45 65,90 Na 66,80 Data da- ri Ke- menteria n PP PA ta-hun 2013, IDG ta- hun 2012 adalah 70,66 53 Terlatihnya aparatur pemerintah tentang pe- ningkatan peran serta anak dan kesetaraan dan keadilan gender 30% % 100 100 100 100 54 Meningkatkan kesadar- an masyarakat tentang pentingnya peran serta anak dan kesetaraan serta keadilan gender Kab/ Kota 13 3 3 16 55 Meningkatkan Parti- sipasi Anak Dalam Pembangunan 35 Kab/ Kota - Pembentukan Fo- rum Anak Kab/ Kota 35 0 0 35 - Pembentukan Kab/ Kota 35 - - 35 - Penguatan Kab/ Kota 35 35 35 35 Keterangan : : Telah Tercapai; : Akan Tercapai; : Perlu Perhatian/Upaya Keras • • • • • • II - 162 Berdasarkan tabel capaian kinerja urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sampai dengan tahun 2013, dapat diketahui bahwa dari sebanyak 55 target indikator RPJMD tahun 2008-2013, sebanyak 50 target indikator berstatus telah tercapai, 2 target indikator belum tercapai, dan 2 indikator belum diketahui capaiannya. 12) Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kinerja Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera ditunjukan dalam 35 indikator, seperti Tabel 2.182. Tabel 2.182. Capaian Kinerja Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera No Program dan Indikator Kinerja Program Target RPJMD 2008- 2013 Satuan Kinerja 2008 s/d 2012 Capaian Kinerja RKPD Tahun 2013 Kinerja 2008 s/d 2013 Status Target RKPD 2013 Capaian Tahun 2013 1 Program Pelayanan Keluarga Berencana 1 Menurunnya tingkat DO peserta KB dari 10% menjadi 9% 9 % 15,09 9 16,09 16,09 2 Menurunnya Unmedneed hingga 7% 7 % 10,26 7 10,42 10,42 3 Total Fertility Rate dari 2,3% menjadi 2,1% 2,1 % 2,5 2,1 2.5 2.5 4 Meningkatnya jumlah dan kualitas penyuluh/petugas lapangan KB (PKB/PLKB) PPKBD, sub PPKBD di Kab/kota  PLKB Mening- kat PLKB 3.355 3.239 3.732 3.524  PPKBD Mening- kat PPKBD 8.729 8.836 8.735 8.741  Sub PPKBD Mening- kat Sub PPKBD 51.646 51.695 51.455 51.570 5 Meningkatnya sarana mo- bilitas Tim KB keliling di Kab/Kota Mening- kat Unit 7.209 8.577 7,047 7,047 6 Meningkatnya Peran Serta Masy dalam ber KB Mening- kat Kab/ Kota 35 35 35 35  Jumlah Kelompok UPPKS terdaftar pada direktori data basis online UPPKS Mening- kat Kelom- pok 42.222 29,983 31.418 42.222  Jumlah kelompok UPPKS yang dapat akses modal Mening- kat Kelom- pok 546.333 9.251 31.418 546.333 7 Tersedianya alat kontra- sepsi jangka panjang (IUD dan implant) yg dpt men- jangkau seluruh masya- rakat termasuk alat kon- trasepsi untuk pria Tersedia Unit 71.540 85.140 110.154 141.117 8 Memperluas cakupan dan jangkauan kualitas pela- yanan KB Mening- kat Jumlah Peserta KB Baru 1.028.969 1.031.230 1.014.986 1.014.986 - IUD Mening- kat orang 94.782 84.147 98.112 98.112 - MOW Mening- kat orang 24.722 23.219 22.811 22.811 - Implant Mening- kat orang 128.539 32.695 132.180 132.180 ... ... • • • • • II - 163 No Program dan Indikator Kinerja Program Target RPJMD 2008- 2013 Satuan Kinerja 2008 s/d 2012 Capaian Kinerja RKPD Tahun 2013 Kinerja 2008 s/d 2013 Status Target RKPD 2013 Capaian Tahun 2013 - Suntik Mening- kat orang 555.352 464.331 542.571 542.571 - Pil Mening- kat orang 170.974 252.220 171.399 171.399 - MOP Mening- kat orang 2.227 4.158 1.206 1.206 - Kondom Mening- kat orang 52.380 70.458 46.707 46.707 2 Program Peningkatan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) 9 Meningkatnya kelompok KRR di seluruh Kab/Kota Mening- kat Klp 1.305 1.310 1.436 1.436  Jumlah PIK KRR Kategori Tumbuh Mening- kat Klp 966 953 1.052 1.052  Jumlah PIK KRR Kategori Tegak Mening- kat Klp 235 255 272 272  Jumlah PIK KRR kategori Tegar Mening- kat Klp 104 101 112 112 10 Meningkatnya peran Kelompok KRR dalam penyebarluasan reproduksi remaja Mening- kat PIK KRR 1.305 1.310 1.436 1.436 11 Kesehatan Reproduksi menjadi muatan lokal dalam bidang pendidikan Mening- kat Kab/kota 35 35 35 35 12 Meningkatnya penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV AIDs dengan indikator capaian Mening- kat Kab/kota 35 35 35 35 Tercap ai 13 Meningkatnya pengetahuan remaja tentang bahaya narkoba dan PMS dan termasuk HIV/AIDs Mening- kat Kab/kota 35 35 35 35 14 Berkurangnya remaja yang menjadi korban bahaya narkoba dan PMS termasuk HIV/AIDs Mening- kat Kab/kota 35 35 35 35 15 Meningkatnya generasi muda penerus yang sehat jasmani rohani dan sosial Mening- kat Kab/kota 35 35 35 35 16 Meningkatnya jumlah insti- tusi masyarakat dan pe- nyelenggaraan penang- gulangan HIV AIDs Mening- kat Kab/kota 35 35 35 35 3 Program Pengembangan Model Operasional BKB- Posyandu-PAUD 17 Terbentuknya model BKB, Posyandu dan PAUD. Terben- tuk Kab/ Kota 6 8 8 32 18 Meningkatnya kualitas Posyandu dalam BKB dan PAUD. Mening- kat Kab/ Kota 35 35 35 35 19 Meningkatnya kapasitas kader pendamping kelom- pok bina keluarga di kabupaten/kota. Kab/ Kota 35 35 35 35 20 Tersedianya kader Posyandu dan PAUD dalam melakukan BKB dan PAUD. - Kab/ Kota 35 35 35 35 • • • • • • • • • • • • • • II - 164 No Program dan Indikator Kinerja Program Target RPJMD 2008- 2013 Satuan Kinerja 2008 s/d 2012 Capaian Kinerja RKPD Tahun 2013 Kinerja 2008 s/d 2013 Status Target RKPD 2013 Capaian Tahun 2013 21 Makin banyak BKB dan PAUD yang terbina. - Kab/ Kota 35 35 35 35 22 Meningkatnya peran lembaga masyarakat dalam ber KB dan KS. - Kab/ Kota 35 35 35 35 23 Terwujudnya layanan informasi dalam pelaksanaan KB-KS. - Kab/ Kota 35 35 35 35 24 Terlaksananya fasilitasi TMKK, Kesatuan Gerak PKK KB-Kesehatan, Bhayangkara KB Kesehatan dan Harganas - Kodim Penca- nangan TMKK di 2 Ko- dim, Pe- nilaian TMKK di 5 Kodim Penca- nangan TMKK di 2 Ko- dim, Pe- nilaian TMKK di 5 Ko- dim Penca- nangan TMKK di 1 Ko- dim, Pe- nilaian TMKK di 5 Kodim Penca- nangan TMKK di 1 Ko- dim, Pe- nilaian TMKK di 5 Kodim - Polres Penilai- an Bha- yang- kara KB Kes di 6 Polres Penilai- an Bha- yangka- ra KB Kes di 6 Polres Penilai- an Bha- yangka- ra KB- Kes di 6 polres Penilai- an Bha- yangka- ra KB- Kes di 6 polres - Kab/ Kota Penilai- an PKK KB Kes Kategori Kab/ Kota Penilai- an PKK KB Kes Kategori Kab/ Kota Penilai an PKK KB-Kes kategori Kab/ Kota di 6 Kab dan 3 Kota Penilai- an PKK KB-Kes kategori Kab/ Kota di 6 Kab dan 3 Kota - Kab/ Kota Bhakti Sosial Pelayan an KB dalam rangka Harlah Muslimat NU di 6 Kabupa- ten Bhakti Sosial Pelayan- an KB dalam rangka Harlah Muslimat NU di 6 Kabupa- ten Bakti So- sial Pela- yanan KB da-lam rangka Harlah Muslimat NU di 6 Kabu- paten Bakti So- sial Pela- yanan KB dalam rangka Harlah Muslimat NU di 6 Kabupa- ten - Kab/ Kota Bakti Sosial pelayan- an KB dlm rangka Milad Aisyiyah di 6 Kab/ Kota Bakti Sosial pelayan- an KB dlm rangka Milad Aisyiyah di 6 Kab/ Kota Bakti So- sial Pela- yanan KB dalam rangka Milad 'Aisyiyah di 6 Ka- bupaten/ Kota Peringat- an Hari Keluarga tingkat Provinsi Jawa Te- ngah dan Nasional Bakti So- sial Pela- yanan KB dalam rangka Milad 'Aisyiyah di 6 Ka- bupaten/ Kota Peringat- an Hari Keluarga tingkat Provinsi Jawa Te- ngah dan Nasional • • • • II - 165 No Program dan Indikator Kinerja Program Target RPJMD 2008- 2013 Satuan Kinerja 2008 s/d 2012 Capaian Kinerja RKPD Tahun 2013 Kinerja 2008 s/d 2013 Status Target RKPD 2013 Capaian Tahun 2013 25 Meningkatnya peran ke- lompok Bina Keluarga, Bi- na Balita, Bina Remaja dan Bina Lansia. Mening- kat Klp 18.689 Kelom- pok BKB 18.198 kelom- pok 18,776 18.776 Klp BKR 7.868 7.696 8,319 8.319 Klp BKL 10.143 8.934 10,828 10.828 4 Program Pembinaan pe- ran serta masyarakat dalam pelayanan KB Mandiri. 26 Menurunnyaangka drop out KB bagi masyarakat melalui kesertaan KB Mandiri Menurun % 15,09 9 16,09 16,09 27 Terwujudnya KB Mandiri oleh masyarakat yang akan menekan angka unmet need Mening- kat akseptor 691.640 496.000 2.389.891 2.389.891 28 Meningkatnya partisipasi dan kesertaan masyarakat dalam pelayanan KB mandiri termasuk KB pria Mening- kat akseptor 547.308 496.000 2.568.776 2.568.776 29 Meningkatnya jumlah peserta KB pria Mening- kat akseptor 70.301 75.445 178.885 178.885 30 Meningkatnya jumlah ma- syarakat miskin untuk memperoleh akses dalam memperoleh pelayanan KB Mening- kat akseptor 479.948 480.500 2.389.891 2.389.891 5 Program Promosi Kese- hatan Ibu-Bayi dan Anak melalui Kelompok Bina Keluarga dan Bina Balita. 31 Terbinanya kelompok- kelompok Bina Keluarga dan Bina Balita hingga tingkat desa. - Kelom- pok BKB 22.256 18.198 18,776 22.256 32 Makin tersebarnya infor- masi kesehatan ibu-bayi hingga menjangkau wila- yah perdesaan 35 Kab/Kota 35 35 35 35 33 Terselenggaranya KIE un- tuk menunjang Kesehatan Ibu-Bayi dan Anak melalui Kelompok Bina Keluarga dan Bina Balita. 35 Kab/Kota 35 35 35 35 Keterangan : : Telah Tercapai; : Akan Tercapai; : Perlu Perhatian/Upaya Keras Berdasarkan tabel capaian kinerja urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera, sampai dengan tahun 2013 dapat diketahui bahwa dari sebanyak 33 target indikator RPJMD tahun 2008-2013, sebanyak 30 target indikator berstatus telah tercapai, dan 3 target indikator berstatus belum tercapai. • • • • • • • • • II - 166 13) Sosial Kinerja pembangunan Urusan Sosial ditunjukkan dengan 21 indikator kinerja, dengan capaian seperti Tabel 2.183. Tabel 2.183. Capaian Kinerja Urusan Sosial No Program dan Indikator Kinerja Program Target RPJMD 2008- 2013 Satuan Kinerja 2008- 2012 Capaian Kinerja RKPD Tahun 2013 Kinerja 2008 s/d 2013 Status Target RKPD 2013 Capaian Tahun 2013 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masa- lah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya. 1 Terlaksananya pelatihan ketrampilan keluarga rawan sosial ekonomi (PKRSE) dan WRSE sebesar 7.900 orang 7.900 Orang 9.986 6000 3,500 13,486 2 Meningkatnya keterampil- an dan taraf hidup warga KAT melalui Stimulan UEP 500 orang 500 Orang 435 250 200 635 3 Terfasilitasinya kesejahte- raan bagi PK dan Ve- teran/keluarganya serta meningkatnya kelang- sungan hidup bagi warakawuri 1.390 Orang 1.032 397 395 1,427 4 Terpenuhinya sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin. Terpenuhi Ada Ada Ada Ada 5 Menurunnya jumlah pen- duduk miskin di Jawa Tengah Menurun % 14,98 11,88 Na 6 Menurunnya jumlah pe- nyandang masalah ke- sejahteraan sosial PMKS sebesar 5% 333.050 PMKS 314.943 18.107 Na 7 Meningkatnya jumlah dan ketrampilan tenaga yang menanganani PMKS Meningkat - 32.711 Karang taruna, 180.214 PSM, 4.868 Usaha Karang taruna, PSM , Dunia Usaha 7.050 KT, 36.478 PSM, 1.239 Dunia Usaha Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahte- raan Sosial 8 Meningkatnya kualitas pembinaan penanganan penyandang cacat 1.000 orang, eks penyandang kronis 1.150, penderita penyakit menahun terlan- tar 1.100 orang, penyan- dang cacat bibir sumbing dan katarak 500 orang dan penyandang cacat lewat BLK 800 orang. 4.550 orang 3.020 1700 1.720 4.740 9 Meningkatnya sarana dan prasarana panti-panti so- sial Meningkat Unit 37 14 7 34 • • • • • • • • • II - 167 No Program dan Indikator Kinerja Program Target RPJMD 2008- 2013 Satuan Kinerja 2008- 2012 Capaian Kinerja RKPD Tahun 2013 Kinerja 2008 s/d 2013 Status Target RKPD 2013 Capaian Tahun 2013 10 Tersusunnya standar ope- rasional pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial Tersusun Doku- men 12 3 3 15 11 Tersosialisasinya standar operasional pelayanan dan rehabilitasi kesejah- teraan sosial Tersosiali sasi - Ada Ada Ada Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya) 12 Terdatanya eks penyan- dang penyakit sosial (eks napi, PSK, Narkoba dan penyakit sosial lainnya) Terdata Terdata 0 Terdata Terdata 13 Meningkatnya kegiatan pembinaan eks penyan- dang penyakit sosial (eks PGOT 500 orang, eks napi 500 orang, eks PSK dan penyandang HIV AIDS 1.000) 2000 5.450 550 1,865 7.315 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejah- teraan Sosial 14 Teridentifikasinya potensi dan sumber kesejahte- raan sosial diseluruh Kab/Kota Teridenti- fikasi Terident i-fikasi Teride nti- fikasi Teridenti -fikasi Terident i-fikasi 15 Meningkatnya kualitas pe- nanganan dan kapasitas lembaga yang menangani PMKS Meningkat  Meningkatnya aktivitas PSM dalam ikut mem- bantu penanganan PMKS PSM 1.754 350 376 2.130  Meningkatnya aktivitas Karang Taruna dalam ikut membantu pena- nganan PMKS Orang 1.716 1.120 - Karang Taruna 221 unit unit 136 35 700 836 - Anggota Karang Taruna 1825 Orang Orang 1.710 1.120 1.050 2.760 16 Meningkatnya kesetiaka- wanan sosial masyarakat dalam rangka untuk mem- bantu penanganan PMKS Meningkat 28.370 6.300 6,300 34.670 17 Meningkatnya kerjasama Dunia Usaha dalam penanganan PMKS Meningkat DU 1.530 665 500 2.030 Program Penyelenggara- an Penanggulangan Ben- cana 18 Meningkatnya upaya pencegahan, kesiapsia- gaan dan pengurangan resiko bencana Meningkat  Terlatihnya aparatur dan Relawan dalam penang- gulangan bencana melalui Gladi Manajemen Bencana Terlatih Orang 720 150 120 840 • • • • • • • • • II - 168 No Program dan Indikator Kinerja Program Target RPJMD 2008- 2013 Satuan Kinerja 2008- 2012 Capaian Kinerja RKPD Tahun 2013 Kinerja 2008 s/d 2013 Status Target RKPD 2013 Capaian Tahun 2013  Tersusunnya Peta Risiko Bencana di Kabupaten/ Kota diProvinsi Jawa Tengah Tersusun Kab/K ota 25 4 5 30  Meningkatnya Pemaham- an masyarakat terhadap Budaya Sadar Bencana Meningkat Orang 1125 1000 3 kali 1.128  Terfasilitasinya Pengem- bangan Desa Siaga Ben- cana Fasilitasi Desa 24 2 2 26  Teridentifikasinya dan tersosialisasinya Daerah Rawan Bencana di Jawa Tengah Identifika si dan Sosialisa- si Kab/ Kota 35 35 2 37  Terfasilitasinya Kegiatan Unsur Pengarah Penang- gulangan Bencana Dae- rah Provinsi Jawa Te- ngah dari masyarakat profesional Terfaslita si Orang 5 5 5 10  Terselenggaranya Fasili- tasi Pedoman dan Kebi- jakan Penyelenggaraan Bencana di Provinsi Jawa Tengah Terseleng -garanya Fasilitasi Orang 150 150 50 200  Terselenggaranya Koor- dinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi oleh apara- tur Penyelenggaraan Pe- nanggulangan Bencana di Jawa Tengah Terseleng garanya koord & sinkroni- sasi kpd aparat Orang 100 100 2 102  Tersusunya dokumen Pe- rencanaan umum Pe- nanggulangan Bencana di Jawa Tengah Tersusun nya Doku men 6 4 6  Terjalinya Kerjasama da- lam Penanggulangan Bencana dengan pe- merintah desa Terjalin- nya kerja sama Desa 4 4 1 5  Tersedianya Pengem- bangan Pusat Informasi Bencana di Jawa Tengah Pengem- bangan PIB Unit 2 1 2 19 Meningkatnya penyela- matan dan evakuasi ter- hadap korban bencana, penanganan pengungsi dan pemulihan sarpras vital untuk masyarakat Meningkat  Terpenuhinya Kebu- tuhan dasar (pangan) bagi korban bencana (dinsos) paket 5 1 1 6  Terpenuhinya Kebutuh- an dasar (pangan) bagi korban bencana (BPBD) Orang 950 700 950  Terselenggaranya Kegiat- an Operasional SATKOR- LAK Bencana di Jawa Tengah Penyelengg Opera- sional Orang 90 90 90  Terselenggaranya koor- dinasi penyelenggaraan Penanganan Darurat Bencana di Jawa Tengah Penyeleng Koordnasi Orang 10 10 10 • II - 169 No Program dan Indikator Kinerja Program Target RPJMD 2008- 2013 Satuan Kinerja 2008- 2012 Capaian Kinerja RKPD Tahun 2013 Kinerja 2008 s/d 2013 Status Target RKPD 2013 Capaian Tahun 2013  Tersusunnya Evaluasi, Pemantauan dan Penyusunan Pedoman Penanganan Darurat Bencana di Jawa Tengah Monev Kab/K ota 35 35 35 70  Terselenggaranya Posko dan Penanganan Darurat Bencana Jawa Tengah Posko dan penangan an darurat Unit 4 1 1 5 20 Meningkatnya kegiatan rehabilitasi dan rekons- truksi pasca bencana me- lalui perbaikan Mening- kat  Terselenggaranya fasi- litasi dan koordinasi tek- nis penanggulangan ben- cana di Jawa Tengah Peny Fasilitasi dan Koor- dinasi Orang 320 100 90 410  Tereselenggaranya Pela- tihan Teknis Penilaian Damage and Losses Assesment (Pelatihan Penghitungan Secara Cepat dan Akurat Keru- sakan dan Kerugian Aki- bat Bencana) Pelatihan Teknis DALLA Orang 160 100 40 200  Terselenggaranya Fasili- tasi dan Koordinasi Pe- nanganan Rehabilitasi Pasca Bencana di Jawa Tengah Peny Fasilitasi dan Koor- dinasi Kali 6 3 2 8  Terselenggaranya Fasili- tasi dan Koordinasi Pe- nanganan Rekonstruksi Pasca Bencana di Jawa Tengah Peny Fasilitasi dan Koor- dinasi Kali 2 3 0 2 21 Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana, per- alatan dan logistik ben- cana Meningka t  Tersedianya Peralatan dan Logistik Penang- gulangan Bencana di Jawa Tengah Penyediaa nperalata ndan Logistik Paket 5 1 1 6  Terselenggaranya Fasili- tasi, Koordinasi, Konsoli- dasi Logistik dan Peralat- an Bencana Fasilitasi & Koord logistik peralatan bencana Kab/ kota 35 35 35 35 Keterangan : : Telah Tercapai; : Akan Tercapai; : Perlu Perhatian/Upaya Keras * : Target 2013 merupakan upaya pemenuhan target RPJMD Berdasarkan tabel capaian kinerja urusan sosial, sampai dengan tahun 2013 dapat diketahui bahwa dari sebanyak 21 target indikator RPJMD tahun 2008-2013, semuanya berstatus telah tercapai. • • II - 170 14) Ketenagakerjaan Kinerja pembangunan Urusan Ketenagakerjaan ditunjukkan dengan 39 indikator kinerja, seperti tabel 2.184. Tabel 2.184. Capaian Kinerja Urusan Ketenagakerjaan NO Program dan Indikator Kinerja Program Target RPJMD 2008- 2013 Satuan Kinerja 2008 s/d 2012 Capaian Kinerja RKPD Tahun 2013 Kinerja 2008 s/d 2013 Status CapaianTarget RKPD 2013 Capaian Tahun 2013 I Program Peningkatan Kesempatan Kerja 1 AKL 100.000 Orang 202.168 35.000 66.098 268.266 2 AKAD 75.000 Orang 120.051 16.000 16.686 136.737 3 AKAN 336.000 Orang 318.909 103.605 105.985 424.894 4 Penempatan tenaga kerja melalui BKK, JMF, BKO 12.500 lowong an/ BKK/ JMF 259.500 11.000 149.708 409.208 5 Terbentuknya 350 BKK 350 BKK 908 35 35 943 6 Terbinanya 500 BKK 500 BKK 490 35 60 550 7 JMF, diikuti 350 peru- sahaan dan mengha- silkan 12.000 lowong- an kerja 12.000 lowong an kerja 30.569 4.900 21.551 52.120 8 Tersebarnya informasi pasar di 35 Kabupaten/Kota 35 Kab 35 35 35 35 II Program Peningkatan Kualitas dan Produk- tivitas Tenaga Kerja 9 Peningkatan kompe- tensi 52.000 tenaga kerja 52.000 Orang 217.712 92.500 95.669 313.381 10 Tercapainya 1.100 lembaga Penyeleng- gara pelatihan kerja berperan aktif dalam peningkatan kualitas produktivitas tenaga kerja 1.100 lembag a 1.214 1.210 1.314 1.314 11 Terfasilitasinya 10.000 tenaga kerja dan 250 instruktur 10.000 tenaga kerja 217.712 95.000 95.669 313.381 12 250 Instruk tur 370 40 50 420 13 Tercapainya revita- lisasi 5 UPTD BLK 5 5 5 5 14 Peningkatan kompe- tensi 500 instruktur dan 250 pengelola LPK 500 Instruk- tur 415 30 85 500 15 250 Penge- lola LPK 447 210 210 657 16 Tercapainya penem- patan 500 org pema- gangan dalam negeri dan 3.000 orang pema- gangan luar negeri. 500 Pemaga- ngan dalam negeri (Orang) 2.244 120 960 3.204 17 3.000 Pemaga- ngan luar ne- geri (Orang) 1.335 200 301 1.636 18 Tersusunnya 25 pro- gram pelatihan CBT dan 100 modul pe- latihan CBT 25 Program pelatih- an 28 25 25 53 19 100 Modul 276 50 50 356 • • • • • • • • • • • • • ... • • • • II - 171 NO Program dan Indikator Kinerja Program Target RPJMD 2008- 2013 Satuan Kinerja 2008 s/d 2012 Capaian Kinerja RKPD Tahun 2013 Kinerja 2008 s/d 2013 Status CapaianTarget RKPD 2013 Capaian Tahun 2013 20 Terbentuknya 25 Tem- pat Uji Kompetensi 25 TUK 38 3 4 42 21 Terakreditasinya 250 lembaga pelatihan kerja 250 lembaga 138 40 52 190 22 Tercapainya pening- katan produktifitas 2.500 naker dan 1.000 perusahaan 2.500 Naker 5.490 690 1.000 6.490 23 1.000 Perusa- haan 2.654 40 60 2.714 III Program Perlindu- ngan dan Pengem- bangan Lembaga Ketenagakerjaan 24 Terwujudnya Pening- katan Kesejahteraan Pekerja Penetapan UMK dengan penca- paian 100 % KHL s/d 2013 (Rp) Rata- rata UMK 35 Kab/ Kota 834,255,3 914.278,68 914.278,68 914.278,68 2009 sebesar 90,10 % 2010 sebesar 92,57 % 2011 sebesar 95,05 % 2012 sebesar 97,51 % 2013 sebesar 100 % 100 % 96,42% 97,31% 97.31 97.31 25 Penambahan peserta jamsostek luar hubung- an kerja dari jumlah pekerja informal se- banyak 10% dari 14.799.001 orang 10 % 128.281 40.983 201.552 26 Terbentuknya koperasi karyawan sebanyak 1.200 perusahaan 1.200 1.297 25 10 1.307 27 Tersedianya fasilitas kesejahteraan pekerja di 3.705 perusahaan 3075 perusa haan 6307 0 3.345 9.652 28 Adanya pengupahan dalam bentuk struktur dan skala upah perusahaan perusa haan 105 0 10 115 Meningkatnya kualitas materi PP dan PKB 29 Perusahaan yang wajib membuat PP 5.840 perusahaan 5.840 PP 3.062 50 470 3.532 30 Serikat pekerja yang dapat membuat PKB 1.446 SP/SB 1.446 PKB 3.885 50 782 4.667 Tertanganinya kasus- kasus ketenagaker- jaan di Jateng 100 kasus 236 45 21 257 31  PHI 50% dari (11.971 kasus) 5.986 kasus 8.034 650 522 8.556 32  TKI 50 % dari 4.519 kasus 2.260 kasus 4.598 70 570 5.168 33 Peningkatan profesio- nalisme 129 mediator se-Jateng konsiliator dan arbiter 129 Orang 122 122 129 129 34 Revitalisasi pembinaan dan pengawasan kete- nagakerjaan di 35 kab/kota 35 Kab/ kota 35 35 35 35 35 15 PPTKIS 44 5 5 49 36 500 cabang PPTKIS 648 100 145 793 • • • • • • • • • • • II - 172 NO Program dan Indikator Kinerja Program Target RPJMD 2008- 2013 Satuan Kinerja 2008 s/d 2012 Capaian Kinerja RKPD Tahun 2013 Kinerja 2008 s/d 2013 Status CapaianTarget RKPD 2013 Capaian Tahun 2013 37 212 pegawai penga- was 146 142 150 150 38 16.897 Perusa haan 23.803 0 8.798 32.601 39 Meningkatkan peren dan fungsi pembentukkan P2K3 0 P2K3 62 25 32 94 Tercapainya jaminan perlindungan tenaga kerja dan terwujudnya kondisi hubungan industrial yang har- monis melalui: 40 a. Terbentuknya 2.500 SP di tingkat perusa- haan 2.500 SP 2.594 50 87 2.681 41 b. Terbentuknya 660 LKS BIPARTIT 660 LKS BIPARTIT 1.382 50 73 1.455 42 c. Revitalisasi 36 or- ganisasi pengusaha untuk mendukung kondisi HI di Jateng 36 Organi- sasi 36 5 36 36

d.Revitalisasi peran 36 LKS Tripatit dlm memberikan pertim- bangan ketenaga- kerjaan kepada pim- pinan daerah 36 LKS 36 36 36 36 Keterangan : : Telah Tercapai; : Akan Tercapai; : Perlu Perhatian/Upaya Keras Berdasarkan tabel capaian kinerja urusan ketenagakerjaan, sampai dengan tahun 2013 dapat diketahui bahwa dari sebanyak 43 target indikator RPJMD tahun 2008-2013, sejumlah 38 target indikator berstatus telah tercapai, sebanyak 3 target indikator akan tercapai dan 2 target indikator berstatus belum tercapai. 15) Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kinerja pembangunan Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah ditunjukan dengan 19 indikator kinerja, dengan capaian pada tabel 2.185. Tabel 2.185. Capaian Kinerja Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah No Program dan Indikator Kinerja Program Target RPJMD 2008- 2013 Satuan Kinerja 2008 s/d 2012 Capaian Kinerja RKPD Tahun 2013 Kinerja 2008 s/d 2013 Status Target RKPD 2013 Capaian Tahun 2013 1 Program Penguatan Kapasitas Kelemba- gaan Koperasi dan UMKM Menguatnya kapasitas kelembagaan dan usa- ha Koperasi dengan sasaran: • • • • • • • II - 173 No Program dan Indikator Kinerja Program Target RPJMD 2008- 2013 Satuan Kinerja 2008 s/d 2012 Capaian Kinerja RKPD Tahun 2013 Kinerja 2008 s/d 2013 Status Target RKPD 2013 Capaian Tahun 2013 1  5.000 Koperasi ber- kualitas dari 12.290 Koperasi aktif 5.000 Koperasi 4.848 160 160 5.008 2  Fasilitasi pendirian dan perubahan BH/AD 250 Koperasi 250 Koperasi 289 40 32 321 3  KSP/USPKoperasi yang sehat di tiap kecamatan 1 KSP/USP Tiap keca- matan 1 KSP/USP KSP/USP 2.078 98 2,418 4.496 4  Pemeriksaan dan Pengawasan KSP/USP 200 KSP/USP 1.102 335 252 1.354 2 Program Pemberda- yaan Koperasi dan UMKM melalui Pe- nguatan dan Pengem- bangan Diversifikasi Usaha dan Sistem Dis- tribusi /Jaringan Usa- ha serta Peningkatan Daya Saing Meluasnya pangsa pasar produk Koperasi dan UMKM melalui: 5 Promosi, pameran, kon- tak dagang, pasar rak- yat, temu usaha seba- nyak 100 event 100 Event 91 17 18 109 Jaringan usaha sektor riil bidang Kop. Wisata Kopinkra dan Kop Pasar, meliputi: 6  Menguatnya usaha bidang ritel di 300 waserda dan 67 senkuko 300 Waserda 290 35 10 300 67 Senkuko 67 35 35 102 7 HKI 150 sertifikat 150 Sertifikat 154 20 20 174 8 Ijin kesehatan usaha 3.000 UMKM 3.000 UMKM 3.080 350 350 3430 9 Pengembangan 590 KUD/Kop sektor agribisnis 590 KUD/Kop erasi sek- tor agri- bisnis 794 15 150 944 3 Program Penguatan dan Pengembangan Permo- dalan dan Jaringan Ke- mitraan Usaha KSP/USP – Koperasi 10 Fasilitasi sertifikat tanah 1.750 UMKM 1750 UMKM 3.885 50 2,200 6.085 11 Pelaksanaan linkage program 566 KSP/USP 566 KSP/USP 1.944 70 510 2.454 12 Bintek permodalan 1500 KSP/USP 1.500 KSP/USP 1.781 375 900 2.681 13 Pendampingan 115 sentra 115 Sentra 104 35 35 139 4 Program Pemberdaya- an Koperasi dan UMKM melalui Pe- ningkatan Produktivi- tas Pemasaran dan Jaringan Usaha 14 Bantuan peralatan 2.000 UMKM 2.000 UMKM 2.808 165 300 3108 15 Bintek Produksi 4.500 UMKM 4.500 UMKM 3.202 1.433 1,860 5062 • • • • • • • • • • • • • • • • II - 174 No Program dan Indikator Kinerja Program Target RPJMD 2008- 2013 Satuan Kinerja 2008 s/d 2012 Capaian Kinerja RKPD Tahun 2013 Kinerja 2008 s/d 2013 Status Target RKPD 2013 Capaian Tahun 2013 16 Workshop bagi 1.500 UMKM 1.500 UMKM 1.514 161 165 1679 5 Program Peningkatan Kualitas SDM Kope- rasi dan UMKM 17 Peningkatan penge- tahuan kemampuan dan ketrampilan SDM 8.700 8.700 Orang 10.150 50 925 11.075 18 Kompetensi SDM KUMKM 750 org 750 Orang 737 125 90 827 Keterangan : : Telah Tercapai; : Akan Tercapai; : Perlu Perhatian/Upaya Keras * : Target 2013 merupakan upaya pemenuhan target RPJMD ** : Target RPJMD telah tercapai dan target RKPD 2013 untuk peningkatan cakupan. Berdasarkan tabel capaian kinerja urusan koperasi dan UKM, sampai dengan tahun 2013 dapat diketahui bahwa dari sebanyak 18 target indikator RPJMD tahun 2008-2013, semuanya berstatus telah tercapai. 16) Penanaman Modal Kinerja pembangunan Urusan Penanaman Modal ditunjukan dengan 18 indikator kinerja, dan dapat dilihat pada Tabel 2.186. Tabel 2.186. Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal No Program dan Indikator Kinerja Program Target RPJMD 2008- 2013 Satuan Realisasi Capaian 2008 s.d 2012 Capaian Kinerja RKPD Tahun 2013 Kinerja 2008 s/d 2013 Status Target RKPD 2013 Capaian Tahun 2013 1 Program pening- katan promosi dan kerjasama investasi Meningkatnya kua- litas dan kuantitas informasi investasi yang dapat disam- paikan ke calon in- vestor, dan terca- painya realisasi investasi meliputi: 1 - profil 6 sektor usaha 6 Sektor usaha 6 6 5 5 2 - event promosi dan temu usaha tingkat nasional 5 kali 5 Kali 14 4 6 20 3 -event promosi dan temu usaha internasional 10 kali 10 Kali 10 3 2 12 4 - updating website 10 kali 10 Kali 28 1 1 29 Meningkatnya jum- lah kerjasama inves- tasi: 5 - Kerjasama dalam negeri dengan prov. Potensial 20 Provinsi 17 3 3 20 • • • • • • • • II - 175 No Program dan Indikator Kinerja Program Target RPJMD 2008- 2013 Satuan Realisasi Capaian 2008 s.d 2012 Capaian Kinerja RKPD Tahun 2013 Kinerja 2008 s/d 2013 Status Target RKPD 2013 Capaian Tahun 2013 6 - Kerjasama luar negeri di 5 negara 5 Negara 6 0 0 6 2 Program pening katan iklim dan realisasi investasi 7 Tersusunnya sebuah perda penanaman modal dan empat aturan pelaksana- annya 1 Perda 1 perda 0 0 1 2 Pergub 2 pergub 0 0 2 2 Perka 2 Perka 0 1 3 8 Menurunnya gang- guan keamanan investasi 35 Kab Kota 35 35 0 35 9 Meningkatnya perse- tujuan realisasi investasi 2008 : 4,016 T 2009 : 4,257 T 2010 : 4,512 T 2011 : 4,783 T 2012 : 5,070 T 2013 : 5,374 T 28,012 Trilyun Persetu- juan dan Realisas i PMA 500 proyek - 103 proyek 603 proyek Rp 13,246 Trilyun dan US$ 10.497,24 juta (Rp103,5 Trilyun) Rp.5,01 Trilyun Rp 3,265 Trilyun Rp 16,511 Trilyun Persetu- juan dan Realisas i PMDN 281 proyek - 84 proyek 365 proyek 56,848 Trilyun dan US$ 2,30 juta (Rp0,022 Trilyun) Rp12,56 Trilyun Rp 5,85 Trilyun Rp 62,698 Trilyun Rp70,094 Trilyun dan US$ 10.499,54 juta (Rp103,522 Trilyun) 10 Meningkatnya kerja- sama Pemprov. De- ngan Kab/Kota Ja- teng dalam menarik investasi 35 kab/kot a 35 35 35 35 11 Terjadinya sinergitas perencanaan pe- ngembangan inves- tasi antara pusat, provinsi dan kab/ kota Forum RKPPMD 4 1 1 1 Forum KP3MR 4 1 1 1 Forum KP3MN 5 1 1 1 3 Program penyiapan Potensi sumber- daya, sarana dan prasarana daerah 12 Meningkatnya jum- lah dan kualitas in- frastruktur pendu- kung investasi me- lalui peningkatan kualitas jalan akses ekonomi dari desa ke kota 35 Kab/ kota 35 35 0 35 13 Peningkatan kualitas pelabuhan untuk ekspor/impor, dan dermaga peti kemas 2 Pelabuh- an 2 2 0 2 14 Peningkatan kualitas bandara 5 Bandara 5 0 0 5 • • • • • • • • • • • II - 176 No Program dan Indikator Kinerja Program Target RPJMD 2008- 2013 Satuan Realisasi Capaian 2008 s.d 2012 Capaian Kinerja RKPD Tahun 2013 Kinerja 2008 s/d 2013 Status Target RKPD 2013 Capaian Tahun 2013 15 Peningkatan energi, telekomunikasi, air dan fasilitas kese- hatan terkait inves- tasi 35 Kab/ Kota 35 35 0 35 16 Tersedianya sarana prasarana dan ter- sedianya lahan 9 kawasan industri 9 kawasan industri 8 1 0 9 17 Meningkatnya jum- lah tenaga kerja ter- didik/trampil men- dukung investasi di 35 kab/kota 35 kab/ kota 35 35 0 35 18 Meningkatnya ke- sadaran masyarakat dalam menerima in- vestasi di 35 kab/ kota 35 kab/ kota 35 35 0 35 Keterangan : : Telah Tercapai; : Akan Tercapai Berdasarkan tabel capaian kinerja urusan penanaman modal, sampai dengan tahun 2013 dapat diketahui bahwa dari sebanyak 18 target indikator RPJMD tahun 2008-2013, semuanya berstatus telah tercapai. Kondisi tersebut menggambarkan kinerja yang cukup baik selama periode tahun 2008 – 2013. 17) Kebudayaan Kinerja pembangunan Urusan Kebudayaan ditunjukan dengan 6 indikator kinerja, dengan capaian pada Tabel 2.187. Tabel 2.187. Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan No Program dan Indikator Kinerja Program Target RPJMD 2008- 2013 Satuan Kinerja 2008 s/d 2012 Capaian Kinerja RKPD Tahun 2013 Kinerja 2008 s/d 2013 Status Target RKPD 2013 Capaian Tahun 2013 1 Program Pembinaan Tradisi dan Pengem- bangan Nilai Keka- yaan dan Keragaman Budaya 1 Meningkatnya pembi- naan nilai-nilai etika, moral, budaya dan kea- gamanaan Indonesia kepada masyarakat melalui berbagai media. - Jumlah masyarakat yang terbina terha- dap nilai-nilai etika, moral dan budaya melalui peningkatan budi pekerti Mening- katnya orang 680 200 120 800 2 Meningkatnya penana- man nilai-nilai etika, moral dan keagamaan melalui organisasi so- • • • • • • II - 177 No Program dan Indikator Kinerja Program Target RPJMD 2008- 2013 Satuan Kinerja 2008 s/d 2012 Capaian Kinerja RKPD Tahun 2013 Kinerja 2008 s/d 2013 Status Target RKPD 2013 Capaian Tahun 2013 sial keagamaan di ber- bagai lapisan dengan berbagai sosialisasi dan media. - Jumlah masyarakat yang memahami nilai-nilai moral melalui Jelajah Budaya Mening- katnya orang 360 250 240 600 3 Meningkatnya penana- man dan sosialisasi etika, moral dan nilai keagamaan dikalang- an para remaja dan organisasi pemuda - Jumlah remaja yang tertanam budi pe- kerti dan memahami keaneka ragaman budaya melalui Kemah Budaya untuk siswa SLTA Mening- katnya orang 1.595 900 900 2.495 4 Tersusunnya data- base ragam budaya daerah Jawa Tengah - Revitalisasi program aplikasi data permu- seuman dan kepur- bakalaan Tersusun- nya Keg/ data 4/13 1/2 1/2 1/2 5 Meningkatnya upaya- upaya perlindungan dan promosi budaya daerah di tingkat na- sional dan interna- sional - Jumlah museum daerah yang dibina Mening- katnya lokasi 12 9 7 19 - Pameran Bersama Per museuman dan Kepurba kalaan Tk. Regional/MPU dan Internasional Terseleng garanya kali 6 1 0 6 - Pelestarian Benda Cagar Budaya (BCB) Mening- katnya lokasi 15 4 4 19 2 Program Pembinaan Penghayat Keperca- yaan Terhadap Tu- han Yang Maha Esa 6 Meningkatnya jumlah dan jenis lembaga pe- mahaman, pengha- yatan dan pengamal- an terhadap keperca- yaan yang dianut Jumlah generasi mu- da penghayat dan SDM pelaku budaya spiritual yang dibina Mening- katnya orang 2.450 120 120 2.670 Keterangan : : Telah Tercapai; : Akan Tercapai; : Perlu Perhatian/Upaya Keras Berdasarkan tabel capaian kinerja urusan kebudayaan, sampai dengan tahun 2013 dapat diketahui bahwa dari sebanyak 6 target indikator RPJMD tahun 2008-2013, semuanya berstatus telah tercapai. • • • • II - 178 18) Pemuda dan Olahraga Kinerja pembangunan Urusan Pemuda dan Olahraga ditunjukan dengan 12 indikator kinerja, dengan capaian sebagaimana Tabel 2.188. Tabel 2.188. Capaian Kinerja Urusan Pemuda dan Olahraga No Program dan Indikator Kinerja Program Target RPJMD 2008-2013 Satuan Kinerja 2008 s/d 2012 Capaian Kinerja RKPD Tahun 2013 Kinerja 2008 s/d 2013 Status Target RKPD 2013 Capaian Tahun 2013 I Program Pengemba- ngan dan Pember- dayaan Pemuda 1 Meningkatnya kuali- tas dan partisipasi pemuda dalam pem- bangunan Meningkat - Pembinaan SP3 Meningkat Org 75 40 40 115 2 Meningkatnya kuan- titas dan kualitas ke- wirausahaan pemuda Meningkat - Kewirausahaan Pe- muda Meningkat Org 566 300 930 1.496 3 Meningkatnya wawa- san dan rasa kebang- saan generasi muda serta Tumbuhnya kesadaran & kewa- jiban bela negara Meningkat - Pelatihan dan pe- ngembangan Gene- rasi Muda Meningkat Org 26.548 2.165 3.500 30.048 4 Berkembangnya bu- daya lokal Berkembang - Pelatihan kepencin- taalaman Org 235 40 40 275 5 Meningkatnya kesa- daran terhadap ba- haya narkoba, porno- grafi dan pornoaksi Meningkat - Penanggulangan bahaya merokok, HIV/AIDS dan Nar- koba bagi pemuda Org 1.385 350 350 1.735 II Program Pember- dayaan Lembaga/ Organisasi Ke- pemudaan 6 Meningkatnya kua- litas dan kapasitas kelembagaan kepe- mudaan dalam me- mecahkan perma- salahan pemuda di 35 Kab/Kota Meningkat org - Pembinaan Orga- nisasi Kepemudaan Meningkat OKP 315 75 100 415 - Paskibraka dan TUB/BB Meningkat org 1.125 225 225 1.350 III Program Pembibitan, Pembinaan dan Pemaduan serta Pe- masyarakatan Olah- raga 7 Munculnya 5 cabang olahraga unggulan baru 5 cabor baru 5 5 0 5 • • • • • • • II - 179 No Program dan Indikator Kinerja Program Target RPJMD 2008-2013 Satuan Kinerja 2008 s/d 2012 Capaian Kinerja RKPD Tahun 2013 Kinerja 2008 s/d 2013 Status Target RKPD 2013 Capaian Tahun 2013 8 Munculnya 50 atlet olahraga baru yang berprestasi 50 atlet baru 72 72 0 72 9 Meningkatnya kua- litas dan kemampuan atlet olahraga di Jateng Meningkat - PPLPD atlet 468 120 120 588 - Kompetisi Olahraga Pelajar org 28.425 6.500 6.235 34.660 - Pengembangan Olahraga Unggulan Atlet 875 175 175 1.050 10 Meningkatnya moti- vasi dan partisipasi masy dalam kegiatan olahraga & kese- garan jasmani Meningkat - Pengembangan Olahraga Rekreasi dan Kesegaran Jas- mani org 40.358 10.000 10.000 50.358 - Pemassalan Olah- raga Pelajar, Maha- siswa dan Masyarakat org 8.035 6.000 21.000 29.035 IV Program Pengem- bangan Kapasitas Kelembagaan/Organ isasi Olahraga 11 Meningkatnya kualitas dan kapasitas kelembagaan olahraga Meningkat Peningkatan kualitas SDM Pelatih 1.650 500 250 1.900 Peningkatan mutu dan manajemen organisasi olahraga Orang 520 245 245 765 V Program Peningkat- an Sarana Prasarana Olahraga 12 Meningkatnya kuali- tas dan kuantitas sa- rana prasarana olah- raga Meningkat - Sarpras ASEAN PARA- GAMES; Stadion Sriwedari, Stadion Manahan, Gedung Wanita, Kolam Re- nang, Wisma Haji Do- nohudan, dan Pena- taan Ling- kungan 7 7 Peningkatan kualitas dan kuantitas sar- pras OR Klub olahra- ga pela- jar dan PPLP 719 Klub olahraga pelajar, 18 PPLP 18 PPLP & 105 Klub olahraga pelajar Keterangan : : Telah Tercapai; : Akan Tercapai; : Perlu Perhatian/Upaya Keras • • • • • II - 180 Berdasarkan tabel capaian kinerja urusan pemuda dan olahraga, sampai dengan tahun 2013 dapat diketahui bahwa dari sebanyak 12 target indikator RPJMD tahun 2008-2013, semuanya berstatus telah tercapai. 19) Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kinerja pembangunan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri ditunjukan dengan 8 indikator kinerja, dengan capaian seperti Tabel 2.189. Tabel 2.189. Capaian Kinerja Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri No Program dan Indikator Kinerja Program Target RPJMD 2008-2013 Satuan Kinerja 2008 s/d 2012 Capaian Kinerja RKPD Tahun 2013 Kinerja 2008 s/d 2013 Status Target RKPD 2013 Capaian Tahun 2013 I Program Pening- katan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan 1 Menurunnya gang- guan keamanan dan meningkatnya kenya- manan lingkungan di masyarakat Menurun Fasilitasi pembinaan tranmas Orang 630 210 70 700 II Program Pemeliha- raan Kamtrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal 2 Menurunnya tingkat gangguan ketente- raman dan ketertiban masyarakat Menurun Pengendalian dan pe- nanganan tram- tibbum di Jateng Kab/ kota 35 35 35 35 III Program Pengem- bangan Wawasan Kebangsaan 3 Meningkatnya wa- wasan kebangsaan bagi masyarakat Meningkat Peningkatan Kesa- daran Bela Negara kali/ orang 19/1.560 7/300 3/210 22/1.770 Pemeliharaan Soli- daritas dan Kesatu- paduan Masyarakat Serta Akulturasi Bu- daya keg./ orang 24/1.545 4/240 2/120 26/1.665 IV Program Kemitraan Pengembangan Wa- wasan Kebangsaan 4 Bertambahnya jumlah kemitraan dan kerja- sama antara peme- rintah dengan LSM dan masyarakat un- tuk pengembangan wawasan kebang- saan. Meningkat • • • • II - 181 No Program dan Indikator Kinerja Program Target RPJMD 2008-2013 Satuan Kinerja 2008 s/d 2012 Capaian Kinerja RKPD Tahun 2013 Kinerja 2008 s/d 2013 Status Target RKPD 2013 Capaian Tahun 2013 Pendayagunaan potensi Ormas keg./ orang 11/720 3/180 2/120 13/840 Penguatan pengha- yatan ideology Pan- casila bagi aparatur dan elemen masya- rakat keg./ orang 8/475 5/250 3/225 11/700 Peningkatan Etika, budaya, politik dalam kerangka penguatan Etika, Budaya Politik Dalam Kerangka Pe- nguatan Wasbang dan ideologi Negara bagi pemuda dan pelajar keg./ orang 25/2045 5/300 2/200 27/2.245 V Program Pember- dayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ke- tertiban dan Kea- manan 5 Meningkatnya par- tisipasi masyarakat dalam menjaga keter- tiban dan keamanan Meningkat Fasilitasi pemberda- yaan FKDM kali 55 12 11 66 Peningkatan Kapa- sitas masy. Sipil da- lam penyelesaian konflik sosial kali/or ang 7/355 3/150 2/105 9/460 VI Peningkatan Pembe- rantasan Penyakit Masyarakat 6 Menurunnya tingkat penyalahgunaan Napza, Miras, dan penyakit masyarakat (Pekat) lainnya Menurun Koordinasi, sinkro- nisasi dan kerjasama penegakan hukum, pemberantasan, pe- nyalahgunaan pere- daran gelap narkoba (P4GN) paket 5 0 0 5 VII Program Pening- katan Pendidikan Politik Masyarakat 7 Meningkatnya par- tisipasi politik masya- rakat dalam Pemilu dan Pilkada Meningkat Peningkatan dan Penguatan Peran Politik Toma/ Toga Ormas/ LSM kali/ orang 16/1.185 5/390 3/225 19/1.41 0 Pendidikan Politik Bagi Elemen Masyarakat kali/ orang 22/2.045 6/600 3/300 25/2.34 5 VII I Program Pening- katan Kemampuan Perlindungan Masya- rakat(LINMAS) dan Rakyat Terlatih (RATIH) • • • II - 182 No Program dan Indikator Kinerja Program Target RPJMD 2008-2013 Satuan Kinerja 2008 s/d 2012 Capaian Kinerja RKPD Tahun 2013 Kinerja 2008 s/d 2013 Status Target RKPD 2013 Capaian Tahun 2013 8 Meningkatnya parti- sipasi Linmas dan Ratih Meningkat Fasilitasi Pembinaan dan Pengerahan Hansip/ Linmas Kab/Kota se Jawa Tengah kali/ orang 9/3995 4/1370 1/875 10/4.87 0 Peningkatan Ketram- pilan Pam Lingk. Bagi Komandan SatLinmas kali/ orang 6/310 1/50 2/100 8/410 Keterangan : : Telah Tercapai; : Akan Tercapai; : Perlu Perhatian/Upaya Keras Berdasarkan tabel capaian kinerja kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, sampai dengan tahun 2013 dapat diketahui bahwa dari sebanyak 8 target indikator RPJMD tahun 2008-2013, semuanya berstatus telah tercapai. 20) Otonomi daerah Kinerja pembangunan Urusan Otonomi daerah ditunjukan dengan 15 indikator kinerja, dengan capaian seperti Tabel 2.190. Tabel 2.190. Capaian Kinerja Urusan Otonomi Daerah No Program dan Indikator Kinerja Program Target RPJMD 2008- 2013 Satuan Kinerja 2008 s/d 2012 Capaian Kinerja RKPD Tahun 2013 Kinerja 2008 s/d 2013 Status Target RKPD 2013 Capaian Tahun 2013 I Program Penaatan Peraturan Perundang- undangan 1 Tercapainya koordi- nasi dan sinergitas penyusunan pera- turan perundang- undangan daerah, meningkatnya kesa- daran dan kepa- tuhan hukum serta meningkatnya ke- mampuan teknis da- lam penerapan dan penegakan Hukum /HAM Tercapai  Penyusunan Peraturan Daerah Raper- da 38 6 5 43  Koordinasi Antar lembaga Dalam Bidang Bantuan Hukum Perkara 2.151 350 250 2.401  Sosialisasi Produk-produk Hukum Terkait Dengan Pemda Perda 11 2 2 13 • • II - 183 No Program dan Indikator Kinerja Program Target RPJMD 2008- 2013 Satuan Kinerja 2008 s/d 2012 Capaian Kinerja RKPD Tahun 2013 Kinerja 2008 s/d 2013 Status Target RKPD 2013 Capaian Tahun 2013 II Program Penye- lenggaraan Peme- rintahan Umum 2 Tercapainya pening- katan kualitas dan kuantitas penyeleng- garaan pemerintahan umum dalam pela- yanan publik: OSS, pelayanan haji, pe- ngendalian penye- lenggaraan peme- rintahan dan pemba- ngunan serta Penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan Meningkat  Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat, sertifikasi ISO Unit Pelayan an Publik (UPP) 58 4 2 60 UPP 13 2 2 15  SKPD Prov Jateng yang telah mem- punyai Standar pelayanan publik (SPP/SOP) SKPD 57 0 0 57 Penyusunan LAKIP SKPD 59 59 59 118 Pengiriman Petugas Haji  Provinsi Orang 81 0 0 81  Kab./Kota Orang 1.027 0 0 1.027  Fasilitasi dan penilaian kinerja 35 kab/ kota Kab/ kota 34 0 0 34  Penyusunan LKPJ SKPD 59 59 59 118  Peningkatan pe- nyelenggaraan pe- merintahan keca- matan Kab/ kota 35 0 35 70  Bintek Kepala Desa Orang 1.776 0 0 1.776  Pengembangan dan Pengendalian Mutu Diklat Kegiat- an 16 3 3 19  Pengkajian dan pengembangan diklat Kegiat- an 3 4 2 5  Reformasi Kediklatan Kegiat- an 4 1 1 5  Standarisasi dan profesionalisme Widyaiswara Kegiat- an 5 2 0 5  Penerbitan Warta Diklat, Leaflet dan kalender Eksem plar 25 edisi, 6100 leaflet, 4600 kalender, 500 buku 5 edisi, 200 leaflet, 300 kalende r 4 edisi Warta Diklat 29 edisi, 6100 leaflet, 4600 kalender, 500 buku  Terwujudnya sa- rana informasi melalui system aplikasi yang tepat guna Kab/ kota 35 0 35 35 • II - 184 No Program dan Indikator Kinerja Program Target RPJMD 2008- 2013 Satuan Kinerja 2008 s/d 2012 Capaian Kinerja RKPD Tahun 2013 Kinerja 2008 s/d 2013 Status Target RKPD 2013 Capaian Tahun 2013 Tercapainya pening- katan sarana dan prasarana yang me- madai untuk men- dukung penyeleng- garaan pemerin- tahan dan pemba- ngunan Paket 8 0 0 8 Terwujudnya tata kelola adm. Pena- taan dan pemetaan wilayah  Penanganan Pilar Batas  Pembangunan buah 5 (Jateng- DIY) 0 5 (Jateng- DIY)  Perapatan Buah 50 Jateng- DIY dan Jateng- Jatim 50 Jateng- DIY dan Jateng- Jatim  Perawatan Buah 153 Jateng- DIY, Jateng- Jatim & Jateng- Jabar 0 153 Jateng-DIY, Jateng- Jatim & Jateng- Jabar  Penyusunan basis rupa bumi/topomini Jateng  Inventa- risasi dan penetap -an nama- nama rupa bumi wiayah adminis trasi ke- camat- an  Sosiali- sasi dan dan pe- netapan nama- nama rupa bumi unsur alami  Inventari sasi dan penetap= an nama- nama ru- pa bumi wilayah adminis- trasi ke- camatan  Sosialisa- si dan pe- netapan nama- nama ru- pa bumi unsur alami III Program Pening- katan Pelaksanaan Otonomi Daerah 3 Tercapainya pening- katan kualitas penye- lenggaraan pemerin- tahan daerah yang mendukung pelak- sanaan otonomi daerah Meningkat  Terselenggaranya Pemilukada di 35 Kab/Kota Kab/ kota 35 7 7 35 • II - 185 No Program dan Indikator Kinerja Program Target RPJMD 2008- 2013 Satuan Kinerja 2008 s/d 2012 Capaian Kinerja RKPD Tahun 2013 Kinerja 2008 s/d 2013 Status Target RKPD 2013 Capaian Tahun 2013  Pelantikan KDH dan Wakil KDH 35 KDH/ WKDH KDH/ WKDH 35 4 4 35  Terfasilitasinya penanganan permasalahan Pilkada di Jateng di 35 Kab/Kota Kab/ Kota 35 7 7 35  Tersusunnya LPPD dan Draft LPPD Dokum en/ buku 5/420 1/80 1 / 80 set 6 / 500  Terfasilitasinya penerapan dan capaian target SPM pada 6 urusan wajib di SKPD SKPD 12 0 12 24  Pelaksanaan Norma- Standar- Prosedur - dan Kriteria (NSPK) di Prov dan Kab/kota 27 NSPK. NSPK 34 0 34 34 IV Program Opti- malisasi Peman- faatan Teknologi Informasi 4 Meningkatnya jumlah pengguna teknologi informasi Meningkat Pelayanan Jateng ONLINE Kegiat- an 8 1 4 12 Pemanfaatan LPSE dalam pengadaan Barang dan Jasa Paket 2570 0 3.495 6.065 Pengelolaan Ma- najemen Sistem Informasi Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah Unit 2 0 1 3 V Program Pening- katan Kerjasama Pemerintah Daerah 5 Meningkatnya ke- sepakatan MoU dan tindak lanjut kerja- sama dengan Peme- rintahan Daerah Kab/Kota, Provinsi, Pusat dan Luar Negeri Meningkat 509 51 190 699  Fasilitasi pening- katan kerjasama Pemprov. Jateng dgn 35 Kab/ Kota dan Kerjasama bilateral Jateng - Prov lain 3 provinsi Kab/ kota 35 35 35 35 VI Program Pening- katan dan Pengem- bangan Pengelolaan Keuangan Daerah • • II - 186 No Program dan Indikator Kinerja Program Target RPJMD 2008- 2013 Satuan Kinerja 2008 s/d 2012 Capaian Kinerja RKPD Tahun 2013 Kinerja 2008 s/d 2013 Status Target RKPD 2013 Capaian Tahun 2013 6 Tercapainya siner- gitas dan sinkroni- sasi regulasi/ peraturan pengelo- laan keuangan dae- rah dalam mengim- plementasikan dan optimalisasi tertib administrasi keuangan daerah Tercapai Tercapai (50 SKPD dan 35 Kab/Kota - - Tercapai (50 SKPD dan 35 Kab/Kota  Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah WTP WTP - - WTP  Waktu Penetapan Perda APBD Tepat Waktu Tepat Waktu - - Tepat Waktu 7 Tercapainya pening- katan Pendapatan Asli Daerah dan sum- ber pendapatan lainnya Meningkat Juta Rupiah 11.693.99 8 0 VII Program Pening- katan Pengelolaan Aset Daerah 8 Tercapainya pening- katan pengelolaan aset daerah Meningkat  Ganti rugi tanah jalan masuk dari jalan Jolotundo MAJT (semarang Terselesaik annya ganti rugi tanah jalan ma-suk dari jalan Jo-lotundo MAJT (semarang) 0 0 Terselesaik annya ganti rugi tanah jalan ma- suk dari ja- lan Jolo- tundo MAJT (semarang)  Pembelian/ganti rugitanah untuk kantor Badan Kesbangpolinmas Pembelian / ganti rugi ta- nah un- tuk kan- tor Badan Kesbang- polinmas Jl. A. Yani No160 Semarang 0 0 Pembelian/ ganti rugi tanah un- tuk kantor Badan Kes- bangpolin- mas Jl. A. Yani No160 Semarang  Optimalisasi pemanfaatan aset daerah Obyek 78 0 26 104  Penyusunan database aset SKPD 25 0 0 25  Penyelesaian kasus/ sengketa aset Kasus 9 0 1 10 VIII Program Pening- katan Sistem Pe- ngawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Kepala Daerah 9 Tercapainya penu- runan tingkat penyim- pangan penyeleng- garaan pemerintahan dan pembangunan Tercapai • • • II - 187 No Program dan Indikator Kinerja Program Target RPJMD 2008- 2013 Satuan Kinerja 2008 s/d 2012 Capaian Kinerja RKPD Tahun 2013 Kinerja 2008 s/d 2013 Status Target RKPD 2013 Capaian Tahun 2013 Pengawasan in- ternal secara berkala Obrik 468 95 119 587 Penanganan ka-sus dan peme-riksaan khusus Kasus 412 0 35 447 Pemeriksaan Ban- tuan Keuangan 35 kab/ kota kab/ kota 35 35 24 59 IX Program Pening- katan Profesiona- lisme Tenaga Pe- meriksa dan Apa- ratur Pengawasan 10 Terwujudnya tenaga pemeriksa dan apa- rat pengawasan yang profesional Terwujud  Pelatihan pe- ngembangan te- naga pemeriksa dan aparatur pengawasan kegiata n 29 4 3 32 X Program Pening- katan Kapasitas Lembaga Perwa- kilan Rakyat Dae- rah 11 Tercapainya pening- katan profesiona- lisme dan kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Tercapai  Penyusunan dan pembahasan Ra- perda dan Ra- perda Inisiatif Raper- da 61 22 28 89  Penyiapan, peng- kajian dan penela- ahan per UU an keg 35 0 16 51 XI Program Pening- katan Pelayanan Kedinasan KDH/WKDH 12 Tercapainya pelaksa- naan urusan kedi- nasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tercapai paket 8 0 8 XII Program Penyeleng- garaan Kepegawai- an dan Perangkat Daerah 13 Tercapainya pening- katan kualitas penye- langgaraan manage- ment kepegawaian daerah Peningkatan  Kegiatan Penga- daan CPNSD Jateng Provinsi (orang) 2.372 500 - 2.372 Kab./ Kota (orang) 34.064 11.275 - 34.064  Kegiatan Ujian Ke- dinasan PNS Pem. Prov. Jateng dan fasilitasi ujian UDIN (orang) 7.412 1.400 - 7.412 UKPPI 7.403 1.350 3.994 11.397 • • • II - 188 No Program dan Indikator Kinerja Program Target RPJMD 2008- 2013 Satuan Kinerja 2008 s/d 2012 Capaian Kinerja RKPD Tahun 2013 Kinerja 2008 s/d 2013 Status Target RKPD 2013 Capaian Tahun 2013 kedinasan PNS Kab / Kota / BUMD dan Ins- tansi lainnya (orang)  Kegiatan Tes Kom- petensi pejabat struktural Pem. Prov. Jateng dan fasilitasi pejabat Pem. Kab / Kota Prov Pejabat 1.136 384 288 1.424 Kab./ Kota Pejabat 579 108 78 657  Kegiatan Evaluasi Kinerja Pejabat Struktural Pejabat 4.450 894 797 5247  Kegiatan Evaluasi Kinerja Pejabat Fungsional JFK 15.108 1.500 900 16.008 JFU 24.640 7.100 6.139 30.779  Kegiatan Penga- nugerahan tanda jasa kepada PNS Pem. Prov. Jateng dan fasilitasi penganugerahan tanda jasa kepada PNS Kab / Kota Prov. (Orang) 4.209 500 425 4.634 Kab/ Kota (Orang) 36.707 5.000 5.005 41.712  Kegiatan Penyele- saian Kasus pe- langgaran disiplin PNS Kali sidang 37 10 6 43  Kegiatan Pe- ngembangan aplikasi simpeg pada SKPD Pem. Prov. Jateng SKPD 59 59 59 118  Kegiatan Fasilitasi Tugas Belajar dan Ijin Belajar PNS Pem. Prov. Jateng Pela- mar 85 20 10 95 TB S2 Orang 42 20 15 57 IB S2 Orang 169 55 - 169 IB S1 & D3 Orang 192 35 - 192  Pendidikan dan Pelatihan Apara- tur Teknis Orang 3.845 630 22 3.867  Kegiatan Pendi- dikan dan Pela- tihan Aparatur Fungsional orang 2.264 480 0 2.264  Kegiatan Pendi- dikan dan Pela- tihan Aparatur Kepemimpinan orang 2.363 440 326 2.689  Kegiatan Pendi- dikan dan Pela- tihan Pemerintah Daerah orang 639 0 28 667  Kegiatan Pendi- dikan dan Pela- tihan Prajabatan orang 18.395 0 0 18.395 XIII Program Pening- katan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemerintah Daerah II - 189 No Program dan Indikator Kinerja Program Target RPJMD 2008- 2013 Satuan Kinerja 2008 s/d 2012 Capaian Kinerja RKPD Tahun 2013 Kinerja 2008 s/d 2013 Status Target RKPD 2013 Capaian Tahun 2013 14 Tercapainya pening- katan sarana dan prasarana yang me- madai untuk mendu- kung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Peningkat- an SKPD 59 59 59 59 XIV Program Pening- katan Kapasitas Sumberdaya Apara- tur Pemerintah Daerah 15 Terwujudnya aparatur pemerintahan daerah yang profesional se- suai dengan kompe- tensinya melalui Diklat, Bintek serta Sosialisasi Tercapai  Bimbingan Teknis Pegawai SKPD 59 59 59 59 Keterangan : : Telah Tercapai; : Akan Tercapai; : Perlu Perhatian/Upaya Keras Berdasarkan tabel capaian kinerja urusan otonomi daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian, sampai dengan tahun 2013 dapat diketahui bahwa dari sebanyak 15 target indikator RPJMD tahun 2008-2013, semuanya berstatus telah tercapai. 