DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 48 Tahun 2020

Nomor: 48
Tahun: 2020
Ditetapkan: 16 November 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Gubernur ini mengatur tentang ketentuan umum, maksud, tujuan dan ruang lingkup, kewenangan, tanggung jawab dan kewajiban, penyelenggaraan PTSP, monitoring, evaluasi dan pelaporan, ketentuan lain-lain, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka memberikan dasar pemberian perizinan berusaha dan perizinan lainnya serta non perizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kepada Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Kendal diperlukan pendelegasian wewenang dari Gubernur sesuai kebutuhan Kawasan Ekonomi Khusus Kendal di Kabupaten Kendal;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta sesuai ketentuan Pasal 48 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Dan Non Perizinan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Kepada Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Kendal; Mengingat :

1.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86- 92);
2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5066);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2019 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Kendal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6432);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6453);
7.Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2010 tentang Dewan Nasional dan Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 150 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2010 tentang Dewan Nasional dan Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 277);
8.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penanaman Modal Di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 29);
9.Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2020 tentang Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus Provinsi Jawa Tengah; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PEMBERIAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH KEPADA ADMINISTRATOR KAWASAN EKONOMI KHUSUS KENDAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2.Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
3.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
4.Kawasan Ekonomi Khusus Kendal yang selanjutnya disingkat KEK Kendal adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu.
5.Administrator adalah bagian dari Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus Kendal yang dibentuk di KEK Kendal guna membantu Dewan Kawasan dalam penyelenggaraan KEK Kendal.
6.Pendelegasian Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban perizinan, termasuk penandatanganan atas nama pemberi wewenang.
7.Dewan Nasional adalah Dewan yang dibentuk ditingkat nasional untuk menyelenggarakan KEK.
8.Dewan Kawasan adalah Dewan yang dibentuk ditingkat provinsi untuk membantu Dewan Nasional dalam penyelenggaraan KEK.
9.Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari pemerintah kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10.Non perizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11.Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah, yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menjadi kewenangan Daerah.
12.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD Teknis adalah Perangkat Daerah teknis Provinsi Jawa Tengah yang mengampu perizinan berusaha dan perizinan lainya serta non perizinan.
13.Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama gubernur, kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
14.Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
15.Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau Komitmen.
16.Pelaku Usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1)Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai dasar pemberian perizinan berusaha dan perizinan lainnya serta non perizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah oleh Administrator sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk :
1. a.sebagai pedoman Administrator dalam memberikan pelayanan perizinan dan non perizinan;
2. b.memberikan kemudahan kepada pelaku usaha di KEK Kendal untuk memperoleh pelayanan prima;
3. c.meningkatkan kemudahan berusaha dan iklim investasi yang kondusif di KEK Kendal; dan
4. d.memantapkan fungsi dan peran masing-masing unsur terkait dalam rangka optimalisasi pelayanan perizinan dan non perizinan.

Pasal 3

Ruang lingkup pendelegasian wewenang perizinan dan non perizinan meliputi:

a.kewenangan, tanggung jawab dan kewajiban;
b.penyelenggaraan PTSP KEK Kendal;
c.monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
d.pembiayaan.

BAB III

KEWENANGAN, TANGGUNG JAWAB DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

(1)Gubernur mendelegasikan kepada Administrator untuk :
1. a.menandatangani pemberian perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
2. b.menotifikasi perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan melalui OSS.
(2)Pendelegasikan kewenangan kepada Administrator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pelaku usaha yang berlokasi dan beroperasi di KEK Kendal.

Pasal 5

(1)Pemberian perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, meliputi:
1. a.penerimaan dan/atau penolakan dan/atau pengembalian berkas permohonan;
2. b.penandatanganan dokumen perizinan dan non perizinan;
3. c.penerbitan dokumen perizinan dan non perizinan;
4. d.verifikasi dan notifikasi pemenuhan komitmen yang tercantum dalam webform OSS sesuai dengan kewenangannya;
5. e.penyerahan dokumen perizinan dan non perizinan; dan
6. f.pencabutan dan pembatalan dokumen perizinan dan non perizinan.
(2)Perizinan dan non perizinan yang didelegasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. b.Sektor Ketenagalistrikan;
3. c.Sektor Kelautan dan Perikanan;
4. d.Sektor Kesehatan;
5. e.Sektor Perindustrian;
6. f.Sektor Perhubungan;
7. g.Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
8. h.Sektor Perkoperasian dan Usaha Mikro Kecil Menengah;
9. i.Sektor Pekerjaan Umum, Sumber Daya Air, dan Penataan Ruang;
10. j.Sektor Peternakan dan Kesehatan Hewan.
(3)Jenis perizinan dan non perizinan yang didelegasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

Dalam menyelenggarakan pemberian perizinan dan non perizinan, Administrator bertanggungjawab secara administratif, sedangkan tanggung jawab teknis secara materiil berada pada PD Teknis yang bersangkutan.

Pasal 7

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat

(1), Administrator berkewajiban untuk:
1. a.memperhatikan dan menerapkan asas pelayanan publik yang mudah, sederhana, cepat, adil, akuntabel, transparan, profesional dan bertanggung jawab;
2. b.menyusun dan menerapkan mekanisme pemberian perizinan berusaha dan perizinan lainnya serta non perizinan, dengan standar operasional prosedur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PTSP

Pasal 8

(1)Dalam melaksanakan verifikasi terhadap pemberian perizinan dan non perizinan administrator dapat dibantu oleh Tim sesuai kebutuhan.
(2)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Administrator atas usulan PD Teknis terkait.

BAB V

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 9

(1)Gubernur melakukan monitoring dan evaluasi terhadap perizinan dan non perizinan yang telah diterbitkan oleh Administrator.
(2)Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan oleh DPMPTSP dengan PD Teknis.

Pasal 10

Administrator melaporkan pemberian perizinan dan non perizinan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Gubernur melalui DPMPTSP.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2020