DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 33 Tahun 2020

Nomor: 33
Tahun: 2020
Ditetapkan: 9 September 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Gubernur ini mengatur tentang ketentuan umum, jenis pelanggaran, bobot dan jenis administratif, penerapan sanksi adminsitratif, peran serta masyarakat, pembinaan dan pengawasan, pembiayaan, ketentuan lain-lain dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka penanggulangan penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19), perlu didukung kesadaran dan kepatuhan Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk melaksanakan protokol kesehatan dalam pelaksanaan aktivitas kerja, pelayanan kepada masyarakat maupun dalam kehidupan dilingkungan masing-masing;
c.bahwa pelanggaran terhadap Protokol Kesehatan oleh Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu bentuk pelanggaran disiplin kerja yang tidak mencerminkan dukungan terhadap kebijakan dan upaya Pemerintah/Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Corona Virus Disease (Covid-19);
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, serta melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan Corona Virus Disease (COVID-19) Oleh Pegawai Negeri Sipil dan Non- Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 halaman 86-92);

2.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Indonesia tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2019 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 57);
9.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK 01.07/MENKES/ 413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
10.Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 57 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 57);
11.Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 36);
12.Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Penyakit Menular Di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 Nomor 25); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PELANGGARAN PROTOKOL KESEHATAN CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19) OLEH PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.
2.Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
3.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
4.Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
5.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
6.Kepala Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala PD adalah Kepala perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
7.Sanksi Administratif adalah sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran administrasi atau ketentuan peraturan yang bersifat administratif berdasarkan Peraturan Gubernur ini.
8.Protokol Kesehatan adalah semua ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk mewujudkan keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
9.Corona Virus Disease (COVID-19) yang selanjutnya disebut COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan, yang merupakan virus baru dan penyakit yang sebelumnya tidak dikenal sebelum terjadi wabah di Wuhan, Tiongkok, Tahun 2019.
10.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
11.Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Non PNS adalah pegawai/pekerja bukan berstatus PNS yang secara menetap bekerja dalam jangka waktu tertentu di lingkungan kantor/instansi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah diantaranya pegawai honorer kegiatan; security/keamanan; office boy/girl (OB); wartawan; pekerja magang; mahasiswa/siswa magang; petugas kebersihan; serta pihak ketiga/vendor/mitra dan sejenisnya.
12.Tambahan penghasilan adalah penghasilan dalam bentuk uang di luar gaji dan tunjangan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada PNS yang ditetapkan oleh Gubernur dan bersumber dari APBD.
13.Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah.
14.Persiapan Pemulihan Bencana COVID-19 adalah upaya percepatan penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) yang mendukung keberlangsungan perekonomian masyarakat yang mensinergikan aspek kesehatan, sosial dan ekonomi.
15.Masyarakat adalah perorangan, keluarga, kelompok, organisasi profesi, organisasi sosial dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dunia pendidikan dan/atau pihak lainnya

Pasal 2

(1)Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran protokol kesehatan COVID-19 oleh PNS dan Non PNS di lingkungan Pemerintah Daerah dalam rangka memutus mata rantai penyebaran COVID-19.
(2)Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:
1. a.memberikan perlindungan bagi masyarakat, PNS dan Non PNS di lingkungan Pemerintah Daerah dari penyebaran dan penularan COVID-19;
2. b.optimalisasi pelayanan kepada masyarakat oleh Pemerintah Daerah yang aman dari COVID-19;
3. c.Persiapan Pemulihan Bencana COVID-19;
4. d.meningkatkan kepatuhan PNS dan Non PNS di lingkungan Pemerintah Daerah terhadap protokol kesehatan dalam penanggulangan COVID-19;
5. e.memberikan contoh dan teladan kepatuhan PNS dan Non PNS di lingkungan Pemerintah Daerah terhadap protokol kesehatan dalam penanggulangan COVID-19 kepada masyarakat;
6. f.memberi efek jera bagi PNS dan Non PNS di lingkungan Pemerintah Daerah yang melanggar protokol kesehatan dalam penanggulangan COVID-19.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

a.jenis pelanggaran;
b.bobot dan jenis sanksi administratif;
c.penerapan sanksi administratif;
d.peran serta masyarakat;
e.pembinaan dan pengawasan.

BAB II

JENIS PELANGGARAN

Pasal 4

(1)Dalam melaksanakan tugas dan fungsi di lingkungan kerja dan diluar lingkungan kerja maupun ditempat publik, setiap PNS dan Non PNS di lingkungan Pemerintah Daerah secara individu wajib mentaati protokol kesehatan COVID-19.
(2)Tindakan PNS dan Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak mentaati protokol kesehatan COVID-19 merupakan pelanggaran.
(3)Jenis pelanggaran protokol kesehatan COVID-19, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
1. a.tidak bersedia diukur suhu tubuh;
2. b.tidak bersedia menjalani proses medis (test, karantina, dan lainnya);
3. c.tidak mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau pencuci tangan berbasis alkohol;
4. d.tidak menggunakan masker secara benar;
5. e.tidak menjaga jarak secara fisik antar orang minimal 1 (satu) meter; dan
6. f.pelanggaran lainnya yang berpotensi menganggu, menghambat, menggagalkan upaya pemerintah dan masyarakat untuk mencegah dan menanggulangi penyebaran dan penularan COVID-19.