21) Ketahanan Pangan Kinerja pembangunan Urusan Ketahanan Pangan ditunjukkan dengan 27 indikator kinerja, dengan capaian yang dapat dilihat pada Tabel 2.191. Tabel 2.191. Capaian Kinerja Urusan Ketahanan Pangan No Program dan Indikator Kinerja Program Target RPJMD 2008- 2013 Satuan Kinerja 2008 s/d 2012 Capaian Kinerja RKPD Tahun 2013 Kinerja 2008 s/d 2013 Status Target RKPD 2013 Capaian Tahun 2013 I Program Pening- katan Ketahanan Pangan 1 Meningkatnya pro- duksi padi 1,5 % per tahun. 1,5 % per tahun ton 3,06 % per tahun 10.295.253 10.344.816 * 2,67 % per tahun % 2 Jagung 1,5 % per tahun Ton 3,62 % per tahun 3.198.426 2.930.911* 2,17% per tahun% 3 Kedelai 10 % per 5 tahun Ton 7,47% per 4 199.497 99.318* -5,47 % per tahun • • • • II - 190 No Program dan Indikator Kinerja Program Target RPJMD 2008- 2013 Satuan Kinerja 2008 s/d 2012 Capaian Kinerja RKPD Tahun 2013 Kinerja 2008 s/d 2013 Status Target RKPD 2013 Capaian Tahun 2013 % tahun 4 Kacang tanah 3% per tahun Ton -3,16% per tahun 204.972 128.030* -4,70 % per tahun % 5 Kacang hijau 1 % per tahun Ton 10,13% per tahun 103.565 64.277* -1,40 % per tahun% 6 Ubi kayu 3 % per 5 tahun Ton 16,24% per 4 tahun 4.045.388 4.089.635 * 4,50 % per tahun % 7 Meningkatnya peng- gunaan benih padi bermutu dari 35.000 ton per tahun men- jadi 45.000 ton per tahun 45.000 ton 62.484 65.480 65.861 65.861 9 Terbentuknya sis- tem distribusi pa- ngan yg efisien & mudah terjangkau oleh masyarakat 123 Gapok- tan (APBN) 139 15 15 154 10 Mempertahankan ketersediaan energi perkapita minimal 2.200 Kkal/Kap/ Hari dan penyedia- an protein perkapita minimal 57 gr/kap/ hr sesuai WNPG VIII tahun 2004 2200 Kkal/ Kap/Hr 3.592,02 2.200 4.057 4.057 57 Gr/Kap /Hr 92,24 57 93,36 93,36 11 Tercapainya skor PPH sebesar 90 dari target skor ideal 100 pada tahun 2020 dengan sasaran tahunan 90 89,87 90 90,35 90,35 12 - Konsumsi beras turun 1 % per-tahun 95 Kg/Kap/ Th -2,24% per tahun 95 89,49 -2,01 % per tahun -1 %/tahun 13 - Konsumsi umbi- umbian naik 1 % per-tahun 24 Kg/Kap /Th 20,52% / tahun 24 24,24 11,42 % per tahun 1 % /tahun 14 - Konsumsi pangan hewani naik 2% per- tahun 175 Kkal/Ka p/Hr 9,86% per tahun 175 176,21 7,62 % per tahun 2 % /tahun 15 - Konsumsi sayur dan buah naik 1% per-thn 115 Kkal/Ka p/Hr 0,04% per tahun 115 116,25 3,93 % per tahun 1 % / ta- hun 16 Meningkatnya kon- sumsi energi mini- mal 2000 Kkal/ Kap/Hari sesuai 2.000 Kg/Kap/ Th 2.002,39 2.000 2.005,14 2.005,14 • • • • • • • • • • • II - 191 No Program dan Indikator Kinerja Program Target RPJMD 2008- 2013 Satuan Kinerja 2008 s/d 2012 Capaian Kinerja RKPD Tahun 2013 Kinerja 2008 s/d 2013 Status Target RKPD 2013 Capaian Tahun 2013 rekomendasi WNPG VIII tahun 2004 17 Terwujudnya 210 unit Desa Mandiri Pangan pada tahun 2013 210 Desa 281 4 4 285 18 Meningkatnya produksi tebu 10% pertahun ton 6,44% per tahun 5.025.000 5.576.736 9,63% % 19 Gula Mening- kat Ton 329.191 368.000 370.814 370.814 20 Terlaksananya opti- malisasi pemanfaat- an atau pengelolaan lahan kering atau tegalan 100 hektar per tahun di bidang perkebunan. 1.750 ha 3.120 890 1.440 1.440 21 Meningkatnya pe- nyediaan dan peng- gunaan sarana pro- duksi :pupuk orga- nik 10 persen, dan penerapan asas 6 tepat. ton 60.247 0 22 Terkendalinya eks- plosi OPT utama pa- da sentra komoditas pangan di Jawa Tengah. % 0,50 0,50 0,50 0,50 23 Tersedianya peta ketahanan dan ke- rentanan pangan di 29 Kabupaten. 29 Peta tingkat kecama tan 29 29 29 29 24 Tersedianya peta kekeringan /rawan banjir di 35 Kabupaten/Kota 35 Peta tingkat Kab/ Kota 35 35 35 35 II Program Pengem- bangan Diversi- fikasi dan Pola Konsumsi Pangan 25 Berkembangnya di- versifikasi konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal dimasyarakat 888 Desa 681 207 772 1.453 III Program Pening- katan Mutu dan Keamanan Pangan 26 Meningkatnya kesa- daran masyarakat terhadap pangan yang aman dan ber- mutu sesuai dengan standar mutu pa- ngan. 60 Warung sekolah 42 30 30 72 27 Tersertifikatnya produk PRIMA 3 17 Komodi- tas 16 3 3 19 • • • • • • • • • II - 192 No Program dan Indikator Kinerja Program Target RPJMD 2008- 2013 Satuan Kinerja 2008 s/d 2012 Capaian Kinerja RKPD Tahun 2013 Kinerja 2008 s/d 2013 Status Target RKPD 2013 Capaian Tahun 2013 (aman dikonsumsi) untuk 17 komoditas di 29 Kabupaten. Keterangan : : Telah Tercapai; : Akan Tercapai; : Perlu Perhatian/Upaya Keras * : ASEM (Angka Sementara **: Target RPJMD telah tercapai dan target RKPD 2013 untuk peningkatan cakupan. Berdasarkan tabel capaian kinerja ketahanan pangan, sampai dengan tahun 2013 dapat diketahui bahwa dari sebanyak 27 target indikator RPJMD tahun 2008-2013, sebanyak 20 indikator berstatus telah tercapai, 3 indikator berstatus belum tercapai, dan 4 indikator tidak sesaui dengan target RKPD 2013 yaitu kagung, kedelai, kacang tanah dan kacang hijau dikarenakan alih komoditas padi serta produktivitas lebih rendah karena pengaruh iklim. Pada Tahun 2015 urusan ketahanan pangan diarahkan pada kegiatan pencapaian SPM ketahanan pangan, pemberdayaan masyarakat desa melalui Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM), pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat serta pengembangan kawasan Agropolitan dan usaha agribisnis pedesaan pengembangan pemanfaatan pekarangan dan pengenalan konsumsi pangan B2SA, pengembangan diversifikasi, pengolahan pangan berbasis sumberdaya lokal, pembinaan mutu dan keamanan pangan, serta pengembangan sertifikasi dan pengawasan Batas Maksimum Residu (BMR) pada produk pangan sega. 22) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kinerja Pembangunan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ditunjukkan dengan 25 indikator kinerja, dengan capaian sebagaimana tabel 2.192. Tabel 2.192. Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa No Program dan Indikator Kinerja Program Target RPJMD 2008- 2013 Satuan Kinerja 2008 s/d 2012 Capaian Kinerja RKPD Tahun 2013 Kinerja 2008 s/d 2013 Status Target RKPD 2013 Capaian Tahun 2013 I Program fasilitasi pengembangan ma- syarakat dan desa. 1 Terlatihnya Kader Pemberdayaan Ma- syarakat 600 Orang 965 70 70 1.035 2 Terlatihnya pening- katan aparatur 350 Orang 1.168 140 70 1.238 3 Tersusunnya doku- men desa/kel 567 dokumen 1.038 35 1.038 • • • II - 193 No Program dan Indikator Kinerja Program Target RPJMD 2008- 2013 Satuan Kinerja 2008 s/d 2012 Capaian Kinerja RKPD Tahun 2013 Kinerja 2008 s/d 2013 Status Target RKPD 2013 Capaian Tahun 2013 4 Terpilihnya 30 desa & 30 kel berprestasi 60 Desa/ kel 51 9 9 60 5 Meningkatnya jumlah bantuan yang dikelola oleh 7807 desa untuk penanganan pemerin- tahan dan pemberdayaan masyarakat 7807 Desa 7.810 7.809 476 8.286 II Program pening- katan partisipasi masyarakat 6 Terlaksananya Bulan Bhakti Gotong Royong di Jawa Tengah 8.574 Desa/ kel 8.578 8.576 8.578 8.578 Penerapan TTG 150 Desa/ kel 122 28 28 150 7 Sinkronisasi program pemberdayaan masyarakat 35 Kab/ kota 35 35 35 35 8 Meningkatnya status tingkat perkembang- an unit posyandu dari status mandiri ke posyandu model 15.000 Unit 11.838 4000 4.000 15.838 9 Tertanamnya Nilai Budaya Damai pada kader AIMDAMAI 5.000 Orang 2.955 2045 2.100 5.055 10 Sosialisasi UU 23 / 2002 ttg PA 3.000 Orang 1.950 1050 1.050 3.000 11 Meningkatnya kesa- daran dan kepedulian kemampuan kader adat terpencil Orang 35 35 35 35 12 Lokasi kegiatan pe- ningkatan kesadaran, kepedulian, kemam- puan kader adat terpencil. 35 Kab/ kota 35 35 35 35 13 Lokasi kegiatan pe- ningkatan peran dan fungsi Unit Pengadu- an Masyarakat (UPM) terhadap pelaksana- an distribusi minyak tanah, konversi LPG dan Raskin di 35 Kabupaten/kota. 35 Kab/ kota 35 35 35 35 14 Tersusunnya dokumen-dokumen program pemberda- yaan masyarakat di Jawa Tengah Dok 50 10 11 61 III Program penguatan kelembagaan masya- rakat 15 Meningkatnya peran dan fungsi 90 UED SP 90 UED SP 155 20 20 175 16 Meningkatnya peran dan fungsi 90 Pasar tradisional / pasar desa 90 Pasar tra- disional/ pasar desa 178 20 20 198 17 Meningkatnya peran dan fungsi 116 CPPD 116 CPPD 34 82 82 116 • • • • • • • • • • • • • • II - 194 No Program dan Indikator Kinerja Program Target RPJMD 2008- 2013 Satuan Kinerja 2008 s/d 2012 Capaian Kinerja RKPD Tahun 2013 Kinerja 2008 s/d 2013 Status Target RKPD 2013 Capaian Tahun 2013 18 Optimalnya peran dan fungsi TKPKD dalam penanggu- langan kemiskinan di Jawa Tengah 35 TKPKD 35 35 35 35 19 Bantuan langsung masyarakat PNPM PPK sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat 29 Kab 29 29 29 29 20 Meningkatnya kinerja TK PNPM PPK kab, kec dan desa 29 Kab 29 29 29 29 21 Meningkatnya status gizi anak SD 10.000 orang 2.867 7.133 7.120 9.987 22 Meningkatnya kemampuan kader P2M PMTAS 500 kader 465 70 465 23 Meningkatnya peran 200 lembaga UP2K se-Jawa Tengah. 200 UP2K PKK 192 140 140 332 IV Program Pening- katan Kapasitas Aparatur Pemerin- tahan Desa 24 Meningkatnya kapa- sitas dan kelem- bagaan pemerintahan desa 1168 140 25 Meningkatnya kua- litas pengelolaan ke- uangan desa dan penyusunan peratur- an pemerintahan desa 90 0 Keterangan : : Telah Tercapai; : Akan Tercapai; : Perlu Perhatian/Upaya Keras * : Target 2013 merupakan upaya pemenuhan Target RPJMD 2008 - 2013 ** : Target RPJMD 2008 – 2013 telah tercapai dan target RKPD 2013 untuk meningkatkan cakupan Kinerja urusan pemberdayaan masyarakat dan desa dapat dikategorikan dalam kondisi yang baik, dari sebanyak 25 indikator yang telah ditetapkan kesemuanya dalam kondisi status telah tercapai. 23) Statistik Kinerja pembangunan Urusan Statistik ditunjukkan dengan 3 indikator kinerja, dengan capaian pada tabel 2.193. • • • • • • • • II - 195 Tabel 2.193. Capaian Kinerja Urusan Statistik No Program dan Indikator Kinerja Program Target RPJMD 2008- 2013 Satuan Kinerja 2008 sd 2012 Target RKPD 2013 Capaian Tahun 2013 Kinerja 2008 s/d 2013 Status 1 Program Pengem- bangan Data/ Informasi/ Statistik Daerah 1 Tersedianya data statistik sesuai de- ngan kebutuhan pe- rencanaan pemba- ngunan Tersedia- nya Data Statistik 1 Penyusunan Jateng Dalam Angka Buku 2.950 600 600 3.550 2 Penyusunan PDRB Jateng Buku 2.650 450 450 3.100 3 Penyusunan Tinjau- an PDRB Kab./Kota Buku 1.000 150 250 1.250 4 Penyusunan Data Input-Output Buku 200 - - 5 Penyusunan Data Potensi Daerah Kab/ Kota 35 35 35 35 2 Terwujudnya kemu- dahan mengakses data statitik Terwujud (publikasi data Statis- tik pada website Bappeda Prov.) Paket 10 2 2 12 3 Meningkatnya ke- sadaran petugas akan pentingnya data Meningkat (Penyeleng garaan Rakor Data) Rakor 10 2 2 12 Keterangan : : Telah Tercapai; : Akan Tercapai; : Perlu Perhatian/Upaya Keras Kinerja urusan statistik dapat dikategorikan dalam kondisi baik, terlihat dari 3 indikator yang ditargetkan dalam RPJMD tahun 2008-2013 seluruhnya telah tercapai. Tiga indikator Program Pengembangan Data/Informasi/ Statistik Daerah dengan status telah tercapai yaitu: Tersedianya data statistik sesuai dengan kebutuhan perencanaan pembangunan; Terwujudnya kemudahan mengakses data statitik; dan Meningkatnya kesadaran petugas akan pentingnya data. 24) Kearsipan Kinerja pembangunan Urusan Kearsipan ditunjukkan dengan 4 indikator kinerja, dengan capaian sebagaimana Tabel 2.194. • • • II - 196 Tabel 2.194. Capaian Kinerja Urusan Kearsipan No Program dan Indikator Kinerja Program Target RPJMD 2008-2013 Satuan Kinerja 2008 s/d 2012 Capaian Kinerja RKPD Tahun 2013 Kinerja 2008 s/d 2013 Status Target RKPD 2013 Capaian Tahun 2013 I 1 Program Perbaikan Sistem Admi- nistrasi Kearsipan Terselenggaranya Sistem Kearsipan Terseleng- garanya Melaksanakan Pembenahan Kearsipan Desa Desa 1.550 125 170 1.720 Penyusunan Pedoman Kearsipan Pedom- an 6 1 2 8 Pembinaan kear- sipan Prov.Jateng: - UPPD/UPTD Instansi 75 20 50 125 - Perangkat 5 0 100 105 - Kab/Kota Kab/ Kota 15 0 100 115 - Kab (@ kab; 4 desa ) desa 16 0 SKPD SKPD 47 45 Terpeliharanya dan terpasangnya sistem jaringan kearsipan SKPD 30 43 49 49 Bintek Pengelola Kearsipan Desa (Sekdes) orang 2650 250 250 2.900 Melaksanakan Evaluasi Pengelol- aan Kearsipan Pemdes desa 232 116 116 348 Lomba Tertib Arsip Desa desa 29 29 29 29 Lomba Arsiparis Teladan orang 58 100 100 100 Bintek Pengelola Kearsipan (UPPD/ UPTD/Kab/Kota) orang 220 100 100 320 II Program Penyela- matan dan Peles- tarian Dokumen/ Arsip Daerah Terpelihara nya 2 Terpeliharanya Dokumen/arsip daerah Penyelamatan dan Pelestarian arsip (penyelamatan, pelestarian dan penyusutan ) berkas 196.500 75.000 75.000 271.500 Meningkatkan ker- jasama pengelolaan kearsipan instansi 15 3 4 19 Menyelamatkan arsip/dokumen Instansi/BUMD Instansi 35 10 27 62 Meningkatkan kua- litas arsip arsip udara, arsip pres- tasi Jateng dan arsip Gubernur Jateng : - Foto udara, berkas 400 200 200 600 • • II - 197 No Program dan Indikator Kinerja Program Target RPJMD 2008-2013 Satuan Kinerja 2008 s/d 2012 Capaian Kinerja RKPD Tahun 2013 Kinerja 2008 s/d 2013 Status Target RKPD 2013 Capaian Tahun 2013 - Peta, berkas 300 0 - PU Belanda, berkas 5.700 2.000 2.000 7.700 - Gubernur Jateng berkas 750 0 - Prestasi berkas 300 0 - Foto berkas 1.950 1.000 1.000 2.950 - Kearsitekturan berkas 1.150 1.000 1.000 2.150 Penyimpanan dan pelestarian arsip statis : Melaksanakan penyimpanan dan perawatan arsip Kab / Kota 20 5 8 28 Laminasi arsip kertas lembar 2.985 450 450 3.435 Menyelamatkan Informasi sejarah Kab/Kota Kab/ Kota 5 1 2 7 Alih media arsip Statis : Arsip tekstual, record 10.742 1.000 2.500 13.242 Arsip Foto, record 16.337 2.000 2.000 18.337 Video judul 188 25 25 213 Audio file 750 100 150 900 III 3 Program Pening- katan Pemasya- rakatan Kearsipan Kepada Masya- rakat Terselengga ranya Terselenggaranya pameran dan sosia- lisasi kearsipan Menyelenggarakan pameran kearsipan kali 23 5 10 33 IV 4 Program Pening- katan Kualitas Pelayanan Infor- masi Terwujudnya pela- yanan informasi kearsipan daerah bagi masyarakat Terwujudnya Meningkatkan pe- mahaman masya- rakat terhadap arsip tentang se- jarah batik dan pahlawan keping CD 7 2 2 9 Keterangan : : Telah Tercapai; : Akan Tercapai; : Perlu Perhatian/Upaya Keras Capaian kinerja urusan kearsipan menunjukkan kondisi yang baik, terlihat bahwa dari sebanyak 4 indikator kinerja yang ditargetkan dalam RPJMD tahun 2008-2013, semuanya berstatus telah tercapai. • • II - 198 25) Komunikasi dan Informatika Kinerja pembangunan Urusan Komunikasi dan Informatika ditunjukkan dengan 4 indikator kinerja, dengan capaian sebagaimana tabel 2.195. Tabel 2.195. Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika No Program dan Indikator Kinerja Program Target RPJMD 2008-2013 Satuan Kinerja 2008 s/d 2012 Capaian Kinerja RKPD Tahun 2013 Kinerja 2008 s/d 2013 Status Target RKPD 2013 Capaian Tahun 2013 I Program Pengem- bangan Komuni- kasi, Informasi dan Media Massa 1 Tersedianya sarana dan prasarana urus- an komunikasi dan informasi sesuai ke- butuhan dan terwu- judnya peran dan fungsi KPID sesuai dengan UU No. 32 tahun 2008 ttg Penyiaran malalui : Tersedianya Desiminasi Pera- turan dan Proses Perijinan Keg 14 8 2 16 Pembuatan Peta Di- gital Lembaga Pe- nyiaran Jateng 1 paket/ peta paket/ peta 1 1 1 2 Pengawasan isi sia- ran lembaga pe- nyiaran Kab/ Kota 35 20 23 58 LP 619 60 124 743 Pelayanan Perijinan Lembaga Penyiaran Lembag a Penyiara n 428 60 70 498 Dialog Interaktif ttg isu penyiaran Publikas i 183 30 29 212 II Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media 2 Terjalinnya kerjasama informasi dengan mass media malalui : Terjalinnya Dialog interaktif/ siaran langsung Paket 519 155 130 649 Dialog interaktif ttg PUG Paket 7 2 2 9 Blow Up PUG Paket 9 2 0 9 Dialog Interaktif ttg Cukai Paket 139 23 0 139 Spot televisi ttg Cukai Paket 61 6 0 61 Spot radio ttg Cukai Paket 138 0 0 138 Feature televisi ttg Cukai Paket 12 0 0 12 Blow up ttg Cukai Paket 68 6 0 68 Editorial Roundtable Discusion Paket 2 0 0 2 Rubrik dan kolom khusus Paket 575 192 174 Naskah 749 • • II - 199 No Program dan Indikator Kinerja Program Target RPJMD 2008-2013 Satuan Kinerja 2008 s/d 2012 Capaian Kinerja RKPD Tahun 2013 Kinerja 2008 s/d 2013 Status Target RKPD 2013 Capaian Tahun 2013 Forum Kehumasan Kegiatan 6 2 2 8 Fasilitasi FK-METRA Kab/Kot a 10 3 3 13 Inventarisasi/penge mbangan LKM Unit 28 2 2 30 III Program Pengka- jian dan Penelitian Bid. Informasi dan Komunikasi 3 Tersedianya hasil kajian dan peneli- tian bidang infor- masi dan komun- ikasi Melalui Tersedianya Analisis berita & pendapat umum serta diskusi hasil Naskah 658 100 3 kegiat- an disku- si hasil analisa, 251 klip- ping beri- ta, 878 berita 3 kegiat- an dis- kusi ha- sil ana- lisa, 251 klipping berita, 878 berita Bidang pengemba- ngan dan penerapan IPTEK Kajian 10 5 5 15 IV Program Fasilitasi Peningkatan SDM bidang Komunikasi dan Informatika 4 Tersedianya SDM bidang Kominfo profesional Tersedianya Orang 400 0 200 600 Pemberdayaan Media cetak Mingguan/bulanan Berita media 87 87 Keterangan : : Telah Tercapai; : Akan Tercapai; : Perlu Perhatian/Upaya Keras Berdasarkan tabel capaian kinerja urusan komunikasi dan informatika, terlihat sebanyak 4 target indikator RPJMD Tahun 2008-2013 berstatus telah tercapai. Kondisi ini menunjukkan kinerja urusan komunikasi dan informatika tergolong sangat baik. 26) Perpustakaan Kinerja pembangunan Urusan perpustakaan ditunjukkan dengan 6 indikator kinerja, dengan capaian seperti Tabel 2.196. • • II - 200 Tabel 2.196. Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan No Program dan Indikator Kinerja Program Target RPJMD 2008- 2013 Satuan Kinerja 2008 s/d 2012 Capaian Kinerja RKPD Tahun 2013 Kinerja 2008 s/d 2013 Status Target RKPD 2013 Capaian Tahun 2013 A Program Pengem- bangan Budaya Baca 1 Meningkatnya Jumlah Pengunjung Perpustakaan Meningkat Orang 2.438.064 531.700 619.452 3.057.516 B Program Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Perpus- takaan 2 Meningkatnya Presen- tase Perpustakaan se- mua Jenis Perpusta- kaan dan memiliki sarana prasarana lengkap Mening- kat unit 150.570 152.200 150.640 150.640 3 Meningkatnya dan Terpeliharanya Koleksi Perpustakaan Mening- kat Eks 202.668 11.500 235.363 235.363  Stock opname koleksi perpus- takaan 200.000 Eks Eks 293.000 30.000 20.000 313.000 4 Meningkatnya Jumlah Perpusta- kaan masyarakat Meningkat  Pengembangan perpustakaan desa unit 1.675 105 210 1.885  Peningkatan la- yanan Perpusta- kaan keliling unit 79 33 76 155 5 Meningkatnya Jumlah Pengelola Perpustakaan/ Pustakawan Meningkat  Pembinaan orga- nisasi perpusta- kaan dan kepus- takawanan 600 orang orang 760 150 150 910  Pendidikan kema- syarakatan perpus- takaan rumah ibadah 280 orang orang 245 70 35 280  Bintek pengelola perpustakaan 880 orang orang 1.515 245 210 1.725 C 6 Program Penye- lamatan dan Pe- lestarian Koleksi Perpustakaan Meningkatnya Per- sentase Koleksi Penting Bernilai Sejarah Yang Terselamatkan Meningkat  Karya Cetak dan Karya Rekam Judul 3.495 1.000 1.200 4.695  Transliterasi koleksi bahan pustaka kuno halaman 2.845 130 400 3.245 Keterangan : : Telah Tercapai; : Akan Tercapai; : Perlu Perhatian/Upaya Keras • • • • • • II - 201 Berdasarkan tabel capaian kinerja urusan perpustakaan, terlihat dari sebanyak 6 target indikator RPJMD Tahun 2008-2013, semuanya berstatus telah tercapai. 2.2.2. Urusan Pilihan Evaluasi kinerja kewenangan Urusan Pilihan adalah sebagai berikut : 1) Pertanian Kinerja pembangunan Urusan Pertanian ditunjukan dengan 67 indikator kinerja, dengan capaian seperti pada Tabel 2.197. Tabel 2.197. Capaian Kinerja Urusan Pertanian No Program dan Indikator Kinerja Program Target RPJMD 2008- 2013 Satuan Kinerja 2008 s/d 2012 Capaian Kinerja RKPD Tahun 2013 Kinerja 2008 s/d 2013 Status Target RKPD 2013 Capaian Tahun 2013 I Program Pengem- bangan Agribisnis 1 Meningkatnya penggu- naan pupuk organik di lahan sawah. 2 Ton/ha 60.728 70.000 165.308 165.308 2 Menurunnya kehilangan padi dari 11,58% men- jadi 11,50% 11,5 % 10,39 10,30 10,37 10,37 3 Tersedianya informasi OPT dan iklim di 6 labo- ratorium hama dan pe- nyakit di Balai Perlin- dungan Tanaman Pangan dan Hortikultura Jawa Tengah (BPTPH). 6 Lab Hama dan Penyakit 6 6 6 6 4 Meningkatnya produksi hortikultura unggulan daerah dan meningkat- nya konsumsi sayuran dan buah buahan dari 35 kg/kap/thn menjadi 45 kg/kap/thn pada akhir tahun 2013. Mangga Ton 350.049 272.920 403.843 403.843 Durian Ton 67.344 100.611 69.549 69.549 Salak Ton 288.477 178.260 451.664 451.664 Pisang Ton 866.705 965.000 552.962 552.962 Cabai Merah Ton 124.738 95.733 145.061 145.061 Bawang Merah Ton 409.312 285.170 419.472 419.472 Kentang Ton 263.987 260.633 273.514 273.514 5 Terlaksananya promosi, pasar lelang dan pasar tani di 10 sub terminal agribisnis (STA). 10 STA 10 10 10 10 6 Tersedianya data infor- masi pasar 25 unit di 23 kabupaten/kota (harian, mingguan, bulanan, tahunan). 25 unit 25 25 25 25 7 Berkembangnya pereka- yasaan alsintan: power mower 10 unit/tahun, power weeder 10 unit/ tahun, dan ripper 10 unit/tahun. 30 unit/ tahun unit 955 58 270 1.225 • • • • • • • II - 202 No Program dan Indikator Kinerja Program Target RPJMD 2008- 2013 Satuan Kinerja 2008 s/d 2012 Capaian Kinerja RKPD Tahun 2013 Kinerja 2008 s/d 2013 Status Target RKPD 2013 Capaian Tahun 2013 Berkembangnya luas areal, rehabilitasi dan in- tensifikasi komoditas prospektif untuk pening- katan produksi : kelapa, kakao, karet, kopi, nilam, wijen, mete, teh, tem- bakau, cengkeh dan aren
1. 8.Kelapa Ha 233.0105 233.015 234.344 234.344
2. 9.Kakao Ha 5.562 5.562,30 6.702 6.702
3. 10.Karet Ha 5.250 5.250,49 9.423 9.423
4. 11.Kopi Ha 35.865 35.864,75 37.816 37.816
5. 12.Nilam Ha 3.645 3.645,02 2.763 2.763
6. 13.Wijen Ha 293 160 96 96
7. 14.Mete Ha 26.033 25.966 25.400 25.400
8. 15.Teh Ha 5.127 5.247 5.035 5.035
9. 16.Tembakau Ha 44.698 41.500 42.679 42.679
10. 17.Cengkeh Ha 38.353 42.177 41.651 41.651
11. 18.Aren Ha 2.700 2.637 2.828 2.828 9 Peningkatan Produksi:
12. 19.Kelapa ton 179.075 183.000 180.695 180.695
13. 20.Kakao ton 1.400 2.000 1.819 1.819
14. 21.Karet ton 1.139 3.000 1.720 1.720
15. 22.Kopi ton 17.768 16.550 19.431 19.431
16. 23.Nilam ton 14.444 17.000 14.595 14.495
17. 24.Wijen ton 113 0 36,49 36,49
18. 25.Mete ton 9.332 8.700 11.364 11.364
19. 26.Teh ton 5.953 7.000 5.481 5.481
20. 27.Tembakau ton 31.267 24.600 32.931 32.931
21. 28.Cengkeh ton 6.069 6.400 6.246 6.246
22. 29.Aren ton 3.919 4.600 3.490 3.490
23. 30.Meningkatnya kualitas penggunaan sarana produksi : pupuk sesuai asas 6 tepat (waktu. jenis. jumlah. mutu. tempat dan harga) dan fasilitas alsinbun  Penggunaan pupuk Ton 114.668 18.000 18.167 132.835  Fasilitasi Alsinbun Unit 5.228 420 528 5.756 31 Terselenggaranya fasilitasi agropolitan dan cluster di Jateng. 4 Agropoli- tan 4 4 4 4 3 Cluster 3 3 3 3 32 Terlaksananya fasilitasi promosi produk perke- bunan dan pelayanan informasi harga di sentra produksi promosi (kali) 32 8 7 39 Informa-si harga pasar (ka- bupaten) 31 31 31 31 33 Terlaksananya pembina- an. penggunaan. Pening- katan. produksi serta pengawasan peredaran benih/bibit bersertifikat 1.250.000 Bibit ber- sertifikat (label) 5.327.527 1.250.000 3.116.0 66 8.443.593 34 Tercapainya peningkat- an mutu hasil produk perkebunan 150 sample 195 35 52 247 • • • • •T T • • • • T • • • • • T • • T • • • • • • • II - 203 No Program dan Indikator Kinerja Program Target RPJMD 2008- 2013 Satuan Kinerja 2008 s/d 2012 Capaian Kinerja RKPD Tahun 2013 Kinerja 2008 s/d 2013 Status Target RKPD 2013 Capaian Tahun 2013 35 Terlaksananya peme- liharaan dan pening- katan kinerja 32 (tiga puluh dua) kebun dinas Perkebunan dan 44 Kebun Dinas Pertanian 32 Perke- bunan 32 32 32 32 44 Pertani- an 44 44 44 44 36 Peningkatan produksi dan produktivitas kebun dinas sehingga PAD meningkat 10% 10 % 16.37 10 10 33,09 37 Tercapainya penyediaan sarana pengendalian OPT berupa agensia pengendali hayati (APH) dan pestisida nabati serta penyebarannya APH (kg) 16.758 7.500 7.500 24.258 Pesnab (lt) 660 500 500 1.160 38 Meningkatnya produksi semen beku sapi 20% per tahun Dosis 17.50% 472.650 495.544 * 21,38 36,93 39 Meningkatnya produksi semen beku kambing 10% per tahun Dosis 79.66% 22.000 62.444* 59,52 283,83 Meningkatnya populasi ternak: 40 - Sapi potong 2 % per tahun % 9.55% 2.015.828 1.500.077 * 2,27 41 - Sapi perah 0.6 % per tahun ekor 7.20% 151.736 103.794 * -0,80 Capaian berdasar- kan Sen- sus Per- tanian Tahun 2013 42 - Kambing 10 % per tahun ekor 3.77% 4.781.9 85 3.889.0 10* 3,01 % Meningkatnya produksi hasil-hasil peternakan: 43 - Daging 7% per tahun kg 8.28% 265.148.30 7 266.391.01 7* 7,75 % 44 - telur 2.3% per tahun kg 9.80% 268.036.39 3 283.149.10 8* 8,67 % 45 - susu 3% per tahun liter 9.60% 109.436.32 0 97.729.480 * 6,20 % 46 -Terlaksananya pemeliharaan pejantan bull sapi 30 ekor/ thn ekor 37 44 46 40 47 -Terlaksananya pemeliharaan pejantan kambing 15 ekor/ thn ekor 18 19 21 20 48 -Terlaksananya replacement bull 8 ekor/ 2 thn atau 20 ekor/ 5 tahun ekor 41 6 12 14 49 -Tersedianya bibit ternak ruminansia besar sapi perah ; 20 ekor/ thn ekor 75 55 158 233 50 -Tersedianya bibit ternak ruminansia besar 80 ekor/ ekor 240 169 374 614 • • • • • • • • • • • • • • • II - 204 No Program dan Indikator Kinerja Program Target RPJMD 2008- 2013 Satuan Kinerja 2008 s/d 2012 Capaian Kinerja RKPD Tahun 2013 Kinerja 2008 s/d 2013 Status Target RKPD 2013 Capaian Tahun 2013 sapi potong ; tahun 51 - ruminansia kecil kambing 400 ekor/ tahun ekor 447 420 639 1.086 52 -Tersedianya produksi susu 20.000 ltr/thn liter 31.196 25.000 31.354 31.354 53 - Meningkatnya produksi pakan konsentrat pabrik pakan mini 10% per tahun ton 23.71% 155 172,32 21,20 % 54 -Tersedianya bibit ternak ayam buras ; 1.500 ek/thn ekor 13.754 15.000 14.217 14.217 55 -Tersedianya bibit ternak itik; 3.000 ek/thn ekor 13.548 15.000 23.310 23.310 56 -Tersedianya bibit ternak kelinci; 720 ekor/ thn ekor 1.582 1.300 2.367 2.367 57 -Tersedianya produksi telur ayam 159.999 butir 150.363 250.000 214.507 214.507 58 -Tersedianya produksi telur itik 340.000 butir 212.811 320.000 221.761 221.761 59 -Terlaksananya surveylans penyakit hewan 3.000 sampel 32.841 30.000 34.358 34.358 60 -Menurunnya angka kesakitan ternak besar < 9 % per tahun % 7,16 <9 6,01 6,93 61 -Menurunnya angka kesakitan ternak kecil < 15 % per tahun % 12,09 <15 12,29 12,13 62 -Menurunnya angka kesakitan ternak unggas < 20 % per tahun % 17,17 <20 16,89 17,11 63 -Menurunnya angka kematian ternak besar < 3 % per tahun % 2,39 <3 1,98 2,3 64 -Menurunnya angka kematian ternak kecil < 5 % per tahun % 4,05 <5 3,60 3,96 65 -Menurunnya angka kematian ternak unggas < 10 % per tahun % 5,11 <10 4,08 4,9 66 Terselenggaranya fungsi bengkel alsinbun Sura- karta dalam pengem- bangan alsinbun dan menyumbang PAD 1 bengkel 1 1 1 1 67 Berkembangnya rekayasa/prototype alsinbun 20 unit per tahun dan peningkatan fasilitasi pengujian mutu hasil perkebunan 100 unit 158 0 50 208 68 Terlaksananya pembi- naan dan pengelolaan bahan baku tembakau dan cengkeh Pembi- naan (org) 13.323 0 0 13.323 69 Tersusun dan tersedia- nya database. sistem informasi dan statistik perkebunan 1 dokumen 1 1 1 1 70 Tersusunnya perenca- naan. pedoman- pedoman teknis pelak- sanaan pembangunan perkebunan 3 dokumen 3 3 3 3 71 Terlaksananya fungsi 4 dokumen 4 4 4 4 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • II - 205 No Program dan Indikator Kinerja Program Target RPJMD 2008- 2013 Satuan Kinerja 2008 s/d 2012 Capaian Kinerja RKPD Tahun 2013 Kinerja 2008 s/d 2013 Status Target RKPD 2013 Capaian Tahun 2013 monitoring. Pengen- dalian dan evaluasi pelaksanaan program pembangunan perkebunan dari berbagai sumber pendanaan Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 72 Terlaksananya kemitraan kelompok tani padi organik dengan swasta dari 10 kelompok menjadi 50 kelompok. 50 Kelom- pok tani 50 4 21 71 73 Terbinanya Gapoktan yang memperoleh alokasi anggaran PUAP (Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan) dalam manajemen usaha pertanian di perdesaan dari 10 Gapoktan menjadi 50 Gapoktan. 50 Gapoktan 50 5 15 65 74 Terbentuknya lembaga pengembangan usaha pertanian dengan pendekatan kawasan serta agroekosistem Kawasan Agropoli- tan 16 0 6 6 75 Meningkatnya fungsi kelembagaan dan unit usaha pertanian. usaha pelayanan jasa alsin (UPJA) lumbung distribusi pangan masyarakat (LDPM) rice mill 93 Lumbung pangan 232 25 65 297 76 Meningkatnya pembina- an Gabungan kelompok tani (Gapoktan)dari 904 menjadi 955. dan ter- fasilitasinya pemberian penghargaan terhadap prestasi kelembagaan petani (pelaku utama) dan pelaku usaha. 51 Gapok- tan 600 1.200 300 900 Penghar- gaan 39 15 30 69 Semakin mantapnya ke- lembagan penyuluhan baik di tingkat kabupaten/ kota. tingkat kecamatan dan desa. melalui: 77 -Terbentuknya Kelem- bagaan Penyuluhan di setiap Kab./Kota. 34 Kab./Ko ta 34 34 0 34 78 - Terbentuknya Balai Pe- nyuluhan Model (Keca- matan) dan Posluhdes (Desa) 245 BP Model 328 10 10 338 490 Posluh- des 266 244 224 490 79 Tersusunnya programa penyuluhan. terwjudnya Sistem Informasi Manajemen (SIM) dan metoda Penyuluhan. 500 buku 500 100 100 600 80 - Tersedianya sarana prasarana penyuluhan  Soil test kit Unit 668 100 133 801 • • • • • • • • • • II - 206 No Program dan Indikator Kinerja Program Target RPJMD 2008- 2013 Satuan Kinerja 2008 s/d 2012 Capaian Kinerja RKPD Tahun 2013 Kinerja 2008 s/d 2013 Status Target RKPD 2013 Capaian Tahun 2013  pH meter Unit 540 60 70 610  Moisture tester Unit 147 158 0 147  Bagan warna daun Unit 8.498 200 0 8.498  Radio unit 1 0 1  Cyber unit 250 10 0 250  GPS unit 40 0 0 40 Meningkatnya penye- lenggaran penyuluhan yang terintegrasi. efektif dan efisien di setiap tingkatan 81 Peningkatan Kapasitas SDM Penyuluh PNS. 3.590 Orang 4.321 1030 1.030 5.351 82 Meningkatnya motivasi dan sumberdaya manusia petani melalui kegiatan pelatihan. magang kerja. bintek dan pemberdayaan kelompok : 900 petani (kelapa. kopi. kakao. karet dan tebu) per tahun 4.500 Petani 15.873 900 2.150 18.023 83 Peningkatan SDM petani peternak di pedesaan Orang 4.100 0 1.500 5.600 84 Terlatihnya ketrampilan pengolahan hasil pertani- an pada kelompok wanita tani Orang 345 100 30 375 Keterangan : : Telah Tercapai; : Akan Tercapai; : Perlu Perhatian/Upaya Kera. * : ASEM (Angka Sementara) ** : Target RPJMD telah tercapai dan Target RKPD 2013 untuk peningkapan cakupan. ***: Minat petani menurun (karena harga fluktuatif). Tabel capaian kinerja urusan pertanian diatas menunjukkan bahwa dari sebanyak 84 indikator yang ditargetkan dalam RPJMD tahun 2008-2013, sejumlah 75 indikator berstatus telah tercapai, sebanyak 8 indikator berstatus belum tercapai, dan sebanyak 1 indikator belum diketahui status capaiannya. Pada Tahun 2015 urusan pertanian diarahkan pada kegiatan peningkatan produksi pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan dan peternakan untuk mendukung ketersediaan pangan di masyarakat dan pengembangan komoditas unggulan daerah serta peningkatan kapasitas dan kompentensi SDM penyuluh dan pengembangan Balai Penyuluhan Model dan Pos penyuluhan Pedesaan. • • • • II - 207 2) Kehutanan Kinerja pembangunan Urusan Kehutanan ditunjukkan dengan 16 indikator kinerja, dengan capaian seperti pada Tabel 2.198. Tabel 2.198. Capaian Kinerja Urusan Kehutanan No Program dan Indikator Kinerja Program Target RPJMD 2008-2013 Satuan Kinerja 2008 s/d 2012 Capaian Kinerja RKPD Tahun 2013 Kinerja 2008 s/d 2013 Status Target RKPD 2013 Capaian Tahun 2013 I Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan 1 Terlaksananya kegiat- an rehabilitasi hutan dan lahan 25.000 hek- tar per tahun (Total 125.000 Ha) 125.000 ha 316.914 25.000 107.095 424.009 2 Hutan rakyat di lahan kritis bertambah 125.000 ha 293.475 706.455 744.292 1.037.767 II Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan 3 Meningkatnya jumlah perusahaan industri hasil hutan yang tertib 10 %/th 10% per tahun % 19,79 10 10,15 17,86 III Program Pemanfaat- an Potensi Sumber Daya Hutan 4 Meningkatnya peman- faatan sumber daya hutan 10% per tahun 10% per tahun % 26,36 10 26,36 26,36 - Getah (ton) ton - Kayu putih (ton) ton - Kopal (ton) ton Total HHBK Jumlah standing stok hasil hutan kayu meningkat (Ha) ha - Produksi Hutan negara (m3) m3 - Produksi Hutan rakyat (m3) m3 5 Meningkatnya kontri- busi bagi hasil pro- duksi hasil hutan un- tuk kesejahteraan ma- syarakat sekitar hu- tan 10% berdasar per- kiraan bagi hasil tahun 2008 10 % 24,46% per tahun 21 17,95 23,15  Penerimaan PSDH (Rp) Rp 40.743.729 .936 27.745.452 .929 32.941.011. 508  Pendapatan daerah dan masyarakat meningkat Rp 16.700. 000.000 16.700.000. 000 13.551.985. 904 IV Program Perenca- naan dan Pengem- bangan Hutan 6 Meningkatnya kuali- tas data & informasi sumber daya hutan dan sistem peren- canaan pembangunan kehutanan dan pe- ngembangan kehutanan Tersedianya dokumen data dan informasi SDA 4 judul Tersedia sesuai target 4 dok/thn Buku Statistik Buku Statistik Buku Database. Buku Buku Database, Buku Buku Database, Buku • • • • • • II - 208 No Program dan Indikator Kinerja Program Target RPJMD 2008-2013 Satuan Kinerja 2008 s/d 2012 Capaian Kinerja RKPD Tahun 2013 Kinerja 2008 s/d 2013 Status Target RKPD 2013 Capaian Tahun 2013 Informasi. Buku NSDH Informasi, Buku NSDH Informasi, Buku NSDH V Program Rehabilitasi. Perlindungan dan Konservasi Hutan 7 Terwujudnya peman- tapan kawasan hutan berupa tata batas se- panjang 25 km per tahun. dan mening- katnya fungsi konser- vasi kawasan hutan. 125 km 185.1 25 25,32 210,42 VI Rehabilitasi & Pemu- lihan Cadangan De- visa Sumber Daya Alam Terwujudnya Penge- lolaan hutan sesuai dengan fungsinya. ter- kendalinya bencana alam dari kawasan hutan. terkelolanya hutan yang berserti- fikat lestari melalui: 8 - Sertifikasi hutan (hutan negara dan hutan rakyat) 10 unit 8 1 2 10 9 - Pemulihan Hutan lindung yang rusak 5 unit 11 2 2 13 10 - Kawasan Konservasi meningkat fungsinya 1 unit per tahun 5 unit 6 1 1 7 11 - Paduserasi tata guna hutan dan tata ruang 4 kabupaten per tahun 20 kab 22 4 4 26 VII Program Perlindu- ngan dan Konservasi Sumber Daya Alam 12 Berkurangnya gang- guan keamanan hutan 10% per tahun dan terkendalinya serang- an organisme peng- ganggu tanaman. -10 % 20.85 -10 -41,97 -21,12  Pencurian hasil hutan (pohon) pohon 11.074  Kerugian Pencu- rian hasil hutan (Rp.) Rp 7.026.314 .000  Kerugian Peram- bahan hutan Rp 0  Luas Kebakaran hutan (Ha) ha 1.215,31  Kerugian Keba- karan hutan (Rp) Rp 2.818.783 VIII Program Pengelolaan dan Pemanfaatan Kawasan Sumber Daya Hutan 13 Terkendalinya pe- manfaatan hasil hu- tan. flora dan fauna. Terkendali Kab/ Kota 27 5 5 5 14 Tersedia data pere- Tersedia Doku 5 1 1 1 • • • • • • • • II - 209 No Program dan Indikator Kinerja Program Target RPJMD 2008-2013 Satuan Kinerja 2008 s/d 2012 Capaian Kinerja RKPD Tahun 2013 Kinerja 2008 s/d 2013 Status Target RKPD 2013 Capaian Tahun 2013 daran hasil hutan. flora dan fauna men  Penangkar Rusa unit 71 71  Pengusaha TSL unit 39 39  Lembaga Konservasi unit 23 23 15 Tertib tebangan di hutan produksi dan hutan rakyat tertib Tertib Tertib  Penggunaan dokumen SKSKB (set) set 500  Penggunaan dokumen SKAU (set) set -  Penggunaan dokumen FA-KB (Pht) (set) set - IX Program Pember- dayaan Masyarakat Sekitar Hutan 16 Terwujudnya parti- sipasi masyarakat dalam pengelolaan Hutan secara lestari disekitar kawasan hutan Total 1.765 LMDH 1.702 Unit 1.923 1.923 1.930 1.930 Keterangan : : Telah Tercapai; : Akan Tercapai; : Perlu Perhatian/Upaya Keras Tabel capaian kinerja urusan kehutanan diatas menunjukkan bahwa dari sebanyak 16 indikator yang ditargetkan dalam RPJMD tahun 2008-2013, capaian sampai dengan tahun 2013 semua indikator berstatus telah tercapai. Pada Tahun 2015 urusan kehutanan diarahkan pada kegiatan rehabilitasi dan penanganan DAS serta pengembangan usaha hutan rakyat dan aneka usaha kehutanan; pemantapan pengendalian penatausahaan hasil hutan dan pemanfaatan hutan serta pengembangan pengelolaan hasil hutan, pemasaran hasil hutan dan restrukturisasi industri kehutanan; perencanaan, pemantapan dan penatagunaan kawasan hutan; pengendalian pengelolaan kawasan konservasi, hutan lindung dan perlindungan serta pengamanan hutan serta pengembangan pengelolaan hutan bersama masyarakat. 3) Energi dan Sumberdaya Mineral Kinerja pembangunan Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral ditunjukkan dengan 27 indikator kinerja, dengan capaian seperti terlihat pada Tabel 2.199. • • II - 210 Tabel 2.199. Capaian Kinerja Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral No Program dan Indikator Kinerja Program Target RPJMD 2008-2013 Satuan Kinerja 2008 s/d 2012 Capaian Kinerja RKPD Tahun 2013 Kinerja 2008 s/d 2013 Status Target RKPD 2013 Capaian Tahun 2013 1 Program Peningkatan SDM Bidang Energi Sumberdaya Mineral Meningkatnya SDM Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Meningkat 1 Penyertaan diklat teknis bagi 55 Orang orang 502 300 176 678 II Program Pengem- bangan Pertambangan dan Air Tanah Meningkatnya perijinan usaha pertambangan dan air tanah, pemba- ngunan demplot rekla- masi lahan bekas per- tambangan, penyusun- an profil mineral unggulan, penyeleng- garaan pameran per- tambangan, penerapan teknologi tepat guna dan sumur bor pada daerah rawan kering Meningkat 2  Pembangunan 30 unit sumur bor 30 Sumur 63 3 7 70 3  Penerapan teknologi tepat guna bagi 12 kelompok penambang 12 kelom pok 13 6 6 19 4  Penerbitan 140 Re- komendasi Wilayah Ijin Usaha Pertam- bangan dan ijin usa- ha pertambangan Khusus pengang- kutan/penjualan 140 IUP/SI PD 155 5 8 163 5  Pelaksanaan 12 kali pameran produk per tambangan 12 Kali 19 4 4 23 6  Penyusunan 20 jenis profil mineral Ung- gulan 20 Jenis 24 0 0 24 7  Penerbitan ijin pe- ngambilan air tanah di 250 obyek 250 Obyek 2.426 0 0 2.426 III Program Pengemba- ngan Ketenagalis- trikan dan Migas Meningkatnya Rasio Elektrifikasi (RE) Jateng dan optimalnya Pemanfaatan energi alternatif kurangnya penyimpangan distri- busi migas bersubsidi Meningkat 8  Peningkatan Rasio elektrifikasi 10% (RE 67,19) 77,19 RE 79,98 79,97 85,29 85,29 10 % 12,79 4,02 5,31 18,1 9  Pembangunan JTM 30 kms 30 Kms 22,7 11 9,528 32,228 10  Pembangunan JTR 20 kms 20 Kms 26,32 1 6,778 33,098 • • • • • • • • • • II - 211 No Program dan Indikator Kinerja Program Target RPJMD 2008-2013 Satuan Kinerja 2008 s/d 2012 Capaian Kinerja RKPD Tahun 2013 Kinerja 2008 s/d 2013 Status Target RKPD 2013 Capaian Tahun 2013 11  Pembangunan 8 unit PLTMH 8 Unit 9 1 1 10 12  Pembangunan 1.400 unit PLTS SHS 1.400 Unit 2.637 200 228 2.865 13  Pembangunan 3 unit PLTS komunal 3 Unit 4 2 2 6 14  Identifikasi panas bumi di 5 komplek 5 Kom- plek 5 1 1 6 15  Identifikasi potensi air di 9 lokasi 9 lokasi 6 4 3 9 16  Identifikasi gas rawa di 11 lokasi 11 Lokasi 15 4 4 19 17  Identifikasi biogas di 12 lokasi 12 Lokasi 36 6 11 47 18  Identifikasi biomassa di 3 lokasi 3 Lokasi 1 2 2 3 19  Identifikasi DME di 18 desa 18 Desa 49 13 13 62 20  Demplot gas rawa di 5 lokasi 5 Lokasi 6 1 1 7 21  Demplot biogas di 12 lokasi 12 Lokasi 44 10 11 55 22  Desa Berlistrik 100 % 100 % 100 100 100 100 4 Program Pengemba- ngan Mitigasi Benca- na Alam dan Geologi Tersedianya peta up date potensi rawan longsor, peta rawan vulkanik, potensi rawan tektonik/ tsunami, geologi tata lingkungan, Tersedia 23  Pemetaaan Geologi Tata Lingkungan di 15 Kab./Kota 15 Kab/ kota 15 0 0 15 24  Update peta rawan longsor di 21 Kab/ Kota 21 Kab/k ota 27 0 0 27 25  Pemetaan daerah rawan vulkanik di 4 Kab. 4 Kab/ kota 8 7 5 13 26  Sosialisasi mitigasi bencana alam geologi di 50 lokasi 50 Lokasi 54 9 9 63 27  Pemetaan daerah rawan tektonik di 10 Kab. 10 Kab/ kota 5 6 6 11 Keterangan : : Telah Tercapai; : Akan Tercapai; : Perlu Perhatian/Upaya Keras ** : Target RPJMD telah tercapai dan Target RKPD 2013 untuk peningkatan cakupan. Kinerja pembangunan urusan Energi dan Sumberdaya Mineral dapat dikategorikan dalam kondisi yang baik, terlihat dari sebanyak 27 indikator kinerja yang ditargetkan dalam RPJMD tahun 2008-2013 semuanya berstatus telah tercapai. Pada Tahun 2015 urusan energi dan sumber daya mineral diarahkan pada kegiatan pengawasan dan penertiban usaha • • • • • • • • • • • • • • • • • II - 212 pertambangan di Jawa Tengah serta penyusunan zona pemanfaatan dan konservasi air tanah pada Cekungan Air Tanah (CAT) di Jawa Tengah; pembangunan jaringan listrik pedesaan; pemetaan daerah lahan rawan bencana tanah longsor; serta pembangunan PLTS SHS, pengembangan Desa Mandiri Energi, pembangunan PLTMH, penyusunan Detail Engineer Design (DED) PLTMH, serta kajian potensi Energi Baru Terbarukan (EBT). 4) Pariwisata Kinerja pembangunan Urusan Pariwisata ditunjukkan dengan 12 indikator kinerja, dengan capaian pada Tabel 2.200. Tabel 2.200. Capaian Kinerja Urusan Pariwisata No Program dan Indikator Kinerja Program Targ et RPJMD 2008- 2013 Satuan Kinerja 2008 s/d 2012 Capaian Kinerja RKPD Tahun 2013 Kinerja 2008 s/d 2013 Status Target RKPD 2013 Capaian Tahun 2013 I Program Pengemba- ngan Pemasaran Pa- riwisata Peningkatan jumlah Kunjungan Wisatawan, rata-rata lama tinggal dan pengeluaran belanja wisarawan 1 Wisatawan Nusantara Meningkat 5%/tahun Orang 107.122.223 20.117.239 29.430.609 136.552.322 12,38 46,29 27,47 2  Wisatawan Mancanegara Meningkat 2%/tahun % Orang 5,82 1.694.659 333.432 16,41 388.143 22,90 2.082.802 3  Rata-rata lama ting- gal wisatawan man- canegara 2,3 Hari 2,31 2,30 2,33 2,33 4  Rata-rata lama ting- gal wisatawan nu- santara 2,0 Hari 2,01 2 2,05 2,05 5  Rata-rata penge- luaran belanja wisatawan manca- negara 200 US $ per kunjung an 284,14 200 296,86 296,86 6  Rata-rata penge- luaran belanja wisa- tawan nusantara 336.000 Rp/ kunjung an 473.604 336.000 514,170 514,170 II Program Pengemba- ngan Destinasi Pariwisata 7 Kualitas produk dan jasa pariwisata semakin meningkat: Meningkat 465 475 525 525  Biro Perjalanan Buah 439 446 575 575  Agen Perjalanan wisata Buah 26 29 64 64 8 Kualitas jumlah sarana dan prasarana pariwi- sata serta Daya Tarik wisata semakin meningkat: Meningkat 3.434 3.052 3.250 3.250 • • • • • • • • II - 213 No Program dan Indikator Kinerja Program Targ et RPJMD 2008- 2013 Satuan Kinerja 2008 s/d 2012 Capaian Kinerja RKPD Tahun 2013 Kinerja 2008 s/d 2013 Status Target RKPD 2013 Capaian Tahun 2013 9 Kualitas sumber daya manusia pengelola obyek dan daya tarik wisata, pramuwisata dan para pelaku pariwisata lainnya meningkat Meningkat 21.769 21.773 18.749 18.749  tenaga kerja dibidang pariwisata Orang 21.520 21.650 28.731 28.731  Pramuwisata Madya Orang 249 123 123 123 Program Pengem- bangan Kemitraan 10 Sinergi pengembangan pariwisata antara pe- merintah, dunia usaha & masyarakat semakin meningkat  Keterpaduan pro- gram Pembangunan Bidang Kebudayaan & Pariwisata antar Pemerintah Pusat- Provinsi- Kab./Kota & Antar Pelaku Pari- wisata serta dengan Prov. Anggota MPU 35 Kab/ kota 35 35 35 35  Rencana dan kese- pakatan kerjasama antara Pemerintah Prov. dng Kab./Kota dlm rangka peman- faatan aset pariwi- sata milik Pemda Jateng Kab/ kota 7 - 7 7 11 Peran dan partisipasi aktif masyarakat dalam pengembangan potensi pariwisata daerah semakin meningkat Kelom- pok sa- dar wisata 225 210 35 245 12 Forum dan klaster pariwisata, lembaga/ asosiasi / paguyuban pelaku pariwisata & kel. Masyarakat peduli pariwisata semakin kuat dan mandiri 13 14 13 13 Jumlah Forum/Klaster Masyarakat peduli pariwisata Forum/ Klaster 10 10 10 10 Jumlah Asosiasi/ Lembaga Pariwisata Asosia- si/ Lem- baga Pariwisa- ta 3 4 3 3 Keterangan : : Telah Tercapai ; : Akan Tercapai ; : Perlu Perhatian/Upaya Keras Berdasarkan tabel capaian kinerja urusan pariwisata, dapat diketahui bahwa dari sebanyak 12 indikator yang ditargetkan pada RPJMD Tahun 2008-2013, semuanya berstatus telah tercapai. • • • • II - 214 5) Kelautan dan Perikanan Kinerja pembangunan Urusan Kelautan dan Perikanan ditunjukan dengan 16 indikator kinerja, dengan capaian sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.201. Tabel 2.201. Capaian kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan No Program dan Indikator Kinerja Program Target RPJMD 2008- 2013 Satuan Kinerja 2008 s/d 2012 Capaian Kinerja RKPD Tahun 2013 Kinerja 2008 s/d 2013 Status Target RKPD 2013 Capaian Tahun 2013 I Program Pemberda- yaan Ekonomi Masya- rakat Pesisir Meningkatnya usaha: 1 Petambak garam 250 orang, 250 Orang 300 100 100 400 2 Wanita pesisir 800 orang 800 Orang 400 405 405 805 3 Taruna pesisir 275 orang 275 Orang 217 60 60 277 II Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pe- ngawasan dan Pengen- dalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan 4 Beraktifitasnya 21 ke- lompok kelembagaan masyarakat di bidang pengendalian sumber- daya kelautan dan perikanan 21 Kelom- pok 100 1 1 101 5 Terbentuknya 30 kelom- pok baru 30 Kelom- pok 94 1 1 95 6 Terlaksananya 50 kali operasi pengawasan 50 Kali 60 5 5 65 III Program Pengemba- ngan Perikanan Tangkap 7 Meningkatnya Produksi Perikanan tangkap sebesar: 1% per tahun 1 %/tah un 10,33% per tahun 205.796,29 224.178 ,50* 5,81 8 Pendapatan nelayan (laut dan perairan umum) sebesar: 0,93 Rp/ka pita/th 8.142.451 6.004.780 10.716. 485* 13,17 IV Program Pengemba- ngan Perikanan Budidaya 9 Meningkatnya : Produksi perikanan budidaya sebesar: 6,62 % per tahun 18,77% per tahun 177.333,8 292.862 ,35* 12,87 10 Pendapatan pembu- didaya ikan sebesar : 6,59 Rp/ka pita/th 2.738.094 2.838.740 18.626. 951* 94.41 V Program Optimalisasi Pengolahan dan pema- saran Produksi Perikanan 11 Meningkatnya konsumsi makan ikan 2,4 % per tahun 3,86% per tahun 17,82 12 Ekspor Produk Perikanan sebesar 5,1 %/Tahun Kg 8,20% per tahun 22.818.59 2,09 22.898. 187,34* 5,81 • • • • • • • • • • • II - 215 No Program dan Indikator Kinerja Program Target RPJMD 2008- 2013 Satuan Kinerja 2008 s/d 2012 Capaian Kinerja RKPD Tahun 2013 Kinerja 2008 s/d 2013 Status Target RKPD 2013 Capaian Tahun 2013 6 Program Rehabilitasi dan Konservasi Sum- berdaya Kelautan dan perikanan Meningkatnya kualitas ekosistem vital di Pesisir/laut dengan : 13 Penanaman pohon 1.017.500 biji/batang, 1.017.500 biji/ batang 991.510 323.000 304.250 1.295.760 14 Terumbu karang buatan 225 unit 225 unit 516 0 0 516 15 Transplatasi karang 265 unit 265 unit 222 60 60 282 16 Penebaran benih ikan di kawasan konservasi/ calon kawasan konservasi 1.017.500 ekor 2.921.450 246.000 400.000 3.321.450 Keterangan : : Telah Tercapai ; : Akan Tercapai ; : Perlu Perhatian/Upaya Keras * : ASEM (Angka Sementara) ** : Target RPJMD telah tercapai dan target RKPD 2013 untuk peningkatan cakupan. Berdasarkan tabel capaian kinerja urusan kelautan dan perikanan, dapat diketahui dari sebanyak 16 indikator yang ditargetkan pada RPJMD Tahun 2008-2013 semuanya berstatus telah tercapai. Pada Tahun 2015 urusan kelautan dan perikanan diarahkan pada kegiatan mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar pesisir, pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan dan perikanan, pengembangan perikanan tangkap dan budidaya, optimalisasi pengolahan Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Produksi Perikanan serta Rehabilitasi dan Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan. 6) Perdagangan Kinerja pembangunan Urusan Perdagangan ditunjukkan dengan 9 indikator kinerja, dengan capaian seperti Tabel 2.202. Tabel 2.202. Capaian kinerja Urusan Perdagangan No Program dan Indikator Kinerja Program Target RPJMD 2008- 2013 Satuan Kinerja 2008 s/d 2012 Capaian Kinerja RKPD Tahun 2013 Kinerja 2008 s/d 2013 Status Target RKPD 2013 Capaian Tahun 2013 I Program Peningkat- an dan Pengemba- ngan Ekspor (2009- 2013). Program Pengembangan Ekspor (2008) 1 Kegiatan ekspor non migas dengan pertum- buhan 8%-8,5% per tahun. Rata-rata 8-8,5% per tahun (Juta US $) 10,13% 4.989 2.853 2.853 % • • • • • II - 216 No Program dan Indikator Kinerja Program Target RPJMD 2008- 2013 Satuan Kinerja 2008 s/d 2012 Capaian Kinerja RKPD Tahun 2013 Kinerja 2008 s/d 2013 Status Target RKPD 2013 Capaian Tahun 2013 2 Jumlah komoditas ekspor meningkat 15 jenis komoditas 15 jenis Komoditi 28 2 2 30 3 Sertifikasi mutu barang 350 jenis 350 jenis 2.304 350 439 2.743 II Program Peningkat- an Kerjasama Perda- gangan Interna- sional (2009-2013) / Program Pengemba- ngan Ekspor (2008) 4 Pengembangan kerja- sama, misi dagang, kontrak dagang, dan promosi di 10 negara tujuan ekspor utama. 10 Event 16 2 2 18 III Program Peningkat- an Efisiensi Perda- gangan Dalam Nege- ri (2009-2013) / Program Pember- dayaan dan Pena- taan Basis Produksi dan Distribusi

