DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 33 Tahun 2018

Nomor: 33
Tahun: 2018
Ditetapkan: 1 Maret 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 49

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Gubernur ini mengatur tentang pembentukan, balai industri logam dan kayu Kelas A, balai pengjuian dan sertifikasi mutu barang Kelas A, balai industri produk tekstil dan alas kaki Kelas A, balai industri kreatif digital dan kemasan Kelas A, tata kerja, kepegawaian.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a,

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan- Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); OUBERN'UR JAWA TENOAH
3.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85)
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451)
6.Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 79 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 79); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAWA TENGAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4.Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
5.Kabupaten/Kota adalah kabupaten/kota di Jawa Tengah.
6.Dinas adalah Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah.
7.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah.
8.Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah yang berbentuk Balai di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah.
9.Asas otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan otonomi daerah.
10.Otonomi Daerah adalah, hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan
11.Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
12.Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan peraturan Gubenur ini dibentuk UPTD pada Dinas, yang terdiri dari:

a.Balai Industri Logam Dan Kayu Kelas A
b.Balai Pengujian Dan Sertifikasi Mutu Barang Kelas A, terdiri atas :
1. 1.Balai Pengujian Dan Sertifikasi Mutu Barang Surakarta;
2. 2.Balai Pengujian Dan Sertifikasi Mutu Barang Semarang;
c.Balai Industri Produk Tekstil Dan Alas Kaki Kelas A;
d.Balai Industri Kreatif Digital Dan Kemasan Kelas A.

BAB III

BALAI INDUSTRI LOGAM DAN KAYU KELAS A

Pasal 3

(1)Balai Industri Logam Dan Kayu Kelas A merupakan unsure pelaksana tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang Industri Logam dan Kayu.
(2)Balai Industri Logam Dan Kayu Kelas A dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

Balai Industri Logam Dan Kayu Kelas A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas di bidang pelayanan jasa keteknikan dan penerapan dan rekayasa.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Balai Industri Logam Dan Kayu Kelas A melaksanakan fungsi:

a.penyusunan rencana teknis operasional di bidang pelayanan jasa keteknikan dan penerapan dan rekayasa;
b.koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional di bidang pelayanan jasa keteknikan dan penerapan dan rekayasa;
c.evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan jasa keteknikan dan penerapan dan rekayasa;
d.pengelolaan ketatausahaan; dan
e.pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 6

(1)Susunan organisasi Balai Industri Logam Dan Kayu Kelas A, terdiri atas :
1. a.Kepala Balai;
2. b.Subbagian Tata Usaha;
3. c.Seksi Pelayanan Jasa Keteknikan;
4. d.Seksi Penerapan Dan Rekayasa; dan
5. e.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai.
(3)Seksi – seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai.
(4)Struktur organisasi Balai Industri Logam Dan Kayu Kelas A sebagaimana tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(5)Tempat kedudukan Balai Industri Logam Dan Kayu Kelas A berada di Kota Semarang dan wilayah kerjanya meliputi Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 7

Kepala Balai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a melaksanakan tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 4 dan Pasal 5.

Pasal 8

(1)Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang ketatausahaan.
(2)Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional di bidang ketatausahaan;
2. b.menyiapkan pengoordinasian dan penyusunan program dan kegiatan;
3. c.menyiapkan pengelolaan keuangan;
4. d.menyiapkan pengelolaan ketatausahaan;
5. e.menyiapkan pengelolaan kepegawaian;
6. f.menyiapkan pengelolaan rumah tangga dan aset;
7. g.menyiapkan pengelolaan kerja sama dan kehumasan;
8. h.menyiapkan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
9. i.menyiapkan koordinasi penyusunan evaluasi dan pelaporan; dan
10. j.melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 9

(1)Seksi Pelayanan Jasa Keteknikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat
(1)huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan jasa keteknikan.
(2)Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional di bidang pelayanan jasa keteknikan;
2. b.menyiapkan pengoordinasian pelaksanaan teknis operasional di bidang pelayanan jasa keteknikan;
3. c.menyiapkan pelayanan jasa keteknikan fabrikasi dan pengerjaan sheet metal;
4. d.menyiapkan pelayanan jasa keteknikan permesinan;
5. e.menyiapkan pembuatan mould dan dies, pelayanan jasa pengelasan, pengecoran kuningan dan aluminium, pembuatan komponen otomotif;
6. f.menyiapkan pengujian metalurgi yang meliputi komposisi logam non ferro, ketebalan dan kekerasan;
7. g.menyiapkan pelayanan jasa pengeringan, penggergajian dan laminasi kayu;
8. h.menyiapkan pelayanan jasa pengasahan gergaji dan pembuatan dowel;
9. i.menyiapkan evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan jasa keteknikan; dan
10. j.melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 10

(1)Seksi Penerapan Dan Rekayasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat
(1)huruf d mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang penerapan dan rekayasa.
(2)Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas meliputi :
1. a.menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional di bidang penerapan dan rekayasa;
2. b.menyiapkan pengoordinasian pelaksanaan teknis operasional di bidang penerapan dan rekayasa;
3. c.menyiapkan rekayasa mesin dan pengembangan teknologi tepat guna;
4. d.menyiapkan pelayanan konsultasi dan pendampingan industri logam dan kayu;
5. e.menyiapkan perancangan keteknikan, standarisasi proses dan produk serta teknologi industri logam dan kayu;
6. f.menyiapkan kerjasama teknis dengan dunia usaha dan instansi terkait;
7. g.menyiapkan evaluasi dan pelaporan di bidang penerapan dan rekayasa; dan
8. h.melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Isi peraturan

Teks49PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 33 Tahun 2018

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PEMBENTUKAN

Pasal 2

BALAI INDUSTRI LOGAM DAN KAYU KELAS A

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 90 Tahun 2021

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PEMBENTUKAN

Pasal 2

BALAI INDUSTRI LOGAM DAN KAYU KELAS A

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 90 Tahun 2021