DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2025

Nomor: 3
Tahun: 2025
Ditetapkan: 17 Februari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup, Penetapan Kelas Jabatan, Perubahan Kelas Jabatan dan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah, Gubernur selaku Pejabat Pembina Kepegawaian berwenang dalam

Menetapkan

menetapkan peraturan tentang kelas jabatan di lingkungan Pemerintah Daerah;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kelas Jabatan Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. 3.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
3. 4.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. 5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6264);
7. 8.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan Di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
8. 9.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1047);
9. 10.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
10. 11.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 138). MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KELAS JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA PEMERINTAH DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi sebagai unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6.Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
7.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8.Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
9.Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
10.Jabatan ASN adalah Jabatan Manajerial dan Jabatan Nonmanajerial.
11.Jabatan Manajerial adalah sekelompok jabatan yang memiliki fungsi memimpin unit organisasi dan memiliki pegawai yang berkedudukan langsung di bawahnya untuk mencapai tujuan organisasi yang terdiri dari Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas.
12.Jabatan Nonmanajerial adalah sekelompok jabatan yang mengutamakan kompetensi yang bersifat teknis sesuai bidangnya dan tidak memiliki tanggung jawab langsung dalam mengelola dan mengawasi kinerja pegawai yang terdiri dari Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.
13.Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
14.Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
15.Evaluasi Jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan kelas jabatan.
16.Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang Aparatur Sipil Negara dalam rangkaian susunan instansi pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan dan tanggungjawab, dan tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan, dan digunakan sebagai dasar penggajian dan Tambahan Penghasilan Pegawai.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1)Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah untuk menentukan kelas jabatan bagi Pegawai ASN Pemerintah Daerah.
(2)Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:
1. a.Menetapkan kelas jabatan Pegawai ASN Pemerintah Daerah; dan
2. b.Pembinaan karier dan pemberian kesejahteraan Pegawai ASN Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Gubernur ini meliputi:

a.Penetapan Kelas Jabatan;
b.Perubahan Kelas jabatan.

BAB III

PENETAPAN KELAS JABATAN

Pasal 4

(1)Kelas Jabatan ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah digunakan antara lain dalam program kepegawaian, seperti:
1. a.penyusunan formasi;
2. b.sistem karir;
3. c.kinerja;
4. d.sistem penggajian; dan
5. e.pemberian tambahan penghasilan pegawai.
(2)Penetapan Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan mendasarkan hasil evaluasi Jabatan ASN Pemerintah Daerah setelah dilakukan validasi oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.
(3)Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
1. a.Kelas Jabatan untuk Jabatan Manajerial; dan
2. b.Kelas Jabatan untuk Jabatan Nonmanajerial.
(4)Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

(1)Kelas Jabatan untuk Jabatan Manajerial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a, ditetapkan oleh Gubernur selaku Pejabat Pembina Kepegawaian.
(2)Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.Jabatan Pimpinan Tinggi;
2. b.Jabatan Administrator; dan
3. c.Jabatan Pengawas.
(3)Penetapan dalam Kelas Jabatan untuk Jabatan Manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Gubernur melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian dengan memedomani Peraturan Gubernur ini.
(4)Pejabat Manajerial dapat dilakukan perubahan Kelas Jabatan apabila Pegawai ASN:
1. a.Promosi jabatan;
2. b.Mutasi ke Jabatan Manajerial yang setara dengan kelas jabatan yang lebih tinggi;
3. c.Mutasi ke Jabatan Manajerial yang setara dengan kelas jabatan yang lebih rendah;
4. d.Diangkat dalam Jabatan Nonmanajerial yang berbeda kelas jabatannya;
5. e.Dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa penurunan jenjang jabatan atau dibebaskan dari jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan;
6. f.Diberhentikan dari jabatan; dan
7. g.Diangkat Kembali dalam Jabatan Manajerial.

Pasal 6

(1)Kelas Jabatan Nonmanajerial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(3)huruf b, ditetapkan oleh Gubernur.
(2)Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.Jabatan Fungsional; dan
2. b.Jabatan Pelaksana.