(2008)5 Pembinaan terhadap pelaku usaha sebanyak 5000 UU 5.000 Unit usaha 4.508 697 1.320 5.828 6 pembangunan sarana pasar 25 unit 25 unit pasar 53 2 2 55 IV Program Pening- katan Perlindungan Konsumen dan Pe- ngamanan Perda- gangan (2009-2013). 7 Tera dan tera ulang 50.000 buah 50.000 buah 79.401 5.000 4.981 84.382 8 Pengawasan barang beredar pada pelaku usaha 2.500 UU 2500 UU 2.518 2.500 412 2.930 V Program Pemberda- yaan Usaha Dagang Kecil dan Menengah (2009-2013) Program Perluasan dan Penguatan Lem- baga Pendukung UKM
(2008)9 Pembinaan dan bim- bingan teknis terhadap pelaku usaha perda- gangan sebanyak 5.000 UU. 5000 IKM 7.917 2.200 1.320 9.237 Keterangan : : Telah Tercapai ; : Akan Tercapai ; : Perlu Perhatian/Upaya Keras * : Target 2013 merupakan upaya pemenuhan Target RPJMD 2008 - 2013 ** : Target RPJMD 2008 – 2013 telah tercapai dan target RKPD 2013 untuk meningkatkan cakupan Kinerja pembangunan urusan Perdagangan dapat dikategorikan dalam kondisi yang baik, terlihat dari sejumlah 9 indikator RPJMD tahun 2008-2013, semuanya berstatus tercapai. • • • • • • • • II - 217 7) Perindustrian Kinerja pembangunan Urusan Perindustrian ditunjukkan dengan 6 indikator kinerja, dengan capaian seperti Tabel 2.203. Tabel 2.203. Capaian Kinerja Urusan Perindustrian No Program dan Indikator Kinerja Program Target RPJMD 2008- 2013 Satuan Kinerja 2008 s/d 2012 Capaian Kinerja RKPD Tahun 2013 Kinerja 2008 s/d th 2013 Status CapaianTarget RKPD 2013 Capaian Tahun 2013 1 Program Pengem- bangan Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang berbasis pada Sumber Daya Lokal (2009-2013) Program Perluasan dan Penguatan Lemba- ga Pendukung UKM
(2008)1 Pengembangan produk unggulan daerah 35 jenis produk. 35 jenis produk 30 6 6 36 2 Penurunan kandungan bahan baku impor pada IKM 20%-40%. 20-40 % 32 40 2 Program Pengemba- ngan Sentra/Klaster Industri Potensial (2009-2013) 3 Pengembangan klaster industri penghela 6 klaster dan klaster pendukung lainnya. 6 klaster 14 6 6 20 3 Program Penataan Struktur Industri (2009-2013) 4 Pembinaan terhadap IKM sebanyak 1.500 Unit 1.500 IKM 17.651 2.938 2.048 19.699 4 Program Peningkatan Kemampuan Tekno- logi Industri (2009- 2013) 5 Pembinaan dan bim- bingan teknis terhadap 1.000 UU IKM. 1.000 IKM 903 330 330 1.233 5 Program Peningkatan SDM, Pelatihan dan Bantuan Peralatan Industri 6 Pendidikan dan latihan terhadap 3.000 unit usaha IKM dan penyaluran bantuan peralatan 3.000 0 IKM KUB 24.708 755 1.030 84 3.235 128 27.943 Keterangan : : Telah Tercapai ; : Akan Tercapai ; : Perlu Perhatian/Upaya Keras * : Target 2013 merupakan upaya pemenuhan Target RPJMD 2008 - 2013 ** : Target RPJMD 2008 – 2013 telah tercapai dan target RKPD 2013 untuk meningkatkan cakupan Kinerja pembangunan urusan perindustrian dapat dikategorikan dalam kondisi yang baik, terlihat dari sebanyak 6 indikator yang ditargetkan dalam RPJMD tahun 2008-2013 berstatus telah tercapai. • • • • • II - 218 8) Transmigrasi Kinerja pembangunan Urusan Transmigrasi ditunjukkan dengan 5 indikator kinerja, sebagaimana Tabel 2.204. Tabel 2.204. Capaian Kinerja Urusan Transmigrasi No Program dan Indikator Kinerja Program Target RPJMD 2008-2013 Satuan Kinerja 2008 s/d 2012 Capaian Kinerja RKPD Tahun 2013 Kinerja 2008 s/d 2013 Status Target RKPD 2013 Capaian Tahun 2013 A Pengembangan wi- layah transmi- grasi 1 Terwujudnya koor- dinasi & sinkroni- sasi antar wilayah dalam penyeleng- garaan transmigrasi di 19 Provinsi lokasi transmigrasi di luar Jawa 19 Provinsi 19 8 10 29 2 Nota kesepakatan kerjasama antar wilalyah dalam pengembangan kawasan transmi- grasi 19 Provinsi / naskah KSAD 19/349 8/81 10/83 19/432 3 Tercapainya pengi- riman Transmigran 7500 KK 7.500 KK 3.796 560 471 4.267 4 Meningkatnya kua- litas menajemen pe- ngelolaan dan pela- yanan transmigran 35 Kab/Kota 25 35 35 35 5 Tercapainya 7.500 KK calon transmi- gran mendapatkan Pelatihan Dasar Hukum (PDU) 2500 KK 3.064 650 415 3.475 Keterangan : : Telah Tercapai ; : Akan Tercapai ; : Perlu Perhatian/Upaya Keras Kinerja pembangunan urusan ketransmigrasian dapat dikategorikan dalam kondisi yang baik, terlihat dari sebanyak 5 indikator yang ditargetkan dalam RPJMD tahun 2008-2013 berstatus telah tercapai. 2.3. Evaluasi Capaian MDG’s Selain memperhatikan gambaran umum kondisi daerah yang telah diuraikan di atas, perlu juga untuk memperhatikan capaian MDG’s hingga Tahun 2013. Berikut hasil capaian MDG’s di Provinsi Jawa Tengah pada setiap tujuan/Goal. 1) Tujuan 1. Menanggulangi Kemiskinan dan Kelaparan Tujuan ini terdiri dari 3 target dan 10 indikator yang harus dicapai hingga Tahun 2015. Capaian tahun 2013, dari 10 indikator, 4 indikator telah tercapai; 3 indikator akan tercapai; dan 3 indikator perlu perhatian. • • • • II - 219 Indikator yang perlu perhatian adalah : (1) persentase penduduk miskin; (2) proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum 1.400 Kkal/kapita/hr; dan (3) proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum 2.000 Kkal/kapita/hr. Tabel 2.205. Capaian Indikator MDG’s Tujuan 1 NO INDIKATOR Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Target MDGs 2015 Status T R T R Target 1A: Menurunkan hingga setengahnya proporsi penduduk dengan tingkat pendapatan kurang dari USD 1 (PPP) per hari dalam kurun waktu 1990-2015 1.1 Tingkat kemiskinan berdasarkan garis kemiskinan nasional. Persentase 16,21 13,44 14,98 11,88 14,44 (Sept) 8,75 1.2 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) 2,579 2,17 2,388 2,03 2,209 (Maret) 1,77 Target 1B: Mewujudkan kesempatan kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak untuk semua, termasuk perempuan dan kaum muda 1.3 Laju PDRB per tenaga kerja 5,30% 3,25% - 3,6% 4,96% 3,58%- 4,05% 4,96
(2012)4,25% – 4,95% 1.4 Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas 66,58% 67,43% 67,38% 68,44% 66,46% (Agst 2013) 70,38% 1.5 Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja 53,93% 57,45% 54,93% (Feb 2012) 56,74% 44,99% (Agst 2013) 55,35% Target 1C: Menurunkan hingga setengahnya proporsi penduduk yang menderita kelaparan dalam kurun waktu 1990-2015 1.6 Prevalensi balita dgn berat badan rendah / kekurangan gizi 12,13% 15,04% 12,13%
(2011)14,71% 12,13%
(2011)14,05% 1.6a Prevalensi balita gizi buruk 0,13% 2,84% 0,05% 2,61% 0,05%
(2012)2,15% 1.6b Prevalensi balita gizi kurang 9,87% 12,20% 6,80% 12,10% 6,80%
(2012)11,90% 1.7 Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkatKonsumsi minimum: - 1.400 Kkal/kapita/hr 18,87% 12,98% 18,87%
(2011)11,86% 19,58%
(2012)8,50% - 2.000 Kkal/kapita/hr 70,11% 51,10% 70,11%
(2011)45,84% 69,27%
(2012)35,32% Keterangan : : Telah Tercapai ; : Akan Tercapai ; : Perlu Perhatian/Upaya Keras 2) Tujuan 2. Mencapai Pendidikan Dasar Untuk Semua Tujuan ini terdiri dari 1 target dan 4 indikator yang harus dicapai hingga Tahun 2015. Capaian tahun 2013, dari 4 indikator tersebut, 4 indikator akan tercapai. T [> e [> e • • [> T T [> II - 220 Tabel 2.206. Capaian Indikator MDG’s Tujuan 2 NO INDIKATOR Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Target MDGs 2015 Status T R T R Target 2 A : Menjamin pada 2015 semua anak-anak, laki-laki maupun perempuan dimanapun dapat menyelesaikan pendidikan dasar 2.1 Angka Partisipasi Murni (APM) SD/ MI sederajat (%) 96,04 98,25 98,30 98,83 98,60 100 2.2 Proporsi murid kelas 1 yg berhasil menamatkan SD/MI. 99,78
(2010)99,87 99,78
(2010)99,91 - 100 2.3 Angka Melek Huruf penduduk usia 15 – 24 th perempuan dan laki-laki - Laki-laki 100 100 100 100 99,40
(2012)100 - Perempuan 100 100 100 100 99,55
(2012)100 Keterangan : : Telah Tercapai ; : Akan Tercapai ; : Perlu Perhatian/Upaya Keras 3) Tujuan 3. Mendorong Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Tujuan ini terdiri dari 1 target dan 7 indikator yang harus dicapai hingga Tahun 2015. Capaian tahun 2013, dari 7 indikator tersebut , 2 indikator telah tercapai , 4 indikator akan tercapai dan 1 indikator perlu perhatian. Indikator yang perlu perhatian adalah kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor non pertanian. Tabel 2.207. Capaian Indikator MDG’s Tujuan 3 NO INDIKATOR Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Target MDGs 2015 Status T R T R Target 3 A : Menghilangkan ketimpangan gender di tingkat pendidikan dasar dan lanjutan pada tahun 2005, dan di semua jenjang pendidikan tidak lebih dari tahun 2015 3.1 Rasio Perempuan terhadap laki-laki di tingkat pendidikan dasar menengah dan tinggi. Rasio APM perempuan/laki-laki SD/MI/Paket A 98,13 99,61 98,13
(2011)99,75 99,98
(2012)100 Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP 105,95 102,38 105,95
(2011)101,47 105,57
(2012)100 Rasio APM perempuan/laki-laki di SMA 100,82 98,91 100,82
(2011)99,28 92,91
(2012)100 Rasio APM perempuan/laki-laki di Perguruan Tinggi 90,34 114,93 90,34
(2011)109,95 90,34
(2011)100 3.2 Rasio melek huruf perempuan terhadap laki- laki pada kelompok usia 15-24 tahun. 100,01 100 100,01
(2011)100 100,16
(2012)100 [> [> [> [> [> [> [> [> [> u II - 221 NO INDIKATOR Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Target MDGs 2015 Status T R T R 3.3 Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor non pertanian. 42,56 66,11 42,56
(2011)66,31 42,56
(2011)Mening- kat 3.4 Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD. 21,00% 14,75% 21,00%
(2011)14,75 21,00%
(2011)Mening- kat Keterangan : : Telah Tercapai ; : Akan Tercapai ; : Perlu Perhatian/Upaya Keras 4) Tujuan 4. Menurunkan Angka Kematian Anak Tujuan ini terdiri dari 1 target dan 6 indikator yang harus dicapai hingga tahun 2015. Capaian Tahun 2013, dari 6 indikator tersebut, 3 indikator telah tercapai dan 3 indikator akan tercapai. Tabel 2.208. Capaian Indikator MDG’s Tujuan 4 Keterangan : : Telah Tercapai ; : Akan Tercapai ; : Perlu Perhatian/Upaya Keras 5) Tujuan 5 : Meningkatkan Kesehatan Ibu Tujuan ini terdiri dari 2 target dan 6 indikator yang harus dicapai hingga tahun 2015. Capaian tahun 2013, dari 6 indikator tersebut, 1 indikator sudah tercapai, 3 indikator akan tercapai, dan 2 indikator perlu perhatian. Indikator yang perlu perhatian tersebut adalah : (1) angka kematian ibu, dan (2) unmetneed KB. Tabel 2.209. Capaian Indikator MDG’s Tujuan 5 NO INDIKATOR Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Targe t MDGs 2015 Status T R T R Target 5A : Menurunkan Angka Kematian Ibu hingga tiga perempat dalam kurun waktu 1990 – 2015 5.1 Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup 116,01 90 116,34 80 116,34
(2012)515 kasus (Tw III 2013) 60 NO INDIKATOR Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Target MDGs 2015 Status T R T R Tujuan 4. Menurunkan Angka Kematian Anak Target 4 A : Mengurangi 2/3 angka kematian balita dalam kurun waktu 1990 dan 2015 4.1 Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup. 10,34 9 10,75 11,95 10,75 (2012) 3.759 kasus (Tw III 2013) 8,5 - Cakupan Kunjungan Neonatal Pertama (KN1). 98,01 92 99,56 85,00 99,56
(2012)96,00 - Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi. 94,14
(2010)96 96,95 8,9 96,95 (2012) 61,02 (Tw III 2013) 98,00 4.2 Angka Kematian Balita (AKBA) per 1.000 kelahiran hidup. 11,50 12 11,85 93,00 11,85 (2012) 4.254 kasus (Tw III 2013) 11,85 - Cakupan Pelayanan Kesehatan Anak Balita. 81,02 83 81,02
(2011)97,00 81,02
(2011)90,00 4.3 Proporsi anak berusia 1 tahun diimunisasi campak. 94,58% 95% 94,58 %
(2011)95% 94,58%
(2011)95% T u C> C> u C> 0 C> u C> T II - 222 NO INDIKATOR Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Targe t MDGs 2015 Status T R T R 5.2 Proporsi kelahiran yang ditolong tenaga kesehatan terlatih (%) 96,79 99 97,14 100 97,14
(2012)100 Target 5B : Mewujudkan akses kesehatan reproduksi bagi semua pada tahun 2015 5.3 Angka pemakaian kontrasepsi/ Contracep Tive Prevalence Rate (CPR) pada perempuan menikah usia 15-49 tahun (Cara Modern) 79,32 67,9 79,92 69,2% 79,92
(2012)70,60 5.4 Tingkat kelahiran pada remaja (per 1.000 perempuan usia 15 - 19 tahun) 25,30
(2010)24,2 25,30
(2010)23,7% 25,30
(2010)22,92 5.5 Cakupan pelayanan antenatal (K4) 93,70 93 92,99 94 92,99
(2012)95 5.6 Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi) 10,95 8,40 10,50 7,00 10,50
(2012)4,1 Keterangan : : Telah Tercapai ; : Akan Tercapai ; : Perlu Perhatian/Upaya Keras 6) Tujuan 6 : Memerangi HIV dan AIDS, Malaria dan Penyakit Menular Lainnya Tujuan ini terdiri dari 3 target dan 12 indikator yang harus dicapai hingga tahun 2015. Capaian tahun 2013, dari 12 indiaktor tersebut, 6 indikator telah tercapai, 3 indikator akan tercapai, dan 3 indikator perlu perhatian. Indikator yang perlu perhatian adalah : (1) penggunaan kondom pada hubungan seks berisiko tinggi; (2) proporsi penduduk usia 15 – 24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AID; dan (3) proporsi kasus TB. Tabel 2.210. Capaian Indikator MDG’s Tujuan 6 NO INDIKATOR Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Target MDGs 2015 Status T R T R Tujuan 6 : Memerangi HIV dan AIDS, Malaria dan Penyakit Menular Lainnya Target 6A : Mengendalikan penyebaran dan mulai menurunkan jumlah kasus baru HIV/AIDS pada tahun 2015 6.1 Prevalensi HIV pada penduduk usia 15 – 24 tahun 0,29 0,4 0,29
(2011)0,45 0,29
(2011)<0,5 6.2 Penggunaan kondom pada hubungan seks berisiko tinggi 33% 45% 37,60% 55% 37,60%
(2012)70% 6.3 Proporsi penduduk usia 15-24 th yang memiliki pengetahuan komprehensif ttg HIV/AIDS 32% 70% 21,25% 75% 21,25%
(2012)85% Target 6B : Mewujudkan akses terhadap pengobatan HIV / AIDS bagi semua yang membutuhkan sampai dengan tahun 2015 [> 0 [> [> T [> • T T II - 223 NO INDIKATOR Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Target MDGs 2015 Status T R T R 6.4 Proporsi penduduk terinfeksi HIV lanjut yang memiliki akses pada obat obatan antiretroviral 88,99% 80% 88,52% 85% 88,52%
(2012)95% Target 6C : Mengendalikan penyebaran dan mulai menurunkan jumlah kasus baru Malaria dan penyakit utama lainnya (Tuberculosis) hingga tahun 2015 6.5 Angka kejadian tuberkulosis (insiden semua kasus/100.000 penduduk/tahun) 117 101 82,56 96 82,56
(2012)88 6.6 Tingkat prevalensi tuberkulosis (per 100.000 penduduk) 119 228 119 226 119
(2012)219 6.7 Tingkat kematian karena tuberculosis (per 100.000 pend) 2,25 <4,5 1,96 <4 1,96
(2012)<3 6.8 Proporsi kasus TB yang ditemukan melalui DOTS 59,52% 75% 58,45% 80 58,45%
(2012)18,93 (Tw III 2013) 90% 6.9 Proporsi kasus TB yg disembuhkan mell DOTS (cure rate) 90,13% 87% 88,64% 88 88,64%
(2012)81,64% (Tw III 2013) 90% 6.10 Angka penemuan kasus Malaria per 1.000 penduduk 0,106 0,025 0,77 0,02 0,77
(2012)0,01 Penyakit Menular Lainnya: DBD **) 6.11 Angka Kesakitan DBD (per 100.000 penduduk) 15,27% 50% 19,29% 45 19,29%
(2012)38,30 (Tw III 2013) 35% 6.12 Angka Kematian DBD 0,93 1 0,07 1 0,07
(2012)1 Keterangan : : Telah Tercapai ; : Akan Tercapai ; : Perlu Perhatian/Upaya Keras 7) Tujuan 7 : Memastikan Kelestarian Lingkungan Hidup Tujuan ini terdiri dari 4 target dan 9 indikator yang harus dicapai hingga tahun 2015. Capaian tahun 2013, dari 9 indikator tersebut semuanya akan tercapai. [> • • • T [> [> • • [> II - 224 Tabel 2.211. Capaian Indikator MDG’s Tujuan 7 NO INDIKATOR Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Target MDGs 2015 Status T R T R Tujuan 7 : Memastikan Kelestarian Lingkungan Hidup Target 7A : Memadukan prinsip-prinsip pembangunan yang berkesinambungan dengan kebijakan dan program nasional serta mengembalikan sumberdaya lingkungan yang hilang 7.1 Rasio luas kawasan tertu- tup pepohonan berdasarkan hasil pemotret- an citra satelit dan survei foto udara terhadap luas daratan 32%
(2010)32,20% 32%
(2010)32,60% 32%
(2010)33% 7.2 Jumlah emisi karbondioksida (CO2) 30.718 Gg CO2e
(2008)31.000 Gg CO2e 30.718 Gg CO2e
(2008)31,150 Gg CO2e 30.718 Gg CO2e
(2008)Berkurang 2% pada th 2029 atau 31.500 Gg CO2 e (2015) dgn tutupan lahan sama dgn kondisi th 2010 7.3 Jumlah konsumsi bahan perusak ozon (BPO) 28,4 ton
(2010)27,83 Ton 28,4 ton
(2010)27,56 ton 28,4 ton
(2010)Jumlah konsumsi Bahan Perusak Ozon (BPO) menjadi 27,01 ton 7.4 Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman 102,3
(2008)101,38 102,3
(2008)100,92% 102,3
(2008)100 Target 7B : Menanggulangi kerusakan keanekaragaman hayati dan mencapai penurunan tingkat kerusakan yang signifikan pada tahun 2010 7.5 Rasio luas kawasan lindung untuk menjaga kelestarian keaneka- ragaman hayati terhadap total luas kawasan hutan 22,34%
(2010)(kawasan hutan terdiri dari hutan rakyat dan hutan Negara) 22,34%
(2010)(kualitas tutupan pepohona n ditargetka n sebesar 2% melalui pelestaria n keanekara gaman hayati dengan penanama n 30 jenis tanaman langka dan perbaikan kawasan lindung di luar kawasan Hutan seluas 270 Ha) 22,34%
(2010)(Peningka tan kualitas tutupan pepohona n melalui pelestaria n keanekar agaman hayati dengan penanam an 62 jenis tanaman langka dan perbaika n kawasan lindung di luar kawasan hutan seluas 599,49 Ha) 22,34% Tutupan pohon pada kawasan lindung meningkat 3% dari tahun 2010 22,34% (2010) (Peningkatan kualitas tutupan pepohonan melalui pelestarian keanekaragam an hayati dengan penanaman 62 jenis tanaman langka dan perbaikan kawasan lindung di luar kawasan hutan seluas 599,49 Ha) 22,34% (tetap), tutupan pohon pd kaw lindung meningkat 5% dari th 2010 C> C> C> C> C> II - 225 NO INDIKATOR Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Target MDGs 2015 Status T R T R 7.6 Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan territorial 0,000093 %
(2010)Luas kaw konservasi bertmbh Krg Jeruk, Kab Tegal 52 ha) dan kualitas kaw lindung meningkat 2% dr th 2010 0,000093 %
(2010)Kualitas kawasan lindung meningkat 3% dari tahun 2010 0,000093%
(2010)Meningkat 0,032% dg bertambah nya luasan kawsn lindung perairan Ujung Negoro Batang seluas 49,425 ha Target 7C : Menurunkan hingga setengahnya proporsi rumah tangga tanpa akses berkelanjutan terhadap air minum layak dan sanitasi dasar hingga tahun 2015. 7.7 Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan 46,61% - 46,61%
(2011)- - 57,72% Perkotaan 38%
(2010)62,50% 38,90% 63,50% 63,99%
(2013)75% Perdesaan 16,3%
(2010)23,60% 18% 38,2% 49,13%
(2013)52,80% 7.8 Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap sanitasi dasar, perkotaan dan perdesaan 58,40% 63% 60,50% 66% 64,50% 72% Target 7D : Mencapai peningkatan yang signifikan dalam kehidupan penduduk miskin di permukiman kumuh pada tahun 2020 7.9 Proporsi rumahtangga kumuh perkotaan 3,70% 4,89% 3,70%
(2011)4,85% 4,81% (2013) 4,76% Keterangan : : Telah Tercapai ; : Akan Tercapai ; : Perlu Perhatian/Upaya Keras 2.4. Lingkungan Strategis

1.Internal

a.Kekuatan (Strength) 1) Geo-Strategis Letak Jawa Tengah yang berada di antara Provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur menjadi salah satu kekuatan strategis dalam mendukung pembangunan daerah Jawa Tengah. Selain itu juga, Jawa Tengah termasuk dalam jalur transportasi utama yang menghubungkan antar pusat-pusat pertumbuhan dan sebagai jalur distribusi barang dan jasa yang strategis di Pulau Jawa. Keragaman hayati yang didukung dengan potensi sumberdaya alam yang beragam, menjadikan wilayah Jawa Tengah cukup strategis sebagai wilayah penyangga kehidupan [> [> [> [> [> [> II - 226 di Pulau Jawa. Dengan didominasi oleh potensi pertanian yang tersebar di hampir seluruh wilayah Jawa Tengah, menjadikan Jawa Tengah memiliki kekuatan geostrategis sebagai basis utama politik pertanian nasional. Kekuatan lainnya yang dimiliki adalah kondisi topografi yang terdiri dari daratan yang terbentang di sepanjang pantai utara dan selatan, serta pegunungan yang terbentang di daerah tengah. Karakter topografi inilah yang membentuk pola hidrologi dan iklim yang sangat baik, dan mendukung pengembangan pertanian sebagai sektor utama pembangunan Jawa Tengah, serta menjadi penyeimbang bagi ling-kungan di wilayah provinsi sekitar sebagai satu kesatuan bio region Pulau Jawa. 2) Sumber Daya Manusia Salah satu kekuatan besar yang dimiliki Jawa Tengah dalam mendukung pembangunan adalah jumlah penduduk yang cukup banyak (urutan ke-4 terbanyak secara nasional), yang tersebar di seluruh wilayah Jawa Tengah. Bukan hanya jumlah penduduk yang besar, namun didukung dengan kualitas dan kapasitas penduduk yang baik, yang ditunjukkan dengan IPM yang semakin meningkat dari tahun ke tahun, dapat menjadi kekuatan strategis untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan Jawa Tengah. Kekuatan lain yang dimiliki masyarakat Jawa Tengah adalah karakter masyarakat yang kuat dan berbudaya, mengedepankan tenggang rasa, tepo saliro, gotong royong, dan pekerja keras, serta tetap melestarikan kearifan lokal yang beragam warisan nenek moyang. Kekuatan ini dapat menjadi modal dasar pada pembentukan masyarakat Jawa Tengah yang berbudaya menuju pada cita-cita pembangunan Jawa Tengah yang berkepribadian dalam kebudayaan.
b.Kelemahan (Weakness) 1) Kependudukan Jumlah penduduk Jawa Tengah yang cukup besar, tetapi tidak diiringi dengan penyebaran penduduk secara merata dan tingkat pendidikan yang masih rendah, dapat menjadi kelemahan yang dimiliki Jawa Tengah dalam proses pembangunan ke depan. Kondisi ini dapat dilihat dengan tingkat kepadatan penduduk yang tidak merata pada 35 kabupaten/kota se-Jawa Tengah dan tingkat pendidikan tenaga kerja masih didominasi penduduk lulus SD. Selain itu penyebaran penduduk yang lebih terfokus di daerah perkotaan, juga menjadi kendala dalam proses pembangunan Jawa Tengah. Situasi tersebut dapat menggambarkan tumbuhnya II - 227 kantong-kantong ekonomi yang tidak seimbang antara perkotaan dan pedesaan. Masih tingginya jumlah penduduk miskin dan penganggur di Jawa Tengah menjadi tugas rumah yang cukup besar untuk segera diselesaikan dalam proses membangun Jawa Tengah ke depan. Hingga Tahun 2013, jumlah penduduk miskin Jawa Tengah mencapai 4,704 juta orang atau 14,44% dari total penduduk Jawa Tengah. Selain itu, angka pengangguran juga masih cukup tinggi yaitu sebesar 1,022 juta orang atau 6,02% dari total angkatan kerja. Kondisi ini berkaitan dengan kualitas hidup masyarakat Jawa Tengah secara ekonomi maupun sosial yang berada di bawah standar hidup layak, serta keterbatasan akses masyarakat pada sumber-sumber penghidupan yang lebih baik. Hal ini merupakan kelemahan Jawa Tengah yang harus segera dilakukan penyelesaian strategis agar percepatan pembangunan menuju masyarakat sejahtera dapat terwujud. 2) Kesenjangan Wilayah Kesenjangan wilayah digambarkan dengan Indeks Williamson yang menunjukkan angka mendekati 1, yang artinya kesenjangan wilayah di Jawa Tengah masih cukup tinggi dan menjadi kelemahan dalam proses pembangunan Jawa Tengah ke depan. Kesenjangan wilayah di sini, ditunjukkan dengan ketidakmerataan penyebaran penduduk, sumber-sumber ekonomi, infrastruktur, serta sarana sosial yang mendukung kehidupan masyarakat seperti sarana pendidikan dan kesehatan. Hal ini juga terjadi disebabkan oleh luasnya wilayah Jawa Tengah, tetapi tidak didukung dengan kebijakan pembangunan wilayah yang adil, hingga ke pelosok daerah. Keterbatasan anggaran juga menjadi kendala dalam upaya pengembangan wilayah sebagai upaya pengurangan kesenjangan wilayah, terutama kesenjangan wilayah antara Pantura dan Pansela, serta wilayah timur dan barat. Untuk itu, perlu penyikapan yang baik dan konsisten guna memberikan solusi terbaik, dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan Jawa Tengah untuk masyarakat secara adil dan merata. 3) Birokrasi Disharmonis kebijakan pemerintah antara Pemerintah Pusat dan Daerah, menjadi kendala besar dalam proses membangun Jawa Tengah. Di era otonomi daerah, masih terdapat kebijakan pemerintah pusat dan daerah yang tidak sinergis. Hal ini antara lain disebabkan belum kewenangan penanganan untuk beberapa urusan pembangunan pada masing-masing tingkatan pemerintahan. II - 228 Selain itu kualitas sumber daya aparatur pemerintah yang belum memadai menjadi salah satu penyebab produk kebijakan pemerintah yang kurang efektif. Disisi lain penetapan kebijakan anggaran yang kurang proporsional dan belum sepenuhnya mencerminkan keberpihakan kepada masyarakat, menjadi kendala dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan hakiki dari pelaksanaan pembangunan.
1. 2.Eksternal
a.Peluang (Opportunity) 1) Ekonomi Global Terbukanya pasar bebas di era globalisasi baik regional maupun internasional, seperti ASEAN Economic Community (AEC) dan ASEAN China Free Trade Area (ACFTA), menjadi potensi dan peluang untuk meningkatkan perekonomian nasional dan daerah. Peluang akses pasar untuk produk- produk Indonesia termasuk Jawa Tengah terbuka cukup besar, terutama ke Cina, yang berpenduduk lebih besar dari Eropa. Sementara dengan diberlakukannya AEC 2015, maka peluang kerja-sama perdagangan serta pintu pasar dengan negara- negara ASEAN juga semakin terbuka bebas. Dengan semakin terbukanya peluang dan pangsa pasar global, serta diiringi kebutuhan akan produk-produk yang hanya dihasilkan di Indonesia, maka peluang Jawa Tengah untuk meningkatkan nilai tambah pada produk lokal dan khas juga semakin tinggi. Peluang inilah yang harus bisa ditangkap dan dimanfaatkan oleh Jawa Tengah, guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah. 2) Perkembangan Teknologi Teknologi saat ini telah menguasai dunia. Dengan teknologi yang semakin maju dan tak terbatas, terutama teknologi informasi, menjadikan akses informasi ke seluruh belahan dunia mudah didapatkan. Hal ini menjadi peluang besar bagi Indonesia dan Jawa Tengah pada khususnya, guna mempromosikan produk barang dan jasa lokal ke seluruh mancanegara. Selain itu, sejalan dengan kemajuan teknologi di berbagai bidang pembangunan lainnya, juga merupakan peluang untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas serta produktivitas produk- produk lokal, sehingga mampu memberikan nilai tambah dan mengembangkan varian produk-produk lokal yang mampu bersaing di pasar global.
b.Ancaman (Threat) 1) Globalisasi Globalisasi sebagai sebuah bentuk proses interaksi antar individu dan negara tanpa dibatasi wilayah teritorial II - 229 administratif, tidak hanya membuka peluang positif bagi relasi Indonesia dengan negara-negara lainnya di dunia, tetapi juga memberikan ekses negatif bagi perkem-bangan karakter dan budaya bangsa. Selain itu, globalisasi kerap menjadi sumber pemiskinan ekonomi suatu negara, apabila tidak dibarengi dengan proteksi yang kuat dari negara tersebut. Kondisi yang terjadi saat ini, krisis Eropa belum menemui titik terang serta perekonomian AS belum sepenuhnya pulih. Hal ini akan berdampak pada ekonomi dunia yang semakin sulit diprediksi. Disamping itu, dengan berlakunya AEC perlu diwaspadai dampak negatif yang mungkin muncul, antara lain membanjirnya produk-produk negara-negara anggota ASEAN. Jika hal ini tidak disikapi dengan upaya-upaya pengamanan dan perlindungan produk dalam negeri secara bijak, maka tidak menutup kemungkinan AEC dapat mengancam perekonomian Indonesia terutama di daerah. 2) Perubahan Iklim Fenomena perubahan iklim merupakan fenomena global yang dapat mengancam penghidupan dan kehidupan manusia. Perubahan iklim yang terjadi di Indonesia umumnya ditandai adanya perubahan temperatur rerata harian, pola curah hujan, tinggi muka laut, dan variabilitas iklim (misalnya El Niño, La Niña dan Indian Dipole). Perubahan ini memberi dampak serius terhadap berbagai sektor di Indonesia, misalnya kesehatan, pertanian, perekonomian dan lain-lain. Anomali cuaca tersebut mempengaruhi produksi dan produktivitas pertanian, yang berdampak pada upaya meningkatkan dan memantapkan ketersediaan pangan. Selain itu di wilayah pesisir, fenomena perubahan iklim menjadi ancaman hebat karena berpengaruh terhadap kenaikan suhu air laut dan tinggi rata-rata permukaan air laut. Kejadian bencana banjir dan tanah longsor juga menjadi indikasi tingginya ancaman kehidupan di Jawa Tengah. Dari tahun ke tahun, frekuensi kejadian bencana tersebut semakin meningkat. Tidak hanya diakibatkan oleh alam, namun bencana ini lebih banyak akibat ulah manusia yang memberikan andil pada terjadinya fenomena perubahan iklim di dunia. Ancaman ini harus diwaspadai dengan menerapkan mitigasi dan adaptasi yang baik terhadap perubahan iklim terutama untuk Indonesia yang rawan terhadap dampak perubahan iklim dunia. II - 230 2.5. Permasalahan Pembangunan Daerah Identifikasi permasalahan pembangunan daerah dilakukan dengan berdasarkan hasil gambaran umum kondisi daerah dari aspek geografi, demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah, serta mendasarkan pada hasil evaluasi RKPD Tahun
1. 2013.Hasil proses identifikasi permasalahan ini kemudian dikerucutkan menjadi isu strategis daerah dengan memperhatikan capaian MDGs dan lingkungan strategis daerah. Berdasarkan hasil analisis gambaran umum kondisi daerah, serta dengan memperhatikan hasil evaluasi RKPD Tahun 2013, capaian MDG’s dan lingkungan strategis, maka permasalahan pembangunan daerah Jawa Tengah yang teridentifikasi dilihat dari aspek ekonomi, sosial, infrastruktur, lingkungan hidup, dan pemerintahan adalah : 1) Masih cukup tingginya jumlah penduduk miskin; 2) Cukup banyaknya jumlah pengangguran yang disebabkan terbatasnya lapangan kerja, jumlah tenaga kerja tidak sebanding dengan kesempatan kerja, dan pendidikan tenaga kerja belum sepenuhnya sesuai dengan pasar kerja; 3) Belum optimalnya upaya pemenuhan kesejahteraan pekerja terkait dengan pemenuhan standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL), jaminan sosial tenaga kerja, dan perlindungan tenaga kerja; 4) Belum optimalnya ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, kesetaraan dan kepastian dalam penyelenggaraan pendidikan; 5) Masih cukup rendahnya derajat kesehatan masyarakat terutama terkait kematian ibu dan bayi, balita dengan gizi buruk, dan penyakit menular; 6) Belum optimalnya penanganan PMKS; 7) Masih rendahnya kualitas hidup dan perlindungan terhadap perempuan dan anak, serta belum optimalnya strategi pengarusutamaan gender dan pengarusutamaan hak anak dalam sistem birokrasi dan semua pranatanya; 8) Kecenderungan semakin memudarnya nilai adiluhung Jawa sebagai karakter dalam pembentukan kepribadian, dan dalam kehidupan sehari-hari; 9) Masih tingginya ketimpangan pendapatan masyarakat dan kesenjangan antar wilayah; 10) Masih cukup tingginya kecenderungan ketergantungan terhadap energi fosil, serta pelayanan jaringan listrik untuk masyarakat yang belum optimal; 11) Belum optimalnya upaya pemenuhan kebutuhan pangan bagi masyarakat secara berdaulat, baik dari ketersediaan, distribusi, maupun diversifikasi; 12) Belum optimalnya upaya peningkatan investasi yang disebabkan kurangnya informasi dan promosi investasi; serta kepastian dan kemudahan pengurusan perijinan, regulasi dan waktu pengurusan; II - 231 13) Keberadaan koperasi dan UMKM yang belum optimal dalam perannya sebagai salah satu penyangga dan penggerak perekonomian daerah, terkait dengan kelembagaan, SDM, akses pasar dan modal, serta kualitas produk; 14) Belum optimalnya pengembangan pariwisata, terutama terkait pengembangan daya saing obyek wisata daerah, dan SDM; 15) Masih belum optimalnya pengelolaan aset daerah, yang ditunjukkan dengan masih banyaknya asset idle, serta kontribusi aset yang belum signifikan dalam peningkatan pendapatan daerah; 16) Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam mendukung perwujudan reformasi birokrasi; 17) Masih perlunya peningkatan kesadaran masyarakat dalam berdemokrasi, serta masih belum optimalnya peran partai politik dalam melaksanakan pendidikan politik bagi masyarakat terutama pemilih pemula; 18) Masih perlunya peningkatan peran pemerintah bersama masyarakat untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka mewujudkan kondusivitas daerah; 19) Belum optimalnya kualitas pelayanan infrastruktur yang sejalan dengan dinamika aktivitas kehidupan masyarakat baik sosial, ekonomi, budaya, politik dan pengembangan wilayah; 20) Belum optimalnya pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup, yang ditandai dengan meningkatkan kerusakan ekosistem teresterian dan pesisir-laut, serta meningkatnya pencemaran lingkungan hidup; 21) Belum optimalnya upaya-upaya penanggulangan bencana baik untuk pengurangan risiko bencana, tanggap darurat, dan penanganan pasca bencana, serta belum meratanya kapasitas masyarakat dalam penanggulangan bencana. 2.6. Isu Strategis Pembangunan Daerah Dari identifikasi permasalahan pembangunan daerah di Jawa Tengah, serta dengan memperhatikan lingkungan strategis daerah, maka dapat dirumuskan isu strategis pembangunan Jawa Tengah tahun 2015 sebagai berikut :
2. 1.Pengurangan Kemiskinan Isu kemiskinan hingga saat ini masih tetap menjadi isu yang belum teratasi hingga tuntas. Fenomena empiris secara historis mengemuka bahwa akar kemiskinan terletak dalam hubungan- hubungan kekuasaan (power relations) yang terbentuk dari cara produksi – konsumsi manusia terhadap sumberdaya strategis, antara lain berupa tanah, air, dan udara; akses pembangunan seperti keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan publik; serta ruang dan waktu. II - 232 Selain itu, kemiskinan merupakan masalah pembangunan yang bersifat multidimensi dan sangat penting untuk ditangani melalui pelibatan atau dukungan seluruh pemangku kepentingan. Mengingat jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah masih cukup banyak dan progres penurunannya cenderung lambat, maka upaya penanggulangan kemiskinan perlu lebih dipacu melalui peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terutama pangan, pendidikan, kesehatan, air minum, sanitasi dan perumahan. Sejalan dengan hal tersebut perlu dilakukan pula pemberdayaan ekonomi masyarakat, perkuatan kelembagaan penanggulangan kemiskinan dan pendayagunaan sumber daya potensial, pengembangan jejaring kemitraan, serta peningkatan kemampuan dan ketrampilan agar penduduk miskin mampu keluar dari lingkaran kemiskinan secara mandiri.
3. 2.Pengurangan Pengangguran Isu pengangguran di Jawa Tengah hingga saat ini juga perlu mendapat perhatian mengingat pengangguran berkaitan dengan kemiskinan. Memperhatikan kondisi ketenagakerjaan di Jawa Tengah saat ini, terjadi fenomena pergeseran tenaga kerja dari sektor pertanian ke non pertanian seperti sektor industri pengolahan dan perdagangan. Dengan melihat kondisi tersebut, maka penanganan pengangguran di Jawa Tengah berfokus pada upaya perlindungan, pemberdayaan dan pengembangan kelompok petani (buruh tani dan petani penggarap), nelayan, masyarakat terkena PHK, anak putus sekolah dan sektor UMKM. Selain itu, perlu diupayakan perluasan kesempatan kerja dan lapangan usaha, peningkatan kualitas calon tenaga kerja melalui peningkatan kualitas prasarana sarana dan pengelola Balai Latihan Kerja (BLK), pendidikan yang berorientasi pasar kerja, pengembangan informasi pasar kerja, serta pengembangan wirausaha baru sektor UMKM berbasis sumber daya lokal termasuk kewirausahaan di kalangan pemuda. Upaya penanganan pengangguran dilakukan secara terintegrasi dengan pembangunan kedaulatan pangan, kedaulatan energi, pengentasan kemiskinan dan pembangunan infrastruktur, sehingga dapat membuka lapangan kerja baru yang pada akhirnya aspek-aspek produktif tersebut diharapkan mampu menjamin keberlanjutan pasar tenaga kerja.
4. 3.Pembangunan Infrastruktur Meningkatnya dinamika kehidupan sosial, ekonomi, budaya dan politik masyarakat serta pengembangan wilayah di Provinsi Jawa Tengah, baik secara regional, nasional maupun internasional, membuat semakin tinggi dan vitalnya peran infrastruktur sebagai sarana publik untuk dapat semakin mengimbangi tuntutan masyarakat. Selain itu, infrastruktur juga terkait erat dengan II - 233 koneksitas regional dan nasional, yang mendukung penguatan posisi Jawa Tengah secara regional dan nasional. Dalam hal ini tidak terbatas pada infrastruktur fisik namun juga terintegrasi dengan infrastruktur non fisik dan teknologi informasi, sehingga ke depan partisipasi, transparansi dan ketepatan manfaat akan menjadi lebih baik. Tingginya laju pertumbuhan dan pesatnya kegiatan sosial ekonomi serta masih adanya kesenjangan antar wilayah, memerlukan pengembangan infrastruktur secara terpadu, integral dan lintas sektor yang sinergis dengan rencana tata ruang Belum optimalnya kondisi infrastruktur di Provinsi Jawa Tengah dalam mengimbangi dinamika kebutuhan dan tuntutan masyarakat serta wilayah, berimplikasi pada beban masyarakat dalam penyediaan produksi dan mobilisasi sumberdaya, baik di lingkup regional Jawa Tengah maupun nasional. Permasalahan lainnya adalah adanya kesenjangan antar wilayah terutama antara wilayah pantai utara dan pantai selatan Jawa Tengah yang memerlukan pembenahan infrastruktur secara massif, agar memberikan dampak positif pada pengurangan beban mobilisasi sumber-sumber produksi di wilayah penghubung antar kabupaten/kota di wilayah pantai utara dan pantai selatan Jawa Tengah. Selain itu, pengembangan dan pembenahan sarana transportasi publik juga menjadi hal penting guna mengurangi beban arus distribusi dan akan berefek domino pada koneksitas antar wilayah yang semakin kuat. Kondisi lain yang perlu diperhatikan adalah rasio elektrifikasi di Jawa Tengah, mengingat terutama di wilayah perdesaan masih belum sepenuhnya terlayani pasokan listrik. Untuk itu pembangunan infrastruktur energi perlu ditingkatkan melalui pembangunan jaringan listrik pedesaan serta pengembangan sumber energi alternatif berupa energi baru terbarukan seperti mikro hidro, solar cell, dan panas bumi. Pembangunan infrastruktur sumberdaya air diarahkan untuk mewujudkan air sebagai collective goods. Pemanfaatan sumber- sumber air untuk kepentingan produksi dan konsumsi secara efektif dilakukan melalui perlindungan terhadap kawasan resapan air di daerah hulu dengan tetap memperhatikan keberlanjutan sumber- sumber air tersebut. Selain itu, pembangunan jaringan irigasi yang menunjang peningkatan produktivitas pertanian juga menjadi hal penting untuk tetap dilakukan dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan di Jawa Tengah. Pengembangan infrastruktur teknologi informasi juga menjadi hal penting dalam mendukung perwujudan desa berdikari, karena melalui teknologi informasi yang mampu menjangkau hingga tingkat desa, maka komunikasi antara pemerintah dan masyarakat diharapkan lebih terbuka dan intensif. II - 234 Hal terpenting yang menjadi perhatian dalam pembangunan infrastruktur adalah upaya meningkatkan peran dan penanganan infrastruktur dalam keterbatasan kewenangan dan kemampuan penanganan daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota, seperti upaya penanganan rob, pembangunan pelabuhan, bandar udara, transportasi massal dan pembangunan infrastruktur yang memerlukan pembebasan tanah. Oleh karena itu diperlukan upaya peningkatan soft power melalui peningkatan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi; peningkatan Public Private Parthnership (PPP) dan penguatan kapasitas partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan infrastruktur yang komprehensif. Pertumbuhan dan kegiatan sosial ekonomi juga perlu mem- pertimbangkan kemampuan daya tampung dan daya dukung lingkungan hidup. Hal ini dilakukan agar dapat menjamin keutuhan lingkungan hidup guna menjaga keselamatan, kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan akan datang. Pembangunan lingkungan hidup diarahkan untuk pengendalian pencemaran dan penanganan kerusakan lingkungan hidup melalui upaya rehabilitasi dan pemulihan sumber daya alam.
5. 4.Kedaulatan Pangan Pangan merupakan kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia. Pemenuhan kebutuhan pangan menjadi hal penting dalam keberlanjutan penghidupan bagi masyarakat. Saat ini, situasi pangan di Jawa Tengah berada pada tataran konstruksi ketahanan pangan, walaupun secara statistik Jawa Tengah berada pada surplus komoditas pangan dan merupakan kontributor pangan nasional. Namun yang terjadi saat ini menunjukkan bahwa tata kelola produksi pangan justru membuka ruang yang sangat luas bagi pemilik modal dan industri besar untuk memproduksi pangan secara massal, sehingga produsen pangan kecil menjadi tidak berdaya dan rakyat menjadi tergantung pada produk pangan massal. Sehingga dalam konteks ini, persoalan terbesar pada pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat adalah pada ketidakberdayaan masyarakat dan pemerintah dalam membangun kemampuan pangan lokal berdaulat, yang didukung dengan regenerasi petani, penyediaan alat produksi serta tanah di pedesaan. Kedaulatan pangan menjadi isu penting dalam pembangunan Jawa Tengah ke depan. Kedaulatan pangan adalah hak rakyat dan pemerintah Jawa Tengah sebagai bagian dari NKRI, untuk menentukan sendiri kebijakan dan strategi produksi, distribusi, dan konsumsi pangan yang sehat dan sesuai dengan sumberdaya dan budaya lokal, dengan tetap memperhatikan metode yang ramah lingkungan, berkeadilan, dan berkelanjutan, dengan memberikan perlindungan serta dukungan terutama untuk mayoritas petani dan nelayan kecil penghasil pangan, pedagang kecil dan rakyat miskin II - 235 yang rawan pangan. Kedaulatan pangan ini akan menjadi strategi alternatif untuk mencapai ketahanan dan keamanan pangan sejati. Kedaulatan pangan di Jawa Tengah diwujudkan melalui empat pilar, yaitu : 1) reformasi agraria dengan melindungi dan menata ulang sumber-sumber produksi pangan; 2) mewujudkan pertanian berkelanjutan melalui pemeliharaan dan pengembangan pertanian berbasis bahan baku, sumberdaya dan kearifan lokal; 3) menciptakan cadangan pangan dari surplus produksi pangan serta melakukan perdagangan pangan yang adil, yang mampu memberikan penghasilan lebih pada produsen pangan kecil; dan 4) mengembangkan pola konsumsi dan diversifikasi produk aneka pangan lokal, dan tidak hanya tergantung pada bahan pangan eksternal.
6. 5.Kedaulatan Energi Kebutuhan energi saat ini menjadi hal yang cukup penting untuk mendukung pemenuhan kebutuhan masyarakat. Namun yang terjadi adalah meningkatnya ketergantungan energi baik pada level nasional maupun daerah yang bersumber pada energi fosil. Gambaran kebutuhan energi di Jawa Tengah juga memiliki kecenderungan dan pola yang sama dengan nasional. Ketergantungan terhadap sumber energi fosil yang masih cukup tinggi di Jawa Tengah ditunjukkan dengan bekerjanya rantai ekonomi energi dalam moda transportasi, listrik, maupun industri yang menggunakan pasokan energi fosil. Sementara pemanfaatan potensi sumber energi non fosil, terutama sumber EBT di Jawa Tengah masih belum optimal. Sedangkan potensi sumberdaya yang dimiliki Jawa Tengah yang dapat dikembangkan sebagai sumber energi alternatif baru cukup besar seperti panas bumi, air, serta potensi lahan yang cukup luas sebagai area pengembangan sumber energi baru terbarukan. Isu inilah yang juga menjadi salah satu kunci kebijakan pemerintah Jawa Tengah, untuk menemukan terobosan baru dalam pengadaan energi, yang didukung dengan pengembangan teknologi tepat guna sehingga secara berangsur-angsur ketergantungan terhadap energi fosil terutama di Jawa Tengah dapat tereduksi dan menggeser paradigma pemanfaatan energi tak terbarukan menjadi pemanfaatan energi baru terbarukan. Upaya penanganan isu strategis kedaulatan energi ini bukan merupakan upaya jangka pendek maupun menengah, tetapi merupakan upaya jangka panjang yang harus dirintis sejak saat ini, sebelum ketergantungan terhadap energi fosil semakin tak terkendali. Upaya kunci yang dapat dilakukan guna memenuhi kebutuhan energi di Jawa Tengah adalah dengan mengembangkan energi alternatif berbasis gas, sumberdaya energi baru terbarukan, maupun bahan bakar nabati, yang dikelola secara mandiri di level II - 236 lokal, sesuai dengan kapasitas sumberdaya yang dimiliki Jawa Tengah.
