menetapkan Peraturan Gubernur tentang Gugus Tugas Pencegahan Dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Provinsi Jawa Tengah; Menimbang GUBERNUR JAWA TENGAH, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANANTINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG ~ TATllJlJ 2017NOMOR GUBERNURJAWATENGAH PERATURAN GVBERNUR JAWA TENGAH
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);
4.Undang-Undang Nomor T'ahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 182 Concerning The Prohibition and Immediate Action for Elimination of The Worst Forms of Child Labour (Konvensi ILO Nomor 182 Mengenai Pelarangan Dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
5.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 ten tang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rurnah Tangga (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tah un 2004 Nomor 95, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia);
7.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);
8.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
9.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20 l4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RepubIik Indonesia Nomor 5679);
PERATURAN GUBERNUR TENTANG GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGANORANG PROVINSI JAWA TENGAH Menetapkan MEMUTUSKAN :
17.Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan Dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
11.Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2001 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi Dan / Atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
14.Peraturan Daerah Provinsi .Jawa Terigah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Pekerja Anak (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Seri E Nomor 4 );
15.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender Dan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 22 );
16.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lern baran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor
85); Gugus Tugas Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas:
a.mengkoordinasikan pelaksanaan upaya pemberantasan tindak pidana perdagangan orang sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing;
b.melaksanakan advokasi, sosialisasi, pelatihan, dan kerjasama;