DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Dicabut

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 90 Tahun 2021

Nomor: 90
Tahun: 2021
Ditetapkan: 31 Desember 2021
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 59

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Gubernur ini mengatur tentang pembentukan, balai industri logam dan kayu kelas A, balai pengujian dan sertifikasi mutu barang kelas A, balai industri produk tekstil dan alas kaki kelas A, balai industri kreatif digital dan kemasan kelas A, kelompok jabatan fungsional, tata kerja, kepegawaian.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta sesuai ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);

2.Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); SALINAN GUBERNUR JAWA TENGAH
3.Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
8.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
9.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
10.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546); 11.Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 63 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 63); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAWA TENGAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubenur ini yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4.Gubenur adalah Gubenur Jawa Tengah.
5.Kabupaten/Kota adalah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.
6.Dinas adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah.
7.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah.
8.Balai adalah Balai di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah.
9.Kepala Balai adalah Kepala Balai di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah.
10.Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas yang berbentuk Balai di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah.
11.Asas Otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan otonomi daerah.
12.Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang- undangan.
13.Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah Otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
14.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
15.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
16.Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas fungsional yang berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu.
17.Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga dalam jenjang fungsional yang terdiri dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.
18.Koordinator adalah PNS yang diberikan tugas untuk membantu Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pada unit kerjanya sesuai lingkup tugas dan fungsinya.
19.Sub Koordinator adalah PNS yang diberikan tugas untuk membantu Kepala Kepala UPT dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pada unit kerjanya sesuai lingkup tugas dan fungsinya.
20.Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
21.Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubenur ini dibentuk UPTD, yang terdiri atas :

a.Balai Industri Logam dan Kayu Kelas A;
b.Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Kelas A, terdiri atas :
1. 1.Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Surakarta; dan
2. 2.Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Semarang.
c.Balai Industri Produk Tekstil dan Alas Kaki Kelas A; dan
d.Balai Industri Kreatif Digital dan Kemasan Kelas A.

BAB III

BALAI INDUSTRI LOGAM DAN KAYU KELAS A

Pasal 3

(1)Balai Industri Logam dan Kayu Kelas A sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf a merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di Bidang Industri Logam dan Kayu.
(2)Balai Industri Logam dan Kayu Kelas A dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

Balai Industri Logam dan Kayu Kelas A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas di Bidang Pelayanan Jasa Keteknikan dan Penerapan dan Rekayasa.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Balai Industri Logam dan Kayu Kelas A melaksanakan fungsi :

a.penyusunan rencana teknis operasional di Bidang Pelayanan Jasa Keteknikan dan Penerapan dan Rekayasa;
b.koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional di Bidang Pelayanan Jasa Keteknikan dan Penerapan dan Rekayasa;
c.evaluasi dan pelaporan di Bidang Teknis Operasional di Bidang Pelayanan Jasa Keteknikan dan Penerapan dan Rekayasa;
d.pengelolaan ketatausahaan; dan
e.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

(1)Balai Industri Logam dan Kayu Kelas A, terdiri atas:
1. a.Kepala Balai;
2. b.Subbagian Tata Usaha; dan
3. c.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Kepala Balai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, membawahi Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional.
(3)Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai.
(4)Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dikoordinasikan oleh Sub Koordinator sesuai ruang lingkup tugasnya dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai.
(5)Struktur Organisasi Balai Industri Logam dan Kayu Kelas A sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(6)Tempat kedudukan Balai Industri Logam dan Kayu Kelas A berada di Kota Semarang dan sasaran kerjanya meliputi Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 7

Kepala Balai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a melaksanakan tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.

Pasal 8

(1)Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang ketatausahaan.
(2)Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Subbagian Tata Usaha Balai;
2. b.menyiapkan kebijakan teknis di Bidang Ketatausahaan;
3. c.menyiapkan pengelolaan ketatausahaan;
4. d.menyiapkan koordinasi dan penyusunan program dan kegiatan;
5. e.menyiapkan pengelolaan keuangan;
6. f.menyiapkan pengelolaan kepegawaian;
7. g.menyiapkan pengelolaan rumah tangga dan aset;
8. h.menyiapkan kerja sama dan kehumasan;
9. i.menyiapkan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
10. j.menyiapkan koordinasi penyusunan evaluasi dan pelaporan; dan
11. k.melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Balai sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9

(1)Sub Koordinator dalam Pasal 6 ayat (4), dalam melaksanakan tugasnya mengoordinasikan sesuai ruang lingkup tugas dan fungsinya serta bertanggung jawab kepada Kepala Balai.
(2)Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
1. a.Sub Koordinator Pelayanan Jasa Keteknikan; dan
2. b.Sub Koordinator Penerapan dan Rekayasa.

Pasal 10

(1)Selain susunan organisasi Balai Industri Logam dan Kayu Kelas A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) guna memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal dibentuk Unit Penunjang.
(2)Unit Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Unit Organisasi Non Struktural berupa Instalasi yang dipimpin oleh seorang Koordinator.
(3)Daftar nama, tempat kedudukan Instalasi pada Balai Industri Logam dan Kayu Kelas A sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini dan wilayah kerja seluruh Daerah.

Isi peraturan

Teks59PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Tengah No. 9 Tahun 2016

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 33 Tahun 2018

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Tengah No. 9 Tahun 2016

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 33 Tahun 2018