7. 6.Tata Kelola Pemerintahan, Demokratisasi dan Kondusivitas Daerah Pemerintahan yang bersih dan baik saat ini menjadi isu nasional yang juga terjadi di Jawa Tengah. Sebagai salah satu upaya mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik serta memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat, maka tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik menjadi syarat utama yang harus dipenuhi. Berkenaan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) pada tanggal 15 Januari 2014, maka dalam rangka reformasi birokrasi sebagai bagian penting dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, daerah perlu mengantisipasi dengan melakukan langkah- langkah konkrit utamanya terkait pemantapan sistem manajemen kepegawaian meliputi sistem perencanaan, pengembangan karier, penggajian dan batas usia pensiun pegawai aparatur sipil negara. Peran pemerintah dan partisipasi masyarakat merupakan hal penting dalam mewujudkan demokrasi bernegara yang baik. Namun tingkat partisipasi masyarakat masih perlu ditingkatkan, terutama terkait dengan proses demokrasi seperti keikutsertaan dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah serta pengambilan keputusan kebijakan pembangunan yang bersifat strategis melalui forum rembug. Kondusivitas daerah juga masih perlu ditingkatkan untuk menciptakan rasa aman dan nyaman, sehingga mampu membuka peluang investasi di wilayah Jawa Tengah dan berpengaruh terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah. III - 1 5.14 5.84 6.01 6.34 5.81 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 2009 2010 2011 2012 2013 3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah
a.Pertumbuhan Ekonomi Selama kurun waktu lima tahun terakhir (2009 – 2013) laju pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah telah menunjukkan kecenderungan yang meningkat, walaupun mengalami penurunan pada Tahun 2013. Perkembangan pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah dapat dilihat pada Gambar 3.1. Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2010-2014 Gambar 3.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah Tahun 2009-2013
b.Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Nilai PDRB Jawa Tengah selama kurun waktu 2012 – 2013 mengalami peningkatan yang cukup baik. Pada Tahun 2012 nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) sebesar Rp.556.479 Milyar meningkat menjadi Rp.623.749 Milyar pada Tahun 2013. Berdasarkan harga konstan nilai PDRB meningkat dari Rp.210.848 Milyar menjadi Rp.223.099 Milyar. Distribusi sektor ekonomi Jawa Tengah masih didominasi tiga sektor utama yang memiliki kontribusi dominan pada PDRB Jawa Tengah, yaitu sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, hotel dan restoran, serta sektor pertanian, masing-masing memberikan kontribusi sebesar III - 2 32,56%; 20,73%; dan 18,30%. Jika dibandingkan dengan tahun 2012, beberapa sektor mengalami peningkatan peranan yaitu pertambangan dan penggalian, listrik, gas, dan air bersih, perdagangan, hotel dan restoran, pengangkutan dan komunikasi, keuangan, real estate dan jasa perusahaan. Sedangkan sektor yang mengalami penurunan peranan yaitu sektor pertanian dan industri pengolahan. Secara lengkap, nilai dan laju, serta kontribusi sektor pada PDRB Jawa Tengah tahun 2012-2013 dapat dilihat pada Tabel 3.1 dan Tabel 3.2. Tabel 3.1 Nilai dan Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2012-2013 No Lapangan Usaha ADHB (Milyar Rupiah) ADHK (Milyar Rupiah) Laju Pertumbuhan (%) 2012*) 2013**) 2012*) 2013**) 2012*) 2013**) 1 Pertanian 104,311 114,142 36,712 37,514 3,71 2,0 2 Pertambangan & Penggalian 5,239 5,980 2,355 2,505 7,38 9,0 3 Industri Pengolahan 182,715 203,104 69,012 73,092 5,46 7,3 4 Listrik, Gas & Air Bersih 5,648 6,599 1,820 1,973 6,38 7,7 5 Konstruksi 33,352 37,196 12,573 13,449 6,98 7,9 6 Perdagangan, Hotel dan Restauran 112,908 129,303 46,719 50,209 8,25 5,6 7 Angkutan dan Komunikasi 32,951 37,611 11,486 12,238 7,90 2,9 8 Keu, Real Estt & Jasa Perh. 19,993 23,280 8,206 9,730 9,36 11,3 9 Jasa-jasa 59,359 66,530 21,961 23,044 7,32 2,1 PDRB 556,479 623,749 210,848 223,099 6,34 5,81 Sumber : Jawa Tengah Dalam Angka Tahun 2012 dan Berita Resmi Statistik (BRS), 2014 Keterangan : *) Angka Sementara **) Angka Sangat Sementara Tabel 3.2 Struktur PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2012-2013 No Lapangan Usaha 2012*) (%) 2013**) (%) 1 Pertanian 18,74 18,30 2 Pertambangan & Penggalian 0,94 0,96 3 Industri Pengolahan 32,83 32,56 4 Listrik, Gas & Air Bersih 1,02 1,06 5 Konstruksi 5,99 5,96 6 Perdagangan, Hotel dan Restauran 20,29 20,73 7 Angkutan dan Komunikasi 5,92 6,03 III - 3 No Lapangan Usaha 2012*) (%) 2013**) (%) 8 Keuangan, Real Estat & Jasa Perh. 3,59 3,73 9 Jasa-jasa 10,67 10,67 PDRB 100 100 Sumber : Jawa Tengah Dalam Angka Tahun 2012 dan Berita Resmi Statistik (BRS), 2013 Keterangan : *) Angka Sementara **) Angka Sangat Sementara Selanjutnya apabila dilihat dari distribusi PDRB menurut sisi penggunaan pada Tahun 2013, maka komponen penggunaan untuk konsumsi rumah tangga masih memberikan sumbangan terbesar pada PDRB Jawa Tengah sebesar 63,94%. Secara lengkap distribusi PDRB menurut penggunaan dapat dilihat pada Tabel 3.3. Tabel 3.3 Distribusi PDRB Jawa Tengah Menurut Jenis Penggunaan Tahun 2012 – 2013 No Komponen Penggunaan 2012*) 2013**) 1 Konsumsi Rumah Tangga 63,95 63,94 2 Konsumsi Lembaga Non Profit 1,43 1,47 3 Konsumsi Pemerintah 11,06 11,17 4 PMTB 19,63 20,00 5 Perubahan Stok 1,22 1,36 6 Ekspor Barang dan Jasa 46,79 47,67 7 Impor Barang dan Jasa 46,79 45,61 PDRB 100 100 Sumber : Jawa Tengah Dalam Angka Tahun 2012 dan Berita Resmi Statistik (BRS), 2013 Keterangan : *) Angka Sementara **) Angka Sangat Sementara PDRB per kapita merupakan PDRB yang dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Pada Tahun 2013, PDRB per kapita Jawa Tengah ADHB mencapai Rp. 18.751,3 ribu. Secara lengkap PDRB per kapita Jawa Tengah dapat dilihat pada Tabel 3.4. Tabel 3.4 PDRB per Kapita Jawa Tengah Tahun 2012 - 2013 No Uraian 2012*) 2013**) 1 PDRB per Kapita ADHB (ribu rupiah) 16.863,808 18.751,323 2 PDRB per Kapita ADHK (ribu rupiah) 6.389,598 6.706,882 Sumber : Jawa Tengah Dalam Angka Tahun 2012 dan Berita Resmi Statistik (BRS), 2014 Keterangan : *) Angka Sementara **) Angka Sangat Sementara I I III - 4
c.Inflasi Perkembangan inflasi di Jawa Tengah cenderung fluktuatif, yang dipengaruhi oleh harga bahan pokok di pasar, dan faktor eksternal lainnya. Angka inflasi Jawa Tengah Tahun 2013 sebesar 7,99%, meningkat cukup tinggi dibandingkan Tahun 2012. Perkembangan inflasi Jawa Tengah dari tahun 2009-2013 dapat dilihat pada Gambar 3.2. Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS), 2010-2014 Gambar 3.2 Inflasi Jawa Tengah Tahun 2009-2013 3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Krisis ekonomi global diperkirakan masih akan berpengaruh pada perekonomian Indonesia, termasuk banyaknya bencana alam yang terjadi di belahan dunia yang akan berakibat pada semakin tingginya biaya produksi dan meningkatnya tekanan inflasi. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia oleh Asian Development Bank (ADB) pada Tahun 2014 diprediksikan akan mencapai 5,7% dan pada Tahun 2015 akan naik menjadi 6%, karena didukung investasi yang semakin membaik khususnya di bidang infrastruktur serta menguatnya perdagangan dunia. Prediksi pertumbuhan ekonomi ini lebih rendah dibandingkan prediksi pemerintah pada APBN Tahun 2014 sebesar 6% dan Tahun 2015 sebesar 5,5 - 6,3%. Upaya pemerintah untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi tersebut dilakukan melalui : perbaikan iklim investasi, mendorong berkembangnya sektor riil, mendorong ekspor, dan mengurangi ketergantungan bahan baku impor. Berdasarkan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2018, prediksi pertumbuhan ekonomi Tahun 2014 akan berada pada kisaran 5,9-6,4% dan pada Tahun 2015 diharapkan dapat mencapai 6,0-6,5%. Perkuaatan infrastruktur ekonomi terus diupayakan agar pertumbuhan ekonomi dapat menciptakan pemerataan kekuatan ekonomi pada semua wilayah dan sektor usaha. 9.00 8.00 7.00 6.00 5.00 4.00 3.00 2.00 2009 2010 2011 2012 7.99 2013 III - 5 Kondisi Jawa Tengah Tahun 2015 masih terpengaruh oleh kondisi perekonomian dunia dan nasional, dengan tantangan terhadap perekonomian Jawa Tengah daerah adalah :  Dampak terbukanya perdagangan bebas dan berlakunya ASEAN Economic Community (AEC) 2015;  Pembangunan infrastruktur strategis belum sesuai dengan peran Jawa Tengah terhadap perekonomian nasional;  Dukungan pemerintah Pusat belum sesuai dengan peran Jawa Tengah terhadap perekonomian nasional tersebut;  Semakin meningkatnya kebutuhan terhadap barang impor bahan baku industri;  Dampak pengurangan subsidi BBM;  Kebutuhan infrastruktur perekonomian daerah semakin meningkat;  Koordinasi pembangunan antar sektor belum optimal;  Belum optimalnya pemanfaatan sumberdaya alam daerah;  Dampak terjadinya bencana alam global, nasional dan regional;  Keterlambatan penyelesaian pembangunan infrastruktur strategis;  Pemanfaatan fungsi lahan tidak sesuai peruntukan. Peluang yang dapat dimanfaatkan Jawa Tengah antara lain meliputi :  Terbukanya peluang pasar ekspor;  Meningkatnya dukungan program Corporate Social Responsibility (CSR) dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL);  Kebijakan pengembangan infrastruktur;  Meningkatkan pelayanan investasi;  Tersedianya produk unggulan Jawa Tengah yang berdaya saing;  Relatif lebih tingginya upah buruh di provinsi lain;  Jawa Tengah sebagai penyangga pangan nasional;  Meningkatnya pengembangan sumberdaya energi baru terbarukan;  Tersedianya tenaga kerja yang berkualitas;  Komitmen dukungan pengembangan potensi wilayah;  Rencana adanya relokasi industri;  Mulai beroperasinya infrastruktur pendukung transporasi. Berdasarkan kondisi perekonomian Jawa Tengah saat ini, serta memperhatikan tantangan dan peluang ke depan, maka perekonomian Jawa Tengah Tahun 2015 dan 2016 dapat diprediksikan sebagaimana tertuang dalam Tabel 3.5. III - 6 Tabel 3.5 Perkembangan Ekonomi Jawa Tengah Tahun 2012 – 2013, Target Tahun 2014 dan Prediksi Tahun 2015 - 2016 No Indikator 2012 2013 2014*) 2015**) 2016**)
1. 1.PDRB : Atas dasar harga berlaku (Trilyun Rp) Atas dasar harga konstan (Trilyun Rp) 556,479 210,848 623,749 223,099 603,317 221,005 638,219 228,599 673,120 236,192 2. Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) 6,34 5,8 - 6,2 5,9 - 6,4 6,0 - 6,5 6,1 – 6,6
2. 3.Inflasi (%) 4,24 7,99 5 ± 1 5 ± 1 4,5 ± 1
3. 4.PDRB/Kapita atas dasar harga konstan (Juta Rp) 6,49 6,81 7,12 7,44 7,75
4. 5.Kebutuhan investasi (Trilyun Rp.) 110,805 114,401 119,500 124,88 130,48
5. 6.Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%) 5,63 6,02 5,31-4,77 4,93 – 4,62 4,66 – 4,43
6. 7.Kemiskinan (%) 14,98 14,44 11,58-11,37 9,05 – 8,75 8 60 – 8,35
7. 8.NTP 106,37 108,67 102,14 102,36 102,63 Sumber : Jawa Tengah Dalam Angka Tahun 2012 dan Berita Resmi Statistik (BRS), 2013 Keterangan : *) Target RKPD Tahun 2014 **) Target RPJMD Prov. Jateng Tahun 2013 - 2018 Dalam rangka mencapai target pembangunan tahun 2015 sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013- 2018, yang ditujukan untuk “Meningkatkan Infrastruktur dan Kualitas Pelayanan Dasar menuju Kemandirian Wilayah dan Kesejahteraan Masyarakat”, maka kebijakan ekonomi daerah Tahun 2015 diarahkan pada peningkatan perekonomian daerah berbasis potensi unggulan daerah, dengan dukungan rekayasa teknologi dan berorientasi pada ekonomi kerakyatan, sehingga diharapkan dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang positif. Upaya yang dilakukan antara lain melalui :
8. 1.Pengembangan Infrastruktur untuk mendorong aksesibilitas wilayah;
9. 2.Mendorong realisasi investasi pada sektor yang menyerap banyak tenaga kerja;
10. 3.Pengembangan sektor unggulan daerah sebagai penyumbang terbesar pada pertumbuhan PDRB;
11. 4.Meningkatkan kualitas serta kuantitas produk UMKM yang berdaya saing tinggi dan berbasis ekspor;
12. 5.Menjaga stabilitas harga pada kelompok kebutuhan masyarakat. Dengan terjaganya tingkat pertumbuhan ekonomi yang konstan serta stabilitas dan ketersediaan barang modal produksi, diharapkan akan membuka berbagai lapangan kerja, sehingga dapat menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka pada Tahun 2015 menjadi 4,93 – 4,62% dari total jumlah angkatan kerja, persentase penduduk miskin menjadi 9,05 – 8,75%, dan NTP dapat mencapai 102,36. III - 7 3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah 3.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan Kinerja keuangan daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2015 diperkirakan akan mengalami peningkatan, karena adanya peningkatan pendapatan daerah yang diprediksikan sebesar Rp.15.852.473.882.000,-, terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp.10.480.331.310.000,- dana perimbangan sebesar Rp.2.595.435.922.000,-; dan lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp.2.776.706.650.000,-. Sumber pendapatan utama PAD Provinsi Jawa Tengah berasal dari Pajak Daerah yaitu Pajak kendaraan Bermotor, Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. Secara rinci perkembangan realisasi dan proyeksi pendapatan daerah Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada Tabel 3.6. III - 8 Tabel 3.6 Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 – 2016 No Uraian Jumlah (Rp. 000,-) R.2012 R. 2013*) 2014**) 2015 ***) 2016 ****)
13. 1.PAD 6.629.308.010 8.212.800.640 8.347.874.665 10.480.331.310 11.532.744.564 1.1. Pajak Daerah 5.590.597.156 6.716.170.095 7.097.094.340 9.066.079.853 9.894.960.536 1.2. Retribusi Daerah 68.250.252 69.970.595 78.031.283 86.546.011 89.928.185 1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan 238.231.932 263.267.978 279.440.000 307.078.988 359.841.133 1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah 732.228.668 1.163.391.971 893.309.042 1.020.626.458 1.188.014.710
14. 2.Dana Perimbangan 2.318.806.099 2.467.814.628 2.606.901.162 2.595.435.922 2.468.854.087 2.1. Dana Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak 751.282.698 714.432.749 723.804.733 791.504.733 797.994.718 2.2. DAU 1.516.892.951 1.670.859.369 1.803.931.189 1.803.931.189 1.670.859.369 2.3. DAK 50.630.450 82.522.510 79.165.240 - - 3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 2.746.365.589 2.662.743.057 2.782.382.356 2.776.706.650 2.776.706.650 3.1 Dana Penyesuaian 2.694.197.224 2.615.274.862 2.750.306.650 2.750.306.650 2.750.306.650 3.2 Dana Insentif Daerah 16.371.911 21.826.131 3.000.000 - - 3.3 Pendapatan Hibah dari Badan/ Lembaga 35.124.829 24.326.664 29.075.706 26.400.000 26.400.000 3.4 Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah - - - - - 3.5 Pendapatan lainnya 671.625 1.315.400 - - - Jumlah Pendapatan Daerah (1+2+3) 11.694.479.699 13.343.358.327 13.737.158.183 15.852.473.882 16.778.305.303 Sumber : DPPAD Provinsi Jawa Tengah dan Biro Keuangan Setda Prov. Jateng, 2013 Keterangan : *) Realisasi sebelum Un Audit **) Anggaran Murni Tahun 2014 ***) Hasil Rakor Pendapatan Daerah Tahun 2014 ****) Proyeksi dalam RPJMD Prov. Jateng Tahun 2013-2018 III - 9 Kontribusi masing-masing sumber pendapatan daerah dapat dilihat dari proporsinya terhadap total pendapatan daerah. Proporsi PAD Jawa Tengah terhadap total pendapatan daerah dalam kurun waktu tiga tahun (2010-2012) cukup tinggi, yaitu mencapai 72,21% (Tahun 2010), 73,72% (Tahun 2011), 56,69% (Tahun 2012), 61,55% (Tahun 2013) dan 60,77% (Tahun 2014), terutama bersumber dari pajak daerah. Dana perimbangan dari pemerintah pusat hanya memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah sekitar 18-30%, dan sisanya berupa lain-lain pendapatan daerah yang sah sejak Tahun 2012 memberikan kontribusi sebesar 19 – 23%. Kontribusi masing-masing sumber pendapatan daerah Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada Tabel 3.7. Tabel 3.7 Persentase Sumber-sumber Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2014 No. Uraian 2010 2011 2012 2013*) 2014**) 1 Pendapatan Asli Daerah 72,21 73,72 56,69 61,55 60,77 1.1 Pajak daerah 58,76 60,93 47,81 50,33 51,66 1.2 Retribusi daerah 1,93 0,86 0,58 0,52 0,57 1.3 Hasil pengel. Kekada yg dipisahkan 2,95 2,81 2,04 1,97 2,03 1.4 Lain - lain PAD yang sah 8,57 9,13 6,26 8,72 6,50
15. 2.Dana Perimbangan 27,34 25,84 19,83 18,49 18,98 2.1 Dana Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak 9,27 8,24 6,43 5,35 5,27 2.2 DAU 17,6 16,91 12,97 12,52 13,13 2.3 DAK 0,43 0,69 0,43 0,62 0,58
16. 3.Lain-lain Pendapatan yang Sah 0,45 0,44 23,48 19,96 20,25 3.1 Dana penyesuaian 0,03 0,02 23,03 19,60 20,02 3.2 Dana insentif daerah 0,37 0,36 0,14 0,16 0,21 3.3 Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga - - 0,30 0,18 0,02 3.4 Dana Percepatan Pemb. Infrastruktur Daerah 0,04 - - - 3.5 Pendapatan lainnya 0,04 0,02 0,01 0,01 - Jumlah Pendapatan Daerah(1+2+3) 100,00 100,00 100,00 100,00 100 Sumber : DPPAD Provinsi Jawa Tengah dan Biro Keuangan Setda Prov. Jateng, 2013 Keterangan : *) Realisasi sebelum Un Audit **) Anggaran Murni Tahun 2014 3.2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah Kebijakan keuangan daerah secara garis besar akan tercermin pada kebijakan pendapatan, belanja serta pembiayaan yang harus dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab serta taat pada peraturan perundang-undangan. Dalam rangka meningkatkan kinerja pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah, maka kebijakan yang diambil adalah sebagai berikut. III - 10 3.2.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah Dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah, maka ditetapkan kebijakan umum dalam pengelolaan pendapatan daerah tahun 2014 meliputi :
a.Peningkatan penerimaan pajak daerah, optimalisasi retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah;
b.Optimalisasi pemanfaatan pengelolaan aset daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
c.Meningkatkan kontribusi BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan mengoptimalkan pengelolaan BUMD;
d.Peningkatan dana perimbangan dari Dana Alokasi Umum dan bagi hasil pajak, bukan pajak dan pembaharuan data;
e.Mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana serta sumberdaya manusia yang ada guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;
f.Peningkatan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka optimalisasi penerimaan DBH Pajak/Bukan Pajak;
g.Meningkatkan kerjasama Pemerintah dan Swasta. Kebijakan tersebut ditempuh melalui penajaman potensi riil sumber-sumber pendapatan dan peningkatan kualitas pelayanan publik secara akuntabel; menginventarisir dan mengoptimalkan pendayagunaan aset-aset daerah agar dapat memberi kontribusi pada PAD; peningkatan pelayanan perpajakan, retribusi daerah, dan pendapatan lain-lain. 3.2.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah Dalam rangka mewujudkan sinergitas rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah tahun 2015 serta berkontribusi terhadap capaian RPJMN tahun 2015, maka kebijakan Belanja Daerah yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung yang diarahkan untuk :
a.Pemenuhan pembiayaan belanja yang bersifat wajib dan mengikat untuk menjamin pelayanan dasar masyarakat, termasuk belanja BLUD, DBHCHT dan pendampingan DAK;
b.Pemenuhan Dana Bagi Hasil kepada Kabupaten/Kota;
c.Mempertahankan alokasi belanja sebesar 20% untuk fungsi pendidikan;
d.Membiayai program dan kegiatan yang menjadi prioritas pembangunan Jawa Tengah Tahun 2015, meliputi:  Mempercepat penurunan jumlah penduduk miskin dan pengangguran;  Meningkatkan daya saing ekonomi berbasis pada potensi unggulan daerah dan berorientasi pada ekonomi kerakyatan; III - 11  Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat;  Meningkatkan pembangunan infrastruktur untuk mendukung pengembangan wilayah;  Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup serta pengurangan risiko bencana;  Mewujudkan pemerintahan yang bersih (Clean Government), tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance);  Memantapkan pelaksanaan demokratisasi dan kondusivitas daerah.
e.Mendukung program/kegiatan strategis yang terkait dengan agenda nasional, dengan tetap mempriotitaskan pembangunan daerah serta memiliki skala pelayanan nasional dan regional. Kebijakan belanja daerah ini disusun berdasarkan prinsip-prinsip penganggaran dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja, dan memperhatikan prioritas pembangunan sesuai permasalahan serta perkiraan situasi dan kondisi pada tahun mendatang, dan dilakukan secara selektif, akuntabel, transparan, dan berkeadilan. Belanja daerah Provinsi Jawa Tengah selama kurun waktu 3 (tiga) tahun (2012-2014), cenderung mengalami peningkatan baik Belanja Tidak Langsung maupun Belanja Langsung. Secara proporsi, Belanja Tidak Langsung lebih besar dibandingkan Belanja Langsung. Hal tersebut dikarenakan komponen Belanja Tidak Langsung tidak hanya untuk Belanja Pegawai, namun juga meliputi Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil kepada Kabupaten/Kota, Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa serta Belanja Tidak Terduga yang kesemuanya bukan merupakan belanja rutin, namun pada hakekatnya merupakan belanja modal atau pembangunan di Kabupaten/Kota serta bantuan langsung kepada masyarakat. Idealnya persentase Belanja Langsung lebih besar dari pada Belanja Tidak Langsung, namun banyak program pembangunan khususnya pembangunan pertanian, pengembangan ekonomi lokal, penanganan infrastruktur, pengentasan kemiskinan dan pendidikan yang harus ditangani, merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota, sehingga untuk percepatan pelaksanaan pembangunan dan mengurangi kesenjangan antar Kabupaten/Kota maka penyediaan anggaran tidak dapat dialokasikan pada Belanja Langsung, karena alokasi Belanja Langsung merupakan penyediaan anggaran untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi. Guna membiayai implementasi rencana pembangunan daerah Tahun 2015, maka proyeksi kebutuhan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp.16,027 Trilyun terdiri dari : 1) Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.10,426 Trilyun akan dipergunakan untuk belanja pegawai, hibah, bantuan sosial, bagi hasil kepada kabupaten/kota, bantuan keuangan kepada kabupaten/kota dan pemerintah desa, serta belanja III - 12 tidak terduga; 2) Belanja Langsung sebesar Rp.5,601 Trilyun akan dipergunakan untuk Program di tiap SKPD, Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD dan Belanja Urusan Wajib dan Pilihan. Secara rinci realisasi dan proyeksi belanja daerah serta rincian belanja tiap urusan kewenangan daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2016, dapat dilihat pada Tabel 3.8 dan Tabel 3.9. III - 13 Tabel 3.8 Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Jawa Tengah Tahun 2012 – 2016 (Rp.000,-) No. Uraian Realisasi 2014*) 2015**) 2016**) 2012 2013
1. 1.Belanja Tidak langsung 8.540.012.836 9.213.696.622 9.837.614.877 10.426.141.299 11.216.004.354 1.1. Belanja Pegawai 1.241.600.971 1.368.517.191 1.956.121.339 2.458.651.342 2.665.707.260 1.2. Belanja Bunga 0 0 0 0 0 1.3. Belanja Hibah 3.123.911.500 3.499.864.176 3.038.721.398 2.950.537.333 3.020.537.333 1.4. Belanja Bantuan Sosial 7.548.325 14.362.375 31.666.000 28.500.000 28.500.000 1.5. Belanja Bagi Hasil 2.253.337.259 2.503.166.398 2.720.713.995 3.445.192.914 3.672.793.359 1.6. Belanja Bantuan Keuangan 1.908.190.237 1.825.598.247 2.060.392.145 1.513.259.710 1.778.466.402 1.7. Belanja Tidak Terduga 5.424.543 2.188.234 30.000.000 30.000.000 60.000.000
2. 2.Belanja Langsung 2.906.831.268 3.511.079.685 4.159.543.306 5.601.332.583 5.287.300.948 2.1. Belanja Pegawai 318.033.644 373.147.586 315.190.623 424.442.631 550.300.948 2.2. Belanja Barang Jasa 1.977.523.313 2.143.191.579 2.402.376.272 1.735.092.773 3.150.000.000 2.3. Belanja Modal 611.274.310 994.740.520 1.441.976.411 3.441.797.178 1.587.000.000 Total Jumlah Belanja (1+2) 11.446.844.105 12.724.776.308 13.997.158.183 16.027.473.882 16.503.305.303 Sumber : Biro Keuangan Provinsi Jawa Tengah, 2013 Keterangan : *) APBD Murni Tahun 2014 **) Proyeksi dalam RPJMD Prov. Jateng Tahun 2013-2018 III - 14 Tabel 3.9 Anggaran dan Proyeksi Belanja Langsung Berdasarkan Urusan Kewenangan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2012-2016 (Rp.000,-) NO URUSAN / PROGRAM R. 2012*) R. 2013*) 2014**) 2015***) 2016***) 1 2 3 4 5 6 7 URUSAN WAJIB 1.466.252.009 1.922.666.118 2.251.325.503 3.523.469.312 3.191.208.979
3. 1.Pendidikan 218.990.078 228.014.160 196.953.150 192.356.202 234.213.698
4. 2.Kesehatan 165.254.255 247.409.588 332.719.641 338.614.632 426.314.023
5. 3.Pekerjaan Umum 515.759.270 758.665.071 1.070.810.947 2.297.425.079 1.812.198.280
6. 4.Perumahan Rakyat 18.340.401 21.193.337 31.887.000 33.542.500 41.091.480
7. 5.Penataan Ruang 5.720.338 5.050.000 4.300.000 6.215.500 5.825.680
8. 6.Perencanaan Pembangunan 15.362.630 18.619.000 21.351.750 23.231.045 24.474.739
9. 7.Perhubungan 47.928.650 39.491.464 41.797.755 55.315.000 48.954.876
10. 8.Lingkungan Hidup 29.835.001 43.130.000 30.292.500 33.228.775 39.283.907
11. 9.Pertanahan 3.394.192 4.015.000 3.560.000 4.300.000 4.233.712
12. 10.Kependudukan dan Catatan Sipil 2.425.000 2.588.421 2.290.500 2.300.000 2.642.321 11. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 9.415.495 9.018.750 8.838.569 10.756.902 9.893.735 12. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 5.428.102 4.270.000 3.899.652 4.630.000 4.546.476
13. 13.Sosial 36.009.350 36.818.437 38.175.000 47.934.500 46.851.743
14. 14.Tenaga Kerja 17.438.532 16.637.400 23.835.388 22.234.388 24.756.202
15. 15.Koperasi dan UKM 33.022.150 34.085.000 23.455.000 27.100.000 35.851.725
16. 16.Penanaman Modal 6.900.000 5.050.000 5.476.648 6.723.000 6.205.338
17. 17.Kebudayaan 14.450.000 20.410.000 19.026.700 18.755.535 20.430.659
18. 18.Pemuda dan Olah Raga 24.828.600 31.320.500 31.690.300 32.058.500 33.381.827
19. 19.Kesatuan Bangsa Politik dan Dalam Negeri 22.921.936 49.371.480 38.640.324 37.946.000 45.121.916 III - 15 NO URUSAN / PROGRAM R. 2012*) R. 2013*) 2014**) 2015***) 2016***) 1 2 3 4 5 6 7 20. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian 181.936.262 252.866.390 224.909.373 262.701.617 252.673.838
20. 21.Ketahanan Pangan 47.916.858 49.780.790 50.068.700 13.155.000 15.037.950
21. 22.Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 12.164.605 14.575.000 17.960.304 18.435.000 22.642.138
22. 23.Statistik 1.250.000 1.200.000 1.586.000 1.442.000 1.796.938
23. 24.Kearsipan 3.747.681 5.000.000 4.248.550 3.901.525 4.792.555
24. 25.Komunikasi dan Informatika 17.191.777 17.781.330 17.230.752 22.323.703 20.000.143
25. 26.Perpustakaan 8.620.846 6.305.000 6.321.000 6.842.900 7.993.083 URUSAN PILIHAN 255.129.905 254.855.045 229.040.232 240.040.385 281.561.757
26. 27.Pertanian 82.710.718 98.048.143 94.395.964 112.508.000 130.062.500
27. 28.Kehutanan 13.316.430 11.736.732 11.734.244 11.098.385 12.783.394
28. 29.Energi dan Sumber Daya Mineral 37.072.665 36.235.000 45.740.000 36.140.000 40.794.925
29. 30.Pariwisata 23.315.000 18.045.000 14.820.024 15.125.000 17.821.973
30. 31.Kelautan dan Perikanan 33.789.000 39.850.170 28.811.000 29.726.800 36.001.203
31. 32.Perdagangan 16.825.565 14.480.000 13.475.000 15.375.000 16.318.350
32. 33.Perindustrian 47.324.435 35.875.000 19.245.000 19.097.200 26.953.860
33. 34.Transmigrasi 776.092 585.000 819.000 970.000 825.552 BELANJA BLUD 587.917.301 741.987.909 725.800.000 759.938.343 780.388.254 BELANJA NON URUSAN (EKS BAU) 737.585.785 851.688.048 953.377.571 1.077.884.543 1.034.141.959 TOTAL BELANJA LANGSUNG 3.046.885.000 3.771.197.120 4.159.543.306 5.601.332.583 5.287.300.949 Sumber : Bappeda Prov. Jawa Tengah, 2014 Keterangan : *) APBD Perubahan; **) APBD Murni TA. 2013 **) Proyeksi RPJMD Prov.Jateng Tahun 2013-2018 III - 16 3.2.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah Pembiayaan Daerah bertujuan untuk memperoleh gambaran dari pengaruh kebijakan pembiayaan daerah pada tahun-tahun anggaran sebelumnya terhadap surplus/defisit belanja daerah sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembiayaan di masa yang akan datang dalam rangka penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya, dan pada hakekatnya meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Penerimaan Pembiayaan Daerah Provinsi Jawa Tengah dari Tahun 2012-2014 sebagian besar bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya dengan jumlah SiLPA cenderung fluktuatif, dan selanjutnya diprediksikan akan semakin kecil. Sedangkan Pengeluaran Pembiayaan Daerah untuk pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal. Kebijakan Pembiayaan Daerah terdiri dari Kebijakan Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah diarahkan untuk :
a.Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2014 sebagai sumber penerimaan pada APBD Tahun Anggaran 2015, didasarkan pada perhitungan yang cermat dan rasional;
b.Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban dalam prinsip kehati-hatian (prudential);
c.SiLPA diupayakan menurun seiring dengan semakin efektifnya penggunaan anggaran;
d.Membentuk dana cadangan. Selengkapnya realisasi dan proyeksi Pembiayaan Daerah tahun 2012 – 2016 dapat dilihat pada Tabel 3.10. III - 17 Tabel 3.10 Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 – 2016 No. Jenis Penerimaan dan Pengeluaraan Pembiayaan Daerah JUMLAH (Rp. 000,-) R. 2012 R. 2013 2014*) 2015**) 2016**)
1. 1.Penerimaan Pembiayaan 1.1. SiLPA 705.308.166 755.371.554 300.000.000 450.000.000 0 1.2. Penerimaan Dana Talangan Pengadaan Pangan 800.000 0 0 0 0 1.3. Penerimaan Pinjaman Pokok Dana Bergulir 1.627.793 586.832 0 0 0 1.4. Penerimaan Pinjaman Pokok Dana Bergulir UKM & IKM 0 0 0 0 0 1.5. Penerimaan Pinjaman Pokok Dana Bergulir Sapi Kereman 0 0 0 0 0 1.6. Penerimaan Pinjaman Pokok Dana Bergulir Peralatan utk IKM 0 0 0 0 0 1.7. Penerimaan Piutang Daerah 0 0 0 0 0 1.8 Penerimaan Dana Bergulir Penempatan TKI ke LN 0 0 0 0 0 1.9 Penerimaan Dana Bergulir Kemitraan Hutan Rakyat 0 0 0 0 0 1.10 Penerimaan Pinjaman Pokok Dana Bergulir Kepada Kelompok Tani 0 0 0 0 0 1.11 Penerimaan Kembali Dana Bergulir Pembangunan Gedung BPR/BKK 0 0 0 0 0 1.12 Pencairan dana cadangan 0 549.991.811 0 0 0 Jumlah penerimaan pembiayaan 707.735.960 1.306.017.471 300.000.000 450.000.000 0
2. 2.Pengeluaran Pembiayaan 2.1. Pembentukan Dana Cadangan 150.000.000 0 0 200.000.000 200.000.000 III - 18 No. Jenis Penerimaan dan Pengeluaraan Pembiayaan Daerah JUMLAH (Rp. 000,-) R. 2012 R. 2013 2014*) 2015**) 2016**) 2.2. Penyertaan Modal (investasi) 50.000.000 235.791.000 40.000.000 75.000.000 75.000.000 2.3. Pemberian Dana Talangan Pengadaan Pangan 0 0 0 0 0 2.4 Pembayaran Utang Daerah 0 0 0 0 0 Jumlah pengeluaran pembiayaan 200.000.000 235.791.000 40.000.000 275.000.000 275.000.000 Jumlah Pembiayaan Netto 507.735.960 1.070.226.471 260.000.000 175.000.000 (275.000.000) Sumber : Bappeda Prov. Jateng dan Biro Keuangan Setda Prov. Jateng, 2013 Keterangan : *) APBD Murni TA. 2014 **) Proyeksi RPJMD Prov. Jateng Tahun 2013-2018 III - 19 Sumber pendanaan pembangunan lainnya yang diterima Pemerintah Provinsi Jawa Tengah adalah Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), berupa Dana Dekonsentrasi maupun Tugas Pembantuan. Besarnya APBN yang diterima Pemerintah Provinsi Jawa Tengah setiap tahunnya mengalami fluktuasi. Jumlah alokasi dana APBN yang diterima oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2014 menurut Kementerian/Lembaga, dapat dilihat pada tabel 3.11. Tabel 3.11 Alokasi Dana APBN (Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 – 2014 No. Kementerian / SKPD Provinsi JUMLAH (Rp. 000,-) 2011 2012 2013 2014 I Kementerian Dalam Negeri (DK) 85.353.116 85.346.081 77.405.077 81.899.515 1 Bappeda 211.900 2.591.800 5.976.825 850.000 2 Dishubkominfo - - - - 3 Inspektorat - - - - 4 Kesbangpolinmas - - 1.653.644 - 5 Satpol PP - 232.420 893.197 867.539 6 Bapermasdes 65.963.072 72.461.681 71.435.288 76.519.236 7 Biro Tapem 19.011.144 9.625.000 5.233.108 904.664 8 Set. BPBD - - 950.000 1.170.000 9 Biro Bangda - - - 850.000 10 Biro Otda - - 1.247.700 - 11 Biro Orpeg - 200.000 400.000 - 12 Badan Diklat 167.000 235.180 235.200 235.200 13 Disnakertanduk - - - 502.876 II Kementerian Pertanian (DK & TP) 267.855.887 623.045.506 690.956.473 717.453.990 1 Dinpertan & TPH 23.306.120 220.690.478 271.133.647 549.879.329 2 Disbun 38.942.790 115.113.789 213.860.388 4.032.036 3 Disnakeswan 102.450.124 163.608.915 76.636.706 77.546.170 4 BKP 34.918.774 33.065.300 40.548.450 23.168.500 5 Set. Bakorluh 55.169.560 78.005.024 75.183.197 62.827.955 6 Balai Proteksi TPH 9.706.500 12.562.000 - - 7 BPSBPH 3.392.000 - - - III Kementerian Perdagangan (DK) 17.877.905 20.970.096 10.689.455 4.883.839 Disperindag 17.877.905 20.970.096 10.689.455 4.883.839 IV Kementerian ESDM (DK) 1.000.000 617.540 878.389 969.435 Dinas ESDM 1.000.000 617.540 878.389 969.435 V Kementerian Pendidikan (DK) 1.858.286.589 896.438.842 738.669.503 3.692.467 Dinas Pendidikan 1.858.286.589 896.438.842 738.669.503 3.692.467 III - 20 No. Kementerian / SKPD Provinsi JUMLAH (Rp. 000,-) 2011 2012 2013 2014 VI Kementerian Kesehatan (DK) 55.677.567 50.907.071 45.542.580 49.695.171 1 RS Moewardi 5.000.000 902.108 - - 2 RS Margono 10.000.000 2.480.797 - - 3 RS Tugurejo 4.500.000 1.702.108 - - 4 RS Kelet - - - - 5 RSUD Surakarta - 1.578.689 - - 6 RSJD Amino Gondo Hutomo - 902.108 - - 7 Balai Lab Semarang - - - - 8 Dinas Kesehatan 36.177.567 43.341.261 45.542.580 49.695.171 VII Kementerian PU (DK & TP) 188.036.769 213.656.101 162.391.203 222.679.484 1 Dinas Bina Marga 110.529.431 111.867.321 90.829.202 90.885.237 2 Dinas PSDA 69.839.145 71.648.780 65.259.598 123.001.819 3 Dinas Cipkataru 7.671.193 30.140.000 6.302.403 8.792.428 VIII Kementerian Tenaga Kerja(DK & TP) 28.006.121 - 25.764.639 17.641.891 1 Dinas Tenaga Kerja 24.390.621 - 25.764639 17.641.891 2 BPPTK 3.169.310 - - - 3 BKK Cilacap 446.190 - - - IX Kementerian Sosial (DK & TP) 27.988.936 36.593.818 25.935.011 30.694.313 Dinas Sosial 27.988.936 36.593.818 25.935.011 30.694.313 X Kementerian Kehutanan (DK) 3.965.341 4.333.165 4.006.715 6.104.079 Dinas Kehutanan 3.965.341 4.333.165 4.006.715 6.104.079 XI Kementerian Lutkan (DK & TP) 45.327.604 55.301.029 32.978.450 20.073.658 Dinas Lutkan 45.327.604 55.301.029 32.978.450 20.073.658 XII Kementerian LH (DK) 500.000 6.000.000 7.500.000 3.500.000 BLH 500.000 6.000.000 7.500.000 3.500.000 XIII Kementerian Koperasi & UKM (DK) 6.562.432 11.954.371 5.731.590 8.097.730 Dinas Koperasi & UMKM 6.562.432 11.954.371 5.731590 8.097.730 XIV Perpustakaan Nasional (DK) 6.485.002 5.480.166 5.667.090 416.300 Badan Arpus 6.485.002 5.480.166 5.667.090 416.300 XV Kementerian Pora (DK) 8.258.818 9.574.740 12.652.783 12.756.663 Dinas Pora 8.258.818 9.574.740 12.652.783 12.756.663 XVI Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 44.770.517 9.502.000 7.614.500 1.075.000 Dinas Budpar 44.770.517 9.502.000 7.614.500 1.075.000 III - 21 No. Kementerian / SKPD Provinsi JUMLAH (Rp. 000,-) 2011 2012 2013 2014 XVII BKPM (DK) 300.000 500.000 500.000 500.000 BPM 300.000 500.000 500.000 500.000 XVIII Kementerian Pemberdayaan Perempuan 2.436.985 - - - BP3AKB 2.436.985 - - - XIX Kementerian Perindustrian (DK) - - - 7.017.000 Disperindag - - - 7.017.000 XX Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (DK) - - - 915.690 Jumlah Total 3.912.089.690 2.646.282.604 2.025.164.257 1.177.701.371 Sumber : Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2014 Kebijakan keuangan daerah, baik arah kebijakan pendapatan, pembiayaan, maupun belanja yang didukung dengan kebijakan keuangan negara, yang tertuang dalam APBD Provinsi Jawa Tengah maupun APBN adalah untuk mendukung tercapainya target sasaran perencanaan pembangunan Provinsi Jawa Tengah. IV -1 MENUJU JAWA TENGAH SEJAHTERA DAN BERDIKARI “Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi” Makna yang termuat dalam visi pembangunan Jawa Tengah jangka menengah tersebut dijabarkan sebagai berikut :  Sejahtera Adalah suatu kondisi masyarakat yang terpenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, perumahan, air bersih, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan fisik maupun non fisik, lingkungan hidup dan sumber daya alam, berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik, mempunyai akses terhadap informasi serta hiburan; terciptanya hubungan antar rakyat Jawa Tengah yang dinamis, saling menghargai, bantu membantu, saling pengertian dan tepo seliro; serta tersedia prasarana dan sarana publik terkait dengan supra dan infrastruktur pelayanan publik, transportasi dan teknologi yang mencukupi, nyaman dan terpelihara dengan baik. Pemenuhan kebutuhan dasar rakyat bersifat dinamis, dari waktu ke waktu akan mengalami perubahan sesuai dengan aspirasi dan tuntutan yang berkembang di masyarakat. Untuk itu prasarana dan sarana, supra dan infrastruktur dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan dasar rakyat baik secara fisik maupun non-fisik serta sosial dan politik harus secara terus menerus mengikuti dinamika perubahan, serta dibuka ruang yang seluas-luasnya untuk mencapai kemajuan dan perkembangan bagi kehidupan yang lebih baik secara berkesinambungan.  Berdikari Adalah tindakan yang didasarkan pada kekuatan sendiri atau berposisi berdiri di atas kaki sendiri. Artinya membangun Jawa Tengah berdasarkan kekuatan yang ada di Jawa Tengah dan mengekplorasi seluruh potensi yang dapat digunakan, baik di Jawa Tengah, Nasional, maupun Internasional. Untuk laku kerjanya, berdaulat dalam IV -2 kemitraan dengan para pihak, menjadi sendi gerak kerja bersama yang saling menghormati. Untuk mewujudkan Jawa Tengah Berdikari, tiga hal yang perlu dilakukan, yaitu:  Membangun berdasarkan kekuatan dan sumber daya yang ada di Jawa Tengah, agar terhindar dari jebakan ketergantungan dengan pihak eksternal;  Mengekplorasi seluruh potensi baik ilmu dan pengetahuan, teknologi, kearifan lokal, sumber daya alam dan lingkungan, serta SDM Jawa Tengah dimanapun bermukim, untuk mendukung dan meningkatkan kekuatan sendiri;  Melakukan kerjasama dengan para pihak, dalam dan luar negeri, secara berdaulat, saling menghormati dan menguntungkan dalam jangka pendek maupun panjang. Pada era globalisasi, bidang-bidang terkait komunikasi dan informatika, perdagangan, jasa produksi, teknologi, hiburan, transportasi, pariwisata dan tenaga kerja tidak lagi terhalangi oleh jarak dan batas-batas wilayah administrasi. Berdikari harus tetap dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan tidak mengingkari realitas globalisasi atau mengisolasi diri dan menutup peluang kerjasama dengan berbagai pihak di Indonesia dan dunia. Potensi Jawa Tengah lainnya adalah rakyat Jawa Tengah yang tersebar di berbagai pelosok tanah air dan penjuru dunia sebagai promotor dalam mencari mitra kerjasama strategis di bidang perdagangan, jasa, produksi, pariwisata, tenaga kerja, ilmu pengetahuan dan teknologi maupun bidang terkait lainnya. Prinsip Berdikari adalah membuka ruang bagi seluruh rakyat Jawa Tengah untuk dapat mengakses dan terlibat aktif dalam pengambilan keputusan dan penentuan arah pembangunan. Selain itu juga memfasilitasi akses rakyat terutama rakyat kecil untuk mengeksplorasi dan memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sekitarnya dengan prinsip sesuai kebutuhan, berkelanjutan dan kelestarian lingkungan hidup, serta menyediakan ruang publik untuk mempromosikan temuan, karya dan produk rakyat. Hal ini merupakan upaya untuk mengubah ketidakberdayaan rakyat hingga mampu berdiri di atas kaki sendiri, bukan memberikan ikan tetapi memberikan “kail dan jala”. Dengan kata lain memberikan pengetahuan, keterampilan, dan peluang untuk pengembangan diri masyarakat secara maksimal sesuai dengan kemampuan, pengetahuan, ketrampilan, dan potensi bagi pemenuhan kebutuhan produksi, jasa, maupun potensi ekonomi yang ada di lingkungan masyarakat. IV -3 Selain itu berdikari dapat diartikan sebagai suatu kondisi terbentuknya daerah yang mampu mengelola segenap potensi ekonomi, politik, sosial, budaya melalui kerjasama dan sinergitas. Prinsip ini ditunjukkan dengan tercapainya daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat; terbangunnya jaringan sarana dan prasarana pembangunan, pemerintahan dan pelayanan yang merata yang berdampak pada berkurangnya kesenjangan antar wilayah, pembangunan perdesaan dan daerah perkotaan yang bersinergi; optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan aset-aset daerah dan sumber-sumber keuangan lainnya bagi kepentingan pembangunan; dan meningkatnya investasi dalam pembangunan yang didukung kondusivitas politik daerah. Berdikari hanya akan dicapai dengan sistem dan tata kelola pemerintahan yang mampu memproteksi daerahnya dari intervensi pihak luar yang merugikan rakyat Jawa Tengah, membuka ruang seluas-luasnya bagi rakyat terutama rakyat kecil untuk dapat mengakses aset Jawa Tengah, memberikan jaminan kepada rakyat terutama rakyat kecil untuk terlibat aktif dalam proses pengambilan keputusan pembangunan Jawa Tengah. Sistem tata kelola yang demikian membutuhkan aparatur pemerintah yang mempunyai sikap, tindakan, dan perilaku sebagai pelayan masyarakat yang dilandasi semangat dan nilai keutamaan “Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”. Sehingga makna utuh dari Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari “Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi” yaitu merupakan instrumen untuk menciptakan nilai-nilai kesejahteraan yang setara bagi segenap komponen masyarakat Jawa Tengah dan mewujudkan kondisi Jawa Tengah yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian secara sosial budaya, yang dapat dimanifestasikan dalam bentuk sikap maupun perbuatan, dengan dilandasi semangat dan nilai keutamaan “Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”. Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka ditempuh 7 (tujuh) misi pembangunan daerah, yaitu :
3. 1.Membangun Jawa Tengah berbasis Trisakti Bung Karno, Berdaulat di Bidang Politik, Berdikari di Bidang Ekonomi, dan Berkepribadian di Bidang Kebudayaan;
4. 2.Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan, Menanggu- langi Kemiskinan dan Pengangguran;
5. 3.Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah yang Bersih, Jujur dan Transparan, “Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”;
6. 4.Memperkuat Kelembagaan Sosial Masyarakat untuk Meningkatkan Persatuan dan Kesatuan;
7. 5.Memperkuat Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan dan Proses Pembangunan yang Menyangkut Hajat Hidup Orang Banyak; IV -4
8. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik untuk Memenuhi Kebutuhan Dasar Masyarakat;
9. 7.Meningkatkan Infrastruktur untuk Mempercepat Pembangunan Jawa Tengah yang Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan. Guna mewujudkan visi dan misi pembangunan tersebut, maka pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 - 2018 memiliki tujuan, sasaran, dan arah kebijakan yang dijabarkan sebagai berikut.
10. 1.Membangun Jawa Tengah berbasis Trisakti Bung Karno, Berdaulat di Bidang Politik, Berdikari di Bidang Ekonomi, dan Berkepribadian di Bidang Kebudayaan Tujuan : Memberikan haluan pada 6 (enam) misi yang lain dalam pengamalan ajaran Tri Sakti Bung Karno. Sasaran : Meningkatnya demokratisasi, kesejahteraan dan nilai-nilai budaya berbasis ajaran Trisakti Bung Karno. Arah Kebijakan : Mewujudkan reformasi birokrasi, meningkatkan pelayanan publik, mengembangkan etika dan budaya politik masyarakat, memperkuat ekonomi kerakyatan dan membangun budaya gotong royong sebagai nilai-nilai dasar Trisakti Bung Karno.
11. 2.Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan, Menanggulangi Kemiskinan dan Pengangguran Tujuan :
a.Menurunkan jumlah penduduk miskin;
b.Menurunkan jumlah penganggur;
c.Mengembangkan Koperasi dan UMKM;
d.Mewujudkan Desa Mandiri/ Berdikari melalui Kedaulatan Pangan dan Kedaulatan Energi;
e.Meningkatkan kelembagaan ekonomi pedesaan;
f.Meningkatkan produk berkualitas ekspor dan penggunaan produk dalam negeri;
g.Meningkatkan iklim dan pengembangan investasi;
h.Mewujudkan pembangunan yang berkeadilan;
i.Meningkatkan pencegahan permasalahan sosial dan pemerataan akses pelayanan bagi PMKS. Sasaran :
a.Menurunnya angka kemiskinan;
b.Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka;
c.Terjaminnya kedaulatan pangan melalui ketersediaan (produksi dan cadangan pangan), keterjangkauan, konsumsi pangan dan gizi serta keamanan pangan berbasis bahan baku, sumber daya dan kearifan lokal; IV -5
d.Terjaminnya ketersediaan energi dengan potensi lokal;
e.Meningkatnya jumlah dan kualitas daya saing dan produktivitas Koperasi dan UMKM;
f.Meningkatnya kelembagaan ekonomi pedesaan;
g.Meningkatnya kualitas produk unggulan orientasi ekspor dan pengendalian impor non migas;
h.Meningkatnya realisasi investasi;
i.Meningkatnya keadilan gender dan perlindungan anak;
j.Meningkatnya kualitas hidup serta perlindungan terhadap perempuan dan anak termasuk anak berkebutuhan khusus;
k.Meningkatnya ketersediaan, keterjangkauan dan kesetaraan penyelenggaraan pendidikan;
l.Meningkatnya kualitas dan keterampilan masyarakat;
m.Meningkatnya upaya pencegahan permasalahan sosial dan aksesibilitas PMKS dalam memperoleh pelayanan dan rehabilitasi yang berperspektif HAM. Arah Kebijakan :
a.Mengurangi penduduk miskin diprioritaskan pada wilayah kabupaten/kota dengan persentase di atas rata-rata Jawa Tengah;
b.Memprioritaskan pendidikan kejuruan dan keterampilan SDM berbasis kompetensi;
c.Optimalisasi penerapan Sapta Usaha Tani didukung pemanfaatan teknologi dan modernisasi alat mesin pertanian berwawasan lingkungan;
d.Mengembangkan regulasi ketahanan pangan/kedaulatan pangan termasuk alih fungsi lahan pertanian yang didukung dengan reformasi agraria;
e.Meningkatkan ketersediaan, distribusi, keterjangkauan, kualitas, keamanan pangan berbasis sumber daya lokal dan penanganan rawan pangan serta penyediaan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat;
f.Meningkatkan pemanfaatan potensi panas bumi dan energi alternatif dengan penggunaan pilihan teknologi sederhana, tepat guna dan ramah lingkungan;
g.Meningkatkan pembangunan jaringan listrik perdesaan;
h.Meningkatkan budaya hemat energi;
i.Mengembangkan wirausaha baru diarahkan pada usaha kreatif bernilai tambah tinggi;
j.Meningkatkan fasilitas akses modal kerja, pembimbingan teknis dan pendampingan manajerial Koperasi dan UMKM berbasis sumber daya lokal;
k.Optimalisasi kelembagaan ekonomi perdesaan; IV -6
l.Optimalisasi pengembangan akses dan informasi pasar melalui perkuatan jejaring sentra dan klaster;
m.Peningkatan kualitas, keberagaman, produktivitas, dan promosi serta mendorong penerapan standar mutu produk lokal;
n.Membangun kesadaran bersama untuk mengutamakan penggunaan produk dalam negeri;
o.Mendorong terciptanya iklim investasi yang berdaya saing, kondusif dan responsif terhadap perubahan kebijakan nasional dan global;
p.Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengembangan destinasi pariwisata;
q.Mendorong percepatan implementasi PUG dan PUHA;
r.Meningkatkan kualitas hidup dan perlindungan terhadap perempuan dan anak;
s.Meningkatkan kualitas pelayanan penanganan kasus kekerasan berbasis gender, anak dan trafficking;
t.Meningkatkan upaya pencegahan, penanganan dan pengurangan risiko terjadinya kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran terhadap perempuan dan anak;
u.Meningkatkan jangkauan layanan pendidikan dengan pendampingan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada jenjang pendidikan dasar dan pemberian Bantuan Siswa Miskin pada jenjang pendidikan menengah;
v.Meningkatkan kompetensi dan kesejahteraan pendidik;
w.Meningkatkan ketrampilan dan kewirausahaan masyarakat;
x.Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana panti rehabilitasi sosial serta Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).
1. 3.Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah yang Bersih, Jujur dan Transparan, “Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi” Tujuan :
a.Menciptakan penyelenggara pemerintahan daerah yang kompeten, profesional, berdedikasi tinggi dan berorientasi pada pelayanan prima;
b.Menciptakan sistem birokrasi yang transparan dan akuntabel;
c.Melaksanakan penegakan hukum. Sasaran :
a.Meningkatnya kinerja tata kelola pemerintahan provinsi;
b.Meningkatnya profesionalisme dan kompetensi aparatur serta sistem pola karier yang jelas;
c.Meningkatnya cakupan layanan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah;
d.Terwujudnya kelembagaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP); IV -7
e.Terwujudnya tertib administrasi kependudukan;
f.Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
g.Tercapainya laporan keuangan daerah dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian;
h.Terwujudnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
i.Terwujudnya penegakan dan harmonisasi produk hukum yang mendorong pencapaian akuntabilitas dan kondusivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Arah Kebijakan :
a.Mengembangkan sumber daya aparatur yang terintegritas, netral, kompeten, kapabel, berkinerja tinggi, sejahtera dan sistem pembinaan karier yang terbuka;
b.Memprioritaskan perubahan cara pandang dan perilaku dari birokrat menjadi pelayan publik;
c.Meningkatkan sarana penanganan pengaduan masyarakat berbasis pada teknologi informasi;
d.Meningkatkan kualitas pelayanan berupa kecepatan, kemudahan dan kepastian serta transparansi proses perizinan;
e.Meningkatkan investasi pada seluruh kabupaten/kota;
f.Mengimplementasikan aksi PPK yang difokuskan pada peningkatan kemudahan berusaha, transparansi perencanaan dan peng- anggaran, serta transparansi pengadaan barang/jasa pemerintah;
g.Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan peme- rintahan, pengelolaan keuangan, optimalisasi pemberdayaan aset daerah, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
h.Menerapkan sistem tata kerja birokrasi berbasis teknologi informasi;
i.Mengoptimalisasikan proses penyusunan peraturan perundang- undangan di daerah;
j.Menerapkan kebijakan peraturan perundang-undangan serta penanganan terhadap pelanggar peraturan daerah;
k.Meningkatkan pengelolaan administrasi kependudukan dan catatan sipil.
1. 4.Memperkuat Kelembagaan Sosial Masyarakat untuk Meningkatkan Persatuan dan Kesatuan Tujuan :
a.Menurunkan potensi konflik antar kelompok masyarakat, suku dan agama;
b.Memperkuat Pancasila sebagai dasar negara dan 3 pilar kebangsaan dalam budaya dan jati diri masyarakat;
c.Meningkatkan partisipasi politik masyarakat;
d.Mewujudkan budaya Jawa Tengah yang semakin berkembang pada semua aspek kehidupan. IV -8 Sasaran :
a.Tertanganinya kejadian konflik antar kelompok masyarakat, suku dan agama;
b.Meningkatnya peran kelembagaan sosial masyarakat dalam menumbuhkan rasa bangga terhadap budaya dan jati diri bangsa;
c.Menguatnya semangat kebangsaan, persatuan dan jiwa patriotik;
d.Meningkatnya partisipasi politik masyarakat;
e.Meningkatnya peran partai politik dan organisasi masyarakat dalam proses demokrasi;
f.Meningkatnya keterwakilan perempuan di dalam politik;
g.Meningkatnya pemahaman masyarakat atas budaya Jawa;
h.Meningkatnya sikap dan perilaku masyarakat yang dijiwai oleh keluhuran budaya Jawa;
i.Meningkatnya pelaksanaan tradisi budaya Jawa dalam kehidupan masyarakat. Arah Kebijakan :
a.Meningkatkan peran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Komunitas Intelejen Daerah (Kominda), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Forum Persaudaraan Bangsa Indonesia (FPBI) terutama pada wilayah yang rawan konflik;
b.Meningkatkan wawasan kebangsaan bagi masyarakat;
c.Meningkatkan pendidikan politik masyarakat terutama kelompok pemilih pemula dan masyarakat berpendidikan rendah;
d.Meningkatkan kapasitas kader partai politik dan relawan Ormas yang terdaftar;
e.Meningkatkan komitmen politik dan kapasitas perempuan di bidang politik;
f.Meningkatkan pendidikan karakter dan budaya sejak dini;
g.Meningkatkan pelestarian dan pengembangan seni dan budaya.
1. 5.Memperkuat Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan dan Proses Pembangunan yang Menyangkut Hajat Hidup Orang Banyak Tujuan :
a.Meningkatkan peran masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan;
b.Meningkatkan kesesuaian program pembangunan dengan kebutuhan dan permasalahan yang dialami masyarakat. Sasaran :
a.Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan;
b.Berkurangnya kesenjangan pembangunan antar wilayah; IV -9
c.Meningkatnya ketepatan waktu dan mutu pelaksanaan pembangunan daerah. Arah Kebijakan :
a.Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan melalui forum rembug;
b.Meningkatkan partisipasi aktif forum anak dalam pembangunan;
c.Meningkatkan keterlibatan aktif masyarakat, perguruan tinggi, organisasi masyarakat dan dunia usaha dalam forum perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan;
d.Mempublikasikan kebijakan dan hasil pembangunan melalui media massa;
e.Meningkatkan pemerataan pembangunan dengan pendekatan kewilayahan.
1. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik untuk Memenuhi Kebutuhan Dasar Masyarakat Tujuan :
a.Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
b.Meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, kesetaraan dan kepastian dalam penyelenggaraan pendidikan;
c.Meningkatkan budaya baca masyarakat;
d.Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman;
e.Meningkatkan penanganan infrastruktur pertanian dalam arti luas. Sasaran :
a.Menurunnya angka kematian dan angka kesakitan;
b.Menurunnya Drop Out (DO) KB dan Unmet Need serta meningkatnya peserta KB aktif/Contraceptive Prevalence Rate (CPR);
c.Meningkatnya kesempatan masyarakat mengenyam pendidikan;
d.Meningkatnya kualitas pendidikan;
e.Meningkatnya budaya baca masyarakat;
f.Meningkatnya pemenuhan kebutuhan air minum, sanitasi, perumahan layak huni;
g.Meningkatnya kinerja layanan jaringan irigasi dan ketersediaan air baku serta partisipasi masyarakat. Arah Kebijakan :
a.Meningkatkan pemenuhan prasarana sarana pelayanan kesehatan dasar dan rujukan serta pemerataan tenaga medis;
b.Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
c.Meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan pada jenjang PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah; IV -10
d.Meningkatkan tata kelola, akuntabilitas serta partisipasi masyarakat dan swasta dalam penyelenggaraan pendidikan;
e.Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana perpustakaan;
f.Meningkatkan kualitas RTLH dan lingkungan permukiman kumuh khususnya pada kelompok masyarakat berpenghasilan rendah;
g.Meningkatkan kualitas dan kapasitas prasarana sarana serta sistem penyediaan air bersih dan sanitasi berbasis masyarakat dan institusi (SPAM dan TPA Regional);
h.Meningkatkan kualitas dan kapasitas prasarana dan sarana jaringan irigasi serta pengembangan tampungan air baku secara berkelanjutan;
i.Meningkatkan kerjasama dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi partisipasi, penyediaan air bersih dan sanitasi serta air baku berbasis pemberdayaan;
j.Meningkatkan capaian kinerja untuk mengawal pencapaian target SPM dalam setiap pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat.