Pasal 5

(1)Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah/Unit Kerja/kegiatan di lingkungan kerja dan diluar lingkungan kerja maupun ditempat publik, PNS yang berkedudukan sebagai Penanggungjawab PD/Unit Kerja/Kegiatan di lingkungan Pemerintah Daerah wajib mentaati protokol kesehatan COVID-19.
(2)Tindakan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak mentaati protokol kesehatan COVID-19 merupakan pelanggaran.
(3)Jenis pelanggaran protokol kesehatan Corona Virus Disease (Covid-19), sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
1. a.tidak menyediakan sarana untuk mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir atau pencuci tangan berbasis alkohol;
2. b.mengijinkan orang yang tidak menggunakan masker masuk ke tempat kantor PD/Unit kerja/lokasi kegiatan;
3. c.tidak mewajibkan PNS dan Non PNS menggunakan masker di kantor PD/Unit Kerja/Lokasi Kegiatan;
4. d.tidak menyediakan alat pengukur suhu;
5. e.tidak menerapkan aturan jaga jarak secara fisik antar PNS dan Non PNS minimal 1 (satu) meter ketika berada di kantor PD/Unit Kerja/Lokasi Kegiatan;
6. f.melaksanakan kegiatan yang menyebabkan kerumunan diruangan lokasi kegiatan yang melebihi kapasitas sesuai level kewaspadaan daerah;
7. g.bertanggungjawab dalam pelanggaran lainnya yang berpotensi menganggu, menghambat, menggagalkan upaya pemerintah dan masyarakat untuk mencegah dan menanggulangi penyebaran dan penularan COVID-19.

BAB III

BOBOT DAN JENIS SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 6

Bobot dan Jenis sanksi administratif terhadap pelanggaran protokol kesehatan COVID-19 oleh PNS dan Non PNS di lingkungan Pemerintah Daerah, meliputi:

a.bobot ringan, dengan jenis sanksi administratif:
1. 1.peringatan lisan;
2. 2.peringatan tertulis.
b.bobot sedang, dengan jenis sanksi administratif:
1. 1.pengumuman secara terbuka;
2. 2.kerja sosial.
c.bobot berat, dengan jenis sanksi administratif:
1. 1.denda administratif;
2. 2.pemotongan tambahan penghasilan.

BAB IV

PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 7

Gubernur sesuai dengan kewenangannya menerapkan sanksi administratif terhadap setiap pelanggaran.

Pasal 8

(1)Dalam melaksanakan kewenangan penerapan sanksi administratif, Gubernur membentuk Tim Penegakan Hukum Protokol Kesehatan COVID-19 di lingkungan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
(2)Gubernur mendelegasikan kewenangan penerapan sanksi administratif kepada Tim Penegakan Hukum Protokol Kesehatan COVID-19 di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah.
(4)Dalam melaksanakan tugas penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Satuan Polisi Pamong Praja berkoordinasi dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Di Provinsi Jawa Tengah, Inspektorat, Badan Kepegawaian Daerah, Dinas Kesehatan, Biro Kesejahteraan Rakyat, Biro Organisasi SETDA, Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah dan instansi terkait lainnya.

Pasal 9

(1)Pelaksanaan penerapan sanksi administratif dilaksanakan oleh Tim Penegakan Hukum Protokol Kesehatan COVID-19 di lingkungan Pemerintah Daerah.
(2)Dalam pelaksanaan penerapan sanksi administratif, Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendasarkan pada:
1. a.Hasil monitoring langsung dilapangan;
2. b.Hasil laporan Kepala PD atas pelaksanaan kepatuhan dan kedisiplinan pelaksanaan Protokol Kesehatan COVID-19; dan
3. c.Laporan masyarakat yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 10

(1)Penerapan saksi administratif diselenggarakan dengan memperhatikan:
1. a.Perubahan perilaku menjadi lebih sehat;
2. b.Perlindungan kesehatan bagi masyarakat, PNS dan Non PNS dilingkungan Pemerintah Daerah;
3. c.Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas- asas umum pemerintahan yang baik;
4. d.Non-diskriminatif;
5. e.Kesesuaian dan kesepadanan antara jenis pelanggaran dan jenis sanksi administratif;
6. f.Ditujukan bagi kepentingan penanggulangan COVID-19;
7. g.Menimbulkan budaya patuh terhadap protokol kesehatan;
8. h.Optimalisasi pelayanan publik kepada masyarakat.
(2)Penerapan sanksi administratif dilakukan secara bertahap dimulai dengan sanksi administratif bobot ringan.
(3)Dalam hal sanksi administratif bobot ringan tidak ditaati, maka ditingkatkan penetapan sanksi bobot sedang.
(4)Dalam hal sanksi administratif bobot sedang tidak ditaati, maka ditingkatkan penetapan sanksi bobot berat.
(5)Penerapan sanksi administratif bobot berat dilakukan dalam hal pelanggar yang sama melakukan sejumlah minimal 3 (tiga) kali pelanggaran.
(6)Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pegawai Lainnya yang melanggar protokol kesehatan COVID-19 dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan perpanjangan kontrak kerja atau perjanjian kerja sama.

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 6 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 6 Tahun 2020