Pasal 7

(1)Penetapan dalam Kelas Jabatan untuk Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) huruf a, ditetapkan oleh Gubernur selaku Pejabat Pembina Kepegawaian.
(2)Penetapan dalam Kelas Jabatan untuk Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Gubernur melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian dengan memedomani Peraturan Gubernur ini.
(3)Pejabat Fungsional dapat dilakukan perubahan Kelas Jabatan apabila Pegawai ASN:
1. a.Promosi dalam jabatan;
2. b.Diangkat dalam Jabatan Fungsional lain yang berbeda kelas jabatannya;
3. c.Diberhentikan dari Jabatan Fungsional;
4. d.Dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa penurunan jenjang jabatan atau dibebaskan dari jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan; dan
5. e.Diangkat kembali dalam jabatan fungsional.

Pasal 8

(1)Kelas Jabatan untuk Jabatan Pelaksana, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b untuk pertama kalinya, diusulkan oleh tiap-tiap Kepala Perangkat Daerah yang dilakukan dengan memedomani Kualifikasi Pendidikan Minimal, Kompetensi, dan Peta Jabatan.
(2)Pengusulan Kelas Jabatan untuk Jabatan Pelaksana oleh tiap-tiap Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk selanjutnya ditetapkan oleh Gubernur selaku Pejabat Pembina Kepegawaian.
(3)Penetapan dalam Kelas Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Gubernur melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian dengan memedomani Peraturan Gubernur ini
(4)Penetapan Kelas Jabatan Pelaksana Pegawai ASN oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan setelah usulan Penetapan Kelas Jabatan tersebut divalidasi oleh unit organisasi yang membidangi Organisasi pada Perangkat Daerah terkait dan Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian.
(5)Pejabat pelaksana dapat dilakukan perubahan kelas jabatan apabila Pegawai ASN:
1. a.Promosi jabatan;
2. b.Diangkat dalam Jabatan Fungsional yang berbeda Kelas Jabatannya;
3. c.Mutasi ke Jabatan Pelaksana yang lebih tinggi Kelas Jabatannya;
4. d.Mutasi ke Jabatan Pelaksana yang lebih rendah Kelas Jabatannya; dan
5. e.Dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa penurunan jenjang jabatan atau dibebaskan dari jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
(6)Perubahan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, disebabkan karena peningkatan kualifikasi pendidikan dan kompetensi, sehingga dapat dilakukan melalui mekanisme pengajuan dari Kepala Perangkat Daerah terkait kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Kepegawaian.

Pasal 9

Kelas Jabatan bagi PNS yang mutasi dari luar Pemerintah Daerah, didasarkan pada formasi jabatan yang tersedia, dengan ketentuan sebagai berikut:

a.PNS yang mengikuti seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi diberikan kelas jabatan sesuai jabatan yang diduduki;
b.PNS yang menduduki Jabatan Manajerial dengan kualifikasi jabatan minimal D-IV/S1 diberikan kelas Jabatan Pelaksana sesuai formasi jabatan yang dilamar;
c.PNS yang menduduki Jabatan Fungsional tetapi belum diangkat kembali dalam Jabatan Fungsionalnya berlaku ketentuan :
1. 1.Jabatan Fungsional kategori keahlian diberikan kelas Jabatan Pelaksana di kelas 7;
2. 2.Jabatan Fungsional kategori keterampilan diberikan kelas jabatan Pelaksana di kelas 5.
d.PNS yang menduduki Jabatan Manajerial karena diangkat dalam Jabatan Fungsional diberikan kelas jabatan sesuai jenjang jabatannya;
e.PNS yang menduduki Jabatan Pelaksana mendapatkan kelas jabatan sesuai formasi jabatan yang dilamar.

Pasal 10

(1)Kelas Jabatan untuk Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional untuk Calon PNS ditetapkan berdasarkan formasi jabatan yang dilamar.
(2)Kelas Jabatan untuk PPPK ditetapkan berdasarkan formasi jabatan yang dilamar.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pasal 3

PENETAPAN KELAS JABATAN

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pasal 3

PENETAPAN KELAS JABATAN

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013