1. 7.Meningkatkan Infrastruktur untuk Mempercepat Pembangunan Jawa Tengah yang Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan Tujuan :
a.Meningkatkan daya dukung infrastruktur dan pelayanan transportasi;
b.Meningkatkan kualitas dan kapasitas infrastruktur komunikasi;
c.Menerapkan konsep ramah lingkungan dalam setiap pembangunan;
d.Meningkatkan ketangguhan dalam penanggulangan bencana. Sasaran :
a.Meningkatnya kinerja penanganan jalan dan jembatan;
b.Meningkatnya ketersediaan dan kondisi moda serta keselamatan transportasi;
c.Meningkatnya penanganan banjir dan rob serta pantai kritis di muara sungai;
d.Meningkatnya kondisi dan ketersediaan infrastruktur dan transportasi strategis dan peran serta masyarakat;
e.Meningkatnya cakupan masyarakat pengguna sarana teknologi komunikasi dan informasi;
f.Terwujudnya pembangunan berwawasan lingkungan;
g.Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan masyarakat dalam penanggulangan bencana. Arah Kebijakan :
a.Meningkatkan struktur, pelebaran, rehabilitasi dan pemeliharaan berkala serta menjaga kondisi baik jalan dan jembatan, dengan mengupayakan peningkatan peran serta masyarakat dalam IV -11 pemeliharaan jalan;
b.Meningkatkan penanganan pada ruas jalan dan jembatan utamanya untuk mendukung pembangunan sosial, ekonomi dan pengembangan wilayah (ruas perbatasan provinsi, akses wisata, akses penghubung Pantura-Pansela, pembangunan perkotaan dan perdesaan, alternatif jalan nasional dan akses langsung jalan arteri, daerah rawan bencana dan strategis lainnya);
c.Meningkatkan ketersediaan peralatan penanganan jalan dan SDM teknis kebinamargaan serta pengembangan sistem informasi manajemen dan publik.
d.Meningkatkan penataan sistem transportasi antar moda, pengembangan angkutan massal (mass rapid transport) di wilayah perkotaan, perluasan jangkauan pelayanan transportasi di perdesaan serta peningkatan keselamatan lalu lintas secara komprehensif dan terpadu bersama dengan Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten/ Kota;
e.Meningkatkan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana sarana pengendalian banjir dan pantai kritis di muara sungai utamanya pada Wilayah Sungai Bodri Kuto dan Pemali Comal;
f.Meningkatkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan fasilitasi dalam pengembangan, penyediaan dan penanganan infrastruktur strategis utamanya kewenangan pemerintah dan kabupaten/kota (jalan tol, jalan strategis pendukung perekonomian, waduk/embung, irigasi, pengendalian daya rusak air); transportasi (bandar udara, pelabuhan, terminal, kereta api dan ASDP); pengembangan infrastruktur lintas kabupaten/kota dan penanganan rob utamanya di wilayah Pantura, penanganan Rawa Pening dan Segara Anakan;
g.Meningkatkan upaya dukungan pembiayaan dan penanganan dari Pemerintah dan Kerjasama Pemerintah dan Swasta (Public Private Partnership), Corporate Social Responsibility (CSR) serta meng- upayakan dukungan Pemerintah Provinsi dalam peningkatan kondisi infrastruktur kabupaten/kota dan desa;
h.Meningkatkan peran swasta dalam pemenuhan jaringan komunikasi;
i.Meningkatkan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang;
j.Meningkatkan pemahaman dan kesadaran para pihak terhadap fungsi dan manfaat penataan ruang berbasis DAS sebagai langkah awal sebelum penerapan sanksi atas penegakan Perda;
k.Meningkatkan pengelolaan dan sebaran RTH;
l.Meningkatkan penanganan lahan kritis dan kerusakan wilayah pesisir dengan melibatkan peran aktif masyarakat; IV -12
m.Meningkatkan pengendalian kerusakan dan rehabilitasi lingkungan hidup;
n.Meningkatkan kapasitas manajemen penanggulangan bencana (mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat dan rehabilitasi- rekonstruksi). IV -13 Tabel 4.1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 - 2018 Visi : Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari “Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi” No Misi Tujuan Sasaran Arah Kebijakan 1 Membangun Jawa Tengah berbasis Trisakti Bung Karno, Berdaulat di Bidang Politik, Berdikari di Bidang Ekonomi, dan Berkepribadian di Bidang Kebudayaan Memberikan haluan pada 6 (enam) misi yang lain dalam pengamalan ajaran Tri Sakti Bung Karno Meningkatnya demokratisasi, kesejahteraan dan nilai-nilai budaya berbasis ajaran Trisakti Bung Karno Mewujudkan reformasi birokrasi, meningkatkan pelayanan publik, mengembangkan etika dan budaya politik masyarakat, memperkuat ekonomi kerakyatan dan membangun budaya gotong royong sebagai nilai - nilai dasar Trisakti Bung Karno. 2 Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan, Menanggulangi Kemiskinan dan Pengangguran
a.Menurunkan jumlah penduduk miskin;
b.Menurunkan jumlah penganggur;
c.Mengembangkan Koperasi dan UMKM;
d.Mewujudkan Desa Mandiri/ Berdikari melalui Kedaulatan Pangan dan Kedaulatan Energi;
e.Meningkatkan kelembagaan ekonomi pedesaan;
a.Menurunnya angka kemiskinan;
b.Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka;
c.Terjaminnya kedaulatan pangan melalui ketersediaan (produksi dan cadangan pangan), keterjangkauan, konsumsi pangan dan gizi serta keamanan pangan berbasis bahan baku, sumber daya dan kearifan lokal;
d.Terjaminnya ketersediaan energi dengan potensi lokal;
a.Mengurangi penduduk miskin diprioritaskan pada wilayah kabupaten/kota dengan persentase di atas rata-rata Jawa Tengah;
b.Memprioritaskan pendidikan kejuruan dan keterampilan SDM berbasis kompetensi;
c.Optimalisasi penerapan Sapta Usaha Tani didukung pemanfaatan teknologi dan IV -14 No Misi Tujuan Sasaran Arah Kebijakan
f.Meningkatkan produk berkualitas ekspor dan penggunaan produk dalam negeri;
g.Meningkatkan iklim dan pengembangan investasi;
h.Mewujudkan pembangunan yang berkeadilan;
i.Meningkatkan pencegahan permasalahan sosial dan pemerataan akses pelayanan bagi PMKS.
e.Meningkatnya jumlah dan kualitas daya saing dan produktivitas Koperasi dan UMKM;
f.Meningkatnya kelembagaan ekonomi pedesaan;
g.Meningkatnya kualitas produk unggulan orientasi ekspor dan pengendalian impor non migas;
h.Meningkatnya realisasi investasi;
i.Meningkatnya keadilan gender dan perlindungan anak;
j.Meningkatnya kualitas hidup serta perlindungan terhadap perempuan dan anak termasuk anak berkebutuhan khusus;
k.Meningkatnya ketersediaan, keterjangkauan dan kesetaraan penyeleng-garaan pendidikan;
l.Meningkatnya kualitas dan keterampilan masyarakat;
m.Meningkatnya upaya pencegahan permasalahan sosial dan aksesibilitas PMKS dalam memperoleh pelayanan dan rehabilitasi yang berperspektif HAM modernisasi alat mesin pertanian berwawasan lingkungan;
d.Mengembangkan regulasi ketahanan pangan/kedaulatan pangan termasuk alih fungsi lahan pertanian yang didukung dengan reformasi agraria;
e.Meningkatkan ketersediaan, distribusi, keterjangkauan, kualitas, keamanan pangan berbasis sumber daya lokal dan penanganan rawan pangan serta penyediaan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat;
f.Meningkatkan pemanfaatan potensi panas bumi dan energi alternatif dengan penggunaan pilihan teknologi sederhana, tepat guna dan ramah lingkungan; IV -15 No Misi Tujuan Sasaran Arah Kebijakan
g.Meningkatkan pembangunan jaringan listrik perdesaan;
h.Meningkatkan budaya hemat energi;
i.Mengembangkan wirausaha baru diarahkan pada usaha kreatif bernilai tambah tinggi;
j.Meningkatkan fasilitas akses modal kerja, pembimbingan teknis dan pendampingan manajerial Koperasi dan UMKM berbasis sumber daya lokal;
k.Optimalisasi kelembagaan ekonomi perdesaan;
l.Optimalisasi pengembangan akses dan informasi pasar melalui perkuatan jejaring sentra dan klaster;
m.Peningkatan kualitas, keberagaman, produktivitas, dan promosi serta mendorong penerapan standar mutu produk lokal; IV -16 No Misi Tujuan Sasaran Arah Kebijakan
n.Membangun kesadaran bersama untuk mengutamakan penggunaan produk dalam negeri;
o.Mendorong terciptanya iklim investasi yang berdaya saing, kondusif dan responsif terhadap perubahan kebijakan nasional dan global;
p.Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengembangan destinasi pariwisata;
q.Mendorong percepatan implementasi PUG dan PUHA;
r.Meningkatkan kualitas hidup dan perlindungan terhadap perempuan dan anak;
s.Meningkatkan kualitas pelayanan penanganan kasus kekerasan berbasis gender, anak dan trafficking;
t.Meningkatkan upaya pencegahan, penanganan IV -17 No Misi Tujuan Sasaran Arah Kebijakan dan pengurangan risiko terjadinya kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran terhadap perempuan dan anak;
u.Meningkatkan jangkauan layanan pendidikan dengan pendampingan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada jenjang pendidikan dasar dan pemberian Bantuan Siswa Miskin pada jenjang pendidikan menengah;
v.Meningkatkan kompetensi dan kesejahteraan pendidik;
w.Meningkatkan ketrampilan dan kewirausahaan masyarakat;
x.Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana panti rehabilitasi sosial serta Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS). IV -18 No Misi Tujuan Sasaran Arah Kebijakan 3 Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah yang Bersih, Jujur dan Transparan, “Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”
a.Menciptakan penyelenggara pemerintahan daerah yang kompeten, profesional, berdedikasi tinggi dan berorientasi pada pelayanan prima;
b.Menciptakan sistem birokrasi yang transparan dan akuntabel;
c.Melaksanakan penegakan hukum.
a.Meningkatnya kinerja tata kelola pemerintahan provinsi;
b.Meningkatnya profesionalisme dan kompetensi aparatur serta sistem pola karier yang jelas;
c.Meningkatnya cakupan layanan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah;
d.Terwujudnya kelembagaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
e.Terwujudnya tertib administrasi kependudukan;
f.Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
g.Tercapainya laporan keuangan daerah dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian;
h.Terwujudnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; Terwujudnya penegakan dan harmonisasi produk hukum yang mendorong pencapaian akuntabilitas dan kondusivitas
a.Mengembangkan sumber daya aparatur yang terintegritas, netral, kompeten, kapabel, berkinerja tinggi, sejahtera dan sistem pembinaan karier yang terbuka;
b.Memprioritaskan perubahan cara pandang dan perilaku dari birokrat menjadi pelayan publik;
c.Meningkatkan sarana penanganan pengaduan masyarakat berbasis pada teknologi informasi;
d.Meningkatkan kualitas pelayanan berupa kecepatan, kemudahan dan kepastian serta transparansi proses perizinan;
e.Meningkatkan investasi pada seluruh kabupaten/kota;
f.Mengimplementasikan aksi PPK yang difokuskan pada peningkatan kemudahan IV -19 No Misi Tujuan Sasaran Arah Kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. berusaha, transparansi perencanaan dan penganggaran, serta transparansi pengadaan barang/jasa pemerintah;
g.Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan keuangan, optimalisasi pemberdayaan aset daerah, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang- undangan;
h.Menerapkan sistem tata kerja birokrasi berbasis teknologi informasi;
i.Mengoptimalisasikan proses penyusunan peraturan perundang-undangan di daerah;
j.Menerapkan kebijakan peraturan perundang- undangan serta penanganan terhadap pelanggar peraturan daerah; IV -20 No Misi Tujuan Sasaran Arah Kebijakan
k.Meningkatkan pengelolaan administrasi kependudukan dan catatan sipil. 4 Memperkuat Kelembagaan Sosial Masyarakat untuk Meningkatkan Persatuan dan Kesatuan
a.Menurunkan potensi konflik antar kelompok masyarakat, suku dan agama;
b.Memperkuat Pancasila sebagai dasar negara dan 3 pilar kebangsaan dalam budaya dan jati diri masyarakat;
c.Meningkatkan partisipasi politik masyarakat;
d.Mewujudkan budaya Jawa Tengah yang semakin berkembang pada semua aspek kehidupan.
a.Tertanganinya kejadian konflik antar kelompok masyarakat, suku dan agama;
b.Meningkatnya peran kelembagaan sosial masyarakat dalam menum- buhkan rasa bangga terhadap budaya dan jati diri bangsa;
c.Menguatnya semangat kebangsaan, persatuan dan jiwa patriotik;
d.Meningkatnya partisipasi politik masyarakat;
e.Meningkatnya peran partai politik dan organisasi masyarakat dalam proses demokrasi;
f.Meningkatnya keterwakilan perempuan di dalam politik;
g.Meningkatnya pemahaman masyarakat atas budaya Jawa;
h.Meningkatnya sikap dan perilaku masyarakat yang dijiwai oleh keluhuran budaya Jawa;
i.Meningkatnya pelaksanaan tradisi budaya Jawa dalam kehidupan masyarakat.
a.Meningkatkan peran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Komunitas Intelejen Daerah (Kominda), Forum Keru- kunan Umat Beragama (FKUB) dan Forum Persau- daraan Bangsa Indonesia (FPBI) terutama pada wilayah yang rawan konflik;
b.Meningkatkan wawasan kebangsaan bagi masyarakat;
c.Meningkatkan pendidikan politik masyarakat terutama kelompok pemilih pemula dan masyarakat berpendidikan rendah;
d.Meningkatkan kapasitas kader partai politik dan relawan Ormas yang terdaftar; IV -21 No Misi Tujuan Sasaran Arah Kebijakan
e.Meningkatkan komitmen politik dan kapasitas perempuan di bidang politik;
f.Meningkatkan pendidikan karakter dan budaya sejak dini;
g.Meningkatkan pelestarian dan pengembangan seni dan budaya. 5 Memperkuat Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan dan Proses Pembangunan yang Menyangkut Hajat Hidup Orang Banyak
a.Meningkatkan peran masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan;
b.Meningkatkan kesesuaian program pembangunan dengan kebutuhan dan permasalahan yang dialami masyarakat.
a.Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan;
b.Berkurangnya kesenjangan pembangunan antar wilayah;
c.Meningkatnya ketepatan waktu dan mutu pelaksanaan pembangunan daerah.
a.Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan melalui forum rembug;
b.Meningkatkan partisipasi aktif forum anak dalam pembangunan;
c.Meningkatkan keterlibatan aktif masyarakat, perguruan tinggi, organisasi masyarakat dan dunia usaha dalam forum perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan;
d.Mempublikasikan kebijakan dan hasil pembangunan melalui media massa; IV -22 No Misi Tujuan Sasaran Arah Kebijakan
e.Meningkatkan pemerataan pembangunan dengan pendekatan kewilayahan. 6 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik untuk Memenuhi Kebutuhan Dasar Masyarakat
a.Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
b.Meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, kesetaraan dan kepastian dalam penyelenggaraan pendidikan;
c.Meningkatkan budaya baca masyarakat;
d.Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman;
e.Meningkatkan penanganan infrastruktur pertanian dalam arti luas.
a.Menurunnya angka kematian dan angka kesakitan;
b.Menurunnya Drop Out (DO) KB dan Unmet Need serta meningkatnya peserta KB aktif/Contraceptive Prevalence Rate (CPR);
c.Meningkatnya kesempatan masyarakat mengenyam pendidikan;
d.Meningkatnya kualitas pendidikan;
e.Meningkatnya budaya baca masyarakat;
f.Meningkatnya pemenuhan kebutuhan air minum, sanitasi, perumahan layak huni;
g.Meningkatnya kinerja layanan jaringan irigasi dan ketersediaan air baku serta partisipasi masyarakat.
a.Meningkatkan pemenuhan prasarana sarana pelayanan kesehatan dasar dan rujukan serta pemerataan tenaga medis;
b.Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
c.Meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan pada jenjang PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
d.Meningkatkan tata kelola, akuntabilitas serta partisipasi masyarakat dan swasta dalam penyelenggaraan pendidikan; IV -23 No Misi Tujuan Sasaran Arah Kebijakan
e.Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana perpustakaan;
f.Meningkatkan kualitas RTLH dan lingkungan per- mukiman kumuh khususnya pada kelompok masyarakat berpenghasilan rendah;
g.Meningkatkan kualitas dan kapasitas prasarana sarana serta sistem penyediaan air bersih dan sanitasi berbasis masyarakat dan institusi (SPAM dan TPA Regional);
h.Meningkatkan kualitas dan kapasitas prasarana dan sarana jaringan irigasi serta pengembangan tampungan air baku secara berkelanjutan;
i.Meningkatkan kerjasama dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi partisipasi, penyediaan air bersih dan sanitasi serta air baku berbasis IV -24 No Misi Tujuan Sasaran Arah Kebijakan pemberdayaan;
j.Meningkatkan capaian kinerja untuk mengawal pencapaian target SPM dalam setiap pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat. 7 Meningkatkan Infrastruktur untuk Mempercepat Pembangunan Jawa Tengah yang Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan
a.Meningkatkan daya dukung infrastruktur dan pelayanan transportasi;
b.Meningkatkan kualitas dan kapasitas infrastruktur komunikasi;
c.Menerapkan konsep ramah lingkungan dalam setiap pembangunan;
d.Meningkatkan ketangguhan dalam penanggulangan bencana.
a.Meningkatnya kinerja penanganan jalan dan jembatan;
b.Meningkatnya ketersediaan dan kondisi moda serta keselamatan transportasi;
c.Meningkatnya penanganan banjir dan rob serta pantai kritis di muara sungai;
d.Meningkatnya kondisi dan ketersediaan infrastruktur dan transportasi strategis dan peran serta masyarakat;
e.Meningkatnya cakupan masyarakat pengguna sarana teknologi komunikasi dan informasi;
f.Terwujudnya pembangunan berwawasan lingkungan;
g.Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan masyarakat dalam penanggulangan bencana.
a.Meningkatkan struktur, pelebaran, rehabilitasi dan pemeliharaan berkala serta menjaga kondisi baik jalan dan jembatan, dengan mengupayakan peningkatan peran serta masyarakat dalam pemeliharaan jalan;
b.Meningkatkan penanganan pada ruas jalan dan jembatan utamanya untuk mendukung pembangunan sosial, ekonomi dan pengembangan wilayah (ruas perbatasan provinsi, akses wisata, akses penghubung Pantura- Pansela, pembangunan perkotaan dan perdesaan, alternatif jalan nasional dan IV -25 No Misi Tujuan Sasaran Arah Kebijakan akses langsung jalan arteri, daerah rawan bencana dan strategis lainnya);
c.Meningkatkan ketersediaan peralatan penanganan jalan dan SDM teknis kebinamargaan serta pengembangan sistem informasi manajemen dan publik.
d.Meningkatkan penataan sistem transportasi antar moda, pengembangan angkutan massal (mass rapid transport) di wilayah perkotaan, perluasan jangkauan pelayanan transportasi di perdesaan serta peningkatan keselamatan lalu lintas secara komprehensif dan terpadu bersama dengan Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten/ Kota;
e.Meningkatkan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan IV -26 No Misi Tujuan Sasaran Arah Kebijakan prasarana sarana pengendalian banjir dan pantai kritis di muara sungai utamanya pada Wilayah Sungai Bodri Kuto dan Pemali Comal;
f.Meningkatkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan fasilitasi dalam pengembangan, penyediaan dan penanganan infrastruktur strategis utamanya kewenangan pemerintah dan kabupaten/kota (jalan tol, jalan strategis pendukung perekonomian, waduk/embung, irigasi, pengendalian daya rusak air); transportasi (bandar udara, pelabuhan, terminal, kereta api dan ASDP); pengembangan infrastruktur lintas kabupaten/kota dan penanganan rob utamanya di wilayah Pantura, IV -27 No Misi Tujuan Sasaran Arah Kebijakan penanganan Rawa Pening dan Segara Anakan;
g.Meningkatkan upaya dukungan pembiayaan dan penanganan dari Pemerintah dan Kerjasama Pemerintah dan Swasta (Public Private Partnership), Corporate Social Responsibility (CSR) serta mengupayakan dukungan Pemerintah Provinsi dalam peningkatan kondisi infrastruktur kabupaten/kota dan desa;
h.Meningkatkan peran swasta dalam pemenuhan jaringan komunikasi;
i.Meningkatkan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang;
j.Meningkatkan pemahaman dan kesadaran para pihak terhadap fungsi dan manfaat penataan ruang berbasis DAS sebagai langkah awal sebelum IV -28 No Misi Tujuan Sasaran Arah Kebijakan penerapan sanksi atas penegakan Perda;
k.Meningkatkan pengelolaan dan sebaran RTH;
l.Meningkatkan penanganan lahan kritis dan kerusakan wilayah pesisir dengan melibatkan peran aktif masyarakat;
m.Meningkatkan pengendalian kerusakan dan rehabilitasi lingkungan hidup;
n.Meningkatkan kapasitas manajemen penanggulangan bencana (mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat dan rehabilitasi-rekonstruksi). IV -29 4.2 Prioritas Pembangunan Daerah Pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2015 merupakan tahun kedua RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2018, dan merupakan keberlanjutan dari fokus tahun sebelumnya. Selain merupakan penjabaran RPJMD, pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2015 juga diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2015.
a.Pokok-Pokok Pikiran DPRD Pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) merupakan hasil penyerapan aspirasi melalui reses dan rapat dengar pendapat dengan masyarakat dan/atau pemerintah daerah digunakan sebagai salah satu landasan penyusunan RKPD Provinsi Jawa Tengah 2015. Pokok- pokok pikiran dimaksud yang harus mendapat perhatian dari eksekutif guna diakomodir dalam RKPD tahun 2015, mencakup :
1. 1.Bidang Infrastruktur a) Dalam rangka pencapaian target dan prioritas pembangunan Tahun 2015 serta paska terjadinya bencana banjir dan tanah longsor diperlukan percepatan pembangunan infrastruktur sebagai upaya meningkatkan kembali akses pendukung perekonomian daerah serta pemulihan perekonomian masyarakat. b) Pembangunan infrastruktur hendaknya dititikberatkan pada peningkatan kondisi jalan dan jembatan, irigasi pendukung pertanian seperti bendungan, waduk dan embung guna mengurangi kesenjangan pembangunan antar daerah dan wilayah. c) Infrastruktur strategis seperti Bandara, Pelabuhan, Jalan Tol dan PLTU hendaknya juga menjadi perhatian pemerintah dalam upaya meningkatkan daya saing dan investasi daerah. d) Sebagai salah satu upaya pengurangan angka kemiskinan termasuk pencapaian target MDG’s yang menjadi komitmen daerah dan nasional, maka penyediaan dan pemenuhan sarana air bersih dan sanitasi perdesaan - perkotaan serta pemugaran RTLH agar ditingkatkan. e) Pembenahan sistem dan sarana transportasi antar daerah dan wilayah diharapkan bisa meningkatkan aksebilitas dan mengurai kemacetan, serta memberi manfaat signifikan bagi kesejahteraan masyarakat, dengan membuat jalan2 dan pelebaran ruas jalan. f) Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan dan ramah lingkungan memerlukan pembangunan yang integratif, dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah dan konservasi lingkungan hidup melalui peningkatan kapabilitas dan aksesibiltas wilayah serta modernisasi sarana dan sistem transportasi dengan IV -30 mengintegrasikan konsep ramah lingkungan dalam setiap kegiatan pembangunan serta upaya penanggulangan bencana.
2. 2.Bidang Pemerintahan a) Sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat diperlukan peningkatan profesionalisme dan disiplin aparatur serta efisiensi sistem birokrasi termasuk sistem pengawasan dan pertanggungjawaban anggaran yang transparan dan akuntabel. b) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan disertai dengan keterbukaan informasi publik, untuk memperkuat sistem demokrasi dan meningkatkan kepercayaan pada pemerintahan. c) Tata kelola pemerintahan, demokratisasi dan kondusivitas daerah, difokuskan pada optimalisasi peran Pemerintah dalam peningkatan kualitas pelayanan publik, peningkatan peran serta masyarakat dalam setiap pelaksanaan pembangunan, serta pelestarian dan pengembangan seni budaya daerah.
3. 3.Bidang Perekonomian a) Pembinaan, pendampingan, pemberdayaan, dan kemudahan dalam mengakses permodalan serta proteksi kepada pelaku UMKM guna meningkatkan daya saing UMKM. b) Pengembangan dan pemberdayaan Daerah Tujuan Wisata untuk meningkatkan PAD kabupaten/kota dan kesejahteraan masyarakat. c) Pemberdayaan bagi kelompok petani dan nelayan melalui pelatihan, pendampingan, bantuan alat, pupuk dan bibit serta fasilitasi pasca panen untuk meningkatkan produktivitas sehingga berdampak pada peningkatan pendapatan serta kesejahteraan petani dan nelayan. d) Peningkatan efektivitas pemantauan harga dan operasi pasar sebagai upaya menjamin ketahanan pangan di masyarakat melalui ketersediaan, distribusi, dan stabilisasi harga pangan pokok di pasar. e) Diupayakan mendorong dana desa sebagai akibat adanya UU Desa untuk dapat digunakan untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap sumber daya ekonomi produktif pedesaan, khususnya pembangunan pertanian dalam arti luas. f) Perbaikan kondisi fisik dan infrastruktur pasar tradisional untuk meningkatkan daya tarik dan daya saing pasar tradisional di tengah era global sekaligus memberikan rasa nyaman dan aman bagi pedagang dan konsumen.
4. 4.Bidang Kesejahteraan Masyarakat a) Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan derajat kesehatan masyarakat serta pemberdayaan kesejahteraan sosial utamanya bagi masyarakat rentan. IV -31 b) Sebagai upaya pengurangan kemiskinan dan pengangguran, perlu disusun program dan kegiatan prioritas yang mampu mendorong perluasan dan peningkatan kesempatan kerja di perdesaan, peningkatan kompetensi tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, optimalisasi peran BLK, perluasan kewirausahan serta peningkatan daya saing usaha produktif sesuai potensi daerah. c) Peningkatan kualitas hidup perempuan, keterlibatan perempuan di legislatif mencapai 30%, perlindungan terhadap perempuan dan anak terhadap kekerasan, trafficking, dan pemenuhan hak anak. d) Peningkatan kesejahteraan keluarga melalui revitalisasi program KB dan peningkatan kepesertaan KB Pria, KB Mandiri, KB Perusahaan dan penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP).
5. 5.Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup a) Perda Nomor 6 Tahun 2010 tentang RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 perlu ditegakkan, termasuk melakukan upaya dalam mengatasi alih fungsi lahan pertanian dalam mendukung komitmen untuk mewujudkan kedaulatan pangan. b) Pemerintah harus berupaya memberikan dukungan yang nyata terhadap masyarakat dunia usaha dan lembaga pendidikan yang mampu mengimplementasikan kegiatan pembangunan yang bersifat go green. c) Diperlukan upaya yang lebih intensif dalam menangani lahan kritis, panjang pantai kritis dan kerusakan ekosistem pesisir serta meningkatkan sebaran dan proporsi Ruang Terbuka Hijau di kabupaten/kota.
6. 6.Bantuan Keuangan Optimalisasi bantuan keuangan kepada kabupaten/kota dalam rangka pencapaian pelaksanaan tahap perwujudan masyarakat Jawa Tengah yang semakin sejahtera dan berdikari, mandiri, berkesinambungan dan berdaya saing tinggi mendasarkan pada hasil evaluasi dan data sesuai dengan kebutuhan kabupaten/kota.
b.Rencana Kerja Pemerintah Tahun (RKP) 2015 Kebijakan pembangunan nasional tahun 2015 diarahkan untuk “Melanjutkan Reformasi bagi Percepatan Pembangunan Ekonomi yang Berkeadilan”, yang dijabarkan sebagai berikut : a) Pertama, reformasi yang sedang berjalan perlu terus dilanjutkan di segala bidang, yaitu bidang Polhukhankam, Ekonomi, dan Kesejahteraan Rakyat; b) Kedua, percepatan pembangunan ekonomi secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pada pencapaian daya saing kompetitif perekonomian; c) Ketiga, pembangunan yang inklusif dan peningkatan rasa keadilan. IV -32 Dengan merujuk pada RPJPN Tahun 2005-2025, dan memperhatikan hal-hal penting tersebut, prioritas dan arah pembangunan nasional difokuskan pada sembilan bidang pembangunan yaitu :1) Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama; 2) Ekonomi; 3) Sarana dan Prasarana; 4) Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; 5) Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; 6) Politik; 7) Pertahanan dan Keamanan; 8) Hukum dan Aparatur; dan 9) Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang. Sasaran pembangunan nasional yang akan dicapai di tahun 2015, adalah sebagai berikut :
1. 1.Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,5-6,3 persen;
2. 2.Inflasi dapat terkendali pada kisaran 4,5±1 persen;
3. 3.Tingkat kemiskinan menurun menjadi sebesar 9-10 persen;
4. 4.Tingkat pengangguran menjadi sebesar 5,7-5,9 persen.
c.Prioritas Pembangunan Daerah Jawa Tengah Tahun 2015 Mendasarkan pada isu strategis, serta kebijakan upaya pencapaian target pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD, serta memperhatikan arah kebijakan pembangunan nasional tahun 2015, maka pembangunan daerah Jawa Tengah pada Tahun 2015 ditujukan untuk “Meningkatkan Infrastruktur dan Kualitas Pelayanan Dasar Menuju Kemandirian Wilayah dan Kesejahteraan Masyarakat”. Sedangkan arah kebijakan yang telah ditetapkan untuk mendorong pencapaian target dan sasaran pembangunan tahun 2015, meliputi :
1. 1.Peningkatan sinergitas dan harmonisasi program pengurangan kemiskinan dan pengangguran berdimensi kewilayahan;
2. 2.Peningkatan infrastruktur yang makin berkualitas guna mendukung pengembangan wilayah;
3. 3.Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan dasar yang makin luas;
4. 4.Peningkatan perekonomian daerah berbasis potensi unggulan daerah dengan dukungan rekayasa teknologi dan berorientasi pada ekonomi kerakyatan;
5. 5.Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga kelestarian fungsinya;
6. 6.Peningkatan tata kelola pemerintahan, demokratisasi dan kondusivitas wilayah. Dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan daerah tahun 2015 dengan arah kebijakan yang telah ditetapkan tersebut, maka penjabaran prioritas dan fokus pembangunan Jawa Tengah tahun 2015, yaitu sebagai berikut:
a.Peningkatan sinergitas dan harmonisasi program pengurangan kemiskinan dan pengangguran berdimensi kewilayahan, dengan fokus : IV -33 1) Perluasan intervensi program/kegiatan sektoral pada kecamatan prioritas dengan tingkat kemiskinan tinggi dengan pola quick win; 2) Perluasan intervensi penanggulangan kemiskinan dengan pola bottom up di semua desa/kelurahan kategori miskin tinggi, sedang dan rendah; 3) Peningkatan kesejahteraan pekerja, fasilitasi pembangunan perumahan layak huni dan murah bagi pekerja serta penyediaan jaminan sosial; 4) Peningkatan kompetensi calon tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar kerja; 5) Peningkatan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan/ ketrampilan tematik di BLK sesuai kebutuhan pasar kerja; 6) Peningkatan kualitas dan kuantitas instruktur BLK; 7) Peningkatan prasarana, sarana dan kurikulum pelatihan di BLK; 8) Optimalisasi bursa lapangan kerja melalui media dan lembaga; 9) Peningkatan informasi sistem on line pencari kerja dan pasar kerja; 10) Optimalisasi penyaluran tenaga kerja melalui BPSDM dan PIKM sesuai kebutuhan dunia usaha; 11) Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan calon transmigran sesuai lokasi penempatan; 12) Mendorong masuknya investor ke Jawa Tengah pada bidang usaha yang banyak ciptakan lapangan kerja; 13) Peningkatan fasilitasi pendampingan BOS pendidikan dasar dan pemberian bantuan siswa miskin pada jenjang pendidikan menengah; 14) Peningkatan kewirausahaan baru dan ketrampilan/kecakapan hidup pemuda; 15) Peningkatan kerjasama SMK dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri dan menumbuhkembangkan jiwa kewirausahaan; 16) Pembentukan warung sosial dan penyusunan kesepakatan (MoU) dengan pemangku kepentingan sekitar; 17) Perlindungan, rehabilitasi, pemberdayaan dan pemberian jaminan sosial bagi PMKS; 18) Peningkatan kemandirian dan penanganan kerentanan pangan di masyarakat.
b.Peningkatan infrastruktur yang makin berkualitas guna mendukung pengembangan wilayah, dengan fokus : 1) Peningkatan struktur dan pelebaran pada jalan dengan MST < 8 ton dan pada jalan dengan lebar < 6 m; 2) Peningkatan kondisi baik jalan dan jembatan, dengan mengupayakan peningkatan peran serta masyarakat dalam pemeliharaan jalan; 3) Peningkatan penanganan diutamakan pada jalan dan jembatan pendukung pembangunan sosial ekonomi dan budaya pada koridor IV -34 jalur ekonomi tinggi, sentra produksi, kawasan wisata, kawasan terpencil, perbatasan, rawan dan rehabilitasi rekotruksi bencana serta pada jalur penghubung koridor Pantai Utara dengan koridor Pantai Selatan (Pemalang-Purbalingga-Kebumen; Wiradesa-Kali- bening-Banjarnegara; Weleri-Temanggung; Purworejo-Wonosobo- Kebumen; Pati-Grobogan-Surakarta); 4) Peningkatan ketersediaan peralatan penanganan jalan dan SDM teknis kebinamargaan; 5) Fasilitasi peningkatan dan penyelesaian pembangunan jalan dan jembatan Nasional dan Kabupaten/Kota (diantaranya Jalan tol trans Jawa pada ruas Semarang-Solo, Solo-Kertosono, Semarang- Batang, Batang-Pekalongan, Pekalongan-Pemalang, Pemalang- Pejagan, underpass Jatingaleh Kota Semarang dan flyover Palur Sukoharjo serta JJLS); 6) Peningkatan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi di Daerah Irigasi kewenangan provinsi, dengan mengutamakan pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta sinergitas penanganannya bersama kewenangan Pemerintah dan Kabupaten/Kota; 7) Pembangunan dan revitalisasi waduk, embung dan tampungan air lainnya untuk ketersediaan air baku; 8) Peningkatan kerjasama pembangunan waduk dan irigasi (Waduk Logung Kudus, Waduk Pidekso Wonogiri, Waduk Gondang Karanganyar, Waduk Matenggeng Cilacap, Waduk Kuningan Brebes, DI Progopistan Temanggung dan DI Cikawung Cilacap) dan penanganan wilayah sungai kewenangan Nasional dan Kabupaten/Kota. 9) Peningkatan penanganan sarana dan prasarana pengendalian banjir utamanya di wilayah sungai Bodri Kuto dan Pemali Comal serta konservasi sungai untuk menjaga daya dukung dan daya tampungnya; 10) Fasilitasi percepatan penanganan banjir/rob di wilayah pantura dan Kota semarang secara komprehensif serta rehabilitasi rekonstruksi bencana banjir bersama Pemerintah dan Kabupaten/Kota; 11) Peningkatan cakupan layanan air minum dan sanitasi; 12) Peningkatan pembangunan rumah layak huni dan perbaikan lingkungan kumuh bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah; 13) Peningkatan keselamatan lalu lintas (kualitas perijinan, penegendalian dan kapasitas masyarakat, sarana prasarana keselamatan, perlintasan Kereta Api) secara komprehensif dan terpadu dengan Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten/ Kota IV -35 14) Fasilitasi pengembangan BRT Kota Semarang/Kedungsapur dan Solo/Subosukowonosraten (koridor, bus dan shelter) dan persiapan penerapan BRT di Purwokerto; 15) Fasilitasi dukungan pembangunan intermoda darat di Terminal mangkang Semarang ; 16) Pelaksanaan rintisan transportasi perdesaan; 17) Pengadaan kapal ASDP, peningkatan prasarana sarana dan penyiapan operasional kapal ASDP; 18) Fasilitasi dan dukungan penyelesaian jalur KA Tuntang-Ambarawa dan reaktivasi rel KA di Semarang-Demak-Kudus-Pati-Rembang; Ambarawa-Secang-Magelang; jalur rel KA ke Pelabuhan Tanjung Emas; jalur underpass/layang; 19) Fasilitasi dan dukungan pembangunan Bandara Dewandaru, Wirasaba, Ahmad Yani (percepatan penyelesaian pembangunan dan operasionalisasi) dan Adisumarmo (aksesibilitas); Pelabuhan Tanjung Emas dengan Terminal Kendal dan Pelabuhan Karimunjawa - Jepara; 20) Peningkatan dan operasionalisasi sistem informasi pembangunan infrastruktur jalan, PSDA dan perhubungan.
c.Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan dasar yang makin luas, dengan fokus : 1) Percepatan implementasi pendidikan menengah universal untuk meningkatkan APK pendidikan menengah; 2) Perluasan fasilitasi anak usia sekolah dan berkebutuhan khusus yang belum tertangani serta anak putus sekolah melalui lembaga non formal; 3) Peningkatan penuntasan buta aksara usia non produktif; 4) Optimalisasi penyelenggaraan program kesetaraan dan peningkatan minat masyarakat untuk mengikuti program kesetaraan; 5) Optimalisasi prasarana sarana pendidikan formal dan informal; 6) Peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan; 7) Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak; 8) Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular maupun tidak menular serta Surveilance epidemiologi, penanganan KLB dan bencana; 9) Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan serta prasarana sarana layanan dasar dan rujukan; 10) Peningkatan pelaksanaan PUG dan PUHA; 11) Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan terhadap perempuan dan anak, serta penanganan kekerasan berbasis gender dan anak, serta trafficking; 12) Perluasan peningkatan peserta KB Mandiri (khususnya KB Pria) dan penggunaan alat kontrasepsi jangka panjang; IV -36 13) Perluasan program KB dalam kurikulum pendidikan sejak dini dan pengembangan media KIE KB di Desa/Kelurahan; 14) Penguatan kapasitas potensi sumber kesejahteraan sosial; 15) Peningkatan dan optimalisasi implementasi SIDa; 16) Peningkatan peran dan fungsi seni, budaya dan budi pekerti, serta pelestarian cagar budaya; 17) Peningkatan kualitas dan kapasitas kepemudaan dengan pengembangan kelembagaan pemuda serta optimalisasi penyelenggaraan pusat pendidikan dan latihan pelajar dalam rangka peningkatan pembinaan dan kualitas keolahragaan; 18) Pengembangan budaya baca masyarakat dengan optimalisasi pendayagunaan perpustakaan keliling, perpustakaan desa dan daerah, serta penyediaan mobil pintar.
d.Peningkatan perekonomian daerah berbasis potensi unggulan daerah dengan dukungan rekayasa teknologi dan berorientasi pada ekonomi kerakyatan, dengan fokus : 1) Peningkatan ekonomi kreatif berbasis produk unggulan daerah didukung rekayasa teknologi; 2) Peningkatan kapasitas kelembagaan dan kemitraan serta penciptaan kondusivitas iklim usaha untuk mendukung daya saing Koperasi dan UMKM; 3) Pembenahan obyek wisata dan infrastruktur destinasi wisata untuk meningkatkan daya tarik wisata; 4) Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan, dan perikanan didukung pemanfaatan teknologi ramah lingkungan; 5) Peningkatan penerapan jaminan mutu dan keamanan pangan produk pertanian; 6) Peningkatan ketersediaan, distribusi, keterjangkauan, kualitas, keamanan pangan, didukung penguatan kelembagaan; 7) Pengembangan diversifikasi dan pola konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal; 8) Membangun jaringan antar petani dan pengolah/industri; 9) Implementasi kartu petani dan BBM nelayan; 10) Peningkatan peran kelembagaan pengelolaan sumber daya air dan irigasi partisipatif; 11) Dukungan peningkatan kondisi dan pengembangan irigasi dan waduk/embung kewenangan kabupaten/kota melalui bantuan keuangan; 12) Pengembangan energi baru terbarukan dan konservasi energi, dengan pengembangan dan pembangunan PLTS, PLTMH, dan pengawasan pengendalian PLTPB; 13) Peningkatan rasio elektrifikasi melalui jaringan listrik perdesaan; 14) Peningkatan budaya hemat energi. IV -37
e.Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga kelestarian fungsinya, dengan fokus : 1) Penguatan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup dalam rangka meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan; 2) Peningkatan kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang; 3) Pengendalian alih fungsi hutan dan lahan produktif menjadi lahan budidaya lainnya untuk mendukung perwujudan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan menjamin kelestarian lingkungan hidup; 4) Pengembangan pemanfaatan keanekaragaman hayati dalam rangka menjaga keberlanjutan fungsi sumberdaya alam dan lingkungan hidup; 5) Peningkatan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan dengan penguatan kelembagaan masyarakat, dan penegakkan hukum; 6) Peningkatan pengelolaan RTH dalam rangka menjaga kualitas dan kuantitasnya; 7) Peningkatan rehabilitasi lahan kritis dan penanganan kerusakan wilayah pesisir, dengan melibatkan peran aktif masyarakat; 8) Peningkatan fungsi kelembagaan dan sistem dalam rangka pengurangan risiko bencana.
f.Peningkatan tata kelola pemerintahan, demokratisasi dan kondusivitas wilayah, dengan fokus : 1) Penyusunan kebijakan afirmatif dan peningkatan kapasitas perempuan dalam rangka meningkatkan partisipasi perempuan pada lembaga-lembaga pengambilan keputusan; 2) Peningkatan demokratisasi dan pendidikan politik masyarakat, penegakan hukum dan penghormatan HAM; 3) Promosi jabatan struktural secara terbuka kepada semua PNS yang memenuhi syarat; 4) Pengembangan kapasitas, kedisiplinan, dan kinerja aparatur. Tujuan, arah kebijakan, prioritas dan fokus pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2015 merupakan upaya guna mencapai target sasaran pembangunan daerah tahun 2015 yaitu :
a.Pertumbuhan ekonomi sebesar 6,0 – 6,5%;
b.Laju inflasi sebesar 5 ± 1%;
c.PDRB per kapita sebesar Rp. 7,44 juta;
d.Indeks Gini sebesar 0,347 dan Indeks Williamson sebesar 0,7007;
e.Persentase penduduk miskin sebesar 9,05 – 8,75%;
f.Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,93 – 4,62%;
g.Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 74,68; IV -38
h.Indeks Pembangunan Gender (IPG) sebesar 68,22 dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) sebesar 70,49. Berdasarkan prioritas dan fokus pembangunan Tahun 2015, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan Program Prioritas Daerah Tahun 2015 yang bersifat strategis, berdampak luas pada pencapaian sasaran, dapat dirasakan langsung oleh masyarakat serta lintas sektor dan lintas wilayah yang dapat dilihat pada Tabel 4.2. IV -39 Tabel 4.2 Rencana Program Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Prioritas dan Fokus Pembangunan Daerah Kinerja Pembangunan Daerah Program Prioritas Pembangunan SKPD Penanggung JawabIndikator Target Capaian 1 2 3 4 5
1. 1.Peningkatan sinergitas dan harmonisasi program pengurangan kemiskinan dan pengangguran berdimensi kewilayahan, dengan fokus :
a.Perluasan intervensi program/kegiatan sektoral pada kecamatan prioritas dengan tingkat kemiskinan tinggi dengan pola quick win;
b.Perluasan intervensi penanggulangan kemiskinan dengan pola bottom up di semua desa/kelurahan kategori miskin tinggi, sedang dan rendah;
c.Peningkatan kesejahteraan pekerja, fasilitasi pembangunan perumahan layak huni dan murah bagi pekerja serta penyediaan jaminan sosial;
d.Peningkatan kompetensi calon tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar kerja; - Tingkat Patisipasi Angkatan Kerja (%) - Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia kerja (%) - Rasio Upah Minimum Kabupaten/kota dibanding KHL (%) - 72,58 - 70,18 - 97,5 - Program Peningkatan Kesempatan Kerja - Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja - Program Perlindungan dan Pengembangan Ketenagakerjaan - Dinakertrans duk IV -40 Prioritas dan Fokus Pembangunan Daerah Kinerja Pembangunan Daerah Program Prioritas Pembangunan SKPD Penanggung JawabIndikator Target Capaian 1 2 3 4 5
e.Peningkatan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan/ketrampilan tematik di BLK sesuai kebutuhan pasar kerja;
f.Peningkatan kualitas dan kuantitas instruktur BLK;
g.Peningkatan prasarana, sarana dan kurikulum pelatihan di BLK;
h.Optimalisasi bursa lapangan kerja melalui media dan lembaga;
i.Peningkatan informasi sistem on line pencari kerja dan pasar kerja;
j.Optimalisasi penyaluran tenaga kerja melalui BPSDM dan PIKM sesuai kebutuhan dunia usaha;
k.Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan calon transmigran sesuai lokasi penempatan;
l.Mendorong masuknya investor ke Jawa Tengah pada bidang usaha yang banyak ciptakan lapangan kerja; - Calon Transmigran yang meningkat ketrampilannya setelah mendapatkan Pelatihan Dasar Umum (PDU) - Jumlah investor PMA/PMDN (proyek) - Jumlah nilai investasi PMA/PMDN (Rp. Trilyun) - Rasio Daya Serap Tenaga Kerja (orang) - 275 KK - 36 - 3,342 - 1.342 - Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi - Program Peningkatan Iklim dan Realisasi Investasi - Dinakertrans duk - BPMD IV -41 Prioritas dan Fokus Pembangunan Daerah Kinerja Pembangunan Daerah Program Prioritas Pembangunan SKPD Penanggung JawabIndikator Target Capaian 1 2 3 4 5
m.Peningkatan fasilitasi pendampingan BOS pendidikan dasar dan pemberian bantuan siswa miskin pada jenjang pendidikan menengah;
n.Peningkatan kerjasama SMK dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri dan menumbuhkembangkan jiwa kewirausahaan;
o.Peningkatan kewirausahaan baru dan ketrampilan/kecakapan hidup pemuda; - Lama Perijinan Investasi (hari) - APK PAUD/TK (4-6 tahun) - APK PAUD (0-6 tahun) - APK SD/SDLB/MI/Paket A - APM SD/SDLB/MI/Paket A - APK SMP/SMPLB/MTs/ Paket B - APM SMP/SMPLB/MTs/ Paket B - APK SMA/SMALB/MA/ SMK/ Paket C - APM SMA/SMALB/MA/ SMK/ Paket C - Jumlah desa vokasi yang dikembangkan - Jumlah pelaku/kelompok masyarakat yang terfa- silitasi dalam pendidikan kemasyarakatan - Jumlah kewirausahaan pemuda (orang/kelompok) - 10 - 75,00 - 53,00 - 109,13 - 100 - 100,56 - 79,30 - 74,00 - 60,00 - 35 - 38.000 - 650 /85 - Program Pendidikan Dasar - Program Pendidikan Menengah - Program Pendidikan Non Formal dan Informal - Program Peningkatan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda - Dinas Pendidikan - Dinpora IV -42 Prioritas dan Fokus Pembangunan Daerah Kinerja Pembangunan Daerah Program Prioritas Pembangunan SKPD Penanggung JawabIndikator Target Capaian 1 2 3 4 5
p.Pembentukan warung sosial dan penyusunan kesepakatan (MoU) dengan pemangku kepentingan sekitar;
q.Perlindungan, rehabilitasi, pemberdayaan dan pemberian jaminan sosial bagi PMKS;
r.Peningkatan kemandirian dan penanganan kerentanan pangan di masyarakat. - Jumlah penerima manfaat menjelang purna bina yang dibina - Jumlah PMKS yang mendapatkan penanganan (orang) - Persentase penanganan daerah rawan pangan - 1 MoU penanganan PM Balai Resos jelang purna bina (re-sosialisasi) - 34.807 - 60 - Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Sosial (PMKS) Lainnya - Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial - Program Peningkatan Ketahanan Pangan - Dinas Sosial - BKP
1. 2.Peningkatan infrastruktur yang makin berkualitas guna mendukung pengembangan wilayah, dengan fokus:
a.Peningkatan struktur dan pelebaran pada jalan dengan MST < 8 ton dan pada jalan dengan lebar < 6 m;
b.Peningkatan kondisi baik jalan dan jembatan, dengan mengupayakan peningkatan peran serta masyarakat dalam pemeliharaan jalan;
c.Peningkatan penanganan diutamakan pada jalan dan - Persentase panjang jalan prov sebagai jalan kolektor (MST > 8 Ton) - Persentase panjang jalan Prov dengan lebar > 6 m - Panjang jalan yang ditingkatkan kualitas dan kapasitasnya (km); - Persentase jalan dalam kondisi baik; - 74,80 - 64,88 - 366,990 - 88,20 - Peningkatan Jalan dan penggantian Jembatan; - Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan; - Peningkatan sarana prasarana kebinamargaan. - Dinas Bina Marga IV -43 Prioritas dan Fokus Pembangunan Daerah Kinerja Pembangunan Daerah Program Prioritas Pembangunan SKPD Penanggung JawabIndikator Target Capaian 1 2 3 4 5 jembatan pendukung pembangunan sosial ekonomi dan budaya pada koridor jalur ekonomi tinggi, sentra produksi, kawasan wisata, kawasan terpencil, perbatasan, rawan dan rehabilitasi rekotruksi bencana serta pada jalur penghubung koridor Pantura dengan koridor Pansela (Pemalang-Purbalingga- Kebumen; Wiradesa-Kalibening- Banjarnegara; Weleri- Temanggung; Purworejo- Wonosobo-Kebumen; Pati- Grobogan-Surakarta);
d.Peningkatan ketersediaan peralatan penanganan jalan dan SDM teknis kebinamargaan;
e.Fasilitasi peningkatan dan penyelesaian pembangunan jalan dan jembatan Nasional dan Kabupaten/Kota (diantaranya Jalan tol trans Jawa pada ruas Semarang-Solo, Solo-Kertosono, Semarang-Batang, Batang- - Keikutsertaan masyarakat dalam pemeliharaan jalan; - Pemenuhan kebutuhan alat kebinamargaan (alat berat dan alat laboratorium) (%); - Persentase panjang jalan yang sudah dileger (%); - Terfasilitasinya peningkatan dan penyelesaian pembangunan jalan dan jembatan Nasional dan Kabupaten/Kota; - Meningkat - 86,71 - 80,60 - Terlaksananya rapat koordinasi pengendalian dan sinkronisasi penanganan Jalan Prov, Nasional dan Kab/Kota secara berkala IV -44 Prioritas dan Fokus Pembangunan Daerah Kinerja Pembangunan Daerah Program Prioritas Pembangunan SKPD Penanggung JawabIndikator Target Capaian 1 2 3 4 5 Pekalongan, Pekalongan- Pemalang, Pemalang-Pejagan, underpass Jatingaleh Kota Semarang dan flyover Palur Sukoharjo serta JJLS);
f.Peningkatan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi di Daerah Irigasi kewenangan provinsi, dengan mengutamakan pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta sinergitas penanganannya bersama kewenangan Pemerintah dan Kabupaten/Kota;
g.Pembangunan dan revitalisasi waduk, embung dan tampungan air lainnya untuk ketersediaan air baku;
h.Peningkatan kerjasama pembangunan waduk dan irigasi (Waduk Logung Kudus, Waduk Pidekso Wonogiri, Waduk Gondang Karanganyar, Waduk Matenggeng Cilacap, Waduk Kuningan Brebes, DI Progopistan Temanggung dan DI Cikawung Cilacap) dan penanganan wilayah - Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik; - Persentase pemenuhan kebutuhan air baku; - Terfasilitasinya kerjasama dan pelaksanaan pembangunan waduk dan irigasi serta koordinasi penanganan wilayah sungai kewenangan Nasional dan Kab/Kota; - 76,00 - 54,00 - Berjalannya pembangunan Waduk dan Irigasi dan rapat koordinasi secara berkala bersama BBWS, Kelembagaan PSDA dan Pemerintah serta Kab/Kota. - Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya - Program penyediaan dan pengelolaan air baku - Program pengendalian banjir dan pengamanan pantai - Program pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya - Dinas PSDA IV -45 Prioritas dan Fokus Pembangunan Daerah Kinerja Pembangunan Daerah Program Prioritas Pembangunan SKPD Penanggung JawabIndikator Target Capaian 1 2 3 4 5 sungai kewenangan Nasional dan Kab/Kota;
i.Peningkatan penanganan sarana dan prasarana pengendalian banjir utamanya di wilayah sungai Bodri Kuto dan Pemali Comal serta konservasi sungai untuk menjaga daya dukung dan daya tampungnya;
j.Fasilitasi percepatan penanganan banjir/rob di wilayah pantura dan Kota semarang secara komprehensif serta rehabilitasi rekonstruksi bencana banjir bersama Pemerintah dan Kabupaten/Kota;
k.Peningkatan cakupan layanan air minum dan sanitasi;
l.Peningkatan pembangunan rumah layak huni dan perbaikan lingkungan kumuh bagi Masya- rakat Berpenghasilan Rendah; - Menurunnya luasan daerah genangan akibat banjir; - Terfasilitasinya penanganan rob dan banjir serta rehabilitasi dan rekontruksi banjir bersama Pemerintah dan Kabupaten/Kota; - Cakupan pelayanan air minum perkotaan (%) - Cakupan pelayanan air minum perdesaan (%) - Cakupan pelayanan sanitasi (%) - Rasio rumah layak huni - Persentase kawasan permukiman kumuh yang tertangani (%) - 3 % (5.000 Ha) - Terlaksananya penanganan banjir/rob dan rehabilitasi rekontruksi bencana banjir serta rapat koordinasi rencana penanganan banjir/rob kota semarang - 75,00 - 52,80 - 72,00 - 76,74 - 14,88 - Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi - Program Pembangunan Perumahan - Dinas Cipkataru - Bapermasdes - Dinas Cipkataru - Bapermasdes IV -46 Prioritas dan Fokus Pembangunan Daerah Kinerja Pembangunan Daerah Program Prioritas Pembangunan SKPD Penanggung JawabIndikator Target Capaian 1 2 3 4 5
m.Peningkatan keselamatan lalu lintas (kualitas perijinan, penegendalian dan kapasitas masyarakat, sarana prasarana keselamatan, perlintasan Kereta Api) secara komprehensif dan terpadu dengan Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten/ Kota;
n.Fasilitasi pengembangan BRT Kota Semarang/Kedungsapur dan Solo/Subosukowonosraten (koridor, bus dan shelter) dan persiapan penerapan BRT di Purwokerto;
o.Fasilitasi dukungan pembangunan intermoda darat di Terminal mangkang Semarang ; - Peningkatan ketersediaan prasarana keselamatan :  Jalan provinsi (%)  Perlintasan KA (lokasi) - Peningkatan kualitas perijinan dan kapasitas masyarakat - Terfasilitasinya pengembangan BRT - Terfasilitasinya pembangunan intermoda darat di Terminal Mangkang  34,00%  25 lokasi - 100 % perijinan yang di selesaikan - Pelaksanaan rapat koordinasi dan sosia- lisasi serta pelatihan kepada masyarakat dan stakeholders perhubungan - Pengembangan 1 Koridor BRT Kota Semarang/Kedungsepur, pembangunan shelter di Solo/Subosukawonosrat en dan dokumen pengembangan BRT Purwokerto - Kesepakatan dan meningkatnya dukungan pemerintah dan stakeholders - Program Perhubungan Darat - Program Perhubungan Laut - Program Perhubungan Udara - Dinas Perhubungan dan Kominfo IV -47 Prioritas dan Fokus Pembangunan Daerah Kinerja Pembangunan Daerah Program Prioritas Pembangunan SKPD Penanggung JawabIndikator Target Capaian 1 2 3 4 5
p.Pelaksanaan rintisan transportasi perdesaan;
q.Pengadaan kapal ASDP, peningkatan prasarana sarana dan penyiapan operasional kapal ASDP;
r.Fasilitasi dan dukungan penyelesaian jalur KA Tuntang- Ambarawa dan reaktivasi rel KA di Semarang-Demak-Kudus-Pati- Rembang; Ambarawa-Secang- Magelang; jalur rel KA ke Pelabuhan Tanjung Emas; jalur underpass/layang;
s.Fasilitasi dan dukungan pembangunan Bandara Dewandaru, Wirasaba, Ahmad Yani (percepatan penyelesaian pembangunan dan operasionalisasi) dan Adisumarmo (aksesibilitas); Pelabuhan Tanjung Emas dengan Terminal Kendal dan pelabuhan karimunjawa - jepara; - Fasilitasi pembentukan pengelola transportasi perdesaan - Meningkatnya pelayanan ASDP di Jawa Tengah - Terfasilitasinya penyelesaian jalur KA strategis mendukung pengembangan wilayah di Jawa Tengah - Terfasilitasinya pembangunan dan pengembangan bandara dan pelabuhan di Jawa Tengah - Terbentuknya 1 uji coba pengelola transportasi perdesaan - Penyiapan operasional dan pengadaan 1 kapal ASDP serta pembangunan ASDP di Jepara dan Cilacap - Terselenggaranya rapat koordinasi dan adanya penanganan dari Pemerintah Prov/ Pemerintah / PT.KAI penyelesaian jalur KA strategis. - Terlaksananya pengembangan bandara Dewandaru (sisi darat) dan Wirasaba ( rintisan penanganan); koordinasi dan pengendalian percepatan penyelesaian bandara Ahmad Yani; koordinasi aksesibilitas Bandara Adisumarmo; IV -48 Prioritas dan Fokus Pembangunan Daerah Kinerja Pembangunan Daerah Program Prioritas Pembangunan SKPD Penanggung JawabIndikator Target Capaian 1 2 3 4 5
t.Peningkatan dan operasionalisasi sistem informasi pembangunan infrastruktur jalan, PSDA dan perhubungan. - Meningkatnya kualitas sistem informasi manajemen (SIM) berbasis teknologi informasi Dukungan Pemerintah dalam penyelelesaian jalan akses dan penanganan pelabuhan niaga terminal Kendal, pelabuhan Karimunjawa- Jepara dan koordinasi percepatan penyelesaian pengembangan pelabuhan Tanjung Emas - SIM dapat akomodasi “kontrol” masyarakat dan mulai tersedianya data infrastruktur kewenangan Kab/Kota dan Nasional secara bertahap. - Peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan. - Program pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya - Dinas Bina Marga - Dinas PSDA
1. 3.Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan dasar yang makin luas, dengan fokus :
a.Peningkatan implementasi pendidikan menengah universal untuk meningkatkan APK pendidikan menengah; - APK PAUD/TK (4-6 tahun) - APK PAUD (0-6 tahun) - APK SD/SDLB/MI/Paket A - APM SD/SDLB/MI/Paket A - 75,00 - 53,00 - 109,13 - 100 - Program Pendidikan Anak Usia Dini - Program Pendidikan Dasar - Program Pendidikan - Dinas Pendidikan IV -49 Prioritas dan Fokus Pembangunan Daerah Kinerja Pembangunan Daerah Program Prioritas Pembangunan SKPD Penanggung JawabIndikator Target Capaian 1 2 3 4 5
b.Perluasan fasilitasi anak usia sekolah dan berkebutuhan khusus yang belum tertangani serta anak putus sekolah melalui lembaga non formal;
c.Peningkatan penuntasan buta aksara usia non produktif;
d.Optimalisasi penyelenggaraan program kesetaraan dan peningkatan minat masyarakat untuk mengikuti program kesetaraan;
e.Optimalisasi prasarana sarana pendidikan formal dan informal;
f.Peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan; - APK SMP/SMPLB/MTs/ Paket B - APM SMP/SMPLB/MTs/ Paket B - APK SMA/SMALB/MA/ SMK/ Paket C - APM SMA/SMALB/MA/ SMK/ Paket C - APK Pendidikan Khusus - Angka Putus Sekolah SD/MI - Angka Putus Sekolah SMP/MTs - Angka Putus Sekolah SMA/MA/SMK - Angka Kelulusan SD/MI dan Paket A - Angka Kelulusan SMP/MTs dan Paket B - Angka Kelulusan SMA/MA/SMK dan Paket C - Nilai Rata-Rata SD/MI - Nilai Rata-Rata SMP/MTs - Nilai Rata-Rata SMA/MA/SMK - % Buta aksara > 15 Th - 100,56 - 79,30 - 74,00 - 60,00 - 56,00 - 0,08 - 0,25 - 0,06 - 99,97 dan 95,40 - 99,19 dan 96,25 - 99,96 dan 98,25 - 7,11 - 6,87 - 7,74 - 3,00 Menengah - Program Pendidikan Non- Formal dan Informal - Program Pendidikan Khusus - Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan - Program Manajemen Pelayanan Pendidikan IV -50 Prioritas dan Fokus Pembangunan Daerah Kinerja Pembangunan Daerah Program Prioritas Pembangunan SKPD Penanggung JawabIndikator Target Capaian 1 2 3 4 5
g.Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak;
h.Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular maupun tidak menular serta Surveilance epidemiologi, penanganan KLB dan bencana;
i.Peningkatan kualitas dan - % Ruang kelas SD/MI sesuai standar nasional pendidikan - % Ruang kelas SMP/MTs sesuai standar nasional pendidikan - % Ruang kelas SMA/MA/SMK sesuai standar nasional pendidikan - % SD/SDLB/ MI yang terakreditasi - % SMP/ SMPLB/ MTs yang terakreditasi - % SMA/ SMALB/ MA/SMK yang terakreditasi - % Pendidik berkualifikasi S1/D4 - Angka Kematian Ibu (AKI) (per 100.000 KH) - Angka Kematian Bayi (AKB) (per 1.000 KH) - Angka Kematian Balita (AKABA) (per 1.000 KH) - Angka Kematian DBD (%) - 65 - 79 - 84 - 100 - 100 - 100 - 76 - 118 - 12,00 - 11,85 - <1 - Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit - Program Farmasi dan Perbekalan Kesehatan - Program Pelayanan Kesehatan - Program Kesehatan Lingkungan - Dinas Kesehatan IV -51 Prioritas dan Fokus Pembangunan Daerah Kinerja Pembangunan Daerah Program Prioritas Pembangunan SKPD Penanggung JawabIndikator Target Capaian 1 2 3 4 5 kuantitas tenaga kesehatan serta prasarana sarana layanan dasar dan rujukan; - Angka Kesakitan DBD (per100.000 pddk) - Prevalensi Gizi Buruk (%) - Angka Penemuan Kasus Baru TB - Angka Penemuan Kasus Baru HIV/AIDS - Angka Penemuan Kasus Baru Kusta - Angka Penemuan Kasus Diare Balita - Angka Penemuan Kasus ISPA Balita - Angka Kesakitan Malaria - Proporsi Kasus Hipertensi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan - Proporsi Kasus Diabetes Mellitus di Fasilitas Pelayanan Kesehatan - Jumlah Posyandu Model/Integrasi yang dibina (Unit) - <20 - 0,05 - 117,00 - 16,00 - 6,20 - 44,00 - 48,00 - 0,07 - <10 - <50 - 750 - Program Sumber Daya Manusia Kesehatan - Program Promosi dan Pemberdayaan - Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat - Bapermasdes IV -52 Prioritas dan Fokus Pembangunan Daerah Kinerja Pembangunan Daerah Program Prioritas Pembangunan SKPD Penanggung JawabIndikator Target Capaian 1 2 3 4 5
j.Peningkatan pelaksanaan PUG dan PUHA;
k.Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan terhadap perempuan dan anak, serta penanganan kekerasan berbasis gender dan anak, serta trafficking;
l.Perluasan peningkatan peserta KB Mandiri (khususnya KB Pria) dan penggunaan alat kontrasepsi jangka panjang;
m.Perluasan program KB dalam - Produk Kebijakan PUG (buah) - Jumlah Kebijakan perlin- dungan hak perempuan (buah) - Rasio Program dan Kegiatan responsif gender di SKPD Provinsi (%) - Rasio Anggaran Responsif Gender di SKPD Prov (%) - Rasio Kabupaten/kota yang menerapkan kebijakan responsif gender dalam RPJM, Renstra SKPD dan Renja SKPD (%) - Rasio kabupaten/kota menuju Kota Layak Anak - Rasio KDRT pada perempuan dan anak - Contraceptive Prevalence Rate/CPR (%) - DO KB (%) - Unmetneed (%) - Persentase usia perkawinan - 3 - 1 - 48 - 19,2 - 65,99 - 77,1 - 0,026 - 78,00 - 14,50 - 9,75 - 2,20 - Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak - Program Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak - Program Pelayanan Keluarga Berencana - Program Peningkatan Kesehatan Reproduksi Remaja - BP3AKB - BP3AKB IV -53 Prioritas dan Fokus Pembangunan Daerah Kinerja Pembangunan Daerah Program Prioritas Pembangunan SKPD Penanggung JawabIndikator Target Capaian 1 2 3 4 5 kurikulum pendidikan sejak dini dan pengembangan media KIE KB di Desa/Kelurahan;
n.Penguatan kapasitas potensi sumber kesejahteraan sosial;
o.Peningkatan dan optimalisasi implementasi SIDa;
p.Peningkatan peran dan fungsi seni, budaya dan budi pekerti serta pelestarian cagar budaya
q.Peningkatan kualitas dan kapasitas kepemudaan dengan pengembangan kelembagaan pemuda serta optimalisasi penyelenggaraan pusat pendidikan dan latihan pelajar perempuan Pasangan Usia Subur (PUS) kurang dari 20 tahun - Jumlah sarana dan prasarana sosial - Jumlah PSKS yang memperoleh penguatan kapasitas dalam pena- nganan PMKS dan UKS - Pengembangan Iptek dan Inovasi Daerah - Persentase benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan - Penerapan kurikulum muatan lokal bahasa Jawa - Jumlah Organisasi Pemuda (OK/org) - Jumlah Organisasi Olah Raga (Pengurus Provinsi) - Jumlah Sarjana Penggerak Pembangunan Perdesaan - 10 - 2.368 - 11 desa inovatif; 6 kab/kota inovatif; 6 klaster - 10,5 - 100 % - 59/ 70 - 72 - 50 - Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial - Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial - Program Pengembangan IPTEK dan Inovasi Daerah - Program Pelestarian dan Pengembangan Kesenian dan Cagar Budaya - Program Pendidikan Dasar - Program Pendidikan Menengah - Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Kepemudaan dan Olahraga - Program Pengembangan Kapasitas Kelembagaan/ Organisasi Olahraga - Dinas Sosial - Balitbang - Dinbudpar - Disdik - Dinpora IV -54 Prioritas dan Fokus Pembangunan Daerah Kinerja Pembangunan Daerah Program Prioritas Pembangunan SKPD Penanggung JawabIndikator Target Capaian 1 2 3 4 5 dalam rangka peningkatan pembinaan dan kualitas keolahragaan;
r.Pengembangan budaya baca masyarakat dengan optimalisasi pendayagunaan perpustakaan keliling, perpustakaan desa dan daerah, serta penyediaan mobil pintar. (SP3) - Jumlah Cabang Olahraga Unggulan - Jumlah klub OR - Jumlah PPLPD - Jumlah Klub Olahraga/ Ekstra Kurikuler - Jumlah Pengunjung Perpustakaan Provinsi per Tahun - Jumlah Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Provinsi - Jumlah Perpustakaan Desa yang memenuhi standar perpustakaan - 8 Cabor - 150 klub - 15 PPLPD (160 org) - 105 Klub - 807.085 - 223.946 - 921 - Program Peningkatan Penyadaran dan Pember- dayaan Kepemudaan - Program Pembibitan, Pem- binaan dan Pemasyara- katan Olahraga - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga - Program Pengembangan Budaya Baca - Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perpustakaan - Program Pengembangan Manajemen Perpustakaan - Badan Arpus
1. 4.Peningkatan perekonomian daerah berbasis potensi unggulan daerah dengan dukungan rekayasa teknologi dan berorientasi pada ekonomi kerakyatan, dengan fokus :
a.Peningkatan ekonomi kreatif berbasis produk unggulan daerah - Jumlah Produk/komoditas OVOP (komoditas) - 140 - Program Penguatan Kapa- sitas Kelembagaan Koperasi - Dinkop dan UMKM IV -55 Prioritas dan Fokus Pembangunan Daerah Kinerja Pembangunan Daerah Program Prioritas Pembangunan SKPD Penanggung JawabIndikator Target Capaian 1 2 3 4 5 didukung rekayasa teknologi;
b.Peningkatan kapasitas kelembagaan dan kemitraan serta penciptaan kondusivitas iklim usaha untuk mendukung daya saing Koperasi dan UMKM;
c.Pembenahan obyek wisata dan infrastruktur destinasi wisata untuk meningkatkan daya tarik wisata; - Presentase koperasi sehat - Persentase koperasi aktif - Nilai ekspor Non Migas (Jt US$) - Nilai impor non migas (Jt U S$) - Ekspor bersih perdagangan (Jt US$) - Pertumbuhan Industri Pengolahan (%) - Jumlah kunjungan Wisatawan Nusantara (org) - Jumlah kunjungan Wisa- tawan Mancanegara (org) - Rata-rata lama tinggal wisatawan nusantara (hari) - Rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara - 16,20 - 81,05 - 5.171 - 5.082 - 89 - 5,20 - 29.218.463 - 395.261 - 2,94 - 2,41 dan UMKM - Program Pengembangan Produk Unggulan Daerah Berbasis Sumber Daya Lokal - Program Peningkatan Ekspor, Promosi dan Efisiensi Impor - Program Pengembangan Industri Logam, Mesin dan Tekstil - Program Pengembangan Industri Agro, Kimia dan Hasil Hutan - Program Pengembangan Industri Alat Transportasi, Elektronika dan Aneka - Program Pemasaran Pariwisata - Program Pengembangan Destinasi Pariwisata - Dinas Perindag - Dinas Budpar IV -56 Prioritas dan Fokus Pembangunan Daerah Kinerja Pembangunan Daerah Program Prioritas Pembangunan SKPD Penanggung JawabIndikator Target Capaian 1 2 3 4 5
d.Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan, dan perikanan didukung pemanfaatan teknologi ramah lingkungan;
e.Peningkatan penerapan jaminan mutu dan keamanan pangan produk pertanian;
f.Peningkatan ketersediaan, distribusi, keterjangkauan, kualitas, keamanan pangan, didukung penguatan kelembagaan;
g.Pengembangan diversifikasi dan pola konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal;
h.Membangun jaringan antar petani (hari) - Rata-rata pengeluaran belanja wisatawan nusantara (rupiah) - Rata-rata pengeluaran belanja wisatawan mancanegara (US dollar) - Jumlah Daya Tarik Wisata - Jumlah Desa Wisata - Produksi Padi (ton) - Produksi Jagung (ton) - Produksi Kedelai (ton) - Produksi Tebu (ton) - Produksi Kelapa (ton) - Produksi Daging (Kg) - Produksi Susu (liter) - Produksi Telur (Kg) - Jumlah Balai Penyuluhan yang berkualitas - Jumlah Posluhdes yang berkualitas - Jumlah Regulasi Kedaulatan Pangan - Ketersediaan Pangan Utama (ton) Beras - Persentase Penguatan - 671.002 - 490,14 - 395 - 165 - 10.228.197 - 3.016.834 - 143.389 - 5.228.010 - 186.198 - 282.661.352 - 101.465.006 - 285.726.795 - 20 - 50 - 1 - 5.746.958 - 80 - Program Pengembangan Agribisnis - Program Peningkatan SDM dan Penyuluhan Pertanian - Program Peningkatan Ketahanan Pangan - Program Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan - Program Pengembangan Diversifikasi dan Pola - Dinpertan TPH - Dinbun - Dinakkeswan - Biro Bina Produksi - Set. Bakorluh - BKP IV -57 Prioritas dan Fokus Pembangunan Daerah Kinerja Pembangunan Daerah Program Prioritas Pembangunan SKPD Penanggung JawabIndikator Target Capaian 1 2 3 4 5 dan pengolah/industri;
i.Implementasi kartu petani dan BBM nelayan;
j.Peningkatan peran kelembagaan pengelolaan sumber daya air dan irigasi partisipatif;
k.Dukungan peningkatan kondisi dan pengembangan irigasi dan waduk/embung kewenangan kabupaten/kota melalui bantuan keuangan;
l.Pengembangan energi baru terbarukan dan konservasi energi, dengan pengembangan dan pembangunan PLTS, PLTMH, dan pengawasan pengendalian PLTPB;
m.Peningkatan rasio elektrifikasi cadangan pangan (%) - Persentase Ketersediaan informasi pasokan, harga, & akses pangan di daerah (%) - Penanganan daerah rawan pangan (%) - Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan (%) - Skor PPH - Produksi Perikanan tangkap (Ton) - Produksi Perikanan budidaya (Ton) - Tingkat konsumsi ikan (kg/kapita) - Rasio Elektrifikasi (%) - Persentase pemanfaatan EBT terhadap total konsumsi energi - 100 - 60 - 80 - 91,13 - 306.868,21 - 309.949,63 - 19,59 - 87,42 - 7,74 Konsumsi Pangan - Program Pengembangan Perikanan Tangkap - Program Pengembangan Perikanan Budidaya - Program Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Produksi Perikanan - Program Pengembangan Ketenagalistrikan dan Migas - Program Pengembangan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi - Dinas Lutkan - Dinas ESDM IV -58 Prioritas dan Fokus Pembangunan Daerah Kinerja Pembangunan Daerah Program Prioritas Pembangunan SKPD Penanggung JawabIndikator Target Capaian 1 2 3 4 5 melalui jaringan listrik perdesaan;
n.Peningkatan budaya hemat energi.
