DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2017

Nomor: 34
Tahun: 2017
Ditetapkan: 14 Juli 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Gubernur ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Gugus Tugas Provinsi, Tugas, Susunan Organisasi, Mekanisme Kerja, Pembiayaan, dan Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa perdagangan orang, merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabal kemanusiaan dan melanggar hak asasi manusia, sehingga harus diberantas;
b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, perlu dibentuk Gugus Tugas Pencegahan Dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Provinsi Jawa Tengah;
c.bahwa bcrdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Gugus Tugas Pencegahan Dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Provinsi Jawa Tengah; Menimbang GUBERNUR JAWA TENGAH, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANANTINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG ~ TATllJlJ 2017NOMOR GUBERNURJAWATENGAH PERATURAN GVBERNUR JAWA TENGAH

3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);
4.Undang-Undang Nomor T'ahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 182 Concerning The Prohibition and Immediate Action for Elimination of The Worst Forms of Child Labour (Konvensi ILO Nomor 182 Mengenai Pelarangan Dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
5.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 ten tang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rurnah Tangga (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tah un 2004 Nomor 95, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia);
7.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);
8.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
9.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20 l4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RepubIik Indonesia Nomor 5679); PERATURAN GUBERNUR TENTANG GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGANORANG PROVINSI JAWA TENGAH Menetapkan MEMUTUSKAN :
17.Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan Dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
11.Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2001 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi Dan / Atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
14.Peraturan Daerah Provinsi .Jawa Terigah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Pekerja Anak (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Seri E Nomor 4 );
15.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender Dan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 22 );
16.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lern baran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85); Gugus Tugas Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas:

a.mengkoordinasikan pelaksanaan upaya pemberantasan tindak pidana perdagangan orang sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing;
b.melaksanakan advokasi, sosialisasi, pelatihan, dan kerjasama;

Pasal 4

Pasa13

(1)Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Gugus Tugas Provinsi.
(2)Gugus Tugas Provinsi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.

BAB III

TUGAS Gugus Tugas Provinsi berkedudukan di ibukota Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 2

1.Provinsi adala h Provinsi .Jawa Tengah.
2.Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
3.Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Provinsi .Jawa Tengah yang selanjutnya disebut Gugus Tugas Provinsi adalah lembaga koordinatif yang bertugas mengkoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang di tingkat Provinsi.
4.Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain terse but, baik yang dilakukan di dalam Negara maupun antar Negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.
5.Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

GUGUS TUGAS PROVINSI Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

Pasal 1

Pasa18 Ketua Harian Gugus Tugas Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat

(1)huruf b mempunyai tugas :
1. a.membantu Ketua dalam mernimpin pelaksanaan tugas Ketua Gugus Tugas Provinsi;
2. b.mewakili Ketua apabila Ketua berhalangan dalam melaksanakan tugas.

BAB I

KETENTUAN UMUM Anggota Gugus Tugas Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c mempunyai tugas mernbantu Ketua dalam menyediakan bahan perumusan kebijakan umum Provinsi , penyusunan rencana dan program kerja, pelaksanaan dan dukungan administrasi, fasilitasi dan koordinasi, advokasi dalam pelaksanaan pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang.

Pasal 7

Ketua Gugus Tugas Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas Gugus Tugas Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 6

(1)Susunan Organisasi Gugus Tugas Provinsi terdiri dari :
1. a.Ketua;
2. b.Ketua Harian;
3. c.Anggota.
(2)Bagan Organisasi Gugus Tugas Provinsi tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(3)Keanggotaan Gugus Tugas Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wakil-wakil dari unsur Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, penegak hukum, organisasi masyarakat, organisasi profesi, dan peneliti/ akademisi yang diangkat secara ex officio oleh pejabat struktural atau fungsional pada masing-masing unsur tcrcantum dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak tcrpisahkan dari Pcraturan Gubernur ini.
(4)Susunan Organisasi dan Keanggotaan Gugus Tugas Provinsi sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 5

BABIV SUSUNAN ORGANlSASI

c.mernantau perkembangan pelaksanaan perlindungan korban meliputi rehabilitasi, pernulangan dan reintegrasi sosial;
d.mernantau perkembangan pelaksanaan penegakan hukurn;
e.melaksanakan pelaporan dan evaluasi. Untuk menjamin siriergiaitas dan kesinambungan langkah-langkah pemberantasan tindak pidana perdagangan orang secara terpadu, Gugus Tugas Provinsi melakukan koordinasi dengan Gugus Tugas Pusat dan Gugus Tugas Kabupaterr/ Kota, dan bersama pihak terkait menyusun kebijakan, program dan

Pasal 12

(1)Dalam rangka membantu kelancaran pelaksanaan tugas, Gugus Tugas Provinsi dibantu oleh unit kerja Sekretariat.
(2)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satuan Pelayanan Terpadu pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah.
(3)Sekretariat dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat yang secara fungsional bertanggungjawab kepada Gugus Tugas Provinsi dan secara administratif bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pembcrdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah.
(4)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada aya t (1) bertugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Gugus Tugas Provinsi.

BAB V

MEKANISMEKERJA

Pasal 11

Sub Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang merupakan penanganan tindak pidana yang dilaksanakan oleh anggota Gugus Tugas Provinsi berdasarkan Sub Gugus Tugas antara lain Pencegahan, Rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, norma dan penegakan hukum serta koordinasi kerjasama.

Pasal 10

(1)Dalam melaksanakan tugasnya, Kctua Harian dapat membentuk Sub Gugus Tugas Provinsi sesuai dengan kebutuhan.
(2)Sub Gugus Tugas Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.Koordinator;
2. b.Anggota.
(3)Koordinator dan anggota Sub Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari keanggotaan Gugus Tugas Provinsi.

Pasal 9

(1)Dalam hal diperJukan penanganan khusus dalam pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang, Gugus Tugas Provinsi dapat melaksanakan koordinasi khusus. Pasal L8
(1)Koordinasi Sub Gugus Tugas diikuti oleh seluruh anggota Sub Gugus Tugas pad a Gugus Tugas Provinsi.
(2)Koordinasi Sub Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2017

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 4

TUGAS Gugus Tugas Provinsi berkedudukan di ibukota Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 2

GUGUS TUGAS PROVINSI Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

Pasal 1

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 12

MEKANISMEKERJA

Pasal 11

Pasal 10

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 69 Tahun 2008

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 4

TUGAS Gugus Tugas Provinsi berkedudukan di ibukota Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 2

GUGUS TUGAS PROVINSI Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

Pasal 1

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 12

MEKANISMEKERJA

Pasal 11

Pasal 10

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 69 Tahun 2008