DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Berlaku

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 69 Tahun 2008

Nomor: 69
Tahun: 2008
Ditetapkan: 6 November 2008
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 36

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Presiden tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang; Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1.Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pusat, yang selanjutnya disebut Gugus Tugas Pusat adalah lembaga koordinatif yang bertugas mengkoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang di tingkat nasional.
2.Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Provinsi, yang selanjutnya disebut Gugus Tugas Provinsi adalah lembaga koordinatif yang bertugas mengkoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang di tingkat provinsi.
3.Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Kabupaten/Kota, yang selanjutnya disebut Gugus Tugas Kabupaten/Kota adalah lembaga koordinatif yang bertugas mengkoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang di tingkat kabupaten/kota.
4.Menteri adalah menteri yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan.

BAB II

GUGUS TUGAS PUSAT

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Presiden ini dibentuk Gugus Tugas Pusat.
(2)Gugus Tugas Pusat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Pasal 3

Gugus Tugas Pusat berkedudukan di ibukota negara Republik Indonesia.

Pasal 4

Gugus Tugas Pusat mempunyai tugas :

a.mengoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan masalah tindak pidana perdagangan orang;
b.melaksanakan advokasi, sosialisasi, pelatihan, dan kerja sama baik kerja sama nasional maupun internasional;
c.memantau perkembangan pelaksanaan perlindungan korban yang meliputi rehabilitasi, pemulangan, dan reintegrasi sosial;
d.memantau perkembangan pelaksanaan penegakan hukum; dan
e.melaksanakan pelaporan dan evaluasi.

Pasal 5

Keanggotaan Gugus Tugas Pusat terdiri atas Pimpinan dan Anggota.

Pasal 6

Pimpinan Gugus Tugas Pusat sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 terdiri atas :

a.Ketua : Menteri Negara Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat;
b.Ketua Harian : Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan;
c.Anggota : 1. Menteri Dalam Negeri;
1. 2.Menteri Luar Negeri;
2. 3.Menteri Keuangan;
3. 4.Menteri Agama;
4. 5.Menteri Hukum dan HAM;
5. 6.Menteri Perhubungan;
6. 7.Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
7. 8.Menteri Sosial;
8. 9.Menteri Kesehatan;
9. 10.Menteri Pendidikan Nasional;
10. 11.Menteri Kebudayaan dan Pariwisata;
11. 12.Menteri ...
12. 12.Menteri Komunikasi dan Informatika;
13. 13.Menteri Negara Perencanaan Pembangunan /Kepala Bappenas;
14. 14.Menteri Negara Pemuda dan Olahraga;
15. 15.Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
16. 16.Jaksa Agung Republik Indonesia;
17. 17.Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI;
18. 18.Kepala Badan Intelijen Negara;
19. 19.Kepala Badan Pusat Statistik.

Pasal 7

Anggota Gugus Tugas Pusat sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 merupakan wakil-wakil dari unsur pemerintah, penegak hukum, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, dan peneliti/akademisi.

Pasal 8

Anggota Gugus Tugas Pusat diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Ketua Gugus Tugas Pusat.

Pasal 9

Anggota Gugus Tugas Pusat dijabat secara ex officio oleh pejabat struktural atau fungsional pada masing-masing unsur.

Pasal 10

…

Pasal 10

(1)Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua Harian dapat membentuk Sub Gugus Tugas Pusat sesuai dengan kebutuhan.
(2)Sub Gugus Tugas Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Koordinator Sub Gugus Tugas, yang beranggotakan dari Anggota Gugus Tugas Pusat.
(3)Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Ketua Harian.

Isi peraturan

Teks36PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Presiden tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang; Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1.Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pusat, yang selanjutnya disebut Gugus Tugas Pusat adalah lembaga koordinatif yang bertugas mengkoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang di tingkat nasional.
2.Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Provinsi, yang selanjutnya disebut Gugus Tugas Provinsi adalah lembaga koordinatif yang bertugas mengkoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang di tingkat provinsi.
3.Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Kabupaten/Kota, yang selanjutnya disebut Gugus Tugas Kabupaten/Kota adalah lembaga koordinatif yang bertugas mengkoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang di tingkat kabupaten/kota.
4.Menteri adalah menteri yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan.

BAB II

GUGUS TUGAS PUSAT

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Presiden ini dibentuk Gugus Tugas Pusat.
(2)Gugus Tugas Pusat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Pasal 3

Gugus Tugas Pusat berkedudukan di ibukota negara Republik Indonesia.

Pasal 4

Gugus Tugas Pusat mempunyai tugas :

a.mengoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan masalah tindak pidana perdagangan orang;
b.melaksanakan advokasi, sosialisasi, pelatihan, dan kerja sama baik kerja sama nasional maupun internasional;
c.memantau perkembangan pelaksanaan perlindungan korban yang meliputi rehabilitasi, pemulangan, dan reintegrasi sosial;
d.memantau perkembangan pelaksanaan penegakan hukum; dan
e.melaksanakan pelaporan dan evaluasi.

Pasal 5

Keanggotaan Gugus Tugas Pusat terdiri atas Pimpinan dan Anggota.

Pasal 6

Pimpinan Gugus Tugas Pusat sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 terdiri atas :

a.Ketua : Menteri Negara Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat;
b.Ketua Harian : Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan;
c.Anggota : 1. Menteri Dalam Negeri;
1. 2.Menteri Luar Negeri;
2. 3.Menteri Keuangan;
3. 4.Menteri Agama;
4. 5.Menteri Hukum dan HAM;
5. 6.Menteri Perhubungan;
6. 7.Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
7. 8.Menteri Sosial;
8. 9.Menteri Kesehatan;
9. 10.Menteri Pendidikan Nasional;
10. 11.Menteri Kebudayaan dan Pariwisata;
11. 12.Menteri ...
12. 12.Menteri Komunikasi dan Informatika;
13. 13.Menteri Negara Perencanaan Pembangunan /Kepala Bappenas;
14. 14.Menteri Negara Pemuda dan Olahraga;
15. 15.Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
16. 16.Jaksa Agung Republik Indonesia;
17. 17.Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI;
18. 18.Kepala Badan Intelijen Negara;
19. 19.Kepala Badan Pusat Statistik.

Pasal 7

Pasal 8

Anggota Gugus Tugas Pusat diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Ketua Gugus Tugas Pusat.

Pasal 9

Anggota Gugus Tugas Pusat dijabat secara ex officio oleh pejabat struktural atau fungsional pada masing-masing unsur.

Pasal 10

…

Pasal 10

(1)Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua Harian dapat membentuk Sub Gugus Tugas Pusat sesuai dengan kebutuhan.
(2)Sub Gugus Tugas Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Koordinator Sub Gugus Tugas, yang beranggotakan dari Anggota Gugus Tugas Pusat.
(3)Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Ketua Harian.

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 10

Peraturan turunan (3)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Garut Nomor 13 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pringsewu Nomor 03 Tahun 2015

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 10

Peraturan turunan (3)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Garut Nomor 13 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pringsewu Nomor 03 Tahun 2015

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2017