1. 5.Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga kelestarian fungsinya, dengan fokus :
a.Penguatan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup dalam rangka meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
b.Peningkatan kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang;
c.Pengendalian alih fungsi hutan dan lahan produktif menjadi lahan budidaya lainnya untuk mendukung perwujudan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan menjamin kelestarian lingkungan hidup;
d.Pengembangan pemanfaatan keanekaragaman hayati dalam rangka menjaga keberlanjutan fungsi sumberdaya alam dan lingkungan hidup;
e.Peningkatan pengendalian - Informasi status mutu air (SPM) (%) - Informasi status mutu udara ambien (SPM) (%) - Jumlah pengaduan akibat dugaan pencemaran/ kerusakan lingkungan yang ditindaklanjuti (SPM) (%) - Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dgn rencana tata ruang (%) - Persentase rehabilitasi hutan dan lahan kritis (%) - Luas hutan yang dimanfaatkan untuk pengembangan tanaman bawah tegakan (Ha) - Persentase unit usaha masyarakat sekitar hutan yang berkembang (%) - Persentase luasan - 100 - 100 - 100 - 64 - 15 - 10.000 - 20 - 86 - Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan - Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam - Program Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang - Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan - Program Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan - Program Pengembangan - BLH - Dinas Cipkataru - Dinas Kehutanan - Dinas ESDM IV -59 Prioritas dan Fokus Pembangunan Daerah Kinerja Pembangunan Daerah Program Prioritas Pembangunan SKPD Penanggung JawabIndikator Target Capaian 1 2 3 4 5 pencemaran dan kerusakan lingkungan dengan penguatan kelembagaan masyarakat, dan penegakkan hukum;
f.Peningkatan pengelolaan RTH dalam rangka menjaga kualitas dan kuantitasnya;
g.Peningkatan rehabilitasi lahan kritis dan penanganan kerusakan wilayah pesisir, dengan melibatkan peran aktif masyarakat;
h.Peningkatan fungsi kelembagaan dan sistem dalam rangka pengurangan risiko bencana. pertambangan tanpa ijin yang ditertibkan - Kualitas RTH di wilayah perkotaan (Ha) - Luas penanaman mangrove (Ha) - Luas terumbu karang buatan (Ha) - Persentase upaya mitigasi bencana alam geologi - Kabupaten/kota memiliki prasarana sarana penanggulangan bencana - 40 - 8,13 - 5,13 - 17,47 - 35 Pertambangan dan Air Tanah - Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) - Program Rehabilitasi dan Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan - Program Pengembangan Mitigasi Bencana Alam dan Geologi - Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana - BLH - Dinas Kanlut - Dinas ESDM - Set. BPBD
1. 6.Peningkatan tata kelola pemerintahan, demokratisasi dan kondusivitas wilayah, dengan fokus :
a.Penyusunan kebijakan afirmatif dan peningkatan kapasitas perempuan dalam rangka meningkatkan partisipasi perempuan pada lembaga- lembaga pengambilan keputusan; - Persentase partisipasi perempuan bekerja dalam lembaga pemerintahan (%) - Persentase keterwakilan publik perempuan di lembaga parlemen (%) - Persentase perempuan di lembaga swasta (%) - 2,45 - 30 - 93,88 - Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan - Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak - BP3AKB IV -60 Prioritas dan Fokus Pembangunan Daerah Kinerja Pembangunan Daerah Program Prioritas Pembangunan SKPD Penanggung JawabIndikator Target Capaian 1 2 3 4 5
b.Peningkatan demokratisasi dan pendidikan politik masyarakat, penegakan hukum dan penghormatan HAM;
c.Promosi jabatan struktural secara terbuka kepada semua PNS yang memenuhi syarat;
d.Pengembangan kapasitas, kedisiplinan, dan kinerja aparatur. - Indeks Demokrasi Indonesia di Jawa Tengah - Penegakkan Perda Provinsi - Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi - Penanganan gangguan keamanan dalam negeri - Terlaksananya promosi jabatan struktural secara terbuka - Indonesia Governance Indeks (IGI) - Peningkatan PAD (%) - Persentase Aset yang dikelola dengan baik (%) - Terselenggaranya Sistem Pengendalian Intern - 68,11 - 100% - 35 kabupaten/kota - Penanganan konflik sosial 85% - eselon I, II, III, IV - 5,94 - 19,53 - 85 - 15 SKPD - Program Peningkatan Pendidikan Politik Masyarakat - Program Penataan Peraturan Perundang- Undangan - Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan - Program Penyelenggaraan Kepegawaian dan Perangkat Daerah - Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum - Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah - Program Pengelolaan Aset Daerah - Program Peningkatan Sistem Pengawasan - Bakesbang- polinmas - Satpol PP - Biro Hukum - Bakesbang- polinmas - BKD - 15 SKPD - Biro Keuangan - DPPAD - DPPAD - Inspektorat IV -61 Prioritas dan Fokus Pembangunan Daerah Kinerja Pembangunan Daerah Program Prioritas Pembangunan SKPD Penanggung JawabIndikator Target Capaian 1 2 3 4 5 Pemerintah - Jumlah kabupaten/kota mengoperasikan SIAK - Jumlah SKPD/UPTD yang melakukan pengelolaan arsip secara baku - Jumlah SKPD yang mengembangkan teknologi informasi - Dokumen perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan tepat waktu (dok) - Evaluasi Dokumen perencanaan daerah (dok) - 35 kab/kota - 12 SKPD - 59 - 1 - 1 Internal dan Pengendalian Kebijakan KDH - Program Penataan Administrasi Kependudukan - Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan - Program Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi - Program Perencanaan Pembangunan Daerah - Dinasnakertr ansdukcapil - Biro Tapem - Badan Arpus - Dinas Perhubungan dan Kominfo - Bappeda IV -62 Guna mendukung tercapainya target dan sasaran pembangunan daerah Jawa Tengah Tahun 2015, maka ditetapkan pagu indikatif untuk belanja langsung (tidak termasuk belanja untuk BLUD dan belanja Eks BAU) pada tiap prioritas pembangunan daerah Tahun 2015, sebagaimana tertuang dalam Tabel 4.3. Tabel 4.3 Pagu Indikatif Anggaran Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 No Prioritas dan Program Pembangunan Daerah Pagu Indikatif Ribu Rp %
1. 1.Peningkatan sinergitas dan harmonisasi program 228.505.181 6,07 pengurangan kemiskinan dan pengangguran berdimensi Kewilayahan
a.Program Fasilitasi Pengembangan 7.600.000 0,20 Masyarakat dan Desa
b.Program Peningkatan Kesempatan Kerja 4.325.000 0,11
c.Program Peningkatan Kualitas dan 10.329.388 0,27 Produktivitas Tenaga Kerja
d.Program Perlindungan dan Pengembangan 7.580.000 0,20 Ketenagakerjaan
e.Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi 970.000 0,02
f.Program Peningkatan Iklim dan Realisasi Investasi 3.700.000 0,10
g.Program Pendidikan Non Formal dan Informal 51.230.467 1,36
h.Program Pendidikan Dasar 25.057.708 0,67
i.Program Pendidikan Menengah 37.964.368 1,01
j.Program Promosi dan Pemberdayaan 49.709.000 1,32
k.Program Peningkatan Kewirausahaan dan 1.500.000 0,04 Kecakapan Hidup Pemuda
l.Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas 8.562.000 0,23 Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Sosial (PMKS) Lainnya
m.Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial 2.700.000 0,07
n.Program Peningkatan Ketahanan Pangan 8.640.000 0,23
o.Program Pengembangan Akses Permodalan dan 1.400.000 0,04 Efektivitas Pembiayaan
p.Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir 2.100.000 0,06
q.Program Penguatan Kelembagaan Masyarakat 4.095.000 0,11
r.Program Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan 1.042.250 0,03
1. 2.Peningkatan infrastruktur yang makin berkualitas guna 2.396.535.635 63,68 mendukung pengembangan wilayah
a.Peningkatan Jalan dan penggantian Jembatan 1.585.133.834 42,12
b.Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 502.799.050 13,36
c.Peningkatan sarana prasarana kebinamargaan 42.423.894 1,13
d.Program pengembangan dan pengelolaan jaringan 64.188.959 1,71 irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya
e.Program penyediaan dan pengelolaan air baku 9.558.000 0,25 IV -63 No Prioritas dan Program Pembangunan Daerah Pagu Indikatif Ribu Rp %
f.Program pengendalian banjir dan pengamanan pantai 35.985.918 0,96
g.Program pengembangan, pengelolaan dan konservasi 26.173.015 0,70 sungai, danau dan sumber daya air lainnya
h.Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Air Minum 14.350.000 0,38 dan Sanitasi
i.Program Pembangunan Perumahan 13.544.000 0,36
j.Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan 19.998.500 0,53 k. Program Peningkatan Sarpras Perkotaan dan Perdesaan 12.132.400 0,32
l.Program Perhubungan Darat 43.920.000 1,17
m.Program Perhubungan Laut 9.550.000 0,25
n.Program Perhubungan Udara 660.000 0,01
o.Pengembangan Komunikasi, Informasi Dan Media 11.438.065 0,30 Massa
p.Program Pembangunan dan Pengelolaan Bangunan 4.680.000 0,12 Gedung serta Pengembangan Jasa Konstruksi
1. 3.Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan 475.494.371 12,63 pelayanan dasar yang makin luas
a.Program Pendidikan Anak Usia Dini 4.483.200 0,12
b.Program Pendidikan Khusus 8.740.000 0,23
c.Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga 34.837.240 0,93 Kependidikan
d.Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 20.770.737 0,55
e.Program Fasilitasi Sumber Daya Pendidikan Tinggi 3.722.500 0,10
f.Program Pendidikan Berkelanjutan 5.550.000 0,15
g.Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit 3.695.000 0,10
h.Program Farmasi dan Perbekalan Kesehatan 3.900.000 0,10
i.Program Pelayanan Kesehatan 264.200.632 7,02
j.Program Kesehatan Lingkungan 1.270.000 0.03
k.Program Sumber Daya Manusia Kesehatan 9.740.000 0,26
l.Program Manajemen Informasi dan Regulasi 6.100.000 0,16 Kesehatan
m.Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat 6.740.000 0,18
n.Program Peningkatan Kualitas Hidup dan 6.971.902 0,19 Perlindungan Perempuan dan Anak
o.Program Pelayanan Keluarga Berencana 3.325.000 0,09
p.Program Peningkatan Kesehatan Reproduksi Remaja 255.000 0,007
q.Program Pengembangan Model Operasional BKB, 225.000 0,006 Posyandu dan PAUD
r.Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam 100.000 0,003 Pelayanan KB Mandiri s. Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Melalui Kelompok Bina Kelompok Bina Keluarga dan Bina Balit 725.000 0,01
t.Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan 15.082.500 0,40 Sosial IV -64 No Prioritas dan Program Pembangunan Daerah Pagu Indikatif Ribu Rp %
u.Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan 10.100.000 0,27 Sosial
v.Program Pengembangan IPTEK dan Inovasi Daerah 8.803.725 0,23
w.Program Pelestarian dan Pengembangan Kesenian 6.478.500 0,17 dan Cagar Budaya
x.Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan 1.390.000 0,04 Kepemudaan dan Olahraga
y.Program Pengembangan Kapasitas Kelembagaan/ 1.233.500 0.03 Organisasi Olahraga
z.Program Peningkatan Penyadaran dan Pemberdayaan 3.900.000 0,10 Kepemudaan aa. Program Pembibitan, Pembinaan dan 22.185.000 0,59 Pemasyarakatan Olahraga bb. Program Pengembangan Budaya Baca 1.546.250 0,04 cc. Program Pengembangan Sarana dan Prasarana 4.020.570 0,10 Perpustakaan dd. Program Pengembangan Manajemen Perpustakaan 927.951 0,02 ee. Program Peningkatan SDM Perpustakaan 348.129 0,009 ff. Program Pembinaan Tradisi, Kesenian dan Nilai Budaya 11.841.285 0,31 gg. Program Pembinaan Penghayat Kepercayaan Terhadap 435.750 0,01 Tuhan Yang Maha Esa hh. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 1.850.000 0,05 Kepemudaan dan Keolahragaan
1. 4.Peningkatan perekonomian daerah berbasis potensi 243.706.050 6,48 unggulan daerah dengan dukungan rekayasa teknologi dan berorientasi pada ekonomi kerakyatan
a.Program Penguatan Kapasitas Kelembagaan Koperasi 3.650.000 0,10 dan UMKM
b.Program Pengembangan Produk Unggulan Daerah 17.705.000 0,47 Berbasis Sumber Daya Lokal
c.Program Peningkatan Produktivitas Pemasaran dan 1.450.000 0,04 Jaringan Usaha d. Program Peningkatan Kualitas SDM Koperasi dan UMKM 2.895.000 0,08
e.Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 2.425.000 0,06
f.Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan 598.000 0,01 Prasarana Daerah
g.Program Peningkatan Ekspor, Promosi dan Efisiensi 6.500.000 0,17 Impor
h.Program Pengembangan Industri Logam, Mesin dan 5.097.200 0,14 Tekstil
i.Program Pengembangan Industri Agro, Kimia dan Hasil 7.625.000 0,20 Hutan
j.Program Pengembangan Industri Alat Transportasi, 3.500.000 0,09 Elektronika dan Aneka IV -65 No Prioritas dan Program Pembangunan Daerah Pagu Indikatif Ribu Rp %
k.Program Pemasaran Pariwisata 6.954.000 0,18
l.Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 5.770.800 0,15
m.Program Pengembangan Kemitraan 2.400.200 0,06
n.Program Pengembangan Agribisnis 103.758.000 2,76
o.Program Peningkatan SDM dan Penyuluhan Pertanian 8.750.000 0,23
p.Program Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan 1.732.500 0,05
q.Program Pengembangan Diversifikasi dan Pola 2.782.500 0,07 Konsumsi Pangan
r.Program Pengembangan Perikanan Tangkap 11.225.000 0,30
s.Program Pengembangan Perikanan Budidaya 7.865.000 0,21
t.Program Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran 5.640.700 0,15 Produksi Perikanan
u.Program Pengembangan Ketenagalistrikan dan Migas 9.347.500 0,25
v.Program Pengembangan Energi Baru Terbarukan dan 12.065.000 0,32 Konservasi Energi
w.Program Pemanfaatan Sumber Daya Hutan 2.219.650 0,06
x.Program Peningkatan Logistik Daerah, Akses Pasar 3.075.000 0,08 Dalam Negeri dan Pemberdayaan UDKM
y.Program Peningkatan Perlindungan Konsumen dan 5.800.000 0,15 Pengamanan Perdagangan Dalam Negeri
z.Program Pengembanagan dan Penguatan Kelembagaan 2.875.000 0,08 Usaha Industri
1. 5.Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan 82.904.360 2,20 lingkungan hidup dengan tetap menjaga kelestarian Fungsinya
a.Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan 14.077.580 0,37 Lingkungan
b.Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan 10.100.000 0,27 Sumber Daya Alam
c.Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya 4.450.000 0,12 Alam
d.Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan SDA 2.981.000 0,08 dan Lingkungan Hidup e. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA 570.195 0,01
f.Program Pemanfaatan dan Pengendalian 2.000.000 0,05 Pemanfaatan Ruang
g.Program Perencanaan Tata Ruang 4.215.500 0,11
h.Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan 2.967.735 0,08
j.Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan 1.593.750 0,04 k. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan 3.275.000 0,09
l.Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan 735.000 0,02 dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
m.Program Pengembangan Pertambangan dan Air Tanah 11.105.000 0,30 IV -66 No Prioritas dan Program Pembangunan Daerah Pagu Indikatif Ribu Rp %
n.Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 1.050.000 0,03
o.Program Rehabilitasi dan Konservasi Sumberdaya 2.161.100 0,06 Kelautan dan Perikanan
p.Program Pengembangan Mitigasi Bencana Alam dan 3.622.500 0,10 Geologi
q.Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 11.490.000 0,31
r.Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan 2.210.000 0,06 Bencana
s.Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, 4.300.000 0,11 Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
1. 6.Peningkatan tata kelola pemerintahan, 336.364.100 8,94 demokratisasi dan kondusivitas wilayah
a.Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas 655.000 0,01 Anak dan Perempuan
b.Program Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan 1.420.000 0,04 Anak c. Program Peningkatan Peran Serta Anak dan Kesetaraan 1.710.000 0,05 Gender Dalam Pembangunan
d.Program Peningkatan Pendidikan Politik Masyarakat 5.130.000 0,14
e.Program Penyelenggaraan Kepegawaian dan 69.641.251 1,85 Perangkat Daerah
f.Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum 50.214.175 1,33
g.Program Peningkatan dan Pengembangan 42.517.980 1,13 Pengelolaan Keuangan Daerah
h.Program Pengelolaan Aset Daerah 6.682.981 0,18
i.Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan 17.689.857 0,47 Pengendalian Kebijakan KDH
j.Program Penataan Administrasi Kependudukan 2.300.000 0,06
k.Program Penyelamatan dan Pelestarian 1.615.645 0,04 Dokumen/Arsip Daerah
l.Program Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan 500.000 0,01 Informasi
m.Program Perencanaan Pembangunan Daerah 4.155.000 0.11
n.Program Pengembangan Wilayah Perbatasan 213.720 0,006
o.Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan 200.000 0,005 Perencanaan Pembangunan Daerah
p.Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 1.306.000 0,03
q.Program Perencanaan Pembangunan Sosbud 3.017.300 0,08 r. Program Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam 3.325.300 0,09
s.Program Pos, Telekomunikasi dan SAR 1.185.000 0,03
t.Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan 13.301.000 0,35 Lingkungan IV -67 No Prioritas dan Program Pembangunan Daerah Pagu Indikatif Ribu Rp %
u.Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 5.092.000 0,14
v.Program Kemitraan Pengembangan Wawasan 1.663.000 0,04 Kebangsaan
w.Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga 4.770.000 0,13 Ketertiban dan Keamanan
x.Program Peningkatan Kemampuan Perlindungan 6.300.000 0,17 Masyarakat (LINMAS) dan Rakyat Terlatih (RATIH)
y.Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 10.105.000 0,27
z.Program Peningkatan Pelaksanaan Otonomi Daerah 5.750.000 0,15 aa. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 1.930.000 0,05 bb. Program Peningkatan Kerjasama Pemerintah Daerah 3.150.000 0,08 cc. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga 341.100 0,009 Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan dd. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan 54.679.273 1,45 Rakyat Daerah ee. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah 1.442.000 0,04 ff. Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan 1.750.880 0.05 gg. Program Peningkatan Pemasyarakatan Kearsipan 410.000 0.01 Kepada Masyarakat hh. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi 125.000 0,003 ii. Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media 8.482.500 0,23 jj. Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi 1.903.138 0,10 kk. Pemeliharaan Kamtramtibmas dan Pencegahan Tindak kriminal 1.690.000 0,04 TOTAL 3.763.509.697 100,00 4.3 Kebijakan dan Strategi Percepatan Pencapaian Target MDGs Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 - 2015 Berdasarkan kondisi pencapaian target MDGs di Provinsi Jawa Tengah sampai dengan tahun 2013, beberapa indikator masih perlu upaya keras untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Untuk itu, melalui kebijakan dan strategi percepatan pencapaian target MDGs yang telah ditetapkan dalam Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencapaian Target MDGs Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 – 2015, diharapkan upaya pencapaian target MDGs di tahun 2015 dapat dilakukan secara optimal. Kebijakan dan strategi percepatan pencapaian target MDGs dimaksud, adalah sebagai berikut :
1. 1.Tujuan 1 : Menanggulangi Kemiskinan, dengan target : IV -68
a.Menurunkan hingga setengahnya proporsi penduduk dengan pendapatan kurang dari US$ 1,00 (PPP) per kapita per hari dalam kurun waktu 1990 – 2015, ditetapkan arah kebijakan dan strategi yaitu : 1) Mengurangi besarnya persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan melalui : a) perluasan kesempatan kerja dan berusaha; b) pengurangan kesenjangan antar wilayah; c) pemenuhan hak dasar; dan d) percepatan pembangunan perdesaan; 2) Menurunkan indeks kedalaman kemiskinan, antara lain melalui: a) penajaman prioritas program dan sasaran untuk kelompok masyarakat sangat miskin; b) peningkatan bantuan perlindungan sosial bagi kelompok miskin; c) peningkatan fasilitasi pemberdayaan masyarakat miskin dan lembaga desa/ kelurahan dalam melaksanakan pembangunan; d) peningkatan peran serta masyarakat miskin dalam perencanaan, pelaksa- naan, dan evaluasi pembangunan di tingkat desa/kelurahan; e) peningkatan fungsi kelembagaan dan sistem informasi yang menunjang pemberdayaan masyarakat; f) peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa/kelurahan; g) peningkatan kemam- puan manajemen keuangan desa/kelurahan; h) peningkatan jumlah anggaran bagi penduduk miskin yang dikelola desa/ kelurahan; dan i) peningkatan pengawasan pelaksanaan peng- gunaan anggaran untuk penanggulangan kemiskinan agar lebih tepat sasaran.
b.Mewujudkan kesempatan kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak untuk semua, termasuk perempuan dan kaum muda, ditetapkan arah kebijakan dan strategi yaitu : 1) Meningkatkan perluasan dan pengembangan kesempatan kerja, melalui peningkatan kerjasama antar daerah dan antar negara dengan mekanisme AKL (Antar Kerja Lokal), AKAD (Antar Kerja Antar Daerah), dan AKAN (Antar Kerja Antar Negara), maupun transmigrasi; 2) Meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja melalui revitalisasi BLK, fasilitasi Lembaga Pelatihan Kerja Swasta, dan pemagangan di dalam dan di luar negeri; 3) Meningkatkan upaya perlindungan dan penegakan hukum untuk menjamin kepastian hukum bagi pemenuhan hak dan peningkatan kesejahteraan pekerja.
c.Menurunkan hingga setengahnya proporsi penduduk yang menderita kelaparan dalam kurun waktu 1990 – 2015, ditetapkan arah kebijakan dan strategi yaitu : 1) Penurunan prevalensi balita dengan berat badan rendah dan prevalensi gizi buruk, melalui : a) peningkatan akses penduduk IV -69 miskin terhadap pelayanan kesehatan; b) mengembangkan bantuan khusus untuk penduduk miskin kepada kabupaten/ kota; c) meningkatkan sosialisasi dan fasilitasi tentang perilaku bersih dan sehat; dan d) memperkuat pemberdayaan masyarakat dan merevitalisasi Posyandu. 2) Meningkatkan penduduk dengan tingkat konsumsi kalori sesuai angka kecukupan sebesar 2.000 Kkal per kapita per hari, melalui: a) peningkatan ketahanan pangan pada tingkat kabupaten/kota terutama untuk mengurangi disparitas ketaha- nan pangan antar daerah; dan b) memperkuat kelembagaan di tingkat kabupaten/kota untuk merumuskan kebijakan dan program bidang pangan dan gizi.
1. 2.Tujuan 2 : Mencapai Pendidikan Dasar Untuk Semua, dengan target untuk menjamin pada 2015 semua anak-anak, laki-laki maupun perempuan di manapun dapat menyelesaikan pendidikan dasar, melalui arah kebijakan dan strategi yang ditetapkan yaitu :
a.Peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan;
b.Perluasan akses yang merata pada pendidikan dasar khususnya bagi masyarakat miskin;
c.Penguatan tata kelola dan akuntabilitas pelayanan pendidikan.
1. 3.Tujuan 3 : Mendorong Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perem- puan, dengan target untuk menghilangkan ketimpangan gender di tingkat pendidikan dasar dan lanjutan pada tahun 2005, dan di semua jenjang pendidikan tidak lebih dari tahun 2015, melalui kebijakan dan strategi yang ditetapkan yaitu :
a.Meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan bagi masyarakat yang berkesetaraan gender dalam rangka mengurangi kesenjangan taraf pendidikan antar wilayah, gender dan sosial ekonomi;
b.Mengoptimalkan kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor non pertanian;
c.Mengoptimalkan proporsi partisipasi perempuan dalam legislatif dan partai politik.
1. 4.Tujuan 4 : Menurunkan Angka Kematian Anak, dengan target untuk menurunkan Angka Kematian Balita (AKBA) hingga dua per tiga dalam kurun waktu 1990 – 2015, melalui kebijakan dan strategi yang ditetapkan yaitu :
a.Percepatan pencapaian derajat kesehatan bayi dan anak melalui pemantapan komitmen dengan penentu kebijakan dan lintas sektor melalui akselerasi implementasi Perda, pengembangan kompetensi dan profesionalisme tenaga kesehatan, pemenuhan pelayanan kesehatan yang bermutu di semua unit pelayanan kesehatan dasar dan unit pelayanan rujukan; IV -70
b.Revitalisasi Posyandu untuk semua melalui penggalangan kemitraan dengan sektor terkait dalam revitalisasi Posyandu;
c.Pengembangan Desa Siaga atau Kelurahan Siaga melalui optimalisasi pemberdayaan masyarakat dalam rangka pencapaian derajat kesehatan bayi dan anak.
1. 5.Tujuan 5 : Meningkatkan Kesehatan Ibu, dengan target :
a.Menurunkan Angka Kematian Ibu hingga tiga per empat dalam kurun waktu 1990 – 2015, ditetapkan arah kebijakan dan strategi yaitu : 1) Percepatan pencapaian derajat kesehatan ibu melalui penguatan kelembagaan lintas sektor yang ada di desa untuk penyelamatan ibu, optimalisasi pemberdayaan masyarakat dalam rangka pencapaian derajat kesehatan ibu, dan pemerataan jangkauan jaminan maternal; 2) Pengembangan mutu pelayanan kesehatan ibu di unit kesehatan dasar dan unit pelayanan rujukan, melalui pemenuhan pelayanan kesehatan yang bermutu serta pengembangan kompetensi dan profesionalisme tenaga kesehatan; 3) Penajaman program perencanaan dan pencegahan komplikasi (P4K) untuk semua desa, melalui penggalangan kemitraan dengan sektor terkait; 4) Pengembangan Desa Siaga atau Kelurahan Siaga, melalui pemantapan komitmen dari penentu kebijakan dan lintas sektor dan akselerasi implementasi Perda.
b.Mewujudkan akses kesehatan reproduksi bagi semua pada tahun 2015, dengan kebijakan yang ditempuh adalah peningkatan akses dan pengembangan kualitas pelayanan Keluarga Berencana melalui pemenuhan akses dan mutu pelayanan serta peningkatan promosi dan pemberdayaan masyarakat di bidang Keluarga Berencana.
1. 6.Tujuan 6 : Memerangi HIV/AIDS, Malaria dan Penyakit Menular Lainnya, dengan target :
a.Mengendalikan penyebaran dan mulai menurunkan jumlah kasus baru HIV/AIDS pada tahun 2015;
b.Mewujudkan akses terhadap pengobatan HIV/AIDS bagi semua yang membutuhkan sampai dengan tahun 2010;
c.Mengendalikan penyebaran dan mulai menurunkan jumlah kasus baru malaria dan penyakit utama lainnya (Tuberkulosis) hingga tahun 2015. Kebijakan dan strategi yang ditetapkan, yaitu :
a.Percepatan akses pelayanan kesehatan bagi penderita HIV/AIDS melalui penggalangan kemitraan dengan sektor terkait dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit menular;
b.Peningkatan mobilisasi masyarakat untuk meningkatkan upaya pencegahan, perawatan dan pengobatan HIV/AIDS pada populasi IV -71 rentan, melalui peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) serta pemenuhan pelayanan kesehatan yang bermutu di semua unit pelayanan kesehatan dasar dan unit pelayanan rujukan;
c.Memperkuat sistem informasi dan sistem monev melalui pemantapan komitmen dari penentu kebijakan dan lintas sektor dalam rangka akselerasi Perda;
d.Pengembangan Desa Siaga atau Kelurahan Siaga melalui pengga- langan kemitraan dengan sektor terkait dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit menular;
e.Memperkuat pelayanan dalam pencegahan, pengendalian dan pengobatan;
f.Pemantapan komitmen dari penentu kebijakan dan lintas sektor;
g.Peningkatan cakupan DOTS pengembangan kompetensi, profesi- onalisme tenaga kesehatan dan pemenuhan pelayanan kesehatan di semua unit pelayanan kesehatan dasar dan unit pelayanan rujukan;
h.Peningkatan kapasitas dan kualitas penanganan TB melalui pemantapan komitmen penentu kebijakan dan lintas sektor.
1. 7.Tujuan 7 : Memastikan Kelestarian Lingkungan Hidup, dengan target :
a.Memadukan prinsip-prinsip pembangunan yang berkesinambungan dalam kebijakan dan program nasional serta mengurangi kerusakan pada sumberdaya lingkungan, dengan kebijakan yang ditetapkan yaitu : 1) Meningkatkan rasio luasan kawasan tertutup pepohonan, melalui peningkatan upaya rehabilitasi hutan dan lahan yang kritis dan potensial kritis, dan peningkatan fungsi RTH sebagai jantung kota dan upaya penghijauan di wilayah perkotaan dan sekitar industri; 2) Mengurangi emisi karbondioksida melalui pencarian potensi cadangan energi baru dan penganekaragaman pemanfaatan energi terbarukan yang lebih ramah lingkungan dan pengolahan gas cerobong pabrik; 3) Mengurangi jumlah konsumsi bahan perusak ozon, melalui peningkatan kampanye hemat energi, pengurangan penggunaan refrigerant, dan pengurangan peredaran barang-barang ilegal yang menggunakan CFCs; 4) Mempertahankan jumlah tangkapan ikan yang berada pada batasan yang aman melalui penambahan jumlah kapal berkapasitas di atas 30 GT untuk meningkatkan jangkauan jelajah kapal.
b.Menanggulangi kerusakan keanekaragaman hayati dan mencapai penurunan tingkat kerusakan yang signifikan pada tahun 2010, dengan kebijakan yang ditetapkan yaitu : IV -72 1) Mempertahankan fungsi hutan lindung melalui peningkatan pengelolaan sumber daya hutan secara berkelanjutan dengan melibatkan masyarakat, meningkatkan produksi hasil hutan non kayu untuk kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan, dan mengendalikan kerusakan kawasan lindung melalui upaya pengawasan dan penegakan hukum lingkungan serta fasilitasi penanganan pemulihan kerusakan lingkungan; 2) Peningkatan fungsi kawasan lindung perairan melalui peningkatan pengelolaan, pengawasan dan perlindungan terhadap kawasan konservasi sumberdaya laut, dan peningkatan kesadaran masyarakat di wilayah pesisir tentang pentingnya kelestarian terumbu karang dan sumberdaya perikanan.
c.Menurunkan hingga setengahnya proporsi rumah tangga tanpa akses berkelanjutan terhadap air minum layak dan sanitasi dasar hingga tahun 2015, dengan kebijakan dan strategi yang ditetapkan yaitu : 1) Mengurangi proporsi rumah tangga tanpa akses berkelanjutan terhadap air bersih melalui peningkatan fungsi sarana dan prasarana konservasi sumber daya air untuk kelestarian air dan sumber air, pengurangan kesenjangan penyediaan sarana dan prasarana air bersih antar wilayah dan meningkatkan pelayanan air bersih bagi masyarakat; 2) Mengurangi proporsi rumah tangga tanpa akses berkelanjutan terhadap sanitasi dasar melalui peningkatan ketersediaan prasarana dan sarana sanitasi permukiman bagi masyarakat di perkotaan dan perdesaan, dan peningkatan pelayanan persampahan terutama bagi Rumah Tangga Miskin (RTM); 3) Mendorong sinergitas Pokja AMPL Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam meningkatkan akses AMPL bagi masyarakat tidak mampu; 4) Mendorong pembentukan Pokja AMPL bagi kabupaten/kota yang belum memiliki Pokja AMPL dan mengaktifkan Pokja AMPL yang tidak aktif; 5) Mendorong peningkatan PHBS di masyarakat.
d.Mencapai peningkatan yang signifikan dalam kehidupan penduduk miskin di permukiman kumuh pada tahun 2020, dengan kebijakan dan strategi yang ditetapkan yaitu : 1) Prioritas pemenuhan kebutuhan rumah pada MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah); 2) Pemanfaatan lahan perumahan secara efisien dan efektif melalui pembangunan rumah secara vertikal; 3) Pemberdayaan komunitas perumahan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dengan mengembangkan kearifan lokal dan memperhatikan kelembagaan yang telah ada; IV -73 4) Memfasilitasi perwujudan tertib administrasi pertanahan yang berkualitas dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mensertifikatkan tanah; 5) Dukungan sertifikasi lahan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mencegah penyalahgunaan serta alih fungsi lahan yang tidak sesuai peruntukkannya. 4.4 Kebijakan dan Strategi Pengembangan Kewilayahan Jawa Tengah Kondisi pembangunan kewilayahan saat ini masih terdapat permasalahan utama pengembangan wilayah di Jawa Tengah, yaitu pembangunan ekonomi yang belum merata pertumbuhannya, diindikasikan dengan masih tingginya jumlah penduduk miskin wilayah- wilayah tertentu dan kesenjangan ekonomi antar wilayah. Pengembangan wilayah Jawa Tengah merupakan upaya untuk memantapkan pertumbuhan pembangunan wilayah yang berkeadilan dan berdikari dari aspek sosial, ekonomi, politik dan budaya, dengan memperhatikan potensi dan keragaman daya dukung serta daya tampung lingkungan, guna mencapai :
a.Pembangunan yang merata dan harmonis antar wilayah;
b.Efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan lintas sektor dan lintas wilayah;
c.Pembangunan ekonomi dengan berbasis potensi lokal;
d.Keseimbangan pemanfaatan ruang antara kawasan berfungsi lindung dengan kawasan budidaya. Wilayah Provinsi Jawa Tengah memiliki potensi pengembangan wilayah di Jawa Tengah yang terbagi dalam 8 (delapan) sistem perwilayahan (regionalisasi) dengan mempertimbangkan perpaduan dari aspek homogenitas, nodalitas dan administratif. Kedelapan perwilayahan tersebut adalah Kedungsepur, Wanarakuti, Subosukowonosraten, Bregasmalang, Petanglong, Barlingmascakeb, Purwomanggung, dan Banglor.
1. 1.Kedungsepur Wilayah pengembangan Kedungsepur meliputi Kabupaten Kendal, Kota Semarang, Kabupaten Demak, Kabupaten Semarang, Kota Salatiga, dan Kabupaten Grobogan. Fungsi wilayah diarahkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL). Sebagai PKN, arah pengembangan wilayah adalah pada: (1) perwujudan kawasan metropolitan Semarang sebagai ibukota provinsi yang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi utama Jawa Tengah; (2) pengembangan kawasan strategis ekonomi dalam konteks kawasan ekonomi khusus; (3) perwujudan dari sisi hubungan intraregional sebagai pusat distribusi bagi produk dari daerah pedalaman karena berada sekitar jalur Pantura; (4) dan perwujudan IV -74 secara interregional sebagai wilayah transit/pengumpul perdagangan dan jasa dari wilayah barat dan timur Jawa serta pulau-pulau lainnya terutama Kalimantan. Sedangkan potensi regional yang dimiliki wilayah pengembangan Kedungsepur adalah : (1) primer berupa perikanan; (2) sekunder berupa tekstil, logam, furniture, pengolahan ikan; dan (3) tersier berupa jasa dan perdagangan. Potensi unggulan yang dimiliki dan dapat terus dikembangkan yaitu :
a.Kabupaten Kendal : industri unggulan garmen, tas, alas kaki; klaster jambu biji getas merah dan pisang raja bulu; serta destinasi wisata Curug Sewu dan Pantai Sendang Sikucing;
b.Kota Semarang : industri unggulan batik, tas, alas kaki; klaster bandeng, batik semarangan, olahan pangan, handycraft; serta destinasi wisata Sam Pho Kong, Maerokoco, Pantai Kota Semarang, Kota Lama, Pecinan Kota Semarang, dan Lawang Sewu;
c.Kabupaten Demak : industri unggulan garmen, garam, ikan olahan; kawasan agropolitan Kota Tani Utama di Kecamatan Wonosalam, dengan komoditas unggulan jambu delima, jambu citra, kacang hijau, belimbing demak, domba dan kelinci; klaster hortikultura, jambu lele (bule), batik sisik, konveksi pakaian dalam, pengasapan ikan, kerupuk; serta destinasi wisata Masjid Agung Demak dan Makam Sunan Kalijogo;
d.Kabupaten Semarang : industri unggulan eceng gondok, pupuk organik; kawasan agropolitan Sub Terminal Agribisnis (STA) Candigaron di Kecamatan Sumowono, dengan komoditas unggulan kopi; klaster gula kelapa, padi organik, aksesoris kain perca, bio farmaka, tanaman hias, industri logam, kopi gunung kelir, kerajinan lidi, batik gemawang, susu sapi, eceng gondok, tahu serasi; serta destinasi wisata Bandungan, Candi Gedong Songo, Museum Kereta Api Ambarawa, Rawapening, Umbul Sidomukti, dan Air Terjun Semirang;
e.Kota Salatiga : industri unggulan makanan, batik; serta klaster kelinci, pupuk cair organik, sapi, makanan olahan, susu, batik dan bordir;
f.Kabupaten Grobogan : industri unggulan genteng, jagung, mebel; klaster genteng, kerajinan bambu, jagung, pupuk organik; serta destinasi wisata Bledug Kuwu, sumber api abadi Mrapen, Makam Kyai Ageng Selo, Kyai Tarub dan Bulan Kejawen.
1. 2.Wanarakuti Wilayah pengembangan Wanarakuti (Juwana – Jepara – Kudus - Pati) meliputi Kabupaten Jepara, Kudus dan Pati, diarahkan sebagai PKW dan PKL. Simpul utama berada di kawasan perkotaan Kudus, didukung oleh perkotaan Jepara, Pecangaan, Tayu, Pati dan Juwana. IV -75 Sektor unggulan yang dapat dikembangkan adalah pertanian, industri, pertambangan dan perikanan. Sedangkan potensi regional yang dimiliki wilayah pengembangan Wanarakuti adalah potensi: (1) primer berupa perikanan; (2) sekunder meliputi furniture, pengolahan tembakau, pengolahan ikan; dan (3) tersier berupa pariwisata. Potensi unggulan yang dimiliki dan dapat terus dikembangkan yaitu :
a.Kabupaten Jepara : industri unggulan tenun dan mebel; klaster tenun troso, mebel, kacang tanah, pariwisata; serta destinasi wisata Karimun-jawa, Pantai Kartini, Bandengan dan Pulau Panjang;
b.Kabupaten Kudus : industri unggulan bordir, gebyok, makanan; klaster gebyok rumah adat, pariwisata, bordir, genteng dan batu bata; serta destinasi wisata Air Terjun Montel, Wana Wisata Rahtawu, Rejanu Air Tiga Rasa, Situs Purba Pati Ayam, Makam Sunan Muria di Colo, Makam Sunan Kudus dan Menara Kudus, Museum Kretek;
c.Kabupaten Pati : industri unggulan tapioka, batik, kuningan; Agropolitan, Minapolitan TPI Bajo Mulyo I dan Bajo Mulyo II di Kecamatan Juwana, dengan komoditas unggulan cumi, kakap merah, pindang, jeruk pamelo dan kelapa kopyor; klaster tapioka, pengolahan hasil laut, kerajinan kuningan, konveksi, buah- buahan, budidaya bandeng air tawar, kopi, sutera alam, makanan ringan, batik tulis bakaran, handycraft, kapuk; serta destinasi wisata Waduk Gunungrowo, Kebon Kopi Jolong, Goa Pancur dan Wareh.
1. 3.Subosukowonosraten Pengembangan wilayah Subosukawonosraten meliputi Kota Surakarta, Kabupaten Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen, dan Klaten. Wilayah tersebut sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) meliputi metropolitan Solo Raya terdiri dari kawasan perkotaan Kota Surakarta dan sekitarnya yaitu Kartasura, Sukoharjo, Ngemplak, Mojosongo, Colomadu, Karanganyar, Jaten, dan Sragen. Sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) terdiri dari Boyolali dan Klaten, sedangkan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) meliputi Wonogiri dan Boyolali (Ampel). Pengembangan wilayah diarahkan untuk pengembangan kerjasama kawasan perbatasan dengan Provinsi Jawa Timur di wilayah bagian timur dan Daerah Istimewa Yogyakarta di wilayah bagian selatan-barat, dikenal dengan nama Karismawirogo (Karanganyar–Sragen–Magetan–Ngawi–Ponorogo), Pawonsari (Pacitan– Wonogiri–Wonosari/Gunung Kidul) dan Kesukosari (Klaten– Sukoharjo–Wonosari/Gunung Kidul). Sektor unggulan wilayah IV -76 Subosukowo-nosraten adalah pariwisata, industri dan pertanian. Sedangkan potensi regional yang dimiliki wilayah pengembangan Subosukowonosraten adalah potensi : (1) primer meliputi pertam- bangan, pertanian, perkebunan, peter-nakan; (2) sekunder terdiri dari industri kayu, Tekstil Produk Tekstil, batik, jamu, kerajinan; dan (3) tersier berupa perdagangan dan pariwisata. Potensi unggulan yang dimiliki dan dapat terus dikembangkan yaitu :
a.Kota Surakarta : industri unggulan batik, mebel; klaster limbah koran, Kampoeng Batik Laweyan, Kampung Wisata Batik Kauman, sangkar burung, shuttlecock, mebel; serta destinasi wisata Taman Satwataru Jurug;
b.Kabupaten Boyolali : industri unggulan tembaga, pupuk organik; agropolitan Goasebo, STA Ampel di Kecamatan Ampel, dengan komoditas unggulan pepaya, salak, jahe, kobis, bunga kol, wortel, tomat dan cabe; minapolitan kampung lele di Kecamatan Banyudono, Sawit dan Teras dengan komoditas unggulan utama ikan lele, didukung ikan mas dan nila; klaster logam Tumang; serta destinasi wisata kawasan unggulan wisata Solo-Selo- Borobudur;
c.Kabupaten Sukoharjo : industri unggulan batu mulia, mete; klaster pertanian organik, sapi, tahu dan makanan olahan, jamur, mebel, rotan trangsan, lurik, batik; dan destinasi Desa Wisata Wirun;
d.Kabupaten Karanganyar : industri unggulan atsiri, konveksi; agropolitan Suthomadansih, STA Watusambang di Kecamatan Matesih, dengan komoditas unggulan wortel, bawang putih, kentang, tanaman obat-obatan/biofarmaka, sayuran, duku, salak lawu, durian, pisang, strawberry, tanaman hias, ketela rambat, ikan dan tomat; klaster Kelompok Tani Blumbang, batik, biofarmaka; serta destinasi wisata Candi Sukuh, Candi Cetho, Air Terjun Grojogan Sewu dan Taman Hutan Raya KGPAA Mangkunegoro I;
e.Kabupaten Wonogiri : industri unggulan batu mulia, mete; klaster : mebel, tanaman obat, mete, genteng, ketela pohon, ternak; serta destinasi wisata Waduk Gajah Mungkur dan Pantai Sembukan;
f.Kabupaten Sragen : industri unggulan batik, mebel; klaster mebel, alat rumah tangga, konveksi, batik, ikan, sapi brangus, padi organik; serta destinasi wisata budaya Sangiran dan Gunung Kemukus;
g.Kabupaten Klaten : industri unggulan logam, mebel, tenun; minapolitan di Kecamatan Tulung, Polanharjo dan Karanganom dengan komoditas ikan nila; klaster lereng merapi, lurik, keramik, makanan olahan, konveksi, bordir, sulam, batik, logam ceper; IV -77 serta destinasi wisata Candi Prambanan dan Plaosan, Rowo Jombor, serta Deles Indah.
1. 4.Bregasmalang Wilayah pengembangan Bregasmalang meliputi Kabupaten Brebes, Kota Tegal, Kabupaten Tegal dan Kabupaten Pemalang, yang diarahkan sebagai PKN, PKW dan PKL yang berperan penting di wilayah perbatasan barat-utara Jawa Tengah dengan Jawa Barat. Fokus pengembangan wilayah ini adalah pada pengembangan simpul- simpul pusat pertumbuhan koridor perkotaan Brebes-Tegal- Adiwerna-Slawi, perkotaan Pemalang dan sekitarnya, perkotaan Comal, perkotaan Ketanggungan-Kersana, serta perkotaan Bumiayu dan sekitarnya. Sektor unggulan yang dapat dikembangkan di wilayah ini adalah perikanan, industri, pertanian, agroindustri, pariwisata ditunjang oleh kehutanan dan energi. Sedangkan potensi regional yang dimiliki wilayah pengembangan Bregasmalang adalah:

(1)primer meliputi perikanan dan rumput laut; (2) sekunder terdiri dari tekstil, batik, logam, furniture, pengolahan ikan; dan (3) tersier berupa jasa dan perdagangan. Potensi unggulan yang dimiliki dan dapat terus dikembangkan yaitu :
1. a.Kabupaten Brebes : industri unggulan telur asin, keramik, batik, rebana; agropolitan Jalabaritangkas, STA Larangan di Kecamatan Larangan, dengan komoditas unggulan bawang merah dan cabe merah; klaster telur asin, bawang merah, rebana, agrowisata, rumput laut; serta destinasi wisata Waduk Malahayu;
2. b.Kota Tegal : industri unggulan shuttlecock; minapolitan di Kecamatan Tegal Timur, Tegal Barat, Margadana, dengan komoditas ikan bandeng dan udang; klaster itik dan batik; serta destinasi wisata Pantai Alam Indah;
3. c.Kabupaten Tegal : industri unggulan komponen mesin dan perkapalan; klaster batik, mesin, hortikultura, shuttlecock, padi organik; serta destinasi wisata Guci dan Purwahamba;
4. d.Kabupaten Pemalang : industri unggulan pakaian jadi/garmen; agropolitan Waliksarimadu, STA Belik di Kecamatan Belik, dengan komoditas unggulan cabe, tomat, paprika, kentang, nanas, sawi, kobis, alpokat, manggis, strawberry, durian, nilam, ayam potong, ayam ras pedaging; minapolitan di Kecamatan Ulujami, dengan komoditas kepiting soka, ikan bandeng dan udang; klaster : konveksi dan desa wisata; serta destinasi wisata Pantai Widuri dan Agropolitan.
  1. 5.Petanglong Wilayah Petanglong meliputi Kabupaten Pekalongan, Batang dan Kota Pekalongan, yang diarahkan sebagai PKW dan PKL dengan IV -78 simpul utama pada kawasan perkotaan Pekalongan dan sekitarnya. Sektor unggulan dari wilayah ini adalah pertanian, pariwisata, industri, dan perikanan. Sedangkan potensi regional yang dimiliki wilayah pengembangan Petanglong adalah potensi: (1) primer berupa perikanan dan rumput laut; (2) sekunder meliputi tekstil, batik, logam, furniture, pengolahan ikan; dan (3) tersier berupa jasa dan perdagangan. Potensi unggulan yang dimiliki dan dapat terus dikembangkan yaitu :
5. a.Kabupaten Pekalongan : industri unggulan kopi olahan, batik, tenun; agropolitan dengan Kota Tani Utama di Kecamatan Doro, dengan komoditas unggulan rambutan, teh, durian, jambu biji, sapi, domba; klaster melon, batik simbangkulon, kebalong, tenun dan konveksi, getah pinus, kerajinan bambu, jamur tiram; dan destinasi wisata Pantai Depok dan Bumi Perkemahan Linggoasri.
6. b.Kabupaten Batang : industri garmen dan mebel; agropolitan Sorbanwali, STA Limpung di Kecamatan Limpung, dengan komoditas unggulan bawang daun, cabai rawit, kentang, durian, jagung, teh, kopi, nilam, sapi simental, perikanan air tawar, madu, kerupuk, teh rakyat; klaster emping mlinjo, minyak atsiri, perikanan, pariwisata argo binangkit, batik, kerajinan kulit; galangan kapal; serta destinasi wisata Agro Pagilaran, Pantai Sigandu dan Ujungnegoro;
7. c.Kota Pekalongan : industri unggulan batik, tenun, galangan kapal; serta klaster perikanan, percetakan kain, pakaian jadi dan tekstil, canting batik cap dan tulis, tempe, perbengkelan dan logam, tenun ATBM dan batik; minapolitan; serta destinasi wisata Pantai Pasir Kencana dan Slamaran.
  1. 6.Barlingmascakeb Wilayah Barlingmascakeb meliputi Kabupaten Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap, dan Kebumen. Fokus pengem- bangan wilayah diarahkan sebagai PKN, PKW dan PKL di wilayah Jawa Tengah bagian barat dan selatan. Kota-kota utama di wilayah ini yaitu Purwokerto, Cilacap, Ajibarang, Wangon, Sokaraja, Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Bobotsari, Purworejo Klampok, Adipala, Buntu, Maos, Kroya, Majenang, Gombong, Karanganyar, dan Kebumen. Sektor unggulan yang dapat dikembangkan di wilayah ini adalah pertanian, perkebunan, pariwisata, pertambangan, industri dan perikanan, ditunjang oleh agroindustri, kehutanan, peternakan dan perdagangan. Sedangkan potensi regional yang dimiliki wilayah pengembangan Barlingmascakeb adalah: (1) primer berupa perikanan, perkebunan, IV -79 pasir besi, minyak dan gas; (2) sekunder berupa batik, logam, furniture; dan (3) tersier berupa perdagangan dan pariwisata. Potensi unggulan yang dimiliki dan dapat terus dikembangkan yaitu :
8. a.Kabupaten Banjarnegara : industri unggulan batik, keramik; agropolitan Jakabaya, STA Batur di Kecamatan Batur dengan komoditas sayuran; klaster pariwisata Dieng, keramik Klampok, olahan makanan Barasnack, batik Gumelem; serta destinasi wisata Dieng dan Seruling Mas;
9. b.Kabupaten Purbalingga : industri unggulan knalpot, gula kelapa; agropolitan Bunga Kondang, STA Kejajar di Kecamatan Bukateja dengan komoditas unggulan kelapa, lada, kayu hutan, jeruk, melati gambir, durian, pisang, duku, jagung, padi, kacang tanah, ketela pohon dan kambing; klaster agrowisata Derang, batik, knalpot, dan sapu; serta destinasi wisata Goa Lawa dan Owabong;
10. c.Kabupaten Banyumas : industri unggulan minyak nilam, batik; minapolitan di Kecamatan Kedungbanteng, dengan komoditas unggulan gurami; klaster gula kelapa, minyak atsiri, batik; serta destinasi wisata Kawasan Baturraden;
11. d.Kabupaten Cilacap : industri unggulan sabut kelapa, ikan, gula; agropolitan dengan Kota Tani Utama di Kecamatan Majenang, dengan komoditas unggulan pisang, sukun, karet, sapi dan kambing; klaster makanan olahan hasil laut, olahan makanan, sabutret, batik; serta destinasi wisata Nusakambangan, Pantai Teluk Penyu dan Benteng Pendem;
12. e.Kabupaten Kebumen : industri unggulan sabut kelapa, makanan; klaster anyaman pandan, sabut kelapa, batik; serta destinasi wisata Gua Jatijajar, Gua Petruk, Waduk Sempor, Pantai Karangbolong, Logending, Suwuk, dan Wisata Geologi Karangsambung.
  1. 7.Purwomanggung Wilayah Purwomanggung meliputi Kabupaten Purworejo, Wonosobo, Magelang, Kota Magelang dan Kabupaten Temanggung, berfungsi sebagai PKW dan PKL di bagian tengah dan selatan Jawa Tengah, yang berbatasan dengan Daerah Istimewa Yogyakarta. Potensi unggulan yang dapat dikembangkan adalah pertanian, pariwisata, pertambangan, industri, perikanan, didukung oleh sektor perkebunan, dan peternakan. Simpul utama sebagai penggerak ekonomi adalah Kota Magelang dan sekitarnya sebagai pusat kegiatan berskala nasional, didukung oleh koridor perkotaan Magelang- Mungkid-Borobudur-Muntilan-Salam, koridor perkotaan Purworejo- Kutoarjo, koridor perkotaan Temanggung-Parakan, Wonosobo, Kertek, dan Wadas Lintang. Sedangkan potensi regional yang dimiliki wilayah IV -80 pengembangan Purwomanggung adalah: (1) primer berupa pertambangan, pertanian, perkebunan, dan peternakan; (2) sekunder berupa industri kayu dan pengolahan buah; dan (3) tersier berupa pariwisata. Potensi unggulan yang dimiliki dan dapat terus dikembangkan yaitu :
13. a.Kabupaten Purworejo : industri unggulan mebel, bambu, gula kelapa; Agropolitan Bagelen, STA Krendetan di Kecamatan Bagelen, dengan komoditas unggulan kambing Etawa, buah- buahan, padi; klaster gula kelapa, kambing Etawa Kaligesing, jagung; serta destinasi wisata Gua Seplawan, Pantai Jatimalang dan Ketawang;
14. b.Kabupaten Wonosobo : industri unggulan gula kelapa, pupuk organik; Agropolitan Rojonoto, STA Sempol di Kecamatan Sukoharjo, dengan komoditas unggulan salak, jagung, durian, kelapa dan kambing; klaster carica, wisata Desa Reco, domba; dan destinasi wisata Dieng;
15. c.Kabupaten Magelang : industri unggulan batu pahat, karoseri; Agropolitan Merapi Merbabu, STA Sewukan di Kecamatan Dukun, dengan komoditas unggulan cabai, tomat, kobis, buncis perancis, jeruk manis, klengkeng, duku, jagung, ketela pohon, ketela rambat, sapi, bunga potong, produk olahan, dendeng abon, kripik nangka, durian; klaster pariwisata Borobudur, pahat batu, slondok, salak nglumut; serta destinasi wisata yaitu kawasan wisata Candi Borobudur, Mendut, Pawon dan Ketep Pass;
16. d.Kota Magelang : industri unggulan makanan; klaster pengolahan makanan ringan, kerajinan, batik, konveksi; dan destinasi wisata Taman Kyai Langgeng;
17. e.Kabupaten Temanggung : industri unggulan kopi, tenun; STA Soropadan, Agropolitan Kota Tani Utama, STA Kranggan di Kecamatan Kranggan, dengan komoditas unggulan kopi dan durian; klaster kopi, genteng dan batu bata, kerajinan tangan, makanan ringan, batik; serta destinasi wisata Mata Air Jumprit dan Air Terjun Lawe.
  1. 8.Banglor Wilayah pengembangan Banglor meliputi 2 (dua) kabupaten di perbatasan sebelah timur-utara Jawa Tengah dengan Jawa Timur yaitu Kabupaten Rembang dan Blora. Arah pengembangan wilayah difokuskan sebagai PKW dengan kawasan perkotaan Cepu sebagai simpul utama, ditunjang oleh koridor perkotaan Rembang-Lasem. Sektor unggulan yang dapat dikembangkan adalah pertambangan minyak dan gas, pertambangan mineral, perikanan, pariwisata, perhubungan, pertanian, yang ditunjang oleh kehutanan, perkebunan IV -81 dan peternakan. Arah pengembangan sektor unggulan dilakukan dalam wadah kerjasama perbatasan dengan Provinsi Jawa Timur yang disebut sebagai regionalisasi Ratubangnegoro (Blora-Tuban- Rembang-Bojonegoro). Sedangkan potensi regional yang dimiliki wilayah pengembangan Banglor adalah: (1) primer berupa minyak dan gas, garam, perikanan; (2) sekunder berupa furniture, pengolahan ikan; dan (3) tersier berupa pariwisata. Potensi unggulan yang dimiliki dan dapat terus dikembangkan yaitu :
18. a.Kabupaten Rembang : industri unggulan batik, garam; klaster genteng dan batu bata, garam rakyat, gula tumbu, batik tulis Lasem, bordir dan konveksi di Kecamatan Sedan, mangga, pengolahan hasil perikanan; serta destinasi wisata Taman Rekreasi Pantai Kartini dan Wana Wisata Mantingan;
19. b.Kabupaten Blora : industri unggulan mebel, keramik, batik; klaster pertanian, mineral dan bahan tambang, pariwisata, handycraft dan mebel, pangan olahan, batik; serta destinasi wisata Waduk Tempuran dan Wana Wisata Hutan Jati Blora. Cakupan wilayah, potensi dan arah pengembangan pada setiap wilayah tersebut dapat dilihat pada Gambar 4.1. Sumber : Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2013 Gambar 4.1. Peta Potensi Wilayah Pengembangan di Provinsi Jawa Tengah Diarahkan sebagai PKW, PKL Berperan penting sebagai wilayah p erb atasan b arat-utara Potensi Regional: Primer: perikanan, rumput laut; Sekunder: tekstil, batik, log am, furnitur, pengolahan ikan; Tersier : jasa & p erd ag ang an Diarahkan sebagai PKW, PKL Simpul utama Kola Pkl Potensi Regional: Primer : perikanan, rumput laut; Sekunder : tekstil, batik, log am, furniur, pengolahan ikan; Tersier: jasa, perdagangan Kawasan Potensi Regional: metropolitan Primer: perikanan Semarang sebagai Sekunder: tekstil, log am, furniture, ibukota prov & pengolahan ikan pusat pertumbuhan Tersier: jasa dan perdagangan Diarahkan sebagai PKW & ekonomi utama PKL Jateng I I Simpul utama: Kudus Wlayah transit/ pengumpul Potensi Regional: Primer. perdagangan & perikanan; Sekunder : jasa dari wilayah - I furniture, pengolahan barat & timur Jawa tembakau, & ikan; Tersier : & pulau lainnya WANARAKUTI I pariwisata - .___B_RE_G_A_S_MAlAN__G__JI .. Potensi Regional: Primer: perikanan, perkebunan, pasir besi, minyak dan gas; Sekunder: batik, logam, f urnitur. Tersier : perdagangan, pariwisata PETANGLONG PUR'M:lMANGGUNG Diarahkan sebagai PKL, PKL Fokus diwilayah tengah-selatan, berbatasan dg DIV Potensi Regional: Primer. pertambangan, pertanian, perkebunan, peternakan; Sekunder : industri kayu, pengolahan buah; Tersier : pariwisata SUBOSUKO'M:lNOSRATE N Potensi Regional: Primer. pertambangan, pertanian, perkebunan, p eternakan; Sekunder: industri kayu, TPT, batik, jamu, kerajinan; Tersier : perdagangan, pariwisata Potensi Regional: Primer: minyak dan gas, garam, perikanan; Sekunder : furniture, pengolahan ikan; Tersier: pariwisata Diarahkan sebagai PKW, PKL, dengan simpul utama Cepu Diarahkan sebagai PKN, PKW, PKL Pengemb metropolitan Solo Raya Pengembangan wilayah Perb atasan Karismawirog o, Pawonsari, Kesukosari KEDUNGSEPUR IV -82 Dalam upaya mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh delapan wilayah tersebut, maka strategi dan kebijakan pengembangan wilayah dilakukan melalui :
20. a.Peningkatan pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah yang merata dan berhierarki, melalui upaya : 1) Pemantapan fungsi-fungsi pusat kegiatan, baik Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), maupun Pusat Kegiatan Lokal (PKL); 2) Meningkatkan kapasitas pelayanan prasarana sarana dasar wilayah; 3) Pengembangan interkoneksi antara pusat kegiatan dan hinterlandnya; 4) Memantapkan perkembangan kawasan di sepanjang Pantura dan mempercepat pertumbuhan kawasan di sepanjang Pansela.
21. b.Pemerataan pembangunan infrastruktur terutama di wilayah tengah dan selatan, melalui upaya : 1) Peningkatan kapasitas dan aksesibilitas terutama di wilayah tengah dan selatan; 2) Pengembangan sistem transportasi darat, laut, dan udara secara terpadu guna meningkatkan aksesibilitas antar wilayah; 3) Pengembangan sistem energi secara optimal dan mewujudkan keterpaduan sistem penyediaan listrik agar terdistribusi merata; 4) Mengembangkan sistem prasarana pengairan untuk menunjang kegiatan sektor yang terkait pemanfaatan sumber daya air; 5) Mengembangkan sistem pelayanan prasarana permukiman yang terpadu guna mencapai kualitas lingkungan permukiman yang baik.
22. c.Pemeliharaan dan pemulihan fungsi kawasan lindung, melalui upaya: 1) Rehabilitasi dan konservasi kawasan yang berfungsi lindung baik hutan maupun non hutan berbasis Daerah Aliran Sungai (DAS); 2) Meningkatkan luas Ruang Terbuka Hijau di kawasan perkotaan yang merata; 3) Meningkatkan rehabilitasi pada lahan-lahan kritis; 4) Merehabilitasi daerah resapan air guna mempertahankan ketersediaan air.
23. d.Pengentasan kemiskinan dan pembangunan kualitas hidup masyarakat terutama di kabupaten/kota dengan tingkat kemiskinan dan pengangguran tinggi serta IPM rendah, melalui upaya : 1) Meningkatkan akses penduduk miskin terhadap pangan, pendidikan, kesehatan, energi dan rumah layak huni; 2) Mengembangkan ekonomi padat karya untuk mengurangi pengangguran.
24. e.Pengembangan ekonomi wilayah berbasis potensi unggulan daerah, terutama pada daerah-daerah yang memiliki sumberdaya alam tinggi tetapi nilai PDRB per kapitanya rendah, melalui upaya: IV -83 1) Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian dalam arti luas; 2) Mengendalikan konversi lahan sawah dengan mengimplementasikan lahan pertanian pangan berkelanjutan; 3) Mengembangkan kawasan berdasarkan potensi unggulan baik di perdesaan maupun perkotaan; 4) Mengembangkan industri unggulan daerah skala kecil, menengah dan besar; 5) Mendorong fasilitasi akses permodalan untuk pengembangan usaha tani dan UMKM di wilayah perdesaan.
25. f.Mendorong percepatan pembangunan wilayah tertinggal dan kawasan perbatasan, melalui upaya : 1) Meningkatkan akses masyarakat terhadap lahan dan pemanfaatan sumberdaya alam terutama di perdesaan yang termasuk wilayah tertinggal dan di kawasan perbatasan; 2) Meningkatkan ketersediaan infrastruktur pelayanan dasar di desa- desa tertinggal; 3) Mendorong pengembangan investasi pada wilayah tertinggal, terutama di wilayah selatan.
26. g.Penguatan kerjasama antar daerah/wilayah/regional dan antar pihak, melalui upaya : 1) Memfasilitasi pengembangan kerjasama antar wilayah/daerah; 2) Pemantapan skema kerjasama antara pemerintah dan swasta dalam meningkatkan sumber pembiayaan pembangunan.
27. h.Penanggulangan bencana, melalui upaya : 1) Penanggulangan risiko bencana; 2) Memperkecil faktor kerentanan terhadap bencana; 3) Penguatan kelembagaan dan manajemen bencana. V - 1 5.1 Urusan Wajib
  1. 1.Pendidikan Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :
28. a.Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Fokus kegiatan pada : peningkatan ketersediaan dan kualitas layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) antara lain melalui peningkatan ketersediaan lembaga PAUD yang sesuai standar dengan pembangunan Unit Gedung Baru (UGB) PAUD, pengembangan sarana dan prasarana PAUD, serta pengadaan Alat Peraga Edukatif (APE). Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian Tahun 2015 yaitu Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD/TK (4-6 tahun) sebesar 75%; APK PAUD (0- 6 tahun) sebesar 53%; dan persentase lembaga PAUD yang terakreditasi sebesar 53%.
29. b.Program Pendidikan Dasar Fokus kegiatan pada : peningkatan ketersediaan, kualitas dan kesetaraan layanan Pendidikan Dasar melalui peningkatan sarana dan prasarana pendidikan antara lain rehabilitasi ruang kelas SD dan SMP, pembangunan ruang perpustakaan SD dan SMP, pengadaan alat laboratorium IPA SMP, pengadaan meubelair untuk SD dan SMP, penyelenggaraan pendidikan kesetaraan Paket A dan B, pendampingan BOS SD/MI sebanyak 3,6 juta siswa dan BOS SMP/MTs sebanyak 1,7 juta siswa, serta percepatan implementasi kurikulum 2013 pada jenjang pendidikan dasar. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian Tahun 2015 yaitu APK dan APM SD/SDLB/MI/Paket A sebesar 109,13 dan 100; APK dan APM SMP/SMPLB/MTs/Paket B sebesar 100,56 dan 79,30; Angka Putus Sekolah SD/SDLB/MI dan SMP/SMPLB/MTs sebesar 0,08 dan 0,25; Angka Kelulusan SD/SDLB/ MI dan SMP/MTs/SMPLB sebesar 99,97 dan 99,19; Nilai Rata-Rata UN SD/SDLB/MI dan SMP/SMPLB/MTs sebesar 7,11 dan 6,87; Persentase ruang kelas SD/MI dan SMP/MTs sesuai standar nasional pendidikan sebesar 65% dan 79%; Persentase SD/MI dan SMP/MTs yang memiliki perpustakaan sesuai standar sebesar 45,50% dan 78%; Persentase SD/MI dan SMP/MTs yang memiliki sanitasi layak sebesar 70,50% dan 70,10%; Persentase SD/MI dan SMP/MTs yang menerapkan Kurikulum 2013 sebesar 10% dan 20%. V - 2
30. c.Program Pendidikan Menengah Fokus kegiatan pada : peningkatan ketersediaan, keterjangkauan, kualitas dan kesetaraan layanan Pendidikan Menengah melalui pembangunan RKB SMA/SMK, rehabilitasi ruang kelas SMA/SMK, pembangunan ruang perpustakaan SMA/SMK, pembangunan Laboratorium IPA SMA/SMK, pengadaan alat bengkel SMK, penyelenggaran pendidikan kesetaraan Paket C, pemberian beasiswa SMA/SMK dari keluarga kurang mampu sekitar 16 ribu siswa, pembangunan Tempat Uji Kompetensi dan percepatan implementasi kurikulum 2013 pada jenjang pendidikan menengah. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian Tahun 2015 yaitu APK dan APM SMA/SMALB/MA/SMK/Paket C sebesar 74% dan 60%; Angka Putus Sekolah SMA/ SMALB/MA/SMK sebesar 0,06; Angka Kelulusan SMA/MA/SMK sebesar 99,96; Nilai Rata-Rata UN SMA/MA/SMK sebesar 7,74; Persentase ruang kelas SMA/MA/SMK sesuai standar sebesar 84%; Persentase SMA/MA/SMK yang memiliki perpustakaan sesuai standar sebesar 92%; Persentase SMA/MA/SMK yang memiliki sanitasi layak sebesar 28,63%; dan Persentase SMA/MA/SMK yang menerapkan Kurikulum 2013 sebesar 40%.
31. d.Program Peningkatan Pendidikan Non Formal dan Informal Fokus kegiatan pada : peningkatan ketersediaan, kesetaraan dan kepastian dalam layanan pendidikan non formal antara lain melalui pengembangan dan penguatan desa vokasi, pembinaan lembaga kursus dan pelatihan, pendidikan keaksaraan, dan pengembangan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian Tahun 2015 yaitu Angka Kelulusan Paket A sebesar 95,40, Paket B sebesar 96,25, Paket C sebesar 98,25; Persentase Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) berkinerja A dan B sebesar 3,20%; Persentase buta aksara usia >15 tahun sebesar 3%; Persentase kecamatan yang memiliki PKBM dan TBM sebesar 15,5%; Jumlah pelaku/kelompok masyarakat yang terfasilitasi sebesar 38.000; dan Jumlah Desa Vokasi yang dikembangkan sebanyak 35 desa.
32. e.Program Pendidikan Khusus Fokus kegiatan pada : peningkatan ketersediaan, kesetaraan dan kepastian layanan pendidikan khusus antara lain melalui peningkatan sarana dan prasarana pendidikan khusus, pengembangan kelembagaan pendidikan khusus, pembinaan kesiswaan, dan pendidikan inklusi. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian Tahun 2015 yaitu APK Pendidikan Khusus sebesar 56; Angka Lulus Pendidikan Khusus sebesar 100; dan Persentase Ruang Kelas Pendidikan Khusus sesuai standar nasional pendidikan sebesar 76%.
33. f.Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Fokus kegiatan pada : peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan melalui bantuan studi lanjut ke S1/D4 pendidik PAUD, pendidikan dasar dan menengah, peningkatan kualitas dan jumlah assesor TUK, serta peningkatan kesejahteraan, penghargaan dan perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan Formal dan Non Formal. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian V - 3 Tahun 2015 yaitu persentase pendidik PAUD yang berkualifikasi S1/D4 sebesar 31,85%; pendidik SD/SDLB/MI yang berkualifikasi S1/D4 sebesar 56,47%; pendidik SMP/MTs berkualifikasi S1/D4 sebesar 87,71%; pendidik SMA/SMALB/MA/SMK sederajat yang berkualifikasi S1/D4 sebesar 94%; Persentase pendidik PAUD bersertifikat pendidik sebesar 16,75%; pendidik SD/SDLB/MI bersertifikat pendidik sebesar 48,14%; pendidik SMP/SMPLB/MTs bersertifikat pendidik sebesar 58,70%; dan pendidik SMA/SMALB/MA/SMK sederajat bersertifikat pendidik sebesar 64%.
34. g.Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Fokus kegiatan pada : pengembangan sistem pendataan pendidikan, penguatan tata kelola dan citra publik, akreditasi sekolah/madrasah, serta kerjasama bidang pendidikan. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian Tahun 2015 yaitu persentase SD/SDLB/MI, SMP/SMPLB/MTs dan SMA/SMALB/MA/SMK yang terakreditasi sebesar 100%; Persentase SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK yang melaksanakan MBS dengan baik sebesar 35%, 60 % dan 100%.
35. h.Program Fasilitasi Sumber Daya Pendidikan Tinggi Fokus kegiatan pada : peningkatan potensi akademi mahasiswa, pemberdayaan KKN, peningkatan potensi sumber daya mahasiswa, pembinaan lingkungan sosial pendidikan tinggi, serta pembinaan potensi olahraga dan seni mahasiswa. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian persentase perguruan tinggi yang terfasilitasi pada Tahun 2015 sebesar 30%.
36. i.Program Pendidikan Berkelanjutan Fokus kegiatan pada : pembinaan nasionalisme pendidikan dan karakter bangsa termasuk kepramukaan, koordinasi Pendidikan Untuk Semua (PUS), dan mitigasi bencana bidang pendidikan. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian Tahun 2015 yaitu Persentase sekolah/madrasah yang berwawasan kebangsaan sebesar 5%; dan Persentase sekolah yang melaksanakan ekstra kurikuler pramuka sebesar 10%.
  1. 2.Kesehatan Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :
37. a.Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Fokus kegiatan pada : pencegahan penanggulangan penyakit menular melalui upaya pengendalian kejadian penyakit menular di 35 kabupaten/kota; pengendalian faktor resiko penyakit tidak menular di 35 kabupaten/kota, Surveilance Epidemiologi serta penanganan KLB dan bencana melalui pemantapan dan pencapaian UCI desa di 35 kabupaten/kota, respon cepat penanggulangan KLB/bencana (krisis kesehatan) pada 100 kejadian, dan monitoring pelaksanaan pemeriksaan kesehatan jemaah haji di 34 kabupaten/kota. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian Tahun 2015 yaitu Angka Penemuan Kasus Baru TB (Case Detection Rate/CDR) sebesar 117; Jumlah Penemuan Kasus Baru HIV-AIDS sebesar 1.967; Angka Penemuan Kasus Baru Kusta sebesar 6,2; Angka Penemuan Kasus Diare V - 4 Balita sebesar 44; Angka Kesakitan Malaria sebesar 0,07; Proporsi Kasus Hipertensi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebesar <25; Proporsi Kasus Diabetes Melitus di Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebesar <50; Acute Flaccid Paralysis (AFP) Rate sebesar 2/100.000; Cakupan UCI Desa sebesar 98,9%; dan Proporsi Kejadian Luar Biasa Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (KLB PD3I) sebesar 100%.
38. b.Program Farmasi dan Perbekalan Kesehatan Fokus kegiatan pada : fasilitasi, pembinaan, pengawasan dan distribusi sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan melalui fasilitasi penyediaan buffer stock kesehatan provinsi, alat kesehatan, reagensia dan vaksin lainnya di 35 kabupaten/kota dan peningkatan kemampuan petugas pengelola obat dan alat kesehatan di 35 IFK kabupaten/kota; fasilitasi, pembinaan dan pengawasan makanan minuman melalui pembinaan makanan dan minuman produksi rumah tangga di 35 kabupaten/kota, peningkatan kualitas produksi pangan industri rumah tangga di 35 kabupaten/kota, pembinaan penerapan standar cara produksi makanan minuman IRT serta pembinaan, pengawasan dan registrasi makanan minuman IRT di 35 kabupaten/kota, yang diarahkan pada upaya penyediaan dan pengelolaan farmasi dan perbekalan kesehatan di sektor publik. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian Tahun 2015 yaitu proporsi sarana produksi dan distribusi di bidang farmasi dan perbekalan kesehatan sesuai standar sebesar 60%; Proporsi sarana pelayanan kefarmasian sesuai standar sebesar 50%; Proporsi kabupaten/kota melakukan pembinaan dan pengawasan makanan minuman sesuai standar sebesar 57,14%.
39. c.Program Pelayanan Kesehatan Fokus kegiatan pada : fasilitasi pelayanan kesehatan dasar melalui peningkatan puskesmas rawat inap PONED di 35 kabupaten/kota, pembinaan puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan tradisional, upaya kesehatan kerja puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa serta narkoba di 29 Kab/Kota, pembinaan 10 kabupaten/kota dalam persiapan pembentukan puskesmas percontohan; Fasilitasi dan penyelenggaraan pelayanan kesehatan rujukan melalui pembentukan sistem rujukan dan sistem penanggulangan gawat darurat terpadu di provinsi dan 6 kabupaten/kota, terbentuknya 50 rumah sakit rujukan PONEK di 35 kabupaten/kota, peningkatan mutu pelayanan rumah sakit melalui akreditasi RS, klasifikasi RS, dan perijinan di 35 kabupaten/kota; Fasilitasi pelayanan kesehatan ibu dan anak melalui pelaksanaan PWSKIA di 35 kabupaten/kota, terbentuknya 2.000 kelas ibu hamil, pembinaan pada 10 kabupaten/kota yang memiliki Tim DTPS KIBBLA aktif, optimalisasi pemanfaatan rumah singgah di 5 Kabupaten; Fasilitasi pelayanan gizi masyarakat melalui pelaporan kasus gizi buruk yang memperoleh perawatan sebesar 100%, terdistribusinya vitamin A pada anak 6 -59 bulan sebesar 90%, pemberian 90 tablet tambah darah pada ibu hamil sebesar 90%, pemeriksaan hypothyroid sebanyak 100 kasus, pembentukan motivator ASI di 20 kabupaten/kota; Peningkatan mutu layanan kesehatan melalui akreditasi dan pelaksanaan sertifikasi ISO di V - 5 2 BKPM; serta peningkatan fasilitas dan sarana prasarana kesehatan di 7 RS milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian Tahun 2015 yaitu Cakupan pertolongan persalinan Tenaga Kesehatan sebesar 98%; Cakupan Neonatal Komplikasi yang ditangani sebesar 81%; Cakupan kunjungan bayi sebesar 97,5%; Prevalensi Gizi Buruk sebesar 0,05; Proporsi Puskesmas yang memiliki ijin operasional sebesar 25%; Proporsi Puskesmas PONED sesuai standar sebesar 16%; Proporsi Puskesmas terakreditasi sebesar 10%; Rasio Puskesmas per jumlah penduduk sebesar 1 : 37.000; Proporsi RS yang memiliki izin operasional sebesar 60%; Proporsi RS terakreditasi sebesar 11,11%; Proporsi RS terklasifikasi sebesar 21,11%; Proporsi RS PONEK terstandar sebesar 24,49%; NDR RSUD sebesar 28,5: BOR RSJD sebesar 70; LOS RSJD sebesar 29; Cakupan Pelayanan Rawat Jalan sebesar 123.300; dan Cakupan Pelayanan Rawat Inap RSJD sebesar 10.750.
40. d.Program Kesehatan Lingkungan Fokus kegiatan pada : pengawasan kualitas air dan sanitasi dasar melalui identifikasi penilaian sarana air bersih dan kualitas air minum di 35 kabupaten/kota, peningkatan komitmen pengembangan klinik sanitasi di 10 kabupaten/kota; pengawasan hygiene serta sanitasi Tempat-Tempat Umum dan Tempat Pengelolaan Makanan melalui identifikasi hasil penilaian sarana pelayanan kesehatan di 10 kabupaten/kota, fasilitasi 12 RS bebas merkuri, pembinaan dan pengawasan pengelola makanan, serta asrama di embarkasi haji. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian Tahun 2015 yaitu Proporsi Desa melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) sebesar 2.347; Proporsi Tempat-Tempat Umum (TTU) yang memenuhi syarat sebesar 79%; dan Proporsi Tempat Pengolahan Makanan (TPM) yang memenuhi syarat sebesar 56%.
41. e.Program Sumber Daya Manusia Kesehatan Fokus kegiatan pada : Fasilitasi organisasi profesi kesehatan melalui; Pembinaan 22 organisasi profesi kesehatan; Pemetaan Tenaga Kesehatan di 35 kabupaten/kota; Fasilitasi penyelenggaraan pendidikan tenaga kesehatan Akper Provinsi di 2 Kabupaten; Penyelenggaraan pelatihan SDM kesehatan melalui pelatihan di BPTPK Gombong; Fasilitasi penyelenggaraan pelatihan kesehatan di 7 RS milik Pemerintah Provinsi. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian Tahun 2015 yaitu proporsi Pelatihan Kesehatan yang terakreditasi sebesar 11,50%; dan Proporsi Institusi Pendidikan Kesehatan yang terakreditasi sebesar 51,50%.
42. f.Program Promosi dan Pemberdayaan Fokus kegiatan pada : penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan kemitraan melalui peningkatan kualitas desa siaga aktif mandiri di 25 kabupaten/kota, peningkatan kemitraan dengan 3 BUMN/BUMD dalam penanganan masalah kesehatan, dan pemberian pembiayaan kesehatan bagi masyarakat miskin non kuota di 35 kabupaten/kota. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian Tahun 2015 yaitu Proporsi desa/kelurahan Siaga Aktif Mandiri sebesar 7%; Proporsi V - 6 penduduk miskin non kuota yang memiliki Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) sebesar 54%; dan Persentase kabupaten/kota mengalokasikan 10% APBD untuk Kesehatan sebesar 17,14%.
43. g.Program Manajemen, Informasi dan Regulasi Kesehatan Fokus kegiatan pada : perencanaan dan pengendalian pembangunan kesehatan melalui sinkronisasi perencanaan, penganggaran dan evaluasi pembangunan kesehatan antara pusat, provinsi dan 35 kabupaten/kota, peningkatan kerjasama bidang kesehatan di daerah lintas batas dan provinsi, pengelolaan aset di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi, pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan yang akuntabel; pengkajian dan diseminasi pembangunan kesehatan melalui penyusunan 10 kajian kesehatan program prioritas pendukung pencapaian MDGs; penyusunan regulasi kesehatan daerah melalui pemberian perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan di provinsi dan 35 kabupaten/kota; penyelenggaraan sistem informasi kesehatan melalui penyusunan 1 dokumen kesehatan SPM dan profil kesehatan. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian Tahun 2015 yaitu Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi dan informasi kesehatan sebesar 21 dokumen.
44. h.Program Peningkatan Manajemen Pelayanan Kesehatan (BLUD) Fokus kegiatan pada : peningkatan dan pemenuhan operasional pelayanan dan pendukung pelayanan di 7 (tujuh) RSUD/RSJD milik Pemerintah Provinsi. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian Tahun 2015 yaitu Cakupan Pelayanan BLUD sebesar 100%.
  1. 3.Pekerjaan Umum Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :
45. a.Program Peningkatan Jalan dan Penggantian Jembatan Fokus kegiatan pada peningkatan kapasitas (pelebaran) dan peningkatan struktur (rekonstruksi) di ruas : jalan perbatasan provinsi (utamanya di Perbatasan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta); jalan penghubung wilayah Pantura – Pansela (koridor Pekalongan – Kebumen, Pemalang – Purbalingga dan Pati – Surakarta); alternatif jalan nasional (koridor Temanggung – Patean – Kajen – Randudongkal – Slawi – Ketanggungan sebagai alternatif ruas Pantura dan Purwodadi – Salatiga); jalan yang mempunyai akses langsung ke jalan arteri/ jalan penghubung ruas jalan nasional (utamanya Boyolali – Blabak; Sidareja – Cukangleuleus dan Gombong – Mandiraja) serta jalan yang mendukung kawasan strategis dan pengembangan wilayah (utamanya Jepara – Pati, Semarang – Purwodadi – Blora; Blora – Rembang dan Brebes – Cilacap). Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian Tahun 2015 yaitu persentase panjang jalan dengan lebar ≥ 6,00 m sebesar 64,88%, persentase panjang jembatan dengan lebar ≥ 9,00 m sebesar 79,72%, persentase panjang jalan sesuai standar jalan kolektor (MST 8 ton) sebesar 74,80%, persentase jembatan sesuai beban standar bina marga sebesar 14,42% dengan total target panjang peningkatan jalan sebesar V - 7 366,99 km yang terdiri dari 275,69 km berupa pelebaran jalan dan 91,30 km berupa perbaikan struktur jalan/rekonstruksi.
46. b.Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Fokus kegiatan pada pemeliharaan berkala (overlay/pelapisan ulang aspal) dan rehabilitasi di ruas : jalan rawan bencana; jalan protokol/wajah kota; jalan akses pariwisata dan jalan pendukung pertumbuhan ekonomi. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian Tahun 2015 yaitu persentase panjang jalan dalam kondisi baik sebesar 88,20% dan jembatan dalam kondisi baik sebesar 81,24% serta meningkatnya keikutsertaan masyarakat dalam pemeliharaan rutin jalan dan jembatan.
47. c.Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan Fokus kegiatan pada : pengadaan alat berat untuk mendukung pemeliharaan rutin jalan dan jembatan; Peningkatan sistem informasi kebinamaragaan (pemutahiran data jalan dan jembatan, peningkatan kualitas layanan serta penyediaan data jalan jembatan Kabupaten/Kota dan Nasional); penyiapan program dan anggaran sistem jaringan jalan dan jembatan, pembuatan leger jalan dan perhitungan lalu lintas, pemeliharaan alat berat, pemeliharaan dan peningkatan ketersediaan alat laboratorium, serta peningkatan fasilitasi pembangunan jalan dan jembatan di Provinsi Jawa Tengah. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian Tahun 2015 yaitu Pemenuhan kebutuhan alat kebinamargaan (alat berat dan alat laboratorium) sebesar 86,71%; Panjang jalan yang sudah dileger sebesar 80,60%; Meningkatnya kualitas Sistem Informasi Manajeman Prasarana Jalan; dan Terfasilitasinya pembangunan infrastruktur strategis ( diantaranya : Jaringan Jalan Lintas Selatan (JJLS); Jalan tol trans Jawa pada ruas Semarang-Solo, Solo-Kertosono, Semarang-Batang, Batang-Pekalongan, Pekalongan- Pemalang dan Pemalang-Pejagan; underpass Jatingaleh Kota Semarang serta flyover Palur Sukoharjo).
48. d.Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa serta Jaringan Pengairan Lainnya Fokus kegiatan pada : perbaikan dan pembangunan prasarana dan sarana irigasi di 19 Daerah Irigasi (DI); pemeliharaan jaringan irigasi provinsi di 106 DI seluas 86.252 Ha; dukungan pemeliharaan jaringan irigasi pemerintah di 39 DI seluas 346.998 Ha; terfasilitasinya pengembangan DI, antara lain DI Slinga Purbalingga, DI Cikawung Cilacap, DI Progopistan Temanggung; serta pengembangan pengelolaan irigasi partisipatif. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian Tahun 2015 yaitu jaringan irigasi dalam kondisi baik sebesar 76%.
49. e.Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku Fokus kegiatan pada : perbaikan dan pembangunan prasarana dan sara- na air baku melalui lanjutan pembangunan Embung Desa Bagelen (Ka- bupaten Purworejo), Embung Danasri Lor (Kabupaten Cilacap), pemba- ngunan Embung Slarang Lor (Kabupaten Tegal) dan Embung Tegalrejo (Kabupaten Grobogan); operasi dan pemeliharaan saluran air baku Klam- bu Kudu (Kabupaten Demak dan Kota Semarang); pemeliharaan prasara- V - 8 na dan sarana air baku di 6 Balai PSDA; serta dukungan dari Pemerin- tah untuk pembangunan Waduk Matenggeng, Waduk Kuningan, Waduk Pidekso Wonogiri, Waduk Gondang Karanganyar dan Waduk Logung Kudus. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian Tahun 2015 yaitu pemenuhan kebutuhan air baku sebesar 54%.
50. f.Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya Fokus kegiatan pada : perbaikan dan pembangunan prasarana dan sara- na konservasi SDA melalui konservasi DAS Pemali (Kabupaten Brebes), Sub DAS Kupang (Kabupaten Pekalongan), dan Kali Bodri (Kabupaten Kendal); lanjutan pembangunan Klante Rawapening dan pemeliharaan anak sungai Rawapening (Kabupaten Semarang); pemeliharaan prasara- na dan sarana konservasi SDA di 6 Balai PSDA; serta dukungan dari Pe- merintah untuk konservasi sumber daya air Sub DAS Lusi (Kabupaten Blora dan Kabupaten Grobogan), DAS Juana (Kabupaten Kudus dan Ka- bupaten Pati), DAS Bengawan Solo (Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Karanganyar), DAS Bogowonto (Kabupaten Purworejo), DAS Sempor (Ka- bupaten Kebumen), dan DAS Citanduy (Kabupaten Cilacap). Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian Tahun 2015 yaitu sungai dalam kondisi baik sebesar 51,86%.
51. g.Program Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai Fokus kegiatan pada : perbaikan dan pembangunan prasarana dan sara- na pengendalian banjir dan pengamanan pantai melalui perkuatan te- bing dan normalisasi S. Bodri (Kabupaten Kendal), S. Cacaban (Kabupa- ten Tegal), S. Kuto (Kabupaten Kendal), S. Blukar (Kabupaten Kendal), S. Pecut (Kabupaten Kendal), S. Layangan (Kabupaten Pekalongan), Pantai S. Bodri (Kabupaten Kendal), S. Comal (Kabupaten Pemalang), S. Glagah dan S. Pedes (Kabupaten Brebes); penanganan prasarana sumber daya air akibat banjir; pemeliharaan prasarana dan sarana pengendalian ban- jir di 6 Balai PSDA; pemeliharaan sistem S. Silandak (Kota Semarang); dukungan dari Pemerintah untuk perbaikan/perkuatan tanggul/tebing dan normalisasi S. Bengawan Solo, S. Juana (Kabupaten Pati), S. Serang (Kabupaten Grobogan), S. Pemali (Kabupaten Brebes), S. Gung (Kabupa- ten Tegal), S. Sragi (Kabupaten Pekalongan), sistem Dombo Sayung (Ka- bupaten Demak), muara S. Onggorawe (Kabupaten Demak), S. Wulan (Kabupaten Kudus/Demak), S. Tuntang, Banjir Kanal Timur Kota Sema- rang, sistem Dolog – Penggaron (Kota Semarang dan Demak), SWD I dan II (Kabupaten Jepara), S. Tipar, S. Cimeneng, S. Cikawung, S. Lumbir, S. Cilopadang, S. Citanduy, S. Cijolang, S. Cileumeuh (Kabupaten Cilacap), S. Kabuyutan dan S. Babakan (Kabupaten Brebes); serta terfasilitasinya peningkatan pengamanan pantai dan rob di wilayah Pantura. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian Tahun 2015 yaitu menurunnya luasan daerah genangan akibat banjir sebesar 3% (5.000 ha).
52. h.Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Perkotaan dan Perdesaan Fokus kegiatan pada : revitalisasi kawasan perkotaan kumuh sebagai fungsi PKN dan PKW, pembangunan prasarana dan sarana Kawasan V - 9 Wisata dan Revitalisasi Kawasan Tradisional/Cagar Budaya, pembangunan prasarana dan sarana pada Kawasan Agropolitan dan Minapolitan, Penataan Kawasan Perbatasan dan Kawasan Strategis, dan pendampingan Program Pusat PPIP. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian Tahun 2015 yaitu 14 kawasan perkotaan kumuh, prasarana dan sarana pendukung kegiatan perekonomian, kawasan perbatasan kabupaten/kota dan kawasan strategis yang tertangani.
53. i.Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Air Minum Dan Sanitasi Fokus kegiatan pada : peningkatan penyediaan prasarana dan sarana sanitasi, pendampingan pelaksanaan program pusat PAMSIMAS, peningkatan penyediaan prasarana dan sarana air bersih, evaluasi pemanfaatan prasarana dan sarana permukiman, pendampingan pelaksanaan program USRI, perbaikan kualitas air bersih dan Sanitasi Berbasis Masyarakat. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian Tahun 2015 yaitu cakupan pelayanan air minum perkotaan sebesar 75% dan perdesaan sebesar 52,8%; cakupan pelayanan sanitasi sebesar 72%.
54. j.Program Pembangunan dan Pengelolaan Bangunan Gedung serta Pengembangan Jasa Konstruksi Fokus kegiatan pada : peningkatan kinerja dan monitoring evaluasi bidang Cipta Karya dan Tata Ruang, pemberdayaan dan pengawasan jasa konstruksi, peningkatan pelayanan laboratorium Sertifikasi dan Advis Teknik, peningkatan pelayanan informasi konstruksi, pengawasan teknis pengelola dan penyelenggara gedung milik daerah, identifikasi bangunan dan kawasan bersejarah. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian Tahun 2015 yaitu meningkatnya pengelolaan jasa konstruksi melalui 400 sertifikasi hasil uji; 3 informasi konstruksi; dan 710 orang pelaku jasa konstruksi.
  1. 4.Perumahan Rakyat Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :
55. a.Program Pembangunan Perumahan Fokus kegiatan pada : pembangunan stimulan prasarana dan sarana Rumah Sederhana Sehat, pembangunan Stimulan Perumahan Swadaya, stimulan pembangunan dan perbaikan rumah pasca bencana, dan pemugaran rumah tidak layak huni berbasis masyarakat. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian Tahun 2015 yaitu Prasarana dan Sarana Dasar Perumahan yang tertangani sebanyak 6; dan Rasio Rumah Layak Huni sebesar 76,74%.
56. b.Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan Fokus kegiatan pada : penataan lingkungan permukiman perbatasan kabupaten/kota, prasarana dan sarana di kawasan perdesaan, pembinaaan dan pengendalian pembangunan perumahan di daerah, dan perbaikan kualitas lingkungan permukiman berbasis masyarakat. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian Tahun 2015 yaitu kawasan permukiman kumuh yang tertangani sebesar 14,88%; dan KTP2D yang tertangani sebesar 12,6%. V - 10
  1. 5.Penataan Ruang Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :
57. a.Program Perencanaan Tata Ruang Fokus kegiatan pada : peningkatan kinerja penataan ruang,tindak lanjut review Perda RTRWP dan fasilitasi penetapan perda arahan peraturan zonasi sistem provinsi, Penyusunan dan fasilitasi penetapan Perda Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi (KSP), pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan penataan ruang kabupaten/kota. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian Tahun 2015 yaitu Persentase Kawasan Strategis Provinsi (KSP) yang memiliki Rencana Tata Ruang sebesar 6,6%; dan Persentase kabupaten/kota yang memiliki Rencana Detail Tata Ruang sebesar 40%.
58. b.Program Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Fokus kegiatan pada : pengawasan penyelenggaraan penataan ruang, dan pembinaan pengendalian pemanfaatan ruang. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian Tahun 2015 yaitu Persentase kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang sebesar 64%.
  1. 6.Perencanaan Pembangunan Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :
59. a.Program Pengembangan Wilayah Perbatasan Fokus kegiatan pada : koordinasi pengembangan wilayah perbatasan Jateng - Jabar, Jateng - Jatim, Jateng - DIY dan Regional Jawa – Bali. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian Tahun 2015 yaitu persentase program/kegiatan hasil kesepakatan perbatasan yang terakomodir dalam RKPD sebesar 100%; Jumlah kebijakan pengembangan wilayah perbatasan sebanyak 1 Forum dan 1 rekomendasi.
60. b.Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pemba- ngunan Daerah Fokus kegiatan pada : peningkatan kualitas SDM Perencana. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian Tahun 2015 yaitu peningkatan kualitas SDM Perencana sebanyak 5 Forum peningkatan kapasitas pegawai, 1 Forum Fungsional Perencana, Penilaian Angka Kredit 5 orang Fungsional Perencana.
61. c.Program Perencanaan Pembangunan Daerah Fokus kegiatan pada : Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2016; Fasilitasi penyelenggaraan rangkaian Musrenbang Provinsi (Forum SKPD, Musrenbang Wilayah, Dialog Interaktif Eksekutif - Legislatif); Fasilitasi sinergitas perencanaan Pusat - Daerah (Musrenbang Nasional); Evaluasi RKPD Tahun 2014; serta Pengendalian dan evaluasi program/kegiatan APBN/APBD pada SKPD Provinsi dan 35 kabupaten/kota. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian Tahun 2015 yaitu 1 (satu) Peraturan Gubernur tentang RKPD ditetapkan tepat waktu; Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran sebesar 100%; V - 11 Persentase capaian antara target perencanaan program/kegiatan dengan realisasi sebesar 100%; dan Evaluasi dokumen perencanaan tahunan (RKPD).
62. d.Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Fokus kegiatan pada : Fasilitasi koordinasi dan sinkronisasi pembangunan bidang perekonomian daerah melalui : penyusunan dokumen perencanaan pengembangan perekonomian; Tindak lanjut pengembangan ekonomi lokal di Jawa Tengah; Sinkronisasi pelaksanaan Program PEL – FEDEP - Klaster; Pengembangan Klaster – IKM/UMKM; Koordinasi Program Pengelolaan Pengembangan Kawasan Ekowisata Berbasis Masyarakat (PPKEBM); Fasilitasi Rehabilitasi Konservasi Kawasan Pesisir, Laut dan Pulau-Pulau Kecil; Sinkronisasi pelaksanaan penanganan kawasan Muria, pengembangan kawasan agropolitan dan minapolitan, pengembangan PRIMATANI, Monev RAD – Pangan dan Gizi. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian Tahun 2015 yaitu jumlah dokumen perencanaan pembangunan ekonomi daerah sebanyak 2 dokumen.
63. e.Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya Fokus kegiatan pada : Pengembangan KHPPIA/SDM Dini; Implementasi penanggulangan GAKY di Kabupaten/Kota; Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial; Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pendidikan Mental Spiritual; Fasilitasi dan koordinasi perencanaan pembangunan pemerintahan dan perdesaan; Pendampingan TMMD Reguler dan Sengkuyung; Pendampingan dan Penguatan PUG/PPRG di 35 Kabupaten/Kota dan seluruh SKPD Provinsi; Fasilitasi Perencanaan bidang Perlindungan Anak; dan Fasilitasi perencanaan bidang Kependudukan. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian Tahun 2015 yaitu Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang kesejahteraan rakyat sebanyak 3 dokumen dan 4 dokumen bidang pemerintahan dan kependudukan.
64. f.Program Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah dan Sumber- daya Alam Fokus kegiatan pada : Koordinasi perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah dan Bantuan luar negeri WISMP 2. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian Tahun 2015 yaitu Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang prasarana wilayah dan sumber daya alam sebesar 4 dokumen, 12 kabupaten/kota.
65. g.Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana Fokus kegiatan pada : Pelaksanaan studi bidang kebencanaan dan koordinasi lintas sektor serta lintas Provinsi tentang kebencanaan. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian Tahun 2015 yaitu Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah rawan bencana sebanyak 2 dokumen.
66. h.Program Pengembangan IPTEK dan Inovasi Daerah Fokus kegiatan pada : pengembangan Sistem Inovasi Daerah (SIDa). Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian Tahun V - 12 2015 yaitu meningkatnya kualitas dan penerapan Litbang sebanyak 12 rekomendasi; dan pengembangan SIDa di Jawa Tengah melalui desa inovatif sebanyak 11 desa; 6 kabupaten/kota inovatif dan 6 klaster.
  1. 7.Perhubungan Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :
67. a.Program Pengembangan Perhubungan Darat Fokus kegiatan pada : pengembangan rencana bidang perhubungan dan kominfo, fasilitasi keselamatan ASDP dan perkeretaapian di Jawa Tengah, peningkatan dan pemeliharaan perlintasan sebidang di Jawa Tengah, pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan ruas jalur alternatif di Jawa Tengah, dan fasilitasi angkutan aglomerasi dan perkotaan. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian Tahun 2015 yaitu meningkatnya pelayanan dan kinerja angkutan umum; Meningkatnya ketersediaan prasarana keselamatan; Terlaksananya fasilitasi pengembangan angkutan umum dan massal, perkeretaapian dan pengembangan ASDP.
68. b.Program Pengembangan Perhubungan Laut Fokus kegiatan pada : pelayanan angkutan laut Kapal Motor Cepat Kartini 1, pelayanan angkutan antar pulau Kapal Motor Kemujan di Karimunjawa, dan fasilitasi pengembangan pelabuhan di Jawa Tengah. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian Tahun 2015 yaitu beroperasinya kapal KMC Kartini I dan Kemujan sebanyak 312 trip/tahun dan 108 trip; Meningkatnya ketersediaan fasilitas pelabuhan Kendal; Terfasilitasinya pengembangan Pelabuhan Tanjung Emas, Karimunjawa Jepara dan pelabuhan lainnya serta pengembangan keselamatan pelayaran.
69. c.Program Pengembangan Perhubungan Udara Fokus kegiatan pada : fasilitasi pengembangan Bandara Udara di Jawa Tengah dan Posko Angkutan Haji di Bandara Adi Soemarmo. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian Tahun 2015 yaitu terfasilitasinya pengembangan Bandar Udara Ahmad Yani Semarang, Ngloram Cepu dan Wirasaba Purbalingga; dan terlaksananya fasilitasi pengembangan, pemantauan, dan pembinaan perhubungan udara.
70. d.Program Pos, Telekomunikasi dan SAR Fokus kegiatan pada : Koordinasi pembinaan pengawasan penggunaan bersama menara telekomunikasi dan kegiatan penertiban dan pengawasan Jasa titipan. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian Tahun 2015 yaitu terlaksananya fasilitasi pengembangan pelayanan Pos Telekomunikasi dan SAR.
  1. 8.Lingkungan Hidup Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :
71. a.Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Fokus kegiatan pada : pengelolaan kualitas air dan penetapan kelas air sungai untuk memenuhi kebutuhan Standar Minimal Bidang LH bagi masyarakat, peningkatan kinerja perusahaan/kegiatan terhadap penaatan Peraturan Perundang-undangan di Bidang LH dan penanganan V - 13 sengketa lingkungan, penanganan sumber pencemar dari usaha/ kegiatan menengah/besar dan industri kecil, perbaikan kinerja pengelolaan B3 dan limbah B3 pada usaha/kegiatan, dan peningkatan pelaksanaan AMDAL dan Komisi Penilai AMDAL. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian Tahun 2015 yaitu Informasi status mutu air (SPM) sebanyak 8 sungai (100%); Jumlah pengaduan akibat dugaan pencemaran/kerusakan lingkungan yang ditindaklanjuti (SPM) sebesar 100%; Pengendalian dan pengawasan terhadap sumber pencemaran pada UMKM/obyek domestik dan usaha dan/atau kegiatan menengah/besar serta penanganan permukiman kumuh sebanyak 8 UMKM per objek domestik, 220 usaha dan/atau kegiatan, 1 objek kumuh dan 2 bank sampah; Pembinaan perbaikan kinerja pengelolaan B3 dan limbah B3 bagi pelaku usaha dan/kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan (di luar proper) bagi 100 pelaku usaha dan/kegiatan; Pengawasan pelaksanaan dan pengelolaan lingkungan hidup bagi UMKM/obyek usaha dan/kegiatan wajib AMDAL atau UKL- UPL bagi 10 usaha/kegiatan.
72. b.Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Fokus kegiatan pada : koordinasi penanganan kawasan lindung di luar kawasan hutan serta koordinasi penanganan kerusakan lingkungan di kawasan Dataran Tinggi Dieng. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian Tahun 2015 yaitu meningkatnya konservasi lahan melalui penanaman bibit tanaman konservasi di kawasan lindung di luar kawasan hutan sebanyak 220 bibit tanaman konservasi; dan penanaman tanaman unggulan lokal daerah/tanaman lokal sebanyak 20 jenis.
73. c.Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Fokus kegiatan pada : peningkatan dan pengendalian aspek lingkungan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di wilayah perkotaan. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian Tahun 2015 yaitu peningkatan kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH) di wilayah perkotaan sebesar 40 Ha.
74. d.Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam Fokus kegiatan pada : penanganan kerusakan dan pelestarian kawasan tambak/permukiman masyarakat pada ekosistem pesisir pantai utara; penanganan, mitigasi, adaptasi dan pencegahan pencemaran serta kerusakan lingkungan akibat bencana/gangguan lingkungan dan pemanasan global, serta pembangunan sumur pantau. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian Tahun 2015 yaitu penanganan kerusakan lingkungan wilayah pesisir melalui bangunan pencegah abrasi/erosi sebesar 500 m dan tanaman penghijauan sebanyak 40 Ha; Informasi status mutu udara ambien (SPM) di 35 kabupaten/kota (100%); Meningkatnya lokasi lahan bekas tambang yang direklamasi sebanyak 2 lokasi; dan pembangunan sumur pantau sebanyak 5 unit. V - 14
75. e.Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Fokus kegiatan pada : peningkatan kapasitas masyarakat perdesaan dan warga sekolah dalam pengelolaan lingkungan hidup. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian Tahun 2015 yaitu peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaannya melalui ADIWIYATA di 17 sekolah.
76. f.Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Fokus kegiatan pada : penyediaan data dan informasi lingkungan bagi masyarakat. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian Tahun 2015 yaitu tersedianya informasi lingkungan hidup Jawa Tengah sebanyak 3 jenis.
  1. 9.Pertanahan Program yang akan dilaksanakan adalah Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah dengan fokus kegiatan pada sosialisasi dan penerapan manajemen pertanahan berbasis masyarakat, serta sertifikasi tanah di kawasan lindung dan tanah sawah lestari. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian Tahun 2015 yaitu meningkatnya bidang tanah yang terpetakan (HGU : 10 bidang tanah, HGB : 8 bidang tanah dan HP : 10 bidang tanah); terselesaikannya konflik-konflik pertanahan sebanyak 13 konflik; Tergantikannya tanah kas desa untuk pembangunan kepentingan umum dengan tanah yang lebih baik fungsinya seluas 212.079 m2 dengan 361.101 m2; dan Sertifikasi tanah masyarakat dalam kawasan lindung dan LP2B sebanyak 1.750 bidang tanah.
  2. 10.Kependudukan dan Catatan Sipil Program yang akan dilaksanakan adalah Program Penataan Administrasi Kependudukan dengan fokus kegiatan pada : pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil (Adminduk dan Capil) di 35 kabupaten/kota; pengelolaan dan penyajian data kependudukan skala provinsi; bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan Adminduk dan Capil, serta pembinaan kebijakan penyelenggaraan Adminduk di 35 kabupaten/kota. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian Tahun 2015 yaitu Rasio penduduk memiliki e-KTP per wajib e-KTP sebesar 100%; Persentase Penduduk 0-18 tahun memiliki Akta Kelahiran sebesar 55%; dan Jumlah kabupaten/kota yang mengoperasikan SIAK sebanyak 35 kabupaten/kota.
  3. 11.Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :
77. a.Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan Fokus kegiatan pada : Advokasi integrasi pelaksanaa Sistem Perlindungan Anak (SPA) bagi SKPD Provinsi dan 3 Kabupaten; 3 dokumen kebijakan yang responsif gender; 1 dokumen kebijakan terkait penanggulangan pekerja anak; Pelatihan bagi peningkatan kapasitas V - 15 perempuan di lembaga-lembaga pengambilan keputusan di 3 Bakorwil; penyusunan Pedoman Penganggaran Responsif Anak; Pelatihan penyusunan penganggaran responsif anak bagi 80 orang perencana SKPD Provinsi; Peningkatan kapasitas 80 orang pengambil kebijakan/stakeholder tentang sistem perlindungan anak dengan pendekatan SBA. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian Tahun 2015 yaitu produk kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Jawa Tengah sebanyak 3 kebijakan; Jumlah kebijakan perlindungan hak perempuan sebanyak 1 kebijakan; serta Jumlah produk kebijakan terkait penanganan tenaga kerja di bawah umur sebanyak 2 produk.
78. b.Program Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Fokus kegiatan pada : pelatihan penyelenggaraan data pilah gender dan anak bagi pengelola data di 15 SKPD provinsi; Pelatihan implementasi sistem pencatatan dan pelaporan kekerasan berbasis gender dan anak bagi 85 orang pengelola data kasus di Provinsi dan Kabupaten/Kota; Penyusunan 1 dokumen hasil analisis gender di bidang pembangunan dan 1 dokumen analisis situasi kesejahteraan perlindungan anak; Penyusunan dokumen buku statistik gender dan anak; Peningkatan kapasitas 30 orang Anggota P2TP2A/PPT/lembaga masyarakat berbasis komunitas di 4 Kabupaten; Pelatihan ASIA bagi pengambil kebijakan di 2 kabupaten; Pendampingan pelaksanaan PPRG perencana SKPD Provinsi; pendampingan pelaksanaan PPRG di 5 kabupaten/kota yang belum menginisiasi PPRG; serta Implementasi PUG dalam pekerjaan dan jabatan di tempat kerja bagi 240 orang di perusahaan. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian Tahun 2015 yaitu program/kegiatan responsif gender di 48 SKPD Provinsi; Rasio anggaran responsif gender di SKPD Provinsi sebesar 19,2%; Rasio kabupaten/kota yang menerapkan kebijakan responsif gender dalam RPJMD, Renstra SKPD dan Renja SKPD sebesar 65,99%.SKPD dan Renja SKPD sebesar 65,99%.
79. c.Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak Fokus kegiatan pada : peningkatan pemenuhan pelayanan kebutuhan dasar bagi perempuan dan anak; Peningkatan kemampuan 9 kelompok jejaring yang aktif dalam pengelolaan manajemen usaha kecil anggota Jarpuk; Penguatan kapasitas Pokjatab dan Satgas GSIB di 5 Kab./Kota dengan AKI tinggi; Peningkatan kapasitas 30 orang pengambil kebijakan/stakeholder Provinsi dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum melalui pendekatan Restorative Justice; Layanan penanganan ABH oleh petugas TESA 129; Fasilitasi penyusunan RAD KLA bagi 6 Kabupaten/Kota; Peningkatan kapasitas pekerja sosial tentang kualitas hidup anak; Penanganan dan Pencegahan korban kekerasan berbasis gender dan anak termasuk tindak pidana perdagangan orang (100% korban melapor dan rujukan yang terjadi antar kabupaten/kota dan provinsi serta membutuhkan test DNA dapat terlayani); Peningkatan kapasitas pelayanan terpadu bagi 35 PPT kabupaten/kota dan kabupaten/kota dalam layanan pengaduan, V - 16 paralegal dan konseling; Peningkatan dan Pengembangan kerjasama penanganan kekerasan berbasis gender dan trafficking antar provinsi dan Kabupaten/Kota; Pendampingan dan penguatan bagi 40 orang Perempuan IRT dengan ODHA dan PEDILA; Pelaksanakan Rule Model Support Group dan Home Base Care di 5 Kabupaten/Kota dengan HIV/AIDS tinggi; Peningkatan perlindungan buruh migran bagi 35 orang anggota Pokja Bina Keluarga TKI Tingkat Provinsi; Implementasi Program Kerja Rencana Aksi Provinsi (RAP) Penghapusan bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (PBPTA); Peningkatan keterampilan bagi 100 orang pekerja anak; 100% korban trafficking ketenagakerjaan tertangani; 100 orang KTK mendapatkan layanan kesejahteraan sosial; Penanganan 520 orang anak dan remaja terlantar; Peningkatan kemampuan dan akses berusaha bagi perempuan pada sumber daya ekonomi; Peningkatan kewirausahaan bagi 50 orang wanita di lokasi obyek wisata; Fasilitasi Pencegahan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESA); Peningkatan kualitas produksi dan manajemen usaha bagi 120 orang wanita usaha/kopwan; Peningkatan keterampilan bidang peternakan bagi 8 kelompok wanita tani ternak; serta Peningkatan kualitas produksi makanan ringan dan pakaian jadi bagi 80 IKM. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian Tahun 2015 yaitu Indeks Pembangunan Gender (IPG) sebesar 68,22; Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) sebesar 70,49; Persentase partisipasi perempuan bekerja di lembaga pemerintahan sebesar 2,45%; Persentase keterwakilan politik perempuan di lembaga parlemen sebesar 30%; Persentase perempuan di lembaga swasta sebesar 93,88%; Cakupan ketersediaan tenaga pelayanan pengaduan terlatih yang mampu menindaklanjuti pengaduan sebanyak 48,7%; Cakupan ketersediaan petugas bantuan hukum terlatih untuk mendampingi perempuan dan anak korban dan atau saksi KTP/KTA sebanyak 14,6%; Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan sebanyak 100%; Rasio kabupaten/kota menuju Kota Layak Anak sebesar 77,1%; Rasio kabupaten/kota yang memenuhi perlindungan anak, kesejahteraan dan hak-hak anak sebesar 11,4% dan 5,7%; Rasio KDRT pada perempuan dan anak sebesar 0,026%.
80. d.Program Peningkatan Peran Serta Anak dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan Fokus kegiatan pada : peningkatan kapasitas bagi 30 orang pengurus Forum Anak yang terlatih menjadi fasilitator anak; inisiasi pelibatan anak dalam pengambilan kebijakan di 2 Kabupaten; Pelatihan penerapan strategi PUG bagi 80 orang pengelola PNPM Mandiri; Peningkatan kapasitas anggota DPRD Provinsi dan kabupaten/kota serta PSW/G dalam mendorong pelaksanaan PUG; implementasi Program Terpadu Pemberdayaan Masyarakat Berperspektif Gender (P2MBG) di 35 kabupaten/kota; dan peningkatan peran serta anak dalam pembangunan. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian Tahun 2015 yaitu Rasio Forum Anak yang terlibat dalam pengambilan kebijakan sebesar 28,6%. V - 17
  1. 12.Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :
81. a.Program Pelayanan Keluarga Berencana Fokus kegiatan pada : peningkatan dan perluasan cakupan serta kualitas dan kuantitas sarana prasarana pelayanan KB bagi 25.000 akseptor keluarga Pra KS dan KS I di 35 kabupaten/kota; peningkatan partisipasi 12 perusahaan terhadap Program KB bagi pengelola KB; serta peningkatan partisipasi peserta KB Pria di 6 kelompok Prio Utomo. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian Tahun 2015 yaitu Peserta KB aktif atau Contraceptive Prevalence Rate (CPR) sebesar 78%; Drop Out (DO) KB sebesar 14,5%; dan Unmet Need sebesar 9,75%.
82. b.Program Peningkatan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) Fokus kegiatan pada : peningkatan peran kelompok Pengelolaan Informasi dan Konsultasi Kesehatan Reproduksi Remaja (PIK-KRR) di 35 kabupaten/kota melalui berbagai program yang responsif terhadap kebutuhan remaja dalam rangka peningkatan kualitas remaja dalam memahami kesehatan reproduksi remaja; serta peningkatan pencegahan dan penanggulangan NAPZA, PMS, dan HIV/AIDS di sekolah dan masyarakat. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian Tahun 2015 yaitu Persentase usia perkawinan perempuan Pasangan Usia Subur (PUS) kurang dari 20 tahun sebesar 2,20%.
83. c.Program Pengembangan Model Operasional BKB, Posyandu dan PAUD Fokus kegiatan pada : peningkatan kapasitas dan kinerja 15 orang Pokja Tri Bina provinsi dan 35 orang Pokja Tri Bina kabupaten/kota; peningkatan kapasitas pengelola Tri Bina; pelaksanaan Lomba Kelompok dan Pengelola Tri Bina; peningkatan peran lembaga masyarakat dalam ber-KB dan KS; serta implementasi layanan informasi dalam pelaksanaan KB-KS. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian Tahun 2015 yaitu 1 Draft Peraturan Gubernur tentang pengembangan ketahanan dan pemberdayaan keluarga
84. d.Program Pembinaan Peran serta Masyarakat dalam Pelayanan KB Mandiri Fokus kegiatan pada : peningkatan kapasitas Pengelola KB kabupaten/kota tentang KB Mandiri; peningkatan kualitas serta kuantitas Kelompok UPPKS Mandiri Paripurna di 35 kabupaten/kota; serta peningkatan usaha kelompok UPPKS dalam memberikan motivasi kepada akseptor KB untuk meningkatkan peran dan partisipasinya di masyarakat. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian Tahun 2015 yaituJumlah peserta KB mandiri sebanyak 3.024.113,99; dan Persentase anggota UPPKS yang ber-KB sebesar 83,75%.
85. e.Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak melalui Kelompok Bina Keluarga dan Bina Balita Fokus kegiatan pada : peningkatan komitmen, partisipasi dan minat Institusi Masyarakat Pedesaan/Perkotaan (IMP) terhadap KB-KS melalui fasilitasi TMKK, Kesatuan Gerak PKK KB Kesehatan, Bhayangkara KB V - 18 Kesehatan, KB Lestari, Keluarga Sejahtera (Harganas), Bhakti Sosial Muslimat NU, Aisyiyah, PGRI dan Hari Ibu di 9 Kabupaten/Kota; Peningkatan pemahaman dan kinerja anggota Pokja Catur Bina provinsi dan kabupaten/kota, kader di kabupaten/kota mampu mengelola kelompok Tribina, peningkatan peran kelompok Bina Lingkungan Keluarga, Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja dan Bina Keluarga Lansia; serta Pelaksanaan Jambore dan Perkemahan Bhakti Saka Kencana. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian Tahun 2015 yaitu 100% kabupaten/kota telah membentuk jaringan KB – KS.
  1. 13.Sosial Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :
86. a.Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Fokus kegiatan pada : peningkatan kemampuan dan keterampilan serta pemberian bantuan UEP bagi 4.500 orang Wanita Rawan Sosial Ekonomi dan Keluarga Rawan Sosial Ekonomi; Pemberdayaan sosial bagi 200 Komunitas Adat Terpencil; Fasilitasi peningkatan kesejahteraan bagi 300 orang perintis kemerdekaan/pahlawan nasional, veteran dan keluarganya; Fasilitasi dan koordinasi PKH di 24 kabupaten; pemberdayaan sosial melalui peningkatan peran PSKS di 8 desa sejahtera; Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan rehabilitasi sosial penerima manfaat pada 25 balai dan panti sosial; serta pengkajian pengembangan pelayanan kesejahteraan sosial di 27 balai dan 25 unit resos. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian Tahun 2015 yaitu Jumlah PMKS yang mendapatkan Bantuan Sosial sebanyak 7.411 orang; dan Jumlah Perintis Kemerdekaan/keluarganya, warakawuri dan veteran yang mendapatkan dukungan pelayanan kesejahteraan sosial sebanyak 54 orang.
87. b.Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Fokus kegiatan pada : rehabilitasi sosial terhadap 1.400 orang penyandang cacat; Fasilitasi unit pelayanan sosial keliling bagi 1.200 orang penca; Rehabilitasi sosial terhadap 350 anak nakal/ABH dan 700 anak jalanan; Penanganan dan pemberian bantuan sosial terhadap 400 Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS) dan Korban Tindak Kekerasan; serta fasilitasi penyantunan terhadap 785 LU terlantar potensial dan Non Potensial. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian Tahun 2015 yaitu Jumlah panti yang melaksanakan standar pelayanan sesuai SOP sebanyak 27 Panti; dan Jumlah PMKS yang ditangani melalui Panti Sosial milik Pemerintah sebanyak 4.092 orang.
88. c.Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial Fokus kegiatan pada : pelayanan sosial terhadap 175 orang bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan; pelayanan sosial terhadap 100 orang eks pekerja sosial komersial; pelayanan sosial terhadap 150 orang dengan HIV/AIDS (ODHA); pelayanan sosial terhadap 200 orang PGOT; pelayanan sosial terhadap 150 orangeks korban narkoba; serta V - 19 penjaringan dan pendampingan sosial bagi 1.050 orang PGOT dan kelompok rentan. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian Tahun 2015 yaitu Jumlah PMKS yang mendapatkan penanganan sebanyak 34.807 orang.
89. d.Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Fokus kegiatan pada : pembinaan dan pemberdayaan 700 orang anggota karang taruna; pembinaan dan pengembangan TKSS melalui fasilitasi kepada 100 orang PSM; pendataan bagi 40 lembaga penyelenggara UKS yang siap diakreditasi; pemberdayaan 573 TKSK; pembinaan lembaga konsultasi kesejahteraan sosial keluarga di 35 kabupaten/kota; serta pemberdayaan dan kerjasama 210 dunia usaha. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian Tahun 2015 yaitu Jumlah PSKS yang memperoleh penguatan kapasitas dalam penanganan PMKS dan UKS sebanyak 2.368 orang.
90. e.Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Fokus kegiatan pada : fasilitasi pemenuhan kebutuhan dasar pangan bagi 10.000 orang korban bencana; pengerahan TAGANA dalam bidang recovery daerah rawan kejadian bencana; pemantapan 400 orang TAGANA. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian Tahun 2015 yaitu Jumlah TAGANA yang dikerahkan ke lokasi kejadian bencana sebanyak 14; dan 35 kabupaten/kota memiliki prasarana dan sarana penanggulangan bencana.
  1. 14.Ketenagakerjaan Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :
91. a.Program Peningkatan Kesempatan Kerja Fokus kegiatan pada : fasilitasi penempatan tenaga kerja melalui mekanisme AKL, AKAD dan AKAN; pengembangan kewirausahaan di 27 kabupaten dengan tingkat kemiskinan tinggi; pemberian fasilitas dan mendorong sistem pendanaan pelatihan berbasis masyarakat di 35 kabupaten/kota; informasi pasar kerja bagi 5.000 orang melalui Bursa Kerja Khusus; serta verifikasi di 75 perusahaan yang menggunakan tenaga kerja asing. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian Tahun 2015 yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 4,93%-4,62%; Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja sebesar 72,58%; Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia kerja sebesar 70,18; dan Jumlah AKAN sebanyak 85.300 orang.
92. b.Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Fokus kegiatan pada : penyiapan tenaga kerja yang kompeten, produktif dan berdaya saing melalui pendidikan formal dan informal, pelatihan kerja dan pengembangan di tempat kerja serta uji kompetensi sertifikasi tenaga kerja dalam rangka mendukung penempatan tenaga kerja di 35 kabupaten/kota; pelatihan dan pemagangan dalam negeri bagi 100 orang; rekruitmen dan seleksi 300 orang untuk magang ke Jepang; peningkatan kompetensi 25 orang pengelola dan instruktur lembaga penyelenggara pelatihan pemerintah (BLK/LLK) atau swasta (LPK Swasta/LPK Perusahaan), akreditasi 50 LPK yang menerapkan KKNI dan SKKNI; serta meningkatkan peran serta dan partisipasi V - 20 lembaga – lembaga pendidikan dalam penyiapan kualitas tenaga kerja; Penyelenggaraan kerjasama dengan lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan tenaga kerja; Pengadaan sarana dan prasarana pelatihan di 5 UPTD dan keterampilan bagi calon tenaga kerja di BLK; Peningkatan profesionalisme tenaga kepelatihan dan instruktur BLK; serta koordinasi bidang ketenagakerjaan, diarahkan untuk peningkatan kualitas sumber sumber daya tenaga kerja yang sesuai dengan permintaan pasar. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian Tahun 2015 yaitu Produktivitas tenaga kerja sebesar Rp.14,91 juta ; Laju PDRB per tenaga kerja sebesar 14,91%; dan Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja keluarga terhadap total kesempatan kerja sebesar 36,08%.
93. c.Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan Fokus kegiatan pada : penciptaan suasana hubungan industrial yang harmonis melalui penetapan upah minimum di 35 kabupaten/kota, fasilitasi penyelesaian prosedur perselisihan hubungan industrial di 15 lokasi, penyelesaian kasus di 25 perusahaan rawan, forum koordinasi LKS Bipartit, pembinaan lembaga ketenagakerjaan; pengujian dan pemeriksaan kesehatan dan lingkungan kerja di sektor industri, ambient dan emisi stack sebanyak 210 perusahaan, peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja di 35 kabupaten/kota; Pemantauan kinerja lembaga dan pembinaan lembaga penyalur tenaga kerja TKI dalam dan luar negeri di PPTKIS. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian Tahun 2015 yaituRasio Upah Minimum Kabupaten/Kota dibanding KHL sebesar 97,5%; serta Jumlah Kasus dan Status Penyelesaian HI sebanyak 3.000 kasus.
  1. 15.Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :
94. a.Program Penguatan Kapasitas Kelembagaan Koperasi dan UMKM Fokus kegiatan pada : peningkatan pemasyarakatan dan kelembagaan koperasi, pembinaan dan pengawasan koperasi, pemeringkatan koperasi dan penilaian kesehatan KSP. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian Tahun 2015 yaitu persentase koperasi aktif sebesar 81,05%; Koperasi sehat sebesar 16,20%; dan koperasi provinsi berkualitas sebesar 43%.
95. b.Program Pengembangan Produk Unggulan Daerah Berbasis Sumber Daya Lokal Fokus kegiatan pada : fasilitasi perlindungan produk UMKM, pemberdayaan koperasi produksi di wilayah penghasil dan industri hasil tembakau, fasilitasi peningkatan produktivitas UMKM di wilayah penghasil dan industri hasil tembakau, fasilitasi pengembangan potensi ekonomi lokal melalui penumbuhan wirausaha baru diwilayah penghasil dan industri hasil tembakau, pemberdayaan koperasi produksi di wilayah penghasil dan industri hasil tembakau. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian Tahun 2015 yaitu jumlah produk/komoditas OVOP di Jawa Tengah sebanyak 140 komoditas. V - 21
96. c.Program Pengembangan Akses Permodalan dan Efekivitas Pembiayaan Fokus kegiatan pada : fasilitasi akses permodalan bagi KUMKM, pengendalian pembiayaan KUMKM, penguatan ekonomi masyarakat melalui bantuan akses permodalan di wlayah penghasil dan industri hasil tembakau, serta penguatan kemampuan pengelola usaha masyarakat di wilayah penghasil dan industri hasil tembakau. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian Tahun 2015 yaitu Persentase UMKM yang telah mengakses kredit usaha sebesar 24%.
97. d.Program Peningkatan Produktivitas Pemasaran dan Jaringan Usaha Fokus kegiatan pada : fasilitasi akses pemasaran bagi produk KUMKM, pelayanan klinik usaha bagi KUMKM, serta peningkatan jaringan produk KUMKM bagi Anggota Mitra Praja Utama (MPU). Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian Tahun 2015 yaitu jangkauan pemasaran produk KUMKM ke 10 Provinsi dan 1 Luar Negeri.
98. e.Program Peningkatan Kualitas SDM Koperasi dan UMKM Fokus kegiatan pada : peningkatan dan penguatan kualitas SDM KUMKM, serta peningkatan dan penguatan kualitas SDM KUMKM di kawasan penghasil dan industri hasil tembakau (DBHCHT). Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian Tahun 2015 yaitu jumlah SDM KUMKM yang dilatih sebanyak 14.175 orang.
  1. 16.Penanaman Modal Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :
99. a.Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Fokus kegiatan pada : promosi dalam dan luar negeri, kerjasama penanaman modal, dan Sekretariat Forum Pengembangan Ekonomi dan Sumber Daya (FPESD). Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian Tahun 2015 yaitu Fasilitasi Kerjasama Kemitraan UMKM dan Koperasi dengan Pengusaha Nasional/Asing; dan Terselenggaranya Promosi peluang penanaman modal provinsi.
100. b.Program Peningkatan Iklim dan Realisasi Investasi Fokus kegiatan pada : perencanaan dan penyusunan kebijakan penanaman modal, peningkatan dan pembinaan pelayanan investasi, pengendalian dan pengawasan penanaman modal, pembinaan kinerja PTSP provinsi dan kabupaten/kota, peningkatan kinerja pelayanan perijinan UPT PTSP, peningkatan kinerja pelayanan non perijinan UPT PTSP. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian Tahun 2015 yaitu jumlah investor berskala Nasional (PMA/PMDN) sebanyak 36 investor; Jumlah nilai investasi berskala Nasional (PMA/PMDN) sebesar Rp.3,374 Trilyun; Daya serap tenaga kerja sebesar 1.342 orang; Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan bidang penanaman modal melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Bidang Penanaman Modal yaitu Pendaftaran Penanaman Modal Dalam Negeri, Ijin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri, Ijin Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri, Perpanjangan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA), Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang bekerja lebih di 1 (satu) kabupaten/kota sesuai V - 22 kewenangan pemerintah provinsi sebesar 100%; Implementasi Sistem Pelayanan Informasi dan Perijinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) sebesar 100%; serta Bimbingan pelaksanaan kegiatan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha; dan Sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat.
101. c.Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah Fokus kegiatan pada : penyusunan profil dan potensi investasi.Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian Tahun 2015 yaitu Tersedianya Informasi Peluang Usaha Sektor/Bidang Usaha Unggulan.
  1. 17.Kebudayaan Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :
102. a.Program Pembinaan Tradisi, Kesenian dan Nilai Budaya Fokus kegiatan pada : pembinaan kesenian, Koordinasi/Konsultasi Antar Museum, pengkajian dan pelestarian budaya tradisi, koordinasi dan penguatan litbang kebudayaan, pengembangan pembinaan perfilman, pembinaan nilai budaya, dan pembinaan dan pengembangan kesejarahan. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian Tahun 2015 yaitu meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai tradisi, kesenian dan budaya daerah, melalui jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya sebanyak 7 kali; Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya sebanyak 8 lokasi; Jumlah regulasi pengembangan kebudayaan sebanyak 1 regulasi; Cakupan kelompok budaya yang dibina sebanyak 745; Cakupan SDM Kesenian (Jumlah seniman yang dibina, sejarawan, ahli kepurbakalaan) sebanyak 175 orang; Cakupan fasilitas seni sebanyak 6; Cakupan tempat kesenian sebanyak 3 gedung kesenian; Jumlah misi kesenian (pengiriman seni ke LN) sebanyak 4 kali; Cakupan kajian seni sebanyak 1 kajian; Cakupan gelar seni (Jumlah pagelaran, pameran, festival, lomba dan pawai) di 35 kabupaten/kota sebanyak 2 kali; serta Jumlah kelompok kesenian sebanyak 35 kelompok.
103. b.Program Pelestarian dan Pengembangan Kesenian dan Cagar Budaya Fokus kegiatan pada : pembinaan pengembangan kepurbakalaan dan permuseuman, peningkatan mutu layanan informasi museum, peningkatan karya seni dan apresiasi masyarakat di TBJT, peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana TBJT, penyebarluasan informasi museum, dan eksplorasi sumber daya budaya kawasan Situs/BCB dan pelestarian warisan budaya. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian Tahun 2015 yaitu terpeliharanya pelestarian kesenian dan Cagar Budaya daerah, melalui Jumlah cagar budaya (candi, situs) yang dilestarikan sebanyak 200 candi/situs, 5 lokasi (2,5%); Jumlah warisan budaya dunia Nasional yang ditetapkan dan dikelola secara terpadu sebanyak 6 warisan budaya; Jumlah koleksi naskah kuno yang diselamatkan dan dikelola sebanyak 2.500 naskah kuno; Jumlah situs/kawasan yang diinventarisir dan ditetapkan sebanyak 200 situs; Jumlah museum yang dioptimalkan sebanyak 8 V - 23 museum; serta Jumlah pengunjung museum sebanyak 1,4 juta pengunjung.
104. c.Program Pembinaan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Fokus kegiatan pada : pembinaan penghayat kepercayaan. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian Tahun 2015 yaitu Jumlah organisasi penghayat dan upacara tradisional di Jawa Tengah (Jumlah penghayat sebanyak 188.172 orang, Jumlah organisasi penghayat sebanyak 68 organisasi, serta Jumlah upacara tradisional sebanyak 190).
  1. 18.Kepemudaan dan Olah Raga Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :
105. a.Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Kepemudaan dan Olahraga Fokus kegiatan pada : pengembangan kemitraan kepemudaan dan keolahragaan yang dilakukan untuk mendukung target capaian Tahun 2015 yaitu peningkatan kinerja manajemen dan harmonisasi kebijakan kepemudaan dan keolahragaan melalui jumlah fasilitasi pengembangan kemitraan sebanyak 210 orang.
106. b.Program Peningkatan Penyadaran dan Pemberdayaan Kepemudaan Fokus kegiatan pada : pembinaan Sarjana Penggerak Pembangunan Perdesaan (SP3) yang dilakukan untuk mendukung target capaian Tahun 2015 yaitu Peningkatan partisipasi/peran aktif pemuda dalam pembangunan melalui Jumlah Sarjana Penggerak Pembangunan Perdesaan (SP3) sebanyak 50 orang.
107. c.Program Peningkatan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda Fokus kegiatan pada : peningkatan kewirausahaan pemuda berbasis klaster/kelompok yang dilakukan untuk mendukung target capaian Tahun 2015 yaitu peningkatan kewirausahaan dan ketrampilan/ kecakapan hidup pemuda melalui kewirausahaan pemuda sebanyak 650 orang, 85 kelompok.
108. d.Program Pembibitan, Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Fokus kegiatan pada : penyelenggaraan Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar (PPLPD) serta penyelenggaraan kompetisi olahraga yang dilakukan untuk mendukung target capaian Tahun 2015 yaitu peningkatan pembibitan atlet, prestasi dan budaya olahraga melalui kompetisi keolahragaan dan fasilitasi olahraga pendidikan, prestasi dan rekreasi sebanyak 42.192 orang; serta Jumlah atlet yang dibina melalui PPLPD sebanyak 160 atlet pada 15 PPLPD.
109. e.Program Pengembangan Kapasitas Kelembagaan/Organisasi Olahraga Fokus kegiatan pada : pengembangan industri olahraga yang dilakukan untuk mendukung target capaian Tahun 2015 yaitu peningkatan kualitas dan kapasitas kelembagaan organisasi olahraga melalui peningkatan kualitas SDM olahraga, mutu manajemen organisasi olahraga, pengembangan IPTEK dan industri olahraga sebanyak 1.545 orang. V - 24
110. f.Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Keolahragaan Fokus kegiatan pada : penataan sarana prasarana olahraga dan peningkatan klub olahraga. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian Tahun 2015 yaitu Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana keolahragaan melalui jumlah klub olahraga sebanyak 105 klub.
  1. 19.Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :
111. a.Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Fokus kegiatan pada : koordinasi pengamanan wilayah; Pelaksanaan koordinasi bidang kesbangpol dan linmas, pendidikan budaya politik dan etika demokrasi, pembinaan sosial politik. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian Tahun 2015 yaitu meningkatnya kondusivitas daerah provinsi dan 35 kabupaten/kota.
112. b.Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Fokus kegiatan pada : peningkatan kesadaran belanegara; Fasilitasi pemasyarakatan dan revitalisasi nilai-nilai Pancasila; Mediasi penanganan masalah strategis yang berdampak politis; Peningkatan pemahaman kesadaran nilai-nilai sejarah perjuangan bangsa; Peningkatan pemahaman pilar kebangsaan. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian Tahun 2015 yaitu meningkatnya efektivitas penyelenggaraan pembangunan bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala provinsi (35 kabupaten/kota).
113. c.Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan Fokus kegiatan pada : penguatan penghayatan Ideologi Pancasila; Fasilitasi pemasyarakatan dan revitalisasi Nilai-nilai Pancasila; Pemeliharaan hubungan etnisitas dengan negara. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian Tahun 2015 yaitu meningkatnya kapasitas aparatur kesbangpol tentang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan sebanyak 320 orang.
114. d.Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan Fokus kegiatan pada : fasilitasi pemberdayaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM); Peningkatan kapasitas masyarakat sipil dalam penyelesaian konflik sosial; Penguatan ruang publik bagi pencegahan dan penyelesaian konflik. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian Tahun 2015 yaitu Persentase penanganan konflik sosial sebesar 85%; dan pembentukan kader tibumtranmas sebanyak 1.350 kader.
115. e.Program Peningkatan Pendidikan Politik Masyarakat Fokus kegiatan pada : pendidikan politik bagi elemen masyarakat, Peningkatan dan penguatan peran politik ormas/LSM/tokoh masyarakat/tokoh agama; Penguatan budaya etika politik masyarakat. V - 25 Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian Tahun 2015 yaitu Persentase penggunaan hak pilih dalam Pemilukada sebesar 68,64%; dan Indeks Demokrasi Indonesia di Jawa Tengah sebesar 68,11.
116. f.Program Peningkatan Kemampuan Perlindungan Masyarakat (LINMAS) dan Rakyat Terlatih (RATIH) Fokus kegiatan pada : peningkatan ketrampilan pengamanan lingkungan bagi komandan Satlinmas; Peningkatan deteksi dini bagi anggota Satlinmas; Peningkatan ketrampilan pengamanan swakarsa. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian Tahun 2015 yaitu Rasio jumlah Ratih/Linmas dengan jumlah penduduk sebesar 0,0086.
117. g.Program Pemeliharaan Kamtrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Fokus kegiatan pada : pengendalian penanganan dan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum; Pengendalian unjuk rasa di lingkungan Provinsi Jawa Tengah. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian Tahun 2015 yaitu pengendalian dan penanganan ketenteraman dan ketertiban umum di 35 kabupaten/kota.
  1. 20.Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :
118. a.Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan Fokus kegiatan pada : pengawasan produk hukum daerah kabupaten/ kota; Penyusunan/revisi peraturan daerah; Penyelenggaraan bantuan hukum penanganan sengketa dan perkara perdata/ Tata Usaha Negara. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian Tahun 2015 yaitu Penyusunan 15 Peraturan Daerah; dan Penindakan pelanggaran Perda sebesar 100%.
119. b.Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Fokus kegiatan pada : pengendalian bantuan pembangunan wilayah; Pendampingan penerapan SMM dan sertifikasi ISO 9001:2008; Pengembangan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah; Pengembangan kapasitas kelembagan perangkat daerah; Pengukuran indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik; Fasilitasi penegasan batas daerah; Penyusunan LKPJ; Sinergitas penyelenggaraan pemerintahan, kemasyarakatan, dan pembangunan lintas kabupaten/kota; Koordinasi dan fasilitasi dukungan pembangunan infrastruktur di kabupaten/kota. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian Tahun 2015 yaitu Jumlah Unit Pelayanan Publik (UPP) yang bersertifikasi ISO sebanyak 23 UPP; Jumlah UPP yang melakukan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebanyak 13 UPP; Perapatan pilar batas sebanyak 75 pilar; Perawatan pilar batas sebanyak 50 pilar; Pengendalian kinerja 48 SKPD; Penyusunan LKPJ dan EKPPD; Sinergitas penyelenggaraan pemerintahan, kemasyarakatan, dan pembangunan lintas kabupaten/kota di 3 Bakorwil; serta Jumlah dokumen pengembangan dan pengendalian mutu Diklat sebanyak 1.618 dokumen. V - 26
120. c.Program Peningkatan Pelaksanaan Otonomi Daerah Fokus kegiatan pada : analisis penyusunan LPPD dan ILPPD; Peningkatan kapasitas daerah dalam rangka peningkatan daya saing; Penyelenggaraan otonomi daerah yang bertumpu pada kapasitas daerah. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian Tahun 2015 yaitu tersedianya laporan LPPD Provinsi; Pemetaan kapasitas Pemerintahan Daerah di 7 kabupaten/ kota; dan deskPemilukada di 17 kabupaten/kota.
121. d.Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Fokus kegiatan pada : penerapan layanan pengadaan secara elektronik melalui LPSE; Sistem informasi pengendalian pembangunan daerah, sistem informasi perencanaan pembangunan daerah; Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian Tahun 2015 yaitu Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan LPSE dalam Pengadaan Barang dan Jasa sebesar 100%.
122. e.Program Peningkatan Kerjasama Pemerintah Daerah Fokus kegiatan pada : peningkatan kerjasama pemerintah daerah dengan lembaga non pemerintah dalam negeri; Peningkatan kerjasama daerah dengan luar negeri; Peningkatan kerjasama pemda dengan lembaga pemerintah dalam negeri. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian Tahun 2015 yaitu Jumlah MoU dan tindak lanjut kerjasama dengan Luar Negeri sebanyak 5 MoU dan Dalam Negeri sebanyak 16 MoU.
123. f.Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Fokus kegiatan pada : pengelolaan keuangan daerah; Pengembangan pelayanan pendapatan; Pengendalian pajak daerah/intensifikasi/ ekstensifikasi/sertifikasi; Promosi dan sosialisasi pelayanan wajib pajak; Penyusunan potensi pendapatan. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian Tahun 2015 yaitu tercapainya peningkatan Pendapatan Asli Daerah sebesar 19,53%.
124. g.Program Pengelolaan Aset Daerah Fokus kegiatan pada : pengamanan aset daerah; Penyelesaian kasus sengketa aset; Inventarisasi barang milik daerah, updating data pengadaan dan mutasi aset. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian Tahun 2015 yaitu 85% aset dikelola dengan baik.
125. h.Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Kepala Daerah Fokus kegiatan pada : evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah; Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan kepala daerah; Pengawasan internal secara berkala. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian Tahun 2015 yaitu meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan (Opini WTP) di Provinsi dan 16 kabupaten/kota; Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di 15 SKPD. V - 27
126. i.Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparat Pengawasan Fokus kegiatan pada : pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian Tahun 2015 yaitu Persentase tenaga pemeriksa dan aparat pengawasan yang profesional sebesar 92%.
127. j.Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Fokus kegiatan pada : reses DPRD Provinsi Jawa Tengah; Kunjungan kerja DPRD; Penyusunan pembahasan Raperda dan Raperda Insiatif serta peraturan DPRD. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian Tahun 2015 yaitu tercapainya peningkatan profesionalisme dan kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah.
128. k.Program Penyelenggaraan Kepegawaian dan Perangkat Daerah Fokus kegiatan pada : pelaksanaan pendidikan dan pelatigan aparatur teknis/fungsional/kepemimpinan; Pendidikan dan pelatihan pemerin- tahan daerah; Fasilitasi penyelenggaraan diklat bagi Pemerintah kabupaten/kota; Penataan PNS dalam jabatan struktural dan fungsional khusus; Mutasi dan pensiun PNS; Evaluasi kinerja pejabat struktural dan fungsional. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian Tahun 2015 yaitu penyelenggaraan promosi jabatan secara terbuka untuk Eselon I, II, III dan IV; dan Jumlah PNS yang mengikuti Diklat sebanyak 36.133 orang.
  1. 21.Ketahanan Pangan Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :
129. a.Program Peningkatan Ketahanan Pangan Fokus kegiatan pada : peningkatan ketersediaan dan cadangan pangan masyarakat, pengembangan cadangan pangan Provinsi Jawa Tengah, peningkatan akses pangan masyarakat dan pemantauan harga pangan strategis, pemberdayaan masyarakat desa melalui Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM), pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat serta peningkatan kemandirian dan penanganan kerentanan pangan di masyarakat. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian Tahun 2015 yaitu 1 (satu) regulasi kedaulatan pangan; Ketersediaan pangan utama beras sebesar 5.746.958 ton; Penguatan cadangan pangan sebesar 80%; Persentase Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah sebesar 100%; serta Pesentase penanganan daerah rawan pangan sebesar 60%.
130. b.Program Pengembangan Diversifikasi dan Pola Konsumsi Pangan Fokus kegiatan pada : pengembangan pemanfaatan pekarangan dan pengenalan konsumsi pangan B2SA, pengembangan diversifikasi pengolahan pangan berbasis sumberdaya lokal. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian Tahun 2015 yaitu skor Pola Pangan Harapan (PPH) sebesar 91,13.
131. c.Program Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan Fokus kegiatan pada : pembinaan mutu dan keamanan pangan, serta pengembangan sertifikasi dan pengawasan Batas Maksimum Residu (BMR) pada produk pangan segar. Kegiatan tersebut dilakukan untuk V - 28 mendukung target capaian Tahun 2015 yaitu persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan sebesar 80%.
  1. 22.Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Rencana Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :
132. a.Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Fokus kegiatan pada : Pengembangan kapasitas desa/kelurahan; Perencanaan partisipatif pembanguan, evaluasi bantuan pemerintahan desa di Jawa Tengah. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian Tahun 2015 yaitu jumlah pengurus Lembaga Pemberdayaaan Masyarakat Desa/Kelurahan (LPMD/K) yang dilatih sebanyak 70 orang; Jumlah Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) yang terlatih sebanyak 300 orang; Jumlah aparat desa/kelurahan yang terlatih sebanyak 105 orang; Jumlah Desa Mandiri sebanyak 6 desa.
133. b.Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Fokus kegiatan pada : pemantapan unit pengaduan masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan; Pemantapan koordinasi dan keterpaduan program pemberdayaan masyarakat; Pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat; Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan Posyandu. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian Tahun 2015 yaitu Jumlah kelompok pelestarian adat dan budaya lokal yang dibentuk sebanyak 30 kelompok; Persentase PKK aktif di kabupaten/kota sebesar 100%; Jumlah Posyandu Model/integrasi yang dibina sebesar 750 unit.
134. c.Program Penguatan Kelembagaan Masyarakat Fokus kegiatan pada: penguatan kelembagan UP2K PKK; Pengembangan ekonomi masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa; Pengembangan Lembaga Ekonomi Masyarakat. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian Tahun 2015 yaitu Jumlah UP2K yang aktif sebanyak 200 unit; Jumlah BUMDes yang terbentuk sebanyak 183 unit; Jumlah pasar desa yang direvitalisasi sebanyak 311 unit; dan Jumlah UED – SP yang aktif sebanyak 333 unit.
  1. 23.Statistik Program yang akan dilaksanakan adalah Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah dengan fokus kegiatan pada koordinasi penyusunan data dan informasi pembangunan daerah. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian Tahun 2015 yaitu tersedianya data statistik umum, dasar, dan sektoral skala provinsi (JDA, PDRB provinsi, Tinjauan PDRB kabupaten/kota).
  2. 24.Kearsipan Rencana Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :
135. a.Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan Fokus kegiatan pada : pengembangan sistem jaringan informasi kearsipan; Pembenahan dan pembinaan kearsipan desa, Peningkatan sumber daya aparatur bidang kearsipan. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian Tahun 2015 yaitu Jumlah V - 29 SKPD/UPTD yang melakukan pengelolaan arsip secara baku sebanyak 12 SKPD/UPTD; dan Peningkatan kualitas SDM pengelola kearsipan sebanyak 250 orang.
136. b.Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah. Fokus kegiatan pada : peningkatan kualitas informasi arsip, Peningkatan sarana dan prasarana kearsipan; Fasilitasi akuisisi dan penilaian arsip. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian Tahun 2015 yaitu jumlah arsip yang dilestarikan sebanyak 3.500 arsip.
137. c.Program Peningkatan Pemasyarakatan Kearsipan Kepada Masyarakat Fokus kegiatan pada : pemasyarakatan kearsipan. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian Tahun 2015 yaitu Jumlah media pemasyarakatan kearsipan sebanyak 3 media.
138. d.Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Fokus kegiatan pada : pengembangan layanan informasi kearsipan. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian Tahun 2015 yaitu meningkatnya jumlah pengunjung/ pengguna arsip sebanyak 2.700 pengunjung/pengguna.
  1. 25.Komunikasi dan Informatika Rencana Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :
139. a.Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Fokus kegiatan pada : literasi media di kalangan pelajar dan mahasiswa, Dialog interaktif melalui media televisi dan radio tentang isu-isu penyiaran; Pemantauan penyiaran Jawa Tengah. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian Tahun 2015 yaitu 5 kabupaten/kota yang membentuk lembaga Forum Komunikasi Media Tradisional (FK Metra).
140. b.Program Kerjasama Informasi dan Media Massa Fokus kegiatan pada : fasilitasi Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah, Fasilitasi Forum Komunikasi Media Tradisional, pembuatan rubrik sosialisasi pembangunan, Pengembangan media centre. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian Tahun 2015 yaitu Persentase kegiatan lembaga penyiaran yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebesar 75%; Persentase pelayanan pengaturan bidang penyiaran sebesar 100%; 3 (tiga) SKPD bidang kominfo melakukan sosialisasi kebijakan nasional.
141. c.Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi Fokus kegiatan pada : pemuatan informasi pembangunan melalui media massa, Analisis berita dan pendapat umum, Fasilitasi penerapan hasilpenelitian dan pengembangan. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian Tahun 2015 yaitu Jumlah kajian dan penelitian untuk menetapkan kebijakan di bidang Kominfo sebanyak 5 kajian.
142. d.Program Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi Fokus kegiatan pada : peningkatan SDM Bidang komunikasi dan Informasi. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian Tahun 2015 yaitu Persentase SKPD yang mengembangkan teknologi V - 30 informasi sebesar 100%; dan Persentase SKPD yang telah meng-update data di websitenya hingga tahun n-1 sebesar 90%.
  1. 26.Perpustakaan Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :
143. a.Program Pengembangan Budaya Baca Fokus kegiatan pada : pengembangan otomasi perpustakaan daerah dan promosi minat baca. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian Tahun 2015 yaitu Jumlah Pengunjung Perpustakaan sebanyak 807.085 pengunjung; dan Jumlah pendataan dan pemberian nomor pokok perpustakaan sebanyak 525 perpustakaan.
144. b.Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perpustakaan Fokus kegiatan pada : pengembangan sarana dan prasarana perpustakaan daerah. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian Tahun 2015 yaitu jumlah perpustakaan penerima bantuan rak dan koleksi buku sebanyak 70 perpustakaan desa/kelurahan, 35 perpustakaan sekolah dan 35 perpustakaan keliling; serta Jumlah koleksi buku yang tersedia di perpustakaan provinsi sebanyak 223.946 buku.
145. c.Program Peningkatan Sumber Daya Manusia Perpustakaan Fokus kegiatan pada : bintek pengelolaan perpustakaan. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian Tahun 2015 yaitu Jumlah SDM perpustakaan yang telah mengikuti Bintek sebanyak 105 orang.
146. d.Program Pengembangan Manajemen Perpustakaan Fokus kegiatan pada : pengembangan perpustakaan. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian Tahun 2015 yaitu Pengembangan perpustakaan se-Jawa Tengah di 35 kabupaten/kota; danJumlah perpustakaan desa yang memenuhi standar perpustakaan sebanyak 921 perpustakaan desa. 5.2 Urusan Pilihan
  1. 1.Pertanian Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :
147. a.Program Pengembangan Agribisnis Fokus kegiatan pada : peningkatan produksi pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan dan peternakan untuk mendukung ketersediaan pangan di masyarakat dan pengembangan komoditas unggulan daerah. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian Tahun 2015 yaitu Produksi : padi sebesar 10.228.197 ton; jagung sebesar 3.016.834 ton; kedelai sebesar 143.389 ton; bawang merah sebesar 429.112 ton; kentang sebesar 289.548 ton; cabe besar sebesar 123.713 ton; tebu sebesar 5.228.010 ton; kopi sebesar 17.219 ton; kakao sebesar 2.081 ton; kelapa sebesar 186.198 ton; karet sebesar 1.644 ton; cengkeh sebesar 6.659 ton; teh sebesar 6.830 ton; daging sebesar 282.661.352 kg; susu sebesar 101.456.006 liter; dan telur sebesar 285.726.795 kg. V - 31
148. b.Program Peningkatan SDM dan Penyuluhan Pertanian Fokus kegiatan pada : peningkatan kapasitas dan kompentensi SDM penyuluh dan pengembangan Balai Penyuluhan Model dan Pos penyuluhan Pedesaan. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian Tahun 2015 yaitu Jumlah Balai Penyuluhan yang berkualitas sebanyak 20 unit dan penumbuhan Posluhdes sebanyak 50 unit; serta 50% penyuluh memiliki kompentesi sesuai dengan bidang keahlian.
  1. 2.Kehutanan Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :
149. a.Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan Fokus kegiatan pada : rehabilitasi dan penanganan DAS serta pengembangan usaha hutan rakyat dan aneka usaha kehutanan. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian Tahun 2015 yaitu persentase rehabilitasi hutan dan lahan kritis sebesar 15%; serta Hutan yang dimanfaatkan untuk pengembangan tanaman bawah tegakan seluas 10.000 Ha.
150. b.Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan Fokus kegiatan pada : pemantapan pengendalian penatausahaan hasil hutan dan pemanfaatan hutan serta pengembangan pengelolaan hasil hutan, pemasaran hasil hutan dan restrukturisasi industri kehutanan. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian Tahun 2015 yaitu Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang memiliki sertifikat/SVLK sebesar 15%; dan Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB sebesar 0,63%.
151. c.Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan Fokus kegiatan pada : perencanaan, pemantapan dan penatagunaan kawasan hutan. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian Tahun 2015 yaitu 10 Dokumen perencanaan yang disusun, disinkronisasi dan dikendalikan; serta Persentase pertimbangan teknis dalam proses pemantapan dan penatagunaan kawasan hutan sebesar 100%.
152. d.Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan Fokus kegiatan pada : pengendalian pengelolaan kawasan konservasi, hutan lindung dan perlindungan serta pengamanan hutan. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian Tahun 2015 yaitu Persentase kawasan konservasi yang meningkat kualitas pengelolaannya sebesar 30%; dan Menurunnya potensi gangguan keamanan hutan di 25 lokasi.
153. e.ProgramPemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan Fokus kegiatan pada : pengembangan pengelolaan hutan bersama masyarakat. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian Tahun 2015 yaitu Persentase unit usaha masyarakat sekitar hutan yang berkembang sebesar 20%.
  1. 3.Energi dan Sumber Daya Mineral Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut : V - 32
154. a.Program Pengembangan Pertambangan dan Air Tanah Fokus kegiatan pada : pengawasan dan penertiban usaha pertambangan di Jawa Tengah, pembinaan usaha pertambangan di Jawa Tengah, serta penyusunan zona pemanfaatan dan konservasi air tanah pada Cekungan Air Tanah (CAT) di Jawa Tengah. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian Tahun 2015 yaitu Persentase luasan pertambangan tanpa ijin yang ditertibkan sebesar 86%; dan Persentase kajian cekungan air tanah sebesar 68,42%.
155. b.Program Pengembangan Ketenagalistrikan dan Migas Fokus kegiatan pada : pembangunan jaringan listrik pedesaan. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian Tahun 2015 yaitu Rasio Elektrifikasi sebesar 87,42%.
156. c.Program Pengembangan Mitigasi Bencana Alam dan Geologi Fokus kegiatan pada : penataan daerah lahan rawan bencana tanah longsor dan sosialisasi dan pemantauan mitigasi bencana alam geologi. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian Tahun 2015 yaitu Persentase mitigasi bencana alam dan geologi sebesar 17,47%.
157. d.Program Pengembangan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Fokus kegiatan pada : pembangunan PLTS SHS, identifikasi dan pengembangan potensi gas rawa, pengembangan Desa Mandiri Energi, pembangunan PLTMH, pengembangan panas bumi, penyusunan Detail Engineer Design (DED) PLTMH, serta kajian potensi Energi Baru Terbarukan (EBT). Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian Tahun 2015 yaitu meningkatnya pemanfaatan energi baru terbarukan terhadap total konsumsi energi sebesar 7,74%.
  1. 4.Pariwisata Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :
158. a.Program Pemasaran Pariwisata Fokus kegiatan pada : analisa pasar untuk promosi dan pemasaran pariwisata; peningkatan kualitas promosi dan informasi dalam pemasaran pariwisata; pelaksanaan promosi pariwisata dalam negeri; dan peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan informasi pariwisata. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian Tahun 2015 yaitu Jumlah kunjungan wisatawan nusantara sebanyak 29.218.463 orang dan wisatawan mancanegara sebanyak 395.261 orang.
159. b.Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Fokus kegiatan pada : peningkatan manajemen usaha jasa dan sarana pariwisata; pengembangan potensi keunikan lokal masyarakat dan alam menjadi atraksi wisata; optimalisasi dan pemantapan kinerja SDM pariwisata; perkuatan kualitas kompetensi remaja, Mas dan Mbak Duta Wisata bidang pariwisata; dan optimalisasi aset pariwisata milik Pemerintah Provinsi Jateng. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian Tahun 2015 yaitu rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara sebesar 2,41 hari dan nusantara sebesar 2,94 hari; serta rata-rata pengeluaran belanja wisatawan mancanegara sebanyak 490,14 US$ dan nusantara sebanyak Rp.671.002,00. V - 33
160. c.Program Pengembangan Kemitraan Fokus kegiatan pada : Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Kemitraan; Pengembangan dan Penguatan Litbang Pariwisata; Pelaksanaan Koordinasi Pembangunan Pariwisata; dan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Atau Kegiatan Pariwisata. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian Tahun 2015 yaitu meningkatnya jejaring dengan kelompok sadar wisata sebanyak 605 kelompok.
  1. 5.Kelautan dan Perikanan Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :
161. a.Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Fokus kegiatan pada : peningkatan usaha 125 orang petambak garam, 125 orang taruna pesisir dan 125 orang wanita pesisir. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian Tahun 2015 yaitu rata-rata pendapatan wanita pesisir sebesar Rp.2.961.073,87/kapita/tahun, dan taruna pesisir sebesar Rp.4.475.418,54/kapita/tahun.
162. b.Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Fokus kegiatan pada : operasi pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan sebanyak 10 kali/tahun serta pembinaan bagi Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS). Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian Tahun 2015 yaitu Jumlah kelompok masyarakat Swakarsa Pengamanan Sumber Daya kelautan yang aktif sebanyak 20 kelompok.
163. c.Program Pengembangan Perikanan Tangkap Fokus kegiatan pada : pencapaian target produksi perikanan tangkap melalui penyediaan sarana dan prasarana perikanan tangkap bagi nelayan, pengembangan sistem kerja pelabuhan perikanan pantai Jawa Tengah serta pengelolaan dan pengembangan sarana prasarana 9 Pelabuhan Perikanan Pantai di Jawa Tengah. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian Tahun 2015 yaitu produksi perikanan tangkapsebesar 306.868,21 ton; Rata-rata pendapatan nelayan sebesar Rp.12.546.157,65/kapita/tahun.
164. d.Program Pengembangan Perikanan Budidaya Fokus kegiatan pada : pengembangan sarana dan prasarana perbenihan dan budidaya di 3 UPT; peningkatan dan pengembangan teknologi budidaya ikan; revitalisasi perikanan budidaya ikan air tawar dan payau melalui pengembangan kawasan minapolitan dan komoditas unggulan. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian Tahun 2015 yaitu produksi perikanan budidaya sebesar 309.949,63 ton; Rata- rata pendapatan pembudidaya ikan sebesar Rp.17.298.864,23 per kapita per tahun.
165. e.Program Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Produksi Perikanan Fokus kegiatan pada : pengembangan dan pembinaan teknologi pengolahan dan pemasaran produk hasil perikanan dan kelautan di Jawa Tengah dalam bentuk pembinaan mutu bagi 28 UPI eksportir, sosialisasi Penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan hasil Perikanan serta peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana V - 34 di 3 LPPMHP : Pekalongan, Semarang dan Cilacap, pembinaan pasar ikan tradisional, pembinaan sentra pengolah ikan serta pembinaan UMKM produk nonkonsumsi; peningkatan daya saing dan perluasan usaha ditempuh melalui gelar produk perikanan, partisipasi pameran lintas sektor, bazar UMKM pengolahan hasil perikanan, fasilitasi promosi produk perikanan, peningkatan konsumsi makan ikan melalui Kampanye Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (GEMARIKAN). Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian tahun 2015 yaitu tingkat konsumsi ikan sebesar 19,59 kg/kapita/tahun; ekspor produk perikanan sebesar 25.770,99 ton.
166. f.Program Rehabilitasi dan Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Fokus kegiatan pada : rehabilitasi dan konservasi sumberdaya kelautan dan perikanan dan rehabilitasi habitat vital melalui penanaman 325.000 batang mangrove, 57 unit terumbu karang buatan dan transplantasi karang sebanyak 60 unit, penebaran 325.000 ekor benih ikan serta penyelamatan jenis biota langka perairan umum melalui penebaran 1.500 ekor benih ikan betutu, lele lokal dan nila citra lada. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian Tahun 2015 yaitu penanaman mangrove seluas 8,13 Ha dan terumbu karang buatan seluas 5,13 Ha.
  1. 6.Perdagangan Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :
167. a.Program Peningkatan Ekspor, Promosi dan Efisiensi Impor Fokus kegiatan pada : peningkatan kualitas, kuantitas pelaku ekspor dan ragam mutu komoditi ekspor non migas; peningkatan efisiensi impor non migas; peningkatan akses pasar produk unggulan berorientasi ekspor di luar negeri; peningkatan layanan sertifikasi mutu barang dan komoditi orientasi ekspor daerah; dan peningkatan kualitas pelayanan dan pengujian produk dan hasil tembakau diwilayah IHT (BPSMB). Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian Tahun 2015 yaituNilai ekspor non migas sebesar 5.171 juta US$; Nilai impor non migas sebesar 5.082 juta US$; Ekspor bersih perdagangan sebesar 89; dan Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB sebesar 20,55%.
168. b.Program Peningkatan Logistik Daerah, Akses Pasar Dalam Negeri dan Pemberdayaan UDKM Fokus kegiatan pada : pemantauan stok, distribusi & harga Kepokmas maupun komoditi strategis lainnya; pengembangan jaringan distribusi daerah; pembinaan dan peningkatan sarana prasarana usaha dagang dan pasar tradisional; Pengembangan pasar lelang dan sistem resi gudang; Peningkatan sistem informasi pelayanan perijinan dan usaha dagang; Penyelenggaraan pameran produk unggulan daerah dan pemasyarakatan penggunaan produk dalam negeri; dan pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi wilayah IHT bidang Perdagangan Dalam Negeri. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian Tahun 2015 yaitu cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal sebanyak 5 kelompok; Jumlah ijin usaha perdagangan dalam negeri (SIUP: 418.442, TDP: 88.022); dan Keter- sediaan data harga jenis komoditas bahan pokok sebanyak 18. V - 35
169. c.Program Peningkatan Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan Dalam Negeri Fokus kegiatan pada : peningkatan perlindungan konsumen dan metrologi legal; pengawasan barang beredar dan jasa; Pembinaan dan pengawasan kemetrologian; Peningkatan pelayanan tera dan tera ulang Balai Metrologi Jawa Tengah; dan peningkatan perlindungan konsumen dan pengawasan barang beredar diwilayah IHT. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian Tahun 2015 yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di 26 kabupaten/kota; dan penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK kabupaten/kota.
  1. 7.Perindustrian Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :
170. a.Program Pengembangan Industri Logam, Mesin dan Tekstil (ILMT) Fokus kegiatan pada : pengembangan klaster industri tekstil dan sentra produk tekstil; Pengembangan klaster dan sentra industri logam; Pengembangan klaster dan sentra industri mesin; Fasilitasi standarisasi dan manajemen mutu bagi industri logam, mesin dan tekstil;gelar produk dan akses produk serta bahan baku tingkat regional dan nasional industri logam, mesin dan tekstil; Peningkatan kualitas pelayanan data dan informasi industri logam, mesin dan tekstil; pengembangan SDM dan produk industri bidang garmen; pengembangan SDM dan produk industri bidang kemasan; Peningkatan sarana prasarana dan pengembangan pelayanan UPT logam; Pengembangan teknologi produksi tepat guna; Pengenalan hasil rekayasa mesin dan peralatan teknologi tepat guna; Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan masyarakat di wilayah IHT bidang logam, mesin dan tekstil; dan pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di wilayah IHT (BPSDM dan PIKM). Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian Tahun 2015 yaituKontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB sebesar 32,3%; Pertumbuhan industri (besar, kecil dan menengah) sebesar 5,2%; Jumlah klaster Logam, Mesin dan Tekstil sebanyak 6 klaster; dan Persentase kemampuan ILMT menjadi pemasok industri besar sebesar 15-20%.
171. b.Program Pengembangan Industri Agro, Kimia dan Hasil Hutan (IAKHH) Fokus kegiatan pada : pengembangan klaster dan sentra industri Agro; pengembangan klaster dan sentra industri kimia; Pengembangan klater dan sentra industri mebel dan kayu olahan; Fasilitasi standarisasi produk industri agro, kimia dan hasil hutan; Gelar produk dan akses produk serta bahan baku tingkat regional dan nasional industri agro, kimia dan hasil hutan; Peningkatan kualitas pelayanan data dan informasi industri agro, kimia dan hasil hutan; Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di wilayah IHT bidang industri agro, kimia dan hasil hutan. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian Tahun 2015 yaitu kontribusi sektor industri pengolahan PDRB sebesar 32,3%; Pertumbuhan industri (besar, kecil dan menengah) sebesar 5,2%; Jumlah klaster agro, kimia dan hasil hutan sebanyak 6 klaster; dan Persentase kemampuan sentra IAKHH menjadi pemasok industri besar sebesar 12-18%. V - 36
172. c.Program Pengembangan Industri Alat Transportasi, Elektronika dan Aneka (IATEA) Fokus kegiatan pada :pengembangan klaster dan sentra industri aneka; fasilitasi standarisasi produk industri alat transportasi, elektronika, telematika dan aneka; Gelar produk dan akses produk serta bahan baku tingkat regional dan nasional industri alat transportasi, elektronika, telematika dan aneka; Pengembangan SDM dan produk industri bidang teknologi informasi; dan pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di wilayah IHT bidang industri alat transportasi, elektronika dan aneka. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian Tahun 2015 yaitu kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB sebesar 32,3%; Pertumbuhan industri (besar, kecil dan menengah) sebesar 5,2%; Jumlah klaster komponen otomatis elektronika dan aneka sebanyak 6 klaster; Persentase kemampuan sentra IATEA menjadi pemasok industri besar sebesar 6-10%.
173. d.Program Pengembangan dan Penguatan Kelembagaan Industri dan Dagang Fokus kegiatan pada : peningkatan sinergitas program pengembangan industri dan perdagangan; peningkatan lembaga dan pelayanan HKI bagi industri/usaha jasa kecil dan menengah; Pengembangan wirausaha baru IKM potensial; Peningkatan dan pengembangan database industri dan dagang; Peningkatan dukungan pendampingan FPESD bagi IKM unggulan daerah Peningkatan dukungan DEKRANASDA Jawa Tengah. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian Tahun 2015 yaitu Pengembangan Kelembagaan Usaha Industri sebanyak 5 lembaga.
  1. 8.Transmigrasi Program yang akan dilaksanakan adalah Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi dengan fokus kegiatan pada : fasilitasi penyiapan, penempatan dan pemantapan transmigrasi di provinsi calon penerima; pelatihan keterampilan bagi calon transmigran; penjajagan dan rintisan kerjasama bidang ketransmigrasian di 9 Provinsi dan 25 Kabupaten Penempatan; serta koordinasi bidang ketransmigrasian di provinsi penempatan. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian Tahun 2015 yaitu Kesepakatan kerjasama antar wilalyah dalam pengembangan kawasan transmigrasi dengan 10 provinsi; dan Calon Transmigran yang meningkat keterampilannya setelah mendapatkan Pelatihan Dasar Umum (PDU) sebanyak 275 KK. Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan SKPD, direncanakan program yang bersifat pendukung operasional SKPD sebagai berikut :
  2. 1.Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Fokus kegiatan pada : penyediaan jasa surat menyurat, Jasa komunikasi sumber daya air dan listrik, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian Tahun 2015 yaitu tercapainya pelaksanaan surat-menyurat, sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan penggandaan, makan dan minum, rapat koordinasi dan konsultasi.
  3. 2.Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Fokus kegiatan pada : pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor, Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional, Peningkatan V - 37 sarana dan prasarana kantor. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian Tahun 2015 yaitu terlaksananya pemeliharaan gedung/ kantor, kendaraan dinas operasional, peralatan kantor dan rumah tangga.
  4. 3.Program Peningkatan Disiplin Aparatur Fokus kegiatan pada : pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian Tahun 2015 yaitu terlaksananya pengadaan pakaian dinas dan kelengkapannya.
  5. 4.Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Fokus kegiatan pada : pendidikan dan pelatihan formal. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian Tahun 2015 yaitu terlaksananya diklat dan bintek aparatur. Secara rinci program dan fokus kegiatan prioritas SKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015, serta prakiraan maju tahun 2016 dijabarkan dalam Tabel Rencana Program dan Kegiatan SKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016. VI - 1 RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 juga menjadi pedoman bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun RKPD Tahun 2015 dan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan termasuk di dalamnya dunia usaha serta masyarakat dalam menyusun program/kegiatan sebagai bentuk partisipasi dalam pembangunan. Selain itu nantinya menjadi instrumen untuk melakukan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, terutama berkaitan dengan pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah. Perlu ditekankan bahwa pencapaian target rencana program/kegiatan pembangunan daerah melalui serangkaian program/kegiatan prioritas yang termuat dalam RKPD Tahun 2015, dalam pelaksanaannya mempertimbang- kan seluruh potensi dan pembiayaan yang tersedia baik dari pemerintah, pemerintah daerah, swasta maupun masyarakat melalui sinkronisasi dan sinergitas guna pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan secara menyeluruh. Selanjutnya melalui pelaksanaan program/kegiatan dalam RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 ini, diharapkan mampu mendukung upaya menuju tercapainya cita-cita pembangunan Jawa Tengah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah tahun 2013 – 2018, yakni mewujudkan “MENUJU JAWA TENGAH YANG SEJAHTERA DAN BERDIKARI”. GUBERNUR JAWA TENGAH GANJAR PRANOWO

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 29 Tahun 2014

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Peraturan turunan (1)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2015